P eraturan Pemerintah Nomor 8

LAPORAN AKUNTAB)L)TAS K)NERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTAR)KSA NAS)ONAL LAPAN TA(UN

KATA PENGANTAR

Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun

laporan

akuntabilitas

kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan pertanggungjawaban

penggunaan

sumber

daya publik (public resources). Lapan sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 sebagai suatu bentuk penjawaban publik (public answering) atas kinerja yang diperjanjikan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 disusun berdasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Tahun 2010 – 2014. Namun demikian, Renstra Lapan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2013, sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 tidak hanya menyajikan target kinerja seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013, namun juga menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Renstra. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan informasi yang akuntabel mengenai kinerja Lapan tahun 2013, dimana telah dilakukan perbaikan/ tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam LAKIP 2013 ditunjukkan bahwa kinerja Lapan berorientasi outcomes terutama dalam mewujudkan kemandirian teknologi kedirgantaraan sesuai dengan visi Lapan yaitu Terwujudnya Kemandirian Dalam Iptek Penerbangan Dan Antariksa Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bangsa .

i

Selain itu, LAKIP Lapan ini dapat menjadi introspeksi bagi kami semua agar di tahun depan dapat melaksanakan kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen sumber daya maupun koordinasi dalam tiap tahapan pelaksanaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kami untuk berpartisipasi dalam mendukung kesejahteraan bangsa ini melalui penguasaan dan pemanfaatan iptek dirgantara. Amin.

Jakarta,

Maret 2014 Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lapan Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Lapan memberikan gambaran

bahwa

keberhasilan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

litbang

penerbangan dan antariksa secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari masyarakat iptek. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pengesahan Undang-Undang No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Undang-Undang ini akan menjadi payung hukum kegiatan kedirgantaraan serta antariksa nasional; 2. Peningkatan jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan; 3. Terkait HKI dan publikasi ilmiah, Lapan terus mengusahakan agar berbagai karya risetnya dapat diketahui oleh publik melalui publikasi di berbagai media. Selain itu, perlindungan atas karya cipta juga menjadi prioritas Lapan. Namun setelah dilakukannya penelusuran, terdapat indikasi bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan terkait penelusuran hasil litbang Lapan yang berpotensi HKI. Pada tahun 2013 ini, Lapan baru mengusulkan 5 usulan HKI dan telah menghasilkan 140 publikasi di berbagai media;

iii

4. Dengan pelayanan publik yang prima, Lapan berhasil pula meningkatkan jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. Tercatat di tahun 2013, jumlah pengguna mencapai 257 pengguna dari berbagai instansi pemerintah/swasta juga akademisi baik dalam maupun luar negeri. Hal tersebut mengindikasikan semakin populernya layanan informasi yang dilakukan Lapan oleh masyarakat. Pada tahun 2013, Lapan terpilih sebagai champion Layanan Informasi Publik versi UKP4. Penghargaan tersebut diraih karena Lapan mendukung terbukanya akses publik terhadap kebutuhan informasi atas hasil litbang yang dilakukan. Dalam website 1 Layanan, Lapan banyak menghadirkan informasi-informasi yang sangat berguna bagi masyarakat terkait cuaca antariksa secara real time. Selain itu, apresiasi serupa juga diperoleh Lapan dari Ombudsman, dimana Lapan berhasil meraih peringkat 8 secara nasional untuk pelayanan publik dengan nilai 880;

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa capaian target kinerja pada program/kegiatan belum maksimal dilaksanakan. Ke depan diharapkan Lapan dapat lebih memberikan sumbangsih atas kemajuan

teknologi

dirgantara

dan

pemanfaatannya

sebagai

wujud

pengabdian maksimal untuk kemajuan seluruh sektor pembangunan nasional.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR LAMPIRAN

xi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

2

1.3. Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas

5

1.4. Sistematika Penyajian

8

BAB II. RENCANA STRATEGIS LAPAN 2010-2014 DALAM KERANGKA KEBIJAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL 2.1 Arah Kebijakan Iptek

v

9

2.1.1. Arah Kebijakan Iptek Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

9

2.1.2. Arah Kebijakan Iptek Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

11

2.1.3. Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014

13

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Lapan 2010-2014

14

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013

17

2.4 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

20

2.5 Rencana Aksi Tahun 2013

24

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

25

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013

26

3.3 Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya

39

3.4 Capaian Lain di luar IKU

42

3.5 Liputan Khusus 50 Tahun Kedirgantaraan Nasional

43

3.6 Telaahan Capaian Target RPJMN / Renstra 2010-2014

45

3.7 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan

47

3.8 Akuntabilitas Keuangan

49

3.9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP oleh Kemen PAN dan RB

50

BAB IV. PENUTUP

vi

51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Lapan

5

Gambar 1.2.

Komposisi SDM Lapan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

6

Gambar 1.3.

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

6

Gambar 1.4.

Lokasi Fasilitas Lapan

7

Gambar 2.1.

Kerangka Pembangunan Iptek

13

Gambar 3.1.

Rapat Sidang Paripurna DPR RI Saat Pengesahan RUU

27

Keantariksaan Menjadi UU Keantariksaan Gambar 3.2.

Roadmap Satelit Teknologi Satelit Tahun 2003-2025

28

Gambar 3.3.

Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Pengguna

30

Gambar 3.4.

Forum Seminar Internasional Iptek Dirgantara ke-17

33

Gambar 3.5.

Penghargaan rekor MURI tersebut diterima oleh Deputi 34 Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Prof. Dr. Ing. S. Hardienata

Gambar 3.6.

Uji Terbang Perdana LSA

35

Gambar 3.7.

Peluncuran Roket di Pulau Morotai

36

Gambar 3.8.

SIMBA, Salah Satu Informasi Penginderaan Jauh Yang

37

Banyak Dimanfaatkan Pengguna Gambar 3.9.

SADEWA, Salah Satu Layanan Informasi Bidang Sains

38

Antariksa dan Teknologi Atmosfer Gambar 3.10.

Kementerian PAN dan RB memberikan cindera mata kepada

39

Lapan, sebagai bentuk apresiasi karena Lapan telah berpartisipasi aktif dalam Portal Satu Layanan Gambar 3.11.

Drs. Bambang S. Tedjasukmana mencanangkan

Ekspedisi 44

Morotai sebagai simbol Semangat 50 tahun Kedirgantaraan Nasional

vii

DAFTAR TABEL

viii

Tabel 2.1.

Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025

11

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja (PK) Lapan Tahun 2013

23

Tabel 3.1.

Capaian Sasaran Strategis Utama 1

27

Tabel 3.2.


29

Tabel 3.3.


31

Tabel 3.4.

Realisasi IKU 2009-2013 dan Target 2014

39

Tabel 3.5.

Realisasi Anggaran Lapan Tahun 2013

50

DAFTAR LAMPIRAN

ix

Lampiran I

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013

Lampiran II

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 dan Rencana Aksi

Lampiran III

Pengukuran Kinerja Lapan Tahun 2013

Lampiran IV

Capaian Tahun 2013 Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Lampiran V

Daftar Publikasi Lapan Tahun 2013

Lampiran VI

Pelaksanaan Bimbingan, Pembinaan, dan Pelayanan Teknis

Lampiran VII

Usulan HKI Tahun 2013

Lampiran VIII

Pengguna Model, Modul, Prototipe, Komponen, Data dan Informasi Kedirgantaraan

Jangka

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan penyelenggara

bahwa setiap Negara

kegiatan

harus

dapat

dan hasil

akhir

dari

dipertanggungjawabkan

kegiatan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Lapan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Lapan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pengukuran akuntabilitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana kinerja sehingga didapat informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. Informasi kinerja Lapan

1

diperoleh dari unit kerja di lingkungan Lapan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi atas AKIP tahun 2012 yang lalu. Pada tahun 2013 telah dilakukan evaluasi pencapaian program pembangunan jangka menengah yaitu: a) Laporan Perkembangan Program Kerja Lapan tahun 2004-2012 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, b) Evaluasi capaian Renstra Lapan tahun 2013, dan c) Pemantauan Capaian Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 per triwulan dan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Informasi kinerja tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja lembaga dan acuan bagi perbaikan perencanaan strategis dan penajaman program/kegiatan tahun berikutnya menjelang akhir periode Renstra tahun 2014, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif di seluruh elemen akuntabilitas kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Lapan 2010-2014 dan drafting concepts skema kerja 2015-2019.

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lapan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang

didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa luar Nasional. Keputusan Presiden tersebut diperbaharui dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Keputusan Presiden tersebut kemudian di jabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

2

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta struktur organisasi Lapan sebagai berikut : 1. Kedudukan Lapan adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

2. Tugas Lapan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lapan dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

3.

Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Lapan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lapan; c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

4. Kewenangan Dalam

menyelenggarakan

fungsi

di

atas,

Lapan

mempunyai

kewenangan: a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

3

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya; 2) Penginderaan/ pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perizinan satelit.

Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup kegiatan yang dilaksanakan Lapan adalah pada : (1) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh, (2) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan

sains

atmosfer,

iklim

dan

antariksa,

(3)

penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi dirgantara, dan (4) kajian dan pengembangan

kebijakan

kedirgantaraan

nasional.

Kegiatan

tersebut

4

dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapan

1.3

Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lapan pada tahun 2013 berjumlah 1.214

orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 29 orang (2,49%), S2 sebanyak 197 orang (16,91%), S1 sebanyak 433 orang (37,17%), Diploma III dan II sebanyak 52 orang (4,46%), SLTA sebanyak 406 orang (34,85%), SLTP sebanyak 26 orang (2,23%), dan SD sebanyak 22 orang (1,89%).

5

SD; 22; 1,89% SLTP; 26; 2,23%

S3; 29; 2,49%

S2; 197; 16,91% SLTA; 406; 34,85%

S1; 433; 37,17%

D2; 2; 0,46% D3; 50; 4%

Gambar 1.2. Komposisi SDM Lapan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 120 orang (120 jabatan) dan 710 orang (58,48% dari total SDM) pada Jabatan Fungsional Khusus (JFK). Sesuai dengan kegiatan utama Lapan sebagai lembaga litbang, komposisi tiga JFK terbesar adalah peneliti sebanyak 267 orang (37,61%), litkayasa sebanyak 186 orang (26,20%), dan perekayasa 99 orang (13,94%).

Perencana; 20; 2,82%

Perancang Perundangundangan; 2; 0,28%

Arsiparis; 32; 4,51% Pranata Komputer; 27; 3,80% Penerjemah; 2; 0,28% Pranata Humas; 28; 3,94%

Pustakawan ; 8; 1,13% Auditor; 11; 1,55% Pengendali dampak lingkungan; 5; 0,70%

Peneliti; 267; 37,61%

Analis kepegawaian; 23; 3,24% Litkayasa; 186; 26,20%

Perekayasa; 99; 13,94%

Gambar 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

6

Selain SDM, sumber daya pendukung yang juga penting adalah ketersediaan anggaran. Program dan kegiatan Lapan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan hasil pelayanan Lapan kepada masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran Lapan pada tahun 2013 sebesar Rp. 499.539.522.000. Kelancaran pelaksanaan kegiatan litbang kedirgantaraan juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana. Lapan memiliki sarana prasarana yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yaitu : Rawamangun, Pekayon (Jakarta); Kototabang-Agam (Sumatera Barat); Bandung, Sumedang, Rancabungur, Rumpin-Bogor serta

Pameungpeuk-Garut

(Jawa Barat),

Pontianak (Kalimantan Barat), Watukosek-Pasuruan (Jawa Timur), Parepare (Sulawesi Selatan), dan Biak (Papua).

Gambar 1.4. Lokasi Fasilitas Lapan

7

1.4

Sistematika Penyajian LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Lapan sepanjang tahun 2013 dan

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi terhadap target dalam Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan Lapan.

Analisis

atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

memungkinkan pemetaan sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai landasan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) pada tahun berikutnya. Sistematika penyajian LAKIP Lapan tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Lapan tahun 2013 serta capaian Renstra Lapan 2010-2014; 2. Bab I – Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi, serta sumber daya; 3. Bab II – Rencana Strategis Lapan 2010-2014 Dalam Kerangka Kebijakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nasional, menjelaskan arah kebijakan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, Kebijakan Strategis Nasional Iptek dan Renstra Lapan 2010-2014 serta rencana aksi atas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013; 4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Capaian RPJMN 2010-2014, menyampaikan tentang pengukuran, pencapaian dan analisis pencapaian kinerja Lapan sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian Sasaran Strategis Utama tahun 2013, perbandingan capaian tahun 2012 dan 2013, serta capaian RPJMN tahun 2013; 5. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Lapan tahun 2013 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

8

BAB II RENCANA STRATEGIS LAPAN 2010-2014 DALAM KERANGKA KEBIJAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL

2.1

Arah Kebijakan Iptek

2.1.1 Arah Kebijakan Iptek Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta

kesejahteraan

umat

manusia .

