SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Pahlawan Nomor 12 Semarang SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|1
BAB
1
PENDAHULUAN
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|2
A. Dasar Pemikiran Dalam pembenahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis salah satunya adalah Reformasi Birokrasi (RB). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 sasaran adalah:
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi.
Sedangkan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, adalah:
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan perundang-undangan
Sumber daya manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture set) aparatur
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|3
Jika mencermati substansi area perubahan tersebut di atas, maka esensinya adalah perubahan pada sumber daya manusia aparatur dan sistemnya. Kedua komponen dalam manajemen atau administrasi publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Terkait komponen sistem, disinyalir bahwa sistem penyelenggarakanpemerintahan dan pembangunan masih kurang efisien dan efektif. Masih banyak sistem pelayanan pada masyarakat sangat berbelit dan rumit, sehingga terjadi apriori masyarakat terhadap sistem pelayanan publik. Keberadaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi, tidak saja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tetapi juga mendukung pelaksanaan standar pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat pelanggan (pelayanan publik). Seiring dengan kecenderungan semaking meningkatnya permasalahan sosial di Indonesia, peran serta masyarakat untuk turut serta dalam menangani permasalahan sosial juga semakin meningkat. Berbagai bentuk organisasi sosial ini dengan kualitas pelayanan, dan jangkauan pelayanan yang disuaikan dengan kondisi serta kemampuan setiap organisasi sosial, Hal ini tentunya merupakan hal yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 38 bahwa pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun
demikian diperlukan aturan yang baku tentang
pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat / organisasi sosial yang dalam hal ini dinamakan lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Tahap awal dimulai dengan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial/organiasasi sosial, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga nantinya akan terpetakan data organisasi sosial yang dapat dilihat dari aspek identitas, legalitas, sumberdaya, jumlah dan jenis pelayanan serta berbagai aspek organisasi sosial lainnya.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|4
Pendaftaran organisasi sosial merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial dengan wilayah kewenangannya. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik, khususnya dalam tata cara pendaftaran LKS/Orsos, Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah memandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pendaftaran LKS/Orsos. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud kegiatan ini adalah untuk dapat menghasilkan penetapan secara tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, siapa, kapan, dimana, dan berapa lamadalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran LKS/Orsos baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Tujuan a. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pelayanan publik dalam pendaftaran LKS/Orsos yang efektif dan efisien. b. Termonitornya proses administrasi penyelenggaraan dan pelayanan publik yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat tujuan. c. Memberikan kejelasan dan tranparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya; d. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas;
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|5
e. Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas f.
Meningkatkan dayaguna dan hasil guna secara berkelanjutan;
g. Memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan aparatur; h. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur; i.
Mempermudah pengendalian.
C. Manfaat 1. Secara umum terdapat beberapa manfaat dari penyusunan SOP ini, antara lain: a. Sebagai standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam pendaftaran LKS/Orsos yang menjadi tugasnya; b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pendaftaran LKS/Orsos; c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos. 2. Secara khusus : a. Bagi masyarakat :
adanya konsitensi dan kejelasan adanya pelayanan, dan
kejelasan waktu
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|6
b. Bagi organisasi :
Mengurangi ketergantungan, anak buah dapat bergerak dengan sendirinya (kreativitas optimal),
mengurangi sifat feodalisme, senioritas, menumbuhkan rasa kebersamaan, tim work, tim building
menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan memudahkan untuk melakukan koreksi sendiri, penyederhanaan SOP berikutnya.
