Dimensi Kebijakan
1
Outline Kebijakan Secara Umum Kebijakan Publik Kebijakan TIK Kebijakan pada PEGI
2
Apakah Kebijakan Kata “kebijakan” dapat digunakan untuk mencakup hal-hal dari mulai strategi tingkat tinggi dan rincian administrasi. Kebijakan dapat mengandung posisi, kemauan, atau rencana atas isu apa saja yang dibutuhkan pemerintah atau instansi untuk mengambil tindakan Suatu kebijakan biasanya menguraikan prinsip atau aturan untuk membimbing keputusan dan mencapai outcome rasional Kebijakan mengandung “apa” dan “kenapa, sementara prosedur atau protokol mengandung “apa”, “bagaimana”, “di mana”, dan “kenapa”
3
Definisi Kebijakan
Suatu kumpulan norma: Kewenangan (apa yang boleh dilakukan) Kewajiban (apa yang harus dilakukan) Larangan (apa yang tidak boleh dilakukan)
Kebijakan mengandung aturan yang menspesifikasikan kewenangan, kewajiban, dan larangan
4
Apakah Definisi Kebijakan? Substantive vs administrative policy Vertical vs horizontal policy Reactive vs proactive policy Current vs future policy
5
Untuk apa Kebijakan?
Pada tingkat tinggi, kebijakan membantu menerjemahkan kemauan pemerintah pada tindakan Kebijakan yang baik tergantung pada alat yang kuat seperti penggunaan bukti, analisis, dan evaluasi Pengembangan, dokumentasi, dan komunikasi kebijakan yang efektif membantu pemerintah dan instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan keinginannya dan menjelaskan tindakannya 6
Untuk apa Kebijakan? Pelaksanaan kebijakan menggambarkan bagaimana instansi menerapkan perubahan dan bagaimana ia berhubungan dengan tantangan baru Panduan kebijakan membantu pengambil kebijakan di lingkungan organisasi untuk memecahkan masalah, merencanakan di depan, membuat pertimbangan yang tepat
7
Proses Kebijakan Menentukan tujuan yang diinginkan Menentukan target dari tujuan Menguraikan jalan untuk mencapai tujuan Merancang program atau cara khusus dalam kaitannya dengan sasaran Mengimplementasikan cara dan menilai pengaruhnya
8
Siklus Kebijakan
http://www.peopleandparticipation.net/ 9
Siklus Kebijakan
http://leadershipretreat.net/ 10
Kebijakan Publik
Kebijakan publik merepresentasikan keputusan, yang dibuat oleh badan yang dipilih atau ditunjuk secara publik, yang dipertimbangkan untuk kepentingan publik Keputusan kebijakan publik adalah hasil dari metode, yang secara teori paling tidak, mempertimbangkan ruang opsi dan pengaruh potensial masing-masing Kebijakan umumnya diadopsi oleh dewan atau badan tata-kelola puncak dalam suatu organisasi di mana prosedur atau protokol akan dikembangkan dan diadopsi oleh pejabat eksekutif puncak 11
Kebijakan Publik
Mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk:
Siapa yang memperoleh manfaat (makin besar makin baik) Siapa yang mendapat efek negatif (makan rendah makin baik) Waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan solusi Pihak terkait dan sumber pembiayaan Kompleksitas politis suatu struktur pemerintahan 12
Dokumen Kebijakan
Tujuan/maksud – ringkasan, jelas, dan penjelasan langsung tentang maksud kebijakan dan kepada siapa diterapkan Dasar hukum – referensi ke peraturan yang memberikan otoritas ke pernyataan kebijakan Lingkup - kepada siapa dan terhadap apa kebijakan diterapkan, di mana kebijakan akan berpengaruh dan nilai tambah ke publik 13
Dokumen Kebijakan
Konteks – deskripsi ringkas tentang konteks dalam hal kebijakan akan beroperasi, termasuk hubungan dengan arah pemerintahan sebagaimana dirancang dalam rencana stratejik, arah stratejik, dan dokumen rencana kunci lainnya Prinsip – ringkasan prinsip yang telah mempertajam pengembangan kebijakan dan pengaruhnya dalam hal harus diterapkan 14
Dokumen Kebijakan Tanggung-jawab – identifikasi pihak yang bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan apa yang diharapkan dari mereka Pernyataan kebijakan – kebijakan itu sendiri Proses evaluasi – menguraikan cara dalam hal pengaruh kebijakan akan dinilai dan jangka waktunya
15
Dokumen Kebijakan
Tanggal penelaahaan – tanggal untuk menelaah kebijakan Dokumen dan pengendalian versi – versi dan nama pembuat dokumen, tandatangan, dan tanggal publikasi Kontak, alat dukungan, dan SDM – paling minimum, kontak yang dapat membantu pertanyaan tentang kebijakan dan alat lainnya atau material tambahan yang akan membantu kebijakan untuk dimengerti dan secara sukses diimplementasikan 16
Pemeringkatan e-Government Indonesia
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 17
Apa
Kebijakan TI menentukan harapan atas prilaku pengguna dan penyedia TI Kebijakan TI menentukan prilaku yang diharapkan dan tepat Pegawai menggunakan kebijakan untuk memandu keputusan yang berpengaruh ke organisasi Arsitektur kebijakan melihat risiko dalam kebijakan bisnis sebelum menghasilkan kebijakan 18
Proses Kebijakan TI
Menentukan kebijakan korporat Mengkomunikasikan kebijakan ke pegawai Mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan
19
Definisi
(Willet, 2008)
20
Definisi
Kebutuhan (requirement) adalah panduan untuk pengambilan kebijakan. Ia menunjukkan nilai dan kepentingan. Kebijakan (policy) menyatakan apa yang harus atau tidak harus dilakukan pihak tertentu. Sifatnya wajib, berubahnya lambat, singkat, dan sederhana. Juga memiliki sedikit pengecualian (exception). Standar (standard) memberikan kriteria konsistensi. Sifatnya dapat diukur, terdapat titik pengecekan, dan divalidasi melalui proses review. Prosedur (procedure) mendokumentasikan bagaimana melakukan sesuatu. Sifatnya implementasi rinci dari kebijakan. Petunjuk (guidelines) adalah rekomendasi. Sifatnya opsional, lebih dapat diubah, dan sering kompleks. Juga banyak pengecualian.
