363
SUATU PROSPEK TENTANG KERJASAMA ASEAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN SERTA ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELAUTAN BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 oleh : WAYAN PARTHIANA
Konvensi Hukum LaDt 1982 mencantumkan p~ pasar-pasal yang dapat dijadikan dasar kerangka kefjasama negara-negara ASEAN . Umpamanya, pasal 270 sampai dengan pasal 274, bisa menjadi dasar hukum yang cukup kokoh untuk melakukan kerja.rna daJam bidang ilmu pengetahuan dan alih teknoIogi kelaulan bagi keenam negara ASEAN. Karangan llerikut ini menguraikan langkah-Iangkah yang perlu ee mpuh oleh ASEAN untuk mewujudkan tujuan kerjasama tersebut. Tidak dikesampingkan pula petluoya
Rrjasama negam-negara anggota ASEAN dengan .egara-negara lain yang sudah Jebih majD ilmu penge-.I1uan dan 1eknologi kelautannya. Akhimya, karang. . ini mengusulkan pula Iangkah-Iangkah yang dapat "mbil oleh ludonesia dalam kerangka kerjasama ler-
Pendahuluan Eksplorasi dasarlaut dan tanab di bawahnya serta eksploatasi sumberdaya alamnya dewasa _ dan pada masa-niasa yang akao datang akao semakin meningkat baikjwnlah maupun ~lu.li"lSn:"', Hal ioi 30tam lain disebabkan oleh karena semakin bertambahnya permintaan *nkebutuhan umat manusia atas sumberdaya alam yang terkanclung oleh Iautan baik sumber hayati ,maupun nabati. Pacta Iainpihaksumberdaya alam lautan ituadalah terbatas dan bisa diperbaharui kembali (un renewable). Dalam konteks inilah maka peranan dari '~mologi tinggi dalam bidang kelautan sangat penting artinya bag! setiap nega ra pada r _ lUmrnya dan bagi negara-negara pantai pada khususnya I). Tempi dalam kenyataa nnya. temyata ada jurang pemisah yang amat tajam antara negaraRpm maju dan negara-negarn. seda~ berkembang 2). Pada umumnya negara..negara sedang
llrerkembang berada dalam kondisi kekurangan ilmu pengetahuan dan 1I:knolngi sedangkan ..... o"''''.ara maju memiliki teknologrbaik dalam jumlah maupun kuaiitas yang tinggi. f1iI"""ra-l1,,,,,ra maju didukung oleh perusahaan·perusahaan yang bagian 1I:mesardari mereka -" ~I'Uoa perusahaalli'erusahaan transnasional '). Mereka adalah sebagoi pemilik teknologi mereka kembangkandan perbaharui secara terus menerus. Bolehdikatakan terjadi suatu ~"'mp't;si positif antara mereka dalam pengeRlbangan ilmu pengetahuan daD teknologi
AgUSIUS 1988
364
Hukum dan PembangUJUl.
