Optimalisasi Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional
BEBAN KINERJA POK AHLI
KEPALA
memberikan saran dan masukan kepada Ka BNN.
SETTAMA
ITTAMA melaksanakan pengawasan BNN.
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
mengupayakan masy tahu, paham, dan sadar akan bahaya narkoba (demand side).
a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN. b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.
pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan BNN.
intern
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
memberdayakan peran serta masyarakat dng cara memantau, mengarahkan, dan kat giat masy (demand side).
melaksanakan penegakan hukum dng utamakan sita BB (putus supply), tangkap TSk (putus jar), dan sita Aset (lemahkan jar).
BNNP
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
mengupayakan panyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba tidak kambuh kembali (demand side).
PELAKS P4GN DI WILAYAH PROV BNNK/K
PELAKS P4GN DI WILAYAH KAB/KOTA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
mengkaji efektifitas Per-UUan, pemberian bantuan hukum, dan penyiapan kerjasama internasional, regional, dan nasional.
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI BNN Ref. Peraturan Kepala BNN No. 16/2014
KELOMPOK AHLI
ITTAMA
DEPUTI BIDANG Pencegahan
DEPUTI BIDANG Pemberdayaan Masyarakat
SETTAMA
DEPUTI BIDANG Pemberantasan
DEPUTI BIDANG Rehabilitasi
DEPUTI BIDANG Hukum dan Kerjasama
Direktorat Desiminasi Informasi
Direktorat Peran Serta Masyarakat
Direktorat Intelijen
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintahan
Direktorat Hukum
Direktorat Advokasi
Direktorat Pemeberdayaan Alternatif
Direktorat Narkotika
Direktorat Penguatan Lembaga RehabilitasiI Komponen Masyarakat
Direktorat Kerjasama
Direktorat Psikotropika dan Prekursor
Direktorat Pasca rehabilitasi
Balai Diklat
Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
Balai Besar Rehab Loka Rehab
KONDISI PEGAWAI 2016 BNN, BNNP. BNNK DSP : 20.540 RIIL NOP 2016 :5.008 ( 24 % )
Direktorat Interdiksi
Balai Rehab
Direktorat Penindakan dan Pengejaran Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Balai Lab
PUS LITDATIN
BNN PROV BNN KAB/KOTA
3
PENGEMBANGAN ORGANISASI BNN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KELOMPOK AHLI
SEKRETARIAT UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
Inspektorat I
Inspektorat II
Deputi Bidang Pencegahan
Direktorat Pencegahan Lingk Kerja & Pendidikan Direktorat Pencegahan Keluarga Dan Masyarakat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Biro Kepeg awaian dan Organisasi
Biro Perencanaan
Inspektorat IV
Inspektorat III
Deputi Bidang Pemberantasan
Biro Keuangan
Deputi Bidang Rehabilitasi
Biro Umum
Biro Sarana Prasarana
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
Direktorat Pemberdayaan Swasta & Masyarakat
Direktorat Intelijen
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintahan
Direktorat Hukum
Direktorat Pemberdayaan Kementerian dan Kelembagaan
Direktorat Narkotika
Direktorat Penguatan Lembaga RehabilitasiI Komponen Masyarakat
Direktorat Kerjasama
Direktorat Psikotropika dan Prekursor
Direktorat Pasca rehabilitasi
Direktorat Interdiksi
Balai Besar Rehab Direktorat Penindakan dan Pengejaran Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
Balai Rehab Loka Rehab
Direktorat TPPU BNN PROV Pusat Pengembangan lting Aparatur P4GN
Pusat Laboratorium
PUS Str Linking LITDATIN
PUSAT HUMAS & PIP
erformance
BNN KAB/KOTA
12
PENGEMBANGAN ORGANISASI BNN PROVINSI PEGAWAI : 2016 RIIL = 1470 DSP = 6963
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BNN PROVINSI
Subbagian Perencanaan
Jabatan Fungsional AUDITOR
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Umum
Bidang Rehabilitasi
Subbagian Sarana Prasarana
Subbagian Kerjasama dan Informasi Publik
Bidang Pemberantasan
Seksi Pencegahan
Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Seksi Intelijen
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pascarehabilitasi
Seksi Penyidikan
1. JF Auditor pada tingkat Provinsi diperlukan sebagai perimbangan peningkatan tanggungjawab dan wewenang pada tingkat Prov/Kab/Kota; 2. Keberadaan fungsi JF Auditor pada BNN Provinsi merupakan fungsi dengan koordinasi vertikal dengan Inspektur Utama pada BNN Pusat; 3. Lingkup tugas yang meliputi pengawasan dan koordinasi pada BNN Kabupaten/Kota;
Subbagian Administrasi
Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
Penguatan peran kerjasama dan fungsi pengelolaan data dan informasi, dengan kelengkapan sistem dan jaringan;
PENGEMBANGAN ORGANISASI BNN KABUPATEN/KOTA KEPALA BADAN NARKOTIKA PROVINSI
PEGAWAI: 2016 RIIL= 2.279 DSP = 11.310
KEPALA BNN KABUPATEN/KOTA
Subbagian Umum
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Rehabilitasi
Subbagian Kerjasama dan Informasi Publik
Seksi Pemberantasan
Penguatan peran kerjasama dan fungsi pengelolaan data dan informasi, dengan kelengkapan sistem dan jaringan;
PENGEMBANGAN ORGANISASI SETTAMA BNN Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN
Biro Perencanaan • Perencanaan program • Perencanaan anggaran • Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Biro Kepegaw aian dan Organisasi • Pengelolaan dan Pembinaan SDM dengan Fokus Strategic HR Management • pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
• dukungan ketatausahaan • Protokol
SEKRETARIAT UTAMA
Biro Keuangan
Biro Umum
Biro Sarana Prasarana
• pengelolaan urusan keuangan
Kabag Protokol Kepala
PEGAWAI 2016 RIIL = 206 DSP = 523
Kabag Tata Usaha
Kabag Korspri Kepala
• perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan sarana dan prasarana; • pengelolaan BMN (barang/aset milik negara) • Layanan pengadaan
PENGEMBANGAN ORGANISASI ITTAMA BNN PEGAWAI : 2016 RIIL= 78 DSP = 169
Inspektorat I • pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan di satuan kerja dan wilayah I ( wilayah Barat )
INSPEKTORAT UTAMA Bagian Tata Usaha
Inspektorat II
Inspektorat III
