Optimisme Tahun Baru EDITORIAL BERANDA. 2 KomunikA satu kata Indonesia. Salut Menkominfo. Informasi Publik. Musim Hujan, Waspada Banjir

2

KomunikA satu kata Indonesia

BERANDA

EDITORIAL

Optimisme Tahun Baru Dalam pekan terakhir 2007 Indonesia masih dilanda berbagai bencana. Banyak pihak menilai kejadian ini menambah daftar panjang lebih dari 200-an bencana besar-kecil sepanjang tahun. Namun, bencana bukan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Sembari merenung mengenai apa yang terjadi di tahun sebelumnya, sudah saatnya bangsa ini bertindak dan bergerak menghadapi tantangan di tahun 2008. Memang tak seorang pun bisa melepas masa silam. Bahkan saat Paus Gregorius XIII mengubah perhitungan kalender hingga dalam semalam orang melesat dari tanggal 4 ke 15 Oktober 1582, tak sepotong waktu pun tercuri. Karena itu, tak ada masanya untuk berdiam dan merenungi nasib. Arah masa depan bangsa ini berada di tangan kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita pula untuk mengukir masa depan yang lebih baik. Di beberapa desa di Aceh yang hancur akibat tsunami 2004, ibu-ibu punya cara menyiasati ekonomi keluarga yang belum juga pulih sepenuhnya. Mereka mengembangkan usaha sederhana karena tak punya benda berharga, agunan mereka adalah kepercayaan yang dijamin kelompok. Dewasa ini negara kita terus membangun, menuju masa depan yang lebih baik. Negara ini juga terus menjalankan transformasi dan reformasi, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan membangun kembali ekonomi kita setelah mengalami krisis dan bencana beberapa waktu lalu. Ujian dan tantangan transformasi dan reformasi ini, juga dialami oleh banyak negara di dunia ini. Negara-negara yang gigih berjuang, kompak dan bersatu, akhirnya berhasil dalam perubahan besar yang dijalankannya. Indonesia pun harus menjadi negara yang berhasil semacam itu. Perjalanan reformasi dan penataan kembali kehidupan bangsa, selalu memunculkan permasalahan dan tantangan, termasuk kegamangan, ketidaksabaran dan frustasi, dan bahkan godaan untuk tidak melanjutkannya. Namun semuanya itu harus dijalani dan dilalui dengan tegar. Berbekal keyakinan yang kuat maka perjalanan bangsa akan dapat dengan mudah dilalui. Tantangan akan mudah diselesaikan. Ancaman akan mudah diatasi. Pemerintah pun tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Untuk mancapai tujuan dan sasaran penting ini, ekonomi di seluruh wilayah indonesia harus terus tumbuh, di sertai pemerataan yang adil. Sedikit banyak perekonomian Indonesia telah kembali tumbuh sebagaimana pertumbuhan sebelum krisis. Namun masih ada tugas bersama untuk memelihara momentum yang baik ini, agar pertumbuhan ekonomi makin bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 adalah 16,5 persen. Dengan angka 16,5 persen tersebut, berarti satu dari enam orang Indonesia masih tergolong miskin. Tetapi hal tersebut lebih baik dibanding tahun 1998 hingga 2004, dimana tingkat kemiskinannya sebesar 24 persen. Yang berarti satu dari empat orang Indonesia masih tergolong miskin. Agar ekonomi nasional terus tumbuh, diperlukan kondisi dalam negeri yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan dan upaya pembangunan ekonomi tersebut. Pemeliharaan keamanan dalam negeri, termasuk ketertiban dan keamanan masyarakat, mutlak diperlukan. Kewaspadaan juga harus terus ada. Di tahun 2008, patut pula terus mengikuti dinamika dan perkembangan ekonomi global. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bersama untuk memahami perilaku ekonomi global dan faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Banyak yang meramalkan akan terjadi resesi pada tingkat dunia, meski banyak yang juga percaya bahwa resesi itu tidak seburuk yang diperkirakan banyak orang. Di tahun 2008 ini, adalah tugas kita bersama untuk meningkatkan komitmen, dedikasi dan kerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bangsa ini pun harus cerdas untuk tidak semata menggantungkan kesejahteraan rakyat dengan menguras habis kekayaan alam yang ada di daratan. Apalagi jumlah daratan di Indonesia hanya seperempat dari jumlah lautannya. Masih banyak potensi yang ada di laut. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan empat Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (29/12) siang. Di tengah kemeriahan pesta tahun baru, sudah semestinya kita merenungkan kembali dan segera bangkit melangkah dengan optimistis. Karena masa depan bangsa dan negara ini berada di tangan rakyatnya semua.

Salut Menkominfo Beberapa waktu belakangan yang lalau saya melihat Pak Menteri Kominfo, M. Nuh muncul dalam iklan di TV. Iklan tersebut antara lain himbauan waspada terhadap SMS penipuan, penggunaan telepon selular dan tentang penggunaan frekwensi radio. Saya sebagai masyarakat umum sangat mendukung hal tersebut, tentunya sebagai upaya pembelajaran dan passing of information kepada masyarakat. Karena menurut saya dalam hal ICT masyarakat kita masih banyak yang sangat awam. Sehingga sering di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi lebih baik lagi jika ada tindakan tegas dari aparat mengenai kasus penipuan melalui SMS atau penggunaan frekuensi tanpa ijin. Sebab, selama ini kasus-kasus tersebut hanya sebagian saja yang bisa dituntaskan. Terima kasih. [email protected]

Musim Hujan, Waspada Banjir Banjir akhir tahun 2007 telah melumpuhkan Jawa Timur dan Jawa Barat, hampir sebagian besar wilayah tersebut tergenang air. Hal ini sangat merugikan masyarakat, aktivitas perekonomian otomatis terhenti, belum lagi korban bencana. Mereka tidak hanya rugi materil tetapi juga rugi psiskis. Penanganan korban bencana pun tidak terlalu serius. Kepada pemerintah baik pusat maun daerah, hal ini harusnya mendapat perhatian. Banjir ternyata tidak hanya melanda kota besar,

yang notaben-nya sudah tidak ada lagi lahan serap. Harusnya tata ruang kota di perhatikan, tidak hanya fokus pada pemangunan yang mendatangkan keuntungan sesaat. Namun, saya melihat dari pemberitaan menunjukkan betapa lambannya pemerintah dalam memberikan bantuan. Apakah ini kenyataan sebenarnya ataukah memang pemberitaan yang sekadar mencari sensasi belaka? Tampaknya pemerintah perlu memberikan informasi detail yang jelas dan terang. Sebab seringkali informasi di televisi cenderung sensasional dan bisa membuat panik saja. Gun Gun Jalan Nusa Indah Atas Malang Jawa Timur

Informasi Publik Saya sedang menyelesaikan tugas akhir mengenai pengelolaan informasi publik yang ada di Indonesia. Sepanjang yang saya ketahui, saat ini RUU Keterbukaan Informasi Publik tengah dibahas di DPR bersama Departemen Komunikasi dan Informatika? Adakah yang bisa membantu memberikan informasi atau bahan-bahan mengenai RUU KIP atau praktik pengelolaan layanan informasi publik yang berlangsung di Indonesia. Adakah instansi yang telah bisa mengelola dan menjalankan best practices? Atau jika ada di manakah? Atau kepada siapa saya bisa memperoleh bahan-bahan tersebut? Wahyuni [email protected]

Diterbitkan oleh: DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. MSi. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, MPA (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, MM (Sekretaris Badan Informasi); Drs. Ismail Cawidu, MSi. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Agus Salim Hussein, SE (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, MSi. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dra. Fauziah. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs.Selamatta Sembiring, MSi.; Drs. M Abduh Sandiah; Mardianto Soemaryo; Sri Munadi. Reporter: Suminto Yuliarso; Dimas Aditya Nugraha, S.Sos; Hendra Budi Kusnawan, SS; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas, Richard Tampubolon. Desain: D Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, SE. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

3

Edisi 1/Tahun IV/Januari 2008

POLHUKAM

Hendra

Antisipasi dan Berantas Untuk itulah pemerintah Indonesia tak henti-henti mengupayakan pengembangan sistem yang bersih. "Makin bersih sistem kita, makin bersih pemerintahan kita, pusat dan daerah, makin bersih berbagai kegiatan bisnis di negeri kita, makin bersih pula transaksi keuangan yang ada di negeri ini, baik transaksi dalam negeri maupun transaksi lintas negara," jelas Presiden. Salah satu cara untuk membuat negara menjadi bersih, lanjut Presiden adalah mengantisipasi dan menuntaskan kejahatan keuangan yang sangat serius. "Ke depan kita harus betul-betul mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang dengan caracara yang lebih baik,” kata Presiden. Tindak pidana pencucian uang, money

laundering itu sering berkaitan dengan kejahatan serius yang lain, seperti korupsi, narkotika, penyelundupan, illegal logging, pidana perbankan, dan kejahatan perpajakan. Beberapa tahun lalu di Indonesia telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Di luar negeri, PPATK sering disebut sebagai Financial Intelligence Unit. Unit ini merupakan sentra upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kehadiran lembaga ini paling tidak telah memuluskan upaya Indonesia keluar dari sebutan NCCTs, Non-Cooperative Countries And Territories . Sejak Februari 2005 pun Indonesia bebas dari cap sebagai negara tempat berlangsung kejahatan money laundering. Kembalikan Aset Negara Teknologi yang berkembang di dunia menyangkut transaksi keuangan makin maju, makin canggih, memang seperti pedang bermata dua, di satu sisi bikin efisien, bikin cepat. Kalau bisnis transaksinya cepat efisien, daya saingnya akan tinggi, tetapi kejahatan pun berkembang, seiring dengan berkembangnya teknologi, makin canggih pula mereka-mereka melaksanakan transaksi keuangan yang tidak benar. "Oleh karena itu PPATK harus lebih hebat lagi dibanding dengan kejahatan-kejahatan yang seperti itu," harap Presiden. Menurut Presiden kejahatan keuangan

yang belum tuntas, harus dituntaskan. "BLBI ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas. Yang belum tuntas kita tuntaskan, yang buron bergentayangan di luar negeri bawa uang Indonesia dan aset negara, cari! Bawa pulang, suruh mengembalikan asetnya. Jika aset dan keuangan negara bisa diamankan, Presiden berharap pembangunan bisa bertambah baik, "peningkatan kesejahteraan rakyat bertambah baik, pendidikan dan kesehatan makin maju, kemiskinan makin cepat dikurangi, pengangguran lebih cepat dikurangi. Rakyatlah yang akan senang, “ pungkas Presiden Yudhoyono. Tak Cukup Jalur Struktural Sosiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman Siahaan menyatakan pemberantasan suap dan korupsi melalui jalur struktural

Memperkuat Demokrasi Indonesia termasuk negara terakhir yang masuk dalam Gelombang Ketiga demokrasi yang dimulai tahun 1970-an. Proses transisi demokrasi di Indonesia adalah salah satu momen yang melanda dunia akhir abad 20. Banyak yang bersikap skeptis. Demokrasi tak akan bertahan lama di Indonesia sebab rakyatnya belum siap. Negaranya terlalu besar. Demokrasi hanya akan mengantarkan menuju chaos dan bahkan memecah belah Indonesia. Indonesia telah meyakinkan berhasil memutarbalikkkan pendapat-pendapat skeptis tersebut. Demokrasi saat ini sudah lebih kuat dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang katanya paling luas dan paling kompleks, dengan damai. Dari pada terpecah belah, Indonesia menjadi semakin bersatu dengan tercapainya perdamaian di Aceh. "Dibandingkan kekacauan dimana Presiden berganti empat kali selama 1998-2002, demokrasi kita sekarang menghasilkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi setelah krisis keuangan," kata Presiden Yudhoyono menjelang akhir tahun lalu di Bali. Sebuah Keniscayan Demokrasi di Indonesia sudah mencapai satu titik untuk tidak mundur kembali. "Kita sudah berhasil melewati dua kali pemilu dan beberapa pergantian Presiden dengan damai.

