OT.1 TENTANG

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 123/Permentan/SR.130/11/2013 /OT.1 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 69/PERMENTAN/SR.130/11/2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang

:

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4755/Kpts/OT.160/ 10/2013 telah ditetapkan Perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012;

Mengingat

: 1. 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

9.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5426) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737); 14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I; 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

2

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaraan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664); 25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 511); 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani; 27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4755/Kpts/OT.160/ 10/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4253/Kpts/SR.130/5/2013 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Angaran 2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 69/PERMENTAN/SR.130/11/2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

3

Pasal I 1. Lampiran I, II dan III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ SR.130/11/2012 dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2013 mb

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 9. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

4

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 123/Permentan/SR.130/11/2013 TANGGAL : 29 Nopember 2013 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR Tanaman Pangan

UREA

SP-36

SEMULA (Ton) ZA

NPK

ORGANIK

UREA

SP-36

MENJADI (Ton) ZA

NPK

ORGANIK

2,976,700

582,277

641,486

1,628,294

687,513

2,802,528

551,722

689,597

1,445,940

564,776

Hortikultura

234,891

46,850

49,050

240,859

60,959

221,147

44,391

52,729

213,885

50,076

Perkebunan

625,092

152,743

280,010

460,712

109,934

588,517

144,727

301,011

409,118

90,308

Peternakan

123,147

23,420

24,883

44,402

19,500

115,941

22,191

26,749

39,430

16,019

Perikanan Budidaya

140,170

44,711

4,571

25,732

22,094

131,968

42,365

4,914

22,851

18,150

4,100,000

850,000

1,000,000

2,400,000

900,000

3,860,101

805,396

1,075,000

2,131,224

739,329

JUMLAH

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 123/Permentan/SR.130/11/2013 TANGGAL : 29 Nopember 2013

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

UREA 72,000 167,000 76,000 29,000 33,000 24,000 150,000 17,000 255,100 300 600 66,600 612,800 41,100 821,000 1,000,000 44,700 30,900 19,800 50,000 16,500 20,000 17,700 31,000 19,000 287,000 25,000 135,300 25,000 3,800 6,500 800 1,500 4,100,000

79,053 3939154

20,539 825,935

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI 9.4 SEMULA (Ton) SP-36 ZA NPK ORGANIK UREA 23,000 10,500 45,000 20,500 70,170 48,000 50,000 125,500 27,400 162,450 27,000 15,000 52,000 10,500 72,020 19,000 7,200 47,000 6,500 25,610 12,500 9,000 52,000 7,500 34,000 8,000 4,600 32,000 5,600 24,000 40,000 8,000 110,000 22,800 150,000 4,000 2,400 20,000 5,000 19,700 47,000 23,000 152,500 36,000 248,090 30 25 200 200 280 100 25 300 900 600 21,800 2,000 26,000 9,900 63,990 149,500 71,000 360,000 68,700 504,760 3,700 10,000 28,750 16,000 40,490 162,300 201,300 400,000 220,000 777,790 160,700 465,900 560,000 303,800 963,040 3,000 7,300 23,000 20,000 43,500 14,000 3,000 66,000 30,000 35,500 4,500 1,200 26,500 5,800 17,100 9,000 2,200 32,400 9,500 39,040 5,000 2,500 21,000 3,000 16,850 4,700 700 12,000 1,900 20,221 1,600 900 14,000 1,500 19,000 3,900 10,000 26,000 10,200 29,780 6,500 4,000 11,500 7,000 19,250 40,000 62,000 80,000 27,000 269,740 2,000 4,450 13,350 1,300 25,020 20,500 16,000 40,000 12,000 130,990 5,500 4,500 12,000 5,000 24,020 250 250 2,000 1,000 3,650 2,500 600 6,000 2,000 7,240 120 300 1,300 1,300 770 300 150 1,700 200 1,440 850,000 1,000,000 2,400,000 900,000 3,860,101

