P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 281/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Nyonya ITA SULASTRI SITOMPUL, perempuan, lahir di Medan, 21 Februari 1973, pekerjaan Wiraswasta, bertalamat di Jalan Kimangun Sarkoro,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : JOSUA VICTOR, SH, LEONARDO NAINGGOLAN, SH , Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office JOSUA VICTOR & Partners, berkedudukan di Wisma Bhakti Mulya 6th Floor Suite 603, Jln. Kramat Raya No. 160 Jakarta 10430, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; LAWAN HERNIWATY SUMBAYAK, beralamat di Jalan Agus Salim Komplek PELNI Blok CC 3 No.3 Rt.009 Rw.008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi

Timur,

Kota

Bekasi,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Juni 2017, Nomor 281/PEN.PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; .

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Bekasitanggal 8 Maret 2017 Nomor 485/Pdt.G/2016/PN.Bks. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 281/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 September 2016, dengan register perkara Perdata dengan Nomor 485/Pdt.G/2016/PN.Bks,telah mendalilkan atau mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2015 yang lalu, Penggugat ada bertemu dengan Tergugat. Dan dalam pertemuan untuk yang pertama kalinya tersebut, Tergugat menyampaikan maksud dan keinginannya untuk meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan anaknya ;

2.

Bahwa

masih

menurut

Tergugat,

apabila

Penggugat

bersedia

meminjamkan uangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat paling lama 3 (tiga) minggu berikut memberikan jasa pinjaman sebesar 8% (delapan persen) dari total pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

3.

Bahwa guna menyakinkan Penggugat dan sebagai jaminan pengembalian uang apabila meleset dari waktu yang dijanjikannya, Tergugat berjanji akan menjual secepatnya tanah dan bangunan rumah miliknya yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok E4 No. 8 Rt. 001 Rw. 015, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3743/Karang Satria ;

4.

Bahwa selain berjanji akan menjual tanah dan bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam point 3 diatas, dan untuk meyakinkan lagi Penggugat, Tergugat juga menyerahkan kepada Penggugat asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1824/Bekasi Jaya, yang terletak di Jalan Agus Salim Komplek PELNI Blok CC 3 No.3 Rt.009 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi dimana Tergugat berdomisili saat ini ;

5.

Bahwa mulanya Penggugat tidak bersedia memberikan uang pinjaman tersebut dikarenakan baru mengenal Tergugat, dan Penggugat ketika itu juga baru dalam suasana duka, namun karena bujuk dan rayuannya, akhirnya pada tanggal 1 Juni 2015 Penggugat memberikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pinjaman dengan janji akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan atau pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp.


64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2015 yang ditulis tangan dan ditandatangani secara bermeterai oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Pristauli Turnip dan Juliana Evasari Siahaan ;

6.

Bahwa setelah tiba waktu pengembaliannya yakni pada tanggal 1 Juli 2015 sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, ternyata uang pinjaman beserta Jasa pinjamannya yang totalnya berjumlah sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Tergugat. Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat supaya kooperatif dan beritikad baik mengembalikan uangny karena sangat dibutuhkan untuk keperluan biaya pendidikan anak Penggugat yang memasuki perguruan tinggi ;

7.

Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat selalu berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman berikut jasa pinjamannya, namun janji- janji pengembalian dari Tergugat tersebut hanyalah janji palsu belaka dan hingga kini baik uang pinjaman maupun jasa yang dijanjikannya tak kunjung dikembalikan meskipun sudah diberikan jangka waktu yang cukup lama.

8. Bahwa atas desakan Penggugat, akhirnya pada akhir bulan Mei 2016 lalu Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan mengembalikan seluruh hutang pokoknya berikut jasa pinjaman yang telah Tergugat janjikan kepada Penggugat yang totalnya disepakati ketika itu berjumlah Rp. 117.600.000,- (Rp. 60.000.000 + jasa 8%/bulan x 12 bulan) setelah Tergugat menjual terlebih dahulu hartanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok E4 No. 8 RT. 001 RW. 015 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3743/Karang Satria. Dan setelah tanah dan bangunan tersebut laku terjual, maka Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman berikut jasa yang Tergugat janjikan kepada Penggugat.