bahkan terd3flll hubungan yang saling melengkapi dan saling isi mengisi anlara mereka sa lU dengan lainnya. Pada lain pihak. negarn...negarn sedang berkembang yang merupakan sejumiah besa.r negara-ncgara di dunia masih miskin dalam bid~.ng teknologi termasuk pula teknoiogi kelawan. Mereka sangat tergantung paela negara-negara rnaju. KetergantWlgan rrereka dalam bidang teknoiogi itu sudah daIllt dlkatakan sebagii ketergantungan seeara struktural 4). Situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang itu sendiri. Situasi yang amat tidak seimbang ini haruslah segera dihilangkan tidak hany.t oleh negara-negal2 berkembang iru seIliiri tetapi oteh semua negara secara berSlma-sama. Berkenaan dengan masalah pengaturan mengenai pengembangandanalih teknologi keiaUJan, Konvensi Hukum Lallt 1982 5), telah merumuskandi dalam Bah XIV pasa1266 - 278, J ib. kim hubungkan dengan keIXntingan negara-{]egara anggota ASEAN yang hampir semuan)'a tergolong sebagai negara-negara berkembang dan merupakan negara pantai, maka ketentuaa Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya Bab XIV pasa1266-278 tersebut di atas mempuo yai ani tersendiri 6), Dalam uraian ioi secara khusus akan disoroti sejauh mana ASEAN dapat dan mampa memanfaatkan ketentuan tersebut demi meningkatkan kemampwnnya menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, Pembahasan infdi mulai dengaa menguraikan secara ringkas tentang pengaturan pengembangan ilmu pengetahuan dan alila teknologi kelautan menurut Konvensi Hukum Laut 1982, dilanjutkan dengan peninjauaa sepintas tentang pemanfaatan kesempatan ini oleh'negara-negara berkelJ1bang pada umumn)2 dan secara lebih khusus lagi dibahas tentang peranan yang dalEt dimainkan oleh ASEAN sena manfaat yang dapat dipetiknya. Pada akhimya akan dikaitkan dengan posisi dan peranaa Indon~sia dalam kerangka keIjasama terse but.
II. Tinjauan sepintas tentang situasi dan kondisi geografi dan teknologi negara-negara anggota ASEAN. Ditinjau dan soout geq:;rafi dalam kaitannya dengan soal kelautan ma~ secara garis besar negara-negara di dooia ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut : J. Kelompok negara-riegara maju yang terdiri aias negara pantai maupun ada pula YaDl merupakan negara-{]egara tak berpantai. 2. Kelompok negara-negara sedang berkembang yang juga dapat dikelompokkan lagi menjadi: 2a. negara-negara berkembang yang berpantai yang terdiri atas : 2.a.1 negara-{]egara: berkemba~ berpantai yang secara geq:;rafis berWltung; 2.a2 negara-negara berkemba~ berpantai yang secara geografis tidak berwltung. berkembang yang tidak berpantai. Sep:uijang menyangkut negara-negara anggota ASEAN tampakn¥l seml13: merupaka.a negara berPantai, kecuali Singapura yang tergolong nega~ beqllntai yang secara geografls 2.bnegara~egara
tidak beruntung. Meskipun demikian, kepentingan Singapura secara umum sooah tertampUDC dalam KOD\ensi oleh karem hak-hakhistoris maupun hakhakekonomisdari negara senlllo" Singapura ito juga sud:ah diatur dan' dijamin didalam Konvensi 7) Demikian pula delll!l_ j Brunei hanya memiliki wilayah dan yurisdiksi atas laot yang tidak begitu luas oleh kareDI
Kerjasatm Aseall
365
k:taknya yang merupakan kantung (enclave) yang diapil oleh wilayah Malaysia (Kalimantan Urara/Malaysia Timur). Lain halnya dengan Indonesia dan Pilipina dua negara kepulauan anggora ASEAN yang lergolong sangat beruntung dalam hubungann~ dengan kedaulatan da n yurisdiksinya atas laut. Sedangkan Malaysia dan Thailand walaupun tidak seberuntung 2perti halnya Indonesia dan Pilipina, kedaulatan dan yurisdiksinya atas laut lergolong cukup luas. Perbedaan~petbedaan ini kiranya lidaklah perlu dijadikan sebagai kendala untuk melangbh menujukerjasama dalam bidang ilmupengetahuandan teknologikelautan. Bahkanjustru sehaliknya yakni harus -dijadikan sebagai modal dasar yang cukup potensial unluk dikem~ bangkan dalam rangka kerjasama ilmu pengetahwn dan teknologi kelautan. Demikian pula halnya dengan penguasaannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan leknoIogi kelautan tidak ada diantara mereka itu yang lerlalu unggul dibandingkan dengan yang "innya. Disa mping itu, se muan ya memiliki tingkat ketergantunganatas laut dan sumber daya alamnya yang hampir setara.lnilah yang merupakan faktor~faktor perdukung untuk m ewujud~ bn kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