SP-36 21,000 42,000 25,000 19,000 13,800 8,300 41,500 4,000 45,836 30 80 20,500 141,000 4,200 152,000 150,000 2,500 14,800 4,000 7,000 5,200 4,500 1,600 4,500 7,900 36,000 2,100 17,000 6,000 350 3,000 350 350 805,396

1075000

27,737 2158961

MENJADI (Ton) ZA NPK 11,000 42,400 53,000 111,000 16,000 49,000 8,000 48,000 11,620 49,657 5,300 32,000 9,000 98,000 2,600 17,000 24,000 141,000 50 177 30 110 2,000 21,340 72,000 287,880 11,500 21,260 231,000 339,270 486,000 499,250 8,300 21,110 4,000 66,000 2,000 26,500 2,800 29,500 3,000 20,250 800 11,320 1,200 12,720 11,500 24,650 4,500 11,110 63,000 75,900 6,000 12,880 17,000 38,580 5,000 12,000 800 2,190 700 5,760 800 1,600 500 1,810 1,075,000 2,131,224

(38,329) 701,000

ORGANIK 9,000 18,800 7,500 5,300 7,500 3,750 17,350 4,100 23,700 50 100 7,080 33,300 14,065 223,585 266,829 19,900 19,500 3,050 3,050 2,000 1,600 1,100 6,850 4,250 18,000 1,070 10,000 3,500 800 1,500 900 250 739,329

MENTERI PERTANIAN, REPUBLIK INDONESIA Ttd SUSWONO

2

3

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 123/Permentan/SR.130/11/2013 TANGGAL : 29 Nopember 2013 September 2013

Jenis Pupuk UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK JUMLAH PUPUK

Jenis Pupuk : UREA Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Budidaya JUMLAH

Jenis Pupuk : SP-36 Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Budidaya JUMLAH

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN 1296665.9 Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 3,860,101 386,892 285,389 298,416 359,542 373,969 293,723 260,917 219,033 257,689 283,589 805,396 84,591 69,850 69,783 98,115 82,129 59,019 42,869 46,826 54,172.2 59,526.0 1,075,000 128,763 90,519 82,501 98,132 96,486 71,491 63,280 67,529 84,696 71,963 2,131,224 200,513 195,666 188,336 237,460 233,108 200,822 150,238 142,619 193,560 184,059 739,329 59,064 60,776 71,548 87,255 72,936 64,304 57,351 56,630 46,214 62,552 8,611,050 859,823 702,200 710,584 880,504 858,628 689,358 574,655 532,637 636,331 661,689 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN 9.57 7.56 8.94 9.36 9.53 6.42 6.26 5.10 6.68 7.64 Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 2,802,529 280,893 207,199 216,657 261,036 271,511 213,250 189,432 159,024 187,089 205,893 221,147 22,165 16,350 17,096 20,598 21,425 16,828 14,948 12,549 14,763 16,247 588,516 58,986 43,511 45,497 54,816 57,016 44,781 39,780 33,394 39,288 43,236 115,941 11,621 8,572 8,963 10,799 11,232 8,822 7,837 6,579 7,740 8,518 131,968 13,227 9,757 10,202 12,292 12,785 10,042 8,920 7,488 8,810 9,695 3,860,101 386,892 285,389 298,416 359,542 373,969 293,723 260,917 219,033 257,689 283,589 3738359.9 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN 8.54 9.38 9.34 9.72 8.54 7.75 6.61 5.97 6.65 8.39 Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 551,721 57,947 47,849 47,804 67,212 56,261 40,430 29,367 32,077 37,110 40,777 44,391 4,662 3,850 3,846 5,408 4,527 3,253 2,363 2,581 2,986 3,281 144,729 15,201 12,552 12,540 17,631 14,759 10,606 7,704 8,415 9,735 10,697 22,191 2,331 1,925 1,923 2,703 2,263 1,626 1,181 1,290 1,493 1,640 42,364 4,450 3,674 3,671 5,161 4,320 3,104 2,255 2,463 2,849 3,131 805,396 84,591 69,850 69,783 98,115 82,129 59,019 42,869 46,826 54,172 59,526