c. Bagi SDM/pegawai:
sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai menyelesaikan tugasnya,
mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas tanggungjawab individual pegawai dan organisasi, membantu pegawai menjadi lebih mandiri, menciptakan ukuran standar kinerja
d. Bagi Pengendalian dan Pengawasan :
membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
membantu memberikan informasi guna penyusunan standar pelayanan dan kinerja pelayanan
meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|7
D. Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Sosial RI; 10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organiasasi Sosial dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|8
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI; 16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. E. Pengertian 1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah Organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 2. LKS berbadan hukum adalah Organisasi Sosial yang telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 3. LKS tidak berbadan hukum adalah Organisasi sosial yang kelembagaannya tidak memerlukan status badan hukum. 4. Pendaftaran/registrasi LKS di Instansi/Dinas Sosial. 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
|9
F. Sasaran Pengguna Buku 1. Pengurus LKS/Orsos 2. Instansi/dinas sosial provinsi 3. Instansi/dinas sosial kabupaten/kota 4. Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial 5. Pemerhati organisasi sosial 6. Lintas terkait G. Ruang Lingkup Ruang lingkup buku petunjuk teknis ini mencakup penjelasan tentang SOP Pendaftaran organisasi sosial berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum meliputi
persyaratan, prosedur dan ketentuan lain, hak dan kewajiban LKS/Orsos, dan tugas, wewenang dan
tanggung jawab pemerintah.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 10
BAB PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
2
| 11
Tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011. A. Kegiatan 1. Jenis permasalahan sosial yang ditangani lembaga kesejahteraan sosial, meliputi: a. Kemiskinan; b. Keterlantaran; c. Kecacatan; d. Keterpencilan; e. Ketentuan sosial dan penyimpangan perilaku; f.
Korban bencana alam; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, ekspolitas dan diskriminasi. 2. Jenis Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial, antara lain: a. Pada tingkat kecamatan bagi LKS tidak berbadan hukum, Rehabilitas Sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara fajar. b. Jaminan sosial, dimaksud untuk: (1) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. (2) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 12
c. Pemberdayaan sosial, dimaksud untuk; (1) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok. Dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (2) Menigkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial. d. Perlindungan sosial, dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. B. Persyaratan, prosedur dan ketentuan lain 1. Persyaratan a. Bagi LKS/Orsos berbadan hukum 1) Memiliki akte pendirian LKS/Orsos berupa akte notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 2) Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3) Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas dan tetap. 4) Memiliki ijin domisili LKS/Orsos yang diterbitkan oleh pemerintah desa / kelurahan setempat. 5) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 6) Memiliki rekening bank atas nama LKS/Orsos. b. Bagi LKS/Orsos tidak berbadan hukum 1) Memiliki akta pendirian LKS/Orsos yang tertulis dalam bentuk nota kesepakatan anggota, atau surat keputusan anggota, atau surat keputusan dan/atau surat pengu-kuhan dari pejabat pemerintah setempat. SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 13
2) Memiliki anggaran dasar/peraturan dasar LKS/Orsos yang tertulis. 3) Memiliki struktur organisasi dan personalia pengurus LKS/Orsos. 4) Memiliki program dan kegiatan pelayanan dibidang penyelengga-raan kesejahteraan sosial. 5) Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas 6) Memiliki surat keterangan tentang keberadaan LKS/Orsos dari pemerintah desa/kelurahan se-tempat. 2. Prosedur a. Pendaftaran LKS/Orsos Berbadan Hukum 1) Instansi /dinas sosial secara aktif menyebarluaskan pedom-an pendaftaran LKS/Orsos. 2) LKS/Orsos mendapatkan pedoman dan formulir pendaf-taran LKS/Orsos di kantor Instansi/dinas sosial kabupaten/ kota. 3) LKS/Orsos mempersiapkan kelengkapan persyaratan pen-daftaran sebagaimana tercan-tum dalam pedoman pendaf-taran. 4) LKS/Orsos mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. 5) LKS/Orsos mengirim/mengembalikan formulir yang telah diisi kepada instansi/dinas sosial kabupaten/ kota. 6) Instansi/dinas sosial kabupaten/ kota memasukan data ke dalam sistem komunikasi sosial (Siskomsos) sesuai dengan formulir pendaftaran yang telah diterima dari LKS/Orsos. 7) Instansi/dinas sosial kabupaten/kota menerbitkan tanda daftar dan nomor register LKS/Orsos bagi LKS/Orsos yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran. 8) Instansi/dinas sosial kabupaten/ kota mengirim tanda daftar LKS/Orsos ke alamat LKS/Orsos yang bersangkutan. 9) LKS/Orsos memperoleh tanda daftar dan nomor register LKS/Orsos. SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 14
