Musim Penghujan, Kendari Rawan Banjir tegas.co., KENDARI SULTRA – Memasuki musim penghujan pada Januari ini, Kota Kendari masuk dalam daerah kategori rawan akan banjir, dimana hujan semalam yang begitu lebat dapat menyebabkan beberapa titik di Kota Kendari terendam.
Perbaikan Drainase untuk mencegah terjadinya banjir FOTO ; INT
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Suhardin mengatakan bahwa hingga saat ini Kota Kendari masih masuk dalam kategori wilayah rawan banjir. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan Kota Kendari masuk dalam kategori daerah rawan banjir, antara lain buruknya drainase yang dimiliki dan perilaku masyarakat yang tidak dapat membuang sampah pada tempatnya. Padahal terkait hal itu, pemerintah telah berkali-kali mengingatkan untuk membuang sampah jangan di kali.
“Kita kembalikan lagi kepada masyarakat, jika berperilaku hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya, tentu saja Kota Kendari akan aman dari bencana banjir,” ujarnya. Pemerintah juga telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan membangun sebuah bangunan baik itu rumah maupun ruko untuk memperhatikan drainase. “Kalau masalah drainase itu dikembalikan juga kepada masyarakat karena peran pemerintah selama ini sudah cukup, dimana selalu diimbau masalah drainase,” katanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di aliran sungai. Adapun beberapa titik rawan banjir yakni kali Wanggu, Baruga dan Kendari Barat. FIY/MAS’UD
Horeeeee, Gaji Pns Konsel Cair Pekan Depan tagas. co. KONSEL – SULTRA. Hore pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera akan di realisasikan pembayarannya oleh tiap-tiap bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Sjarif Sajang FOTO : MAHIDIN
Hal tersebut di tegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Sjarif Sajang, kepada sejumlah wartawan di kantor Bupati setempat. Kamis (19/1.2017). “Pembayaran gaji, saya sudah panggil Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Insya Allah saya pastikan Senin depan sudah di bayarkan ke semua bendahara di tiap-tiap OPD,” terang Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang. Menurut dia, penyebab keterlambatan pembayaran gaji tersebut karena banyaknya Kepala OPD yang bergeser posisi, serta adanya pengisian OPD yang baru di bentuk, maka secara otomatis harus ada pengusulan spesimen, ujar mantan Kadis Perhubungan Kota Kendari itu. “Saya juga sudah konsultasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait dengan penyesuaian OPD yang sempat berganti tersebut,”ungkapnya. Kata dia, sejauh ini sudah ada lima SKPD yang sudah melaporkan pengurusan SPM nya, diantaranya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),“Di pastikan pekan depan sudah dibayarkan,” tegasnya singkat. “Saya berharap kepada PNS Pemda Konsel tetap bersabar, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai Abdi Negara, yang melayani masyarakat, “harapnya. MAHIDIN/MAS’UD
30 Tahun Anggota Dprd Sultra Jalan Ditempat tegas.co., KENDARI SULTRA – Sekitar 30 tahun lebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini jumlah anggotanya masih jalan ditempat alias masih 45 anggota. Jika ditinjau dari pengembangan wilayah di daerah ini DPRD Sultra layaknya menjadi tipe B, namun karena masih berjumlah 45 anggota sehingga masih dikategorikan tipe C.
