Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan ; DUK juga adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan system karier dan system prestasi kerja , oleh karena DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus
1 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
menerus .
Untuk melihat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Kebumen tahun 2013
Dan berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesek retariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan : DAFTAR
PEDOMAN
PELAKSANAAN
URUSAN
1. Surat
Edaran
Kepala
Bakn
Nomor
Tentang
Pengadaan
Pegawai
Negeri
Sipil
Edaran
Kepala
Bakn
Nomor
2. Surat
Tentang Daftar Riwayat Hidup 3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
2 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Ya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 9.
3 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil 10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 61/Menpan/1982
Tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Falam Pengurus Korpri 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil 12. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984
Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/200
4 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM 1. Uu No 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara 2. Uu No 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara 3. Uu No 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Pp No 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. PP NO 8 TAHUN 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 8. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008
9. UU No. 1 Tahun 1971
Tentang Pokok Pokok Kearsipan 10. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004
Tentang Pedoman Kearsipan 11.
6 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007
Tentang Memberlakukan Buku I 12. Perpres No 54 tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1. UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan 5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 6. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 45 /PMK.05/2007
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegaw
8 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.05/2008
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalana 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007
Tentang Tentang Bagan Akun Standar 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009
Tentang Perencanaan Kas 14.
9 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011 15. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah 17. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Ke 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Ang 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005
10 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Ta 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011
11 / 12
Organisasi Tata Laksana Ditulis oleh arief Rabu, 12 Juni 2013 03:09 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 04:02
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban B 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun S 27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah 28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkun
12 / 12
