Musim Penghujan, Kendari Rawan Banjir tegas.co., KENDARI SULTRA – Memasuki musim penghujan pada Januari ini, Kota Kendari masuk dalam daerah kategori rawan akan banjir, dimana hujan semalam yang begitu lebat dapat menyebabkan beberapa titik di Kota Kendari terendam.
Perbaikan Drainase untuk mencegah terjadinya banjir FOTO ; INT
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Suhardin mengatakan bahwa hingga saat ini Kota Kendari masih masuk dalam kategori wilayah rawan banjir. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan Kota Kendari masuk dalam kategori daerah rawan banjir, antara lain buruknya drainase yang dimiliki dan perilaku masyarakat yang tidak dapat membuang sampah pada tempatnya. Padahal terkait hal itu, pemerintah telah berkali-kali mengingatkan untuk membuang sampah jangan di kali.
“Kita kembalikan lagi kepada masyarakat, jika berperilaku hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya, tentu saja Kota Kendari akan aman dari bencana banjir,” ujarnya. Pemerintah juga telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan membangun sebuah bangunan baik itu rumah maupun ruko untuk memperhatikan drainase. “Kalau masalah drainase itu dikembalikan juga kepada masyarakat karena peran pemerintah selama ini sudah cukup, dimana selalu diimbau masalah drainase,” katanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di aliran sungai. Adapun beberapa titik rawan banjir yakni kali Wanggu, Baruga dan Kendari Barat. FIY/MAS’UD
30 Tahun Anggota Dprd Sultra Jalan Ditempat tegas.co., KENDARI SULTRA – Sekitar 30 tahun lebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini jumlah anggotanya masih jalan ditempat alias masih 45 anggota. Jika ditinjau dari pengembangan wilayah di daerah ini DPRD Sultra layaknya menjadi tipe B, namun karena masih berjumlah 45 anggota sehingga masih dikategorikan tipe C.
30 Tahun Anggota DPRD Sultra Jalan Ditempat FOTO : INT
Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) H. Trio Prasetio Prahaso, M.Ap yang saat ini membawahi kehumasan dan beberapa bagian lainnya. Menurutnya DPRD Sultra selayaknya sudah menjadi tipe B karena ditinjau dari pengembangan wilayah dari 4 kabupaten menjadi 17 kabupaten kota. Belum lagi, lanjut dia, pengembangan wilayah terkecil hingga kepedesaan yang saat ini semakin pesat di Sulawesi Tenggara.”Seharusnya sudah tipe B, tapi yang terjadi masih jalan ditempat, 45 anggota sejak 30 tahun lebih. Jika kita melihat kondisi Sultra saat ini sudah banyak daerah yang mekar yang sebelumnya 4 Kabupaten sekarang sudah menjadi 17 Kabupaten Kota,”terang Trio, Rabu (19/1/2017). Dia berharap, agar partai politik di Sulawesi Tenggara mulai memikirkan peningkatan status DPRD Sultra menjadi tipe B karena disejumlah provinsi di Indonesia bahkan berada pada tipe A plus. Dicontohkan bahwa DPRD Jakarta bahkan memiliki lebih dari 100 anggota DPRD, sementara Sultra masih 45 sejak 30 tahun lalu. “Kami di Sekretaria DPRD Sultra membantu melayani anggota berapapun jumlahnya, tetapi semua orang butuh perubahan apalagi itu untuk kebaikan dan peningkatan bagi rakyat di daerah ini. Hal yang harus dilakukan politisi kita dengan berkoordinasi pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan ini pasti bisa di tingkatkan menjadi tipe B dengan jumlah anggota DPRD Sultra diatas 50,”kata Trio. Dikatakan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang kelembagaan, berdampak pada struktur kelembagaan Sekretariat DPRD Sultra, sebelumnya masuk kategori tipe B sekarang tipe C. Artinya tipe C dari 4 bagian menjadi 3 bagian. Dari 12 Kasubag menjadi 6. Ditambahkan olehnya, sebelumnya Humas dan protokoler masuk pada bagian persidangan, saat ini masuk pada bagian umum dan tata usaha,”Sehingga kegiatan yang ditangani persidangan sebagian dialihkan ke bagian umum,”jelas Trio. MAS’UD
Bpjs Ketenegakerjaan Sultra Target Rp 86 Miliar Pencapaian Iuran tegas.co, KENDARI, SULTRA- Pencapaian Iuran tahun 2016 lalu sebesar Rp 56 Miliar akan ditingkatkan di tahun 2017 dengan target Rp 86 Milyar. Hal itu ditegaskan Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno, Kamis, (19/1).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Sultra La Uno. FOTO : EDI SAFRAN
“Target kami menaikkan pencapaian iuran di tahun ini sekitar Rp 30 Milyar lebih dikarenakan dari pencapaian iuaran tahun 2016 persentasenya sebanyak 130%. Target pencapaian tahun 2016 kan sebanyak 56 Miliyar.