• pengawasan intern • pengawasan intern terhadap kinerja dan terhadap kinerja dan keuangan di satuan kerja keuangan di satuan kerja dan wilayah II dan wilayah III ( wilayah Tengah ) ( wilayah Timur )
Inspektorat IV • pengawasan Disiplin • Pemeriksaan Tertentu • Pemeriksaan Khusus
PENGEMBANGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BNN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PEGAWAI : 2016 RIIL= 51 DSP =123
DIREKTORAT PENCEGAHAN LINGKUNGAN KERJA DAN PENDIDIKAN
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan • penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan. • pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan • pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan
BAGIAN PERENCANAAN & KEADMINISTRASIAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEGAWAI 2106 RIIL= 54 DSP = 121
BAGIAN PERENCANAAN & KEADMINISTRASIAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SWASTA DAN MASYARAKAT • penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat • penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. • pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat • pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyaraka • pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN • pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KEMENTERIAN DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN Pegawai 2016 RIIL = 344 DSP =560
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
BAGIAN PERENCANAAN & KEADMINISTRASIAN
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PSIKOTROPIKA DIREKTORAT DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA TPPU INTELIJEN DAN PREKURSOR • pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dalam rangka P4GN • pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN
• administrasi • penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENGEJARAN
• Pelaksanaan • Pelaksanaan • Pelaksanaan administrasi penindakan dan penindakan interdiksi dan penyidikan pengejaran dan administrasi jaringan jaringan penelurusan penyidikan di penyalahgunaan penyalahgunaa TPPU jaringan wilayah udara, dan peredaran peredaran laut, darat, dan n dan gelap peredaran gelap narkoba lintas batas. psikotropika dan gelap narkoba • Pelaksanaan prekursor. penyitaan dan pengawasan aset jaringan peredaran gelap narkoba
DIREKTORAT PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI • penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan. • penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti.
PENGEMBANGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG REHABILITASI BNN • penguatan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat; • pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat. .
• Penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi.; • Fasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu Bagian Perencanaan dan narkoba
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
• Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah; • Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintahan
Administrasi Kedeputian
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Balai Besar Rehabilitasi
Direktorat Pasca rehabilitasi
Loka Rehabilitasi PEGAWAI : 2016 RIIL = 342 DSP = 1108
Balai Rehabilitasi
PENGEMBANGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM & KERJASAMA BNN PEGAWAI 2016 RIIL = 51 DSP = 134
DEPUTI BIDANG Hukum dan Kerjasama Bagian Tata Usaha Kedeputian
Direktorat Hukum • pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundangundangan di bidang P4GN; dan • pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN
Direktorat Kerjasama • pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan • pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN
PENGEMBANGAN ORGANISASI PUSLITDATIN BNN PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
• •
integrator data dan informasi pada lingkup BNN; Penguatan sistem dan jaringan “pengelolaan data & informasi” sebagai dukungan pengambilan keputusan strategis;
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEGAWAI 2016 RIIL =31 DSP = 82
PENGEMBANGAN ORGANISASI PUSAT HUMAS DAN DOKUMENTASI BNN melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dan Pengelolaan Informasi Publik
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
PEGAWAI 2016 RIIL = 16 DSP = 45
PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PENGEMBANGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN APRATUR P4GN BNN PUSAT
PENGEMBANGAN APARATUR P4GN SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM
BIDANG EVALUASI DAN ALUMNI
melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk Tembakau dan Alkohol (P4GN), prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional
PEGAWAI 2016 RIIL = 29 DSP = 90
PENGEMBANGAN ORGANISASI PUSAT LAB UJI NARKOBA BNN PUSAT LAB UJI NARKOBA
PEGAWAI 2016 RIIL = 53 DSP = 109
SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG PELAYANAN PENGUJIAN BAHAN/SEDIAAN
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN LAB NARKOBA
BIDANG PELAYANAN PENGUJIAN SPESIMEN BIOLOGI/TOKSIKOLOGI
BALAI LAB UJI NARKOBA DI DAERAH
a. b.
c.
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; penyiapan dan pengembangan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pengujian sampel, pengkajian, dan pengembangan laboratorium narkoba; pengujian sampel bahan/sediaan dan biologi/toksikologi secara laboratoris;
d. e. f. g. h.
pengelolaan berkas hasil pengujian sampel bahan/sediaan dan biologi/toksikologi; pelaksanaan evaluasi hasil pengujian sampel bahan/sediaan dan biologi/toksikologi; pelaksanaan bantuan kesaksian hasil pemeriksaan dan ahli laboratoris; pengkajian dan pengembangan pengendalian mutu laboratorium; dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, logistik, dan pelaporan
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI BNN, BNNP DAN BNN KAB/KOTA
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BNNP & KABUPATEN/KOTA
RENCANA REKRUT PEGAWAI BNN, BNNP DAN BNN KAB/KOTA