9. Bahwa akan tetapi setelah menunggu waktu yang cukup lama sejak Tergugat menjanjikan akan melakukan pengembalian pinjaman berikut jasanya namun tidak kunjung direalisasi, maka pada pertengahan bulan Juni 2016 lalu, Penggugat mendesak Tergugat kembali dan meminta kepastian kapan pengembalian pinjaman tersebut dilakukan, ternyata Tergugat tidak


rmenanggapinya, dan akhirnya Penggugat menilai bahwa Tergugat sama sekali memang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat, dan tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas hanyalah merupakan rangkaian kebohongan dan akal-akalan Tergugat saja yang pada akhirnya telah merugikan Penggugat. 10. Bahwa oleh karena janji janji pengembalian uang pinjaman Tergugat tidak juga dilaksanakan, maka pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan somasi kepada Tergugat serta meminta Tergugat

untuk

mengembalikan

memenuhi uang

tanggungjawab

Penggugat

beserta

dan jasa

kewajibannya

yang

dijanjikan

sebagaimana tertulis dan disepakati dalam Surat Perjanjian bertanggal 1 Juni 2015, namun hingga dimajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan pinjamannya. 11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berikut jasa yang dijanjikannya sebesar 8 % (delapan persen) setiap bulannya kepada Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2015 hingga dimajukannya gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian bertanggal 1 Juni 2015 adalah jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. 12. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, sehingga beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar atau mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp 132.000.000, (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pinjaman Pokok

: Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)

Jasa pinjaman 8 % : Rp 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Total jasa pinjaman sejak bulan Juli 2015 hingga bulan September 2016 yakni 15 bulan x Rp 4.800.000,- adalah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah jasa pinjaman sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan akan bertambah jumlahnya sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.


13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik, sehingga guna menghindari gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya dan untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan {conservatoir beslaag) atas harta-harta Tergugat berupa tanah dan bangunan masing-masing terletak di: ❖ Propinsi

: Jawa Barat

Kabupaten : Bekasi Kecamatan : Tambun Utara Kelurahan : Karang Satria Luas

: 72 M2

setempat dikenal sehagai Peru ma ha n Taman Alamanda Blok E4 No. 8 RT. 001 R W. 015 sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat llak China Bangunan (SHGB) No. 3743/Karang Satria dan sesuai dengan Surat Ukur No.1776/2004 tanggal 20 Desember 2004 tertulis atas nama FRANS NURMANSYAH, Amd. # Propinsi

: Jawa Barat

Kabupaten

: Bekasi

Kecamatan

: Bekasi Timur

Kelurahan

: Bekasi Jaya

Luas

: 75

Setempat dikenal sebagai Jin.KH.Agus Salim Komplek Pelni Blok CC 3 No. 3 RT. 009 RW. 008 sebagaimana diuraikan da lam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1824/Bekasi Jaya dan sesuai dengan Gam bar Situasi No. 14613/1991 tanggal 25 September 1991 tertulis dan terdaftar atas nama PHYLIPPINA SIAHAAN. 14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk

membayar

kepada

Penggugat

uang

paksa

(dwangsom)

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. 15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat


dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding atau upaya hukum kasasi (u it bar bij vooraad). 16. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka patutlah dan adil apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, maka Fenggugat mohon kepada Majelis Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

untuk

berkenan

memutuskan dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyaiakan Surat Perjanjian bertanggal 1 Juni 2015 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berikut jasa yang dijanjikannya sebesar 8 % (delapan persen) setiap bulannya kepada Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2015 hingga dimajukannya gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian bertanggal 1 juni 2015 adalah jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman ditambah jasa pinjaman sehingga menjadi total sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: Pinjaman sebesar.......................... Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Jasa pinjaman sebesar 8 % sebesar .. Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Total jasa pinjaman sejak bulan Juli 2015 hingga bulan September 2016 yakni 15 bulan x Rp 4.800.000 sebesar Rp 72. 000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah total keseluruhan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)