BL Pengaturan tentang pengembangan dan alill teknologi kelautan dalam Konvensi "'kum Laut 1982. Dala m pembahasan ini penulis tidakakan membahas sec~ra · rinci satudemi satu pasal~pasa l *Ii Konvensi ter",but khususnya Bab XIV pasal 266-278. Oleh karena tidaklah mungkin membahasnya secara demikian, dalam satu"tulisan singkat seperti ini 8). Dalam tulisan iii hanya akan disinggung secara garis besar ketentuan~ketentuan yang penting !ilj~. Pasal 266 ·ayat 1 memberikan kesempltan kepada negara~negara baik secara langsung _upun melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten untuk, bekerjasama , dengan kemampuan mereka masing-masing untuk memajukan kegiatan pengembangan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan berdasarkan cara-cara dan syarat-syarat wajar dan' adil. Sedangkan ayat 2 nya secara tegas memberikan kesempatan bagi "'p,:a-rlegara berkernbang untuk memperoleh ilrnu pengetahuandan tcknologi kelautan demi .ompel"Ce]]llt tingkat ·kemajuan scsial dan ekonomi negara negara berkembang itu sendiri. "dal1g,:an ayat 3 mewajibkan setiap negara untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukum meooukung alih Hmu pengetahuan dan teknologi kelauta"n sehingga berrnanfaat hagi pihak secam adil 0). Sedangkan pasal267 mewajibkan ",mua.pihak lIIltuk tetap menghormati kepentingan yang seperti misaln ya hak dan kewajiban pa:ra pemegang, pemberi dan penerima teknologi "laulan . Selanjutnya dalam pasal-268, negara-negani baik Iangsung rnaupun melalui organiin.tennasion.a lyang berkompeten untuk melakukan Aangkah-Iangkah nyata bagi pengemilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan, pengembangan swnber daya manustamaupun kerjasama daarn tingkat regional, sub~regional maupmt 'bilateraI 9 ) . Penjabaran yang lebih bersifat teknisdan operasionalatas pasal267 te"",but terdapatdalam 268. Oleh karena itulah maka ketentuan )",sa1267 harusdikaitkan ",cara utub dengan 268 tersebut 10). Scdangkan pasal yang pennng untuk diperhatikan dalam kerangka kerjasama" ASEAN dalam Bagian 2 (pasal 270 sampai dengan pasal 174). Dalam pasal tersebut diatur kerjasama baik multilateral, regional, sub-regional dan bilateral rnaupun dengan
"i
Agus/us J988
366
Hu.kum dan Pembangunan
organisasi internasional dan Olarita ]1). Bagi ASEAN, pasaJ inijelas merupakandasarhukum ya ng cukup kokoh uotuk melakukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan alih le knologi kelautan yang seyogyanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir pada Bagian 3'(pasal 275-278) merupakan landasan bagi pembentukan pusat-
pusat ilmu pengetahuan dan teknoiogi kelautan baik nasional maupun regional. Sudah barang tCnlU disertai dengan kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya
se ndiri ba ik sarananya maupun personalian;a, sesuai dengan fungsi-fungsinya seperti ditentuka n dalam pasal 277. Dari uraia n yang sangat sumir atas ketentuan tersebut diatas kirany.I tidaklah periu dirngukan lagi landasanjuridis bagi negara-negara di dunia khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN lPltuk membentuk suatu wadah kerjasama dalam bidang pengembangan dan alih te knologi kelau.tan. NamWl persoalannya sekarangadalah bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan, merupakan persoalan tersendiri yang harus dijawab serdiri oleh negara-negara anggota ASEAN. IV. Langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh ASEAN. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa ASEAN dalam mewuj1l1kan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan-tujuannya, menempuh langkah-langkah berupa kerjasama sccara sektoral. Misalnya, dalam bidang industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain, ditempuh dengan melakukan perundingan dari para pejabat yang berwenang dalam bidang ma sing-masing. Selanjutnya, sepllljang hal itu mengandung prosvek yang positif untuk segera diwujudkan maka dibentuklah wadahnya disertai dengan tidak lanjut yang dip\lldang perlu 12 ).
