IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DI KECAMATAN TEMBALANG
Oleh : Rista Dewi Putriana, Hartuti Purnaweni Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usai enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD Nonformal terdiri dari KB (Kelompok Bermain, TPA (Taman Penitipan Anak), dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan PAUD sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, terang, dan menarik bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang, faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tembalang masih menghadapi masalah. Ditemukan PAUD yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PAUD. Faktor penghambat adalah keterbatasan jumlah petugas untuk melayani lembaga PAUD, komunikasi yang kurang efektif, sehingga aparat pelaksana perlu memperhatikan satuan PAUD dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kata Kunci : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Pendidikan, Implementasi Kebijakan
PAUD
PENDAHULUAN
Indonesia
termasuk
negara berkembang yang merupakan contoh dimana terbaginya antara kaya dan miskin yang sangat rentan terhadap penciptaan generasi, banyak masyarakat khususnya masyarakat kelas
bawah
yang
belum
bisa
memperoleh dan memiliki akses sedikit untuk pendidikan bermutu dan bahkan diantara mereka harus putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau terlantar.
Pengaruh
buruk dari hasil yang buruk pada anak usia dini dapat berdampak jangka panjang, yang mempengaruhi pencapaian sekolah, kerja, upah, kriminalitas, dan integrasi sosial. Pemerintah
mengeluarkan
suatu
kebijakan yaitu UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hokum
yang merupakan dasar penyelenggaraan
Pendidikan
di
belum
memenuhi
kualifikasi kemudian sarana dan
A. Latar Belakang Negara
yang
sistem
Indonesia.
Penyelenggaraan PAUD Nonformal di Kota Semarang masih tertinggal dengan target APK yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena pendidik
prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam Permen No 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Terjadi kesenjangan antara PAUD yang didirikan oleh yayasan
dengan
PAUD
yang
berbasis masyarakat, perhatian dari aparat pelaksana memang kurang dan tidak dipungkiri jumlah sataun PAUD
yang
dilayani
Penelitian
yang
menfokuskan
pada
banyak. dilakukan
sarana
dan
prasarana di beberapa satuan PAUD di
kecamatan
Tembalang.
Kecamatan Tembalang memiliki 149 satuan
PAUD
yang
belum
sepenuhnya memiliki sarpras yang layak untuk belajar dan bermain anak. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana
implementasi
kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang? 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang?
Implementasi kebijakan merupakan
C. Tujuan Penelitian 1. Mendiskripsikan Menganalisis
dan Implementasi
pengejawantahan
keputusan
mengenai kebijakan yang mendasar,
Kebijakan PAUD Nonformal di
biasanya
Kecamatan Tembalang
undang-undang, namun juga dapat
2. Mendiskripsikan
dan
tertuang
berbentuk
dalam
instruksi-instruksi
Menganalisis faktor pendukung
eksekutif
dan penghambat implementasi
keputusan perundangan.
kebijakan PAUD di Kecamatan Tembalang.
yang
penting
atau
Menurut petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan
D. Kerangka Teori
suatu
program
pendidikan anak usia dini nonformal
Menurut George J. Gordon (dalam
dan informal 2012, terdapat Peserta
Syafiie,
Didik,
2006)
Administrasi
mengartikan
Publik
dapat
dirumuskan sebagai seluruh proses baik
yang
dilakukan
dengan penerapan atau pelaksanaan hukum
dan
peraturan
yang
dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Terdapat
Aspek
yang
dikembangkan dalam pembelajaran PAUD, dan sarana dan prasarana.
organisasi
maupun perseorangan yang berkaitan
Pendidik,
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kriteria di atas untuk
menilai
kebijakan
PAUD
implementasi Nonformal
di
Kecamatan Tembalang.
beberapa sudut pandang mengenai
Dalam upaya pelaksanaannya, akan
kebijakan publik, menurut Thomas
ada
R. Dye (dalam Suwitri, 2009: 9)
mempengaruhi. Adapun faktor-faktor
mengemukakan
tersebut antara lain:
kebijakan
publik
sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk
melakukan
atau
tidak
melakukan sesuatu”.
Dwi
2004:
10),
yang
1) Komunikasi yang terdiri atas pemahaman dan sosialisasi implementor
Menurut Wibawa (1994) (dalam Koryati,
faktor-faktor
kebijakan PAUD
terhadap
2) Sumber
daya,
meliputi
Sumber data yang digunakan yaitu
kualitas dan kuantitas SDM
data primer yang diperoleh dari
serta sarana dan prasarana
lapangan dan data sekunder yaitu
PAUD.
dokumen-dokumen yang mendukung
3) Disposisi, meliputi tanggapan atau
respon
terhadap
penelitian. Teknik pengumpulan data
implementor
dilakukan dengan cara wawancara
implementasi
dan observasi ke Dinas, UPTD
komitmen
Pendidikan dan Satuan PAUD di
PAUD, implementor
terhadap
implementasi PAUD.
Tembalang.
Model
analisis data dalam penelitian ini
4) Struktur birokrasi, dalam hal pelaksanaan
Kecamatan
kebijakan
mengikuti konsep yang diberikan Miles
and
Huberman
(dalam
memang struktur birokrasi
Sugiyono, 2010:256), yaitu: reduksi
memiliki pengaruh penting
data, penyajian data dan verifikasi/
pada
penyimpulan data.
implementasi.