21
22
Pemeringkatan e-Government Indonesia
ASPEK KEBIJAKAN PADA PEGI 23
Inpres 3/2003 Penilaian PEGI mengacu kepada Inpres 3/2003 Pada Inpres 3/2003, kebijakan merupakan pilar dari Kerangka Arsitektur e-Government, selain penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan.
24
Kerangka Arsitektur e-Government
25
Contoh Kebijakan Terkait TIK pada Inpres 3/2003
Kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan manajemen modern. Kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi pemerintah dan perlindungan informasi publik. Kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan pertukaran informasi pemerintah secara on-line. Kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan e-government.
26
Contoh Kebijakan Terkait TIK pada Inpres 3/2003
Kebijakan tentang pendidikan e-government. Ketentuan tentang standar kelayakan dan interopabilitas situs informasi dan pelayanan publik. Panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik. Panduan tentang aplikasi, mutu, dan jangkauan pelayanan masyarakat. Panduan tentang perencanaan, pengembangan, dan pelaporan proyek e-government. 27
Contoh Kebijakan Terkait TIK pada Inpres 3/2003
Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar situs pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi dan dokumen elektronik, termasuk pengembangan dan pengelolaan metadata yang berkaitan dengan informasi dan dokumen elektronik tersebut.
28
Indikator PeGi
Proses Kebijakan: Pengelolaan kebijakan TIK yang baik Visi dan Misi: Kebijakan yang memuat visi dan misi TIK Strategi Penerapan: Strategi penerapan kebijakan TIK Pedoman: Acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK Prosedur: Prosedur untuk menjalankan kebijakan TIK 29
Indikator PeGi
Keputusan: Kebijakan terkait TI ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah Skala Prioritas: Kebijakan TIK memuat prioritas implementasi TIK Manajemen Risiko/Evaluasi: Kebijakan untuk menerapkan manajemen risiko/evaluasi, baik oleh internal maupun pihak yang independen. 30
CHECKLIST
31
Proses Kebijakan TIK Apakah terdapat manajemen/proses kebijakan? Apakah manajemen/proses kebijakan dilaksanakan secara terus-menerus? Apakah manajemen/proses kebijakan terlaksana dengan baik?
32
Visi dan Misi Berkaitan dengan TIK
Apakah terdapat dokumen visi dan misi terkait dengan TIK? Apakah isi visi dan misi terkait dengan TIK sudah jelas? Apakah visi dan misi terkait dengan TIK terlaksana dengan baik?
33
Strategi Penerapan Kebijakan TIK
Apakah terdapat dokumen strategi penerapan kebijakan TIK? Apakah isi dokumen strategi penerapan kebijakan TIK sudah jelas? Apakah strategi penerapan kebijakan TIK terlaksana dengan baik?
34
Pedoman TIK
Apakah terdapat dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK? Apakah isi dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK sudah jelas? Apakah dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK terlaksana dengan baik?
35
Peraturan TIK
Apakah terdapat dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK? Apakah isi dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK sudah jelas? Apakah dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK terlaksana dengan baik?
36
Keputusan TIK
Apakah terdapat dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK? Apakah isi dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK sudah jelas? Apakah dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK terlaksana dengan baik?
37
Skala Prioritas
Apakah terdapat dokumen skala prioritas penerapan TIK? Apakah isi dokumen skala prioritas penerapan TIK sudah jelas? Apakah skala prioritas penerapan TIK terlaksana dengan baik?
38
Manajemen Risiko/Evaluasi TIK
Apakah terdapat kegiatan manajemen risiko/evaluasi TIK? Apakah kegiatan manajemen risiko/evaluasi TIK dilakukan secara terstruktur? Apakah kegiatan manajemen risiko/evaluasi TIK dilakukan secara reguler?
39
Referensi
Government of South Australia, “An Internal Guide to Policy Making in DECS”, leaflet Hafner, “Principles of Information Science”, Power Point Presentation, Fall 2010 https://wiki.doit.wisc.edu/ Torjman, Sherri, “What is Policy?”, Caledon Institute of Social Policy, 2005, ISBN 1-55382142-4 Willet, Keith D., “Information Assurance Architecture”, Taylor & Francis Group, 2008, 978-0-8493-8067-9 40