30 Tahun Anggota DPRD Sultra Jalan Ditempat FOTO : INT
Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) H. Trio Prasetio Prahaso, M.Ap yang saat ini membawahi kehumasan dan beberapa bagian lainnya. Menurutnya DPRD Sultra selayaknya sudah menjadi tipe B karena ditinjau dari pengembangan wilayah dari 4 kabupaten menjadi 17 kabupaten kota. Belum lagi, lanjut dia, pengembangan wilayah terkecil hingga kepedesaan yang saat ini semakin pesat di Sulawesi Tenggara.”Seharusnya sudah tipe
B, tapi yang terjadi masih jalan ditempat, 45 anggota sejak 30 tahun lebih. Jika kita melihat kondisi Sultra saat ini sudah banyak daerah yang mekar yang sebelumnya 4 Kabupaten sekarang sudah menjadi 17 Kabupaten Kota,”terang Trio, Rabu (19/1/2017). Dia berharap, agar partai politik di Sulawesi Tenggara mulai memikirkan peningkatan status DPRD Sultra menjadi tipe B karena disejumlah provinsi di Indonesia bahkan berada pada tipe A plus. Dicontohkan bahwa DPRD Jakarta bahkan memiliki lebih dari 100 anggota DPRD, sementara Sultra masih 45 sejak 30 tahun lalu. “Kami di Sekretaria DPRD Sultra membantu melayani anggota berapapun jumlahnya, tetapi semua orang butuh perubahan apalagi itu untuk kebaikan dan peningkatan bagi rakyat di daerah ini. Hal yang harus dilakukan politisi kita dengan berkoordinasi pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan ini pasti bisa di tingkatkan menjadi tipe B dengan jumlah anggota DPRD Sultra diatas 50,”kata Trio. Dikatakan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang kelembagaan, berdampak pada struktur kelembagaan Sekretariat DPRD Sultra, sebelumnya masuk kategori tipe B sekarang tipe C. Artinya tipe C dari 4 bagian menjadi 3 bagian. Dari 12 Kasubag menjadi 6. Ditambahkan olehnya, sebelumnya Humas dan protokoler masuk pada bagian persidangan, saat ini masuk pada bagian umum dan tata usaha,”Sehingga kegiatan yang ditangani persidangan sebagian dialihkan ke bagian umum,”jelas Trio. MAS’UD
Bpjs Ketenegakerjaan Sultra Target Rp 86 Miliar Pencapaian Iuran tegas.co, KENDARI, SULTRA- Pencapaian Iuran tahun 2016 lalu sebesar Rp 56 Miliar akan ditingkatkan di tahun 2017 dengan target Rp 86 Milyar. Hal itu ditegaskan Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno, Kamis, (19/1).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno. FOTO : EDI SAFRAN
“Target kami menaikkan pencapaian iuran di tahun ini sekitar Rp 30 Milyar lebih dikarenakan dari pencapaian iuaran tahun 2016 persentasenya sebanyak 130%. Target pencapaian tahun 2016 kan sebanyak 56 Miliyar. Dari target tersebut hasil pencapaiannya mencapai Rp. 74 Miliyar lebih’,”Ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, dari hasil pencapaian iuran tahun 2016 itu melampaui target dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di Sultra meningkat. “Jika tahun 2016 itu target tidak tercapai maka tidak mungkin tahun ini kami naikkan targetnya,”tegasnya. Atas keberhasilan pencapaian iuran tahun 2016 melampaui batas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra ini mengucapkan terimakasih Kepada Pemerinta Daerah berkat campur tangannya mereka, dengan demikian secara tidak langsung target pencapaian berhasil. “Sebenarnya banyak dan sedikitnya hasil pencapaian iuran itu tergantung jumlah tenaga kerjanya. Tahun 2016 kenapa hasil pencapaiannya melampaui batas, mungkin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia yang menghasilkan banyak pekerja,”Pungkasnya. EDY SAFRAN / MAN
Mahasiswa Sultra Tuntut Bubarkan Fpi Dan Hti tegas.co, KENDARI, SULTRA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalan aksinya, mahasiswa meminta dan mendesak agar ormas atau
kelompok yang mengancam kesatuan NKRI dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (19/1).