Kiranya berkenaan dengan kerjasama dalam bidang pengembangan dan alih teknologi kelautan hal inipun selayaknya ditempuh dengancara demikian. Pejabat yangberwenangdari negara-negara anggota ASEAN dibawah koordinasi Sekretaris Jendral ASEAN mengadakao perundingan untuk merumuskan keseplkata~ mengadakan kerja sarna dalam bidang pengembangan dan alih teknologi kelautan. Langkab pertama yang dalXltditempuh adalah membentuk wadab berupa Komite tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan AIih Teknologi Kelautan (The Committee on Development and Transfer of Science and Marine Technology), sebagai salah sHudari Komite yang telah ada dlalam lingkungan ASEAN. Komite ini antara lain bertlJgas : a. MempeJajari tentang jenis-jenis dari teknologi kelautan yang dibutmkan oleh negaranegara anggota ASEAN; b. Merancangkanjenis-jenisdari teknologi kelautan yang harusdialihkandari negara-negara maju ke negara-negara ASEAN serta dikembangkan lebih.lanjut, baik untuk jangka panjang rmupun jangka pemek. c. Melakukan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan oleh pasal 268 Konvensi Hukum Laut 1982 atau pun tugas-tugas lain yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Secara global dangaris besar. teknologi kelaUlan yang tampaknya dibutuhkan oleh negaranegard ASEAN antara lain adlalah: a. Teknologi dlalam bidang perkapala. dian perikanan:
367 Teknologi dalam bidang pengelolaan basil-hasil laut; Teknologi dalam bidang pembudidayaan sumberdaya alam hayati lautan; Teknologi dalam hidang eksplorasi dasar laot dan tanah di bawahnya serta eksploautsi sumber daya alamnya. _scalan selanjutnya adalah penempatan dari pusat pengembangan masing-masing teknologi di negara-negara anggota ASEAN dalam pengertian bahWtl teknologi teneolu yang ~.n.asr,ya. di'ten.patk"n,Ii suatu.n,e~"a anggota sedangkan teknologi lainoya ditemparkan di 3Ill:gOta yang Iainnya !agio Hal ioi dimakslXlkan supayajangan mmpai terjadi teknologi .sarna terdajllt pada dua alau lebih negara anggotl, sehingga akhirnya terjadi persaingan produk yang sarna yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Dengan kata lain. s uatu yang bersifat kompetitif sedapu mungkin hendaknya dihindari 13). amun, hal ini hanyalah berupa suatu ideal belaka. Oteh karena dalam kenyataannya tli .~ra,-nc,gara anggota ASEAN tersebut dalam beberapa hal sudab terd3[Btjenis-jenis teknoyang sarna yang memang sudahadajauh sebelumnya. Hal ini mau tidak mau harusdiakui II-diterimasebagai suatu kenyataan. Seperti misalnya, industrigalangan kapal atau pengcJo"""na.. ","u<seperti pengalengan ikan, mlUlgkin swah lama terdapatdi Singapura, Indonesia pun juga di negara,.negara lainnya. Terhadap hal ini, kiranya harus dihadapi dengao realistis. Yakni, industri-industri sejcni~ harus diarahkan untuk dapH bekerjasama dan meningkat menjadi lebih maju dan isi mengisi satl}. dengao lainnya. Jadi harus dihindari persajngan tidak sehal yang pada akan merugikan diri sendiri. Ok:h karena nega-ra-negara anggota ASEAN dalam bidang iimu pef!getahuan dan teknologi tergolong belum maju, maka dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama dengan ..,ua-nel!ara yang ilmu pengetahuan dan lOknologi kelautannya sudah jauh lebih maju. IIIJ1lSam,. anta~ negara atau melalui lembaga-lembaga internasional tersebut dapat dilaku. ,deng,m ]per'gi.im.antenaga-tenaga akhli dari negara-negara ASEAN untuk memperda lam ~. peIl!!ew,h,,,nnyadi negara atau pada lembaga intemasional tersebut..SeJanjutnya, mereka
pulang atau kembali haros diberikan kesempatan yang seluas-Iwsnya untuk menerap-_ dan mengembangkan keahliannya agar bisa melakukan inovasi dan invensi (pembahadan penemuan baru) atas ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan pada industri atau lembaga yang sesuai dengan bidang keahlian mereka 14). Selain daripada itu peranan perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak dalam kelautan yang secara raktual adalah ",bagai pemilik ilmu pengetahuan dan lOknologi
yang bagian terbesar berkantor posat atau bermarkas di negara-negara industri maju, untuk diperhitungkan. Terlepas dari transnasional itu, sebagai pemilik teknologi seJIIIl"lD:yal"hmereka barus diperhitungkan peranannya dalam rangka pengalihan ilmu pengedan lOknolngi kelautan ke negara-negara anggota ASEAN "). Dalam hubungan ini perlu ditekankan secara khusus bahwa negara-negara industri maju .