Dengan

amandemen

ini,

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mempunyai peran penting bagi upaya pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. pembangunan

Iptek

pembangunan

nasional

Akan tetapi,

hanya akan memberikan kontribusi terhadap dalam

upaya

meningkatkan

kemajuan

dan

kesejahteraan masyarakat jika produk yang dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Visi tersebut dicapai melalui 8 (delapan) misi Visi RPJPN 2005-2025

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

pembangunan yang salah satu diantaranya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembangunan daya saing bangsa dilaksanakan dengan: (1) membangun SDM

yang berkualitas; (2) memperkuat perekonomian domestik; (3) meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan Iptek; (4) membangun sarana

9

dan prasarana yang memadai dan maju; serta (5) melakukan reformasi hukum dan birokrasi. Pembangunan Iptek diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan Iptek dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Dalam mewujudkan arahan ini, pembangunan Iptek menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersumber dari sisi litbang sebagai penyedia solusi teknologi, sisi pengguna teknologi, maupun yang berkaitan dengan integrasi sisi penyedia dan sisi pengguna teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, secara garis besar pembangunan Iptek dirancang dalam dua bagian, yaitu (1) yang berkaitan dengan wahana pembangunan Iptek dan (2) yang berkaitan dengan substansi Iptek itu sendiri. Agar dukungan Iptek terhadap pembangunan

nasional

dapat

berlangsung

secara

konsisten

dan

berkelanjutan, sistem inovasi nasional sebagai wahana pembangunan Iptek akan diperkuat melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek. Sementara itu, pembangunan substansi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek di bidang-bidang Iptek yang strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototipe, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Strategi untuk melaksanakan visi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga implementasi Rencana Aksi tiap tahunnya. Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periodeperiode sebelumnya.

10

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025

2.1.2 Arah Kebijakan Iptek Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Prinsip penggalangan kompetisi dan kerjasama untuk membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara mengelola interaksi serta hubungan-

Visi RPJMN 2010-2014

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

hubungan antar elemen pendukung, mengefektifkan interaksi antar lembaga penghasil teknologi (LPNK penelitian, Balitbang kementerian, daerah serta perguruan tinggi), interaksi ke luar dengan dunia usaha agar inovasi dapat berwujud dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di suatu Negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antar sektor dan

11

lintas sektor; inter temporal (antarwaktu); dan nasional-daerah (interteritorial), daerah-daerah, dan internasional. Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan inovasi dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional maupun daerah sebagai platform bersama. Dengan demikian kebijakan Iptek diarahkan kepada : 1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototipe laboratorium, prototipe industri hingga produk komersial (penguatan SIN);

2.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;

3.

Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;

4. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi

yang dibutuhkan oleh industri

dan masyarakat

serta

menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; 5.

Meningkatkan pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap Iptek dalam negeri.

Strategi Pembangunan Iptek Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui 2 prioritas pembangunan yaitu : 1. Penguatan SIN yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

12

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 20052025.

Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan Iptek sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pembangunan Iptek

2.1.3 Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014 Kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Jakstranas Iptek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010, bahwa pembangunan

13

nasional Iptek bertujuan untuk mempercepat peningkatan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, inovasi dan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian nasional serta menumbuhkan kemampuan sistem inovasi nasional yang dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek 2005-2025 memberikan

landasan

akademik

terhadap

6

(enam)

bidang

fokus

pembangunan Iptek, yaitu: 1) pembangunan ketahanan pangan; 2) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; 3) pengembangan teknologi informasi dan manajemen transportasi; 4) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 5) pengembangan teknologi pertahanan keamanan; 6) pengembangan teknologi kesehatan dan obat.

Pembangunan hakekatnya

Iptek

bertujuan

pada untuk

Visi Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014

meningkatkan perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan

dan

taraf

”Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban”

hidup

bangsa. Kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek yang telah dibangun dan dikembangkan merupakan elemen dasar untuk memperkuat SIN, yaitu suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistematik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, menyebarkan dan menerapkan inovasi di berbagai sektor dan dalam skala nasional.

2.2

Rencana Strategis Lapan 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Lapan 2010-2014 merupakan penjabaran di

bidang pembangunan kedirgantaraan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Lapan dan sebagai bagian integral dari RPJMN 2010-2014 dan

14

Jakstranas Iptek 2010-2014, maka kebijakan dalam implementasi Renstra Lapan berada dalam konteks kebijakan dalam RPJMN dan Jakstranas Iptek 2010-2014. Dengan demikian, kebijakan dalam Renstra Lapan diarahkan untuk: 1.

Penguatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) khususnya iptek dirgantara bagi peningkatan kemandirian dan daya saing nasional sehingga iptek dirgantara dapat dijadikan sebagai penggerak untuk kemajuan pembangunan nasional;

2.

Menuju kemandirian dalam memberikan dukungan bagi peningkatan kemampuan alutsista nasional dan industri strategis pertahanan nasional untuk menjaga keutuhan NKRI;

3.

Pengembangan kemampuan rancang bangun sistem satelit untuk mendukung kemandirian dalam pemantauan (surveilence) wilayah Indonesia dan penginderaan jauh;

4.

Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan signifikan dari iklim/ lingkungan bumi dan antariksa melalui pengembangan dan penguatan sistem informasi dini (SIMBA-sistem informasi dan mitigasi bencana, SISDAL – Sistem Informasi Inventarisasi Sumberdaya Alam, sistem informasi gangguan ionosfir bagi komunikasi, posisi lokasi dan navigasi serta orbit satelit;

5.

Kesinambungan (kontinuitas) dan peningkatan kontribusi Lapan dalam penyedian informasi spasial bagi pengelolaan sumberdaya alam;

6.

Peningkatan

spin off

teknologi dirgantara

untuk mitigasi bencana,

pemantauan cuaca, pasang surut, alat pengukur radiasi ultra violet pengukur konsentrasi gas rumah kaca seperti Karbon, SKEA

dan

sebagainya; 7.

Penguatan Kebijakan pembangunan nasional di bidang Kedirgantaraam untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi dirgantara sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dalam hubungan internasional terkait dengan teknologi dirgantara.

15

Visi Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Lapan melaksanakan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang sains dan teknologi dirgantara untuk kepentingan pembangunan nasional, membantu semaksimal mungkin baik langsung dan tidak langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Pasca reorganisasi 2011, visi dan misi disempurnakan dalam upaya menjadikan Lapan sebagai lembaga yang terdepan dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi dirgantara maka Lapan menetapkan visi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DALAM IPTEK PENERBANGAN DAN ANTARIKSA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA

Misi dan Tujuan Strategis Untuk mencapai visi di atas, disusun dan dirancang misi yang dapat mengakomodasi

seluruh

kapasitas

dan

kapabilitas

lembaga

dengan

melaksanakan jejaring nasional dan internasional. Selanjutnya misi dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Misi dalam Renstra Lapan tahun 2010-2014 pasca reorganisasi 2011 dituangkan secara rinci sebagai berikut : 1.

Memperkuat

dan

melaksanakan

pembinaan,

penguasaan

dan

penguasaan

dan

pemanfaatan teknologi roket, satelit dan penerbangan; 2.

Memperkuat

dan

melaksanakan

pembinaan,

pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh;

16

3.

Memperkuat

dan

melaksanakan

pembinaan,

penguasaan

dan

pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer serta kebijakan kedirgantaraan; 4. Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang untuk pembangunan nasional. Pembahasan yang dilakukan atas statement misi sebelumnya, kemudian dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Lapan pada Renstra 2010-2014 adalah Mewujudkan Kemandirian Iptek Penerbangan Dan Antariksa Untuk Mendukung Pembangunan Nasional. Pada tujuan strategis yang ditetapkan oleh Lapan, terdapat indikator kinerja tujuan yang kemudian dapat dijadikan salah satu ukuran keberhasilan kinerja Lapan pada periode Renstra 2010-2014. Indikator Kinerja Tujuan tersebut adalah Jumlah Sektor Pembangunan (Prioritas Nasional/Bidang) Yang Didukung Atau Memanfaatkan Produk Litbang Lapan Sebagai Hasil Penguasaan Teknologi Dirgantara. Tujuan Lapan yang tertuang dalam Renstra 2010-2014, kemudian dijabarkan pula ke dalam sasaran strategis Lapan sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di

bidang kedirgantaraan; 2. Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan

pembimbingan

terhadap

kegiatan

instansi

pemerintah

di

bidang

kedirgantaraan dan pemanfaatan; 3. Peningkatan

kemampuan

Lapan

di

bidang

sains,

teknologi,

dan

pemanfaatan kedirgantaraan.

2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 Tahun 2013 merupakan tahun keempat dalam perencanaan jangka

menengah 2010-2014. Sasaran-sasaran utama Kementerian/Lembaga akan

17

tercantum dalam matrik Kementerian/Lembaga RPJMN 2010-2014. Renstra 2010-2014 dari Kementerian/Lembaga memuat sasaran-sasaran strategis yang tertuang

dalam

RPJMN

2010-2014

dan

memuat

prioritas-prioritas

Kementerian/Lembaga lainnya. Renstra 2010-2014 menjadi acuan bersama dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran serta target-target sasaran kinerja dan dalam pemantauan evaluasi capaian kinerja Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/

Bappenas

dan

Kementerian Keuangan. Anggaran Lapan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 526.090.924.000 (lima ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) terutama untuk kebutuhan pencapaian sasaran strategis utama antara lain : a. Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan; Rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan diharapkan mampu dijadikan landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara terpadu. Rumusan kebijakan ini memuat hal-hal yang berkaitan tentang teknologi dirgantara (roket, satelit dan penerbangan), penginderaan jauh dan sains antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya. b. peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan

terhadap

kegiatan

instansi

pemerintah

di

bidang

kedirgantaraan dan pemanfaatan; Lapan sebagai instansi litbang kedirgantaraan diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk masyarakat pengguna bidang kedirgantaraan. Kontribusi Lapan terhadap pembangunan nasional dilakukan dengan disediakannya berbagai kemudahan akses layanan kepada publik melalui informasi yang tersaji pada website resmi, Badan Layanan Umum yang dibentuk Lapan, serta website 1 Layanan (secara nasional).

18

c. Peningkatan kemampuan Lapan di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan serta pemanfaatannya untuk khalayak dapat dilakukan dengan berbagai media, diantaranya peningkatan jumlah HKI dan publikasi ilmiah nasional maupun internasional yang dapat dijadikan konsumsi ilmiah. Kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan Lapan adalah peningkatan secara kuantitatif pada pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. Peningkatan jumlah pengguna dapat memacu semangat berkinerja yang berorientasi pada outcome.

Di luar skema kinerja yang ditetapkan Lapan pada Rencana Kinerja Tahun 2013, penganggaran juga di konversi kedalam pos-pos rencana kegiatan lainnya seperti: d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan, agar mampu meraih predikat A (Sangat Baik) dari Kementerian PAN dan RB; Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan dapat dilakukan melalui perbaikan 5 komponen akuntabilitas kinerja yaitu: perencanaan (Revisi Renstra 20102014 dan dokumen perencanaan tahunan), pengukuran (IKU yang diformalkan), pelaporan (peningkatan pemahaman terhadap SAKIP kepada seluruh pegawai), evaluasi dan pencapaian kinerja yang dapat dilakukan dengan pengembangan aplikasi Siforen-Monev yang dibangun sendiri oleh Lapan sejak tahun 2012. e. Peningkatan

akuntabilitas

keuangan

dengan

diharapkan

mampu

memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Lapan.

19

2.4

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Alokasi anggaran yang diperoleh Lapan untuk tahun 2013 sebesar

Rp. 526.090.924.000,- yang berarti mengalami peningkatan mencapai Rp. 33.026.214.000,- dari tahun sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk litbang teknologi penginderaan jauh sebagai penunjang terlaksananya amanat pada Inpres No. 6 Tahun 0

tentang Penyediaan,

Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi . Dalam PK Lapan tahun 2013 ditetapkan Indikator dan target sebagai berikut : Sasaran Strategis Utama 1 : Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan, dikatakan berhasil jika IKU di bawah ini dapat tercapai.

IKU 1

: Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan; ditargetkan ada 4 rumusan kebijakan yang dapat dihasilkan di tahun 2013.

Sasaran Strategis Utama 2 : Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan, dikatakan berhasil jika IKU di bawah ini dapat tercapai.

IKU 2

:

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan ditargetkan ada sebanyak 42 bimbingan atau pemberian izin atau pelayanan teknis kepada pengguna terkait hasil litbang Lapan.

20

Sasaran Strategis Utama 3 : Peningkatan kemampuan Lapan di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan, dikatakan berhasil jika 2 IKU di bawah ini dapat tercapai.

IKU 3

:

Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional/ nasional terakreditasi; Pada tahun 2013, ditargetkan 88 publikasi atau HKI yang dapat dihasilkan.

IKU 4

:

Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data dan informasi kedirgantaraan. Ada sebanyak 173 pengguna yang menjadi target kinerja Lapan terkait pengguna model, modul, prototipe, komponen, data hingga informasi terkait kedirgantaraan.