Dari target tersebut hasil pencapaiannya mencapai Rp. 74 Miliyar lebih’,”Ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, dari hasil pencapaian iuran tahun 2016 itu melampaui target dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat di Sultra meningkat. “Jika tahun 2016 itu target tidak tercapai maka tidak mungkin tahun ini kami naikkan targetnya,”tegasnya. Atas keberhasilan pencapaian iuran tahun 2016 melampaui batas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra ini mengucapkan terimakasih Kepada Pemerinta Daerah berkat campur tangannya mereka, dengan demikian secara tidak langsung target pencapaian berhasil. “Sebenarnya banyak dan sedikitnya hasil pencapaian iuran itu tergantung jumlah tenaga kerjanya. Tahun 2016 kenapa hasil pencapaiannya melampaui batas, mungkin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia yang menghasilkan banyak pekerja,”Pungkasnya. EDY SAFRAN / MAN
Mahasiswa Sultra Tuntut Bubarkan
Fpi Dan Hti tegas.co, KENDARI, SULTRA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalan aksinya, mahasiswa meminta dan mendesak agar ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (19/1).
Aksi Unjuk rasa dari Keluarga Besar Mahasiswa se Sultra di perempatan Eks MTQ-Balai Kota kendari, Sultra. FOTO : EDI SAFRAN
Koordinator lapangan KBM Universitas Haluole Kendari Hasdin Kare mengatakan, sesungguhnya Indonesia sedang sedang menghadapi problem multidimensi yang serius. Hal itu membutuhkan partisipasi dari kalangan mahasiswa dan pemuda agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga. “Keutuhan NKRI bisa terpecah belah jika tidak adanya harmonisasi antar umat beragama dan adanya kelompok atau ormas-ormas yang tidak patuh pada ideologi negara,” ujarnya saat berorasi di Kantor DPRD Sultra. Dikatakannya, harmonisasi antar sesama perlu dikedepankan dalam kehiduoan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup nyaman, tentram, dan adil tanpa mengedepankan kepentingan pribadi. Hasdin menambahakan, berbagai macam persoalan yang ada saat ini mulai dari masuknya tenaga kerja asing (TKA), ancaman perpecahan antar unat beragama, antar suku, etnis serta kelompok, tidak adanya rasa saling menghormati, toleransi serta kerukunan umat beragama, bahkan munculnya kelompok-kelompok yang berniat mencederai pilar-pilar kebangsaan. Untuk itu, KBM Sultra meminta serta mendesak untuk bubarkan ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI serta adili kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan. “Kami juga meminta masing-masing umat beragama agar saling menghormati dan saling menghargai, serta marilah kita menjaga kebinekaan, toleransi, dan kerukunan hidup antar umat beragama,” tandasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, ia sangat sepekat dengan tuntutan mahasiswa untuk segera membubarkan organisasi yang tidak mengakui Pancasila sebagai Ideologi negara. Nursalam mengatakan, tuntutan KBM Sultra akan ditindak lanjuti. Pihaknya akan membuat surat tembusan ke Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, Polri, serta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait permintaan mahasiswa untuk menertibkan organisasi yang mengancam kesatuan NKRI. “Kami juha akan mengadakan rapat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kesbangpol, Kemendagri, serta Komisi I DPRD Sultra untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Nanti teman-teman mahasiswa akan kita libatkan dalam rapat itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. EDI SAFRAN / MAN
Kbm Se Sultra Tolak Tka tegas.co, KENDARI, SULTRA – KeberadaanTtenaga Kerja Asing di Sulawesi Tenggara masih terus diributkan oleh berbagai elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara.Salah satunya adalah Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) se Sultra yang getol menyuarakan penolakan TKA di bumi anoa ini. KBM se Sultra kembali turun ke jalan dan berakhir di Kantor DPRD untuk menggelar
aksi unjuk rasa terkait penolakan TKA, Kamis (19/1).