Aksi Unjuk rasa dari Keluarga Besar Mahasiswa se Sultra di perempatan Eks MTQ-Balai Kota kendari, Sultra. FOTO : EDI SAFRAN
Koordinator lapangan KBM Universitas Haluole Kendari Hasdin Kare mengatakan, sesungguhnya Indonesia sedang sedang menghadapi problem multidimensi yang serius. Hal itu membutuhkan partisipasi dari kalangan mahasiswa dan pemuda agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga. “Keutuhan NKRI bisa terpecah belah jika tidak adanya harmonisasi antar umat beragama dan adanya kelompok atau ormas-ormas yang tidak patuh pada ideologi negara,” ujarnya saat berorasi di Kantor DPRD Sultra. Dikatakannya, harmonisasi antar sesama perlu dikedepankan dalam kehiduoan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup nyaman, tentram, dan adil tanpa mengedepankan kepentingan pribadi. Hasdin menambahakan, berbagai macam persoalan yang ada saat ini mulai dari masuknya tenaga kerja asing (TKA), ancaman perpecahan antar unat beragama, antar suku, etnis serta kelompok, tidak adanya rasa saling menghormati, toleransi serta kerukunan umat beragama, bahkan munculnya kelompok-kelompok yang berniat mencederai pilar-pilar kebangsaan. Untuk itu, KBM Sultra meminta serta mendesak untuk bubarkan ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI serta adili kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan. “Kami juga meminta masing-masing umat beragama agar saling menghormati dan saling menghargai, serta marilah kita menjaga kebinekaan, toleransi, dan kerukunan hidup antar umat beragama,” tandasnya. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, ia sangat sepekat dengan tuntutan mahasiswa untuk segera membubarkan organisasi yang tidak mengakui Pancasila sebagai Ideologi negara. Nursalam mengatakan, tuntutan KBM Sultra akan ditindak lanjuti. Pihaknya
akan membuat surat tembusan ke Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, Polri, serta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait permintaan mahasiswa untuk menertibkan organisasi yang mengancam kesatuan NKRI. “Kami juha akan mengadakan rapat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kesbangpol, Kemendagri, serta Komisi I DPRD Sultra untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Nanti teman-teman mahasiswa akan kita libatkan dalam rapat itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. EDI SAFRAN / MAN
Kbm Se Sultra Tolak Tka tegas.co, KENDARI, SULTRA – KeberadaanTtenaga Kerja Asing di Sulawesi Tenggara masih terus diributkan oleh berbagai elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara.Salah satunya adalah Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) se Sultra yang getol menyuarakan penolakan TKA di bumi anoa ini. KBM se Sultra kembali turun ke jalan dan berakhir di Kantor DPRD untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan TKA, Kamis (19/1).
Aksi Unjuk rasa yang terdiri dari KBM se Sultra yang menolak TKA di Sultra. FOTO : USNIADIN
Aksi Unjuk rasa yang tergabung dalam KBM tersebut diantaranya KBM Universitas Haluoleo, KBM Universitas Sulawesi Tenggara, KBM Mandala Waluya, beserta dari beberapa ormas yang tergabung dalam masa aksi kali ini. Ratusan Mahasiswa yang berunjukrasa di perempatan Jalan MTQ-Balai Kota terus meneriakkan penolakan atas TKA di Sultra, khususnya di sejumlah perusahaan pertambanagn Nikel. “Dengan adanya TKA yang menguasai di setiap ketenagakerjaan di sektor pertambangan yang mengatas namakan perusahaan dengan nama asiang, berarti lambat laun NKRI ini bisa-bisa di miliki oleh orang asing,”Ujar Hersan dalam orasinya. Menurutnya, keberadaan TKA yang meluas di wilayah NKRI, menjadikan banyak tingkat pengangguran dan ini bisa di jumpai di mana-mana sehingga dapat di pastikan masyarakat Sultra pada khususnya tidak mendapat kesempatan kerja. “melalui kesempatan ini, kami minta kepada Pemerintah untuk memulangkan Tenaga klerja asing tersebut ke negaranya masingmasing,”Katanya. USNIADIN, ODEK / MAN
Pengungkapan Kasus Lama Kpk Dipertanyakan tegas.co., JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan pengungkapan kasus-kasus lama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR RI pun mengkritisi pekerjaan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum selesai, seperti skandal Bank Centuy, pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan mega skandal korupsi pembangunan pusat olah raga Hambalang.