perusahaan-perusahaan transnasional tidaklah begitusaja akanbersedia mengalihkan , pengetahuar, dam leknologinya ke negara-negara berk~mbang lOnnasuk pula ke negara-
a~gota ASEAN. Hal ini bisa di~ngerti oleh karena mereka itu sebenarnya mempeilmu pengetahuan dan lOknologi itu adalah denganjalan susah payah ",ria dengan beaya tidak sedikit. Pelbagai upaya mereka Iakukan untuk melindungi r:knoqi lOr.;ebut baik phisik, ekonomis maupun upaya·yuridis ").
Agustus J988
Vi8
Hukum dan
Pembang~
Da1arn hal ini tentulah kesaJahan tidak bisa ditimJ:llkan keJ:llda pihak-pihak tersebut di alB,; 'cgara -negara berkembang pada umumnya dan khususnya negara-negara anggota ""UUII --Iangkah penting yAng harus dilakukan -- adalah dengan menyusun perencanaan yang dan menjadi saraoa ampuh untuk terjadinya alih ilmu pengetahuan dan teknologi t"seb" Scbab. pada prin'sipnya keberhasilan ataupun kegagalan suatu alih teknologi bagian tcrleta k pada p;hak atau negara-negara penerima teknologi itu sendiri. V. Sebagai negam anggota ASEAN,langkah apakah yang dapal diambil olen In,loo'" haik dalam kerangka kerjasama ASEAN maupun berdasarkan pa..da Konvensi Laul 1982? Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kedaulatan, hak-hak berdaulal serta yurisdilltl
atas lautan yang sedemikian luas,sebenamya banyak memperoleh keuntungandan kernalu. " an dari Konvensi Hukwn Laut 1982. Lebih-Iebih lautan merupakan faktor yang penting In donesia baik secara ekonomis maupun suategis. Akan leta pi dalam kenyataan, Ind.o... barulah ~dikit memanfaatkan lautan di sekelilingnya itu. Hal ini antara ,indisebl.bl;an ilm u pengetahuan dan teknologi l\dautan yang dimiliki dan dikuasai oleh In(iorlesia·t>el,1IIII begiw maju kalau tidak mau dikatakan masih ketinggalan dibandingkan dengan negara industri maju. Di samping itujumlah penduduk yan~cul'u!) b,,,all sebaigais~lnbe((1a,~ manusia (human resources) belum dikembangkan secara optimal, bahkan ~baliknya . masih merupakan persoalan besar bagi Indonesia. WalaupWl demikian, dalam bidang ilmu pengetahoon dan teknologi kehntan Indo",' " sudah meiangkah ke arah pengembangannya seperti misainya, dengan berdirinya LeIno. . . 'j ,
oil.