Aksi Unjuk rasa yang terdiri dari KBM se Sultra yang menolak TKA di Sultra. FOTO : USNIADIN
Aksi Unjuk rasa yang tergabung dalam KBM tersebut diantaranya KBM Universitas Haluoleo, KBM Universitas Sulawesi Tenggara, KBM Mandala Waluya, beserta dari beberapa ormas yang tergabung dalam masa aksi kali ini. Ratusan Mahasiswa yang berunjukrasa di perempatan Jalan MTQ-Balai Kota terus meneriakkan penolakan atas TKA di Sultra, khususnya di sejumlah perusahaan pertambanagn Nikel. “Dengan adanya TKA yang menguasai di setiap ketenagakerjaan di sektor pertambangan yang mengatas namakan perusahaan dengan nama asiang, berarti lambat laun NKRI ini bisa-bisa di miliki oleh orang asing,”Ujar Hersan dalam orasinya. Menurutnya, keberadaan TKA yang meluas di wilayah NKRI, menjadikan banyak tingkat pengangguran dan ini bisa di jumpai di mana-mana sehingga dapat di pastikan masyarakat Sultra pada khususnya tidak mendapat kesempatan kerja. “melalui kesempatan ini, kami minta kepada Pemerintah untuk memulangkan Tenaga klerja asing tersebut ke negaranya masingmasing,”Katanya. USNIADIN, ODEK / MAN
42 Tka Di Deportasi Ke Negara Asalnya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sebanyak 42 Tenaga Kerja Asing yang ada di Sulawesi tenggara terpaksa harus dipulangkan ke Negara asalnya (Deportasi-red) oleh pihak imigrasi karena izin tinggalnya sudah habis. Dari 42 TKA tersebut 15 diantaranya bekerja di PT Virtue Dragon Nikel Industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Kepala sub seksi penindakan dan ke imigrasian Kendari Sulfian Efendi. FOTO : FT
Tenaga Kerja Asing yang dipulangkan itu mayoritas adalah tenaga kerja asal tiongkok China dan itu dikarenakan izin tinggalnya sudah habis, termasuk yang dokumennya tidak lengkap sehingga melanggar pasal 116 Undang-undang Tentang ketenaga Kerjaan. Kepala sub seksi penindakan dan ke imigrasian Kendari Sulfian Efendi
membenarkan, jika sudah ada 42 tenga Kerja Asimng yang dipulangkan paksa, karena dokumen nya kurang lengkap serta izin tinggalmnya sudah habis masa berlakunya. “Pendeportasina itu terhadap TKA terus di lakukan pihak imigrasi, jika ditemukan yang tidak melengkapi dokumen serta izin tinmggalnya dan it uterus dilakukan pemeriksaan berkas di kantor imigrasi hingga melakukan razia, Ujarnya singkat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/1). FT / MAN
Gaji Tka Tidak Jauh Beda Tanga Kerja Lokal tegas.co, KENDARI, SULTRA – Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Sultra belum habis dibahas, selain keberadaannya dapaty menghambat penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk pengupahan tenaga kerja asing dan local sangat berbeda. Dimana tenaga kerja Asing lebih tinggi disbanding tenaga kerja local yang di upah sesuai standar Upah Minimum Provinsi.
Salah satu pekerjaan teknis yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing di Pabrik Smelter di Kecamatan Morosi, Konawe. FOTO : FT
General manager PT Virtue Dragon Nikel Industri Rudi Rusbandi mengaku, jika dalam pengupahan di lokasi pekerjaan pabrik smelter di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe antara tenaga kerja asing dan local tidak jauh berbeda. “Perbedaan itu hanya dilihat dari jenis pekerjaan saja. Kalau kerjanya tehnis, makah gajinya lebih besar dari yang bekerja hanya sebagai tukang pikul,”Ujarnya kepada media ini beberapa waktu lalu saat ditemui di salah satu Hotel di Kendari Sultra. Menurutnya, adanya rumor tentang upah tenga kerja asing asal tiongkok hingga Rp 90 juta per bulannya itu hanya bualan orang yang tidak bertanggungjawab. “Tidak ada di dunia ini buruh atau tenaga kerja yang upahnya sampai segituan. Itu hanya bualan orang saja, dan yang benar gaji buruh atau tenaga kerja berkisar Rp 3 – 5 Jutaan saja.”katanya. Maraknya TKA yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini untuk menjadi tenaga kerja di Pabrik milik PT VDNI di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, mendapat protes dari beberapa elemen masyrakat. Baik protes dari segi jumlahnya hingga protes dari sisi pengupahan yang terbilang tinggi di bandingkan tenaga kerja lokal . FT / MAN
Perairan Teluk Kendari Normal, Wakatobi Yang Tinggi tegas.co, KENDARI, SULTRA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kendarti merilis tentang prakiraan cuaca untuk ketinggian laut di perairan Sulawesi Tenggara. Untuk periran laut di teluk Kendari masih normal yakni dengan tinggi gelombang berkisar 0,25 meter hingga 1,25 meter. Gelombang tertinggi berlokasi di perairan laut Wakatobi dan laut Banda dengan ketinggian gelombang 1,5 meter hingga 2,5 meter.
