OPTIMALISASI PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL Oleh : Thoyyibah B. ABSTRAK Perjanjian Lisensi Paten merupakan salah satu bentuk alih teknologi yang dapat dilakukan guna menutupi ketidaktersediaan teknologi yang dibutuhkan di dalam negeri. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non ekslusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi paten memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian nasional. yaitu sebagai fungsi kontrol dan pengawasan pemerintah dalam bidang teknologi, pada akhirnya akan berimbas pada pelaksanaan alih teknologi. Mengingat peran perjanjian lisensi yang begitu besar, segala ikhtiar yang dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan perjanjian lisensi paten perlu diupayakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian lisensi paten serta perannya dalam memajukan perekonomian nasional. serta 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk optimalisasi pengaturan pada perjanjian lisensi paten sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. Metode yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif, dengan pendekatan melalui perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, serta pendekatan konsep-konsep hukum yang dapat mendukung optimalisasi perjanjian lisensi paten.
Kata Kunci: Alih Teknologi, Paten, Perjanjian Lisensi I. PENDAHULUAN Keadaan perekonomian global
negara lain. Teknologi yang dimiliki
saat ini telah menjadikan teknologi
tersebut dapat berupa hasil temuan
sebagai
melalui
tolok
ukur
kemajuan
proses
penelitian
dan
perekonomian suatu negara. Negara
pengembangan, dapat pula berupa hasil
yang tidak memiliki teknologi yang
pembelian dari negara lain melalui
efisien,
proses alih teknologi.
tidak
akan
mampu
mengoptimalkan pemanfaatan sumber
Perlindungan alih teknologi di
daya alam serta menghasilkan produk
Indonesia turut mengacu pada beberapa
atau jasa yang kompetitif, sehingga
peraturan
nantinya akan kalah bersaing dengan
intelektual,
mengenai di
hak
kekayaan
antaranya
ketentuan
2
mengenai hak cipta, hak paten, hak
hukum.1 Dalam hukum positif Indonesia,
merek, rahasia dagang, desain industri,
perlindungan hukum terhadap karya
desain
intelektual atau hak atas kekayaan
tata
letak
sirkuit,
serta
perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya
intelektual khusus pada bidang teknologi
terhadap
anak
diatur dalam Undang-undang Paten,
bangsa yang turut berpartisipasi dalam
yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun
meningkatkan perekonomian nasional
2016. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-
dengan cara memberikan sumbangan
undang Paten, yang dimaksud dengan
penemuan
Paten
teknologi
juga
perlu
adalah
hak
eksklusif
yang
diapresiasi dan diberikan perlindungan
diberikan oleh Negara kepada Inventor
atas pemikiran intelektualnya. Teknologi
atas
yang ditemukan tersebut merupakan
teknologi, yang untuk selama waktu
hasil pemikiran yang lahir dari kegiatan
tertentu
penelitian
yang
Invensinya tersebut atau memberikan
tentunya membutuhkan waktu, tenaga
persetujuannya kepada pihak lain untuk
dan biaya, yang kemudian melahirkan
melaksanakannya.
nilai
dan
manfaat
pengembangan
dan
nilai
ekonomis.
Sehingga
bukanlah
sesuatu
yang
berlebihan
apabila
terhadap
hasil
temuannya,
inventor
diberikan
perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi inventor untuk terus melakukan inovasi baru terhadap hasil temuannya
sehingga
pada
akhirnya
terjadi peningkatan kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi itu sendiri. Setiap karya intelektual patut
hasil
Invensinya
di
melaksanakan
Selanjutnya
definisi
bidang
sendiri
paten
menurut Slamet Dirham yaitu: Paten pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh negara melalui Kantor Paten yang memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum serta perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut.2 Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa paten merupakan suatu hak khusus atau hak
diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara
1
Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal. 2 2 Ibid. Hal.34
3
eksklusif
yang
diberikan
oleh
pemerintah kepada penemu atau inventor
dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
dalam bentuk dokumen mengenai hasil
Dari pengertian lisensi menurut
penemuannya pada bidang teknologi
undang-undang tersebut di atas dapat
untuk
atau
dikemukakan bahwa lisensi merupakan
memberikan persetujuan kepada pihak
bentuk izin untuk mengalihan hak
lain
Paten
eksklusif dari pemberi lisensi kepada
diberikan untuk melindungi invensi pada
penerima lisensi. Selanjutnya pengalihan
bidang teknologi dalam jangka waktu
hak tersebut dilakukan dengan suatu
yang
agar
perjanjian, yaitu perjanjian lisensi paten.
pemegang paten mendapatkan manfaat
Pengertian perjanjian lisensi menurut
ekonomi yang layak atas invensinya.