b. Pendaftaran LKS yang Tidak Berbadan Hukum 1) Instansi/dinas sosial secara aktif menyebarluaskan pedoman pendaftaran LKS/Orsos kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. 2) Aparat Sosial desa/kelurahan mendata dan mendaftar LKS/Orsos yang ada di wilayahnya, dengan menggunakan formulir LKS/Orsos. 3) LKS/Orsos mempersiapkan kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam pedoman pendaftaran, dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. 4) Pemerintah desa/kelurahan mengirimkan formulir pendaftaran LKS/Orsos yang sudah diisi ke instasi/dinas sosial kabupaten/kota melalui pemerintah kecamatan. 5) Instansi/dinas sosial kabupaten/kota. Memasukkan data pen-daftaran LKS/Orsos sesuai dengan formulir pendaftaran yang diterima dari pemerintah kecamatan. 6) Instansi/dinas sosial kabupaten /kota menerbitkan tanda daftar dan nomor register LKS/Orsos bagi LKS/Orsos yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran. 7) Instansi/dinas sosial kabupaten/ kota mengirim tanda daftar LKS/Orsos kepada pemerintah desa/kelurahan melalui pemerintah kecamatan, untuk kepentingan pencatatan data LKS/Orsos yang telah terdaftar. 8) LKS/Orsos memperoleh tanda daftar dan nomor register LKS/Orsos melalui pemerintah desa/kelurahan .
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 15
3. Ketentuan Lain a. Pendaftaran LKS/Orsos Pendaftaran hanya dilakukan satu kali. Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan pengisian data pada formulir pendaftaran, maka pengurus LKS/Orsos wajib memberitahukan kepada Instansi/Dinas Sosial setempat agar dapat dilakukan perubahan/pemutakhiran data. b. Formulir Pendaftaran LKS/Orsos Pendaftaran LKS/Orsos hanya menggunakan satu format formulir pendaftaran. c. Kelengkapan Pendaftaran Kelengkapan yang perlu dilampirkan pada waktu pendaftaran : 1) Untuk Orsos/LSM berbadan hukum a) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos. b) Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. c) Surat keterangan domisili sekretariat LKS/Orsos dari Kelurahan/Desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun. d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik LKS/Orsos. e) Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. f)
Rekomendasi dari Instasi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota bagi LKS/Orsos yang mengajukan Pendafataran ke tingkat Provinsi.
g) Rekomendasi dari LKKS Kabupaten/Kota.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 16
h) Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara). i)
Daftar penerima manfaat.
j)
Foto sekretariat dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.
2) Untuk LKS/Orsos tidak berbadan hukum a) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos b) Struktur organisasi dan susunan kepengurusan LKS/Orsos c) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dari ketua, sekretaris dan bendahara. d) Surat keterangan domisili sekretariat LKS/Orsos dari Kelurahan/Desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun. e) Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. f)
Rekomendasi dari Instasi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota bagi LKS/Orsos yang mengajukan Pendafataran ke tingkat Provinsi.
g) Rekomendasi dari LKKS Kabupaten/Kota. h) Daftar penerima manfaat. i)
Foto sekretariat dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 17
d. Penundaan Apabila persyaratan pendaftaran belum terpenuhi dan atau pengisian formulir pendaftaran kurang lengkap, maka formulir akan dikembalikan atau diberitahukan kepada LKS/Orsos yang bersang-kutan, dan pemberian nomor register akan ditunda hingga pengisian formulir dilengkapi. e. Pembatalan Apabila LKS/Orsos berganti nama, maka nomor register dibatalkan LKS/Orsos dengan nama baru diwajibkan mendaftar kembali. f.
Sanksi LKS/Orsos yang tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
C. Hak dan kewajiban LKS/Orsos 1. LKS/Orsos memiliki hak untuk: a. Memperoleh informasi tentang pendaftaran LKS/Orsos b. Mendapat formulir pendaftaran LKS/Orsos c. Mendapat nomor regrister/pendaftaran LKS/Orsos setelah memenuhi semua ketentuan yang di persyaratkan. 2. LKS/Orsos berkewajiban untuk : a.