Kepala BMKG Kendari Addi Setiadi
“Untuk Prakiraan Cuaca mengenai kondisi gelombang laut di wilayah Sultra masih diambang batas normal. Perairan teluk kendari yang masih biasa dan normal, di perairan laut Wakatobi dan laut banda yang tinggi mencapai 2,5 meter,”Ujar Kepala BMKG Kendari Addi Setiadi saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurutnya, prakiraan cuaca di laut itu dengan tinggi gelombang ini di pengaruhi dengan musim angin barat yang saat ini sedang terjadi. “awal tahun ini gelombang laut belum menandakan adanya gelombang tinggi, sehingga masih aman untuk melakukan pelayaran, khususnya kapal-kapal besar,”katanya. Namun demikian, Addi Setyadi tetap mengingatkan untuk selalu waspada, karena prakiraan cuaca juga biasa berubah. Untuk itu kesiapan yang bepergian dengan menggunakan kapal laut tetap harus waspada dengan kelengkapan peralatan yang harus siap. Ditambahkan, untuk informasi prakiraan gelombang tinggi setiap hari di sebarkan kepada pihak syahbandar, sehingga pemilik kapal penumpang maupun kapal barang dapat memperhatikan kondisi gelombang sebelum berlayar. FT / MAN
Pemprov Sultra Ambil Alih Tunggakan Kota Kendari tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa harus ambil alih atas pembayaran program cerdas Sultraku yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra H. Damsid, saat memberikan keterangan pers. FOTO :dok
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sultra H Damsid mengatakan, pihaknya melakukan pengambilalihan pembayaran karena penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak Unisula yang dikarenakan pihak pemerintah Kota belum menyelsaikan pembayaran “Sudah tidak ada masalah lagi karena Pak Gubernur sudah mengambil alih, sehingga pemrov yang akan menyelesaikan seluruh tunggakan untuk pemerintah Kota Kendari,” Ungkapnya Via Ponsel, Kamis (19/1) Mantan Dekan Fisif Unhalu itu menegaskan, selama ini isu terkait tunggakan sama sekali tidak benar, hanya saja ada perbedaan persepsi. Dimana jumlah kuaota sebelumnya tidak sesuai. “Harusnya kuotanya hanya 100 orang, tetapi yang ada malah 300,” ujarnya. Estimasi pembayaran yang harus diselesaikan oleh pemprov yakni sebesar Rp. 1 Milyar yang akan dibayarkan melalui APBD. Sebagai tambahan, cerdas Sultraku merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan daerah asal tempat mahasiswa yang bersangkutan berasal, dengan pembagian pembayaran yakni 50 persen ditanggung Pemprov dan 50 persen ditanggung Kabupaten dan Kota setempat. FIY / MAN
Pilwali, Guru Dan Kepsek Dipastikan Netral tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Kota Kendari yang akan segera dihelat pada 15 Februari 2017 mendatang tinggal menghitung hari. Waktu pencoblosan yang makin kasif itu membuat para Calon walikota dan walkil Walikota makin intens untuk mencari simpatisan dan dukungan. Salah satunya ada di komunitas guru yang menjadi target para calon untuk dijadikan sebagai basis dukungan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari. Makmur. FOTO : LINA
Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kota Kendari, Makmur memastikan bahwa seluruh guru dan kepala sekolah lingkup Kota Kendari bisa bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dalam
kampanye. Bersikap netral, tetapi bukan berarti ia melarang guru dan kepsek untuk menentukan pilihan bagi pemimpin Kota Kendari periode lima tahun mendatang. “Ikut kampanye ketika mendengar visi dan misi dari calon yang akan dipilih tetap boleh saja, selama tidak menggunakan atribut sebagai PNS dan tidak menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas,” Ujarnya kepada sejumlah media saat ditemui di kantornya, Kamis (19/1). Menurutnya, sebagai warga negara yang dijamin akan hak pilihnya, tidak ada larangan untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih, namun tidak ada pula tekanan atau paksaan yang akan dilakukan untuk memilih satu calon tertentu. “Guru dan Kepsek juga kan bisa menentukan pilihan asal jangan sampai memaksakan kehendak, misalnya pilihannya harus sama dengan saya tidak seperti itu, apa yang menjadi pilihan seseorang harus dihargai jangan sampai hanya karena ingin menang menghalalkan segala cara,” tukasnya. FIY / MAN