5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda Tergugat berupa tanah & bangunan yang tcrletak masingmasing di : ❖ Propinsi

: Jawa Barat

Kabupaten

: Bekasi

Kecamatan

: Tambun Utara

Kelurahan

: Karang Satria

Luas

: 72 M2

Setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Alamanda Blok E4 No. 8 RT. 001 RW. 015 sebagaimana diuraikan da lam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3743/Karang Satria dan sesuai dengan Surat ukur No. 1776/2004 tanggal20 Desember2004 tertulis atas nama FRANS NURMANSYAH, Amd. # Propinsi

: Jawa Barat

Kabupaten

: Bekasi

Kecamatan

: Bekasi Timur

Kelurahan

: Bekasi Jaya

Luas

: 75

Setempat dikenal sebagai Jin.KH.Agus Salim Komplek Pelni Blok CC 3 No. 3 RT. 009 RW. 008 sebagaimana diuraikan da lam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1824/Bekasi Jaya dan sesuai dengan Gambar Situasi No. 14613/1991 tanggal 25 September 1991 tertulis dan terdaftar atas nama PHYLIPPINA SIAHAAN. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski rerdapar perlawanan, banding atau kasasi (uirbar bij vooraad).


8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapar yang lain, maka dalam peradilan yang baik, Penggugar mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui suratnya tertanggal 02 Nopember 2016 telah mengajukan jawabannya atau tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut yang mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; 2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2015 Tergugat telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh

juta rupiah) dengan

Jaminan 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1824/Bekasi Jaya yang terletak di jalan Agus Salim Komplek PELNI Blok CC. 3 No. 3 Rt/Rw..009/008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, atas nama PHYLIPPINA SIAHAAN sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian di bawah tangan tertanggal 1 Juni 2015 ; 3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat pada point (6), point (7), point (8), point (9) dan point (10) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman dan

Jasa Pinjaman tersebut kepada

Penggugat ; Bahwa alasan Tergugat membantah dalil tersebut diatas karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga menurut hemat Tergugat dalil tersebut hanyalah dalil-dalil Kebohongan yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat yang menunjukkan sifat Buruk, Kesombongan dan kelicikan Penggugat, karena fakta-fakta yang sebenarnya yang tentunya tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat sejak penandatangan Surat Perjanjian Pinjam meminjam tersebut sampai dengan Gugatan Perkara A-Qua didaftarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :  Bahwa 1 (satu) bulan setelah pinjaman tersebut, Tergugat dengan itikad baik telah membayar Uang Jasa atas Pinjaman tersebut sebesar Rp.


4.800.000,- [empat juto delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat melalui Saudara Penggugat yang bernama "Pristaull Turnlp'vana merupakan perantara atas pinjaman tersebut fkepercavaan Penaauaat dalam menialankan Bisnis Rentenirnva di daerah Perumahan Taman Alamanda Bekasil dan sekaligus menjadi Saksi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 1 Juni 2015, dan pada waktu pembayaran Uang Jasa Pinjaman tersebut disaksikan langsung oleh anak Tergugat yang bernama Juliana Evasari Siahaan;  AdalahFAKTA dan merupakan "PENGAKUAN YANG SANGAT JELAS dan TEGAS DARI PENGGUGAT" bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan Pinjaman tersebut kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point (8) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat berjanji akan segera mengembalikan

pinjamannya

berikut

Jasa

Pinjamannya

kepada

Penggugat dengan cara menjual terlebih dahulu Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok E4 No. 8 Rt /Rw 001/015 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara; Bahwa sebagai bukti keseriusan dan itikad baik Tergugat untuk segera menyelesaikan pinjaman tersebut, Tergugat telah sepakat untuk Jual Beli rumah yang terletak di Perumahan Alamanda dengan Saudara HENRI RISTOPAEN PARDOSI dan telah memberikan Tanda Jadi atas rencana Jual Beli tersebut yang akan dilunasi apabila Surat - surat atas rumah

tersebut

selesai

diproses

di

Notaris,

dan

Tergugat

imemberitahukan rencana Jual Beli tersebut kepada Penggugat; Akan tetapi dengan sitat AROGANSI dan KESOMBONGAN Penggugat bersama - sama dengan Kuasa Hukumnya dari Kantor Law Office Josua Victor & Partners, dalam proses pengurusan surat - surat atas rumah tersebut di Notaris, Penggugat mengirimkan SOMASI kepada Tergugat sebagalmana telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada point (10) dan Somasi tersebut ditembuskan dan disampaikan langsung kepada Calon Pembeli (Saudara