Nop 378,423 62,332 98,838 92,179 45,314 677,086

(Ton) Des 462,519 76,184 120,802 112,664 55,385 827,554

10.70 Nop 274,744 21,680 57,695 11,366 12,937 378,423

(Ton) Des 335,800 26,498 70,516 13,892 15,812 462,519

10.11 Nop 42,699 3,436 11,201 1,717 3,279 62,332

(Ton) Des 52,188 4,199 13,690 2,099 4,007 76,184 4

Jenis Pupuk : ZA Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Budidaya JUMLAH

Jenis Pupuk : NPK Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Budidaya JUMLAH

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN 9.1 8.4 8.3 9.3 8.4 7.8 7.7 7.5 7.8 8 Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 689,597 82,600 58,067 52,923 62,950 61,894 45,860 40,593 43,319 54,331 46,163 52,729 6,316 4,440 4,047 4,813 4,733 3,507 3,104 3,312 4,154 3,530 301,011 36,055 25,346 23,101 27,478 27,017 20,018 17,719 18,909 23,716 20,150 26,749 3,204 2,252 2,053 2,442 2,401 1,779 1,575 1,680 2,107 1,791 4,914 589 414 377 449 441 327 289 309 387 329 1,075,000 128,763 90,519 82,501 98,132 96,486 71,491 63,280 67,529 84,696 71,963 631550 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN 9.1 8.4 8.3 9.3 8.4 7.8 7.7 7.5 7.8 8 Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 1,445,942 136,039 132,751 127,778 161,106 158,154 136,249 101,930 96,761 131,322 124,876 213,885 20,123 19,637 18,901 23,831 23,394 20,154 15,078 14,313 19,425 18,472 409,117 38,491 37,561 36,154 45,584 44,748 38,550 28,840 27,378 37,156 35,333 39,429 3,710 3,620 3,484 4,393 4,313 3,715 2,779 2,639 3,581 3,405 22,851 2,150 2,098 2,019 2,546 2,499 2,153 1,611 1,529 2,075 1,973 2,131,224 200,513 195,666 188,336 237,460 233,108 200,822 150,238 142,619 193,560 184,059 1671750

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN Jenis Pupuk : ORGANIK 9.1 8.4 8.3 9.3 8.4 7.8 7.7 7.5 7.8 8 Sub Sektor Setahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Tanaman Pangan 564,777 45,119 46,427 54,656 66,655 55,716 49,122 43,811 43,260 35,303 47,784 Hortikultura 50,076 4,001 4,116 4,846 5,910 4,940 4,355 3,884 3,836 3,130 4,237 Perkebunan 90,308 7,215 7,424 8,739 10,658 8,909 7,855 7,005 6,917 5,645 7,641 Peternakan 16,019 1,280 1,317 1,550 1,891 1,580 1,393 1,243 1,227 1,001 1,355 Perikanan Budidaya 18,149 1,450 1,492 1,756 2,142 1,790 1,579 1,408 1,390 1,134 1,536 JUMLAH 739,329 59,064 60,776 71,548 87,255 72,936 64,304 57,351 56,630 46,214 62,552 489391

8.8 Nop 63,403 4,848 27,676 2,459 452 98,838

(Ton) Des 77,493 5,925 33,826 3,006 552 120,802

8.8 Nop 62,539 9,251 17,695 1,705 988 92,179

(Ton) Des 76,438 11,307 21,627 2,084 1,208 112,664

8.8 Nop 34,616 3,069 5,535 982 1,112 45,314

(Ton) Des 42,309 3,751 6,765 1,200 1,360 55,385

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd SUSWONO

5

6