Mempersiapkan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran.
b.
Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar
c.
Melakukan perbaikan dan melengkapi pengisian formulir pendaftaran jika masih terdapat kekurangan.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 18
d.
Mengirim formulir pendaftaran beserta kelengkapannya secara langsung melalui internet atau desa/kelurahan atau instansi /dinas sosial provinsi maupun kabupaten/kota.
D. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah 1. Kementerian Sosial a. Menyusun pedoman pendaftaran LKS/Orsos b. Membuat sistem pendaftaran LKS/Orsos c. Sosialisasi pendaftaran LKS/Orsos d. Menerima laporan pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos e. Melakukan verifikasi atas laporan pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos f.
Menghimpun dan menyusun laporan pendaftaran LKS/Orsos
g. Melaksanakan tindak lanjut pendaftaran LKS/Orsos. 2. Instansi/Dinas Sosial Provinsi a. Menerima pedoman pendaftaran LKS/Orsos b. Melakukan sosialisasi pendaftaran LKS/Orsos ke Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan para pihak yang terkait c. Menerima laporan pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos d. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos e. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial f.
Melaksanakan tindak lanjut pendaftaran LKS/Orsos.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 19
3. Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota a. Menerima pedoman pendaftaran LKS/Orsos b. Melakukan sosialisasi pendaftaran LKS/Orsos c. Menerima formulir pendaftaran LKS/Orsos d. Melakukan proses pendaftaran LKS/Orsos e. Memeriksa kelengkapan isian data pada formulir pendaftaran LKS/Orsos f.
Menerbitkan tanda daftar LKS/Orsos
g. Menyampaikan tanda daftar LKS/Orsos kepada yang bersangkutan h. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan pendaftaran LKS/Orsos i.
Menyampaikan laporan kepada Instansi/Dinas Sosial Provinsi
j.
Melaksanakan tindak lanjut pendaftaran LKS/Orsos.
4. Pemerintah Kecamatan a. Menerima pedoman pendaftaran LKS/Orsos b. Melakukan sosialisasi pendaftaran LKS/Orsos c. Menerima formulir pendaftaran LKS/Orsos d. Pencatatan data pendaftaran dari Desa/Kelurahan e. Menyampaikan formulir pendaftaran kepada Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota f.
Menerima dan mencatat Tanda daftar LKS/Orsos dari Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 20
g. Menyampaikan tanda daftar LKS/Orsos ke Desa/Kelurahan h. Menghimpun dan menyusun laporan pendaftaran LKS/Orsos i.
Menyampaikan laporan kepada Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota
j.
Melaksanakan tindak lanjut pendaftaran LKS/Orsos.
5. Pemerintah Desa/Kelurahan a. Menerima pedoman pendaftaran LKS/Orsos b. Pendaftaran dan sosialisasi pendaftar-an LKS/Orsos c. Menyampaikan formulir pendaftaran pada LKS/Orsos d. Menerima dan memeriksa kebenaran serta kelengkapan pengisian formulir pendaftaran LKS/Orsos e. Menghimpun dan mencatat pendaftaran LKS/Orsos f.
Menyampaikan formulir pendaftaran ke Instansi /Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kecamatan
g. Menerima dan mencatat tanda daftar LKS/Orsos dari Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kecamatan h. Menyampaikan tanda daftar LKS/Orsos pada yang bersangkutan i.
Melaksanakan tindak lanjut pendaftaran LKS/Orsos.
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 21
BAB PENUTUP
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
3
| 22
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah sangat membutuhkan peran serta masyarakat, namun pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penerbitan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pendaftaran oLembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 23
LAMPIRAN Lampiran Flowchart Sop 1. Pendaftaran pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi 2. Pendaftaran pada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota 3. Pendaftaran pada tingkat kecamatan bagi LKS tidak berbadan hukum 4. Pendaftaran pada tingkat desa/kelurahan bagi LKS tidak berbadan hukum
SOP TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL
| 24