IKU Lapan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2013 melalui Keputusan Kepala Lapan Nomor 72 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lapan. IKU Lapan disusun dengan mengacu pada Renstra 2010-2014 berdasarkan pada Misi dan Tujuan Strategis Renstra 20102014. Penentuan target IKU tahun 2013 berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut : IKU

1

ditetapkan

mengingat

Lapan

sebagai

institusi

litbang

kedirgantaraan memandang penetapan sejumlah kebijakan sebagai prioritas utama untuk mengarahkan penguasaan teknologi agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan bangsa dan perdamaian dunia. Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pembuatan rumusan kebijakan nasional merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan

21

pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki. Pada tahun 2013, Lapan mengupayakan tersusunnya 4 rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lapan telah menimbulkan semangat untuk mewujudkan aparatur negara yang berorientasi pada pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat terkait hasil litbang menjadi intisari kegiatan pengembangan teknologi dirgantara. Dari tahun ke tahun permintaan masyarakat kepada produk litbang Lapan terus mengalami peningkatan. Untuk terus mengupayakan pemasyarakatan produknya, Lapan menargetkan 42 bimbingan atau pemberian izin atau pelayanan teknis kepada pengguna (IKU- 2). Terkait penetapan IKU 3 dimaksudkan untuk mendorong pemberian penghargaan kepada para peneliti/ perekayasa Lapan dalam pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) agar menstimulasi mereka untuk lebih lanjut mengembangkan kegiatan invention. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk pengembangan lebih lanjut dalam memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain HKI, Lapan juga menuntut para peneliti/ perekayasa untuk senantiasa meningkatkan kualitas publikasi ilmiahnya, terutama dalam skala jurnal dan majalah ilmiah nasional terakreditasi hingga internasional. Pada tahun 2013, Lapan secara khusus menargetkan 88 publikasi ilmiah internasional/nasional terakreditasi ataupun HKI (IKU-3). Penetapan IKU 4 dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil litbang Lapan berorientasi pada kebutuhan pengguna (outcome oriented). Ada sebanyak 173 pengguna yang menjadi target kinerja Lapan terkait pengguna

22

model, modul, prototipe, komponen, data hingga informasi terkait kedirgantaraan. Hal tersebut diharapkan pula dapat mendorong capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lapan tahun 2013. Keterkaitan masing-masing IKU pada sasaran strategis utama Lapan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (PK) Lapan Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS UTAMA 1.

2.

3.

Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan Peningkatan kemampuan Lapan di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan (IKU 1)

4

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan (IKU 2)

42

Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional/ nasional terakreditasi (IKU 3) Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data dan informasi kedirgantaraan (IKU 4)

88

PROGRAM Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

173

23

2.5

Rencana Aksi Tahun 2013 Rencana aksi tahun 2013 telah dibuat dalam rangka pelaksanaan

Penetapan Kinerja tahun 2013. Rencana aksi untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lapan. Adapun rencana aksi dapat dilihat pada lanjutan lampiran II.

24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014

3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good and clean governance. Kinerja instansi pemerintah harus dapat diukur, sehingga memudahkan dilakukannya penilaian oleh stakeholders. Demikian pula halnya dengan akuntabilitas kinerja Lapan, agar dapat diukur kinerjanya, Lapan telah menetapkan sasaran-sasaran berdasarkan hasil perumusan yang dituangkan pada Renstra Lapan 2010-2014 dengan mengedepankan indikatorindikator yang berorientasi outcome. Sejak tahun 2012, Lapan telah melakukan upaya untuk menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang berbasis Balance Scorecard (BSC). Saat ini juga telah ditetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar terjadi peningkatan semangat berkinerja dan dapat diukur secara obyektif. Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan kebijakan yang mengacu kepada tugas dan fungsi Lapan atau merupakan kebijakan dalam melaksanakan misinya. Pengukuran tingkat capaian IKU Lapan tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada masingmasing IKU dan saat ini proses pengukuran telah diimplementasikan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIFOREN-Monev) yang dapat memantau capaian IKU dan capaian program/ kegiatan lainnya setiap periode

25

triwulanan. Aplikasi tersebut juga menyediakan ruang manajemen bagi para pimpinan untuk memantau atau meriviu secara langsung berupa pemberian rekomendasi dan catatan-catatan kepada unit-unit kerja. Secara umum Lapan iatelah berhasil mencapai sasaran strategis berikut IKU-nya, namun demikian Lapan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tahun 2013 juga merupakan tahun keempat periode Renstra Lapan tahun 2010-2014 sehingga dalam laporan ini disajikan sasaran dan indikator sasaran yang telah dicapai tahun 2013 ini sebagai evaluasi tahap keempat terhadap Renstra Lapan tahun 2010-2014.

3.2

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013 3 (tiga) Sasaran Strategis Utama yang telah dicapai pada tahun 2013

yaitu: 1. Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan; 2. Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan

terhadap

kegiatan

instansi

pemerintah

di

bidang

kedirgantaraan dan pemanfaatan; dan 3. Peningkatan

kemampuan

Lapan

di

bidang

sains,

teknologi,

dan

pemanfaatan kedirgantaraan.

SASARAN STRATEGIS UTAMA 1 •Peningkatan kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan

Perumusan kebijakan nasional yang terkait litbang kedirgantaraan seyogyanya menjadi landasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami kegiatan kedirgantaraan. Pada tahun 2013, Lapan mendorong

26

perumusan kebijakan publik terkait kedirgantaraan. Ada 4 target rumusan kebijakan yang ditargetkan pada tahun 2013, dengan penjelasan yang tertera pada tabel di bawah ini; Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Utama 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan (IKU 1)

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Rumusan kebijakan

4

4

100

IKU-1: Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan Kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan merupakan bentuk perwujudan dari kinerja Lapan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan kedirgantaraan di Indonesia sesuai dengan tujuan bernegara yakni kemajuan, keadilan, dan kemakmuran.

Pada tahun 2013,

Lapan menyusun berbagai kebijakan di bidang

kedirgantaraan, diantaranya: 1. Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada tanggal 9 Juli 2013;

Gambar 3.1. Rapat Sidang Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU Keantariksaan menjadi UU Keantariksaan.

27

2. Penyusunan naskah akademik dan perumusan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh (RPP Penyelenggaraan Penginderaan Jauh); 3. Penyusunan rancangan induk penginderaan jauh nasional; dan 4. Roadmap Pengembangan teknologi satelit tahun 2003-2025.

Gambar 3.2. Roadmap Pengembangan Teknologi Satelit Tahun 2003-2025

SASARAN STRATEGIS UTAMA 2 •Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan

Sebagai institusi yang bergerak di bidang litbang kedirgantaraan dan berorientasi kepada pelayanan publik. Salah satu upaya Lapan adalah telah menyelenggarakan Pelaksanaan pelatihan Manajemen Mutu (ISO 9001:2008). Tujuannya, agar Lapan dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima

28

berdasarkan standar manajemen mutu. Upaya mencapai ISO ini terkait program Quick Wins Lapan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Quick Wins tersebut yaitu memberikan informasi dan pelayanan, antara lain: layanan data dan informasi penginderaan jauh, layanan informasi cuaca antariksa, benda jatuh, dan iklim ekstrem, serta layanan informasi teknologi dirgantara. Di bawah ini adalah penjelasan capaian sasaran strategis ke 2 yang dapat dinarasikan pada IKU-2; Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis Utama 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan (IKU 2)

bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

53

126,19

42

IKU-2 : Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan Lapan telah berkontribusi kepada publik terkait keterbukaan

informasi

melalui

Portal

Satu

Layanan.net yang sangat memudahkan masyarakat dalam

mengakses

informasi

publik

karena

masyarakat cukup mengakses satu portal untuk mendapatkan

berbagai

informasi

publik

yang

diperlukan. Hal ini tentunya sesuai dengan upaya mewujudkan keterbukaan akses terhadap informasi publik yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Pada tahun 2013, Lapan telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek), pemberian izin dan pelayanan teknis kepada pengguna sebanyak 53 kegiatan, antara lain: bimtek Perhitungan Objek Pajak Menggunakan Data Penginderaan

29

Jauh; bimtek Analisis Link Budget Sistem TTC APRS Repeater, Voice Repeater Satelit Lapan-A2 dan Analisis Link Budget Sistem Komunikasi TTC, AIS dan SBand, Satelit Lapan-A2; bimtek Manajemen Frekuensi dan Teknis Komunikasi Radio Tingkat Dasar/ Lanjut; serta masih banyak kegiatan bimbingan teknis, pemberian izin dan pelayanan teknis lainnya (lihat pada lampiran VI).

Gambar 3.3. Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna

Dampak lain dari berbagai pelayanan yang dilakukan Lapan kepada pengguna adalah meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk tahun 2013, penerimaan PNBP yang dihasilkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lapan adalah senilai Rp. 6.177.532.016,- dan meningkat dari tahun

30

sebelumnya sebesar Rp. 3.037.035.962,-. Pencapaian penerimaan PNBP BLU tersebut meningkat 203,40 %.

SASARAN STRATEGIS UTAMA 3 •Peningkatan kemampuan Lapan di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan.

Tuntutan berkinerja instansi pemerintah, baik Kementerian maupun Lembaga lebih ditujukan kepada berfungsinya output (outcome) yang dihasilkan. Outcome yang berkualitas diharapkan pula membawa dampak yang baik bagi kemajuan kehidupan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut, Lapan menunjukkan kinerjanya dengan memasukkan pengguna sebagai variabel utama dalam setiap rencana output yang akan dihasilkan selain pengembangan riset-riset lain yang tentunya akan berdampak pada penggunaan publik yang lebih luas dalam bidang iptek kedirgantaraan. Tabel 3.3 di bawah ini akan menjelaskan capaian terhadap sasaran strategis utama 3, sebagai berikut: Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis Utama 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional/ nasional terakreditasi (IKU 3)

HKI/ publikasi

88

Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data dan informasi kedirgantaraan (IKU 4)

pengguna

173

REALISASI  5 usulan HKI  140 publikasi 257

% CAPAIAN 159,09

148,55

31

IKU-3 : Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional/ nasional terakreditasi Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis yang dapat berupa karya di bidang teknologi,

ilmu

pengetahuan, seni

dan

sastra.

Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari hak cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret). Pada tahun 2013 Lapan mengajukan 5 usulan HKI yaitu Pengukur Jarak dan Kecepatan Roket, Wingtip Device N219, Instrumen Pemutus Balon Sistem Kawat Panas Pada Tevlon Dengan Metode Terprogram, Logo Buletin Cuaca Antariksa, dan Metode Perhitungan Indeks Ionosfer Regional. Selain HKI, publikasi juga menjadi komitmen Lapan dalam upayanya untuk pemanfaatan keilmuan kedirgantaraan kepada publik. Sepanjang tahun 2013 ini, berbagai publikasi oleh para peneliti/perekayasa Lapan telah beredar pada jurnal/makalah/ bentuk publikasi ilmiah lainnya (lihat lampiran V).

32

Gambar 3.4. Forum Seminar Internasional Iptek Dirgantara ke-17.

IKU-4 : Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data dan informasi kedirgantaraan Pada

tahun

2013,

Lapan

telah

menyelesaikan AIT satelit Lapan-A2. Satelit ini akan sangat bermanfaat bagi pengguna mengingat misi yang diemban pada payload satelit ini berupa misi surveillance dan kegiatan-kegiatan

lainnya

yang

akan

memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Status satelit Lapan-A2 kini sudah dalam kondisi siap terbang dengan menumpang roket peluncur milik India. Lapan juga mengembangkan Pesawat Tanpa Awak (LSU). Pemanfaatan pesawat LSU digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain: untuk pemetaan latihan,

validasi

remote

sensing,

pemanfaatan latihan perang, pemantauan lahan pertanian dan wilayah banjir.

33

Kemampuan pesawat terbang tanpa awak yang dikembangkan Lapan telah menuai banyak apresiasi, diantaranya pemberian penghargaan rekor MURI, yaitu LSU-02 yang memiliki daya jelajah pesawat tersebut yang dapat menjangkau 200 km.

Gambar 3.5. Penghargaan rekor MURI tersebut diterima oleh Deputi Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Prof. Dr. Ing. S. Hardienata.

Selain LSU, Teknologi Penerbangan Lapan juga telah melakukan uji terbang terhadap pesawat ringan (Lapan Surveillance Aircraft/ LSA). Pesawat hasil kerja sama dengan Jerman ini mampu mengakurasikan data dari foto citra satelit dengan resolusi tinggi, dan mampu melakukan patroli sistem kelautan di Indonesia.

34

Gambar 3.6. Uji Terbang Perdana LSA

Peningkatan

jumlah

pengguna

merupakan

upaya

Lapan

dalam

memasyarakatkan Iptek Kedirgantaraan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal, penguasaan teknologi roket dan prototipenya yang dikembangkan Lapan, telah digunakan untuk banyak hal diantaranya keterlibatan roket-roket Lapan dalam Kompetisi muatan roket Indonesia (Komurindo) dan Kompetisi Roket Air Nasional (KRAN) 2013. Selain itu, pengembangan pemanfaatan teknologi roket, Lapan berkontribusi pada konsorsium roket nasional yang telah menghasilkan roket R-Han 122 yang memiliki daya jangkau 14 dan 24 km. Teknologi roket yang dikembangkan Lapan telah banyak digunakan untuk keperluan pertahanan maupun sipil. Pada penghujung tahun 2013, telah dilakukan uji coba peluncuran roket berdiameter 122mm-200mm pada tanggal 18 Desember 2013 di Tanjung Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Uji coba di Pulau Morotai ini akan dijadikan momentum pembangunan bandar antariksa di kawasan tersebut.