Oceanologi lembaga penelitian dalam bidang kelautan di bawah Lembaga IImu Perlgetah,_
Indonesia (LIPI). Dalam bidang yang lebih praktis misainya dengan mendirikan P.T. yang bergerakdalam bidang industri perkapalan dengan mendesaindan'memproduksi gai jenis kaJ:ll1 yang diSt:suaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia sebagai ne~ maritim, Sedangkan dalam bidang teknologi pertambangan dasar laut dan !;Inah di bal.. h,ol"1.
Indonesia belum memiliki dan menguasai teknologinya. Teknoiogi ini memang henar-~ merupakan teknologi tinggi dan canggih yang tampaknya belum benar-bena.r dikuasai Indonesia. Mungkin dalam bidang inilah teknologinya henar-benar harus .dialihkan ~ negam--negara maju ke Indonesia Wltuk kemooian dikembangkan oleh Indonesia. faktor .positif yang cukup da»!t diharapkan dan diandalkan sebagai agen dalam b i q pengaliftandan pengembangan teknologi kelautan, -disampingadan)ll Lembaga Oceanol. . Nasional- adalah terdapllnya institul dan perguruan tinggi di Indonesia )ling memiliki poll. ilmiah pokok dalam bidang kelautan. Seperti misalnya, Uni",rsitas Diponegoro di Semaranr. Institul Teknolngi 10. Nopember di Surabaya, Uni",rsita, Hassanuddin di Ujung Pand.,., Uni~rsitas
Pattimura di Ambon, Pendidikan Ahli Usaha Perikanan di Jakarta,. Akademt
Pelayaran di l'egal dan lain.Jaiimya. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas kiranya sejalan dengan ketentuan pada pasa1275 Kon",nsi yailu perlunya digalakl;an pembenlukan pUSat-pusat ilmu dan teknologi kelauta nasional inaka sudah ..da tem .. tdanwaktunya bag; Indonesia untuk meningkatkanpera_ Lembago Oceanologi Nasional unluk merencanakan dan melaksanakan kegiatan ,;sel d.... bidang lielautan. Solai. daripada ilu palul pula dipikirkao pendjrian cabang
Kerjasama Asean
369
pelbagai temlllt di indonesia misalnyadi kota-kota temlEt perguruan tinggi seperti tersebut di alas. Dengan demikian diharapkan terjalin suatu kerjasama antara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan cabang-cabang dari Lembaga Oceanologi. Nasional tersebut. Swah tentu pula seroua itu tidak dalEt dilepaskan dari pusat riset regional dalam kerangka ASEAN sebagaimana telah dikemukakan di ala s serta sesuai dengan isi dan jiwa Komensi Hnkum Laut 1982.
Catatan kaki : 1). Berkenaan dengan pengelolaan masalah kelautan im teknologi yang dibutuhkan jelas adalah teknologi tinggi dancanggih untuk menggantikan teknologi tradisional, supaya lautan dengan segala sumberdaya alamnya dapt.tdimanfaatkan 5ebesar-besarnya bagi umat manusia, DDpa mengganggu keseimbangan ekologis. Perlu diketahui bahwa masalah yang bertiubungan dengan lautan bukan lagi hanya masalah negara-negara berpantai saja tetapi adalah masalah
seluruh umat manusia. Hal inilah yanga ntara lain meooasaridiadakannya Kon~rensi Hukum Laut PBB ]llda tahun 1974 yang telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Lawofthe Sea) yang dihadiri tidak saja oIeh negara-negara k:tapijuga oleh organisasi internasional bahkanjuga kelompok-kelompok pembebaSan seperti 1'1..0 dan SW APO dan lain-lain. Libatdan bacalah dalam: THE LAW OF THE SEA: Official Text of the Unite~ Nations Convention on the Lawofthe Sea With Annexes and Index & Final Act.to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea; United nations, New York, 1983. 2) Pengelompokan negara-negara menjadi negara-negara maju (developed COWItries) dan agara-negara sedang berkembang (de~loplflg countries), berdasarkan pada kriteria menurut
imu ekonomi dengan berpatokan pacla besamya GNP Setiap n~gara. Sebenamya dunia ini l4likel.olT'Jl<,kkan ke dalam empat kelompok, yaitu: Dunia Pertama yang terd.ri dari negaraindustri maju; lAmia· kedua yang terdiri atas .ne~ra-negara sosialis; DUnia ketiga yang erdiri atas negara negara sedang berkembang yang swah tergolong majudi mana.didalamnya 'Iormasuk ne~ra-negara iooustri baru (new industrialized coi.mtries/NlCs) dan yang terakhir Dunia keem]llt yang" tenliri atas negara-negara yang tergolong miskin dan paling