Kita telah secara radikal dan fundamental mengubah peta politik di Indonesia sebagai hasil dari pemilu lokal dan nasional. Kita telah mereformasi insitusi militer dimana fungsi TNI menjadi sebagai pertahanan negara, juga penjaga demokrasi dan reformasi," jelas Presiden. Kenyataan pun menunjukkan bahwa, pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) bisa berlangsung. Sejak Juni 2005, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung telah berjalan di hampir ratusan daerah di Indonesia. Sebagian besar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Meskipun di beberapa daerah ada masalah-masalah yang mencuat. Namun, secara umum proses pelaksanaan pilkada berjalan baik. Pilkada merupakan proses demokrasi di mana sirkulasi kepemimpinan daerah terjadi. Dalam proses itu, masyarakat menentukan siapa saja pemimpinnya yang layak atau tidak untuk lima tahun yang ke depan (Syadzili, 2006). Karena itu, sudah selayaknya mengedepankan proses hukum positif yang berlaku guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan arah yang benar. Beragam kisruh dalam Pilkada, pada dasarnya, terjadi lantaran adanya kecenderungan untuk memaksakan keinginan kelompok dibandingkan kepentingan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai

denan koridor yang telah disepakati. Berbuah Penghargaan Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC) pun telah menganugerahkan Medali Demokrasi kepada rakyat Indonesia. Penghargaan ini disampaikan kepada Presiden Yudhoyono dalam Konferensi IAPC ke-40 di Nusa Dua Bali hari Senin (12/11). Secara khusus, IAPC menilai rakyat Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa mampu mengembangkan dan mempraktekkan sistem yang sungguh-sungguh demokratis. Indonesia dinilai berhasil mengembangkan dan mempraktekan demokrasi. Transisi kekuasaan pun dinilai lancar dan damai yang mencerminkan kesadaran terhadap demokrasi yang cukup besar diantara rakyat Indonesia. Menurut Presiden IAPC, Ben Goddard, ini adalah untuk pertama kalinya Medali Demokrasi diberikan kepada rakyat

saja tak cukup. Pencegahan melalui jalur kultural perlu digalakkan meski hasilnya baru dapat diperoleh dalam jangka waktu lama. "Jalur paling cepat mengatasi korupsi adalah melalui jalur struktural. Namun, perlu dicari terobosan agar pemberantasan korupsi di jalur ini mampu menghasilkan penegakan hukum yang kuat," ungkap Hotman. Menurut mantan Dekan FISIP Universitas Airlangga ini langkah China dengan menerapkan keadaan darurat korupsi pantas ditiru. Cara China dalam memberantas korupsi dinilai sulit diterapkan di Indonesia, terutama dengan pro-kontra hukuman mati bagi koruptor. "Tanpa cara ini, upaya meminimalkan korupsi akan sulit dicapai dalam waktu cepat. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dengan segala konsekuensinya," ujarnya.

sebuah negara, karena para penerima sebelumnya adalah tokoh - tokoh secara perorangan. Sebelum rakyat Indonesia, Medali Demokrasi telah dianugerahkan IAPC antara lain kepada Presiden Filipina Corazon Aquino, PM Inggris Margaret Thatcher, Presiden Rusia Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, Presiden AS Jimmy Carter, dan Aung San Suu Kyi. (berbagai sumber)

illus: www.peacecouncil.net

Banyak persoalan yang membelit bangsa Indonesia ini terjadi akibat ketiadaan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, masyarakat maupun swasta. Terjadinya tarik menarik kepentingan antar individu atau kelompok serta praktek kesewenang-wenangan kekuasaan telah menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut membebani kehidupan masyarakat secara tidak proporsional, menghambat tumbuhnya iklim berusaha yang sehat, dan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Untuk memberantas korupsi, semua harus bekerja keras. Sekarang semua harus bekerja keras mencuci piring, karena orangorang yang telah berpesta tidak mau mencuci piring, tapi malah mencuci tangan," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jl.Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (27/11). Penulis:

illus: www.azamul.files.wordpress.com

Berantas Kejahatan Pencucian Uang

4


PEREKONOMIAN

Peran Ganda TKI

Pahlawan Devisa Sekaligus Duta Wisata Word of mouth terbukti sangat efektif dalam mempromosikan sebuah daerah tujuan wisata dibandingkan metode lainnya. Karena itu sejak tahun 2006 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berupaya mengembangkan hal ini sebagai cara promosi yang efisien dan efektif. Membekali para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan pemahaman potensi wisata negeri ini dan diharapkan menjadi duta wisata. Pembekalan tersebut meliputi pengetahuan dasar tetang wilayah, budaya, serta obyek-obyek wisata Indonesia, dengan harapan untuk menambah kepercayaan diri para TKI bahwa mereka berasal dari Negara yang besar dan memiliki keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam. "Kita harapkan dengan kepercayaan diri itu para TKI akan menjadi informan yang baik untuk mempromosikan Indonesia," katanya. Calon TKI yang akan dikirim tersebut terdiri atas tenaga kerja untuk pembantu rumah tangga, tenaga semi profesional, dan tenaga profesional di bidang perhotelan yang akan bekerja di hotel berbintang di Dubai, Uni Emirat Arab. "Walau hasilnya masih sulit untuk diukur, kita upayakan kesempatan semacam ini untuk memajukan kepariwisataan kita dengan jalan mempromosikannya," tegas I.G. Putu Laksaguna, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Penulis:

Selamata Sembiring

Nilai Baru selain Penghasil Devisa Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini sekitar 3 juta

orang. Rata-rata penempatan sekitar 450.000 orang per tahun. Mereka bekerja di sekitar 20 negara misalnya Arab Saudi, Malaysia , Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Qatar, Jordania, Uni Emirat Arab, Italia, Australia, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, dan Kanada. Dari para pekerja tersebut devisa atas remiten atau uang yang dikirim ke keluarga di Indonesia bernilai sekitar 3,4 miliar dollar AS per tahun. Apabila nilai kurs per dollar AS Rp9.000,00 maka total remiten tersebut adalah sekitar Rp36 triliun. Jumlah yang ti-dak sedikit dan bisa beredar di kawasan pedesaan sehingga menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dalam menggerakkan daya beli masyarakat. Pembekalan tentang kepariwisataan Indonesia kepada calon TKI mempunyai nilai strategis, mengingat TKI selain sebagai pahlawan penghasil devisa, mereka juga menjadi informan dalam mengenalkan budaya dan pariwisata Indonesia di negara tempat mereka bekerja. "Depbudpar berharap para TKI ini menjadi duta pariwisata, karena mereka dapat berperan besar dalam mempromosikan pariwisata ke mancanegara," kata I Gusti Putu Laksaguna, seusai memberikan pembekalan sehari kepada 483 calon TKI yang akan dikirim ke Timur Tengah, Taiwan dan Singapura di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (29/11). Potensi Besar Sekalipun promosi yang mereka lakukan hanya sebatas bercerita kepada majikan atau teman majikan tempatnya bekerja atau relasi lain. Namun, dengan jumlah TKI yang sedemikian besar maka khalayak yang akan terpapar tidaklah sedikit. Belum lagi apabila

pesan yang didapat dari TKI tersebut dikomunikasikan secara berantai oleh majikan kepada rekan-rekannya di kantor, partner bisnis dan lain-lain. Pantas dicatat, bahwa tidak semua para TKI tersebut bekerja sebagai pekerja kasar, banyak juga diantara mereka yang bekerja dengan keahlian seperti di kapal, hotel, rumahsakit dan lainnya. Ke depan tenaga kerja seperti inilah yang akan diperbanyak. Peluangnya pun ada. Kelompok Grup hotel bintang lima Jumeriah dari Dubai, Uni Emirat Arab saat ini menawarkan peluang kerja di bidang pariwisata sebanyak 44 ribu tenaga kerja hingga tahun 2009. Sedangkan Qatar Hotel Company menawarkan peluang kerja di bidang pariwisata 22 ribu tenaga kerja. Namun, tawaran ini baru sebagian kecil yang bisa dipenuhi. Bentuk Lembaga Menurut Menbudpar Jero Wacik, tahap awal diharapkan dalam waktu dekat segera terbentuk Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) khusus pariwisata guna menangani tenaga terdidik yang dihasilkan oleh empat lembaga pendidikan pariwisata dalam pembinaan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yakni Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Nusa Dua Bali, serta Akademi Pariwisata (Akpar) Medan dan Makassar yang setiap tahun menghasilkan sekitar 2.000 lulusan. "Keempat lembaga pendidikan ini bisa bergabung dalam konsorsium (Yayasan) untuk membentuk PPTKIS," kata Menbudpar

seraya menambahkan dalam masalah ketenagakerjaan diserahkan kepada Menakertrans, sedangkan untuk kualitas teknis sumber daya manusia (SDM)-nya ditangani Menbudpar. Menakertrans Erman Soeparno mengatakan bahwa MoU dengan Menbudpar Jero Wacik ini akan dijadikan sebagai model dalam melakukan sinergi dengan instansi lain. "Kerjasama ini untuk memfasilitasi tenaga kerja profesional kita di bidang pariwisata yang ingin bekerja di luar negeri secara legal," katanya. Menurut Erman, dengan pengiriman tenaga kerja pariwisata secara legal ini berarti akan memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan mereka di luar negeri. Selain itu mereka yang bekerja di luar negeri secara legal ini mendapat berbagai keringanan seperti bebas biaya fiskal, potongan biaya paspor, serta pembebasan biaya saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Semua hal itu disubsidi pemerintah melalui dana APBN, katanya. Perlahan, namun pasti pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keahlian TKI. Pasalnya, dengan keahlian lebih potensi lapangan kerja dan nilai tambah TKI akan lebih menggenjot penghasilan mereka dan sangat efektif sebagai agen informasi pariwisata di luar negeri. Dengan keahlian juga akan mengubah opini bahwa Indonesia hanya sekadar negeri asal pekerja kasar belaka.

Perekonomian Nasional Meningkat Memasuki tahun 2008, kontribusi pasar modal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan. Harapan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada peresmian perdagangan hari pertama tahun 2008, di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, hari Rabu (2/1) pagi. Presiden juga menyampaikan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pelaku pasar modal Indonesia atas prestasi dan kemajuan yang dapat dicapai pada tahun 2007 lalu. Penulis:

Selammata Sembiring

Pertumbuhan Sektor Riil Prestasi pasar modal Indonesia yang berhasil meningkatkan pertumbuhan sebesar 52 persen, merupakan gambaran bahwa telah terjadi perbaikan dan tren yang positif dari perekonomian nasional Indonesia. Baik itu makro ekonomi maupun sektor riil. "Banyak yang mengatakan, sektor riil belum tumbuh, atau jalan di tempat. Tidak benar, karena kalau ekonomi tumbuh 6,3 persen misalnya, maka itu agregat dari

pertumbuhan sektor riil. Itu adalah kumpulan dari semua komponen pendukung dari dimensi ekonomi kita," jelas Presiden. Sektor riil memang bisa dilihat dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Ketika pajak yang disampaikan kepada negara itu naik, berarti tentu pendapatannya juga naik. "Itu salah satu indikator menguji apakah sektor riil itu telah tumbuh atau belum. Dan sektorsektor riil mana yang belum memiliki pertumbuhan yang cepat, mana yang kurang cepat, memang ada yang masih stagnan," kata Presiden. Kemiskinan Berkurang Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi berita tidak akurat mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia yang banyak disuguhkan media massa. Dijelaskan oleh Presiden bahwa tingkat kemiskinan di Indo-nesia pada tahun 2007 adalah 16,5 persen, bukan 49,5 persen. "Angka 49,5 persen tersebut

berasal dari World Bank yang tidak pernah dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai patokan karena mereka menggunakan cara penghitungan yang berbeda," kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-79, Selasa (18/12) pagi. Sinergi Hasil penilaian Bank Indonesia menunjukkan bahwa gejolak eksternal dan dampak meningkatnya harga minyak saat ini terhadap ekspansi perekonomian dan inflasi masih dapat dikendalikan. Langkah-langkah kebijakan Peme-rintah dalam menyikapi kenaikan harga minyak diharapkan meredakan tekanan terhadap kesinambungan fiskal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bi sendiri telah mengembangkan kebijakan yang akan dibarengi dengan langkah-

langkah terukur dan tepat waktu dalam menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia mengoptimalkan piranti-piranti kebijakan yang dimiliki guna mengarahkan inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. “Bank Indonesia juga akan berupaya mendukung pencapaian sasaran ke depan melalui transparansi serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat,” kata Gubernur BI Miranda S. Gultom. Tetap Optimis Dengan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang membaik, ketahanan yang semakin tinggi, kita berharap proses peningkatan pertumbuhan ekonomi masih stabil dan tetap berjalan. Secara umum, ekspansi perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan terus berlanjut ke depan, atau sama dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2007 diperkirakan sebesar 6,5%, sehingga secara keseluruhan tahun akan mencapai 6,33%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi serta ekspor. (dari berbagai sumber)

5


KESRA

"

Salah satu akar permasalahan yang diperdebatkan adalah peraturan Global Influenza Surveilance Network (GISN) yang berlaku di badan kesehatan dunia, WHO. Berlindung di balik GISN, WHO berhak meminta paksa seluruh virus yang ada di dunia tanpa syarat apapun. "Ironisnya, virus itu hanya bisa diakses oleh negara-negara maju. Diolah dengan teknologi medmunn yang tidak mampu dilakukan semua negara. Virus liar itu diubah menjadi seed virus atau bibit vaksin. Akhirnya dipatenkan oleh negaranegara yang bisa mengolahnya," jelas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Menawar Hak Atas Virus

"

di balik GISN, WHO berhak meminta paksa seluruh virus yang ada di dunia tanpa syarat apapun. "Ironisnya, virus itu hanya bisa diakses oleh negara-negara maju. Diolah dengan teknologi medmunn yang tidak mampu dilakukan semua negara. Virus liar itu diubah menjadi seed virus atau bibit vaksin. Akhirnya dipatenkan oleh negara-negara yang bisa mengolahnya," jelas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Kondisi inilah yang menyebabkan mahalnya biaya obat dan vaksin di kawasan negara berkembang termasuk di Indonesia. Jika ada obat yang murah tentunya disebabkan oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah. Menurut Menteri Kesehatan dr. Siti Fadilah Supari, Sp JP merasa hal ini tidak adil bagi negara pengirim virus yang umumnya negara berkembang. Hasil produk dari turunan seed virus yang dapat dibuat vaksin atau obat, tidak terjangkau harganya bagi negara berkembang yang sebetulnya pemilik virus. Aturan-aturan GISN ini telah berlangsung 50 tahun dan dibuat berdasarkan hukum kesehatan negara maju, yang tentu saja menguntungkan negara-negara tersebut.