35

Gambar 3.7. Peluncuran Roket di Pulau Morotai

Dalam rangka penguatan peran Lapan menjadi bank data di bidang penginderaan jauh, khususnya pembangunan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional

(BDPJN)

yang

berintegrasi

dengan

Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) serta Pusat Pemantauan Bumi Nasional (PPBN). Bank data ini telah

dimanfaatkan

banyak

pengguna,

diantaranya: Katalog Data Modis, Katalog Data Landsat, SIMBA, Indeks Kehijauan Hutan, dan Inderaja Resolusi Tinggi. Pada tahun 2013, Lapan telah mendistribusikan data inderaja kepada pengguna sebanyak 9902 scene dan penambahan data ke Bank Data sebanyak 12.062 scene. Lapan juga telah melakukan stocktaking metadata resolusi tinggi yang ada pada Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemda, yaitu: 4 K/L (1.764 scene) dan 26 Pemda (185 scene).

36

Gambar 3.8. SIMBA, Salah Satu Informasi Penginderaan Jauh Yang Banyak Dimanfaatkan Pengguna

Terkait dengan pemanfaatan informasi kedirgantaraan di bidang sains antariksa dan teknologi atmosfer. Informasi yang dimanfaatkan pengguna sudah tercantum pada web lapan.go.id, diantaranya: aktivitas matahari, prediksi frekuensi area, variabilitas iklim, iklim ekstrim, prediksi frekuensi fixed, dan benda jatuh antariksa. Untuk memudahkan akses pengguna terkait informasi cuaca, telah dikembangkan SADEWA versi 2.0. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi peringatan dini bencana yang dikembangkan berbasis teknologi satelit dan juga dilengkapi sensor-sensor terestrial. Sistem ini berfungsi untuk memberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan

37

penanganan kejadian bencana baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan resiko bencana.

Gambar 3.9. SADEWA, Salah Satu Layanan Informasi Bidang Sains Antariksa dan Teknologi Atmosfer Untuk keseluruhan pengguna model, modul, prototipe, komponen, data dan informasi dari hasil litbang Lapan pada tahun 2013, dapat dijelaskan pada lampiran VIII. Sebagai apresiasi atas kemudahan akses pengguna terhadap hasil litbang Lapan, pada tahun 2013, Lapan bersama Kemenkeu terpilih sebagai champion Layanan Informasi Publik versi UKP4 karena memiliki lebih banyak jumlah informasi layanan publik yang sudah dimasukkan dalam Portal satulayanan.net dan dikelola dengan baik dibandingkan Kementerian dan Lembaga lainnya.

38

Gambar 3.10. Kementerian PAN dan RB memberikan cindera mata kepada Lapan, sebagai bentuk apresiasi karena Lapan telah berpartisipasi aktif dalam Portal Satu Layanan.

3.3

Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dilaksanakan dengan

membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi IKU 2009-2013 dan Target 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI 2009

1. Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan;

1

REALISASI 2010

2011

2012

2013

1

1

1

4

TARGET 2014 3

39


KONDISI 2009

2. Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan; a. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang penginderaan jauh, b. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis, pemberian izin untuk pengguna di bidang teknologi satelit, roket dan penerbangan. 3. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi; a. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang sains antariksa dan atmosfer,

REALISASI 2010

2011

2012

2013

18

49

48

17

53

11

15

4

0

22

3

30

38

9

21

4

4

6

8

10

62 publikasi

2 usulan HKI, 3HKI; 25 publikasi

1 usulan HKI; 25 publikasi



3 publikasi

4 publikasi

8 Publikasi

11 publikasi

58 publikasi

59 publikasi

21 publikasi

17 publikasi

73 publikasi


TARGET 2014 57


40


KONDISI 2009

c. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang teknologi dirgantara. 4. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. a. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, data, komponen, dan informasi bidang teknologi dirgantara.

REALISASI 2010

2011

2012

2013

7 publikasi

2 usulan HKI, 3 HKI; 7 publikasi




27

44

385

457

257

20

25

27

30

183

3

13

355

423

54

4

6

3

4

20

TARGET 2014

180

41

3.4

Capaian Lain di Luar IKU Peningkatan pencapaian kinerja (non IKU) Lapan di tahun 2013 dapat

dinarasikan sebagai berikut: 1.

Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) Lembaga yang dilakukan penilaiannya oleh Kementerian PAN dan RB, dengan nilai 70,78 atau

predikat

sebelumnya

B+

yang

(Baik)

dibanding

memperoleh

tahun

predikat

B.

Pencapaian

tersebut

menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja serta komitmen tinggi dari pimpinan hingga pelaksana di Lapan untuk mewujudkan good dan clean governance yang gesit dalam melayani, akuntabel dan profesional; 2.

Penurunan nilai opini BPK atas laporan keuangan Lapan tahun 2012 menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

3.

Dalam hal pelayanan publik, Lapan terpilih sebagai champion Layanan Informasi Publik versi UKP4. Selain itu, apresiasi serupa juga diperoleh Lapan dari Ombudsman, dimana Lapan berhasil meraih peringkat 8 secara nasional untuk pelayanan publik dengan nilai 880.

4. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan baik di lingkungan lembaga, langkah-langkah perbaikan telah dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada publik. Di penghujung tahun 2013, telah dilakukan pencairan tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai Lapan berdasarkan Perpres No.93 Tahun 2013. 5.

Lapan menyelenggarakan Pelaksanaan pelatihan Manajemen Mutu (ISO 9001:2008)

dengan

tahapan

Awareness,

Documentation,

dan

Implementation, kemudian dilanjutkan dengan Internal Audit. Tujuannya, agar Lapan dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima berdasarkan standar manajemen mutu. Upaya mencapai ISO ini terkait program Quick Wins Lapan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Quick Wins tersebut yaitu memberikan informasi dan pelayanan, antara lain: layanan data dan

42

informasi penginderaan jauh, layanan informasi cuaca antariksa, benda jatuh, dan iklim ekstrem, serta layanan informasi teknologi dirgantara. Untuk mendukung program tersebut, diperlukan pemahaman ISO guna penyiapan dokumen, peningkatan mutu, dan pembentukan auditor yang kompeten.

3.5

Liputan Khusus 50 Tahun Kedirgantaraan Nasional Setengah abad kedirgantaraan nasional, Lapan

berupaya mewujudkan penguasaan bangsa Indonesia dalam

inovasi

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

kedirgantaraan. Di dalam perkembangannya, Lapan telah banyak menghasilkan teknologi

di bidang

kedirgantaraan, diantaranya: teknologi satelit, roket, penerbangan serta pemanfaatannya dalam penginderaan jauh dan antariksa serta atmosfer. Tahun 2013 ditandai dengan semangat baru untuk menyongsong era 50 tahun kedirgantaraan nasional, target tinggi ditetapkan dari

peningkatan penguasaan penelitian dan pengembangan hingga

menetapkan sistem manajemen aparatur yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Berbagai target tinggi yang ditetapkan Lapan dirangkum dalam tema khusus yakni

Ekspedisi Morotai . Morotai sendiri

diambil dari nama Pulau di kawasan Maluku Utara. Semangat untuk selalu berkinerja tinggi diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat akan kemampuan Indonesia menuju kemapanan teknologi dirgantara. Berikut ini adalah target-target khusus yang tertuang dalam Ekspedisi Morotai , di antaranya: 1.

Peluncuran Roket Sonda RX-550 di Pulau Morotai;

2.

Terbang Perdana Light Surveillance Aircraft;

3.

Peluncuran satelit Lapan-A2;

43

4. Prototipe pesawat N-219; 5.

Operasionalisasi Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;

6. Operasionalisasi Regional Space Office UN SPIDER; 7.

Model Atmosfer Ekuator Skala regional;

8. Operasionalisasi Jaringan Informasi Cuaca Antariksa untuk antisipasi dampak Aktivitas matahari pada siklus ke 24 (2012-2013); 9. Pengesahan Undang-Undang Keantariksaan; 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lapan, target Tunjangan Kinerja: 75%.

Gambar 3.11. Drs. Bambang S. Tedjasukmana mencanangkan Ekspedisi Morotai sebagai simbol Semangat 50 tahun Kedirgantaraan Nasional.

Berdasarkan target khusus yang tertuang dalam Ekspedisi Morotai tahun 2013, hampir keseluruhan target dapat tercapai. Namun, ada beberapa diantaranya yang masih belum dapat terlaksana pada tahun 2013, antara lain: penundaan peluncuran roket sonda RX-550 di Pulau Morotai, karena masalah teknis berupa masih diperlukan penyempurnaan pengembangan beberapa komponen roket tersebut. Sedangkan target peluncuran satelit Lapan-A2 juga tidak tercapai dikarenakan adanya penundaan peluncuran oleh pihak India.

44

Target lain yang masih dalam proses pencapaian adalah pembuatan prototipe pesawat N-219, karena pendanaannya baru dialokasikan pada tahun 2014. Untuk pelaksanaan target Reformasi Birokrasi, target tunjangan kinerja sebesar 75%, baru disetujui sebesar 47,5% oleh Kementerian PAN dan RB.

3.6

Telaahan Capaian Target RPJMN / Renstra 2010-2014 Bahasan telaahan capaian target

pembangunan berdasarkan pada periode Renstra / RPJM 2010 – 2014 diuraikan dengan memperhatikan 9 target utama seperti yang tercantum di dalam Renstra Lapan 2010-2014. Dari 9 target utama tersebut hampir semuanya optimis tercapai baik kegiatan pengembangan roket, satelit, penginderaan jauh, maupun sains dan kebijakan kedirgantaraan. Berikut ini kami sajikan capaian kinerja pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dilakukan Lapan hingga akhir tahun 2013; Program RPS memiliki target jangkauan roket sejauh 300 km pada tahun 2014. Pada tahun 2012 telah dilakukan pengujian statik roket RX 550 dan masih belum menemui keberhasilan. Terkait dengan uji terbang roket RX 550, roket ini masih sedang dalam proses persiapan. Pengembangan roket sonda RX 550 (integrasi dan uji statik) juga akan dilakukan dengan didukung kerjasama pengembangan nosel dengan Yuzhnoye-Ukraina, Muatan sonda dilaksanakan dalam kerjasama dengan TU Berlin, peluncuran direncanakan di P. Morotai Provinsi Maluku Utara. Bila uji terbang berhasil dilakukan, maka target jangkauan roket sejauh 300 km pada tahun 2014 dapat dicapai lebih awal. Hingga akhir tahun 2013, pengembangan teknologi roket telah memasuki tahapan uji statik terhadap roket berdiameter 550 mm. Capaian tersebut dilakukan setelah sukses dengan roket berdiameter yang lebih kecil.

45

Selain itu Lapan juga telah mengembangkan roket untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Pada lampiran IV disajikan indikator kinerja sasaran dari program/ kegiatan pada RPJMN 2010-2014 yang merupakan prioritas Lapan. Kegiatan lain yang belum tercapai adalah produksi AP dengan target 2 ton. Hal tersebut dikarenakan

kapasitas

perlengkapan

yang

belum

memadai

untuk

memproduksi AP dalam jumlah banyak. Setelah sukses dengan program satelit Lapan-A2/ORARI, Lapan kini mengembangkan generasi terbaru satelitnya dengan misi penginderaan jauh. Satelit tersebut dinamakan satelit Lapan-A3 dan Lapan-A4. Pada tahun 2013 ini telah dilakukan design review serta pengadaan komponen-komponen kedua satelit tersebut. Diharapkan di tahun 2014, kedua satelit siap memasuki tahapan AIT (Assembly, Integration and Test). Pengembangan teknologi penerbangan di Lapan telah mencatatkan sejumlah catatan prestasi gemilang diantaranya tahapan aplikatif untuk pesawat nir awak (LSU) serta pengembangan pesawat transpor yang dapat menunjang interkoneksi antar pulau-pulau kecil di nusantara. Pesawat tanpa awak (LSU) telah sukses dikembangkan dan diuji coba untuk pemotretan lahan sawah, pemantauan puncak merapi pasca erupsi, uji terbang LSU dengan muatan 5 kg di Nusawiru, dan pengujian di KRI Diponegoro milik TNI AL serta saat ini Lapan telah menjalin kerjasama dengan TNI untuk pengembangan fungsi pesawat ini. Pesawat N-219 sebagai karya lain yang diciptakan Lapan bersama konsorsium nya juga kini telah mencatat kemajuan dengan selesainya desain model power on. Di bidang penginderaan jauh, pelayanan data penginderaan jauh Lapan di kembangkan sebagai implementatif Inpres No.6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, di mana Lapan diintruksikan untuk melayani kebutuhan data satelit Inderaja untuk seluruh sektor di pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penunjang

46

dilakukan untuk memastikan ketersediaan data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi. Di bidang litbang sains antariksa dan atmosfer, terus dijaga kontinuitas penyajian data / informasi, serta peningkatan kualitasnya mengenai sumber daya alam, perubahan penutup lahan, dampak perubahan iklim global, serta mitigasi bencana bersumber dari bumi, antariksa dan atmosfer, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sains antariksa dan atmosfer.

