OLEH: TITIK SETYANINGSIH NIM: S

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

STUDI EKSPLORASI TINGKAT PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (KASUS DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA)

TESIS Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

OLEH: TITIK SETYANINGSIH NIM: S4311012

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini terwujud karena pertolongan dan hidayah yang berkenan diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Setitik rahmat yang Kau beri lebih berarti dari segalanya. Setiap goresannya sebagai wujud cinta kepada tauladanku Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dalam dirimu ya Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Setiap katanya berasal dari doa Mbokwoku Parso Iyah. Kasih sayangmu yang tulus akan selalu menempati tempat teristimewa di dalam hatiku, semoga kesehatan dan kebahagiaan bersamamu. Setiap kalimatnya adalah ketulusan doa Ayah Ibu, kakak, adik, sahabat, dan teman-teman yang senantiasa mengiringi langkahku meraih cita. Setiap paragrafnya dibantu ridho suamiku R. Daromez Setiar Budi, SP, serta ditemani pengorbanan waktu anak-anakku: R. Romiz Aisy dan R. Romez Aisy. Setiap coretan pena dalam setiap babnya merupakan bangunan kritik dan saran dari pembimbingku, yang selalu menginspirasiku untuk terus belajar. Setiap menuliskannya kembali, menghempaskan aku pada titik tertentu dalam hidup ini, yang maknanya hanya aku dan Allah SWT saja yang tahu. Karya ini untuk almamater tercinta.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Alam Nasyrah:6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al Baqarah: 286) Menulislah dengan HATI

(Hasan Fauzi)

Writing is all about rewriting

(Bill Gilham)

It’s not how you start out; it’s how you finish up

(Unknown)

Kesuksesan itu bukan diukur dari materi, prestasi dan pencapaian sukses, melainkan pada keikhlasan untuk berbagi sukses dengan orang lain. (R Daromez SB) Aku ingin menjadi yang terbaik, kalau orang lain melakukan 100%, aku harus melakukan 200% kalau perlu 300%. (Agnes Monica dalam Kick Andy) Sedalam harapan, sejauh apa kumenggapai, aku hanyalah titik kecil yang berharap semua yang kulakukan dalam rangka ibadah kepada-Mu (Titik S) Demi masa Sesungguhnya manusia kerugian Melainkan yang beriman dan yang beramal sholeh Melainkan nasehat dalam kebenaran dan kesabaran Gunakan kesempatan yang masih diberi semoga kita takkan menyesal Masa usia kita kelak ditinggalkan karena ia takkan kembali Ingat lima perkara sebelum lima perkara: Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati… (Nasyid Raihan diinspirasi dari Alquran Surat Al Ashr dan HR Abu Dunya)

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, Segala puji hanya bagi-Mu Ya Allah, karena rahmat, ampunan, karunia dan hidayah-Mu maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan terbaik bagi manusia di muka bumi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini bukan hasil dari jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis berupa Beasiswa Unggulan Diknas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik studi di program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS. selaku ketua program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5.

Bapak Dr. Payamta, M.Si, Ak. CPA selaku Ketua Program Magister commit to userSebelas Maret Surakarta. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas vii


6.

digilib.uns.ac.id

Ibu Dra. Y. Anni Aryani M.Prof.Acc.,Ph.D., Ak., selaku sekretaris program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7.

Bapak Drs. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., Ak selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, kritik dan saran yang selalu menginspirasi penulis untuk terus belajar, menyediakan bahan ajar pendukung, serta mendidik dan memotivasi penulis dengan tahap pembelajaran yang terbaik. You are great, Sir!

8.

Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak. CPA, selaku ketua program Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS, terimakasih atas waktu untuk berdiskusi bersama.

9.

Bapak Ibu dosen pengajar di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

10.

Staf Admisi Magister Akuntansi Universitas

Sebelas Maret Surakarta,

untuk kehangatan komunikasi yang penulis butuhkan setiap saat. 11.

Ibuku Sri Rahayu, Ayahanda Sriyanto (alm), Ayahanda Mulyono, Mamak Lilis Endarwati, keluarga Kartasura dan Wiroragen, terimakasih doanya.

12.

Ayahku R Rahardjo Udiyanto dan Ibundaku Sri Hartati, Kakak-kakakku, terimakasih atas ketulusan doa dan selalu menyemangatiku.

13.

Teman pengajar di Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS (Bu Ninik, Bu Arum, Bu Julie, Pak Eri, dan juga Pak Iyant) terimakasih atas dukungan, masukan dan saran-sarannya. commit to user viii


14.

digilib.uns.ac.id

Teman-teman Magister Akuntansi: Putu S, Pak Singgih, Ahmad Ridwan, St Sutrisno, Nur Andrianita, Abram Vivian, Dewi M, Danang Mujoko, Oktavia Tri Sulistyawati, Kun Ismawati, Sweaty Retna, Erlangga (Peka), Hernani, Ambang, Fitri, Indah, Sari, Yunus Harjito, dan kru teman kelas sebelah (Kru Pak Handoko) terimakasih untuk hari bersama meraih cita.

15.

Sri Marjani, Amina S Dewi, Pak Kim, Titiek Pujiastuti, Emy Indrawati, Sholikhah Retno Utami, dan dik Antin Okfitasari yang telah memberi doa serta semangat pada penulis.

16.

Seluruh tenaga kependidikan dan kru perpustakaan Fakultas Ekonomi UNS Surakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik.

17.

Teman-teman CV Romiz Aisy: R. Daromez SB, Heri Mahartha, Kayika Satria Jarot, Agus Ashadi, Jefri K, Revi Ilham, Yuli, Daniel, Steffy, Iskak dan Partin. Tiada kesempurnaan melainkan hanya milik Allah Swt semata. Seperti

halnya tesis ini yang memerlukan saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pemerintah kota Surakarta. Terimakasih. Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Surakarta, 17 Agustus 2012

commit to user

Titik Setyaningsih ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL…….……………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………..

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………….. ..

iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………….. . .

v

HALAMAN MOTTO………………………………………………. .. .

vi

KATA PENGANTAR………………………………………………... .

vii

DAFTAR ISI………………………………………………………...... .

x

DAFTAR TABEL………………………………………………………

xiii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………

xiv

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………. xv ABSTRAK….....………………………………………………………..

xvi

ABSTRACT…………………………………………………………… ..

xvii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………...... ..

1

1.1

Latar Belakang Masalah ………………………………………….

1

1.2

Perumusan Masalah….…………………………………………..

5

1.3

Tujuan Penelitian………………………………………………….

5

1.4

Kontribusi Penelitian………………………………………………. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………… 7 2.1

Reformasi Sektor Publik…………………………………………..

7

2.2

commit to user Sistem Akuntansi Akrual………………………………………….

8 x


digilib.uns.ac.id

2.3

Penyajian Laporan Keuangan Daerah menurut SAP 2010………… 12

2.4

Anggota DPRD sebagai Pengguna Laporan Keuangan Daerah…… 12

2.5

Penelitian Terdahulu

2.6

Kerangka Berpikir…………………………………………………. 15

..…………………………………………..

13

BAB III METODE PENELITIAN………………………………………. 17 3.1

Metode Penelitian…………………………………………………

17

3.2

Tujuan Penelitian…..…..………..…..………………………………. 18

3.3

Strategi Penelitian…………………………………………………… 19

3.4

Pengumpulan Data…………………………………………………. 20

3.5

Analisis Data………………………………………………………. 23

3.6

Keabsahan dan Keandalan Data…………………………………… 24

3.7

Diagram Alur Penelitian..…………………………………………

25

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN…………………… 28 4.1

4.2

Deskripsi Data…………………………………………………….

28

4.1.1

Obyek Penelitian………………………………………..

28

4.1.2

Pengumpulan Data Partisipan…………………………..

28

4.1.3

Pendidikan Partisipan…………………………………...

30

4.1.4

Pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan…………

30

Analisis Data………………………………………………………

31

4.2.1

Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP 2010………………………………………

4.2.2

31

Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap SAP 2010……………………………………… commit to user

37 xi


4.3

digilib.uns.ac.id

Pembahasan………………………………………………………. 4.3.1

Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP 2010………………………………………

4.3.2

41

41

Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap SAP 2010………………………………………

43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI………………………. 47 5.1

Kesimpulan……………………………………………………….

47

5.2

Keterbatasan………………………………………………………

48

5.3

Rekomendasi……..……………………………………………….

48

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………… 50 LAMPIRAN

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

1

Perbandingan isi kerangka konseptual SAP 2005 dengan SAP 2010....

11

2

Pendidikan Partisipan .............................................................................

30

3

Pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan. ....................................

31

4

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah kota Surakarta terhadap SAP (Pemahaman Umum SAP 2010) .....................................

5

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah kota Surakarta terhadap SAP (Pemahaman Struktur SAP 2010) ..................................

6

37

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD kota Surakarta terhadap SAP (Pemahaman struktur isi SAP 2010) ..............................

10

36

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD kota Surakarta terhadap SAP (Pemahaman Umum SAP 2010) .....................................

9

35

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah kota Surakarta terhadap SAP (Faktor Penghambat SAP 2010) .....................................

8

33

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah kota Surakarta terhadap SAP (Pelaksanaan SAP 2010) ................................................

7

32

39

Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD kota Surakarta terhadap SAP (Faktor Penghambat SAP 2010) .....................................

40

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Halaman

1 Kerangka Berpikir..... ..................................................................................

15

2

Proses descriptive practice-oriented research ...........................................

25

3

Diagram Alur Penelitian ............................................................................

26

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Kuesioner penelitian

2.

Daftar partisipan dan Pola Partisipan

3.

Daftar Dokumen

4.

Pernyataan Wawancara SAP 2010 Aparatur Pemerintah Kota Surakarta

5.

Pernyataan Wawancara SAP 2010 Anggota DPRD Kota Surakarta

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Titik Setyaningsih NIM: S4311012 STUDI EKSPLORASI TINGKAT PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (KASUS DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 menggunakan basis akrual dan akan diberlakukan mulai tahun 2014. Aparatur pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan memiliki pemahaman terhadap SAP 2010. Penelitian ini mengeksplorasi pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap standar tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus yang dipilih adalah single case karena data diperoleh dari satu pemerintahan kota Surakarta. Penelitian ini mendeskripsikan masalah penerapan SAP 2010, oleh karena itu merupakan descriptive practice-oriented research. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah kota Surakarta yang bertanggungjawab dalam bidang penyusunan laporan keuangan di dinas pemerintahan kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta (anggota DPRD komisi III dan anggota badan anggaran). Hasil studi memberikan bukti empiris bahwa pemahaman aspek umum dan struktur SAP 2010 aparatur pemerintah dan anggota DPRD kota Surakarta ternyata masih rendah. Terdapat beberapa hal agar SAP 2010 dapat dilaksanakan dan dipahami dengan baik: adanya komitmen pribadi maupun organisasi untuk memahami SAP, ketersediaan anggaran pelatihan dan sosialisasi SAP, dan payung hukum yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP tersebut. Keterbatasan penelitian ini adalah data dari sisi pengguna hanya diperoleh dari anggota dewan, padahal masih ada pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini tidak diikuti pemantauan langsung (observation) aktivitas obyek penelitian. Hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian mendatang yaitu: penyederhanaan bahasa akuntansi dalam SAP 2010 dan peran aktif perguruan tinggi untuk membantu mempercepat proses penerapan SAP 2010. Kata kunci: Standar akuntansi pemerintahan, akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah, DPRD, descriptive practice-oriented research.