Gunawan Widjaja adalah:
melaksanakan
untuk
sendiri
melaksanakannya.
terbatas
dengan
tujuan
Suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (know how) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan license fee. 3
Dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut hanya diberikan kepada inventor dengan mengecualikan pihak lain menggunakan dan melaksanakan invensi tersebut. Selanjutnya
dalam
Undang-
undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 juga diatur mengenai peralihan hak-hak dari teknologi yang telah didaftarkan patennya
melalui
perjanjian
lisensi.
Perjanjian lisensi langsung merupakan cara paling efektif dalam mengadakan alih teknologi. Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang
Paten
disebutkan
bahwa, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non ekslusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang
3
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 10-11
4
Perjanjian
lisensi
merupakan
perekonomian nasional. Yaitu sebagai
wadah sekaligus dokumen yang di
fungsi
dalamnya terdapat hak dan kewajiban
pemerintah dalam bidang teknologi,
para pihak, yaitu pihak pemberi dan
pada akhirnya akan berimbas pada
penerima lisensi untuk melaksanakan
pelaksanaan alih teknologi. Mengingat
suatu invensi. Perjanjian invensi harus
peran perjanjian lisensi yang begitu
dibuat secara tertulis dan ditandatangani
besar, segala ikhtiar yang dimaksudkan
oleh kedua pihak dan memuat informasi
untuk
mengenai:
pelaksanaan perjanjian lisensi paten
1. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; 2. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi 3. Objek perjanjian lisensi 4. Jangka waktu perjanjian lisensi 5. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang 6. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif 7. Jumlah royalty dan pembayarannya 8. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga 9. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; 10. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang dilisensikan.4
besar
dalam
memajukan
dan
pengawasan
mendukung
optimalisasi
perlu diupayakan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menawarkan beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tercipta optimalisasi lisensi
pelaksanaan
paten
perjanjian
sebagaimana
yang
diharapkan. Sehingga kemudian penulis tertarik
untuk
sebuah
membuatnya
karya
ilmiah
dalam berjudul
“Optimalisasi Perjanjian Lisensi Paten Dalam
Meningkatkan
Perekonomian
Nasional”.
II. Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Paten Serta Perannya Dalam Memajukan Perekonomian Nasional
Perjanjian lisensi paten memiliki peran
kontrol
Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi paten dalam karya tulis ini
dimaksudkan
sebagai
adanya
4
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf B tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2009, hal. 8
pengakuan
secara
hukum
terhadap
perjanjian
lisensi
paten
sekaligus
jaminan bahwa perjanjian tersebut dapat
5
dilaksanakan. Perjanjian lisensi yang
Undang-undang
diakui
antaranya:
secara
hukum
dan
keberlakuannya dijamin oleh hukum, menunjukkan bahwa terhadap perjanjian lisensi tersebut berarti ada perlindungan hukumnya.
Oleh
sebab
itu,
uraian
perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi
paten
bagaimana
berikut
ini
menelaah
sesungguhnya
1. 2. 3. 4.