HENRI

RISTOPAEN

PARDOSI),

yang

pada

intinya

mengancam calon pembeli akan melakukan Pemblokir Sertifikat Rumah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dan sekaligus akan Meletakkan Sita Jaminan atas rumah tersebut apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran langsung kepada Penggugat;


Sehingga dengan adanya Somasi dan Ancaman tersebut, Saudara HENRI RISTOPAEN PARDOSI membatalkan rencana Jual Beli atas rumah tersebut, sehingga niat baik Tergugat untuk segera melunasi utangnya kepada Tergugat tidak terlaksana akibat tindakan Penggugat.  Bahwa Niat baik Tergugat tidak sampai disitu untuk menyelesaikan Pinjaman tersebut, 1 (satu) minggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara A-quo ke Pengadilan Negeri Bekasi, dengan niat baik Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menemui Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ANDREAS EDY SAPUTRA NAINGGOLAN, SH dan PITTOR PARLINDUNGAN HASIBUAN, SH menawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeiuargaan dengan menawarkan penyelesaian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang langsung dibayar lunas dengan menggunakan uang Kuasa Hukum Tergugat, akan tetapi dengan sifat AROGANSI dan KESOMBONGAN Penggugat bersama sama dengan Kuasa Hukumnya menolak tawaran tersebut tanpa alasan yang jelas; Bahwa dengan uraian -uraian bantahan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan Pengakuan dari Penggugat, sudah jelas dan nyata nyata dalil - dalil Penggugat khususnya dalil point (6), point (7), point (8), point (9) dan point (10) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan Uang Pinjaman dan Jasa Pinjaman tersebut kepada Penggugat tidak terbukti, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil - dalil tersebut; 4. Bahwa Tergugat dengan tegas membahtah dan menolak dalil Penggugat pada point (8) yang pada intinyo menyebutkan: "Bahwa atas desakan Penggugat, akhirnya pada akhir bulan Mei 2016 lalu Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan mengembalikan seluruh hutang pinjaman berikut jasa pinjamannya yang telah Tergugat janjikan kepada Penggugat yang totalnya disepakati ketika itu berjumlah Rp. 117.600.000,-( seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)". Bahwa alasan Tergugat menolak dalil tersebut diatas karena faktanya Tergugat tidak pernah menjanjikan pengembalian seluruh hutang pinjaman


berikut jasa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 117.600.000,(seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya menjanjikan akan menyelesaikan masalah pinjaman tersebut apabila Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok E4 No. 8 Rt /Rw 001/015 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, sehingga Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menunjukkan Bukti Tertulis tentang kesepakatan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point (8) tersebut; 5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat khususnya dalil point (12), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, sehingga beralasan menurut

hukum apabila Tergugat

dihukum untuk membayar

atau

mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut": Pinjaman Pokok

: Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Jasa Pinjaman 8%

: Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total Jasa Pinjaman sejak bulan Juli 2015 hingga bulan September 2016 yakni : 15 bulan x Rp. 4.800.000,- adalah Rp.72.000.000t- (tujuh puluh dua juta rupiah); "Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan akan bertambah jumlahnya sampai perkara ini mendapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap." Bahwa

alasan

Tergugat

menolak

dalil

Penggugat

diatas

adalah

sebagaiberikut : 1. Tentang Tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar Jasa Pinjaman : Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa uang Jasa sebesar 8 % perbulan, In casu Surat Perjanjian