commit to user

i


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Titik Setyaningsih NIM: S4311012 EXSPLORATORY STUDY LEVEL OF UNDERSTANDABILITY LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEE AND LOCAL PARLIAMENT TO ACCRUAL SYSTEM ACCOUNTING STANDARDS (CASE STUDY AT LOCAL GOVERNMENT SURAKARTA) Government Accounting Standard (Government Regulation No. 71 year 2010) used full accrual accounting and should be well implemented at 2014. Government employee and parliament have to understand it. The present study aims at providing local government employee and local parliament’s understandability to accrual system based on Government Regulation No. 71 year 2010. This study used Case Study Research (CSR) approach. A single case study approach was choosen because data from one government Surakarta was enough to achieve the research objective. The research objective was to find out problems of implementation Government Accounting Standard. Therefore, descriptive practice-oriented research was conducted. Data were gathered through questionnaire and semi-structured interview with officials and parliament in local government Surakarta. The finding shows that level of understandability to accrual system based on Government Accounting Standards 2010 both local government’s employee and local parliament, is still low. Understandability is associated with commitment, legal action, and available budget for training and socialization. The limitation of this study is data collection from other user of local government reporting could not be conducted. In addition, this study is not supported real observation about participant’s activities. However, this study raises two interesting problems to think about implementation of Government Accounting Standards 2010: simplification in accounting language and active role of college. Thereby, the Government Accounting Standards 2010 could be well implemented. Keywords: government accounting standard, accrual accounting, government, parliament, descriptive practice-oriented research.

local

commit to user

ii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010. Secara konseptual kebijakan tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan public sector governance di Indonesia. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara. Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan commit programtodan useranggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetric) antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder lain atas


2 digilib.uns.ac.id

penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik (Halim dan Kusufi, 2012). Terdapat pandangan yang skeptis atas penerapan standar akuntansi berbasis akrual berdasar amanat PP No 71 Tahun 2010 yang paling lambat harus diterapkan tahun 2014 oleh seluruh entitas pelaporan, yaitu bagaimana pemerintah daerah menyikapi dan menyiapkan diri untuk melaksanakan SAP tersebut. Pelaksanaan SAP sebelumnya (PP 24 Tahun 2005) selama kurun waktu 2005-2009, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terlihat dari sangat sedikitnya laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada semester kedua tahun 2010 BPK memeriksa 499 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 dan memberikan opini WTP atas 15 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 330 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 48 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 106 entitas (www.ksap.org/berita). Beberapa kendala yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam LKPD dinyatakan kurang wajar yaitu kurangnya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, lemahnya organisasi pengelola keuangan daerah, dan masalah disiplin anggaran. Dalam kondisi penerapan SAP 2005 (basis kas menuju akrual) belum dapat berjalan commit baik, akuntansi berbasis akrual harus mulai to user dilaksanakan sejak pertanggungjawaban APBN/APBD tahun 2010 (Rasono, 2011).

3 digilib.uns.ac.id


Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia bermula dari upaya pemerintah Indonesia sendiri. Standar akuntansi pemerintahan didukung oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan. Respon masyarakat dan partisipasi anggota dewan atas draf standar yang diedarkan minim (Harun, 2009). Oleh karena itu kajian untuk mengetahui respon pemahaman staf pemerintah, parlemen, dan pihak-pihak lain akan manfaat akuntansi akrual terhadap fungsinya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan masih diperlukan (Yamamoto dalam Harun 2009). Hal ini sesuai dengan amanat UU No 27 tahun 2009 pasal 343 dan 344 yang menyatakan bahwa: “(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan.(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.” (pasal 343) “(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: (h). meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.” (pasal 344) Perlu disadari bahwa jika dalam kenyataannya anggota DPR/DPRD menunjukkan adanya tingkat kualitas dan kemampuan yang berkebalikan dengan kualifikasi ideal sebagai anggota legislatif, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya dominasi oleh pemerintah daerah karena ketidakmampuan memahami dan memainkan perannya sebagaimana mestinya (Murni, 2004). Jika hal ini terjadi, maka anggota DPR/DPRD tidak dapat lagi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara efektif. Menurut

PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan untuk tujuan umum

mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber yang dibutuhkan untuk operasi yang commitdaya to user berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan


4 digilib.uns.ac.id

informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran serta indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Kedua indikasi tersebut erat kaitannya dengan fungsi serta tugas dan wewenang anggota DPRD. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawabkan pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Harun, 2009). Di Indonesia studi akuntansi sektor publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Soepomo dalam Harun (2008), Robinson dan Harun 2005, Marwata dan Alam 2006, Harun 2007, Harun 2008, Wijaya 2010). Namun dari beberapa penelitian, hanya Harun (2008) yang mengevaluasi kapasitas suatu pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi berbasis kas menuju akrual melalui perspektif partisipan (pemerintah) terhadap isu SAP 2005. Temuan Harun (2008) adalah instansi-instansi pemerintah belum mampu sama sekali mengadopsi SAP 2005 tanpa bekerja sama dengan pihak luar. Selain itu, Harun (2008) juga mengemukakan faktor penghambat SAP 2005 yaitu aspek kerumitan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, kurangnya pengalaman partisipan, dan latar belakang pendidikan staf yang tidak sesuai. Strategi penerapan basis akrual di daerah yang dilakukan pemerintah adalah dengan sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang dari pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak. commit to user (medinamultimitra.com/akuntansi/19strategipenerapan-basis-akrual-secara-penuhdi-indonesia).

5 digilib.uns.ac.id


Penelitian ini merupakan studi awal yang mengeksplorasi tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini berusaha melibatkan peran anggota dewan dengan mengkaji respon pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selain sebagai bahan masukan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual, penelitian ini juga penting dilakukan karena proses penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat berjalan lebih cepat jika usaha pemerintah daerah didukung oleh salah satu pengguna yaitu anggota DPRD. Harapannya adalah penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan yaitu minimal pada tahun 2014.

1.2

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


1.4

Kontribusi Penelitian

Pemahaman SAP 2010 oleh aparatur pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah daerah sehingga lebih relevan dalam pengambilan keputusan. Pemahaman SAP 2010 oleh anggota dewan berkontribusi untuk mendorong entitas pelaporan menyediakan pelaporan yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Bagi KSAP, kontribusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan basis akrual di daerah yang berguna untuk memperbaharui SAP yang berlaku.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Reformasi Sektor Publik

Reformasi sektor publik ditandai dengan kehadiran New Public Management (NPM). NPM mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik (Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C 2010; Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009; Hood, 1995). Carnegie dan West (2005) menyatakan adopsi model keuangan sektor swasta ke dalam sektor publik dimotivasi oleh adanya akuntabilitas pada sektor tersebut. Barton (2009) memandang perlunya suatu bentuk pemerintahan yang lebih ramping (Small Government) melalui privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah, aktivitas outsourcing, dan membatasi manfaat kesejahteraan (Curtailing Welfare Benefits). Small Government perlu bekerja seperti layaknya dunia bisnis (swasta) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Christensen (2002) menyatakan bahwa hal yang paling relevan dari pembaharuan sektor publik di New South Wales (NSW) adalah peningkatan akuntabilitas, perampingan organisasi sektor publik dari sisi fungsional, pengendalian aset, serta penekanan pada produktivitas dan ekonomi. Menurut Carlin (2005) harapan reformasi sektor publik adalah peningkatan pelayanan kepada warga negara melalui perolehan barang publik dengan harga yang sangat terjangkau. Darrin dan Lewis (2005) memandang perlunya evaluasi economic cost and benefits yang disebut dengan istilah Value commit to For userMoney (VFM). Konsep VFM dalam akuntansi menjadi komponen yang menentukan apakah proyek akan dilaksanakan

8 digilib.uns.ac.id


atau tidak (Khadaroo 2007). Akuntabilitas publik digunakan untuk menjelaskan kepada siapa akun-akun akan dipertanggungjawabkan (Istemi dan Khadaroo 2008). Di Indonesia, pengalaman reformasi sektor publik meliputi desentralisasi fungsi-fungsi ekonomi dan politik pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kerjasama

pemerintah

dan

swasta

dalam

penyediaan

pelayanan

publik,

restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara hingga pembenahan sistem akuntansi pemerintahan. Hal terakhir dilakukan dengan pengklasifikasian catatan aset negara, perbaikan sistem anggaran, serta pertanggungjawaban pembelanjaan negara mengikuti praktik akuntansi dunia usaha (Harun, 2009).

2.2

Sistem Akuntansi Akrual

Menurut Guthrie (1998) definisi sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atas peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut, sedangkan metode single entry atau cash basis, pencatatan dan pengakuan peristiwa atau kejadian dilakukan saat pembayaran. Sistem akrual mencatat biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sistem akuntansi berbasis kas mencatat biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset. Isu tentang pentingnya waktu (timing) dalam pengakuan (recognition) suatu transaksi atau peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam sistem akrual. Adopsi akuntansi akrual mengarahkan pelaksanaan program dan aktifitas suatu agen sektor publik untuk senantiasa commit to user mempertimbangkan prinsip dan pengukuran transaksi, peristiwa serta kinerja aktifitas organisasi pemerintah


9 digilib.uns.ac.id

berdasarkan substansi operasional daripada fokus pada kapan dan berapa penerimaan dan pembelanjaan kas yang dilakukan pemerintah. Angka-angka akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif bagi pimpinan sektor publik dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki, peningkatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Situasi seperti ini

mendorong aspek relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas kinerja keuangan suatu agen sektor publik menjadi perhatian para pimpinan organisasi pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Lundqvist dalam Harun (2008) keunggulan sistem akuntansi akrual diakui dalam hal pengukuran implikasi ekonomi jangka pendek dan kesesuaiannya dengan pembatasan pembelanjaan, sebaliknya, sistem berbasis kas sebagai sumber informasi pengambilan keputusan dan alat pengendalian dibatasi sistem kas yang tidak melaporkan aset fisik, kas, maupun utang. Pengalaman negara lain menunjukkan masuknya akuntan swasta ke dalam lingkungan sektor publik berhasil mempercepat akselerasi implementasi sistem akrual pada level praktis. Di sektor publik Australia, penerapan sistem akrual dilakukan dengan desentralisasi tanggungjawab pada level paling bawah sebuah organisasi pemerintahan, penempatan seorang manager yang akuntabel, reklasifikasi sektor publik sebagai bisnis komersial, dan redefinisi warga menjadi pelanggan (Parker dan Guthrie, 1993). Menurut Carlin (2005) akuntansi akrual sektor publik dapat menerapkan “full cost” untuk seluruh aktivitas, mewujudkan efisiensi, mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran, serta meningkatkan kinerja. Sektor publik Italia mengalami perubahan commit to user sistem akuntansi dari tradisional (berbasis cash and obligations) ke adopsi accrual accounting. Perubahan ini mereformasi akuntansi sektor publik menjadi lebih transparan dalam penggunaan

10 digilib.uns.ac.id


sumber daya milik publik, fokus pada kasus skandal keuangan dan korupsi serta meningkatkan akuntabilitas (Caccia dan Steccolini 2006). Perubahan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dilakukan sejak kehadiran SAP PP No 24 Tahun 2005. SAP 2005 ini mengubah penggunaan sistem pencatatan tunggal (single entry) dengan dasar pencatatan atas cash basis, menjadi sistem ganda (double entry) dengan dasar pencatatan atas kas modifikasian (modified cash basis) yang mengarah pada basis akrual. Pada tahun 2010 KSAP telah menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP No 71 Tahun 2010. Menurut PP No 71 Tahun 2010 basis kas digunakan untuk menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran (LRA dan laporan perubahan SAL) dan basis akrual digunakan untuk menyusun pelaporan finansial (neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas). Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan SAP 2010 paragraf 28 menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dengan hadirnya peraturan ini, adalah tidak mungkin suatu entitas menghasilkan ketiga laporan (terutama LRA, neraca dan LO) dengan hanya mengandalkan dasar kas saja, karena basis kas hanya menghasilkan informasi mengenai kas, tidak mencakup kekayaan entitas selain kas. Oleh karena dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah basis akrual, maka SAP 2010 ini diberlakukan untuk bisa dilaksanakan mulai tahun 2014 (Halim dan Kusufi, 2012).

commit to user

Perbedaan isi antara SAP 2005 (PP No. 24 Tahun 2005) dan SAP 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) adalah pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan



(PSAP) No. 02, yaitu adanya penekanan terhadap penyajian LRA berbasis kas; PSAP No. 10, yaitu adanya penambahan perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan; serta PSAP No. 12, yaitu adanya Laporan Operasional (LO). Pada PP No. 71 Tahun 2010 dilampirkan juga SAP berbasis kas menuju akrual dan proses penyusunan SAP berbasis akrual. Tujuan dilampirkannya SAP berbasis kas menuju akrual adalah untuk menyediakan SAP bagi entitas pemerintah yang belum siap melaksanakan SAP berbasis akrual, dan penerapan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual ke penerapan SAP berbasis akrual. Lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan SAP berbasis akrual. Tabel 1 menyajikan perbandingan isi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No 24 Tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010.