Hukum
Perdata,
di
Sepakat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian Cakap hukum Adanya suatu hal yang diperjanjikan Objek yang diperjanjikan tersebut mengandung kausa yang halal.
perjanjian
Keempat syarat sah perjanjian
lisensi paten diakui secara hukum dan
tersebut di atas mutlak untuk dipenuhi.
dijamin keberlakuannya. Uraian tentang
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat
perjanjian lisensi paten yang diakui
perjanjian tersebut diuraikan oleh Abdul
secara hukum merupakan uraian tentang
Kadir Muhammad sebagai berikut:
apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perjanjian lisensi paten akan menjadi sah secara hukum. Bentuk
perlindungan
hukum
dalam perjanjian lisensi paten berikut ini ditelaah
dari
Kitab
Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. KUHPerdata sebagai kodifikasi aturan pada bidang keperdataan, telah mengatur mengenai perjanjian yang seperti apa yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu perjanjian akan diakui kedudukannya
secara
hukum
dijamin
keberlakuannya
perjanjian
tersebut
telah
dan
apabila memenuhi
empat syarat sah perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab
Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan
6
perjanjian batal karena tidak memenuhi syarat objektif.5
keberlakuannya
Apabila empat syarat sahnya
syarat sah suatu perjanjian.
apabila
perjanjian
tersebut telah memenuhi empat unsur
perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka
Selain hal-hal yang telah diatur
berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-
dalam Kitab Undang-undang Hukum
undang
Perdata,
Hukum
Perdata,
perjanjian
untuk
memperoleh
tersebut menjadi undang-undang bagi
perlindungan hukum, suatu perjanjian
para pihak yang membuatnya. Ketentuan
lisensi paten juga harus memenuhi syarat
ini juga dikenal sebagai asas Pacta Sunt
formil dan substansial sebagaimana telah
Servanda yang artinya suatu perjanjian
diatur dalam Pasal 69 sampai dengan
mengikat
Pasal 73 Undang-undang Paten. Syarat
bagi
para
pihak
yang
membuatnya.
formil dari perjanjian lisensi paten diatur
Perjanjian lisensi paten tidak diatur
secara
khusus
Undang-undang
dalam
Hukum
dalam Pasal 72, dimana perjanjian
Kitab
lisensi harus dicatat, diumumkan serta
Perdata
dikenakan biaya ke Kantor Direktoran
sehingga perlindungan hukum
yang
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di
lebih khusus pada suatu perjanjian
Kemententerian
lisensi memang tidak terlihat. Meski
Selanjutnya syarat substansial perjanjian
demikian, sebagai aturan dasar pada
lisensi diatur dalam Pasal 71, di mana
bidang keperdataan,
perjanjian lisensi paten dilarang memuat
Kitab Undang-
Hukum
ketentuan
telah
perekonomian Indonesia atau memuat
perlindungan
dasar-dasar
hukum
pada
suatu
pembatasan
dapat
HAM.
undang Hukum Perdata sesungguhnya meletakkan
yang
dan
yang
merugikan
menghambat
perjanjian, termasuk perjanjian lisensi
kemampuan bangsa Indonesia dalam
paten. Dasar-dasar perlindungan hukum
menguasai
tersebut
teknologi.
adalah
termasuk
setiap
perjanjian
perjanjian,
lisensi,
akan
dan
Ketentuan
mengembangkan
mengenai
syarat
mendapatkan
perlindungan
hukum
substansial tersebut sebenarnya masih
dalam
diakui
dijamin
memerlukan penjelasan lebih lanjut,
5
artian
dan
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 233
yaitu penjelasan mengenai ketentuan yang seperti apa yang dapat merugikan
7
perekonomian Indonesia atau memuat
teknologi tersebut tetaplah pihak luar.
pembatasan kemampuan teknologi. Jika
Dalam
misalnya dalam perjanjian lisensi paten
sesungguhnya tidak terjadi. Padahal,
terdapat klausula yang menyebutkan
dalam
“kapasitas produksi dibatasi”, “produksi
disebutkan oleh M. Zulfa Aulia, yang
sebagai implementasi pelaksanaan paten
dikehendaki bukan saja perpindahan
hanya boleh dikerjakan oleh tenaga kerja
teknologi,
asing”, distribusi produk pada daerah-
kemampuan
daerah tertentu saja”, maka bisa diduga
menerapkan, dan mengembangkannya).6
klausula yang demikian mengandung resiko
merugikan
perekonomian
hal
ini
alih
alih
teknologi,
melainkan
sebagaimana
juga
teknologis
Apabila
teknologi
syarat
meliputi
(menyerap,
formil
dan
substansial dari perjanjian lisensi ini
Indonesia dan menghambat kemampuan
dipenuhi,
teknologi
kapasitas
perlindungan hukum, antara lain dalam
produksi dibatasi, maka konsekuensinya
bentuk diakui oleh pemerintah dan akan
adalah produk yang dihasilkan akan
mempunyai
terbatas
pihak ketiga. Sebaliknya, ketika syarat-
bangsa.