3). Beroagai istilah lain yangjnga sering digunakan yang kadang kadang dengan pengertian sarna atau kadang-kadang joga bem:-da, seperti misalnya istilah: perusahaan multinaperusahaan internasional. Dalam bahasa Inggris. sering dikenal dengan transnational _ "JlO:ration, transnastional enterprise, multinational corporation, multinational enterprise. ini keberadaan perusahaan transnasional ini banyak menjadi obyek pembahasan para dengan segala implikasinya. " ''''tdan baeo,1a1,.,,,"saln),.: JohnH. Dunning ; The Multinasional Enterprise,. George Allen Unwin Ltd. London, J971. Alau yang khusus berkenaan dengan In~onesia, bacalah : . ... t,to,·o ; Peranan Perusahaan Mu~tinasional daJam PembanglDllln Negara Sedang .d",m1iJalllJ! dan Implikasinya di Indonesia, Dissertasi di Universitas Padjadjaran, A1umn~ k ltung, 1983. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Ragner Nurkse dalam; Problems of Cap..1
. """oon in Underdew:loped Comtries, Basil
Blackwe1~ Oxfonl,
1960. Dalam buku iru
Agustus 19&8
370
Hukum dan
Pemban~un.al
seearn sinis diWlgkapkan sebab dari kemiskinan negara-negara sedang berkembang dengan sua lu these bahwa negara sedang berkembang itu miskin se.bab dia miskin, yang merupakan
sua tu ungkaplD penuh arti. 5)., Konvensi Hukum Lant 1982 sangat berbed.a dengan kon vensi komensi hukum taut yang sebelumnya. Konvensi 1982 ini mengatur masaIal1 kelautan ini seeara terintegrasi dan komprehensif dalam satu konvensi, sedangkan Konvensi l::Iukum Laut 1958 membaginya dalam
emJXll konvensi yang masing-masing berdiri sendiri. 6). Dikatakandemikian oleh karena pasal-pasal dari Konvensi tersebut membuka kesempatao bagi negara-negara termasuk negara-negara anggota ASEAN uotuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oteh konvensi dalam kerangka kerjasama ASEAN sebagaisuatuorganisasi internasional ragional di Asia Tenggara. sarna sepe~ti halnya negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional regional yang serupa. 7). Sangat disayangkan bahwa mengenai isu dan arti dari hak-hak hisloris dan hak-hak ekonomis tersebut masih terdapat perbedaan penda(XIt diantara para ahli dan juga antara ncgara-negara. Hal ini sangat tergantung pada persepsi maupun kepentingan nasional masingmasing dalam m~mberikan isi dan arti atas hak-hak historis dan hak-hak ekonomis tersebuL 7). Liliat dan baealah perbandingan antara luasdari kedaulatan dan yurisdiksi masing-masiR! ncgara di dunia baik atas laut "teritorial maupun landas kontingendan rona ekonomi eksklusif dengan akan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 ini nanti, dalam : RR~ Churchill aoo AV. Lowe; The Law of The Sea, Manchester University Press, 1983; h.laman 302 daa se te rusn ya. 8). Tegasnya pasal 266 ayat 3 berbunyi sebagai berikut : "Sta tes shall eroeavour to foster favourable economic and legal conditons for the transfer C'I marine technology for the benefit of all parties concerned on an equitable basis." 9). Adanya pasal yang mendorong kearah kerjasa rna semaeam ini menunjukkan bahwa baP negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam hubungannya denganalih teknologi du pengembilllgan .teknologi dan Umu pengetahuan kelautan, beketjasama melalui Y.'adail ASEAN adalah' ",lah ",Iu eara yang eukup positif. 10). Keberhasilan suatu alih teknologi danJJengembangan sebenamya saugat tergantung pada ada atau tidaknya penjabaran seeam operasional di dalarn ~erjasama internasional maupun di dalarn hukum atau perundang-undangan nasional negara-negara ito masing-masing. O~ ka:rena itu, pUut disangsikan a~~~ banya dengan ikut serta sebagai piliak dalam ~uatll Konvensi tentang Patent atau Konvensi tentang Hak Cipta, alih teknologi itu berlangsUDI dengan baik? Atau dengan kata lain, keberhasilan suatu alih teknologibelum tentu ter,g arHw.