Problem kesehatan di negara-negara berkembang bukan hanya masalah penyediaan akses layanan kesehatan dasar. Dalam kancah global, ketidakseimbangan akses negara atas ragam virus dan teknologi juga menjadi persoalan tersendiri. Salah satu akar permasalahan yang diperdebatkan adalah peraturan Global Influenza Surveilance Network (GISN) yang berlaku di badan kesehatan dunia, WHO. Berlindung

Sharing Virus Delegasi RI ke Sidang Inter-Governmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM-PIP) di Jenewa yang dipimpin Menkes Siti Fadilah Supari berhasil memperjuangkan pengaturan virus sharing yang didasarkan atas prinsip keadilan, transparansi dan kesetaraan serta menghormati kedaulatan negara atas sumber daya genetika. Usulan Indonesia dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 20-23 November tahun lalu menyetujui mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara. Hal ini berarti bahwa pengiriman virus flu

Penulis:

dimas, tf

Kembangkan Budaya Baca Buku Tokoh pendidikan Dr.Amin Nurdin menilai pemerintah perlu memberikan dukungan bahkan kalau perlu menghimbau pemerintah daerah bisa menerapkan budaya gerakan membaca buku selama 30 menit dalam sehari, karena budaya membaca di kalangan masyarakat saat ini masih kurang. Dr. Amin Nurdin yang juga Dekan Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah mengemukakan itu kepada pers di Jakarta, Senin (22/10), menyusul telah digalakkan budaya gerakan membaca buku selama 30 menit sehari oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan subsidi buku atau melepaskan pajak buku, karena salah satu kendala masyarakat sulit menerapkan budaya membaca buku juga akibat mahalnya harga buku yang tidak bisa dijangkau kalangan masyarakat kelas bawah. Penulis:

Newsroom

Belum Ada Kemajuan Saat ini budaya membaca buku di kalangan masyarakat, khususnya para pelajar, dinilainya sebagai masih dinilai kurang dan tidak mengalami kemajuan yang berarti.

Sementara program-program pemerintah untuk menggerakkan budaya membaca, seperti melalui fasilitas mobil pintar dan perpustakaan keliling, juga dinilainya belum memiliki kemajuan dan bisa dikatakan hanya sebagai kegiatan seremonial belaka. Menurutnya, ada satu hal yang hilang dari perubahan bangsa Indonesia yang dari budaya agraris menuju budaya industri. Satu hal yang hilang itu, adalah budaya membaca buku di kalangan masyarakat, khususnya kelas bawah. "Karena bagaimanapun juga harus diakui bahwa suatu bangsa yang baru menuju budaya industri, masyarakatnya harus disiapkan dengan kebiasaan membaca buku dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas," katanya. Ia juga menyampaikan, belum adanya kemajuan yang berarti dalam budaya gerakan membaca di kalangan masyarakat, khususnya pelajar. Maka kalangan tenaga pendidik dan orang tua harus mengevaluasi terhadap apa yang sudah dibaca para pelajar dan anak-anak terhadap buku yang mereka miliki. Faktor Ekonomi Selain itu agar efektif, upaya membudayakan membaca buku selama 30 menit dalam sehari kepada pelajar, juga harus

burung Indonesia (H5N1) ke pusat-pusat laboratorium WHO (Collaborating Centres) akan dilakukan dengan Materials Transfer Agreement (MTA) sesuai dengan hukum dan peraturan nasional Indonesia. Sampai dengan terbentuknya sistem baru yang adil, transparan dan setara, Sidang IGMPIP menyepakati bahwa mekanisme virus sharing dilakukan konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing. Untuk menjamin virus sharing pada masa interim ini, Sidang IGM-PIP sepakat menyediakan mekanisme traceability untuk melacak aliran virus sharing H5N1 Indonesia di seluruh dunia. Bentuk Sistem Baru Sidang IGM-PIP juga meminta kepada Dirjen WHO membangun mekanisme “advisory” untuk memantau dan memperkuat sistem baru yang berdasarkan

dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Di sisi lain, dukungan peran orang tua dan lingkungan juga tidak bisa lepas untuk terus mengajarkan para anak membiasakan membaca buku dalam sehari selama 30 menit. Selama ini faktor ekonomi menjadi salah satu kendala dominan yang dihadapi masyarakat yang belum mampu membiasakan membaca buku selama sehari dalam waktu 30 menit. "Bagaimana mereka mau membaca buku dan membelinya, kalau mereka masih miskin dari ekonomi dan kesejahteraan,” katanya. Maka, langkah untuk membiasakan masyarakat kelas bawah membaca buku dalam sehari selama 30 menit adalah perlunya

kepada rasa saling percaya. “Pengaturan interim ini berlaku untuk sementara waktu mengingat Sidang IGM-PIP tanggal 20-23 November 2007 tidak berhasil mencapai kesepakatan sistem virus sharing dan benefits sharing baru yang permanen. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui Informal Consultation sejumlah negaranegara anggota WHO, termasuk Indonesia, sebelum Sidang WHA ke-61, bulan Mei 2008. Diharapkan pada Sidang IGM-PIP mendatang yang dijadwalkan bulan Juli 2008, sistem baru yang permanen sudah dapat disepakati secara konsensus. Pembentukan sistem baru virus sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara merupakan prakarsa Indonesia yang disetujui oleh Sidang WHO ke-60, bulan Mei 2007. (sumber: puskompublik depkes)

memberikan buku gratis dan terus dipantau dengan evaluasi terhadap apa yang mereka baca sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi kalangan pelajar, dukungan budaya membaca buku juga perlu dilakukan berupa peningkatan fasilitas kenyamanan dan kelengkapan perpustakaan sebagai penunjang pelajar untuk membaca. Karena perlu diakui, masih kurangnya fasilitas yang dimiliki perpustakaan di setiap sekolah, seperti tidak lengkapnya sumber buku dan bahan bacaan yang tidak mendukung adalah bagian dari pengaruh kurangnya para pelajar saat ini untuk berkunjung keperpustakaan dan membaca buku.

6


Penulis:

Yuliarso dan Taufik

Bukan sulap bukan sihir, satu persatu pulau di Indonesia, menghilang. Diperkirakan sekitar 2000 pulau menyusul tenggelam hingga tahun 2030 nanti. Kerusakan lingkungan, terutama akibat penambangan pasir laut dan abrasi dianggap sebagai biang keladi lenyapnya secara fisik 26 pulau di Indonesia. Dari 17.506 pulau, kini jumlahnya melorot menjadi 17.480 pulau. Data ini dihimpun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, yang masih terus melakukan pendataan dan akan selesai dirangkum tahun 2009 mendatang. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung mengatakan paling banyak terjadi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau."Karena ada penambangan pasir di pesisir jadi pulau-pulau kita hilang. Kita harus melaporkannya kepada PBB. Kita lakukan inventarisasi dan survey, yaitu posisi koordinat dan nama-namanya sesuai dengan standar PBB. Kita baru selesai 4891 pulau di 14 provinsi yang diinventarisir dan dilaporkan ke konferensi PBB, Agustus 2007 lalu di New York,“ ungkapnya. Akibat Pemanasan Global “Menurut Saut, hilangnya pulau-pulau ini semakin kentara sejak 8 tahunan lalu, pada saat penambangan pasir laut semakin marak. “Penambangan pasir laut ilegal sudah berlangsung duapuluhan tahun lebih, namun kita baru menyadari kerusakan lingkungandan ekosistem, secara khusus tujuh hingga delapan tahun lalu. Meskipun sebelumnya sudah banyak orang yang mengatakan banyak kepulauan kita yang mengalami kerusakan.” Yang menjadi kekhawatiran Departemen Kelautan dan Perikanan adalah jumlah pulau yang hilang diperkirakan semakin menjadi dengan adanya perubahan iklim. Diperkirakan hingga tahun 2030, akan hilang sekitar 2000 an pulau di Indonesia, bila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin. Kembali Hutagalung: “Pemanasan global telah mengakibatkan kenaikan air laut. Di Jakarta saja 5 hinga 8 milimeter tiap tahunnya. Ini serius untuk masa depan. Diperkirakan dalam 25 tahun ke depan lebih dari 2000 pulau yang

Penulis:

Peringatan Hari Nusantara dilaksanakan pada setiap tanggal 13 Desember. Tahun 2007 ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, menggelar beragam acara kelautan. Sekjen Depbudpar, Sapta Nirwandar mengemukakan, peringatan Ke-8 Tahun 2007 Hari Nusantara dikaitkan dengan setengah abad Deklarasi Djoeanda 1957. Untuk itu, acara-acara yang sudah disiapkan di antaranya lomba renang Selat Sunda mulai dari Pantai Suralaya, Banten, ke Ketapang, Lampung. Kegiatan itu diikuti lebih dari 100 peserta. Kemudian, 12 Desember digelar seminar kelautan dengan pembicara utama mantan Putri Indonesia Nadine Chandrawinata. Pada 15 Desember digelar upacara peringatan Hari Nusantara di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara. Masih pada hari yang sama, juga digelar Konser Musik Kelautan oleh Dwiki Dharmawan, parade marching band dan Marine Food Festival. Semua kegiatan itu dipusatkan di Pantai Carnaval Ancol. Menurut Sapta, untuk menyemarakkan acara tersebut, masyarakat luas diberi kesempatan hadir dan menyaksikan seluruh acara secara gratis. "Masyarakat silakan menonton secara gratis,

Dee

akan tenggelam,“ imbuhnya. "Musuh yang ada sekarang ini tidak berwujud, walau dampaknya nyata. Ia muncul dari kelakuan umat manusia sejagad, termasuk kita. Yang jelas, emisi CO2 di planet bumi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, menciptakan efek rumah kaca. Ini terjadi karena sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi tertahan oleh lapisan CO2 di atmosfer dan memantul kembali ke bumi. Energi matahari terpantul dan tak bisa lepas ke angkasa luar, dan hasilnya adalah bumi makin panas," tulis Andi Malarangeng. Bukan Satu-satunya Persoalan ancaman hilangnya pulau dari negeri kepulauan yang dulu bernama nusantara ini bukan satu-satunya. Ada banyak potensi ancaman lain. Mulai dari pencurian hasil laut, pelanggaran batas wilayah, dan berbagai hal lain. Maka itu peringatan Hari Nusantara 2007 diarahkan untuk mengembangkan potensi laut untuk kesejahteraan bangsa. Tahun ini, peringatan Hari Nusantara ke-8 bersamaan dengan peringatan 50 Tahun Deklarasi Djoeanda. Perairan Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya dengan potensi ikan serta hasil kelautan lainnya selalu diganggu negara lain. Adalah Djoeanda, yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 1957 berhasil memperjuangkan kelautan Indonesia secara mutlak berada dalam pengawasan Indonesia. "Hakekatnya Deklarasi Djoeanda mengandung filosofi yang sangat mendasar yaitu pengakuan wilayah untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya peringatan Hari Nusantara tahun ini merupakan seruan untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia agar menjaga keutuhan NKRI, dan kedaulatan wilayah Indonesia yang belakangan ini di beberapa bagian wilayah kita ingin memisahkan diri dari NKRI serta adanya kasus klaim wilayah oleh negara tetangga," kata Sapta Nirwandar, Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mewakili Menbudpar Jero Wacik

apalagi pada hari itu juga akan digelar Pameran Teknologi Kelautan dan Parade Kapal Layar Hias yang mengitari perairan di sekitar Ancol," ujar Sapta. Kolonel TNI-AL Bambang Sugihanto, yang juga menjadi panitia Hari Nusantara Ke-8, menambahkan, kapal-kapal hias yang dilibatkan dalam parade kapal hias itu didatangkan dari kapal-kapal rakyat milik nelayan di daerah sekitar Jakarta Utara. Pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2007, menurut Sapta Nirwandar, memiliki nilai sejarah yang penting diketahui kaum muda, karena dikaitkan dengan perayaan emas Deklarasi Djoeanda. Perayaan di Daerah Di daerah pun tidak ketinggalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bakal ambil bagian dalam peringatan tersebut. Beberapa kegiatan diadakan lomba memancing, lomba sampan di pantai wisata Celincing, Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong, dan apel peringatan. Sebagai bentuk turut menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah berjuang untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat.

selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara ke-8 Tahun 2007, kepada wartawan di Gedung Sapta Pesona, Jumat (23/ 11). Peringatan Istimewa Peringatan Hari Nusantara tahun ini, kata Sapta Nirwandar, terasa lebih istimewa karena terkait dengan persiapan menghadapi peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional 2008 dan event Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (Visit Indonesia Year 2008) serta penyelenggaraan World Culture Forum 2008. Serangkaian acara yang merepresentasikan masyarakat cinta laut akan digelar antara lain; gerakan bersih laut di seluruh wilayah pelabuhan Indonesia, parade ikan bakar terpanjang, pameran produk kelautan, lomba menu makanan laut sehat, marine sport festival, kegiatan sosial untuk anak-anak nelayan, pemberian penghargaan, parade kesenian, seminar dan ekspedisi diving bersama artis serta ekspedisi kunjungan pulau terluar, serta konser musik budaya laut. Di Kabupaten Ketapang, setiap 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal ambil bagian dalam peringatan tersebut. Beberapa kegiatan diadakan lomba memancing, lomba sampan di pantai wisata Celincing, Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong, dan apel peringatan. "Ini sebagai bentuk turut menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah berjuang untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ketapang, Drs Hasurungan Siregar. ”Tugas kita sekarang adalah menjaga,

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ketapang, Drs Hasurungan Siregar kepada pers di dampingi Yudo Sudarto SP, kepala Kantor Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketapang. ”Tugas kita sekarang adalah menjaga, memelihara, dan mengamankan kemerdekaan dan kedaulatan itu,” tegas Siregar. Lebih lanjut dikatakannya, ketika dunia internasional mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia, batas wilayah perairan laut Indonesia hanya diakui sejauh 3 mil dari garis pantai. Pengakuan itu didasarkan pada Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius. Jika batas wilayah negara Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai, maka negara Indonesia terpecah belah oleh adanya laut bebas di antara pulau-pulau yang kita miliki. Laut di antara pulau-pulau, di luar garis 3 mil menjadi laut internasional. Keberadaan laut bebas, di antara pulau-pulau kita akan mengancam keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bagi Pemkab Ketapang “Hari Nusantara” mempunyai arti penting, karena Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang memilik panjang pantai dan laut, dan keberadaan pulau

memelihara, dan mengamankan kemerdekaan dan kedaulatan itu,” tegas Siregar. Gali Potensi Di bawah laut yang kadang tak bersahabat itu terpendam "harta karun" yang nilainya tak terhingga. Mulai dari biota laut yang dapat menjadi sumber pangan dan obat-obatan hingga berbagai jenis sumber tambang yang saat ini belum banyak dijamah di dasar laut. Memiliki laut yang begitu luas-bahkan mencakup dua pertiga dari seluruh wilayahIndonesia dapat meraup keuntungan sangat besar. Bahkan kelautan dapat menjadi tumpuan atau arus utama pembangunan hingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa saat ini dan masa depan. Menjadikan pembangunan berbasis kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali aspek kehidupan yang pernah secara dominan ada dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia pada masa lalu. Ini ditunjukkan dengan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di bumi Nusantara beberapa abad

pulau kecil yang terluas di Kalbar. Sebagai daerah bahari diharapkan pemerintah dan rakyat Indonesia, menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan bertambah luasnya wilayah perairan laut negara, maka semakin besar tugas dan tanggung jawab Pemerintah RI. Siregar menuturkan, peringatan Hari Nusantara Tahun 2007 dan 50 Tahun Deklarasi Djoeanda, merupakan seruan untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kedaulatan wilayah Indonesia yang belakang ini beberapa bagian wilayah kita ingin memisahkan diri dari NKRI.. Gendang ”50 Tahun Deklarasi Djoeanda” membangkitkan

7


lalu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautannya. Berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan yang sangat luas dan beragam bila dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan pendapatan yang sangat besar. Industri perikanan dan industri bioteknologi misalnya, diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar 82 milyar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Sementara itu dari kegiatan pariwisata bahari nilainya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia, yang mampu meraup devisa sebesar 3 milyar dollar AS per tahun. Di bidang budidaya tambak, ada sekitar 913.000 hektar potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi. Bila 500.000 hektar saja lahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan tingkat produktivitas dua ton per hektar per tahun, maka total produksi akan mencapai satu juta ton setiap tahunnya. Dengan harga udang 8 dollar AS per kilogram, maka devisa yang dapat diraih sebesar 8 milyar dollar AS per tahun atau sekitar dua kali lipat devisa sektor kehutanan pada tahun 2002. Pendapatan ini baru dari satu komoditas perikanan. Masih banyak produk perikanan lain yang memiliki nilai ekspor tinggi karena diminati pasar dunia, antara lain ikan tuna, kerapu, kakap, baronang, rajungan, kepiting, kerangkerangan, teripang, kerang mutiara, dan rumput laut. Selain perikanan dan pariwisata ada beberapa lapangan usaha lain di bidang kelautan, yaitu pertambangan dan energi, industri maritim, transportasi, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Di sektor pertambangan, Indonesia memiliki sekitar 40 cekungan di lepas pantai yang mengandung potensi minyak dan gas (migas) dan 14 cekungan berada di daerah pesisir atau transisi antara daratan dan lautan. Dari seluruh cekungan itu, termasuk enam yang berada di darat mempunyai potensi sebesar 11,3 milyar barrel yang terdiri atas 5,5

semangat azas kenusantaraan, untuk mewujudkan negara kelautan yang kuat, mandiri dan jaya. Untuk meningkatkan wawasan kelautan bagi generasi muda secara dini, khususnya siswa sekolah dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meningkatkan kesadaran bagi para pengambil kebijakan pembangunan nasional, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantaran. Sasaran peringatan, adalah tersosialisasinya prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan.

milyar barrel cadangan potensial dan 5,8 milyar barrel berupa cadangan terbukti. Namun kenyataan saat ini menunjukkan, kontribusi usaha di sektor kelautan belum mencerminkan potensinya yang sangat besar itu. Sumbangan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan hanya 20,06 persen pada PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 1998, masih jauh dibandingkan dengan kontribusi sektor jasa yang sebesar 41,12 persen. Pemanfaatan ini bahkan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan negara lain meski mereka memiliki sumber daya kelautan yang lebih kecil. Islandia, Cina, dan Jepang misalnya, kontribusi ekonominya dari bidang kelautan masingmasing sebesar 65 persen, 48 persen, dan 54 persen. Kembangkan Tradisi Kawasan laut Nusantara begitu luasnya dan didalamnya terkandung beragam potensi sumberdaya, di antaranya adalah perikanan. "Semua itu akan menjadi sumber penghidupan masa depan bila dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya. Pengelolaan sektor kelautan beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perbaikan dan peningkatan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000. Produksi ikan yang sebelumnya 3,7 juta ton per tahun melonjak menjadi 5,7 juta ton pada 2001. Sekarang Indonesia menjadi produsen ikan terbesar keenam di dunia setelah Cina, Jepang, India, AS dan Rusia, naik satu peringkat. Volume produksi dan nilai ekspor meningkat juga, yaitu dari 1,7 milyar dollar AS sekarang sudah menjadi 2 milyar dollar AS. Masyarakat nelayan yang hidup dan berusaha di lautan Nusantara merupakan bagian integral yang harus ikut serta didalamnya, terutama dalam penyertaan mengisi kepentingan rakyat ini sampai kapan pun. Merealisasikan pembangunan berbasis kelautan untuk kemajuan dan menyejahterakan harus dengan gerakandengan dorongan besar yang berskala nasional.

“Saya menaruh harapan tinggi kepada pemuka agama untuk memimpin umat masingmasing dalam bersama menyelamatkan bumi” (Susilo Bambang Yudhoyono, dalam acara pertemuan lintas agama “ religion and conservation” di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali, (Selasa 11/12/2007) Gelombang panas terjadi di Eropa Selatan melanda Yunani, Rumania, dan Bulgaria. Banjir juga terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Gorontalo, NAD, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Kejadian angin puyuh, topan, dan gelombang pasang turut melanda kawasan pantai utara Jawa.

penderita dari perubahan iklim ini adalah masyarakat global. Selain itu juga dibutuhkan tindakan yang lebih sistemik dan menyeluruh dari semua penghuni bumi ini. Tetapi berpijak mutlak pada kerja sama internasional, tentunya bukan satu-satunya solusi. Apalagi bila menelaah lebih lanjut dari materi pembahasan yang hanya meliputi wilayah struktural. Perlu ada alternatif lain yang mesti dilakukan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Fenomena alam ini tak urung menarik perhatian dunia internasional. Karena fenomena ini merupakan akibat dari pola hidup masyarakat global, pertemuanpertemuan internasional secara intens dilakukan untuk merumuskan tindakan bersama dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Pertemuan pertama dilaksanakan di Stockholm dalam sebuah konferensi ”The 1972 UN Conference on the Human Environment ”. Setelah itu, dilanjutkan dengan The brundtland report , “ Our Common Future 1987 ” sehingga menghasilkan rumusan konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang peduli dan bersahabat dengan alam. Tidak cukup sampai disitu, 5 tahun berikutnya di Rio de Janeiro Brasil digelar Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (The 1992 UN Conference on Environment and Development ) yang menegaskan tentang perlunya paradigma pembangunan berkelanjutan ( sustainable development) menjadi agenda politik pembangunan di semua negara tanpa terkecuali. Karena masih banyak yang belum tuntas, 10 tahun berikutnya di gelar “ World Summit on Sustainable Development” di Johannesberg, Afrika Selatan yang lebih mempertegas pembumian pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa waktu lalu, 3-14 Desember 2007, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi internasional perubahan iklim di Nusa Dua Bali, (UN Climate Change Conference 2007). Konferensi yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta yang terdiri dari 189 negara, 20 kepala negara, 2.000 utusan delegasi PBB, 2.000 wartawan media massa, dan 6.000 peserta aktif. Adapun agenda utama pembahasan para delegasi meliputi empat hal, yakni masalah mitigasi, adaptasi, transfer of technology , dan finance investment. Hasil konferensi ini adalah Bali Road Map sebagai salah satu dasar kerja sama internasional. Kerja sama internasional ini menjadi sebuah keharusan karena penyebab dan

problem lingkungan hidup. Hal ini menjadi sangat lumrah dan dimaklumi. Karena pemahaman masyarakat umumnya sendiri tentang agama masih berkutat pada masalah ritual saja. Bagi beberapa kalangan menyebut istilah agama selalu diartikan sebagai penunjuk terhadap seperangkat ritual agama baik itu ibadah maupun perayaan hari-hari suci. Banyak masyarakat pemeluk agama, juga para pengkritik agama, melupakan bahwa agama merupakan lebih dari itu. Banyak makna terdalam kenapa agama sampai menjadi bagian yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Setidaknya harapan Presiden di atas menjadi dua hal yang berkaitan erat, pertama mengingatkan kembali kepada seluruh pemeluk agama pentingnya implikasi sosial dari setiap ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Kedua, berkaitan dengan pemanasan global yang sedang mengancam kehidupan manusia, perlunya mengingatkan kembali akan pemahaman agama yang lebih pas dengan upaya mengatasi kerusakan alam. Jika diasumsikan, gerakan paling efektif bagi masyarakat agraris adalah internalisasi nilai-nilai agama, tidak salah untuk menggali kembali ajaran agama berkaitan dengan lingkungan. Apabila usaha perlindungan lingkungan dengan memberi status hutan lindung, taman hutan rakyat, dan taman nasional tidak mempan, kita butuh tambahan berupa pemahaman agama, teologis, yang bervisi lingkungan. Pemahaman-pemahaman agama yang ramah lingkungan sendiri pada dasarnya ada dalam setiap ajaran-ajaran agama. Problemnya adalah ketika terjadi penyederhanaan dari setiap tindak keberagamaan kita. Agama sebatas dimaknai sebagai sebuah kegiatan ritual untuk memuja sang Maha Agung dan tidak mempunyai relevansi secara sosial. Hal ini tentunya mengingkari makna beragama sendiri yang menginstruksikan terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera jauh dari segala macam gangguan kehidupan yang bermula dari nafsu sesaat.

Penulis:

Delianur

Bersahabat dengan Lingkungan Seruan Presiden Yudhoyono, seperti yang tertulis diawal tulisan ini, tentunya menjadi sesuatu yang sangat menarik. Agama merupakan dimensi kehidupan yang selama ini terlupakan dalam menyelesaikan

8


WAWANCARA Sekretaris Jenderal DKP, Prof. Ir. Widi A. Pratikto, M.Sc, Ph.D.