Jika
kuantitasnya,
masyarakat
selaku
sehingga
konsumen
maka
akan
akibat
mendapatkan
hukum
terhadap
akan
syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
kesulitan dalam mendapatkan produk
perjanjian lisensi tidak diakui oleh
tersebut, kalaupun bisa mendapatkannya,
pemerintah dan mengundang resiko
kemungkinan diperoleh dari luar, atau
untuk tidak mengikat pihak ketiga.
dalam hal ini pemberi lisensi. Jadi,
Memasuki
era
globalisasi,
lisensi dalam kaitan hanya dijadikan
teknologi memiliki peran yang lebih
sebagai syarat untuk mengimpor saja,
besar dalam menilai tingkat kemajuan
karena kegiatan importasi merupakan
suatu
bagian dari hak eksklusif dalam paten.
teknologi
Demikian pula, jika ada klausula yang
ukurnya. Setiap negara berlomba-lomba
menyebutkan
boleh
menciptakan teknologi baru agar dapat
dikerjakan oleh tenaga asing, maka
bersaing dengan negara lain. Program
konsekuensinya
penelitian dan pengembangan juga terus
produksi
jelas:
hanya
kemampuan
teknologis bangsa tidak akan berubah, disebabkan
yang
mengendalikan
6
bangsa
dimana
dijadikan
penguasaan
sebagai
tolok
M. Zulfa Aulia, Iklim Alih Teknologi di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum, Jurnal hukum Respublika, Vol. 10 No. 2, 2007.
8
dilakukan. Untuk melakukan penelitian
secara efektif di Indonesia. Hal ini
dan pengembangan tersebut, negara
dikarenakan belum adanya peraturan
harus menyiapkan dana yang tidak
pemerintah
yang
sedikit. Sehingga dipilihlah alternatif
mengenai
pencatatatan
lain yang lebih menguntungkan, yaitu
tersebut sebagaimana diamanatkan oleh
alih teknologi.
Pasal 73 Undang-undang Paten.
Selanjutnya invensinya seorang
terhadap
pada
bidang
inventor
hasil
teknologi,
berhak
untuk
khusus
mengatur perjanjian
Terdapat beberapa faktor lain yang
berperan
peningkatan
penting
perekonomian
dalam nasional.
mendaftarkan paten atas invensinya.
Faktor pertama yang harus diperhatikan
Pendaftaran tersebut digunakan sebagai
adalah
dasar
berupa
manusia yang ada di dalam negeri.
pengakuan secara hukum atas suatu
Editorial The Washington Post edisi 28
invensi serta jaminan atas keberlakuan
April 2001 menyebutkan : if there is one
invensinya.
pihak
lesson in the past half century of
perjanjian
economic development, it is that natural
lisensi tersebut dapat dijadikan sebagai
resourches do not power economies,
sarana
memastikan
human resources do. Terjemahan bebas
teknologi apa yang telah tersedia di
dari kutipan tersebut yaitu: Jika ada
dalam negeri serta teknologi yang masih
pelajaran selama setengah abad yang lalu
dibutuhkan di Indonesia.
mengenai
perlindungan
Selain
pemerintah,
hukum
itu
bagi
pendaftaran
kontrol
untuk
pengembangan
sumber
perkembangan
daya
ekonomi
Pencatatan pendaftaran perjanjian
adalah bahwa sumber daya alam tidak
lisensi paten sebagaimana diuraikan di
menggerakkan ekonomi; sumber daya
atas
pada
manusia yang melakukannya. 7 Kutipan
perekonomian bangsa, yaitu sebagai
tersebut sangat tepat untuk dijadikan
kontrol dan pengawasan pemerintah
gambaran
terhadap seberapa banyak pengalihan
perekonomian nasionalnya. Kekayaan
teknologi yang telah dilakukan di dalam
alam yang melimpah ruah di sepanjang
negeri.