Tabel 1 Perbandingan isi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara PP No 24 Tahun 2005 dengan PP No 71 Tahun 2010 PSAP No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12

PP No 24 Tahun 2005 Penyajian Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Akuntansi Persediaan Akuntansi Investasi Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Akuntansi Kewajiban Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa Laporan Keuangan Konsolidasian

PP No 71 Tahun 2010 Penyajian Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Akuntansi Persediaan Akuntansi Investasi Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Akuntansi Kewajiban Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Operasional Lampiran II: SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran III: Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual

Sumber: PP No 24/ 2005 dan PP No 71/2010

commit to user



2.3

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Menurut SAP 71 Tahun 2010

Menurut SAP 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah daerah sebagai penyaji sekaligus pengguna internal diharapkan mengetahui karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAP tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Pemerintahan.

disusun Laporan

dan

disajikan

keuangan

sesuai pemerintah

dengan

Standar

daerah

adalah

Akuntansi bentuk

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBN/APBD yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan anggota DPRD.

2.4

Anggota DPRD sebagai Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP 71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah. Menurut Steward dalam Harun (2009), ada tiga faktor yang menyebabkan laporan suatu pemerintahan dapat efektif commit to user berfungsi sebagai akuntabilitas sektor publik: (1) laporan tersebut disajikan sederhana tanpa mengurangi makna kelengkapan dan keakuratan suatu informasi,



(2) laporan harus berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum, (3) adanya kegairahan masyarakat, minimal melalui wakil-wakilnya di DPR/DPRD membaca, memahami, menanyakan hal-hal penting yang membutuhkan klarifikasi dan jawaban dari pihak pemerintah. Anggota DPRD perlu mendorong pemerintah daerah menyediakan laporan keuangan yang bermutu dalam arti dapat dipahami, transparan, serta menyajikan keadaan yang sebenarnya. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Harun, 2009).

2.5

Penelitian Terdahulu

Soepomo dalam Harun (2008) menyatakan ada tiga kendala yang dihadapi dalam reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia: sistem hukum, terlalu besarnya wilayah cakupan pemerintahan Indonesia, serta masih kurangnya staf pemerintahan yang cakap. Marwata dan Alam (2006) mengemukakan bahwa lingkungan institusional akuntansi sektor publik Indonesia sangat kompleks dan birokrasi memegang kekuasaan tertinggi yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, akibatnya perubahan kebijakan akuntansi tidak dapat dijelaskan dengan model keputusan yang rasional. Studi yang dilakukan Robinson dan Harun (2005), menemukan masalah reformasi akuntansi akrual di Indonesia yaitu masalah hukum, staf pemerintah yang kurang berkualitas, dan belum adanya lembaga commit to userindependen yang menyusun standar akuntansi sektor publik. Menurut Harun (2007) sulitnya penerapan akuntansi akrual di Indonesia disebabkan oleh pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang



masih bersifat sentralistis serta sistem pencatatan dan inventarisasi aset pemerintah sebagai dasar penyusunan neraca awal masih jauh dari memadai. Harun (2008) mengevaluasi kapasitas suatu pemerintah daerah dalam perspektif pejabat dan staf pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis kas menuju akrual (SAP 2005). Temuan Harun (2008) adalah instansi pemerintah belum mampu sama sekali mengadopsi SAP 2005 tanpa bekerja sama dengan pihak luar. Selain itu, Harun (2008) juga mengemukakan faktor penghambat SAP 2005: aspek kerumitan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, kurangnya pengalaman partisipan, dan latar belakang pendidikan staf yang tidak sesuai. Wijaya (2010) menyatakan bahwa pengenalan akuntansi akrual di Indonesia belum sepenuhnya dipahami karena adanya kelemahan SAP 2005. Meskipun SAP tersebut sudah diperbaharui dengan SAP 2010, usaha investigasi yang lebih mendalam tentang implementasi akuntansi akrual di Indonesia tetap diperlukan. Berbagai penelitian di atas ternyata belum sepenuhnya memberikan solusi penerapan basis akrual yang efektif di Indonesia. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan pelatihan agar penerapan basis akrual secara penuh bisa dilakukan pada tahun 2014, namun langkah pemerintah belum cukup jika hanya bertumpu pada usaha pemerintah daerah sendiri. Oleh sebab itu, usaha pemerintah ini harus didukung oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak pengguna laporan keuangan daerah, salah satunya adalah anggota dewan. Penelitian ini merupakan studi awal yang mengeksplorasi tingkat pemahaman pemerintah daerah dan anggota DPRD committerhadap to user standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini berusaha melibatkan peran anggota dewan dengan mengkaji respon pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 yang belum dilakukan pada



penelitian sebelumnya. Selain sebagai bahan masukan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual, penelitian ini juga penting dilakukan karena proses penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat berjalan lebih cepat jika usaha pemerintah daerah didukung oleh salah satu pengguna yaitu anggota DPRD. Harapannya adalah penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan yaitu minimal pada tahun 2014.

2.6

Kerangka Berpikir

SAP 2010

LKPD

Aparatur Pemerintah Daerah

Anggota

Tingkat pemahaman

Tingkat pemahaman

DPRD

Gambar 1 Kerangka Berpikir

Gambar 1 menjelaskan SAP 2010 merupakan standar yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SAP ini harus dipahami oleh aparatur pemerintah daerah karena tingkat pemahaman SAP 2010 oleh aparatur pemerintah daerah akan berkontribusi LKPD yang berkualitas dan commitmenghasilkan to user relevan untuk pengambilan keputusan. Pemahaman anggota DPRD terhadap SAP berkontribusi mendorong entitas pelaporan (pemerintah daerah) menyediakan



LKPD yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

commit to user



BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada usaha memahami bagaimana sesuatu terjadi. Menurut Sekaran (2010) kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan menganalisa lingkungan secara natural. Metode ini digunakan supaya peneliti memahami bagaimana pemerintah daerah menyiapkan diri dalam implementasi SAP 2010, dan bagaimana proses ini didukung oleh anggota DPRD. Cresswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, grounded theory qualitative research, studi biografi, dan studi kasus (case study). Studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang berbeda dengan tipe penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu. Merriam dalam Hancock dan Bob (2006) menyatakan bahwa kelebihan studi kasus adalah hasil studi kasus dapat mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan penelitian yang akan datang. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan maksud hasil studi dapat mempengaruhi kebijakan penerapan SAP 2010 yang saat ini sedang berjalan. Penelitian ini bersifat single case karena data yang diperoleh berasal dari satu pemerintahan Kota Surakarta. Data tersebut telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Pandangan ini sesuai dengan dan Tony (2008:31) yang menyatakan commit Dul to user bahwa:



“We distinguish two main types of case study: the single case study, a case study in which data from one instance is enough to achieve the research objective, and the comparative case study, a case study that requires data from two or more instances to achieve the research objective.” Bukti studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumen, catatan, kuesioner, wawancara, observasi, physical artifacts yang merupakan karakteristik studi kasus (Gillham, 2000). Bukti yang dimaksud dalam studi kasus diabstraksi dan digabung untuk memberikan jawaban yang memungkinkan atas perumusan masalah (Hancock dan Bob, 2006).

3.2

Tujuan Penelitian (Research Objective)

Menurut Dul dan Tony (2008) terdapat 2 (dua) jenis penelitian: theoryoriented research dan practice-oriented research. Theory-oriented research bertujuan memberi kontribusi pada perkembangan teori, sedangkan practiceoriented research bertujuan memberi kontribusi pengetahuan pada praktisi untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah yang teridentifikasi secara praktis. Dul dan Tony (2008) menyatakan bahwa theory-oriented research dibagi menjadi 2 (dua) tujuan: mencari bukti empiris untuk menformulasikan proposisi baru (theorybuilding research) dan menguji proposisi (theory-testing research). Practiceoriented research dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian. Pertama, jika praktisi dapat dengan tepat menemukan hubungan antar aspek praktis maka dapat dibangun suatu hipotesis; penelitian untuk maksud tersebut merupakan hypothesis building practice-oriented research. Kedua, jika hipotesis tersedia dan diasumsikan dengan hasil percobaan bahwa hasil pengujian hipotesis dapat menyediakan temuan bagi commit to user praktisi untuk pengambilan keputusan; penelitian untuk maksud itu disebut hypothesis-testing practice-oriented research. Ketiga, apabila suatu penelitian tidak



ada hipotesis yang perlu dicari maupun diuji, maka penelitian semacam ini disebut descriptive practice-oriented research (Dul dan Tony, 2008). Penelitian ini adalah riset berorientasi praktik (practice-oriented research) karena bertujuan memberi kontribusi pengalaman untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah penerapan SAP 2010 melalui pemahaman SAP 2010 oleh aparatur pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta. Penelitian dilakukan tanpa perlu menemukan dan menguji hipotesis, dengan pertimbangan penentuan hipotesis akan membatasi penelitian, padahal penulis bermaksud mengeksplorasi pemahaman dan kendala penerapan SAP 2010.

3.3

Strategi Penelitian (Research Strategy)

Strategi penelitian ini adalah descriptive case study. Studi kasus deskriptif dipilih karena variabel yang merupakan syarat agar implementasi SAP 2010 dapat berjalan dengan baik tidak dapat diketahui sebelumnya melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Dul dan Tony (2008:276) sebagai berikut: “Because the elements of which this best practice should consist were not yet known and, therefore, must be discovered in this research, and also because finding and describing a design does not involve the discovery and testing of causal relations between variables, a descriptive case study was appropriate.” Strategi penelitian ini dilakukan dengan cara: 1.

mendeskripsikan obyek penelitian,

2.

mendeskripsikan hasil kuesioner dengan pernyataan partisipan,

3. 4.

mendeskripsikan dokumen yang ditemukan selama melakukan penelitian, commit to user mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu,

5.

mendeskripsikan teori yang relevan dengan penelitian,



6.

mendeskripsikan temuan penelitian dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.4

Pengumpulan Data (Data Collection)

Aparatur pemerintah kota Surakarta yang bertanggungjawab dalam bidang penyusunan laporan keuangan di dinas pemerintahan kota Surakarta menjadi partisipan penelitian untuk memperoleh data tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual (SAP 2010). Pemahaman anggota DPRD kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual diperoleh dengan melibatkan anggota DPRD komisi III dan anggota badan anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung (semi-terstruktur).

Wawancara

langsung

dilakukan

untuk

mengurangi

kekurangpahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Data tambahan juga didapatkan dari dokumen pendukung. Desain kuesioner dilakukan dengan memodifikasi kuesioner Harun (2008) sesuai pernyataan SAP 2010. Kuesioner Harun (2008) terdiri dari: tingkat pemahaman, tingkat persiapan, pelaksanaan SAP 2005 dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan SAP 2005. Pilihan tingkat persetujuan partisipan berdasarkan skala Likert 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan sangat setuju, sedangkan 5 menunjukkan sebaliknya. Untuk mendapatkan data tingkat pemahaman SAP 2005, Harun (2008) memberikan contoh pernyataan: “Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP commit to 2005”. user Pada tingkat persiapan diberikan pernyataan sebagai berikut: “Di instansi saya telah disiapkan staf khusus untuk mendukung pelaksanaan SAP 2005”. Tingkat Pelaksanaan SAP 2005 diberikan



pernyataan: “Instansi kami telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2005 tanpa bantuan pihak luar”. Pernyataan kendala SAP 2005 meliputi: pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, fasilitas yang minim, rendahnya komitmen pimpinan, sistem yang sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi sistem baru. Modifikasi kuesioner yang dilakukan penulis berdasarkan penelitian Harun (2008) didasarkan pernyataan SAP 2010 yang terdiri dari pemahaman umum, pemahaman struktur, pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan SAP tersebut. Pernyataan pemahaman umum yang dimodifikasi yaitu: “Saya memiliki kemampuan analisis yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).” Pemahaman struktur SAP 2010 diturunkan dari kerangka konseptual SAP 2010 meliputi penyajian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan entitas pelaporan dengan pernyataan di bawah ini: 1.

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial.

2.

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

3.

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

4.

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5.

commit to user

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.


6.


Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

7.

Saya paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8.

Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

9.

Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

10. Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program atau kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Tahap pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010 masih mengacu Harun (2008). Penelitian ini berusaha melibatkan peran anggota DPRD kota Surakarta yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, oleh karena itu kuesioner diturunkan dari kerangka konseptual SAP 2010 dengan pernyataan sebagai berikut: 1.

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial. commit to user

2.

Saya paham adanya indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.


3.


Saya paham adanya indikasi bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

4.

Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program atau kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

5.

Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

6.

Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP relevan untuk penyusunan RAPBD. Skala Likert digunakan untuk menunjukkan 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 4

(tidak setuju) dan 5 (sangat tidak setuju). Skala 3 (netral atau tidak menjawab) dihilangkan untuk menghindari bias penelitian.

3.5

Analisis Data

Data ditabulasi dan dianalisis dengan general descriptive analysis. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Harun (2008). Hasil kuesioner dinyatakan dalam score (quantitative data). Interpretasi atas score untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semiterstruktur (qualitative data). Hal ini sesuai pernyataan Dul dan Tony (2008:33) di bawah ini: “Although in a case study quantitative data can be used to generate the scores commit to user to be analysed, the interpretation of scores of the (small number of ) cases in order to generate the outcome of the study is done qualitatively (by visual inspection) and not statistically.”



Data

kualitatif

dianalisis

dengan

mereduksi

data:

mengkode

dan

mengkategorikan data (Sekaran:2010). Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dan menelusur tema (Prastowo, 2012). Pernyataan partisipan yang diperoleh dari wawancara semiterstruktur direduksi dengan menggolongkan dalam suatu tema tertentu. Pernyataan partisipan tentang SAP 2010 digolongkan dalam tema pemahaman umum, pemahaman struktur, pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010. Reduksi data semacam ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.6

Keabsahan dan Keandalan Data (Validity and Reliability)

Keabsahan data (Validity) adalah proses bagaimana mengukur apa yang ingin kita ukur. Keandalan data (Reliability) adalah bagaimana hasil penelitian jika dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang sama (Sekaran, 2010). Keabsahan dan keandalan data penelitian ini dilakukan dengan cara: 1.

Membandingkan data kuantitatif yang berasal dari kuesioner dengan data kualitatif

yang

berasal

dari

wawancara semi-terstruktur (pernyataan

partisipan). 2.

Membandingkan data dengan dokumen pendukung yang ditemukan selama melakukan penelitian.

3.

Meminta masukan, saran,commit kritik todan userkomentar dari pembimbing untuk mengidentifikasi keandalan data, bias dan asumsi penulis serta kelemahan logika penelitian.



4.

Mengkaitkan teori untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.

5.

Mengkaitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang relevan untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.

3.7

Diagram Alur Penelitian Proses descriptive practice-oriented research digambarkan sebagai berikut: Descriptive Research

Unknown Variable

Specific Research Objective

Comparative Case Study

Variable defined

Contribution to a practitioner’s knowledge

Sumber: Dul, J dan Tony Hak (2008). Case Study Methodology in Business Research. First Edition, pp 302. Gambar 2 Proses descriptive practice-oriented research Berdasarkan gambar 2, descriptive practice-oriented research dipilih dalam commit to user yang merupakan syarat agar penelitian ini dengan pertimbangan variabel implementasi SAP 2010 dapat berjalan dengan baik, tidak dapat diketahui sebelumnya (unknown variable) melainkan harus dicari dalam penelitian ini.



Tujuan penelitian yang bersifat khusus (Specific Research Objective) telah disebutkan dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Maka penulis membuat diagram alur penelitian sebagai berikut:

Mulai

Pemerintah Daerah

Pemahaman SAP 2010 oleh Aparatur Pemerintah Kota Surakarta

Anggota DPRD

Pemahaman SAP 2010 oleh anggota DPRD Kota Surakarta

Analisis Data

Analisis Data

Selesai

Selesai

Gambar 3 Diagram Alur Penelitian Gambar 3 menunjukkan alur penelitian yang dilakukan penulis. Penulis mengeksplorasi pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010. Bersamaan dengan kegiatan itu, dilakukan eksplorasi pemahaman anggota commit to user DPRD ota Surakarta terhadap SAP 2010. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui general descriptive analysis. Hasil analisis data dibandingkan dengan



penelitian studi kasus yang pernah dilakukan (comparative case study) dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Bukti empiris berupa kenyataan sosial penerapan SAP 2010 ditemukan (variable defined), selanjutnya variabel tersebut dideskripsikan untuk memberi solusi yang berimplikasi praktik. Dengan demikian tujuan penelitian ini telah tercapai.

commit to user



BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Data

4.1.1 Obyek Penelitian

Sasaran penelitian adalah aparatur pemerintah yang bekerja di unit organisasi (dinas pemerintah) kota Surakarta. Unit organisasi tersebut harus menggunakan standar akuntansi berbasis akrual sebagai basis penyusunan dan penyajian laporan keuangan di instansi mereka. Sasaran penelitian terhadap anggota dewan ditujukan kepada anggota DPRD komisi III dan anggota badan anggaran DPRD kota Surakarta.

4.1.2 Pengumpulan Data Partisipan

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung (wawancara semi-terstruktur) terhadap partisipan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 bulan yaitu Juni dan Juli 2012. Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurangpahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Penulis mencatat respon berupa pernyataan yang diberikan partisipan dan membaca dokumen pendukung yang ditemukan selama melakukan penelitian. Sebanyak 15 instansi yang ada di Kota Surakarta, 3 instansi menyatakan tidak bersedia menjawab kuesioner. Dari 12 instansi yang tersisa masing-masing hanya bersedia menunjuk 1 orang yang dianggap memahami atau memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Keduabelas instansi itu to adalah: commit user 1.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).



2.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

3.

Dinas Kesehatan.

4.

Dinas Pertanian.

5.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

6.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

7.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

8.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

9.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

10.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

11.

Dinas Pekerjaan Umum.

12.

Dinas Pengelolaan Pasar.

Aparatur pemerintah kota Surakarta yang bersedia memberikan pernyataan SAP 2010 melalui wawancara semi-terstruktur ada 8 partisipan yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8. Partisipan yang bisa memberikan pernyataan melalui wawancara mendalam (indepth interview) tentang SAP ada dua: partisipan P7 dan partisipan P8. Anggota DPRD kota Surakarta yang bersedia menjawab kuesioner berjumlah 10 orang, terdiri dari 5 orang anggota DPRD komisi III dan 5 orang anggota dewan dari badan anggaran. Anggota dewan yang bersedia memberikan pernyataan SAP 2010 melalui wawancara semi-terstruktur ada 6 orang (D1, D2, D3, D4, D5 dan D6), tetapi hanya 1 anggota dewan (D4) yang bisa memberikan pernyataan melalui wawancara mendalam (indept interview). Respon pemahaman SAP berupa pernyataan dari partisipan dicatat oleh penulis ketika wawancara berlangsung, hal ini dikarenakan partisipan commit to user merasa lebih nyaman menjawab pertanyaan wawancara dalam kondisi tidak direkam selama memberikan pernyataan tersebut.



4.1.3 Pendidikan Partisipan

Berdasarkan informasi, diperoleh profil umum pendidikan partisipan (Tabel 2) sebagai berikut: Tabel 2 Pendidikan Partisipan Item informasi Pendidikan Sarjana Pendidikan Sarjana Akuntansi dan berpengalaman akuntansi di perusahaan dan akuntan publik Jumlah

Instansi

DPRD

10

10

2 12

10

Sumber: data primer diolah

Aparatur pemerintah kota Surakarta yang bertanggungjawab dalam bidang penyusunan laporan keuangan berjumlah 12 orang, tetapi hanya 2 orang aparatur pemerintah kota Surakarta yang berpendidikan sarjana akuntansi dan memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi di dunia usaha dan akuntan publik sebelum menjadi pegawai negeri. Sepuluh anggota DPRD kota Surakarta secara keseluruhan berpendidikan sarjana namun tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana akuntansi.

4.1.4 Pengalaman di Bidang Akuntansi dan Keuangan

Keahlian akuntansi aparatur pemerintah kota Surakarta diperoleh dengan terlibat langsung dalam bidang pengelolaan akuntansi dan keuangan di instansi mereka. Tabel 3 menunjukkan lama waktu mereka memiliki pengalaman di bidang tersebut.

commit to user



Tabel 3 Pengalaman Di Bidang Akuntansi dan Keuangan Item informasi

Instansi

DPRD

1 sampai 5 tahun

5

0

5 sampai 10 tahun

3

0

lebih dari 10 tahun

4

0

12

0

Jumlah Sumber: data primer diolah

Tabel 3 menjelaskan aparatur pemerintah kota Surakarta yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan kurang dari lima tahun ada 5 orang, antara lima sampai sepuluh tahun sebanyak 3 orang, dan lebih dari sepuluh tahun sebanyak 4 orang. Anggota DPRD kota Surakarta tidak ada yang memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan.

4.2

Analisis Data

4.2.1 Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP 2010

Data ditabulasi dan dianalisis dengan general descriptive analysis. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Harun (2008). Hasil kuesioner dinyatakan dalam score (quantitative data). Interpretasi atas score untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semiterstruktur (qualitative data). Data juga dianalisis dengan dokumen pendukung. Kuesioner pemahaman aparatur pemerintah Kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual meliputi: pemahaman umum SAP 2010, pemahaman struktur isi SAP 2010, pelaksanaan SAP 2010 dan faktor penghambat SAP tersebut. Hasil kuesioner pemahaman umum SAP 2010 oleh aparatur pemerintah kota commit to user Surakarta terlihat pada tabel 4 berikut:



Tabel 4 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pemahaman Umum SAP 2010)

No

Pernyataan

1

Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010. 2 Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK 3 Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010 Sumber: data primer diolah

Dari 12 partisipan Tidak Setuju setuju 3 (25%)

9 (75%)

4 (33%)

8 (67%)

12 (100%)

Tabel 4 menunjukkan 75% aparatur yang mewakili masing-masing instansi belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan SAP 2010. Para partisipan dalam jumlah yang hampir sama, tidak mengerti struktur informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat rendah atas unsur laporan keuangan (33%). Hasil ini didukung dengan wawancara berikut: “Saya tidak mengetahui kalau ada SAP 2010. Saya juga tidak memahami apa yang dimaksud standar akuntansi berbasis akrual.” P2 “Sepengetahuan Saya, basis akrual hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial, mengapa hal ini seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan? yang penting dalam pekerjaan Saya adalah kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan anggaran untuk kemudian membuat pelaporan yang diminta atasan; dan yang terpenting lagi adalah Saya tidak menggunakan uang negara.” P6 Namun hal yang menarik dalam laporan ini adalah mereka paham sepenuhnya konsekuensi yang mereka hadapi jika tidak menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP. Pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap struktur SAP 2010 ditunjukkan tabel 5.

commit to user



Tabel 5 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pemahaman struktur SAP 2010)

No

Pernyataan

1

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

2


8 (67%)

7 (58%)

5 (42%)

3


8 (67%)

4 (33%)

4


8 (67%)

4 (33%)

5

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

7 (58%)

5 (42%)

4 (33%)

8 (67%)

8 (67%)

4 (33%)

3 (25%)

9 (75%)

2 (17%)

10 (83%)

2 (17%)

10(83%)

6

7

8

9

Saya paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP 2010. Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam SAP 2010. Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP 2010.

10

Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 5 struktur SAP 2010 hanya dipahami oleh 4 partisipan (33%). Basis akrual dilaksanakan commit untuk aset, kewajiban dan ekuitas (67%). Hasil ini to user didukung dengan indepth-interview sebagai berikut:



“Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrual secara penuh. Pendapatan masih berbasis kas dimana pendapatan diakui pada saat diterima Bendahara di RKUD untuk seluruh transaksi SKPD. Terkait dengan beban akrual belum bisa dilakukan karena belum adanya peraturan walikota yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan.” P1 “Software keuangan sudah sangat terbantu dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Akuntansi berbasis akrual hanya dilaksanakan untuk aset, kewajiban dan ekuitas. Dengan catatan untuk aset perolehannya bukan hanya berdasar harga perolehan yang tercantum namun seluruh pembiayaan, termasuk di dalamnya honor panitia. Secara umum masih mengacu pada PP No 24 tahun 2005. Beban seperti depresiasi dan penghapusan gedung masih belum diberlakukan. Belum adanya executive summary supaya pelaporan praktis dan memberi pemahaman yang sama.” P7 Respon P1 dan P7 ini diberikan karena adanya Peraturan Walikota Surakarta No. 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta tersebut memuat kerangka konseptual bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual dipakai untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. d-PK01 Informasi tambahan atas penerapan basis akrual pada pendapatan dan belanja diperoleh dari dokumen pendukung berupa Kebijakan Akuntansi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang memuat pernyataan bahwa entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Bentuk laporan keuangan pemerintah commit to user Kota Surakarta dikonversi dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke PP No 24 Tahun 2005. d-PK03



Kehadiran dokumen tersebut mendukung pernyataan: “Saya tidak melihat kelebihan SAP 2010 dibandingkan dengan SAP 2005.” P1 Hal ini mempengaruhi pelaksanaan penerapan standar akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintahan kota Surakarta seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini: Tabel 6 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pelaksanaan SAP 2010)

Dari 12 partisipan Tidak Setuju setuju

No

Pernyataan

1

3

Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 tanpa bantuan pihak luar. Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 dengan kerjasama dengan pihak luar. Secara rutin laporan keuangan daerah disajikan tepat waktu

4

SAP 2010 memerlukan kerumitan teknis penyusunan

9 (75%)

3 (25%)

5

Belum pernah ada teguran keterlambatan laporan keuangan

10 (83%)

2 (17%)

2

8 (67%)

4 (33%)

4 (33%)

8 (67%)

12 (100%)


Tabel 6 menunjukkan bahwa instansi mereka telah mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri (67%), sehingga tidak perlu bekerjasama dengan pihak luar. Jawaban 33% partisipan menyatakan masih butuh bantuan pihak luar, hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan BPKP atau konsultasi antar aparatur di dinas lain yang dinilai lebih kompeten terutama DPPKA. “Secara pribadi Saya masih sering berkonsultasi dengan rekan kerja di DPPKA terutama P1, selain itu juga berkonsultasi dengan BPKP.” P8

Laporan keuangan secara rutin bisa disajikan tepat waktu meskipun terdapat kerumitan teknis penyusunan (75%). commit to terlihat user pada tabel 7 berikut: Faktor penghambat pelaksanaan SAP



Tabel 7 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Faktor Penghambat SAP 2010)

1

Pendidikan staf yang tidak sesuai

Dari 12 partisipan Tidak Setuju setuju 10 (83%) 2 (17%)

2

Kurangnya pengalaman

11 (92%)

3

Fasilitas yang minim

12 (100%)

4

Sistem yang sulit dipahami

9 (75%)

3 (25%)

5

Rendahnya komitmen pimpinan

9 (75%)

3 (25%)

6

Kurangnya sosialisasi sistem yang baru

10 (83%)

2 (17%)

7

Tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP 2010 yang baik.

9 (75%)

3 (25%)

No

Pernyataan

1 (8%)


Berdasarkan tabel 7 hal yang dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010 antara lain fasilitas yang minim dan keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan staf yang tidak sesuai dan kurangnya pengalaman). Hasil ini didukung pernyataan P1 yang mengemukakan bahwa: “Hambatan yang paling utama tetap pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pernyataan partisipan P1 didukung oleh partisipan P2 dan P7 sebagai berikut: “Keterbatasan sumber daya manusia dipastikan ada, bahkan bidan atau perawat sudah biasa merangkap sebagai pengelola keuangan.” P2 “Bekerja di bidang keuangan dan akuntansi harus punya kemauan yang tinggi untuk belajar. Sulitnya regenerasi di instansi ini adalah banyaknya staf dengan pendidikan yang tidak sesuai. Secara kuantitas tenaga sudah banyak dan cukup, namun tidak kompeten. Walaupun sudah tidak kompeten, yang justru disayangkan adalah keengganan untuk belajar.” P7

Tabel 7 juga menunjukkan kurangnya sosialisasi sistem baru sebagai faktor penghambat yang penting (83%), akibatnya, sistem baru menjadi sulit dipahami (75%). Kurangnya sosialisasi ini disebabkan oleh rendahnya komitmen pimpinan to user (75%) dan ketiadaan anggaran commit pelatihan dan sosialisasi SAP 2010. Ketiadaan



anggaran mengakibatkan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik (75%). Hasil ini didukung indept-interview di bawah ini: “…meskipun demikian pemahaman secara internal dilakukan dengan upgrading seluruh staf DPPKA dalam hal pengelolaan aset dan keuangan. Hambatan lain keinginan upgrading tersebut justru dikarenakan anggaran yang terbatas. Anggaran pelatihan ini hanya 2 kali setahun, padahal seharusnya lebih dari itu. Memang Kota Surakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagai reward-nya mendapat insentif dari pemerintah pusat, namun insentif kepada aparatur sama sekali tidak ada.” P1 Pelatihan dan sosialisasi SAP 2010 diperlukan karena partisipan P5 memberikan pernyataan: “Memang dalam diklat pernah dijelaskan basis akrual, tapi setelah diklat Saya tetap saja tidak memahami apa yang dimaksud dengan basis akrual itu.”

4.2.2 Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap SAP 2010

Kuesioner pemahaman anggota DPRD kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual meliputi: pemahaman umum SAP 2010, pemahaman struktur isi SAP 2010, dan faktor penghambat SAP tersebut. Pemahaman umum SAP 2010 oleh anggota dewan ditunjukkan tabel 8 berikut: Tabel 8 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pemahaman Umum SAP 2010) Dari 10 partisipan Tidak Setuju Setuju

No

Pernyataan

1

Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010.

2 (20%)

8 (80%)

2

Saya memiliki pengetahuan atas laporan keuangan pemerintah daerah

7 (70%)

3 (30%)

3

Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, commitEkuitas to userdan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan CALK

3 (30%)

7 (70%)




Tabel 8 menunjukkan pemahaman SAP 2010 oleh anggota dewan hanya dipahami 2 partisipan (20%), walaupun mereka memiliki pengetahuan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat rendah atas unsur laporan keuangan (30%). Hasil ini didukung dengan wawancara berikut: “Saya tidak selalu harus memahami apa yang dimaksud dengan basis akrual, yang penting daya serap anggaran termasuk dalam kategori bagus, sangat bagus, lumayan, atau kurang bagus. Saya akan mempelajarinya nanti setelah basis yang dimaksud dilaksanakan.” D3 Pendapat anggota dewan D3 tersebut bertentangan dengan pernyataan di bawah ini: “Memang komitmen untuk memahami standar akuntansi berbasis akrual dikembalikan pada komitmen pribadi untuk punya kemauan untuk belajar, karena yang diharapkan oleh pimpinan adalah bahwa setiap pribadi anggota dewan tidak tergantung pada pimpinan dewan.” D2 Partisipan D2 menambahkan: “Setiap komisi diberikan pedoman tentang SAP sebelum tembusan laporan keuangan pemerintah daerah diterima.” Meskipun pedoman SAP telah diberikan kepada setiap komisi, hanya 20% anggota dewan yang memahami SAP, hal ini dikarenakan bahasa akuntansi SAP 2010 ternyata sulit untuk dipahami. “Menurut Saya, bahasa akuntansi dalam SAP 2010 ini terlalu tinggi untuk level praktis.” D4 Pernyataan D4 ini membawa dampak hasil pemahaman anggota DPRD kota Surakarta terhadap struktur isi SAP 2010 seperti disajikan tabel 9 berikut:

commit to user



Tabel 9 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pemahaman Struktur isi SAP 2010) Dari 10 partisipan Tidak Setuju Setuju

No

Pernyataan

1

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial.

2 (20%)

8 (80%)


7 (70%)

3 (30%)


6 (60%)

4 (40%)

Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

3 (30%)

7 (70%)

8 (80%)

2 (20%)

8 (80%)

2 (20%)

2

3

4

5

6

Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP telah sesuai dengan kebutuhan pengguna Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP relevan untuk penyusunan RAPBD


Anggota dewan mayoritas (80%) tidak memahami basis akrual tetapi mereka dapat memahami indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran (Tabel 9). Hasil ini didukung dengan pernyataan di bawah ini: “Sumber daya digunakan sesuai anggaran karena telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).” D5 “Sinkronisasi anggaran dilimitkan sehingga tidak terbebani utang, sebagaimana keinginan Bapak walikota yang menginginkan zero defisit, artinya diusahakan penerimaan sama dengan pengeluaran.” D3 Hasil tabel 9 juga didukung indepth interview berikut: “Secara program sudah bagus, tapi secara teknis harus ada perbaikan oleh pemerintah kota (Pemkot). Salah satunya melalui transparansi dengan membuka akses informasi publik atas program yang berjalan mulai dari commit to user perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sebagai contoh pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) yang masih rentan terhadap penyimpangan dan penyelewengan karena kurang transparan dan akuntabel. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan BPMKS misalnya



dimulai dari tidak adanya jaminan keberlangsungan program karena anggaran masuk belanja tidak langsung melalui bantuan sosial (bansos) dan hibah, payung hukum peraturan walikota (perwali) yang bisa berubah setiap saat, mekanisme pendaftaran berbelit, prosedur pendanaan yang rumit dan pencairan yang tidak tepat waktu. “ D4 Partisipan D4 juga menambahkan pernyataan: “Bagaimana nanti kalau basis akrual diterapkan, sedangkan dengan basis kas saja masih banyak persoalan yang harus dibenahi.” Pernyataan ini memerlukan bimbingan teknis untuk mengklarifikasi persoalan yang timbul atas penerapan SAP 2010. “Sejauh ini belum ada bimbingan teknis yang mengarah ke basis akrual, bagaimana lagi anggarannya tidak ada.” D1 Selain faktor anggaran seperti disampaikan D1, terdapat beberapa faktor penghambat pemahaman standar akuntansi berbasis akrual oleh anggota dewan sebagaimana ditunjukkan tabel 10 berikut: Tabel 10 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Faktor Penghambat SAP 2010)

No 1 2 3 4

Pernyataan Pendidikan anggota DPRD tidak berlatarbelakang akuntansi Anggota DPRD kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan Tidak ada pelatihan akuntansi pemerintahan Rendahnya komitmen pimpinan dewan

5 Kurangnya sosialisasi sistem yang baru Sumber: data primer diolah


3 (30%)

9 (90%)

1 (10%)

3 (30%)

7 (70%)

2 (20%)

8 (80%)

9 (90%)

1 (10%)

Berdasarkan tabel 10 anggota dewan (70%) mengakui bahwa pendidikan anggota dewan tidak berlatarbelakang akuntansi dan kurang berpengalaman tentang commit to user akuntansi pemerintahan (90%). Mereka menyatakan ada pelatihan akuntansi pemerintahan dan komitmen pimpinan dewan yang mendukung hal ini. Kurangnya



sosialisasi masih dianggap sebagai faktor penghambat yang menimbulkan ketidakpahaman (90%). Hasil ini didukung oleh pernyataan di bawah ini: “Sejauh ini sosialisasi belum dirasakan. Pendekatan accrual basis saya dukung dengan syarat harus dalam kerangka menciptakan good governance, lebih transparan dan memperkecil ruang gerak kolusi, korupsi dan nepotisme.” D6 “Saat ini kita mencoba agar anggaran seefisien mungkin, akan lebih baik jika UNS selaku perguruan tinggi yang dianggap tahu hal ini menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi bekerjasama dengan kementrian dalam negeri lalu mengundang anggota dewan.” D1 4.3

Pembahasan

4.3.1 Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP

Berdasarkan tabel 4, sebanyak 12 partisipan aparatur pemerintah kota Surakarta, 9 orang (75%) diantara mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan SAP 2010, ini berarti hanya 3 partisipan yang memiliki pengetahuan memadai tentang SAP. Jawaban ini konsisten dengan pernyataan partisipan P2 yang tidak tahu adanya SAP 2010. Partisipan P6 bahkan menyatakan bahwa basis akrual hanya cocok untuk perusahaan (sektor komersial). Menurut partisipan P6 basis akrual seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan. Tabel 5 menunjukkan struktur SAP 2010 hanya dipahami oleh 4 partisipan (33%). Basis akrual dilaksanakan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas (67%). Hasil ini didukung pernyataan P1 yang mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap menuju akrual penuh. Pendapatan commit to user dan beban akrual belum bisa dilaksanakan karena belum adanya peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan. Peraturan Walikota No 17 Tahun 2011



telah menjadikan PP No. 71 tahun 2010 sebagai dasar hukum, tetapi muatan kebijakan akuntansi di dalamnya masih mengacu pada PP No 24 Tahun 2005. Dokumen Kebijakan Akuntansi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memuat bentuk laporan keuangan pemerintah Kota Surakarta yang dikonversi dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke PP No 24 Tahun 2005. Hal ini mengakibatkan pemahaman SAP 2010 dianggap kurang perlu dipahami karena partisipan tidak mengerti kelebihan SAP 2010 daripada SAP 2005. Berdasarkan tabel 6 partisipan menyatakan bahwa instansi mereka telah mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri (67%), sehingga tidak perlu bekerjasama dengan pihak luar. Laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu, walaupun SAP 2010 masih memerlukan kerumitan teknis penyusunan (75%). Temuan ini berbeda dengan temuan Harun (2008) yang menyatakan bahwa instansi memerlukan bantuan pihak luar dalam pelaksanaan SAP, tetapi konsisten dengan pernyataan Harun (2008) dalam hal kerumitan teknis penyusunan. Tabel 7 menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010 antara lain fasilitas yang minim dan keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan staf yang tidak sesuai dan kurangnya pengalaman). Faktor penghambat pelaksanaan SAP masih konsisten dengan penelitian Harun (2008). Berdasarkan tabel 7 partisipan juga menyatakan kurangnya sosialisasi sistem baru sebagai faktor penghambat pelaksanaan SAP (83%), akibatnya, sistem baru menjadi sulit dipahami (75%). Kurangnya sosialisasi ini disebabkan oleh rendahnya komitmen pimpinan (75%) serta ketiadaan anggaran pelatihan dan sosialisasi SAP 2010. Ketiadaan anggaran mengakibatkan tidak adanya insentif pelaksanaan SAP yang baik (75%). commitbagi to user Partisipan tidak dapat memahami basis akrual hanya dengan satu sampai dua tahap pelatihan melainkan membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan



untuk mencapai pemahaman SAP 2010 yang lebih komprehensif. Ketersediaan anggaran pelatihan dan sosialisasi dimungkinkan dengan komitmen pimpinan dalam setiap instansi pemerintahan kota Surakarta yang menyadari perlunya memahami SAP 2010 secara pribadi maupun organisasi. Menurut Belkaoui (2006) teori akuntansi ada dua: teori akuntansi deskriptif (descriptive accounting theory) dan teori akuntansi normatif (normative accounting theory). Teori akuntansi deskriptif berusaha menjustifikasi apa yang terjadi dengan mengodifikasikan praktik-praktik akuntansi. Sebaliknya, teori akuntansi normatif (normative accounting theory) berusaha menjustifikasi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini berusaha menjustifikasi praktik akuntansi yang dianggap berguna (descriptive accounting theory),

dan

berusaha

menjustifikasi

praktik

akuntansi

yang

seharusnya

dipergunakan (normative accounting theory). Praktik akuntansi yang dianggap berguna itu adalah pemerintah kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrual secara penuh. Praktik akuntansi yang seharusnya digunakan adalah pendapatan dan beban akrual seharusnya bisa diakui dan disajikan di LO dengan memberikan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan catatan didukung oleh payung hukum peraturan teknis pelaksanaan SAP 2010.

4.3.2 Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap SAP Pemahaman SAP 2010 hanya dipahami 20% anggota dewan walaupun mereka commit to user memiliki pengetahuan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat



rendah atas unsur

laporan keuangan (Tabel 8). Hasil ini didukung dengan

pernyataan partisipan D3 yang menyatakan pemahaman SAP 2010 dianggap belum begitu perlu karena secara teknis pelaksanaan SAP 2010 belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan tabel 9 diperoleh informasi bahwa anggota dewan mayoritas (80%) tidak memahami basis akrual tetapi mereka dapat memahami indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran. Hasil ini sesuai pernyataan D3 yang mengemukakan bahwa pemahaman indikasi ketaatan anggaran dilakukan melalui terserap tidaknya anggaran pemerintah kota Surakarta. Partisipan D5 juga menyatakan bahwa sumber daya yang digunakan oleh pemerintah kota Surakarta telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pemahaman basis akrual ditujukan pada akun utang, oleh karena itu sinkronisasi anggaran dilimitkan supaya pemerintah kota Surakarta tidak terbebani dengan utang (penerimaan diusahakan sama dengan pengeluaran). Berdasarkan tabel 10 anggota dewan mengakui bahwa pendidikan anggota dewan tidak berlatarbelakang akuntansi (70%) dan anggota dewan kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan (90%). Hal ini mengakibatkan anggota dewan D4 menyatakan bahasa SAP 2010 dianggap terlalu ‘tinggi’ untuk diterapkan pada level praktis. Hasil ini mendukung pendapat Steward dalam Harun (2009) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai standar yang berlaku seharusnya disajikan sederhana tanpa mengurangi keakuratan dan kelengkapan informasi di dalamnya. Apabila laporan keuangan pemerintah bisa disajikan sederhana berarti laporan tersebut mudah dipahami dari sisi pengguna. commit to user Standar yang berlaku untuk menyusun laporan tersebut seharusnya mudah untuk



dipahami, oleh sebab itu penyederhanaan bahasa akuntansi dalam standar akuntansi pemerintahan yang berlaku masih diperlukan. Tabel 10 juga menunjukkan adanya pelatihan akuntansi pemerintahan dan adanya komitmen pimpinan dewan yang mendukung pemahaman SAP. Hasil ini sesuai dengan pernyataan D2 yang menyatakan pimpinan dewan menghendaki komitmen pribadi anggotanya untuk memahami SAP 2010 karena setiap komisi telah diberikan pedoman SAP 2010 sebelum tembusan laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh anggota dewan. Ketidakpahaman anggota dewan disebabkan kurangnya sosialisasi SAP yang berlaku. Partisipan D1 mendukung hal ini dengan mengemukakan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran bimbingan teknis standar akuntansi berbasis akrual belum tersedia. Selain itu, pimpinan dewan mengharapkan peran perguruan tinggi untuk menjadi bagian proses penerapan SAP 2010 ini. Berdasarkan pernyataan partisipan D6 diperoleh informasi bahwa anggota dewan menerima secara terbuka pendekatan accrual basis, dengan syarat pendekatan yang dimaksud harus dalam kerangka menciptakan good governance, lebih transparan dan memperkecil ruang gerak kolusi, korupsi dan nepotisme. Menurut Belkaoui (2006) teori dana adalah

teori yang memberikan

pembatasan terkait dengan penggunaan sumber daya (dana). Penggunaan dana dibatasi dengan adanya komitmen antara pemberi dana dan organisasi yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Hasil analisis dan pembahasan pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 ini mendukung teori dana tersebut. Pemahaman SAP 2010 memungkinkan commitanggota to user dewan memahami indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah sesuai batas anggaran yang ditetapkan (komitmen antara legislatif dan eksekutif). Komitmen



yang terjadi diaplikasikan dengan pemahaman yang benar tentang fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD serta didukung tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (termasuk pemahaman SAP 2010). Pemahaman anggota dewan terhadap SAP menunjukkan kualitas anggota dewan. Penelitian ini mendukung pendapat Murni (2004) yang menyatakan bahwa anggota DPR/DPRD harus dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan yang ideal sebagai anggota, supaya anggota dewan dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara efektif. Temuan penelitian ini juga sesuai dengan amanat UU No 27 tahun 2009 pasal 343 dan 344 yang mengamanatkan bahwa anggota DPR/DPRD harus melakukan fungsi pengawasan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota serta mempunyai

tugas

dan

wewenang

meminta

laporan

pertanggungjawaban

bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban itu adalah LKPD yang disusun sesuai SAP yang berlaku.

commit to user



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1

Kesimpulan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan suatu studi kasus tunggal yang berorientasi pada praktik. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman aparatur pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian yang pertama, tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih rendah. Kedua, aparatur pemerintah kota Surakarta telah mampu bekerja secara mandiri dalam melaksanakan SAP ini, namun partisipan menyatakan masih adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan. Ketiga, faktor penghambat pelaksanaan SAP berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik, bermuara pada

rendahnya

komitmen

pimpinan

sehingga

mengakibatkan

kurang

dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi. Keempat, belum adanya payung hukum berupa peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010. Pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 juga masih rendah dikarenakan belum dirasakannya sosialiasi standar akuntansi berbasis akrual, tidak tersedianya anggaran, serta kurangnya komitmen pribadi anggota dewan untuk commit to user memahami SAP ini. Hal lain yang perlu dikaji adalah diperlukan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung proses pemahaman SAP 2010.