Perlu Melihat Laut Dengan Hati Entah, apa mungkin hanya Gajah Mada saja yang sadar akan Reporter KomunikA potensi laut nusantara yang begitu luas dan menjadikannya sandaran perekonomian bangsa. Tapi yang pasti, kawasn Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan luas laut 3x luas daratan atau 5,8 juta km2 harusnya membuat bangsa ini berpikir ulang tentang potensi besar kawasan laut. Apalagi ada 17.480 pulau yang juga tak bisa dianggap remeh jika dikelola dengan baik. Belum lagi jika menyadari bahwa dalam laut nusantara terdapat 37% spesies dunia dan menjadi pusat keanekaragaman tropis dunia. Tak kurang dari 70 genus terumbu karang dunia ada di Indonesia. Makin luar biasa dengan 30% hutan bakau dunia tumbuh di perairan Indonesia. Harusnya kesadaran itu memang benar-benar harus tumbuh. Tapi mengapa dengan potensi yang sedemikian besar itu, Indonesia masih belum bisa bicara soal kelautan dan perikanannya. Apa yang salah? Dan bagaimana kebijakan pemerintah menyelesaikan masalah tersebut? KomunikA mewawancarai, Sekjen DKP, Prof. Ir. Widi A. Pratikto, M.Sc, Ph.D, di kantornya di wilayah Merdeka Timur, Jakarta. Berikut petikannya: Penulis:

Dimas Aditya Nugraha

Sebenarnya berapa besar potensi ekonomi maritim Indonesia? Kalau melihat potensi, laut kita punya empat karakteristik yang khas dengan potensi sumberdaya laut yang besar. Mulai dari alur transportasi internasional, penghubung benua Asia, pantai barat Amerika, dan benua Eropa. Belum lagi merupakan Marine MegaBiodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Tiga lempeng tektoniknya, kendati pemicu gunung api di darat dan laut, juga merupakan prasyarat genesa pembentukan sumberdaya mineral, minyak bumi dan gas bumi di darat dan laut Indonesia. Semua itu potensi khas yang membuat laut Indonesia kaya dan beda dengan laut lain. Angkanya? Data terakhir kami, potensi perikanan mencapai US$32 miliar/ tahun, wilayah pesisir lestari US$56 miliar/tahun, bioteknologi laut, US$40 miliar/tahun, wisata bahari, US$2miliar/tahun, minyak bumi, US$33miliar/ tahun, dan transportasi laut US$20miliar/ tahun. Tapi ini semua angka, angka proyeksi. Di atas kertas dapat menghasilkan sekian. Maksudnya? Ya, kita memang bicara dua hal, resources dan operasionalisasinya. Memang benar percuma kalau ada resources tapi operasionalisasinya nol. Artinya angka tersebut hanya proyeksi saja, lantas sudah berapa optimal pemanfaataannya? Kalau bicara resouces, perikanan dari prediksinya memang sekian. Semisal bioteknologi, angkanya memang US$40miliar. Tapi industri ini kan ada teknologi, ada modal. Sama kayak minyaklah, punya barang gak ada teknologinya, ya sama saja. Kebanyakan produk dan teknologinya dari Amerika dan Australia. Kenapa barang tersebut banyak di Indonesia? Ya prosessingnya di sana. Ini yang kita masih harus banyak berbenah. Wisata bahari juga, kita punya pulau banyak dan cantik. Tapi kenapa kok kalau kita ngomong the trully Asia, gak kena pulau-

pulau kita. Sipadan Ligitan itu, yang sekarang sudah jadi milik Malaysia, sudah dijadikan satu dari 12 titik untuk tourism, saya baca itu di majalah internasional. Indonesia kan mustinya harus sudah lebih dari itu, pulau kita, wah buanyak yang lebih dari itu, ratusan destinasinya. Ini yang kita harus jadikan introspeksi. Kita sedih, walau Malaysia memang punya keuntungan wilayah yang lebih kecil hingga lebih terkontrol. Kalau kita punya flagship Indonesia, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia. Inilah yang jadi permasalahan, banyak resources tapi lengah mengupayakan.

Ocean policy kita baru deskripsi saja, abstrak. Kita harus paham bahwa sekitar 140 juta penduduk atau 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir kurang lebih 50 km dari garis pantai. Dan 80% diantaranya tergantung kepada pemanfaatan SDP yang mampu mem-

tapi yang mendaftar ulang 2520 kapal, yang tidak mendaftar ulang 4405 kapal, ijin baru 2357 Kapal. Kapal ikan yang beroperasi resmi 4877 kapal. Belum lagi illegal

Lengah mengupayakan? Ya gitu, kita tuh kalau tidak ada ancaman, ya gak bergerak. Lantas, sudah seberapa optimal pemanfaatannya? Saat ini, sektor kelautan dan perikanan masih bertumpu pada pengembangan sub sektor perikanan. Saat ini sedang dikembangkan bioteknologi kelautan. Jika diukur konstribusi perikanan pada PDB nasional pada tahun 2005 berdasarkan data BPS, PDB perikanan mencapai Rp 59,39 triliyun. Konstribusi tersebut pada tahun 2006 mengalami peningkatan mencapai Rp 79,97 triliyun lebih atau sekitar 2,18% dari PDB Nasional. Disamping peningkatan konstribusi pada PDB Nasional, volume ekspor hasil perikanan pun mengalami peningkatan sebesar 1,53% antara tahun 2004-2006. Volume ekspor pada tahun 2004 mencapai 0,90 juta ton menjadi 0,93 juta ton pada tahun 2006. Kenaikan volume ekspor tersebut diikuti pula dengan kenaikan nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat sebesar 8,69%, yakni dari US$ 1,78 miliar pada tahun 2004 menjadi US$ 2,1 miliar pada tahun 2006. Tahun 2006 merupakan tahun pertama nilai ekspor produk perikanan mencapai nilai di atas US$ 2 miliar. Kalau melihat potensi “raksasa” kita, masih kecil angka-angka ini. Maka kita coba kembangkan kebijakan affirmative action, kita lakukan pendekatan khusus yang mampu mendorong tingkat pemanfaatan secara optimal dan terintegrasi dengan didukung kebijakan ekonomi politik nasional. Efeknya aliran investasi, pengembangan sumberdaya manusia dan regulasi dapat mendongkrak pemanfaatan yang optimal. Lengah mengupayakan karena tidak ada aturan mainnya? Ada, kita sudah mengamandemen UUD 1945 pasal 25a yang mengatakan bahwa negara kita negara kepulauan, kalau tidak salah 2003, disebutkan sebagai negara kepulauan. Berarti menyadarkan bahwa laut yang bisa dimanfaatkan sangat luas. Ada juga UU 17 mengenai pembangunan jangka panjang. Disebutkan salah satunya adalah berbasis kepulauan. Kemudian kita runut ke UU implementasinya. Di DKP ada UU 31 yang berkaitan dengan perikanan dan UU 27/2007 tentang pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi asal tahu saja. Baru jadi kemarin, pertengahan 2007. Diajukannya sejak 2001-2002. Berarti belum ada road map ke arah sana? Ja-ngan kita bicara road map dulu. Political will juga masih belum ke arah sana. Decision bahwa kita harus ke laut. Beda dengan USA. Mereka negara teresterial tapi perencanaannya luar biasa. Ada UU tentang Sea grant, costal zone.

berikan kontribusi ekonomi kepada GDP sebesar 24,5%. Harus tahu juga pada 2004, 297 kab/kota berada di pesisir. Hal ini yang harus dipahami benar oleh para kepala daerah agar memerhatikan potensi laut mereka. Jadi kita yakinkan mereka dan kita bina dengan perencanaan daerah yang berbasis kelautan. Dengan tanpa melupakan skala makro nasionalnya. Ya karena banyak yang masih belum sadar tentang konsep kelautan kita. Bahwa dari laut kita bisa makan. Kita masih menggunakan baju bukan hati. Sewaktu kita ngomong Hari Nusantara, negara kepulauan, kita gak tahu basic concept-nya. Kalau tahu, APBN kita mustinya ke laut, infrastruktur banyak ke sana. Yang memudahkan transportasi dan penguasaan laut. Indonesia itu dihubungkan dengan laut.

Apa saja hambatan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan? Wah kalau mau dirunut semua, banyak. Lha wong baru sadarnya kemaren-kemaren. Kita masih baru dalam sektor ini. Mulai dari masalah klasik, minimnya dukungan lembaga keuangan/perbankan pada usaha perikanan skala kecil, bantuan pembiayaan usaha perikanan nelayan juga macet, pencairan Dana Ekonomi Produktif untuk masyarakat pesisir mandeg. Konflik antar nelayan juga sering berdampak pada keberlangsungan aktivitas di sektor perikanan. Belum lagi masalahmasalah yang rutin dihadapi seperti musim barat (musim paceklik bagi penangkapan ikan) serta dampak gelombang laut yang membatasi akses melaut para nelayan masih ditangani secara sporadis dan responsif. Kegiatan illegal fishing juga belum dapat ditekan secara signifikan, masih bermasalah pada penegakan hukum, ketentuan hukum yang menjadi dasar operasional pengawasan (PP Pengawasan, Permen, Kepmen) masih belum seluruhnya tersedia. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan pusat maupun daerah. Koordinasi antar instansi penegakan hukum terkait di tingkat pusat dan daerah masih lemah. Ada lagi masalah banyaknya pelanggaran di laut. Mulai dari ijin aspal, satu ijin dua kapal dengan nomor yang sama. Dari her-registrasi yang kami lakukan, data awal ada 6925 Kapal,

fishing dan pencemaran lautnya. Sebenarnya kemana arah pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau kecil Indonesia? Ada enam hal yang menjadi fokus perhatian kita. Pertama, kami mencoba untuk mendorong penerapan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu ( Integrated Coastal and Ocean Zone Management) atau yang biasa kami sebut ICOM. Kemudian kami mencoba untuk memfasilitasi keikutsertaan masyarakat pesisir dan PPK dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir, dan PPK. Prioritas PPK ada pada PPK terluar dan atau di wilayah perbatasan. Juga mencoba untuk melakukan pengembangan pengelolaan SD Kelautan non-konvensional. Pun menciptakan kerjasama antara Perguruan Tinggi, LSM, Swasta, dan stakeholder lainnya dengan pemangku kebijakan pengelolaan pesisir. Serta memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pembangunan terpadu lintas sektor wilayah pesisir dan PPK. Kongkretnya? Kami sudah siapkan Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009. Kami coba untuk meningkatkan pendapatan rata-rata kelompok sasaran program menjadi sebesar Rp 1,5 juta per bulan; juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 75.000 orang dalam 5 tahun dan 7500 orang aparatur. Ada pula target kontribusi PDB Nasional sebesar 5,1 %, produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5,0 milyar. Kami juga coba sosialisasikan potensi perikanan ini agar tingkat konsumsi ikan naik menjadi 32,29 kg/kapita /tahun. Dan tentu pada akhirnya dapat menyediakan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta jiwa dengan pembagian subsektor perikanan tangkap 3,7 juta orang dan perikanan budidaya 6,5 juta orang. Pun sehingga jangkauan program pengentasan kemisikinan sebesar 18% populasi masyarakat pesisir (21 juta orang).

9


OPINI

Cegah Banjir Lewat Komunikasi Lingkungan Hidup Banjir lokal bersifat temporal di musim penghujan akhir-akhir Pranata Humas ini terus melanda BPPI Wilayah IV beberapa kawasan Yogyakarta di Indonesia. Pemberitaan di televisi menyebut banjir tak hanya terjadi di Pulau Jawa namun juga kawasan lain seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dampaknya langsung terasa. Arus lalu lintas terhambat karena infrastruktur transportasi tergenang air. Belum lagi lumpur dan sampah berserakan yang dapat menjadi penyebab penyakit. Bahkan, jika terus berlarut, aktivitas keseharian masyarakat dan roda perekonomian bisa terganggu. Penulis:

Fransisca Rosilawati

Mencermati Tanda-tanda Sosial Fenomena banjir merupakan sebuah realitas alam. Bahkan, karena sering terjadi, penduduk beberapa kawasan langganan banjir pun memiliki batas toleransi yang cukup tinggi. “Jika tidak sampai empat meter, kita tidak mengungsi,” ungkap sebuah berita di media massa. Parahnya, banjir saat ini lebih dilihat sebagai komoditas dan tontonan. Ketika banjir melanda beberapa kawasan permukiman, liputan media pun sangat gencar. Jika sebagai informasi dan penggugah kesadaran tentunya akan sangat positif. Namun, ketika informasi disajikan yang itu-itu saja lantas dianggap biasa, maka masyarakat akan menjadi bebal dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang lumrah terjadi. Sebenarnya kawasan langganan banjir mudah diidentifikasi. Pasalnya, setiap kali musim penghujan dapat dipastikan ada genangan dan tidak mudah surut. Seperti di Yogyakarta Selatan, tepatnya sebelah timur perempatan RS Wirosaban yang biasa menjadi wadah air dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Anehnya, di lokasi-lokasi rawan tersebut hingga sekarang tidak pernah tersedia tandatanda atau rambu lalulintas yang bersifat mengingatkan. Lebih lucu lagi, keadaan ini seakan menjadikan tontonan gratis di atas penderitaan para pengguna lalulintas di beberapa lokasi tersebut.

e

kilas -gov

www.semarang.go.id

Anda Puas, Kami Senang Saat ini website menjadi salah satu pilihan media untuk mengembangkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi warga, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Situs resmi Pemkot Semarang tergolong lengkap. Dalam menu time series bisa diketahui perkembangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), neraca keuangan, produk domestik regional bruto (PDRB), dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Semarang. Sesuai namanya, time series, perkembangan dari tahun ke tahun disajikan secara rinci.