Bambang Soesatyo selaku Ketua Komisi III DPR RI
“Kami mencatat beberapa kasus besar yang belum berjalan maksimal dan menjadi hutang perkara KPK. Mulai dari kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rumah Sakit Sumber Waras, PT Pelindo II, dan Wisma Atlet Hambalang tahun ini bisa dituntaskan,” kata Bambang Soesatyo selaku Ketua Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis, (19/1/17). Bambang pun juga menyinggung beberapa kasus hasil operasi tangkap tangan
(OTT) KPK yang tergolong kecil. Meski demikian, dia mengapresiasi banyaknya OTT yang dilakukan KPK di bawah Agus Rahardjo dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Dalam penilaiannya, kinerja KPK sudah mulai membaik. Menurut Bambang, pencapaian KPK era Agus Rahardjo sepanjang 2016 terdapat 96 penyelidikan, 77 penuntutan, dan 81 kasus dieksekusi keputusan. Sepanjang 2016, KPK juga melakukan OTT sebanyak 17 kali dengan lebih dari 50 tersangka. “Harapan kita OTT boleh saja, tetapi juga harus korupsi yang besar. Jangan yang kecil saja,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan kasus-kasus yang masih belum terselesaikan karena sejumlah permasalahan. Namun, hal itu tidak menjadi alasan utama karena pada tahun ini KPK mendapat tambahan 600 pegawai baru melalui rekrutmen Indonesia Memanggil. “Yang paling besar pengaruhnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang mempengaruhi kinerja kami. Waktu kami masuk KPK hanya ada 1.200 pegawai baru, tahun ini ada tambahan 600 termasuk di dalamnya 120 penyidik. Mudah-mudahan banyak kasus besar, misalnya BLBI, Sumber Waras paling tidak kami bisa cicil agar tidak jadi kasus sepanjang massa,” ujar Agus. RUL/MAS’UD
15 Negara Akan Meninjau Pilkada Dki Jakarta tegas.co., JAKARTA – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta hampir mendekati pencoblosan. Sampai saat ini kompetisi memperebutkan orang nomor satu dan nomor dua di DKI Jakarta, pada 15 Februari 2017 akan terlihat suasana yang berbeda. Pasalnya, akan ada 15
negara yang akan meninjau berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan, delegasi 15 negara itu akan terjun langsung ke TPS. Ia mencontohkan mulai dari TPS di pemukiman elit hingga kumuh akan dipantau oleh mereka. “Sampai TPS di Lapas pun mereka akan juga lihat,’ kata Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta, Kamis, (19/1/17).
Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta FOTO : RUL
Sumarsono pun menambahkan bahwa, mereka akan menilai KPU dalam menyelenggarakan konstetasi Pilkada. Apabila, perhelatan Pilgub berlangsung kondusif, maka akan membuat harum nama Indonesia di dunia internasional. Pesta demokrasi yang dikunjungi oleh 15 negara itu hanya Pilgub DKI Jakarta. Diketahui, Pilgub DKI Jakarta akan memulai pemungutan suara pada 15 Februari 2017. Kini para cagub dan cawagub sedang memasuki tahap kampanye hingga 11 Februari 2017. “Saya harap Pilkada nanti berjalan aman dan damai, serta dapat menghasilkan pemimpin sesuai harapan masyarakat. Yang saya tahu sampai sekarang mereka hanya memantau di Jakarta,” tambahnya. RUL/MAS’UD
Dirut Bakal Ajak Anggota Dprd Lihat Kondisi Pdam tegas.co, BANTAENG, SULSEL – Sehari setelah di unjuk rasa dari aliansi pemuda Bantaeng, terkait pelayanan PDAM yang tidak maksimal di hadapan anggota DPRD dan Kantor Bupati. Direktur PDAM Bantaeng Andi Nur Jaya langsung bergerak dan mengajak anggota DPRD bantaeng untuk melihat langsung kondisi PDAM Bantaeng saat ini, Kamis (19/1).
Direktur PDAM Bantaeng Andi Nur Jaya saat di wawancara wartawan terkait pelayanan PDAM. FOTO : SYAMSUDDIN
Anggota DPRD yang di ajak tersebut terdiri ketua komisi B Darwis ST, Muhammad Ridwan dari komisi C, termasuk dari Dinas PU Kabupaten Bantaeng untuk melihat langsung kondisi mesin PDAM bantaeng yang sudah termakan usia dan banyak mengalami kerusakan. “Sehubungan dengan terhambatnya aliran air dari PDAM, maka saya mengajak langsung anggota DPRD Bantaeng untuk meninjau langsung dilapangan seperti apa permasalahan PDAM yang di keluhkan oleh masyarakat,”Ujarnya kepada awak media ini.