5.2

Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama, data penelitian ini secara empiris diperoleh dari hasil kuesioner yang diikuti dengan wawancara semiterstruktur

dengan

partisipan

aparatur

pemerintah

kota

Surakarta

yang

bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dan anggota DPRD kota Surakarta, namun data atau informasi yang diperoleh belum melibatkan pihak lain yang berkepentingan terutama dari pengguna laporan keuangan yang lain seperti auditor internal, anggota BPKP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kedua, desain kuesioner diambil dari SAP 2010 yang dianggap terlalu ‘tinggi’, oleh karena itu kurang dipahami di level praktis. Ketiga, hasil kuesioner yang menjadi sumber analisis dan pembahasan penelitian tidak berasal dari bukti riil berupa pemantauan langsung (observation) aktivitas obyek penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mendesain riset dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

5.3

Rekomendasi

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi SAP 2010 dapat terlaksana dengan baik yaitu: 1.

diperlukan komitmen pribadi dan organisasi untuk memahami SAP 2010,

2.

tersedianya anggaran yang memadai commit tountuk user pelatihan dan sosialisasi yang terus berkelanjutan sehingga tercapai pemahaman SAP 2010 yang komprehensif,



3.

penyederhanaan bahasa akuntansi SAP 2010 supaya SAP ini mudah dipahami dari sisi penyaji dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah,

4.

payung hukum berupa peraturan pemerintah daerah yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010,

5.

proses penerapan SAP 2010 harus dilakukan dalam rangka menciptakan good governance, lebih transparan, serta memperkecil ruang gerak korupsi, kolusi dan nepotisme,

6.

diharapkan

adanya

peran

aktif

perguruan

mempercepat proses penerapan SAP 2010.

commit to user

tinggi

untuk

membantu



DAFTAR PUSTAKA

Barton, A. 2009. ‘The Use and Abuse of Accounting in Public Sector Financial Management Reform Program in Australia’, Abacus (vol.45, no.2), pp.221249. Belkaoui, Ahmed R. 2006. Teori Akuntansi (terjemahan Accounting Theory 5th ed). Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2011) tentang Kebijakan Akuntansi. Caccia dan Steccolini. 2006. ‘Accounting Change in Italian Local Governments: What’s Beyond Managerial Fashion?’, Critical Perspectives on Accounting (vol.17), pp. 154–174. Carlin, T. 2005. ‘Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in Public Sector’, Financial Accountability & Management (vol. 21, No.3), pp.309-336. Carnegie dan West. 2005. ‘Making Accounting Accountable in the Public Sector’, Critical Perspective on Accounting (vol.16), pp.905-928. Christensen, M. 2002. “Accual Accounting in Public Sector: the Case of NSW Government.” Accounting History (vol.2 no.2), pp.93-124. Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C. 2010. Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study. International Review of Administrative Science. Vol. 76, No. 3, pp 537-554. Cresswell John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemahan dari Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Darrin Grimsey 1, dan Mervyn K. Lewis. 2005. “Are Public Private Partnerships Value For Money? Evaluating Alternative Approaches and Comparing Academic and Practitioner Views, Accounting Forum 29, pp 345–378. Dul, Jan dan Tony Hak. 2008. Case Study Methodology in Business Research Published by Elsevier Ltd. USA. Gilham, Bill. 2000. Case Study Research Methods First Edition, British Library. Guthrie, J. 1998. Application of Accrual in the Australian Public Sector commit Accounting to user – Rhetoric or Reality? Financial Accountability & Management. Vol. 14, No. 1, pp.1-19.



Halim, Abdul dan Kusufi Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Hancock, Dawson R dan Bob Algozzine. 2006. Doing Case Study Research : a Practical Guide for Beginning Researchers. Teachers College, Columbia University, New York. Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Harun. 2008. Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 8, No. 2, Agustus 2008 pp 113-122. Harun. 2007. A Note on Obstacles to Public Sector Accounting Reform in Indonesian, Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES), 43(3) pp 36171. Hood, C. 1995. The “New Public Management” in The 1980s: Variations on A Theme. Accounting, Organizations, and Society, Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109. Istemi Demiraq dan Iqbal Khadaroo. 2008. ‘Accountability and Value For Money in Privat Finance Initiative Contracts, Financial Accountability & Management, 24(4) pp 1-24. Khadaroo, I. 2007. “The Actual Evaluation of School PFI Bids for Value For Money in the UK Public Sector,” Critical Perspectives on Accounting (Article in Press) pp 1-25. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK: Opini LKPD Membaik Dibanding Dua Tahun Lalu (2011) diakses 3 Januari 2012 http://www.ksap.org/berita Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009. On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self Evident and Problematic Reform. European Accounting Review. Vol. 18, No. 4, pp. 719-723. Marwata dan Alam, M. 2006. The Interaction Amongst Reform Drivers in Governmental Accounting Changes. Journal of Accounting and Organizational Change. Vol. 2, No. 2, pp. 144-163. Medina Consulting: Strategi Penerapan Basis Akrual Secara Penuh di Indonesia diakses 3 Januari 2012. http://medinamultimitra.com/akuntansi/19-strategipenerapan-basis-akrual-secara-penuh-di-indonesia Murni, Sri. 2004. Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. commit to user Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.4, No. 1, Pebruari 2004 pp. 81-93.



Parker dan Guthrie. 1993. ‘The Australian Public Sector in the 1990s: New Accountability Regimes in Motion’, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation (vol.2, No.1), pp.59-81. Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Cetakan II, Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Walikota Surakarta No. 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Rasono. 2011. Seminar Akuntabilitas Sektor Publik: Peluang dan tantangan. Robinson, P., dan Harun. 2005. Implementing Accrual Regime in The Context Indonesian Public Sector Accounting Reform (A Case Study). Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya 23-24 November 2005, pp. 1-25. Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. Research Method for Business, A Skill Building Approach. Fifth Edition, New York, John Willey&Son Inc. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wijaya F Ibrahim. 2010. The Adoption of IPSASs in Developing Countries: A Case Study of Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan. School of Economics and Commerce, Birmingham University (UK).

commit to user



KUESIONER TITIK SETYANINGSIH STUDI EKSPLORASI TINGKAT PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (KASUS DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA) Alamat kampus:

Alamat rumah:

Magister Akuntansi

Jl Merbabu Raya No 18 RT 7 RW 8

Fakultas Ekonomi UNS

Sabrang Lor, Jebres, Mojosongo

Jl Ir Sutami No 36A Kenthingan

Surakarta 57127

Surakarta

HP: 0271-7032079

Surakarta, Juni 2012 Kepada Yth………………….. Dengan hormat, Kuesioner ini sebagai alat bantu Saya dalam melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Selain untuk membantu meraih program Master di bidang akuntansi, penelitian ini berkontribusi untuk membantu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Saya sangat mengharapkan respon Bapak/Ibu untuk melengkapi kuesioner ini, dan dapat mengembalikan kuesioner ini dalam waktu 30 menit. Saya mengucapkan terimakasih telah berkenan berpartisipasi dalam penelitian ini.

Hormat Saya,

Titik Setyaningsih

commit to user



UNTUK PEMERINTAH DAERAH Profil Responden Nama

:……………………………………………………

Pekerjaan

:……………………………………………………

Jabatan

:……………………………………………………

Alamat

:……………………………………………………

Jenis Kelamin

:……………………………………………………

Pendidikan terakhir

:……………………………………………………

Pengalaman kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Lingkarilah pernyataan berikut: 1 = sangat setuju

2= setuju

4= tidak setuju 5= sangat tidak setuju

I. PEMAHAMAN UMUM SAP 2010 No

Pernyataan

Pilihan

1


1 2 4 5

2

Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK

1 2 4 5

3

Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010

1 2 4 5

commit to user



II. PEMAHAMAN STRUKTUR ISI SAP 2010 No

Pernyataan

Pilihan

1

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial.

1 2 4 5

2

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

1 2 4 5

3


1 2 4 5

4


1 2 4 5

5

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1 2 4 5

6

Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1 2 4 5

8

Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam SAP 2010.

1 2 4 5

9

Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari commit to user Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP 2010.

1 2 4 5



10

Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

1 2 4 5

III. PELAKSANAAN No

Pernyataan

Pilihan

1

Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 tanpa bantuan pihak luar.

1 2 4 5

2

Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 dengan kerjasama dengan pihak luar.

1 2 4 5

3

Secara rutin laporan keuangan daerah disajikan tepat waktu

1 2 4 5

4

SAP 2010 penyusunan

teknis

1 2 4 5

5

Belum pernah ada teguran keterlambatan laporan keuangan

1 2 4 5

memerlukan

kerumitan

IV. FAKTOR PENGHAMBAT No

Pernyataan

Pilihan

1

Pendidikan staf yang tidak sesuai

1 2 4 5

2

Kurangnya pengalaman

1 2 4 5

3

Fasilitas yang minim

1 2 4 5

4

Sistem yang sulit dipahami

1 2 4 5

5

Rendahnya komitmen pimpinan

1 2 4 5

6


1 2 4 5

7

Tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP 2010 commit to user yang baik.

1 2 4 5



V. EKSPLORASI PEMAHAMAN SAP 2010 Mohon menjawab pertanyaan ini sesuai pemahaman Bapak/Ibu: 1.

Mohon dikemukakan kelebihan mendasar SAP 2010 dibandingkan SAP 2005? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

2.

Bagaimanakah pendapatan akrual telah diakui sesuai SAP 2010? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

3.

Bagaimanakah beban akrual telah diakui sesuai SAP 2010? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

4.

Bagaimana SAP 2010 dapat menjadi standar untuk bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

5.

Bagaimana asset, kewajiban dan ekuitas dicatat? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

6.

Bagaimana pelaksanaan SAP 2010 di instansi ini? Masihkah sebagian sesuai SAP 2005 untuk kemudian secara bertahap menuju SAP 2010? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… commit to user



7.

Dari pengalaman Bapak/Ibu mohon adanya komentar tentang SAP 2010 yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2014? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Semua pilihan dan jawaban Saya di atas telah Saya sampaikan dengan benar sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

Juni 2012

Yang menyatakan, *)

*) Mohon bisa menandatangani dan menulis nama terang Bapak/Ibu

commit to user



UNTUK ANGGOTA DPRD Profil Responden Nama

:……………………………………………………

Pekerjaan

:……………………………………………………

Jabatan

:……………………………………………………

Alamat

:……………………………………………………

Jenis Kelamin

:……………………………………………………

Pendidikan terakhir

:……………………………………………………

Pengalaman kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan ……………………………………………………………………………. Lingkarilah pernyataan berikut: 1 = sangat setuju 2= setuju 4= tidak setuju 5= sangat tidak setuju I. PEMAHAMAN UMUM SAP 2010 No

Pernyataan

Pilihan

1


1 2 4 5

2

Saya memiliki pengetahuan keuangan pemerintah daerah.

laporan

1 2 4 5

3

Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK.

1 2 4 5

atas

commit to user



II. No

PEMAHAMAN STRUKTUR ISI SAP 2010 Pernyataan

Pilihan

1

Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial

1 2 4 5

2


1 2 4 5

3


1 2 4 5

4

Saya memahami laporan operasional yang menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

1 2 4 5

5

Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP 2010 telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1 2 4 5

6

Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP 2010 relevan untuk penyusunan RAPBD.

1 2 4 5

III. No

FAKTOR PENGHAMBAT Pernyataan

Pilihan

1

Pendidikan anggota DPRD tidak berlatarbelakang akuntansi

1 2 4 5

2

Anggota DPRD kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan

1 2 4 5

3

Tidak ada pelatihan akuntansi pemerintahan

1 2 4 5

4

Rendahnya komitmen pimpinan dewan

1 2 4 5

5


1 2 4 5

commit to user IV.

EKSPLORASI PEMAHAMAN SAP 2010 Mohon menjawab pertanyaan ini sesuai pemahaman Bapak/Ibu:



1. Mohon dikemukakan kelebihan mendasar SAP 2010 dibandingkan SAP 2005? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2. Bagaimanakah sebuah indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3. Bagaimanakah sebuah indikasi bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4. Bagaimana SAP 2010 dapat menjadi standar untuk bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah? ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 5. Bagaimana pelaporan pemerintah berdasar SAP 2010 bisa relevan untuk penyusunan RAPBD? ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

6. Bagaimana kualitas pengetahuan anggota dewan dalam memahami SAP 2010? ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

commit to user



7. Dari pengalaman Bapak/Ibu mohon ada komentar tentang SAP 2010 yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2014? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Semua pilihan dan jawaban Saya di atas telah Saya sampaikan dengan benar sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

Juni 2012

Yang menyatakan, *)

*) Mohon bisa menandatangani dan menulis nama terang Bapak/Ibu

commit to user



Daftar Partisipan Daftar Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang mengisi kuesioner Kode

Initial

Mewakili instansi

Jabatan

P1

SH

DPPKA

Kepala Seksi

P2

W

Dinas Kesehatan

Bendahara Pengeluaran

P3

CN

Dinas Pengelolaan Pasar

Kasubbag Keuangan

P4

ES

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kasubbag Keuangan

P5

HK

Dinas Kebersihan dan Pertamanan


P6

BS

Bappeda

Kasubbag Keuangan

P7

PR

Dinas Pekerjaan Umum

Kasubbag Keuangan

P8

AY

Dinas Koperasi dan UMKM

Kasubbag Keuangan

P9

SD

Dinas Pertanian

Kasubbag Keuangan

P10

D

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga


P11

R

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


P12

A

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


n=12

Daftar Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta yang mengisi kuesioner Kode

Initial

Mewakili

Jabatan

D2

MR

Badan Anggaran

Wakil Ketua DPRD

D3

HM

Badan Anggaran

Ketua Komisi I

D4

RW

Badan Anggaran

Anggota Komisi IV

D5

K

Komisi III

Ketua Komisi III

D6

AA

Komisi III

Anggota Komisi III

D7

JS

Badan Anggaran

Anggota Komisi II

D8

AG

Badan Anggaran

Anggota Komisi IV

D9

P

Komisi III

Anggota Komisi III

D10

W

Komisi III

Anggota Komisi III

D11

A

Komisi III

Anggota Komisi III

n=10

commit to user

Daftar Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang memberikan pernyataan wawancara



Kode

Initial

Mewakili instansi

Jabatan

Bulan

P1

SH

DPPKA

Kepala Seksi

Juni 2012

P2

W

Dinas Kesehatan


Juni 2012

P3

CN

Dinas Pengelolaan Pasar

Kasubbag Keuangan

Juni 2012

P4

ES

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kasubbag Keuangan

Juli 2012

P5

HK

Dinas Kebersihan dan Pertamanan


Juli 2012

P6

BS

Bappeda

Kasubbag Keuangan

Juli 2012

P7

PR

Dinas Pekerjaan Umum

Kasubbag Keuangan

Juli 2012

P8

AY

Dinas Koperasi dan UMKM

Kasubbag Keuangan

Juli 2012

Daftar Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta yang memberikan pernyataan wawancara Kode

Initial

Mewakili

Jabatan

Bulan

D1

YS

Badan Anggaran

Ketua DPRD

Juli 2012

D2

MR

Badan Anggaran

Wakil Ketua DPRD

Juni 2012

D3

HM

Badan Anggaran

Ketua Komisi I

Juni 2012

D4

RW

Badan Anggaran

Anggota Komisi IV

Juli 2012

D5

K

Komisi III

Ketua Komisi III

Juli 2012

D6

AA

Komisi III

Anggota Komisi III

Juli 2012

commit to user Pola Partisipan



Pola Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta Partisipan

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Kuesioner

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Wawancara

Y+

Y

Y

Y

Y

Y+

Y

N

N

N

N

n=12

Keterangan Kuesioner Y

= menjawab kuesioner

Wawancara Y

= memberi pernyataan

Y+

= memberi pernyataan dengan penjelasan pendukung

N

= tidak memberi pernyataan

Pola Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta Partisipan

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

P10

D11

Kuesioner

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Wawancara

Y

Y

Y+

Y+

Y

Y+

N

N

N

N

N

Keterangan Kuesioner N

= tidak menjawab kuesioner

Y

= menjawab kuesioner

Wawancara Y

= memberi pernyataan

Y+

= memberi pernyataan dengan penjelasan pendukung

N

= tidak memberi pernyataan

Daftar Dokumen

Daftar Dokumen Kode

Tahun

d-PK01

2011

Judul Peraturan Walikota Surakarta No 17 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta

d-PK02

2011

Kebijakan Akuntansi Inspektorat Kota Surakarta

d-PK03

2011

Kebijakan Akuntansi BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

commit to user

n=10



Pernyataan Wawancara SAP 2010 Aparatur Pemerintah Kota Surakarta

Kategori

P

Pemahaman Umum SAP 2010

P1

P2

P3

Secara pribadi tidak tahu apa yang dimaksud dengan basis akrual.

P4

Secara normative ikut aturan yang sudah ada. Tidak memahami SAP 2010. Mengikuti kebiasaan pendahulu.

P5

Memang dalam diklat pernah dijelaskan basis akrual, tapi setelah diklat Saya tetap saja tidak memahami apa yang dimaksud dengan basis akrual itu

P6

Sepengetahuan Saya, basis akrual hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial, mengapa hal ini seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan? Tidak semua yang dianut di perusahaan bisa diterapkan.

P7

Software keuangan sudah terbantu dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Akuntansi berbasis akrual hanya dilaksanakan untuk asset, kewajiban dan ekuitas. Dengan catatan untuk asset perolehannya bukan hanya berdasar harga perolehan namun seluruh pembiayaan termasuk di dalamnya honor panitia. Secara umum masih mengacu pada PP No 24 tahun 2005. Beban seperti depresiasi dan penghapusan gedung masih belum diberlakukan.

P8

Pemahaman Struktur SAP P1

P3 P1

Pelaksanaan SAP P8 P1 Faktor Penghambat

Pernyataan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrual secara penuh. Saya tidak mengetahui kalau ada SAP 2010. Saya juga tidak memahami apa yang dimaksud standar akuntansi berbasis akrual.

Secara umum masih Kas menuju akrual, untuk kemudian secara bertahap basis akrual secara penuh pada tahun 2014. Saya berusaha bertanya ke DPPKA dan mendownload PP No 71 Tahun 2010.

Saya tidak melihat kelebihan SAP 2010 dibanding 2005. Terkait dengan beban akrual belum bisa dilakukan karena belum adanya peraturan walikota yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Masih berbasis kas menuju akrual dimana pendapatan diakui pada saat diterima Bendahara di RKUD untuk seluruh transaksi SKPD. Sebagaimana pelaksanaan PP 24 tahun 2005 pelatihan SDM sudah dimulai sejak 2006, namun karena hasilnya belum memuaskan maka pelatihan SDM ini diulang secara intensif di tahun 2007 dengan bekerjasama dengan BPKP. Hal ini juga dipermudah dengan komputerisasi keuangan daerah. Secara kemandirian instansi sudah mulai bisa mandiri, diharapkan ini nanti juga akan terjadi pada penerapan SAP 2010. Saya secara pribadi masih sering berkonsultasi dengan rekan kerja di DPPKA terutama P1, selain itu juga berkonsultasi dengan BPKP. Hambatan yang paling utama tetap pada kesiapan SDM. Oleh karena itu pelatihan SDM dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian pemahaman secara internaltodilakukan commit user dengan upgrading seluruh staf DPPKA dalam hal pengelolaan aset dan keuangan. Hambatan lain keinginan upgrading tersebut justru dikarenakan anggaran yang terbatas.



Anggaran pelatihan ini hanya 2 kali setahun, padahal seharusnya lebih dari itu. Memang Kota Surakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagai reward-nya mendapat insentif dari pemerintah pusat, namun insentif kepada aparatur sama sekali tidak ada P2

P7

Keterbatasan sumber daya manusia dipastikan ada, bahkan bidan atau perawat sudah biasa merangkap sebagai pengelola keuangan Bekerja di bidang akuntansi dan keuangan harus punya komitmen tinggi untuk belajar. Sulitnya regenerasi di instansi ini adalah banyaknya staf dengan pendidikan yang tidak sesuai. Secara kuantitas tenaga sudah banyak dan cukup namun tidak kompeten. Walaupun sudah tidak kompeten, yang justru disayangkan adalah keengganan untuk belajar. Belum adanya executive summary supaya pelaporan praktis dan memberi pemahaman yang sama.

Pernyataan Wawancara SAP 2010 Anggota DPRD Kota Surakarta Kategori

D

Pemahaman Umum SAP 2010

Pernyataan Anggota DPRD Kota Surakarta

Memang komitmen untuk memahami standar akuntansi berbasis akrual D2

dikembalikan pada komitmen pribadi untuk punya kemauan untuk belajar, karena yang diharapkan oleh pimpinan adalah bahwa. setiap pribadi anggota dewan tidak tergantung pada pimpinan dewan Saya tidak selalu harus memahami apa yang dimaksud dengan basis akrual, yang penting daya serap anggaran

D3

termasuk dalam kategori bagus, sangat bagus, lumayan, atau kurang bagus. Saya akan mempelajarinya nanti setelah basis yang dimaksud dilaksanakan

D4 Pemahaman Struktur SAP 2010

Menurut Saya, bahasa akuntansi dalam SAP 2010 ini terlalu ‘tinggi’ untuk level praktis

Secara program sudah bagus, tapi secara teknis harus ada perbaikan oleh pemkot. D4

Salah satunya melalui transparansi dengan membuka akses informasi publik atas program yang berjalan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya Bagaimana nanti kalau basis akrual diterapkan? sedangkan dengan basis kas saja masih banyak persoalan yang harus dibenahi

D3

Sinkronisasi anggaran dilimitkan sehingga tidak terbebani dengan utang sebagaimana keinginan Walikota yang menginginkan zero defisit artinya diusahakan penerimaan sama dengan pengeluaran

D5 Faktor Penghambat

D1

D6

Sumber daya digunakan sesuai anggaran karena sudah sesuai dengan LRA Sejauh ini belum ada bimbingan teknis yang mengarah ke basis akrual, bagaimana lagi anggarannya tidak ada Sejauh ini sosialisasi belum dirasakan. Pendekatan accrual basis to saya dukung dengan syarat harus dalam commit user kerangka menciptakan good governance lebih transparan dan memperkecil ruang gerak kolusi, korupsi dan nepotisme



D1

Saat ini kita mencoba agar anggaran seefisien mungkin, akan lebih baik jika UNS selaku perguruan tinggi yang dianggap tahu hal ini menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi bekerjasama dengan kementrian dalam negeri, lalu mengundang anggota dewan.

commit to user

OLEH: TITIK SETYANINGSIH NIM: S

Recommend Documents