Kurang Proporsional Secara logika sederhana saja dapat dipahami bahwa daya tampung sungai terbatas, debit air melebihi ambang batas akan sering terjadi di musim hujan seperti sekarang. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan penjenuhan air pada tebing sungai sehingga tidak hanya erosi yang terjadi, bahkan tanah longsor tidak menutup kemungkinan terjadi pada daerah areal bantaran sungai. Di kawasan sub-urban dan wilayah perkotaan khususnya belum terbangun sistem saluran air hujan yang proporsional. Proyek-proyek sejenis tidak direncanakan secara matang sehingga menyebabkan aliran air hujan tak tertampung dan menggenangi badan-badan jalan. Belum lagi buangan sampah/limbah, terutama oleh kalangan pengusaha sektor informal yang kini menjamur di hampir setiap lokasi, seperti Kota Yogyakarta. Juga memberikan kontribusi terhadap semakin tersumbatnya saluran air hujan. Faktor ini cenderung terabaikan dan seolah menjadi suatu kebiasaan karena dibiarkan. Ataukah jalan umum bisa berfungsi ganda, untuk lalu lintas sekaligus aliran air? Jika demikian, jelas kondisi jalan akan cepat rusak. Bisa diperkirakan kurang dari lima tahun akan selalu butuh perbaikan. Perlu Komunikasi Lingkungan Hidup Hal hal tersebut di atas semestinya perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, langkah komunikatif berkonteks lingkungan hidup menjadi penting dilakukan demi pencegahan banjir dalam jangka panjang.Semua pihak mestinya bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi. Para perencana pembangunan harus melakukan kajian bersama, mengidentifikasi lokasi rawan banjir serta pemetaan titik-titik rawan secara cermat. Kemudian menyusun rencana tindak berupa kebijakan yang responsif dan akuntabel. Bersamaan pelaksanaan manajemen penataan lingkungan, langkah penyadaran bagi semua pihak perlu dilangsungkan secara simultan. Memotivasi khalayak untuk mengetahui, memahami, mengerti dan bersikap partisipatif-proaktif akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Upaya ini bisa dilakukan melalui komunikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk menggugah kesadaran akan bahaya banjir akibat ketidakserasian ekosistem, kerusakan alam dan ulah manusia yang kurang memerhatikan kondisi lingkungan. Untuk mendifusikan pesan-pesan komunikasi lingkungan hidup, media massa bisa berada pada posisi paling depan karena mampu menjangkau khalayak luas. Media dapat menjelaskan sepintas tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi banjir. Disusul langkah-langkah penyuluhan yang berperspektif peningkatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Komunikasi tatap muka ini tampaknya akan lebih adoptif jika diiringi pendekatan kultural. Aktivitas komunikasi berkonteks lingkungan hidup tidak sekadar bercuap-cuap formalitas dan memenuhi target anggaran belaka. Lebih dari itu, kesungguhan atas transformasi nilai-nilai akan pentingnya penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan hal penting dan diharapkan mampu membentuk pemahaman dan kesadaran kolektif. Komunikasi lingkungan hidup memang bukan obat mujarab yang secara otomatis dapat menghindari fenomena banjir yang mulai mengancam. Namun, mengingat masalah kerusakan alam dan lingkungan hidup banyak menyangkut kesalahan manusia

maka pendekatan terhadap manusia dengan melangsungkan dialog telah menjadikan upaya humanis-persuasif serta berbudaya. Jika seluruh langkah dan cara yang ditempuh sudah tidak mampu lagi membendung, mencegah dan tak mempan mendidik khalayak, untuk menyadari dampak perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi penyebab banjir. Atau bagi warga yang terbukti melakukan pelanggaran. Tak ada pilihan lain pendekatan yuridis formal terpaksa harus dilakukan. Langkah ini merupakan pilihan terakhir yang mau tak mau, suka atau tidak suka, sepahit apa pun wajib dilakukan.

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

Dalam kategori Ringkasan APBD disajikan pula platform pembiayaan setiap dinas di lingkungan Pemkot Semarang. Meski belum ada partisipasi langsung masyarakat dalam situs e-gov ini, setidaknya sajian informasi yang ada membuat masyarakat dapat mengetahui status dan alokasi anggaran publik yang dikelola Pemkot. Senarai Web Situs ini tergolong inovatif. Bagaimana tidak, setiap tahunnya terjadi penyegaran tampilan untuk membuat pengunjungnya tertarik. Metamorfosis situs www.semarang.go.id dapat dilihat dalam menu Senarai Web. Tampilan situs pertama kali di tahun 2001 hingga tampilan versi ke-11 saat ini bisa disaksikan dan diperbandingkan. Meski tidak menampilkan situs secara utuh, hanya halaman depan saja namun pengunjung bisa menilai perkembangan situs ini.

Pelayanan Pengaduan Sesuai dengan motto: anda puas, kami senang. Tampaknya para pengunjung situs ini memang berupaya untuk dipuaskan dengan sajian informasi dan fasilitas pelayanan publik yang ada. Namun, bagi anda yang tak puas. Tenang, ada solusinya dalam website ini. Manfaatkan saja layanan pengaduan pelayanan publik. Faslitasi pusat penanganan pengaduan pelayanan publik (P5) memang diperuntukkan bagi warga Kota Semarang yang merasa dirugikan atau kurang puas terhadap pelayanan Pemkot Semarang. Bisa melakukan kritik, saran ataupun minta informasi tambahan. Dalam link itu dapat dilihat hotline telepon dan faksimil serta email dan SMS untuk mengirimikan keluhan yang ada. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga sebagai media evaluasi dan barometer sukses atau ti-

daknya pelayanan yang telah diberikan. Standar Pelayanan Pemkot Semarang juga menyediakan informasi mengenai standar pelayanan minimum (SPM) yang mencakup kecepatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Namun, penjelasan dalam situs ini masih terlampau prosedural sehingga memunculkan kesan rumit karena terlalu banyak informasi yang dicantumkan. Beberapa fasilitas pembantu untuk memperkirakan jumlah biaya layanan yang harus ditanggung warga juga tersedia. Misalnya alat bantu menghitung biaya IMB, Ijin Gangguan (HO), ijin pemasangan trayek, dan lainnya. dalam situs ini pun disediakan pula rumus dan standar biaya layanan. Masyarakat hanya tinggal memasukan data angka. Dari sini dapat di perkirakan jumlah biaya yang harus dibayarkan. ([email protected])

10


LINTAS DAERAH Sumatera Utara Mobil dan Komputer Untuk Sumut Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut memperoleh satu unit mobil siaran keliling dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan 5 set komputer untuk penguatan media centre pada Pusat Informasi Publik (PIP) Bainfokom Sumut. Mobil siaran keliling tersebut diserahkan oleh Menkominfo Prof Dr Ir Mohammad Nuh yang diwakili Sekjen Depkominfo Ashwin Sasongko kepada 34 propinsi. Secara simbolis diterima oleh Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian, MAP, Kepala Dinas Infokom Jatim, dan Kepala Badan Informasi Daerah Provinsi Papua di sela-sela Rakornas Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Sedangkan bantuan masing-masing 5 set komputer hanya diberikan kepada 10 propinsi yang Bainfokomnya dinilai aktif berperan mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat luas. “Bantuan-bantuan tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah Pusat untuk mendorong keberhasilan kinerja pemerintah propinsi di Indonesia yang berkomitmen dalam mengembangkan tata layanan informasi kepada publik,” kata Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP kepada pers di Medan, belum lama ini. Bantuan tersebut disebutnya sangat bermanfaat bagi Pemprovsu khususnya Bainfokom Sumut mengingat mobil siaran keliling ini sangat diperlukan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, yang masih memerlukan informasi seimbang maupun informasi lainnya, khususnya yang berkenaan dengan bencana alam. “Mobil siaran keliling ini memang sangat kita perlukan,” ujarnya seraya menjelaskan mobil siaran keliling tersebut jenis Panther yang dilengkapi audio visual, kamera foto, kamera video, laptop, screener, layar LCD dan sound system sehingga akan mempermudah dalam penyebaran informasi. Sementara bantuan pengadaan komputer untuk media centre pada PIP Bainfokom Sumut sangat relevan dengan kegiatan Bainfokom Sumut dalam pengembangan pusat informasi publik yang sejalan dengan upaya mengembangkan layanan informasi dan jaringan internet. (www.bainfokomsumut.go.id)

Lampung Rp37,3 M Untuk Kelautan dan Perikanan Lampung Departemen Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana APBN murni yang didekonsentrasikan sebesar Rp37,31 miliar bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung tahun 2007. Dana tersebut meningkat sebesar Rp4,20 miliar bila dibandingkan tahun 2006 dan dana tersebut akan digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freedy Numberi dalam kunjungan kerja ke Propinsi Lampung saat menghadiri Hari Pangan Sedunia di Way Halim, Bandar

Dari Sabang Sampai Merauke

Lampung, Rabu (5/12). Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Setiato mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan dana penguatan bagi petani budidaya ikan lele di Kota Metro sebesar Rp1 miliar, karena Kota Metro akan dijadikan sentra produksi ikan lele, dengan mengembangkan petani budidaya lele di seluruh Kota Metro. Mengenai target, Setiato menjelaskan, untuk sementara target sesuai dengan permintaan pasar. Petani yang akan diberikan bantuan sebanyak 200 petani, setiap petani mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta. Dana bantuan tersebut untuk digunakan pembelian benih dan membuat kolam serta kebutuhan lainnya. Ekspor perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2007 sebesar 320.000 ton ikan, target ekspor tahun 2008 akan dinaikan sebesar 20 persen. Sementara pada komoditi udang, Provinsi Lampung ekspornya mencapai 70.000 ton dengan negara tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. (Bhr) Sulawesi Utara Pemanfaatan Tanaman Aren Tanaman aren di Sulawesi Utara yang dikenal sebagai pohon seho sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat menjadi sumber mata pencaharian melalui produksi minuman saguer (sejenis tuak) dan cap tikus (alkohol kadar tinggi) ataupun yang diolah menjadi gula merah atau gula aren. Jenis tanaman tersebut di Sulawesi Utara merupakan tanaman yang tumbuh liar di daerah pegunungan dengan populasinya mencapai kisaran 2 (dua) juta pohon. “Proses penyadapan saguer persis sama dengan proses penyadapan gula kelapa di Jawa,” kata Manajer Proyek Percontohan Etanol dari Tanaman Aren Sulawesi Utara, Johan A. Mononutu, pada workshop Budidaya dan Pemanfaatan Aren Untuk Bahan Pangan dan Energi di Jakarta, Kamis (6/12). Tanaman aren di Sulawesi Utara dinilai sangat layak dan signifikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar nabati dengan pertimbangan, pada saat ini telah tersedia (walaupun tumbuh secara liar) sebanyak lebih kurang 2 (dua) juta pohon aren di berbagai kabupaten di Sulawesi Utara. Selain itu, juga masih tersedia ribuan hektar lahan tidur yang jika diperlukan dapat dimanfaatkan, serta diversifikasi produk saguer dan captikus menjadi bioetanol yang dapat menunjang ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Proyek Percontohan Saguer menjadi Ethanol di resmikan Bupati Minahasa Selatan ini berlokasi di desa Kotamenara, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Sejak berjalannya Proyek Percontohan Saguer Menjadi Etanol tersebut, pihaknya telah mengembangkan, memperkenalkan, dan menggunakan alat penyulingan dengan teknologi terapan (tepat-guna) dengan bimbingan dari BPPT, dalam hal ini Balai Besar Teknologi Pati Bidang Teknologi Etanol dan Derivatif. (Gs )

Jawa Timur Kerjasama Jatim-Australia PM Negara Bagian Australia Barat, Alan Carpenter mengadakan kunjungan khusus ke Surabaya, Jawa Timur 5-7 Desember lalu untuk memperkuat hubungan provinsi kembar yang telah dijalin selama 17 tahun. Dalam kunjungan tersebut Carpenter melakukan pembicaraan rinci dengan Gubernur Jatim Imam Utomo, pejabat pemerintah dan perusahaan setempat yang memiliki kepentingan di Australia Barat. Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Farmer menyambut baik kunjungan ke Surabaya itu untuk menegaskan kembali hubungan yang menurutnya telah menjadi “acuan bagi perjanjian antar kota dan antar propinsi lainnya”. PM Carpenter dan Gubernur Imam Utomo telah memperpanjang perjanjian propinsi kembar selama lima tahun pada upacara penanda-tanganan di Perth, September 2007. “Perjanjian Jatim-Australia Barat telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan kedua masyarakat,” kata Farmer. Dia juga menilai, beberapa macam kerjasama dan pertukaran praktis yang berlangsung di bawah perjanjian Australia Barat-Jatim telah membantu memajukan hubungan menyeluruh antara kedua propinsi itu secara jelas. Pemerintah Australia Barat telah bekerjasama dengan PT. Agrindo untuk mengembangkan usaha penggemukan ternak di Jatim, sehingga propinsi ini dapat meningkatkan produksi daging sapi secara pesat untuk pasar lokal dan berpotensi mengembangkan ekspor daging sapi ke Timur Tengah. PM Carpenter dan Gubernur Imam Utomo juga menyaksikan penanda-tanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Tenaga Kerja Jatim dengan perusahaan dari Perth, Offshore Staff Solutions Pty Ltd di bidang penyediaan TKI untuk Australia Barat. Perjanjian itu juga telah membantu memajukan Jatim sebagai target perdagangan dan investasi yang potensial bagi perusahaan-perusahaan Australia Barat. Menurut Farmer, perusahaan-perusahaan Australia Barat makin banyak yang mencari kesempatan investasi di Jatim. Sektor-sektor kepentingan utama termasuk perdagangan ternak hidup dan sapi perah, gandum, kentang, perkebunan bambu, produk mangga, tenaga surya serta minyak dan gas. (id)

