PENANGANAN TERHADAP anak dengan disabilitas (anak berkebutuhan khusus)
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH 1
PEMBANGUNAN ANAK “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner…”
Anak aset bangsa dan investasi masa depan merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan Anak kualitas sumber daya manusia indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anak dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak 2
DASAR HUKUM • Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU 23/2002). • Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU 23/2002). • Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 UU 23/2002). • Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU 23/2002). • Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002). 3
ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
HAK-HAK ANAK
Pasal 1 (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
PENYANDANG DISABILITAS/PENYANDANG CACAT orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental. pasal (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 4
ANAK CACAT/ANAK DENGAN DISABILITAS • belum berusia 18 tahun • kondisi kelainan fisik dan atau mental • Merupakan rintangan untuk berkegiatan secara layak
REKAPITULASI DATA PMKS KECACATAN
JENIS PMKS
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
Disabilitas Fisik -Tubuh
8.691
6.556
15.247
-Mata
2.515
2.124
4.639
-Rungu Wicara
4.979
3.874
8.853
- Mental retardasi
4.968
3.603
8.571
- Mental Eks Psikotik
2.830
2.202
5.032
Disabilitas Ganda
3.016
2.224
5.24
26.999
20.583
Disabilitas Mental
47.582
6
PERMASALAHAN anak dengan DISABILITAS
AKSESIBILITAS SARANA UMUM 1. Bangunan umum harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang. 2. Penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
KENYATAANNYA ?
STIGMA/STEREOTIP PANDANGAN MASYARAKAT a.
b.
Keberadaan anak dengan disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Bahkan ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan
Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap anak dengan disabilitas adalah individu yang lemah, tidak berguna/tidak bermanfaat, harus dikasihani
PENDIDIKAN Masih Banyak Anak dengan disabilitas yang belum mengenyam bangku sekolah
SEMUA ANAK TANPA KECUALI BERHAK ATAS PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
1. KESADARAN KELUARGA YANG KURANG 2. SERING TERHAMBAT KARENA ALASAN SISTEMIK (SARPRAS BELUM MEMADAI, KONDISI ANAK YANG KURANG MAMPU, BELUM PRIORITAS PEMBANGUNAN, DLL.)
SISTEM YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN ANAK, BUKAN ANAK YANG MENYESUAIKAN DIRI DENGAN SISTEM
SOSIAL
Rehabilitasi Sosial
keberfungsian sosial
Memulihkan anak dengan disabilitas dalam masyarakat
KETERKAITAN
PENDIDIKAN KETENAGAKERJAAN HUKUM PERAN KELUARGA STIGMA MASYARAKAT KESEHATAN
AKSESIBILITAS
DLL.
KLUSTER HAK ANAK (Konvensi Hak Anak) 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 5. Perlindungan Khusus
12
KLUSTER DISABILITAS (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) • • • • • • • •
Penghormatan atas martabat yang melekat Nondiskriminasi; Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; Kesetaraan kesempatan; Aksesibilitas; Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang disabilitas dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang disabilitas untuk melindungi identitas mereka.
Untuk mengatasi masalah anak harus terjadi perubahan Paradigma Pembangunan Anak
Di masa datang Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral, Charity
Holistik , Integratif, Berkelanjutan, Human Rights
14
non diskriminasi kepentingan yang terbaik untuk anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak
15
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK pengintegrasian hak-hak anak dan hak penyandang disabilitas ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: provinsi, dan kabupaten/kota 16
meliputi seluruh bidang pembangunan Tumbuh Kembang Anak Perlindungan Anak
implementasi
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS 17
KEGIATAN PENANGANAN ANAK DG DISABILITAS DI JAWA TENGAH NO
KEGIATAN
SASARAN
LOKASI
1
Paket Kebutuhan Anak Tanggap Darurat (TRC)
Anak dalam situasi darurat
Jawa Tengah
50 anak
Bantuan @ Rp. 500.000,-
2
One Day For Children
anak
Jawa Tengah
200 anak
Bantuan bagi 100 anak @ Rp. 200.000,-
3
Bantuan Sosial Anak
Anak Dg Disabilitas
•
Kota Surakarta Kab.Demak (dlm verifikasi proposal ) • FKKDAC Jateng
15 Anak 15 Anak
Bantuan @ Rp. 1.000.000
20 Anak
Dukungan pendampingan dan Lembaga Rp. 200.000/anak
35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak 35 anak
Bantuan senilai Rp. 1.100.000 untuk pemenuhan kebutuhan anak
•
TARGET
KET.
* Masih membuka peluang bagi pengajuan proposal LKSA 4
Penanganan bagi Anak dengan Disabilitas
Anak dg Disabilitas
Kab. Boyolali Kab. Pati Kab. Grobogan Kab. Kudus Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Purworejo Kota Pekalongan Kota Magelang
• 5 • • • • 6 •
NO
7
TARGET SASARAN LOKASI KET. 5 KEGIATAN Unit Pelayanan 1.350 orang Kab. Semarang 150 org Bantuan alat bantu penca Sosial Keliling Penyandang Kab. Tegal org berupa : kursi roda, kruk Pemenuhan kebutuhan dasar150 bagi ODK di LKS (UPSK) Disabilitas di Kab. Demak 150 org ketiak, walker, alat bantu 9 Kab./Kota Kab. Kendal 150 org dengar, tongkat putih. Kab. Cilacap 150 org Penyandang disabilitas Kab. Brebes 150 org Kab. Batang 150 org Kab. Blora 150 org Provinsi Jawa Tengah Kab. Rembang 150 org Kab. Pekalongan 100 org 1.835 org Kab. Purbalingga 100 org Bantuan SOSH 1.500 org 58 Panti Cacat 1.500 org Bantuan SOSH sebesar 900.000 Permakanan kepada Penyandang Swasta di Jawa @ Rp. 2.000 x 365 hari Panti Cacat Swasta
disabilitas dalam panti
Tengah
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi ODK di LKS
1.835 org Penyandang disabilitas dalam panti
63 LKS di Jawa Tengah
Masih membuka peluang bagi pengajuan proposal LKSA (Max akhir April sudah diterima)
1.835 org
Bantuan pemenuhan kebutuhan dalam Lembaga @ Rp. 900.000,-
19