tertanggal 1 Juni 2015 adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat

dan Tergugat

sehingga

lazimnya

Perjanjian Pinjam

meminjam dalam ketentuan Hukum, Ketentuan Perbankan dan Kebiasaan dalam Masyarakat Umum tidak mengenal namanya Uang Jasa Pinjaman yang dikenal adalah Bunga Uang Pinjaman/ Bunga Pinjaman; Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pinjam meminjam tidak mengenal istilah Jasa Pinjaman sebagaimana telah diuraikan diatas, Sehingga Tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar Jasa Pinjaman tidak berdasar secara hukum sehingga, mohon kepada majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut, (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 552/Pdt.G/2015/PN.Bks.); 2. Tentanq Jumlah Jasa Pinlaman sebesar Rp. 72.000.000.- (tuiuh puluh dua juta rupiah) vonq dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat: Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Jasa Pinjaman sebesar

Rp.72.000.000,-

(tujuh

puluh

dua

juta

rupiah)

dengan

perhitungan sebagai berikut: Jasa Pinjaman sejak bulan Juli 2015 hingga bulan September 2016 yakni : 15 bulan x Rp. 4.800.000,- adalah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga total yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah); Bahwa mencermati tuntutan Penggugat diatas, apabila yang dimaksud oleh Penggugat Jasa Pinjaman adalah Bunga Pinjaman, maka tuntutan tersebut telah menyalahi ketentuan Perundang - undangan (Lembaran Negara tahun 1484 Nomor: 22 ) yang mengatur tentang ketentuan Bunga Uang yaitu Bunga Uang dalam pinjam meminjam dltetapkan hanya sebesar 6 % setiap tahunnya, (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 552/Pdt.G/2015/PN.Bks.); Bahwa menurut hemat Tergugat, tuntutan yang seperti itu, dimana Bunga Pinjaman lebih besar dari Pinjaman Pokok merupakan Tuntutan yang tidak berdasar secara hukum, Sehingga Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, in casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 2015, merupakan


Perjanjian yang Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden") yang dikenal dalam hukum perdata.; Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakaan hati

orang

lain

melakukan

suatu

perbuatan

hukum

dengan

menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght Buku Tentang Perikatan, 1999: 68). Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur; Bahwa sesuai dengan Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbalbalik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Prof. R. Subektl, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 1985: 130); Bahwa penolakan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut diatas, didasarkan juga oleh Ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, yang menyebutkan: " Dalam tiap - tiap perikatan yang semata - mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang - undang dengan tidak menguraingi peraturan - peraturan undang -undang khusus". Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, karena tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar Jasa Pinjaman sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiahj adalah tuntutan yang telah bertentangan dengan undang - undang, dan terbukti dengan jelas Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat In casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015, dengan jelas dan nyata Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan Tergugat yang berada posisi lemah di mana ia


sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh Tergugat; Dengan demikian berdasar secara Hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo untuk

menolak

dalil

Penggugat

tersebut

diatas

dan

sekaligus

membatalkan Surat Perjanjian In casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015 karena telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan khususnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Syarat keempat yaitu tentang Suatu sebab yang halal;

6. Bahwa disamping hal - hal yang telah diuraikan secara jelas oleh Tergugat pada point (5) diotas, alasan hukum lainnya yang dijadikan oleh Tergugat untuk memohon pembatalan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat In casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015 karena faktanya yang menjadi Jaminan dalam Perjanjian tersebut yaitu 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1824/Bekasi Jaya yang terletak di Jalan Agus Salim Komplek PELNI Blok CC. 3 No. 3 Rt/Rw 009/008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur atas nama PHYLIPPINA SIAHAAN adalah milik Pihak Ketiga yang dldalam perjanjian tersebut In casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015 tidak ada persetujuan pemilik Sertifikat untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut , hal ini telah bertentangan dengan ketentuan undang - undang khususnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Syarat keempat yaitu tentang Suatu sebab yang halal; Dengan demikian berdasar secara Hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut diatas dan sekaligus membatalkan Surat Perjanjian In casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015 karena telah bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan khususnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Syarat keempat yaitu tentang Suatu sebab yang halal; 7. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada point (5) dan point (6) diatas, adalah Fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat karena telah didukung oleh ketentuan Perundang - undang, membuktikan


bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah CACAT HUKUM sehingga Perjanjian tersebut tidak Sah dan Tidak Mengikat kepada Para Pihak sebagaimana disebutkan dan diatar dalam Pasal 1335 KUH Perdata; 8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalil point (13), yang pada intinya memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas harta -harta Tergugat, alasan Terauaat menolak dalil Penggugat karena permohoon yang dimohonkan oleh Penggugat lelas - ielas tidak berdasar secara hukum dan bertentangan secara hukum , karena Penaauaat nvata - nvata memohon Sita Jaminan milik pihak ketiga yang nvata - nvata tidak ikut menjadi pihak dalam Perkara A-guo, sehingga Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata; 9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point (14), yang pada intinya memohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, in casu Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015, merupakan Perjanjian yang Penyalahgunaan Keadaan ("Undue

Influence" atau

"misbru/k van omstandighederi') yang telah merugikan Tergugat, mohon kepada majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut; 10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point (15), yang pada intinya memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, atau upaya hukum kasasi ( uitbar bij vooroadj karena permohonan permohonan tersebut tidak berdasar secara hukum dan tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG dan Ketentuan SEMA Rl Nomor. 4 Tahun 2001 jo SEMA Rl Nomor. 3 Tahun 2000, sehingga mohon kepada majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 1 Juni 2015 adalah Cacat Hukum;


3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 1 Junl 2015 Batal Demi Hukum; 4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertlfikat Hak Mlllk (SHM) Nomor; 1824/Bekasi Jaya kepada PHYLIPPINA SIAHAAN; 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Uang tersebut sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan; 7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua blaya yang timbul dalam Perkara Ini; Atau: Apablla Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Nopember 2016dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat

telah

mengajukan Dupliknya dalam suratnya tertanggal 30 Nopember 2016 ; Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

8

Maret

2017

Nomor.485/Pdt.G/2016/PN.Bks yang amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian . 2. Menyatakan surat

perjanjian

tertanggal

1 Juni 2015, yang dibuat

antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. 3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp pinjaman

60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) 8 %

setahun kepada Penggugat

berikut

bunga

adalah merupakan

perbuatan ingkar janji atau wanprestasi . 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) di tambah bunga pinjaman 8 % setahun terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga bulan September 2016 . 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 513 000 ( lima ratus tiga belas ribu rupiah ) 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.


Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2017Pembandingsemula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 485/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal

8 Maret 2017 diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 April 2017 ; Menimbang, bahwapemberitahuan Nomor 485/Pdt.G/2016/PN.Bks,

pemeriksaan berkas (inzage) perkara

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bekasitelah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2017, sedangkan kepada Terbanding semula

Tergugatpada

tanggal

10

April

2017untuk

diberi

kesempatan

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 485/Pdt.G/2016/PN.Bks diucapkan pada tanggal 8 Maret 2017 dengan di hadiri oleh

Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berpekara dan Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 21 Maret 2017 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang,bahwa

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta


memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Kedua belah pihak yang berpekara dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ; Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri BekasiNomor 485/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 8 Maret 2017dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan dimana antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah membuat surat perjanjian dibawah tangan tertanggal 1 Juni 2015 (bukti P.1) yang diakui oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga

dengan demikian, makaMajelis Hakim tingkat banding dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan sendiri,sehingga

putusan

putusan

Majelis

Pengadilan

Hakim

Negeri

tingkat Bekasi

banding Nomor

485/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 8 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pihak

Pembanding

semula

Penggugattetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI


-

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

485/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -

MenghukumPembanding semula Penggugatuntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada

hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh kami AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan dan DALIZATULO ZEGA, S.H. dan NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim-HakimAnggota, yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juni 2017 Nomor 281/ Pen / Pdt / 2017 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelisdengan Hakim – Hakim

Anggota tersebut dan dibantu

olehADANG SUHENDAR, S.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DALIZATULO ZEGA, S.H.AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. Ttd

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti


,

Ttd

ADANG SUHENDAR, S.H.,

Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents