Oleh : Wahyu Beny Mukti Setiyawan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) Hp :

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA PROGRESIF DALAM MASA TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMAJUAN BANGSA YANG SESUNGGUHNYA

ISSN: 1693-0819

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA PROGRESIF DALAM MASA TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMAJUAN BANGSA YANG SESUNGGUHNYA Oleh : Wahyu Beny Mukti Setiyawan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) Email : [email protected], Hp : 0857-2546-0090 Abstraksi Penulisan ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya. Permasalahan yang ingin dikaji yaitu urgensi dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya dan bagaimanakah prosedur pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya seharusnya dilakukan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah urgensi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya, yaitu : merebaknya tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah menjadi extra ordinary crime sehingga perlu pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; adanya kekecewaan masyarakat terhadap peradilan umum yang telah membebaskan banyak koruptor menjadikan suatu keharusan untuk menyerahkan kewenangan ke Pengadilan Khusus; agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan adanya koruptor baru; dan untuk mewujudkan keadilan sehingga bisa mencapai kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan yang didasari dengan penegakan hukum yang hebat. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dibuat dengan undangundang yang berdiri sendiri; komposisi hakim harus jelas ditentukan dalam undang-undang pembentukannya yaitu 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir dan disertai dengan persyaratan bagi hakim tersebut; dan upaya-upaya untuk membangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akuntabel dan efektif mutlak harus dilakukan. Keywords : Pengadilan Tipikor, Transisi Demokrasi, Kemajuan Bangsa transisi

A. PENDAHULUAN Seiring zaman,

dengan

Indonesia

demokrasi

dimana

semua

perkembangan

kegiatan dari segala aspek ditujukan

juga

untuk kesejahteraan rakyat dengan

mulai

berkembang menjadi Negara hukum

memperhatikan

materiil yang menuju pada masa

masyarakat

[ Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 02 Agustus 2015 – Januari 2016

kondisi

Indonesia

agar

dari bisa 1]


menggapai

kemajuan

bangsa.

corruption

ISSN: 1693-0819

yang

terjadi

dalam

Kemajuan suatu bangsa dimulai dari

penegakan hukum di Indonesia justru

penegakan hukumnya bukan dari aspek

menjadikan aparat penegak hukum

lain. Dengan tegaknya hukum di suatu

sebagai bagian dari masalah, bukan

Negara

bagian dalam memecahkan masalah

maka

pemerintah

masyarakat

akan

dan

melaksanakan

perannya dengan baik sehingga antara pemerintah

dan

masyarakat

akan

pemberantasan korupsi di Indonesia. Aparat

penegak hukum

yang

malah menjadi bagian dari masalah

terjadi sinkronisasi. Hal ini secara

pemberantasan

otomatis akan memperbaiki aspek-

masyarakat tidak percaya lagi dengan

aspek lain sehingga kemajuan bangsa

lembaga peradilan yang ada. Oleh

Indonesia bukan sebuah angan saja.1

sebab

Masalah penegakan hukum di

itu,

korupsi

tidak

pemberantasan

menjadikan

mungkin

korupsi

upaya

diserahkan

Indonesia yang masih sangat rentan

kepada Peradilan Umum karena hal ini

mempengaruhi terhambatnya menuju

hanya

kemajuan

pemberantasan

bangsa

adalah

masalah

akan

korupsi

progresif.

dimana praktek korupsi ini sudah

Korupsi Fakultas Hukum Universitas

melembaga dan sistematis sehingga

Gadjah Mada, 20 kasus yang telah

menimbulkan

keuangan

divonis selama periode Januari hingga

Negara yang begitu besar. Kasus

Juni 2008 menunjukkan betapa tidak

korupsi tidak lagi hanya membutuhkan

seriusnya penanganan korupsi oleh

suatu upaya pencegahan tetapi sudah

pengadilan umum. Dari total 20 kasus

harus pemberantasan yang progresif

tersebut, 14 kasus ditangani oleh

karena hal itu sudah merajalela di

pengadilan tipikor sedangkan 6 di

Indonesia bahkan mengalir sampai

antaranya ditangani oleh pengadilan

jauh melintasi batas negara. Bukan

umum.

rahasia lagi, praktik mafia peradilan

ditangani

dan

divonis bersalah. Dari 14 kasus yang

berbagai

bentuk

judiciary

catatan

secara

pemberantasan tindak pidana korupsi

kerugian

Dalam

memperlambat

Keseluruhan oleh

kasus

pengadilan

PuKAT

yang tipikor

divonis, rata-rata hukumannya 4,32 1

Eksistensi Pengadilan Tipikor oleh Agus Hendarto termuat Maret 2007 dalam www.transparansi.or.id diakses pada pukul 14.05 WIB tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta.

tahun. Di pengadilan umum, 4 perkara dari total 6 diputus bebas putusan


2]


ISSN: 1693-0819

bebas seluruhnya dikeluarkan oleh

Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal 53

pengadilan tinggi dua lainnya diputus

Undang-Undang

terbukti korupsi. Artinya, 2/3 (66,7 %)

Pemberantasan Korupsi berbunyi :4 “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Terkait dengan keberadaan

dari kasus korupsi yang diadili pada pintu pengadilan umum diputus bebas, hanya

1/3

(33,3%)

Komisi

yang divonis

bersalah.2 Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan, dari 1184 terdakwa kasus korupsi sepanjang 2005 hingga Juni 2008, vonisnya rata-

Pengadilan Tipikor, Penjelasan Umum

rata hanya 20 bulan. Bahkan, 500 di

Undang-Undang

Komisi

antaranya divonis bebas. Ini jelas

Pemberantasan Korupsi menyebutkan :5

berbeda jauh dengan perkara korupsi

“.... Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc...”

yang

ditangani

pengadilan

tindak

pidana korupsi (tipikor), yang tak satu pun yang divonis bebas. Pada 2005 ada 54 terdakwa korupsi yang dibebaskan di peradilan umum. Selanjutnya, pada 2006 sebanyak 116 yang dibebaskan, 2007 ada 212 terdakwa yang bebas, dan Januari-Juli 2008 ada 104 yang divonis bebas.3 Pemberantasan Indonesia

mulai

korupsi

di

menunjukkan

semangat yang berkobar setelah adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dengan demikian, terdapat dua

yang dibentuk dengan Undang-Undang

pengadilan 2

Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Ilmu Hukum, Direktur Advokasi PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta) dalam Seputar Indonesia, 07 Agustus 2008. 3 Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Jumat (24/10)http://www.jpnn.com/index.php?mib=be rita.detail&id=8822#

yang

berbeda

dalam

lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan 4

Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 Ibid.


3]


ISSN: 1693-0819

susunan majelis hakim serta kewajiban

belakang

memutus dalam jangka waktu tertentu

sebagaimana diatas, maka penulis

secara

kedua

bermaksud mengkaji apakah urgensi

pengadilan ini menyangkut perbuatan

dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana

orang

didakwa

Korupsi untuk pemberantasan korupsi

melakukan tindak pidana korupsi,

secara progresif dalam masa transisi

yang diancam pidana oleh undang-

demokrasi menuju kemajuan bangsa

undang

yang sesungguhnya ?

berbeda.

yang

sama-sama

yang

menghasilkan

Padahal

sama,

yang

dapat

putusan

akhir

yang

sangat berbeda. Adanya standar ganda dalam pemberantasan korupsi melalui dua mekanisme peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UndangUndang

Komisi

Pemberantasan

Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia tahun 1945. Maka berdasarkan

putusan

Mahkamah

Konstitusi harus dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi paling lambat Desember 2009 kalau tidak maka pemberantasan kewenangan

korupsi

menjadi

pengadilan

umum.

Apabila hal ini terjadi maka akan memangkas semangat pemberantasan korupsi

sehingga

semuanya

akan

kembali seperti semula dan kemajuan bangsa dalam masa transisi demokrasi yang diawali dengan pemberantasan korupsi secara progresif hanya akan menjadi sangat lemah bagi bangsa Indonesia. Sehubungan dengan latar

yang

telah

diuraikan

B. PEMBAHASAN Indonesia sebagai Negara yang masih berada dalam masa transisi demokrasi mempunyai tantangan yang sangat

besar

untuk

mewujudkan

kemajuan bangsa seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan bangsa yang ingin

dicapai

Indonesia

adalah

kemajuan bangsa yang sesungguhnya yaitu kemajuan bangsa yang memang tercipta

untuk

kemakmuran Negara

kesejahteraan

rakyat,

bukan

bangsa

hanya

dan dan

kemajuan

golongan. Salah satu sendi untuk mewujudkan

kemajuan

bangsa

tersebut adalah adanya kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap

semua

aspek

kehidupan dan apabila penegakan hukum di Indonesia bagus maka akan


4]


menjadi dasar membaiknya aspek-

lintas Negara. Selain itu korupsi juga

aspek yang lain.

sudah melanggar hak-hak dasar yang

Masalah penegakan hukum yang sangat

rentan

diatur dalam International Covenant

mempengaruhi

on Economic, Social, and Cultural

kehidupan berbangsa adalah tindak

Rights (ICESCR) dan hal itu berarti

pidana korupsi. Sebagaimana kita tahu

telah merampas hak konstitusi rakyat.

bahwa tindak pidana korupsi bukan

Selain karena alasan di atas,

merupakan kejahatan biasa (ordinary

adanya Pengadilan Tindak Pidana

crime) tetapi sudah menjadi sebuah

Korupsi sangat dibutuhkan karena

kejahatan luar biasa (extra ordinary

kekecewaan

crime). Tindak pidana korupsi yang

peradilan

terjadi di Indonesia bisa dinyatakan

mengetahui bahwa dalam peradilan

sudah dalam keadaan darurat sehingga

umum

sebagai

pemberantasan dan penanganannya

hukum

tersebut

tidak lagi menggunakan aturan dan

menyelesaikan masalah tetapi justru

lembaga dalam keadaan normal. Peta

menjadi bagian bahkan menambah

korupsi di Indonesia terjadi mulai dari

masalah

Aceh hingga ke Papua, dari pusat

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan

sampai daerah. Pada tahun 2005-2008

maraknya

terdapat

judiciary corruption. Bahkan, rata-rata

8

Gubernur

dan

Wakil

masyarakat umum.

Semua

lembaga yang

penegakan

mafia

orang

penegak

seharusnya

hukum

peradilan

dan

Bupati, serta ratusan anggota Dewan

umum relatif rendah. Dalam catatan

Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai

PuKAT Korupsi Fakultas Hukum

daerah

kasus

Universitas Gadjah Mada, 20 kasus

korupsi. Belum lagi di lingkungan

yang telah divonis selama periode

yudikatif, dimana korupsi tidak bisa

Januari

dielakkan lagi. Korupsi telah menjadi

menunjukkan betapa tidak seriusnya

tindak pidana yang sistematis dan

penanganan korupsi oleh pengadilan

terorganisir bahkan sudah sampai

umum. Dari total 20 kasus tersebut, 14

dalam

kasus Lihat Membangun Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Brigjend TNI Burhan Dahlan dalam Buletin Komisi Yudisial Vol. III No.4-Februari 2009.

dijatuhkan

di

vonis

disidangkan

yang

terhadap

Gubernur, 32 Bupati dan Wakil

6

6

ISSN: 1693-0819

hingga

ditangani

peradilan

Juni

oleh

2008

pengadilan

tipikor sedangkan 6 di antaranya ditangani oleh pengadilan umum.


5]


ISSN: 1693-0819

Keseluruhan kasus yang ditangani

terdakwa yang bebas, dan Januari-Juli

oleh

2008 ada 104 yang divonis bebas.8

pengadilan

tipikor

divonis

bersalah. Dari 14 kasus yang divonis,

Hal

tersebut

di

atas

rata-rata hukumannya 4,32 tahun. Di

menampakkan beberapa kekurangan

pengadilan umum, 4 perkara dari total

dari

6

kekurangannya terletak pada :

diputus

bebas

seluruhnya

putusan

dikeluarkan

bebas

Pengadilan

Umum.

Adapun

oleh

1. pihak-pihak yang berperan dalam

pengadilan tinggi dua lainnya diputus

proses pemeriksaan di persidangan

terbukti korupsi. Artinya, 2/3 (66,7 %)

justru banyak yang menerapkan

dari kasus korupsi yang diadili pada

praktek

pintu pengadilan umum diputus bebas,

memunculkan mafia peradilan;

hanya 1/3 (33,3%) yang divonis

korupsi,

sehingga

2. cara beracara yang diterapkan di

bersalah.7 Data Indonesian Corruption

pengadilan

Watch (ICW) menyebutkan, dari 1184

mencederai ketentuan yang ada

terdakwa kasus korupsi sepanjang

dalam

2005 hingga Juni 2008, vonisnya rata-

Hukum Acara Pidana (KUHAP);

rata hanya 20 bulan. Bahkan, 500 di

3. pembuktian yang diterapkan dalam

antaranya divonis bebas. Ini jelas

beracara di pengadilan umum lebih

berbeda jauh dengan perkara korupsi

menguntungkan pihak terdakwa;

yang ditangani pengadilan tindak

dan

pidana korupsi (tipikor), yang tak satu

4. putusan

umum

Kitab

banyak

Undang-undang

yang

dikeluarkan

pun yang divonis bebas. Pada 2005

pengadilan umum banyak yang

ada

memihak pada terdakwa tindak

54

dibebaskan

terdakwa di

korupsi

peradilan

yang umum.

pidana korupsi.

Selanjutnya, pada 2006 sebanyak 116

Fenomena

yang dibebaskan, 2007 ada 212

itu

tentu

mengakibatkan rendahnya deterrence effect

(efek

jera)

pemberantasan

korupsi. Dalam jangka panjang, hal tersebut 7

Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Ilmu Hukum, Direktur Advokasi PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta) dalam Seputar Indonesia, 07 Agustus 2008

8

akan

menegaskan

Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Jumat (24/10) http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detai l&id=8822#


6]


ketidakpercayaan masyarakat terhadap

pengawasan

penegakan

karenayang

hukum,

khususnya

tidak

efektif mengawasi

pengadilan umum. Hal ini didasarkan

mempunyai kepentingan sendiri

pada

yang

dalam suatu perkara. Pengadilan

pubik

tingkat banding yang seharusnya

keadaan-keadaan

mempengaruhi

kepercayaan

terhadap pengadilan, yaitu :9

menjadi

1. Mutu hakim,yang dimaksud mutu

Agung di daerah tidak jarang

disamping

pengetahuan

voor

post

Mahkamah

tentang

menunjukkan performance yang

hukum termasuk pula sikap moral

kurang memuaskan baik dalam

hakim yang mencakup integritas,

fungsi pengawasan maupun dalam

layak dipercaya, jujur dan memiliki

fungsi yustisial;

rasa kebanggaan untuk memelihara jabatannya,

faktor

4. Faktor politik, sistem politik dapat

integritas

berpengaruh pada tingkah laku

menentukan suatu putusan hakim

hakim, dapat menempatkan hakim

yang benar dan adil;

sebagai subsistem dan instrument

2. Kebebasan hakim

hakim,

kebebasan

politik untuk menunjang sistem

bertalian

dengan

kekuasaan yang ada. Promosi tidak

ketidakberpihakan

didasarkan pada merit sistem tetapi

independensi, dan

perlindungan

segala

spoil sistem yaitu dasar orang kita

bentuk pelecehan dalam memutus

dan bukan orang kita, ukuran mutu

perkara

menjadi

dari

dari

campur

tangan

tidak

penting.

Hal

pemerintah, tekanan publik atau

semacam ini terjadi di lingkungan

tekanan

peradilan salah satunya adalah

yang

datang

dari

lingkungan peradilan sendiri. 3. Sistem

pengelolaan

sistem mutasi haki; badan

5. Fasilitas kerja dan kesejahteraan,

peradilan, salah satu aspek penting

fasilitas

yaitu pengawasan untuk mencegah

lingkungan peradilan sangat tidak

penyalahgunaan kekuasaan,dengan

memadai.

pengawasan yang baik, mutu dan

peradilan mudah sekali menerima

integritas

dijaga.

uluran tangan sehingga lupa bahwa

jarang

suatu

hakim

Kenyataan 9

ISSN: 1693-0819

dapat

tidak

kerja

aat

seperti

Akibatnya

harus

gaji

di

badan

membalasnya

Loc.cit. Burhan Dahlan. [ Jurnal Serambi Hukum Vol. 09 No. 02 Agustus 2015 – Januari 2016

7]


dengan

mengorbankan

keadilan

dan kebenaran; dan 6. Aturan

hukum

memadai,

yang

aturan

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

banyak

mengenai

ISSN: 1693-0819

tidak keluhan

hukum

yang

Untuk

keluar

dari

tersebut,

terdapat

untuk

membentuk

kondisi

keinginan

kuat

pengadilan-

berlaku yang tidak memadai untuk

pengadilan khusus. Dalam hal ini

menjamin kepastian hukum atau

diperlukan pengadilan khusus tindak

penyelesaian perkara secara benar

pidana korupsi untuk memberantas

dan adil, sumbernya adalah kualitas

tindak pidana korupsi. Korupsi di

rumusan

aturan

Indonesia dinilai sebagai kejahatan

lagi

structural, melembaga dan terpola

hukum

kebijakan

yang

dan tidak

proporsional.

yang menghambat orang memenuhi

Apabila pemberantasan korupsi

kebutuhan dasar. Musuh rakyat saat

diserahkan kepada pengadilan umum

ini adalah para koruptor yang telah

maka

memperlambat

berkhianat kepada rakyat. Korupsi

pemberantasan korupsi itu sendiri

telah mewabah terjadi dimana-mana

bahkan

yang akan terjadi justru

dan pada setiap level jabatan dari

perkembangan korupsi. Meskipun ada

setiap institusi penyelenggara Negara.

suatu peraturan yang sangat bagus

Karena

tetapi apabila aparat penegak hukum

penanganannya tidak bisa lagi secara

maupun

konvensional

maka

hanya

akan

lembaganya hukum

kosong.

itu

Oleh

tidak hanya karena

bagus

sudah

mewabah,

melainkan

perlu

omong

lembaga khusus dengan aturan yang

itu,

khusus serta aparat penegak hukum

pemberantasan korupsi memerlukan

khusus

lembaga khusus dengan kewenangan

pengadilan

khusus

yang

bisa

yang

memenuhi

harapan

hukum

dan

besar

yaitu

Komisi

pula.

Diperlukan

suatu

Pemberantasan Korupsi. Melengkapi

keadilan dari masyarakat. Diperlukan

keberadaan Komisi Pemberantasan

suatu lembaga dan aparat penegak

Korupsi maka dibentuk Pengadilan

hukum yang hebat untuk memberantas

Tindak

Pidana

Korupsi

untuk

korupsi secara progresif sehingga

memutus

tindak

korupsi akan berkurang dan lambat

pidana korupsi yang penuntutannya

laun akan musnah dari negeri ini.

memeriksa

dan


8]


ISSN: 1693-0819

Dengan begitu maka aspek-aspek lain

Urgensi pembentukan Pengadilan

juga akan tertata dengan baik dan

Tindak

terwujudlah cita-cita kemajuan bangsa

pemberantasan

yang sesungguhnya.

progresif

Pidana

Korupsi

dalam

untuk

korupsi

secara

masa

transisi

Telah dibuktikan bahwa adanya

demokrasi di Indonesia sebagai

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

upaya menuju kemajuan bangsa

telah

yang sesungguhnya, yaitu :

membawa

perubahan

besar

dalam pemberantasan tindak pidana

a. merebaknya

tindak

pidana

korupsi. Kelebihan yang dimiliki oleh

korupsi di Indonesia dan telah

pengadilan khusus dalam penanganan

menjadi extra ordinary crime

korupsi yaitu :10

sehingga

1. pengadilan khusus banyak diisi

khusus untuk memeriksa dan

oleh hakim-hakim baru dan relatif bersih; 2. cara

perlu

pengadilan

memutus perkara tersebut; b. adanya kekecewaan masyarakat

beracara

yang

diterapkan

terhadap peradilan umum yang

pengadilan khusus tergolong cepat

telah

dan sederhana karena telah diatur

koruptor

secara

keharusan untuk menyerahkan

tegas

dalam

Undang-

Undang; khusus

menerapkan

sistem pembuktian terbalik yang khusus/terbatas

c. agar

dan

Pengadilan

pemberantasan

korupsi

dilaksanakan

tanpa

dapat

menimbulkan adanya koruptor

4. putusan yang pernah dikeluarkan pengadilan khusus sedikit telah harapan

ke

suatu

Khusus;

berimbang; dan

memenuhi

banyak

menjadikan

kewenangan

3. pengadilan

bersifat

membebaskan

baru; dan d. untuk

masyarakat

mewujudkan

sehingga

terhadap hukum dan keadilan.

bisa

keadilan mencapai

kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan yang didasari

C. SIMPULAN DAN SARAN

dengan penegakan hukum yang

1. SIMPULAN 10

Artikel Agus Dany Wahyudi, Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus.

hebat. 2. SARAN


9]


a. Bagi aparat penegak hukum 1) hendaknya

melaksanakan

tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan ; dan 2) hendaknya menanamkan jiwa pemberantas

korupsi

dan

memulai dari dirinya sendiri. b. Bagi masyarakat 1) masyarakat hendaknya ikut berperan

dalam

upaya

pemberantasan korupsi; dan 2) hendaknya masyarakat tidak melakukan perbuatan yang ternyata mengawali korupsi para pejabat.

DAFTAR PUSTAKA Buletin Komisi Yudisial Vol.III No.4Februari 2009 dari komisi Yudisial.

ISSN: 1693-0819

Eksistensi Pengadilan Tipikor oleh Agus Hendarto termuat Maret 2007 dalam www.transparansi.or.id diakses pada pukul 14.05 WIB tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta. Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, salam http://www.jpnn.com/index.php?mib= berita.detail&id=8822# diakses pada pukul 14.20 tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta. Ironi Pengadilan Tipikor oleh Zainal Arifin Mochtar dalam Seputar Indonesia 7 Agustus 2008. Studi komparasi penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum dan pengadilan khusus, artikel ditulis oleh Agus Dany Wahyudi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.


10]

Oleh : Wahyu Beny Mukti Setiyawan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) Hp :

Recommend Documents