Jawa Barat Perluas Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perluasan tanaman konservasi melalui penambahan jenis tanaman perkebunan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya longsor di daerah tersebut. “Pengembangan lahan konservasi melalui penanaman komoditi perkebunan mutlak diperlukan khususnya di Jabar bagian selatan karena di lokasi tersebut banyak sekali daerah rawan longsor,” kata Kadisbun Jabar, Herdi-

wan, di Bandung, belum lama ini. Oleh karena itu, pihak Kadisbun mengusulkan kepada legislatif Jabar untuk membuka areal baru penanaman komoditi perkebunan di lahan konservasi seluas 700 Ha. Departemen Pertanian telah mempersiapkan bantuan 200.000 bibit yang terdiri dari komoditi perkebunan yakni kina, kopi dan kayu manis. Pengimplementasian program pengembangan tersebut dilakukan melalui pilot project dan lokasi yang dinilai tepat yaitu di Cikajang, Kabupaten Garut yang memiliki luas areal keseluruhan mencapai 1.900 Ha. Untuk pengembangan lahan, pihaknya tidak hanya fasilitasi bibit namun masih membutuhkan dana tambahan dari APBD Jabar yang dipergunakan untuk kegiatan penanaman bibit dan sosialisasi masyarakat. (www.jabar.go.id)

Papua Efektivitas Penggunaan Dana Daerah Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengistruksikan para pejabat pengelola keuangan daerah untuk menghindari penggunaan dana pada hal-hal yang tidak tepat dan tidak produktif. Selain itu, ia juga meminta kepada para pejabat pengelola keuangan untuk melakukan percepatan penetapan APBD serta peningkatan daya serap anggaran secara efektif dan konsisten, sehingga seluruh kegiatan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan, katanya di Papua, Jumat (7/ 12). Suebu juga menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jajaran pengelola keuangan di pemerintah Kabupaten/Kota yakni pemahaman dan pendalaman terhadap berbagai regulasi yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah untuk dilaksanakan secara tepat dan konsisten dengan memperhatikan diskresi praktek-praktek pengelolaan keuangan daerah dalam koridor hukum yang berlaku. Menurut Suebu, rendahnya daya serap APBD selama ini antara lain disebabkan terlambatnya penetapan peraturan daerah tentang APBD, juga karena keterbatasan kapasitas SDM daerah, panjangnya prosedur dan mekanisme birokrasi dalam persiapan administrasi anggaran, pelaksanaan tender termasuk penunjukan pejabat. Selain itu, rendahnya daya serap juga dikarenakan gencarnya langkah-langkah pemberantasan korupsi, sehingga sebagian pejabat birokrasi cenderung enggan ditunjuk menjadi pejabat pengelola keuangan daerah. (www.papua.go.id/hsn/id)

Kota Manado

Wisata Bawah Laut Bunaken. Taman laut yang tak asing bagi para pecinta laut atau penyelam. Keindahan taman laut ini sudah menarik ribuan turis baik manca negara atau loka setiap tahunnya. Keindahan alam bawah lautnya sangat dikagumi banyak orang. Letaknya di Manado, Sulawesi Utara seolah menambah deretan keindahan ujung utara kawasan Indonesia ini. Bahkan di tahun ini rencananya perhelatan konferensi dunia untuk kawasan pesisir laut digelar di tempat ini.

wilayah pemerintahan kabupaten Minahasa dan pemerintahan kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk bisa mencapai ke kawasan Bunaken dari Manado bisa menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Selama waktu tempuh ini, kita bisa menikmati bentangan laut luas sebelum akhirnya kita bisa menyelami keindahan alam bawah laut. Pemandangan lain bisa kita nikmati habitat padang lamun, rumput laut, terumbu karang dan hutan bakau.

Konservasi Bunaken ditunjuk sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan tahun 1991 dengan luas kurang lebih 89.065 ha. Secara administratif, Bunaken berada dalam

Lokasi Diving Favorit Tempat ini masuk dan menduduki 10 tempat menyelam yang terpopuler di dunia untuk dikunjungi dan diselami. Menawarkan panorama penyelaman yang spektakular sam-

pai kedalaman 100 meter dengan kehangatan air lautnya. Sebagian besar pengunjungnya memang bertujuan untuk wisata. Namun, ada sebagian kecil juga yang sangat tertarik melakukan penelitian kekayaan alamnya. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman jenis organisme akuantik yang langka seperti ikan duyung, dugong-dugong, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan hias seperti Hippocampus sp, kima raksasa, penyu sisik, penyu hijau. Cukup Murah Memasuki Taman Nasional Bunaken, setiap pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp50 ribu. Sekitar 80% dari yang kita bayar digunakan untuk konservasi taman laut, termasuk penegakan hukum, pendidikan konservasi, pengelolaan sampah, dan pembangunan desa secara ramah lingkungan, sedangkan 20%-nya digunakan pemerintah

daerah setempat dan pemerintah pusat. Namun biaya sebesar itu tak sebanding dengan keindahan alam dan panorama yang ditawarkannya. Tak percaya? Berani coba? ([email protected] dan berbagai sumber)

11


Kementerian Koordinator Perekonomian Tidak Ada Lagi Pembebasan Pajak Menko Perekonomian, Boediono mengatakan, Indonesia tidak lagi menerapkan tax holiday seperti yang pernah diminta investor Jepang, karena investor Amerika Serikat dan lainnya tidak berminat meminta pembebasan pajak. Menurut Boediono, pemerintah Indonesia pernah menerapkan tax holiday pada tahun 1980 – 1990, namun sekarang sudah tidak memberlakukan lagi karena negara-negara lainnya juga sudah tidak lagi menerapkan pembebasan pajak. “Daya tarik investasi oleh investor adalah masalah kepabeanan, peraturan kestabilan ekonomi dan sejenisnya hal itulah yang kita garap dulu,” kata Menko Boediono di Gedung Depkeu Jakarta, Jumat (7/12). Dia juga menambahkan, bukan berarti keinginan investor Jepang untuk meminta tax holiday tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, namun pemerintah sedang memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang mendasar. “Sudah ada PP No.1/Th.2007 yang mengatur kemudahan berinvestasi, itu bagus, memang tidak seperti tax holiday tapi bisa mengurangi beban investasi,” katanya. Saat ditanya mengenai PP No.1/Th.2007 diarahkan untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia, Boediono mengatakan, PP No.1/2007 adalah kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia, pada saat ini pemerintah sedang memperbaiki pelaksanaannya sehingga akan menjadi daya tarik bagi investor. Sektor utama yang segera harus diperbaiki adalah masalah infrastruktur, kata Boediono, kalau infrastrukturnya tidak baik seperti listriknya sering mati. “Jadi, jika diberi tax holiday pun ya tidak akan diminati investor.” Mengenai investor Jepang yang saat ini terus menurun melakukan investasi di Indonesia, pemerintah tetap memberikan perhatian agar mereka kembali berinvestasi seperti pada 1990. Soal permintaan mereka mengenai tax holiday, menurut Boediono, pemerintah akan terus mempertimbangkan. Ketika ditanyakan bagaimana memadukan antara PP No.1/2007 dengan tax holiday, menurut dia, pemerintah akan mengefektifkan PP No.1/2007 terlebih dulu, jadi tidak diberikan pada saat yang bersamaan. Boediono menjelaskan, sebagai respon atas PP No.1/ 2007 saat ini sudah ada 50 perusahaan yang berminat berinvestasi. Akan dilihat bagaimana perkembangannya, karena dalam waktu dekat pemerintah akan mengkaji kembali sektor strategis baru, yang mana yang bisa diberikan kepada investor misalnya pembangunan pelabuhan di suatu daerah dan diberikan insentif. (Rmg)

Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Luncurkan Pusinfoki Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Depkumham, Senin (10/12), meluncurkan Pusat Informasi Kekayaan Intelektual (Pusinfoki) sebagai sentra info pelayanan dan perkembangan HKI. Direktur Jenderal (Dirjen) HKI Andy Noorsaman Someng mengatakan, pembentukan Pusinfoki tersebut adalah untuk mengatasi ketidakjelasan berita yang dapat menimbulkan polemik dan perdebatan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan pencitraan negatif terhadap pelaksanaan sistem HKI di tanah air. “Dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan atau lebih memberdayakan fungsi dan peran humas Ditjen HKI,” ujar Andy. Andy mengemukakan bahwa perlidungan HKI tidak cukup dengan pembuatan peraturan perundang-undangan

saja, akan tetapi perlu dukungan dari seluruh masyarakat, penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam rangka tegaknya keberadaan HKI di Indonesia. Selain itu, diperlukan informasi terpadu dari Ditjen HKI dalam memberi informasi pada masyarakat luas dan sosialisasi pentingnya pendaftaran HKI dalam rangka memberi perlindungan terhadap hasil karya intelektual. “Melalui pemahaman yang baik diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan HKI di Indonesia,” katanya. Pusinkofi merupakan sebuah konsep dimana humas Ditjen HKI akan menjadi pusat atau gerbang informasi yang berkaitan dengan HKI, dan Pusinkofi akan memberikan layanan kepada segenap pemangku kepentingan HKI dengan penyediaan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Andy berharap Pusinfoki dapat memiliki jaringan dengan media-media sebagai mitra kerja dalam menginformasikan kebijakan di bidang HKI baik itu media cetak, elektronik, maupun media lainnya. Ia juga menyatakan bahwa usaha Ditjen HKI membentuk Pusinfoki, merupakan langkah yang sejalan dengan kebijakan di tingkat Depkumham yang beberapa waktu lalu telah meluncurkan pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). (Yw) Kementerian BUMN Enam BUMN Ditargetkan Go Public Tahun 2008 Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mentargetkan sedikitnya enam perusahaan milik negara yang akan melantai di bursa saham (go public) tahun 2008. Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil menyatakan upaya pelepasan kepemilikan saham kepada masyarakat tersebut masih membutuhkan persetujuan komite privatisasi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Komite privatisasi akan memutuskan pada minggu kedua (Januari) ini, hanya tinggal minta persetujuan DPR. Kalau DPR setuju, mudah-mudahan 6 BUMN paling sedikit bisa go public,” ungkap Sofyan di Jakarta, Rabu (2/1). Kementerian negara BUMN telah mengusulkan izin memprivatisasi sekitar 27 BUMN kepada komite privatisasi yang diketuai Menko Perekonomian melalui metode IPO, private placement maupun partner strategis. Sofyan pernah menyatakan metode penawaran saham perdana atau Initial Public Offering/IPO merupakan metode yang terbaik untuk meningkatkan kinerja BUMN dalam persaingan usaha di masa mendatang. Namun, Sofyan belum dapat menyebutkan satu-persatu BUMN yang dapat persetujuan komite dan diajukan ke DPR, karena proses perusahaan publik banyak prosesnya sebelum IPO. Sebelumnya, beberapa BUMN sektor perkebunan, seperti PTPN III, PTPN IV dan PTPN VII serta PT Pengembangan Perumahan (PP) dikabarkan masuk dalam list perusahaan yang akan go public tahun 2008.(Ve)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gerbang Perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga ini memiliki tanggung jawab merencanakan berbagai program reformasi, restrukturisasi ekonomi dan keuangan melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta dukungan dan kesepakatan dengan lembaga internasional. Dengan penekanan pada peran sektor industri dan perdagangan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, Bappenas dituntut menisnergikan setiap program kerja kementerian yang ada termasuk dengan kinerja sektor pertanian dan kehutanan. Bappenas juga mengonsep perencanaan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi. Demikian juga dengan, sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi. Tanpa melupakan pembangununan SDM Indonesia yang seutuhnya melalui pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kela-

utan dan kedirgantaraan. Pertumbuhan daerah diarahkan pada daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah. Pembangunan hukum dengan perletakan dasar-dasar yang kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum. Pun mewujudkan kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Bappenas juga mendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan agar dapat memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air. Tak hanya itu, anggaran khususnya APBN merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan sumber dana yang ada, maka sebagai acuan ditetapkan sistem penganggaran negara, dasar perhitungan APBN, petunjuk-petunjuk lain yang terkait, serta informasi mengenai perkembangan RAPBN. (Diolah dari www.bappenas.go.id)

Wajah Kita

Berdamai Dengan Alam Badan Meteorologi dan Geofisika sejak awal Desember tahun lalu memperkirakan terjadinya cuaca buruk hingga awal tahun ini. Cuaca buruk yang berpotensi mengakibatkan bencana semisal banjir dan tanah longsor karena berkait berkelindan dengan kondisi tata guna lahan yang sangat rentan bencana. Namun, salah kaprah yang ada cuaca seringkali dituding sebagai penyebab bencana. Entah karena cuaca faktor alam yang tidak bisa diintervensi manusia. Ataukah karena ketidakmampuan untuk mengelola dan menata lahan sesuai dengan status kerawanan bencana. Lihat saja, betapa banyak permukiman warga yang berada di sepanjang daerah aliran sungai atau kawasan rawan longsor. Lantas ketika terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan longsor, sang cuaca pun kembali dipersalahkan. Bencana melanda manusia, cuaca menjadi kambing hitam. Hingga kini, bangsa ini memang tidak lagi menghadapi bencana besar seperti tsunami yang melanda Aceh tiga tahun lalu. Pun semua pihak pasti berharap bahwa bencana tidak terjadi. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bencana itu. Masalah bencana me-mang bukan soal besar dan kecil. Namun, bencana akan senantiasa terkait dengan hidup dan kehidupan. Bencana alam yang datang bertubi-tubi menyisakan penderitaan masyarakat dan berbagai problem sosial. Ada yang terpaksa mengungsi. Ada yang kehilangan kesempatan bersekolah atau bekerja. Ada pula yang terpaksa kehilangan sanak saudara dan tetangga. Ekonomi nasional bisa terganggu akibat digerogoti bencana. Kemampuan masyarakat menggerakkan roda perekonomian cenderung merosot akibat adanya bencana. Sekalipun bencana yang terjadi akhir-akhir ini dinisbatkan dengan adanya perubahan iklim global, tetapi faktor perilaku manusia terkait dengan tata guna lahan merupakan hal yang memiliki kontribusi penting. Sekalipun sering ditolak dan dicarikan argumen pembenarannya. Manusia yang hidup tanpa memperhatikan perilaku dan kondisi alam, tentu wajar akan menuai dampak yang membahayakan hidup dan kehidupannya. Tinggal di bantaran sungai yang mengambil alih "jalan air" membuat mereka harus berhadapan dengan ancaman banjir ketika hujan deras dan sungai meluap. Membangun tapi mengabaikan drainase menyebabkan tersumbatnya jalan air dan menggenangi kawasan perumahan dan jalan raya. Menebang pohon tapi lupa menanam kembali juga menyebabkan berbagai bencana longsor. Kasus tsunami Aceh dan Nias harusnya menjadi pelajaran berharga untuk mengantisipasi bencana alam. Dalam setiap bencana alam yang datang kemudian, semua pihak bisa berpartisipasi untuk sigap mengantisipasi dan menghadapinya. Ketersediaan informasi yang memadai adalah mutlak, kecepatan penanganan dan kerjasama dengan rakyat merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi, bencana yang terjadi bukan pertanda bahwa alam memang tidak bersahabat lagi dengan manusia. Namun, manusialah yang telah mengabaikan alam tempat tinggal dan tempat beraktivitasnya. Ketika bencana berulang patut direnungkan adalah mengapa manusia mengalami berulang kali. Bak kata pepatah, jika seseorang sekali terperosok dalam sebuah lubang, bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terperosok untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama, maka patut dipertanyakan manusianya, jika terperosok untuk ketiga kalinya di lubang yang sama berarti patut dikatakan: b-o-d-o-h. Terhadap bencana yang terjadi, kitapun bisa menggunakan pepatah yang sama. Jangan sampai bencana menjadi sahabat. Alamlah yang harusnya menjadi sahabat manusia. Sebab, ketika bencana menjadi sahabat, yang terjadi adalah kebebalan berpikir dan hambatan besar untuk mencapai kemajuan. (mth)

Ada pemandangan khas jika menyusuri jalur Purbalingga-Wonosobo, Jawa Tengah. Memasuki Desa Klampok, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara, di kanan kiri jalan ada deretan toko keramik. Warnawarni keramik menciptakan suasana semarak. Ketika KomunikA singgah menjelang akhir Oktober lalu, kesemarakan itu masih terasa sekalipun tak tampak banyak pengunjung. “Silakan, mau membeli yang mana. Harganya murah kok, ada yang cuma ribuan, tetapi ada pula yang harganya sampai jutaan, tinggal bentuk dan ukurannya,” jelas Yanti (26), salah seorang perajin yang membuka kiosnya di pinggir jalan Kota Kecamatan Purworejo Klampok. Beberapa tahun lalu, di desa itu tak kurang ada lebih dari 50 pengusaha keramik. Mereka umumnya mempekerjakan remaja putus sekolah. Jumlahnya antara 20 sampai 80 orang setiap perusahaannya. Namun, sekarang yang masih bertahan hanya sekitar 30 pengusaha. "Krisis ekonomi dan kenaikan BBM pukulan yang telak bagi usaha di sini," tutur Tri Mulyantoro (39), pemilik usaha keramik Mustika. "Pasar luar negeri kami seolah putus

karena mahalnya biaya pengiriman," imbuh Yanti (33), pemilik usaha keramik yang lain. Sejarah Panjang Industri keramik di Desa Klampok memiliki sejarah panjang. Bermula dari kerja keras Kandar Atmomihardjo. Pada 1935, Kandar -yang saat itu menjadi guru di Kebumen-mendapat kesempatan dari Pemerintah Belanda untuk belajar ilmu keramik di Keramische Laboratorium di Bandung. Selama setahun di sana Kandar mendalami seluk-beluk perkeramikan. Usai dari Bandung, Kandar diserahi tugas memimpin perusahaan keramik Banjarnegara. Namun, tugas tersebut hanya dipegangnya lima tahun. Sebab, setelah itu ia ditugaskan ke Magelang. Di sini pun ia tak tinggal lama, karena beberapa tahun kemudian dia kembali ke Klampok dan mendirikan Sekolah Teknik, yang salah satu jurusannya adalah teknik membuat keramik. Tahun 1957, Kandar keluar dari Sekolah Teknik dan mendirikan perusahaan industri keramik yang diberi nama Meandallai. Nama itu sebenarnya merupakan singkatan dari Mendidik Anak Dalam Lapangan Industri. Tenaga kerjanya, kebanyakan adalah anakanak putus sekolah dan para pengangguran. Dari sinilah awal tumbuh dan menjamurnya perusahaan keramik di Klampok. Kandar Atmomihardjo sendiri meninggal pada 1977 lalu. Namun, usaha yang dirintisnya tidaklah sia-sia. Pernah Merajai Booming keramik asal Klampok pernah terjadi sekitar 1980-an. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk ke Klampok dan memesan keramik. "Intensitas ekspor keramik ke luar negeri kini memang agak berkurang," kata salah seorang pengusaha keramik yang sukses, Budi Santosa (37). Namun, pengusaha pemilik sanggar Prisma Keramik yang memiliki sekitar 15 cabang yang kini tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta, itu mengaku

Akhirnya momen yang ditunggu, digelar juga. Tabuhan bedug oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, menjadi tanda diresmikannyagrand launching program Visit Indonesia Year (VIY) 2008, Rabu (26/ 12) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Grand Launching Visit 2008 ini merupakan awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk kembali memperlihatkan kepada dunia tentang keramahan dan keindahan Indonesia. Setelah sebelumnya Indonesia sempat terpuruk dengan tsunami besar di 2004, dan (lagi-lagi) bom yang menghajar tak hanya pariwisata Bali, melainkan juga citra Indonesia di mata dunia. Dan kini saatnya berbenah. Bersamaan dengan momen 100 tahun kebangkitan nasional, bersama itu pula menjadi ajang kebangkitan pariwisata Indonesia. Mencoba memulihkan citra bangsa dengan gelaran lebih dari 100 even penting di seluruh pelosok Indonesia selama setahuh penuh. Menyambut

kedatangan wisatawan mancanegara dengan berbagai even kebudayaan, musik, wisata kuliner, keindahan alam, sampai menunjukkan keramahan khas Indonesia. Menbudpar mengatakan, tahun kunjungan Indonesia merupakan ajang untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat nasional dan internasional. “Kami punya target yang cukup menantang, 7 juta wisatawan asing dan 6,5 juta target moderat yang harus bisa dicapai pada 2008,” kata Menbudpar pada acara grand launching VIY 2008. Menbudpar mengatakan, untuk menyukseskan VIY 2008 ada 7 prinsip dasar (Sapta Pesona) yang harus dilaksanakan, yaitu : mencipatakan keamanan, ketertiban, menjaga kebersihan, kesejukan, dan keindahan. Serta selalu bersikap ramah tamah hingga dapat meninggalkan kenangan yang mendalam pada para wisatawan. Dengan hal tersebut, maka targetan wisatawan dari 16 negara utama, semisal Jepang, Korea, Australia, Cina, India, Taiwan, negara-negara Eropa dan Timur tengah akan dapat terwujud. “Pariwisata tak sekadar destinasi saja, tapi

masih mengirim keramiknya ke Prancis, Jerman, Belanda, Swiss, dan beberapa negara Asia lainnya. Harga keramik, seperti dikatakan Suparyo, pemilik sanggar keramik Mustika 3, tergantung motif, ukuran, dan bentuknya. Untuk keramik model gajah dengan ukuran kecil, misalnya, harganya sekitar Rp 50 ribu per buah. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar, mencapai Rp 200 ribu per buah. Bentuk keramik produksi Klampok cukup beragam. Jika dulu yang diproduksi kebanyakan dalam bentuk tempayan, vas bunga, dan guci, kini meluas ke bentuk aksesoris rumah. Begitu juga dalam motif dan desain gambar. Ingin motif kaligrafi atau motif-motif khas ukiran suku Asmat juga ada. Uniknya, keramik asal Klampok itu masih diproduksi secara tradisional, yaitu dengan teknik putar. Tanah liat, setelah diinjak-injak agar semakin liat, diputar secara tradisional untuk dibentuk. Bahan baku tanahnya, antara lain, didatangkan dari daerah Kaliwiro (Wonosobo), Karangkobar (Banjarnegara), dan Banyumas. Setelah dibentuk, selanjutnya diukir sesuai motif. Setelah itu dikeringkan dengan cara dijemur lalu diamplas. "Agar keramik mempunyai daya tahan, bakal keramik itu kemudian dibakar di atas tungku pembakaran selama 24 jam," kata Budi Santosa. Selesai dibakar di atas tunggu, bakal keramik kemudian dicat dan dihias sesuai model yang diinginkan. Untuk membuat satu buah keramik ukuran besar dengan kualitas tinggi, membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Bagi perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 25 orang, perusahaan mampu memproduksi keramik 200 buah. "Ketika harga gas naik, banyak pengusaha yang gulung tikar," terang Mulyantoro. Memang, gas merupakan sumber utama pembakaran tungku yang bisa menghasilkan keramik berkualitas. Hal senada pun disampaikan Yanti, “Yang paling membuat bingung jika ada kenaikan harga BBM. Sewaktu kenaikan harga minyak tanah

juga ada faktor orang yang menciptakan kenyamanan, baik dengan perilaku ataupun mewujudkannya dalam lingkungan yang bersih,” kata Menbudpar. Kerjasama Seluruh Instansi Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh, juga menyatakan dukungan Depkominfo, untuk membantu menyukseskan VIY 2008 melalui program-program penyebaran informasi tentang Indonesia, baik di dalam maupun ke mancanegara. Menkominfo juga mengatakan, VIY merupakan ajang yang sangat penting untuk memerbaiki citra bangsa Indonesia. Menkominfo juga berharap agar tujuan VIY 2008 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata dapat terwujud. “Karenanya saya mengajak, bagi para pemuda, masyarakat, dan para pelaku pariwisata untuk bersama-sama menjadi tuan rumah yang

beberapa tahun lalu, dari sekitar 30 perajin, yang masih bertahan dapat dihitung dengan jari." Bertahan Dengan Kerjasama Di Klampok, antarpengusaha kerap bekerja sama. Jadi, jika salah satu pengusaha menerima pesanan dalam jumlah besar, kadang dikerjakannya bersama pengusaha lain. "Di sini semuanya rukun. Kalau ada yang menerima order, terkadang saling berbagi dengan pengusaha yang lain. Apalagi kalau ordernya cukup banyak," kata Wartini, seorang pengusaha keramik. Seiring bergesernya waktu, pengusaha keramik memang mulai beradaptasi dengan keadaan. Satu demi satu perajin setempat mulai bangkit dari keterpurukan. Pelan-pelan, industri kecil keramik di kawasan tersebut mulai menggeliat. Para perajin membuat berbagai terobosan untuk bisa mempertahankan usahanya. "Ada yang bekerja sama dengan sopir travel untuk membawa penumpangnya berhenti di toko keramik sini," tutur Yanti menjelaskan. Tentunya dengan imbalan komisi untuk sang sopir atas keramik yang terjual. Memang, keberhasilan beradaptasi para perajin itu patut diacungi jempol. Kini masih ada outlet yang memajang karya-karya perajin setempat. Berbagai macam bentuk dan ukuran keramik terlihat di sepanjang jalan yang menghubungkan PurbalinggaWonosobo. (m-rich)

ramah dan selalu menjaga alam titipan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Menkominfo. Untuk informasi lebih lanjut tentang Visit Indonesia Year 2008 dapat diakses di www.my-indonesia.info dan www.depkominfo.go.id. Ayo, mari berhias, untuk Indonesia yang ramah dan indah. Selamat datang Visit Indonesia Year 2008. ([email protected])

Optimisme Tahun Baru EDITORIAL BERANDA. 2 KomunikA satu kata Indonesia. Salut Menkominfo. Informasi Publik. Musim Hujan, Waspada Banjir

Recommend Documents