pada keikutsertaan suatu negara pada Komensi tentang Patent atau pun tentang Hak CipIL II). Yang dirnaksudkan dengao Otorita adalah INlERNATIONAL SEABED RITY yaitu sebuah organisasi atau lembaga internasional yang akan dibentuk sesuai amanaldari Kon",nsi Hukwn LaUI 1982sebagai!Danadiaturdalam Bagian4 pasaI156-191. 12). Lihal dao bacalah Deklarasi Manila, Desember 1987. 13). [ni!ah yang antara lain yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN misalnya [od<XIesia dan Malaysia ",rna-sarna ~nghasil karel, lirnah dan prod uk tambang ~rtaoiao !ainnya. 1"4). Kelemahan dari oegara-oegara berkerilbang pada umumoya aotara Iaio adalah mampuannya untuk meovalurkan keah1ian dari warga negaranva yaog telah mempenlll!
Kerjasama Asean
371
teahlian dan negara maju, sehingga aklbatnya banyak para ahlinya yang kembali ke negara.egara maju tempatnya menuntut ilmu. [nilah yang dikenal dengan geb utan ':brain drain" BlU
"inverse trnnsfer of technology."
15). Lebih lanjut tentang praktek dan peranan Perusahaan Transnasional ini lihat dan bacalah': aEBERAPA SEGI HUKUM 'EKONOMI INTERNASIONAL DAN NASIONAL YANG MENYANGKUT ALIH TEKNOLOGI DAN RELEVANSI PENGATURANNY A BAGI HUKUM NASION AL INDONESIA Thesis Pasca Sarjana Un pad, 1984, "laman 58-72, 16). Upaya phisik misalnya, menetapkan area alau daerah terlarang bagi tamu asing di arena ioiustrinya, disebabkan oleh adanya peralatan canggih atau rahasia di area t.ersebut, menjaga teamana n dan kerahasiaan alas suatu produksinya supaya tidak mudah ditiru oleh pihak lain. t:paya ekonomis, misalnya menetapkanharga atau royalty yang tinggijika ada pihaklain yang iDgin memproduksi produknya dengan sistem lisehsi atau korttrak karya. Ufllya yuridis 1D1sllnya, menetapkan gecara sepihak standar kontrak yang sangat memberatkan pihak mitra bisnisnya, atau mengharuskan pihak mit,ra ~isnisnya mengikuti prosedur pen;elesaian sengtera yang dikeheooaki olehnya walaupun mitranya itu sebenarnya cukup dirugikan.
LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT SEMINAR Jakarta, December 7-8,1988 Jointly Organized by the Faculty of Law University of Indonesia, the Indonesian National Law Development Agency and The Faculty of Law University of Victoria (Canada). Supported by the Cimadian International Development Agency (CIDA). Topics : Study of Law and Economic, Assuring ,Enforcement of Proposed Regulations, Legal Aspects of International Trade, Legal Aspect of Foreign Investment Promotion, Industrial Property Rights. Please contact: Fakultas Hukum Uni",rsitas fudonesia Jakartl. Telp,,}270oo3 -7270052.
Ag""'" 1988