3.7

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pelaksanaan

program

kedirgantaraan

yang

dilakukan

Lapan

disesuaikan dengan target pencapaian yang tertuang dalam Rencana Strategis. Pencapaian target seyogyanya menjadi indikator utama kesuksesan sebuah institusi

dalam

berkinerja

dalam

upayanya

mendukung

membangun

masyarakat Indonesia yang lebih berdaya saing Iptek. Dalam penyajian LAKIP ini, akan disajikan secara khusus capaian indikator kinerja tujuan sebagai monitoring menuju akhir periode Renstra tahun 2014 mendatang. Di dalam dokumen Renstra, Lapan menyusun indikator kinerja tujuan yakni: JUMLA( SEKTOR PEMBANGUNAN PR)OR)TAS NAS)ONAL/B)DANG YANG DIDUKUNG ATAU MEMANFAATKAN PRODUK LITBANG LAPAN SEBAGAI (AS)L PENGUASAAN TEKNOLOG) D)RGANTARA

Berdasar indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan (Perka Lapan No. 03/2013 Tentang Renstra Lapan), maka capaiannya untuk tahun 2013 dengan disesuaikan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 adalah sebagai berikut:

47

 Prioritas Nasional (PN) yang didukung atau memanfaatkan produk litbang Lapan; 1. PN 6. Infrastruktur; khususnya terkait Tata Ruang, dalam hal ini Lapan berkontribusi pada penyediaan data citra satelit untuk membantu pemetaan wilayah/ruang. 2. PN 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, penguasaan teknologi dirgantara yang dikembangkan Lapan dimanfaatkan untuk pemantauan hot spot kebakaran hutan serta Lapan juga telah mendukung PN ini dengan membangun Ground Receiver Satelit dan Automatic Weather Station (AWS). 3. PN 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Pada tahun 2013, PN ini, khususnya terkait inovasi teknologi, Lapan telah mendukung dengan ikut serta dalam program Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang dirilis Kementerian Ristek melalui 8 judul penelitian. 4. Prioritas Lainnya 12. Politik, Hukum, Keamanan dan Pertahanan. teknologi

roket

yang

dikembangkan

Lapan

(R-Han

122)

telah

dimanfaatkan oleh TNI untuk penciptaan kemandirian alutsista.  Prioritas Bidang yang didukung atau memanfaatkan produk litbang Lapan; 1. Bidang Pertahanan dan Keamanan, hasil pengembangan teknologi roket di LAPAN telah dimanfaatkan derivasinya oleh konsorsium nasional yang beranggotakan Kementerian Ristek, Kemhan, ITB, PT. DI, PT. PINDAD, dan PT. Dahana. Selain itu, Lapan juga telah melakukan penyediaan citra satelit pada Wilayah Perbatasan dan Pulau Kecil / Terluar. Penyediaan data satelit penginderaan jauh untuk pemetaan Wilayah Perbatasan RI Dengan Malaysia, PNG, Timor Leste dan Filipina dengan berkerjasama antara Lapan, Kemendagri, TNI, BIN, dan Pemda. 2. Bidang-Bidang Tematik Lainnya, khususnya pemantauan bencana. teknologi satelit Lapan (Lapan A-2 dan A-3) akan digunakan untuk menghasilkan foto daratan dan dilengkapi dengan sistem komunikasi.

48

Sebagaimana kita ketahui tema RKP 2013 adalah memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Melalui tema tersebut serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditekankan pula pada penanganan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut seperti Peningkatan Daya Saing, Peningkatan Daya Tahan Ekonomi, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat serta Pemantapan Stabilitas Sosial Politik. Selain mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang, Lapan juga mendukung penanganan isu-isu strategis, khususnya isu peningkatan daya saing dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur: National Connectivity, dengan membangun kerjasama rancang bangun pesawat N-219 bersama konsorsium nasional.

3.8

Akuntabilitas Keuangan Dalam pelaksanaan program / kegiatan, Lapan dibiayai oleh APBN yang

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Pagu awal tahun yang tertera di dokumen PK adalah sebesar Rp. 526.090.924.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Namun di dalam proses pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, pagu awal tersebut mengalami perubahan dikarenakan adanya penghematan akibat subsidi BBM dan reward atas sisa pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp. 499.539.522.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Capaian serapan anggaran pada tahun 2013 yakni sebesar Rp. 465.124.554.626,(93,11%). Capaian daya serap ini meningkat dibanding tahun 2012 lalu, dimana daya serap Lapan hanya mencapai 92,30%.

49

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Lapan Tahun 2013 (Anggaran dalam Ribuan Rp.)

PROGRAM

PAGU

Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

383.880.903.000

366.356.004.886

95,43

115.658.619.000

98.768.549.740

85,39

TOTAL

499.539.522.000

465.124.554.626

93,11

3.9

REALISASI

%

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Oleh Kemen PAN dan RB Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil

evaluasi AKIP oleh Kemen PAN dan RB tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIFOREN-Monev) untuk mendukung pengukuran, pemantauan serta evaluasi kemajuan pencapaian target kinerja dan rencana aksi seluruh Unit Kerja di Lapan tahun 2013 tiap triwulannya; 2) Revisi dokumen Rencana Strategis 2010-2014 untuk kemudian dijadikan acuan revisi seluruh dokumen Renstra unit kerja di lingkungan Lapan; 3) Penyusunan Sasaran Kegiatan, mulai dari level Kepala Lapan, Eselon I, dan II untuk menggambarkan komitmen pimpinan dalam merumuskan perencanaan kegiatan selama setahun ke depan; 4) Melakukan pembandingan realisasi IKU antar tahun (dari tahun 2009 sebagai akhir periode Renstra 2005-2009 hingga tahun 2013).

50

BAB IV PENUTUP

Bangsa Indonesia secara bertahap harus menjadi bangsa yang mandiri, di mana kemandirian tersebut ditopang oleh kemampuan sumber daya nasional. Kemampuan sejatinya dapat kita bangun bersama melalui penguatan Iptek dengan memposisikan aktivitas penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek sebagai unsur utama dalam pembangunan kemandirian bangsa. Lapan sebagai lembaga litbang melakukan optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait revitalisasi sarana prasarana untuk membangun kapasitas dan kualitas penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Walaupun diakui masih terdapat kendala untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan menyangkut berbagai kompleksitas kebutuhan masyarakat di satu pihak dan keterbatasan pendanaan dilain pihak, kami akan tetap terus memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kemandirian Iptek bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah disajikan pada babbab sebelumnya, secara umum sasaran strategis Lapan pada tahun 2013 telah tercapai. Hal ini terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja juga dilakukan atas indikator yang tertuang dalam Renstra 2010-2014, secara umum semua indikator tersebut memenuhi target. Pencapaian Renstra 2010-2014 di tahun 2013 menunjukkan bahwa sejumlah indikator kinerja telah berhasil memenuhi ekspektasi terhadap target yang diemban. Rencana aksi atas keseluruhan indikator kinerja serta beberapa rekomendasi penilaian AKIP 2012 oleh Kementerian PAN dan RB menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program/ kegiatan serta dalam penyajian LAKIP

51

Lapan ini dan tentunya diharapkan ada peningkatan terhadap hasil penilaian AKIP Lapan tahun 2013. Hasil capaian kinerja pada tahun 2013 tersebut merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia di Lapan. Pencapaian prestasi yang cukup menggembirakan pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya merupakan bukti nyata bagi kami untuk terus berbenah, bekerja dan melakukan yang terbaik untuk tahun-tahun ke depan dengan segala tantangan dan kompleksitasnya. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Lapan, antara lain adalah: a) Memperkuat sinergitas antar seluruh unit organisasi di Lapan; b) Penguatan

akuntabilitas

kinerja

dari

pelaksanaan

perencanaan,

transparansi proses kegiatan hingga pencapaian output yang berorientasi outcome; serta c) Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik dengan sertifikasi ISO 9001:2008. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat usaha pencapaian target-target pada Renstra / RPJMN 2010-2014 diharapkan menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan hasil litbang kedirgantaraan.

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

52

Lampiran I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS UTAMA

Peningkatan Kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan. Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan.

Peningkatan kemampuan Lapan di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan.


TARGET

Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan

4

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan; a. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang penginderaan jauh, b. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis, pemberian izin untuk pengguna di bidang teknologi satelit, roket dan penerbangan. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi; a. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang teknologi dirgantara Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. a. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, data, komponen, dan informasi bidang teknologi dirgantara

42

88

173

53

Lampiran II PENETAPAN KINERJA (PK) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS UTAMA Peningkatan Kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan. Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan.



TARGET


4

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan; a. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang penginderaan jauh, b. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis, pemberian izin untuk pengguna di bidang teknologi satelit, roket dan penerbangan. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi; d. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang penginderaan jauh, e. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang sains antariksa dan atmosfer, f. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang teknologi dirgantara Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. a. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, data, komponen, dan informasi bidang teknologi dirgantara

42

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 499.539.522.000,00

PROGRAM Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

ANGGARAN 499.539.522.000

88

173

54

Lanjutan Lampiran II.

55

56

57

Lampiran III PENGUKURAN KINERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TAHUN 2013 (dalam ribuan Rupiah) SASARAN STRATEGIS UTAMA

ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM PAGU

Peningkatan Kemampuan Lapan dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan.


4

4

100%

Peningkatan kemampuan Lapan dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan.

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan; a. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang penginderaan jauh, b. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis, pemberian izin untuk pengguna di bidang teknologi satelit, roket dan penerbangan.

42

53

126,19%

Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

REALISASI

%

5.070.461

4.968.384

97,98%

8.180.145

7.560.797

92,42%

58


Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi; a. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional / nasional terakreditasi bidang teknologi dirgantara

88


159,09%

Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan. a. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang penginderaan jauh, b. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi bidang sains antariksa dan atmosfer, c. Jumlah pengguna model, modul, prototipe, data, komponen, dan informasi bidang teknologi dirgantara

173

257

148,55%

486.288.916

452.595.373

93,07%

59

Lampiran IV CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TAHUN 2013 No. a.

b.

PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan Teknologi Roket

Pengembangan Teknologi satelit

c.

Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomagnet, dan meteo

d.

Pengembangan Teknologi Penerbangan

SASARAN Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi roket

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi satelit dan stasiun bumi

Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun pengamat dirgantara untuk mendukung litbang dan pemanfaatan sains antariksa Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara

INDIKATOR 1. Jumlah tipe/jenis roket yang dikembangkan 2.Jangkauan roket (km) 3. Jumlah unit roket yang diuji statik 4. Jumlah roket yang diuji terbang 5. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh Lapan (ton) 6. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk Lapan yang diuji terbangkan 7. % Peningkatan kapasitas SARPRAS Litbang Roket untuk mencapai minimum kebutuhan 1. Jumlah satelit yang dibuat/diintegrasi di dalam negeri 2. Jumlah satelit yang diluncurkan 3. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit 4. Jumlah doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data) % Komitmen operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara

1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan 2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang diuji terbang 3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang dikembangkan

4. Jumlah doktek Spin off Teknologi Penerbangan

TARGET 2014

REALISASI 2013

9 300 24 10 20 15

12 150 206 111 0.564

45%

15 45%

% CAPAIAN 2013 133,33 50 858,33 1110 2,82 100 100

1 -

2 1

200 100

-

4

400

100

100

100

-

2

200

1 2

1 1

100 50

2

4

200

60

No. e.

f.

g.

h.

i.

PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan Jauh

Akusisi dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna

Ops. Stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pelayanan pengguna (BIAK) Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pengundangan Undang-Undang tentang Keantariksaan

SASARAN Penguatan kemampuan akusisi data satelit wilayah Indonesia

Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh sumber daya alam parepare untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit penginderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung pelayanan kepada pengguna. Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan sumber daya lahan dan kondisi lingkungan

UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya

INDIKATOR 1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh 2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akusisi Data NPP/NPOESS, LDCM, Arsitektur system pengolahan data satelit multimisi) 3. % Jumlah data yang terdistribusi 4. Jumlah modul pengolahan citra berbasis open source 1. % Keberhasilan akusisi data satelit penginderaan jauh multimisi 2. % Jumlah "near real time" catalog metadata tepat waktu 3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah 4. % Integrasi sub sistem stasiun bumi dan uji coba operasi akuisisi data NPP/NPOESS, Landsat 8 1. % Kontinuitas operasi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geo magnet, meteo dan atmosfer serta TTC 2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia timur 1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh 2. % Kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca wilayah Indonesia 3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait pemantauan dan sumberdaya alam, mitigasi bencana dan hankam. 4. Jumlah basis data spasial penutup dan pengguna lahan (satuan propinsi) 5. % Downtime Operasi penyajian Info mitigasi bencana dan inventarisasi SDAL 1. Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional 2. UU Keantariksaan Nasional 3. RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi/harmonisasi 4. PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya

TARGET 2014

REALISASI 2013

% CAPAIAN 2013

4

9

225

2

2

100

80 1 95%

80 2 95%

100 200 100

100 4

100 4

100 100

50

50

100

95

95

100

2

2

100

6

17

283,33

100

100

100

9

11

122

4

4

100

5

5

100

0 1 0

1 1 0

100 100 0

0

0

0

61

LAMPIRAN V. DAFTAR PUBLIKASI LAPAN TAHUN 2013

NO. JUDUL TEMA: PENGINDERAAN JAUH 1. Development of LDCM Data Processing and Receiving Groundstation System 2. Modeling of Spatial Data Infrastructure to Support Local EGovernment GIS: Case Study Of Depok City 3. Simulation of Synthetic Aperture Radar System Parameters for Light Surveillance Aircraft – LAPAN 4. Synthetic Aperture Radar Image Formation Simulator for Educational Purpose 5. Random Forest Classification of Jambi and South Sumatera using ALOS PALSAR Data 6. Visible Infrared Imager Radiometer Suite (VIIRS) Active Fires Application Related Products (AFARP) Generation using Community Satellite Processing Package (CSPP) Software 7. Analysis of SPOT-6 Data Fusion using Gram-Schmidt Spectral Sharpening on Agriculture Land 8. Analysis Of Spatial Interpolation Techniques For DEM Generation using IRS-1C Data 9. Semi – Automatic Ship Detection using Pi-SAR-L2 Data 10. Land Cover Classification of ALOS Palsar Data Using Support Vector Machine 11. Assessment of Radiometric Performance of Electro-optical Imaging Sensor of Low Earth Equatorial Orbit LAPAN Satellite 12. Desain and Development of Polarimetric SAR System for Light Surveillance Aircraft-LAPAN 13. Progress Status of SAR System Development for Light Surveillance Aircraft 14. Daerah Rawan Tergenang Menggunakan Data Penginderaan Jauh di Pulau Sulawesi 15. Analisis Data Curah Hujan dari Data TRMM 16. Analisis Hubungan Kode-kode SPBK (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran) dan Hotspot dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah 17.

Analisis Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran untuk Deskripsi Kejadian Kebakaran Hutan/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah

18.

Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Analisis Potensi Aliran Erupsi Gunung Api Dan Banjir Lahar Dingin

19.

Spektral Mixture Analisis untuk Identifikasi Degradasi Hutan

MEDIA PUBLIKASI ACRS (20 – 24/Okt/2013)

IJeReSes (Nov 2013)

ICRAMET (27 – 28/Mar/2013)

PIT Mapin XVII di Makassar Jurnal Forum Pascasarjana IPB, Vol. 36, No. 3, Juli 2013 PIT Mapin XVII di Makassar

NO. 20.

21. 22.

23. 24. 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. 34.

JUDUL di Kalimantan Barat Berdasarkan Data Multitemporal Landsat Unsupervised change detection in multi temporal PALSAR images: application to flood damage assessment in Karawang, West Java,

Accuracy Evaluation Orthorektification of SPOT Image Pola Suhu Permukaan Dan Udara, Radiasi Netto, Serta Fluks Bahang Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal Normalized Differentiation Water Index (NDWI) SPOT Untuk Delineasi Tubuh Air Ekstraksi Informasi Spasial Urban Heat Island Dan Temperature Humidity Index Rancang Bangun Sistem Web Mapping Dinamis Informasi Sumber Daya Alam Berbasis Penginderaan Jauh Wilayah Pulau Sumatera Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Terpadu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Penerapan Teknologi Informasi Spasial Dalam Produksi On Line Berbasis Web Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh Wilayah Pulau Kalimantan Diseminasi Informasi Geospasial Penginderaan Jauh Berbasis Pemetaan Web Sumber Terbuka Studi Kasus Wilayah Pulau Jawa Penguatan Kapasitas Daerah dan Sinergitas Penerapan Sistem Informasi Geospasial Sumber Daya Alam Berbasis Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Pemetaan Web

Model Antarmuka dan Layout Peta Informasi Geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Pemanfaatan Penginderaan Jauh Model Diseminasi Informasi Geospasial Pulau-Pulau Kecil Terluar Berbasis Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Google Mapping System Produksi Informasi Geospasial Pemanfaatan Penginderaan Jauh Wilayah Pulau Sumatera Berbasis Teknologi Pemetaan Web Penyajian dan Visualisasi Citra Ortho Satelit Landsat Produk INCAS dalam Google Earth Relasional Data Penginderaan Jauh Dengan Gradasi Temperatur di Taman Nasional Gunung Pangrango, Ecolab

MEDIA PUBLIKASI Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards. IEEE SSA

FMIPA Universitas Airlangga

Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya Simposium Nasional Sains GeoInformasi

Seminar Nasional Fakultas Teknik UMSIDA Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Majalah Media Dirgantara Jurnal Inderaja

Majalah Berita Inderaja Sentika 2013 Jurnal Kualitas Lingkungan Hidup

NO. 35.

36.

37.

JUDUL Prototipe Katalog Metadata Informasi Spasial Penginderaan Jauh Berstandar ISO 19115 Menggunakan Software Open Source Geonetwork, Proseding Peran Matematika dan Sistem Informasi Sebagai Basis Pengembangan IPTEK di Indonesia Rancang Bangun Sistem Web Mapping Dinamis Informasi Spasial Sumber Daya Alam Berbasis Penginderaan Jauh Wilayah Sumatera, Proseding Peran Matematika dan Sistem Informasi Sebagai Basis Pengembangan IPTEK di Indonesia Kajian Klasifikasi Penutup Lahan Di Kawasan Hutan Menggunakan Data Pisar-L2

38.

Kajian Penentuan Luas Permukaan Air Danau dan Sebaran Vegetasi Air dengan Metode Penginderaan Jauh

39.

Kerjasama Airborne SAR PISAR-L2: Potensi Pemanfaatan Data SAR untuk Pemantauan Wilayah Indonesia

40.

Utilization of Multi Temporal SAR Data for Forest Mapping Model Development Pemetaan Run-Off Dan Debit Aliran Permukaan Di Daerah Tangkapan Air (Dta) Danau Singkarak Classification Strategy for Land Cover Mapping Using ALOS AVNIR data Utilization Of Spatial Region Of Rawapening Lake Based Remote Sensing Data Optimasi Parameter Segmentasi untuk Pemetaan Lahan Sawah Menggunakan Citra Satelit Landsat Kajian Akurasi Pemetaan Lahan Sawah Menggunakan Teknik Segmentasi dan Klasifikasi Citra Landsat Ortho (Studi Kasus Lampung)

41. 42. 43. 44. 45.

46.

Kajian Pendekatan Teori Probabilitas untuk Pemetaan Lahan Sawah Seluruh Indonesia Berbasis Citra Landsat

47.

Multitemporal Vegetation Index of Landsat Image Analysis for Paddy Field Quick Mapping (Case Study of Tanggamus, Lampung)

48.

Kajian Pemanfaatan Data ALOS PALSAR dalam pemetaan kelembaban tanah Monitoring Of Environment Quality In Singkarak Water Catchment Area, Indonesia By Remote Sensing To Support

49.

MEDIA PUBLIKASI SNMA2, Surabaya

Jurnal Penginderaan jauh dan pengolahan data citra digital, Vo.10, Juni 2013 Jurnal Limnotek Vol.20, No.1 Tahun 2013 Majalah Inderaja, Volume IV, No. 6, Juli 2013 Internasional ACRS 2013 Nasional Sains Geoinformasi 2013 IJReSES Internasional ACRS 2013 Jurnal InderajaLAPAN Majalah Widya Riset-LIPI (Direncanakan untuk Bunga Rampai SDWD) Jurnal Inderaja edisi Desember 2013 Prosiding ACRS (Ditulis Ulang untuk Jurnal Inderaja) Jurnal Inderaja LAPAN Internasional ACRS 2013

NO. 50.

51.

JUDUL Indonesia Government Lake Rescue Program Pemanfaatan Kanal Polarisasi dan Kanal Tekstur Data Pisar-L2 untuk Klasifikasi Penutup Lahan Kawasan Hutan dengan Metode Klasifikasi Terbimbing

Application of Remote Sensing Data for Mangrove Forest Inventory in Bengkalis (Before Expansion) Riau Province. 52. Comparative Study of Hotspot Algorithm to Forest Fire Detection in Pulau Sumatra and Kalimantan 53. Analisis Spasial Sebaran Hotspot pada Penutup atau Penggunaan Lahan di Propinsi Kalimantan Barat. 54. Segmentasi dan Klasifikasi Bertingkat Menggunakan Teknik Digital Berbasis Objek untuk Pengkelasan Hutan dan Non Hutan (Studi Kasus: Blok E PPLG di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah). 55. Determination Of Stratification Boundary For Forest And Non Forest Multitemporal Classification To Support Redd+ In Sumatera Island 56. Klasifikasi Multitemporal Hutan Dan Non Hutan Dengan Metode Canonical Variate Analysis Untuk Mendukung Perhitungan Karbon Studi Kasus: Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat 57. Kontribusi Data Penginderaan Jauh Dalam Menengahi Konflik Ladia Galaska Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 58. Penatagunaan Hutan Di Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi TEMA: SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER 59. Analisis Potensi Anomali Satelit-Satelit Orbit Rendah Dalam Siklus Matahari Ke 23 60. Semburan Radio Matahari Tipe III Sebagai Indikator Peningkatan Intensitas Angin Surya 61. CME Halo Dan Dampaknya Pada Intensitas Sinar Kosmik 62. Analisis Kompatibilitas Indeks Ionosfer Regional 63. Ketidakteraturan Lapisan Ionosfer dan Kaitannya dengan Proses -proses Kopling Atmosfer-Ionosfer Indonesia 64. Analisis Kejadian Curah Hujan Ekstrem di Pulau Sumatera Berbasis Data Satelit TRRM dan Observasi Permukaan 65. Analisis Ketelitian Pemetaan Multiquadrik untuk Frekuensi Kritis Lapisan Ionosfer Regional 66. Analisis Peningkatan Jumlah Kandungan Elektron Malam Hari di Lintang Rendah Indonesia 67. Karakteristik Tingkat Gangguan Geomagnet Regional Indonesia

MEDIA PUBLIKASI Jurnal Penginderaan jauh dan pengolahan data citra digital, Vo.10, Juni 2013 Internasional ACRS 2013 Internasional ACRS 2013 Nasional Sains Geoinformasi 2013 PIT MAPIN XIX

Internasional ACRS 2013 Nasional Sains Geoinformasi 2013 ISBN: 978-07498521-4-4

Jurnal Sains Dirgantara Vol. 9

Jurnal Sains Dirgantara Vol. 10

NO. JUDUL 68. Populasi Sampah Antariksa Menjelang Puncak Aktivitas Matahari Siklus 24 69. Karakteristik Outgoing Longwave Radiation (OLR) Berdasarkan Empirical Orthogonal Function (EOF) dan katitannya dengan Curah Hujan di Wilayah Indonesia 70. Prakiraan Curah Hujan di Wilayah Situ Cileunca Kabupaten Bandung dengan Metode Statistik Non-Linier 71. Development of Marine Radar Signal Acquisition and Processing System

72. 73.

74. 75. 76. 77. 78.

79. 80.

Pengaruh Kejadian Siklon Tropis Errol dan 90S Terhadap Variasi Intensitas Curah Hujan di Pesisir Selatan Jawa, Analisis Polutan Saat Kebakaran Hutan serta Kaitannya dengan Fenomena El-Nino Di Palangkaraya –Kalimantan Tengah Pengaruh Transportasi (NO2 dan SO2) terhadap Deposisi Basah di Bandung Penentuan Suhu Treshold Awan Hujan di Wilayah Indonesia Berdasarkan Data Satelit MTSAT dan TRMM Analisis Kemampuan Radar Navigasi Laut Furuno 1932 Mark-2 Untuk Pemantauan Intensitas Hujan Korelasi Ozon dan Bromin Monoksida Di Indonesia Berbasis Observasi Satelit AURA-MILS Pengaruh Radiasi EUV Matahari dan Aktivitas dan aktivitas Geomagnet Terhadap variasi Kerapatan Atmosfer dari Elemen Orbit LAPAN-TUBSAT Seleksi Parameter Masukan Model TEC Ionosfer di Daerah Lintang Rendah Pengembangan Sostware Sounding Ballon PSTA dan Metode visualisasi Google Map-nya

81.

Desain Muatan Sonda Eksperimen Berbasis Roket RX-100 untuk Pengukuran Profil Vertikal Atmosfer

82.