pelosok negeri tidak dijadikan tolok ukur
dapat
berdampak
Namun
prosedur pencatatan paten
pada
prakteknya,
perjanjian lisensi
sampai saat ini belum berjalan
7
bagi
Indonesia
mengenai
Balian Zahab, Implementasi Mengenai Hukum Alih Teknologi,Universitas Negeri Bangka Belitung, 2009, ubb.ac.id/menulengkap.php
9
kemampuan memajukan
suatu
bangsa
perekonomiannya
dalam
III.
tanpa
Perjanjian Lisensi Paten
didukung oleh kemampuan sumber daya manusia
dalam
mengolahnya.
Pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan keahlian pada bidang
teknologi,
mengenai
serta
sosialisasi
perubahan
kondisi
perekonomian dunia dan dampaknya pada
perekonomian
nasional
secara
berkala. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan penyelarasan pembangunan
di
daerah-daerah,
termasuk ke daerah yang sulit dijangkau serta kawasan perbatasan. Pembenahan pola pikir masyarakat di daerah tersebut penting dilakukan sehingga akan terjadi peningkatan
kuantitas
sumber
daya
Optimalisasi
Segala
upaya
mengoptimalisasikan perjanjian
Pelaksanaan
lisensi
untuk pelaksanaan
paten
perlu
dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dikarenakan perjanjian lisensi paten memegang peran yang penting dalam rangka memajukan perekonomian nasional, yaitu sebagai fungsi kontrol dan fungsi pengawasan bagi pemerintah dalam bidang teknologi, sehingga
kemudian
memungkinkan
terselenggaranya alih teknologi. Uraian berikut ini akan memaparkan langkahlangkah apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasikan
pelaksanaan
perjanjian lisensi paten, yaitu: 1. Pendaftaran
perjanjian
manusia berkualitas dan akan berdampak
dengan
pada kemajuan perekonomian nasional.
Based Registration System (IBRS)
Faktor
penting
lainnya
adalah
menggunakan
lisensi
Maksudnya
adalah
Internet
dengan
ketersediaan modal yang cukup, baik
melakukan perombakan mekanisme
dari dalam negeri maupun dari luar
pendaftaran perjanjian lisensi paten
negeri guna pembangunan infrastruktur
dari yang sebelumnya menggunakan
yang dapat menunjang terlaksananya
sistem manual dengan mendaftarkan
inovasi dari teknologi yang telah ada.
langsung pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Ham menjadi
menggunakan
sistem
10
berbasis elektronik (Online system).
invensi
Sistem ini bukan mustahil untuk
Sehingga pelaksaan dalam bentuk
dilakukan,
elektronik ini sangat ideal bagi
mengingat
saat
ini
hampir seluruh sektor pelayanan publik
menggunakan 8
elektronik.
sistem
Keunggulan
dari
yang
telah
terdaftar.
pendaftaran perjanjian lisensi paten. 2. Perubahan sistem pada perjanjian lisensi paten
penggunaan sistem ini terletak pada
Perubahan
nilai praktis yang akan menghemat
dimaksudkan
waktu,
sistem yang telah ada pengaturannya
tenaga
dibandingkan
dan dengan
biaya sistem
manual.
namun
sistem untuk
belum
dilaksanakan,
Berbeda
dengan
perlindungan memerlukan
pendaftaran
paten proses
yang
pemeriksaan
nilai kebaruan pada suatu invensi yang
didaftarkan,
sistem
disini merombak
efektif
sehingga
untuk nantinya
akan terwujud optimalisasi pada pelaksanaan perjanjian lisensi paten. Perubahan
sistem
ini
dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Dengan
membuat
aturan
pendaftaran pada perjanjian lisensi
khusus
mengenai
paten
pelaksanaan
perjanjian
cenderung
administratif.
lebih
bersifat
Artinya
pada
lisensi
paten,
pendaftaran perjanjian lisensi paten,
mengenai
hal
pendaftaran perjanjian lisensi
yang
merupakan
perlu sesuatu
dilaporkan yang
tata
termasuk cara
sudah
paten. Aturan tersebut dapat
memiliki data pendukung lainnya,
berupa undang-undang baru
seperti identitas para pihak yang
khusus mengenai perjanjian
dapat dibuktikan dengan kartu tanda
lisensi paten, atau aturan
penduduk, atau mengenai invensi
terkait lainnya di bawah
yang dilisensikan merupakan hasil
undang-undang. 2) Dengan membentuk lembaga
8
Kementerian Komunikasi dan Informatika, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3 899/Siaran+Pers+Tentang+Uji+Publik+Pendaftar an+Penyelenggara+Sistem+Elektronik+/0/siaran _pers#.VWb0ZlJN200, Diakses pada 27 Mei 2015
khusus
yang
fungsi
utamanya
adalah
sebagai
dewan
pengawas
11
pelaksanaan
perjanjian
dalam
lisensi
Lembaga
mengembangkan
paten.
menguasai
dan teknologi.
khusus ini dapat diisi oleh
Perjanjian lisensi paten yang
pegawai
Kantor
memenuhi syarat-syarat tersebut,
Hak
selain dikaui secara hukum, juga
pada
Direktoran
Jenderal
Kekayaan
Intelektual,
akademisi
serta
praktisi
konsultan paten.
dijamin
keberlakuannya,
sebagaimana asas hukum pacta sunt servanda. 2. Perjanjian
IV. Simpulan
lisensi
paten
Berdasarkan hasil pembahasan
memegang peran yang penting
tersebut di atas, maka simpulan karya
dalam memajukan perekonomian
ilmiah ini adalah:
negara, yaitu sebagai kontrol dan
1. Perlindungan
hukum
dalam
pengawasan pemerintah terhadap
perjanjian lisensi paten diberikan
pengalihan teknologi di dalam
dalam bentuk adanya pengakuan
negeri. Alih teknologi sendiri
dan jaminan keberlakuan secara
menjadi penting dalam rangka
hukum terhadap perjanjian lisensi
untuk mengembangkan industri,
paten. Perjanjian lisensi paten
yang dalam perkembangannya
akan diakui secara hukum, dalam
menjadi bagian penting dalam
artian
kemajuan perekonomian suatu
dianggap
sah,
apabila
memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain syarat sahnya perjanjian, sebagaimana
3. Optimalisasi pada pelaksanaan
dalam
perjanjian lisensi paten dapat
KUHPerdata, perjanjian lisensi
dilaksanakan dengan melakukan
paten
upaya-upaya berupa perubahan
juga
diatur
bangsa.
harus
memenuhi
syarat dalam UU Paten, yaitu
mekanisme
larangan memuat klausula yang
perjanjian menggunakan sistem
dapat merugikan perekonomian
elektoronik,
serta
Indonesia
memuat
perubahan
sistem
pembatasan yang menghambat
pelaksaaan
perjanjian
kemampuan
paten, yaitu berupa pembuatan
atau
bangsa
Indonesia
pendaftaran
dengan pada lisensi
12
aturan
khusus
mengenai
yang
berfungsi
sebagai
tim
perjanjian lisensi paten, serta
pengawas pelaksanaan perjanjian
pembentukan
lisensi
lembaga
khusus
paten.
DAFTAR PUSTAKA Widjaja, G., 2003, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Cetakan Kedua, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Halaman 10 dan 11 Muhammad, Abdul K., 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung; Citra Adityabakti, Halaman 233 Zahab, B., 2009, Implementasi Mengenai Hukum Alih Teknologi,Universitas Negeri Bangka Belitung, ubb.ac.id/menulengkap.php, Diakses pada 12 Mei 2015 Aulia, M.Zulfa, Iklim Alih Teknologi di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum, Jurnal hukum Republika, Vol. 10 No. 2, 2007 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf B tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Diakses Pada 18 Mei 205 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Siaran Pers Tentang Uji Publik Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, http://kominfo.go.id/index.php/ content/detail/3899/Siaran+Pers+Tentang+Uji+Publik+Pendaftaran+Pe nyelenggara+Sistem+Elektronik+/0/siaran_pers#.VWb0ZlJN200, Diakses pada 27 Mei 2015 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..