Dalam kesempatan itu, Andi Nur Jaya akan memperlihatkan kondisi perlalatan PDAM yang sudah termakan usia. Dikesempatan nantinya akan meminta meminta kepada Bupati Bantaeng dan anggota DPRD untuk mengadakan alat kelngkapan PDAM yang dapat memperlancar kembali pasokan air terhadap masyarakat. “Anggota DPRd dan perwakilan dan Kepala Dinas PU Bantaeng sudah melihat langsung. Dan saya sudah meminta agar dibelikan kelengkapan kebutuhan PDAM agar dapat memberikan pelayan air kepada masyarakat dengan baik,”jelasnya. Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Bantaeng Darwis ST mengatakan, dirinya bersama dengan Muhammad Ridwan dari Komisi C untuk melihat Langsung di lapangan tentang kondiosi PDAM Bantaeng yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk adanya laporan masyarakat yang areal persawahannya sudah mengalami kekeringan akibat sumber airnya digunakan oleh PDAM Bantaeng. “Saya akan bersama dengan sejumlah dinas terkait untuk melihat kondisi lapangan atas keluhan masyarakat,”Katanya singkat SYAMSUDDIN / MAN
Kpk Selamatkan Rp2,5 M Uang Dugaan Korupsi Pupuk tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa saksi. Pengembalian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Perum Perhutani. KPK menetapkan lima tersangka baru di kasus dugaan korupsi pupuk urea tablet di Perum Perhutani Jawa Tengah. Sehari setelah penetapan, KPK menyatakan telah menerima pengembalian uang Rp 2,5 miliar terkait kasus tersebut. Meski
demikian, Febri pun enggan mengungkap identitas saksi yang mengembalikan uang tersebut.
KPK Selamatkan Rp2,5 M FOTO : ITN
Febri mengatakan bahwa, penyidik telah menghitung indikasi kerugian negara yang diakibatkan kasus tersebut. Yakni hingga Rp 10 miliar. “Kami juga mendapatkan informasi beberapa saksi dalam perkara ini telah mengembalikan uang sekitar Rp 2,5 miliar kepada KPK. Indikasi kerugian keuangan negara yang dihitung penyidik adalah Rp 10 miliar. Ada pengembalian Rp 2,5 miliar pada KPK dalam perkara ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, Kamis, (19/1/17). Febri menambahkan bahwa, pengembalian uang tersebut tidak akan menghapus pidana. Ia juga menegaskan, saat ini dirinya belum dapat memerinci uang tersebut berasal dari pihak mana saja. Ia juga menyebut dana yang dikembalikan itu diduga berasal dari pihak yang menerima aliran dana yang di-markup (penggelembungan angka). Dalam kasus ini juga diduga ada cash back yang dibagikan kepada pihak tertentu. “Pengembalian ini tentu saja sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menghapus pidana. Kami memang belum memperoleh informasi lebih rinci saat ini karena penyidik masih dalam proses penanganan awal. Jadi, untuk kebutuhan strategi penyidikan, detailnya belum bisa kita buka. Indikasi aliran dana sebagian dari markup tersebut mengalir ke beberapa pihak yang disebut juga ada indikasi cash back di sana. Dan aliran-aliran dana itu sebagian sudah dikembalikan pihak-pihak yang tentu saja menurut dugaan kami adalah pihak yang juga turut menerima aliran dana tersebut,” tambahnya. Kelima tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kegiatan pengadaan pupuk urea tablet di Perum. Modus kelima tersangka ini dengan menggelembungkan harga pupuk. Akibatnya, keuangan negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar. Tiga dari lima tersangka yang baru ditetapkan berasal dari periode 2010-2011. Mereka adalah Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah atas nama HSW (Heru Siswanto), Dirut PT Berdikari atas nama ASS (Asep Sudrajat Sanusi), dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah atas nama BW (Bambang Wuryanto). Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65
KUHPidana. RUL/MAS’UD