Penggunaan Satelit Terra/Aqua Dan Transportable Radar Secara Simultan Untuk Mengidentifikasi Tipe Awan Yang

MEDIA PUBLIKASI

Internasional Conference on Information Technolgy and Electrical Engineering ICITEE Lingkungan Tropis ISSN, No. 19782713

Jurnal Sains Dirgantara Vol. 10 no.2

Buku Ilmiah PSTA 2013, Buku Sains dan Atmosfer, Teknologi dan Aplikasinya, Buku 1, ISBN : 9878-9791458-68-9, p.1 -12 Seminar Sains Atmosfer 2013, ISBN : 978-9791458-73-3, p. 46 54 Buku Ilmiah PSTA 2013, Buku Sains

NO.

JUDUL Terjadi Di Atas Bandung Dan Kawasan Sekitarnya

83.

Identifikasi Tipe Awan ISCCP Menggunakan Data MODIS Terra/Aqua

84.

Pengamatan Awan Dan Variasi Cuaca Harian Menggunakan Transportable X-Band Radar

85.

Rancang Bangun Sistem Manajeman Basis Data Satelit dan Implementasinya

86.

Kecenderungan Temporal Deposisi Asam di Serpong dan Jakarta (2001-2009) Study Transboundary Polutan

87.

Pengaruh Kebakaran Hutan Terhadap Aerosol Dan Ozon Total Di Sumatera Berdasarkan Musiman

88.

Analisis Sensitivitas Aerosol terhadap Karbon Monoksida berbasis data satelit

Dampak Fenomena El Niño – Southern Oscilation terhadap Curah Hujan di Pameungpeuk dan Cilacap 90. Implementasi Kriteria Quintil, POT dan Persentil untuk Menentukan Ambang Ekstrem Hujan Jogjakarta dan Jakarta TEMA: ROKET, SATELIT DAN PENERBANGAN 91. Pengaruh perbandingan HTPB lokal dengan toluendiisosianat dan persentase fuel binder pada pembuatan propelan 92. pengaruh Penambahan Kombinasi Filler SiO2, Carbon Black, 89.

MEDIA PUBLIKASI dan Atmosfer, Teknologi dan Aplikasinya, Buku 1, ISBN : 9878-9791458-68-9, p.103 113 Seminar Sains Atmosfer 2013, ISBN : 978-9791458-73-3, p. 246 257 Prosiding Seminar Sains Atmosfer 2013, ISBN : 978979-1458-73-3, p.217 - 225 Prosiding Seminar Sains Atmosfer 2013, ISBN : 978979-1458-73-3, p. 186 - 195 Buku Sains Atmosfer, Teknologi dan Aplikasinya, Buku 2, ISBN, 978-145869-6, p. 37 - 58 Prosiding Seminar Sains Atmosfer 2013, ISBN : 978979-1458-73-3, p.309 - 321 Buku Sains Atmosfer, Teknologi dan Aplikasinya, Buku 2, ISBN, 978-145869-6, p. 135 - 148 Seminar Nasional Statistika 2013 Seminar Nasional Matematika 2013 Media Dirgantara Vol. 10 No. 1 Maret 2013; Media

NO.

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

113.

114. 115.

JUDUL dan TiO2 Pada Sifat Termal Liner Epoksi Polisul-fida Motor Roket Case Bonded Investigation of Rocket Motor RX1220 Failure on Static Test Pengem-bangan material Insuliner Berbasis Epoksi untuk Motor Roket Case Bonded Metoda Tracking Kecepatan Roket Menggunakan DuaFrekuensi Doppler Transponder Tracking Roket RX122 Menggunakan Stasiun Tunggal RADAR Transponder Hasil Awal Eksperimen Sistem Doppler Tracking Untuk Uji Terbang Roket RX200 Aplikasi Microcontroller Untuk Deteksi Frekuensi Doppler Radio Tracking Analisis Matematis untuk Menentukan Kestabilan Sistem Kendali Roket dengan Metoda Routh Pengembangan dan Aplikasi Railgun pada Peluncur Roket Penentuan Stabilitas Sistem Kendali Menggunakan Matlab dan Analisis Matematis Analisis Path Profile dan Link Budget pada Pengujian Sistem Telemetri Roket LAPAN Evaluasi Penggunaan Co-Oxidant dalam rangka menaikkan Isp Propelan Padat Evaluasi Kualitas Motor Roket Lapan Melalui Pengujian Radiografi Kombinasi Radar Transponder dan Doppler Radio Pengukur Jarak dan Kecepatan Roket Secara Simultan Multi-Frekuensi Radar-Doppler Transponder Untuk MLRS (Multiple Launch Rocket System) Penggunaan Actidyn 3 axis Motion Platform Penggunaan Zodiac Sparte AutoTracking Antenna Investigation Of Rocket Motor Rx 1220 Failure On Static Test, Pengembangan Material Insuliner Berbasis Epoksi Untuk Motor Roket Case bonded Upaya Penggunaan Insulasi Termal Berbasis Epdm Pada Motor Roket Hasil Rekayasa Lapan Pengaruh Penambahan Kombinasi Filler SiO2, Carbon Black, dan TiO2 Pada Sifat Termal Liner Epoksi Polisulfida Motor Roket Case Bonded Pengaruh komposisi fuel dan oksidator Propelan terhadap laju alir masa gas

Pengaruh Perbandingan HTPB Mandiri dengan TDI dan Persentase Fuel Binder Terhadap Laju Bakar Propelan Peningkatan Impuls Spesifik Propelan Padat Komposit Skala

MEDIA PUBLIKASI Dirgantara Vol. 10 No. 2 Juni 2013; Media Dirgantara Vol. 10 No. 3 September 2013; Dirgantara Vol. 8 No. 1 Maret 2013; Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara Vol. 8 No. 2 Juni 2013;

Siptekgan 2013

Insinas 2013 Siptekgan 2013

Seminar Nas XXII Kimia Dalam Industri dan Lingkungan 2013 Siptekgan 2013 Insinas 2013

NO. 116. 117. 118. 119.

120.

121. 122.

JUDUL K-Round Melalui Modifikasi Aditif Evaluasi Adopsi Teknologi Formulasi Propelan Hanwha dalam Rangka menaikkan Isp propelan Padat Reformasi Pengembangan Propelan K-Round Menuju Standarisasi Propelan Dengan Isp Tinggi Design and Integration Test of Pilot Scale Produc-tion of HTPB By Continuous Process Treatment Methods Of Butadiene On HTPB (Hydroxy Terminated Poly- butadiene) Production To Meet The Purity Requi-rements Of Fresh Butadiene Formulasi PropelanFormulasi Propelan Padat Menggunakan HTPB Lokal Untuk Mendapatkan Komposisi Propelan Yang Memenuhi Persyaratan Proses Produksi Peningkatan Kinerja Propelan Berbasis HTPB Lokal Dengan Mengatur Struktur HTPB Efek Aditif Boron dan Magnesium pada Kinerja Propelan,

123. Analisis Cacat pada Propelan Diameter 100 mm dan 200 mm Dengan Metode Radiografi Digital 124. Evaluasi Kualitas Motor Roket Lapan Melalui Pengujian Radiografi 125. Parametric Study Of Variables Affecting The Internal Ballistic On Star Propellant Grain 126. Material Adesif Alternatif Untuk Menguji Kuat Rekat Hasil Pelapisan Plasma Spray 127. Aplikasi Material Bond Coat Menggunakan Metoda Plasma Spray Dengan Variabel Rasio Gas Dan Kecepatan Gerak 128. Spray Kekuatan Rekat Lapisan TBC Pada Nosel Roket Dengan Metoda Plasma Spray 129. Analisis Koreksi Faktor Perhitungan Trayektori Roket LAPAN; Studi Kasus Roket RX-200 LAPAN-Orari 130. Analsis Sirip Roket Komposit Hybrid dengan Metoda Vacuum Infusion 131. Penelitian Multi Nosel Untuk meningkatkan Jangkauan Terbang Roket Balistik TEMA: KAJIAN KEDIRGANTARAAN 132. Hard Law and Soft Law" Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia 133. Kebijakan Ruang Udara Terbuka (Open Sky Policy) ASEAN Dan Dampaknya Terhadap Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia 134. Kajian Penerapan Teknologi Web Sistem Informasi Geografi Dalam Rangka Diseminasi Data Citra Satelit Penginderaan

MEDIA PUBLIKASI Siptekgan 2013

JASAKIAI

Seminar Nas XXII Kimia Dalam Industri dan Lingkungan 2013 Insinas Ristek 2013 Siptekgan 2013

Seminar Nas XXII Kimia Dalam Industri dan Lingkungan 2013 Seminar nas Insinas Ristek 2013 Jurnal Teknologi Dirgantara Desain Seminar Nas. Insinas Ristek 2013 Siptekgan 2013

Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgan-taraan Vol. 9 No.2 Des 2013;

NO. 135. 136.

137.

138.

139.

140.

JUDUL Jauh Percepatan Pencapaian Pengembangan Roket Pengorbit Satelit Nasional Transparency and Confidence Building Measure Di Bidang Keantariksaan Sebuah Keniscayaan Dalam Hubungan Internasional Kontemporer Analisa Kebijakan Pengembangan Pesawat Nir-Awak "Ummanned Aerial Vehicle/Drone" Sebagai Alat Kepentingan Negara Di Dunia Internasional Dalam Prespektif Hubungan Internasional Perumusan Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Pengembangan E-Government Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Risk Assessment Sistem Pengiriman dan Pengolahan Data Pusat Teknologi Data dan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Studi Komparasi Layanan On line Indonesia Dalam Pengembangan E-Government Dengan Negara-Negara ASEAN Lainnya.

MEDIA PUBLIKASI

LAMPIRAN VI. PELAKSANAAN BIMBINGAN, PEMBINAAN, DAN PELAYANAN TEKNIS

NO. TEMA BIMBINGAN TEKNIS 1. Pelatihan Pemograman paralel menggunakan MPI (Message Phasing Interface) 2. Bimtek Pengenalan Teknologi Penginderaan Jauh 3. Bimtek Otomatisasi Pengolahan Data Landsat untuk REDD 4. Bimtek Koreksi Radiometri Data Resolusi Tinggi 5. Bimtek : Perhitungan Objek Pajak Menggunakan Data Penginderaan Jauh 6. Pelatihan Penggunaan Perangkat Lunak Pixel Factory untuk Pengolahan Data Resolusi Tinggi 7. Pemrosesan propelan 8. Analisis Link Budget Sistem TTC APRS Repeater, Voice Repeater Satelit LAPAN-A2 dan Analisis Link Budget Sistem Komunikasi TTC, AIS dan S-Band Satelit LAPAN-A2 9. Sistem Antena S band 2.2 GHz

10.

Sistem kamera Sony 600 mm

11.

Perancangan Rangkaian Penguat Daya 2,2 GHz, Desain Osilator PLL, Sistem akuisisi data S Band satelit LAPAN,dan Kendali otomatis operasi satelit LAPAN-TUBSAT

12.

Desain koreksi geometris data satelit Imager

13.

Instrumentasi Pengembangan Satelit Ilmiah

14. 15.

Instrumentasi Pengembangan Sensor Optik Instrumentasi Pengembangan Satelit Komunikasi

16.

Manajemen frekuensi dan teknis komunikasi radio tingkat dasar Manajemen frekuensi dan teknis komunikasi radio tingkat lanjut

17.

INSTANSI Pustekdata Kementrian Pekerjaan Umum Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) Bappeda Kudus Dirjen Pajak Pustekdata PT Dahana Fakultas Teknik Universitas Andalas, Jurusan Teknik Elektro FMIPA Universitas Surabaya Program Studi Fisika Program Diploma Elektro & Instrumentasi Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada Teknologi Stasiun Bumi Satelit Leo dan Teknik Pengembangan Radio Modem Frekuensi Tinggi, IT Telkom Ilmu Komputer Fakultas MIPA, Universitas Pakuan Bogor Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya-Malang Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya-Malang 15 instansi (Pemprov, Pemkab, Perguruan Tinggi) 16 instansi (Pemprov, Pemkab, Perguruan Tinggi)

NO. TEMA 18. Weather Research and Forcasting (WRF)

19. 20. 21.

Sistem Penggunaan Sadewa (sistem informasi potensi hujan ekstrem) installing Sadewa Pelatihan teknis komunikasi data

22. 23.

Peningkatan Mutu Petugas Radio Telekomunikasi Petugas Operator Sandi dan Telekomunikasi

24. 25.

Operator Radio Kecamatan Radio Fax dan Data Sistem untuk operator radio pemerintah PEMBINAAN TEKNIS 26. Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada JDSN 27. Konversi Metadata dan Map Service

28.

Pengolahan Data Landsat

29.

Sistem Stasiun Bumi dan Payload Imager (Optis dan Radar) Pembuatan Modul Pengolahan Data Satelit Inderaja Pengarsipan Data (Remedia data Film Landsat 1 – 4 serta copy data Landsat-5/7)

30. 31.

PELAYANAN TEKNIS 32. Penyediaan dan Pemanfaatan Data Inderaja untuk Mendukung Decision Support System Bina Graha 33.

Penyediaan Data Modis (Terra & Aqua) dan NPP

34.

Penyediaan Data Resolusi Tinggi

INSTANSI Universitas Sriwijaya, BATAN Bandung, Universitas PGRI Palembang. Pemda kabupaten Ciamis (BPBD) 16 instansi (Pemprov, Pemkab, Perguruan Tinggi) Pemkab Bekasi Pemkab Bekasi, Pemkab Musirawas Pemkab Sintang Pemprov Kaltim

Lembaga Sandi Negara Universitas Jenderal Sudirman, Amik Bina Sarana Informatika (BSI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Universitas Bung Karno Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor Universitas Brawijaya, Politeknik Riau Universitas Padjajaran SMK Budi Warman II Jakarta Timur SMK Al Wahyu Jakarta Timur SMK Kesuma Bangsa Depok SMKN 22 Jakarta Timur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfir (PSTA) Direktorat Jenderal Pajak, Badan Informasi Geospasial

NO.

TEMA

35.

Pengolahan Data Landsat untuk Mendukung Kegiatan INCAS

36. 37.

Penyediaan Data Resolusi Menengah Rancang Bangun Payload Imager (Optis dan Radar) untuk Light Surveillance Aircraft (LSA) Operasional Stasiun Bumi untuk Penerimaan Data LDCM di Rumpin Sertifikasi Ground Station LDCM Rumpin

38. 39. 40.

Maintanance peralatan Blade server, konsultasi pengadaan perangkat lunak bank data penginderaan jauh

INSTANSI (BIG), Kementrian Pekerjaan Umum Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) dan Kementrian Kehutanan Kementrian Pekerjaan Umum Pusat Teknologi Penerbangan Pusat Teknologi Satelit USGS dan Pusat Teknologi Satelit Institut Teknologi Bandung (ITB)

NO. TEMA 41. Permintaan data penginderaan jauh (PNBP)

INSTANSI Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar, Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, Dinas Keluatan dan Perikanan Prov. Maluku, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab. Majalengka, UPTD Planologi Kehutanan Pemkab. Samarinda, BBWSKementerian PU (Banten), PT. Waindo SpecTerra, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, Direktorat Penataan Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Dinas Kelauatan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumut, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra, Bappeda Kota Probolinggo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ditjenbun Kementerian Pertanian, Bappeda Pemkab. Halmahera Utara, Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kertanegara, Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat, Kementerian PU Kab. Kapuas Hulu, Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, PT Akurat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bulungan, Bappeda Kab. Tanah Bumbu, Kementerian PU Kab. Tabalong.

NO. TEMA 42. Pelayanan teknis terkait kajian puncak aktivitas matahari 43. Pelayanan teknis muatan ilmiah satelit 44. Layanan teknis analisis deposisi asam 45. Diseminasi hisab rukyat 46. Diseminasi navigasi 47. Diseminasi data cuaca antariksa 48. Pemantauan Badai Petir (Thunderstorm Lightning) Menggunakan Satelit Lapan-Tubsat 49. Diseminasi Pengembangan kapasitas Pengamatan Atmosfer 50. Diseminasi/Sosialisasi Monitoring Polusi Udara dan Komposisi Atmosfer untuk Wilayah Cianjur 51. Diseminasi Hasil-hasil Litbang Bidang Komposisi Atmosfer untuk Wilayah Jambi 52. Diseminasi hasil-hasil Pengamatan balai Pengamat Dirgantara Watukosek 53. Diseminasi Hasil Litbang Bidang Teknologi Atmosfer

INSTANSI BAPETEN Pustek satelit BPLH Jambi Kementerian Agama Angkasa Pura, BIG, ITB, AMG BMKG, PLN Kyoto University Kab. Sumedang Cianjur Provinsi Jambi Watukosek Watukosek

LAMPIRAN VII. USULAN HKI

NO. JUDUL 1. Pengukur Jarak dan Kecepatan Roket 2. Wingtip Device N219 3. Instrumen Pemutus Balon Sistem Kawat Panas Pada Tevlon Dengan Metode Terprogram 4. Logo Buletin Cuaca Antariksa 5. Metode Perhitungan Indeks Ionosfer Regional

LAMPIRAN VIII. PENGGUNA MODEL, MODUL, PROTOTIPE, KOMPONEN, DATA DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN

NO

1.

PENGGUNA MODEL, MODUL, PROTOTIPE, KOMPONEN, DATA DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN

BIDANG

PENGINDERAAN JAUH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

UKP4, BIG, Kemhan, BBSDLP Kementan, Dinas Kehutanan Sumsel, DITTOPAD, BLU Lapan, ARSM Malaysia, Kemenhut, BASARNAS, KLH, TNI AL, BAPPEDA Kota Ambon, PPE SUMA (Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Maluku), UI, IPB, POLTANI Pangkep, Unhas, UGM, STTAL, UNSOED, Universitas Brawijaya, BNPB, DISPAMAL, BMKG, Kementerian PU, Balitbang Kementan, BKP Kementan, Kemenristek, BPS, Dirjen Pengelolaan Lahan Kementan, Menkokesra, Dir Penanggulangan Kebakaran Hutan Kemenhhut, Pusdatin Kementan, BNPB, PDII LIPI, Bappeda Sumbar, BMKG Kenten Sumsel,

NO


BIDANG

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Bapeldada Kalbar, Bapedal Riau, Dishut Kalteng, Unpar Kalteng, UN WFP, BKSDA Kalteng, BPBD Kalbar, Bappeda Sumsel, Asean Secretariat, PT. Garuda Food, Mabes TNI AL, Taman Nasional Sebangau, Bulog, Dinas Kelautan dan Perikanan Indramayu, Unibraw, UPTD Balai Benih Ikan Kota Medan, Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, UPTD PPI Parigi Dinas Pengamanan AL, Suku Dinas Peternakan, Perikanan, KelautanJakut, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulsel, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Maros, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkep, Politeknik Pertanian Pangkep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Baru, Dinas Kabupaten Lampung Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Laut, Dir Pengelolaan Air Irigrasi Kementan, PT EXCAVINDO PRATAMA, Fak. Geografi UGM, BAIS TNI, PT Vico Indonesia, Balai Penelitian Hutan Palembang-Kemenhut, KP3EI Menko, Mabes TNI, Bappeda Mentawai Sumbar, CALTEC, PT. GMR, PT. BSMP, SPS IPB,

NO

BIDANG

PENGGUNA MODEL, MODUL, PROTOTIPE, KOMPONEN, DATA DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN 80. Balitklimat, 81. Bappeda Kab. Ogan Ilir, 82. Satgas Redd+ UKP4, 83. POLRI Sat Brimob PMJ, 84. PT. Gamitra, 85. Univ. Brawijaya, 86. PT. Amli Klaozs, 87. Pemda PU Kota Sungai Penuh Jambi, 88. Bappeda Kota Jambi, 89. UNDIP, 90. Sekolah Tinggi Sandi Negara, 91. UB, 92. ITS, 93. Polri, 94. Kopassus, 95. PT. Medco, 96. Dishidros, 97. Dinas Kehutanan, 98. UPTD Plan, 99. PPE Kalimantan, 100. PT. PAI, 101. COWELL, 102. Kanwil Ditjen pajak Kalsel, 103. Kalteng, 104. PT. Maharesi, 105. UNSRI Palembang, 106. Politeknik Negri Jkt, 107. Dinas Cipta Karya, 108. Kemenhan, 109. PT. Waindo Specterra, 110. PT. Sekala, 111. Bappeda Padang Pjng, 112. Bappeda Prov Sumsel, 113. Bappeda Klaten 114. UNPAD, 115. BPDAS Barito, 116. UGM Fak. Geografi, 117. Politeknik Negeri Bandung, 118. Bappeda Oku Baturaja, 119. STT – PLN, 120. Dinas Kehutanan Inhu, 121. STEI ITB, 122. Bappeda Kab. Cirebon,

NO

BIDANG

PENGGUNA MODEL, MODUL, PROTOTIPE, KOMPONEN, DATA DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN 123. Wilmar International, 124. Ceci Ruko Cempaka, 125. Bappeda Aceh, 126. Dinas TT Ruang, 127. Bappeda Kab. Kudus, 128. UNDP, 129. PT. Hatfield Bogor, 130. PT. AER SEHAT, 131. Kementrian PU, SDA, 132. Dinas Tata Kota Kab. Sarolangun – Jambi, 133. BPDAS Barito, 134. GeoSurvey, 135. Lemigas, 136. PT. Harfield Indonesia, 137. PT. Cahaya Biru Murni, 138. Payoka, 139. Dinas tata Kota BKL, 140. SMA N 104, 141. MAN 6 Jakarta, 142. JICA, 143. DNPI, 144. Ditjen Pajak Pusat, 145. PT. Cahaya Biru, 146. PT. TBL, 147. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Simeulue – Aceh, 148. Dinas kehutanan Prov. Sulut/ BPKH VI Jl. 17 Agustus Manado, 149. Bappeda Sumatera Barat, 150. PT Geoinformatika Politani - Samarinda 151. Kodam XVII / CEND, 152. Disbun Kalbar, 153. Bappeda OKU, 154. Indonesia Climate Change Center ( ICCC ), 155. Bappeda Konawe Utara, 156. Budhi Warman II, 157. Bappeda Aceh, UPTB-PDGA 158. JNE, 159. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kab. Tana Tidung, 160. PT Waindo S, 161. Badan Perbatasan Provinsi Sulut, 162. Barata Technologies,

NO


BIDANG

163. Bappeda Majalengka, 164. Dinas Kehutanan Kab. Indragiri Hulu – Riau, 165. Inhutani, 166. Univ. Pakuan, 167. BBSDLP, 168. Bappeda Sarolangun, 169. Badan Perbatasan Sulut, 170. Diknas Prov.Sulut, 171. Provinsi RIAU, 172. BPKN VI, 173. Dinas Tata ruang Sulteng, 174. Univ. Gottingen, 175. UNJA, 176. PPS-STP Jakarta, 177. Bappeda Wonosobo, 178. Dinas tarkun Garut, 179. Bappeda Klaten, 180. Dishut Prov. Riau, 181. Dinas kumfum Jawa Barat, 182. Univ, STP (Sekolah Tinggi Prikanan) PS. Minggu, dan 183. BPPT. 2.

SAINS ANTARIKSA DAN TEKNOLOGI ATMOSFER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Trans 7, Metro TV, Universitas Bina Darma Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Darma Program Studi Teknik Elektro, SMP Islam Terpadu Nurul Fikri Depok, SMA Negeri 1 Kertasari Kabupaten Bandung, SD Unggulan Nasywa Kabupaten Bandung Barat, SMP AL-Hikmah Jakarta, SMA Negeri 1 Rancaekek, SD Islam Terpadu Fitrah Insani Kabupaten Bandung Barat, ITB Program Studi Meteorologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, STMIK Pranata Indonesia Bekasi, Kelompok Tani Peserta Sekolah Lapangan Iklim Departemen Pertanian, STT Pagar Alam Sumatera Selatan, Universitas Garut Program Studi

NO


BIDANG

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Agroteknologi, Setda Prov. Kaltim, Setda Kab. Paser, Setda Kab. Kotim, Setda Kab. Agam, Setda Prov. Riau, Setda Prov. Papua barat, Setda Kab. Belu, Setda Prov. Kalteng, BA. Bidang TI Polda Sultra, Setda Kab. Indragiri hilir dan Sateda Kota Padang, Ditwilhan Kemenhan, Pusteksat, Kabupaten sungai penuh prov. Jambi. Universitas PGRI Program Studi Fisika FKIP Palembang, Unikom Program Studi Informatika, Bandung Allience International School, Dosen Unpad Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, SMK Negeri 7, STMIK Bandung, POLBAN Jurusan Adm Niaga, IPB Fakultas MIPA, SMK Bina Putera Nusantara, FMIPA Unsri, Batan, Program Studi Sains Kebumian ITB, UI Program Pasca Sarjana Prodi Kajian Ilmu Lingkungan, STKIP Garut, UNISBA Fakultas MIPA Bandung, Politeknik Negeri Bandung Jurusan Teknik Mesin, ITB Prodi Perencanaan WIlayah dan Kota, SAPPK ITB Prodi PWK, ITB Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, UNPAD Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ITB Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Magister Teknik Lingkungan ITB, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian

NO


BIDANG

50.

51. 52. 53. 54. 3.

TEKNOLOGI DIRGANTARA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

dan Pengembangan Bidang Atmosfer di Yogyakarta bekerja sama dengan Pemda Yogyakarta. Kunjungan dan Permohonan Data Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran mengenai "Pencemaran dan Kualitas Udara termasuk data NO2, SO4, CO, PM 2.5, PM 10, Suhu, Kelembaban, dan Curah Hujan". Permohonan Data Satelit MTSAT untuk IR-4 dari UPI Bandung, Universitas Komputer (UNIKOM), Bandung Alliance International School, SMK Bina Putera Nusantara Bandung. TNI-AL, BNPB, Chiba University, PTDI, Kementan, Kemenhub, Dirtopad TNI AD, TNI AU, Balai besar kalibrasi fasilitas penerbangan curug, ITB, PT.Dahana, PT.PINDAD, PT.Dirgantara Indonesia, Kementerian RISTEK Balitbang, Dislitbang TNI AU, ITS, UNS, BATAN, IPB.

P eraturan Pemerintah Nomor 8

Recommend Documents