Salah
satu aspek dalam organisasi adalah SOP atau prosedur kerja ukuran dasarnya, maka implementor pada
berpedonman
SOP
dalam
implementasi PAUD.
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Kecamatan Tembalang Implementasi Kebijakan PAUD
E. Metode Penelitian Metode
HASIL
Nonformal di Kecamatan Tembalang
penelitian
yang
dalam
penelitian
ini
dipaparkan
digunakan yaitu kualitatif dengan
melalui hal-hal yang terkait dengan
desain
.
pedoman penyelenggaraan PAUD
Penelitian dilakukan pada angkutan
nonformal dengan keadaan yang
umum
terjadi di lapangan yaitu:
penelitian
di
Tembalang.
deskriptif
wilayah Pemilihan
Kecamatan informan
dilakukan dengan teknik purposive dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti.
1. Sarana dan Prasarana Berdasarkan pengamatan peneliti di
tiga
satuan
PAUD
di
Kecamatan
Tembalang
dapat
memanfaatkan sumber daya yang
diketahui bahwa belum seluruh
ada
PAUD mempunyai sarana dan
pembelajaran
prasarana
baik
sedangkan Pos PAUD Mekar
diartikan memenuhi prinsip sarana
Ceria keadaannya sangat berbeda
dan prasarana sesuai Peraturan
jauh
Menteri No 58 Tahun 2009.
sebelumnya. Pos PAUD Mekar
PAUD Al-Azam yang merupakan
Ceria yang berbasis masyarakat
lembaga pendidikan nonformal
dan berdirinya melalui masyarakat
terbaik di Kecamatan tembalang
bukan dari lembaga atau yayasan
sudah sangat memenuhi prinsip
sehingga sarana dan prasarananya
sarana dan prasarana yang sesuai
sangat minim. Pos PAUD Mekar
dengan peraturan karena didukung
Ceria hanya memiliki ruangan di
oleh yayasan yang baik satuan
dalam
PAUD ini memiliki dana yang
menggunakan
cukup
penyelenggaraan
untuk mengadakan pembelajaran
kegiatan baik di luar ruangan
selain itu, alat permainan edukatif
maupun di dalam ruangan serta
yang dimiliki sangat sedikit dan
alat
kebutuhan
yang
untuk
permainan
baik,
edukatif
yang
dimiliki sangat banyak dan cukup untuk kebutuhan anak. PAUD juga
memiliki
sarana dan prasarana di dalam
dijadikan bagi
dengan
anak-anak,
kedua
kelas
objek
PAUD
dan
masih
tempat
Ibadah
anak
bermain
dan
belajar menjadi terhambat. 2) Faktor
Negeri
Sendangmulyo
untuk
Pendukung
Penghambat
dan
Implementasi
Kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang
ruangan dan di luar ruangan. Sekolah ini memiliki halaman bermain
yang
luas
serta
kebersihannya terjaga dan juga sangat nyaman bagi anak-anak. Alat permainan edukatif juga beragam
karena
mereka
a. Komunikasi. Perkumpulan
rutin
yang
dilakukan
dari
aparat
pelaksana
dengan
gugus-
gugus
PAUD
merupakan
bentuk komunikasi yang baik.
Namun, pemahaman tentang
bantuan rutin yang dilakukan
suatu kebijakan PAUD masih
oleh satuan PAUD walaupun
belum dipahami oleh lembaga
belum
tersebut
menerima bantuan tersebut
berkaitan
metode baik
dengan
pembelajaran
yang
sesuai
yang dengan
Aspek
struktur
birokrasi
sangat baik dibuktikan dengan aparat pelaksana yang setiap
b. Sumberdaya Sumber
daya
sumber
penggerak
merupakan
melaksanakan
dan
daya
manusia
tugasnya
berlandaskan pada SOP yang
pelaksana. Dalam penelitian sumber
bias
d. Struktur Birokrasi
kebutuhan anak.
ini
seluruhnya
ada. Saran
menjadi faktor penghambat, hal tersebur disebabkan karena
1. Dinas Pendidikan khususnya
sumberdaya manusia yang ada
Seksi
tidak
dengan
Pendidikan Kecamatan lebih
jumlah satuan PAUD yang
memperhatikan satuan PAUD
harus
dalam penyediaan sarana dan
sebanding
dilayani.
Selain
keberhasilan
itu
proses
implementasi juga dipengaruhi
PAUD
dan
UPTD
prasarana. 2. Sumber daya harus diperbaiki,
ada,
bagi aparat pelaksana untuk
fasilitas yang dimiliki aparat
meningkatkan kinerja perlu
sudah cukup baik.
menambah
oleh
fasilitas
yang
jumlah
personil
dengan penerimaan pegawai
c. Disposisi Respon aparat pelaksana pada salah satu satuan PAUD yang
baru. 3. Perkumpulan gugus PAUD
berbasis masyarakat kurang
harus
baik berkaitan dengan izin
yang
operasional komitmen aparat
Pendidikan
dengan
satuan
pelaksana
PAUD.tidak
hanya
dalam
terlihat
dengan
pertemuan yang dilakukan dan
menjadi efektif
komunikasi antara
Dinas
pemberian informasi secara
lisan
tetapi
menjelaskan
dengan teknis agar satuan PAUD
dapat
memahami
dengan baik.
Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. Surabaya: PMN
DAFTAR PUSTAKA Koryati, Dwi dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : YPAPI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petunjuk Teknis “Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 2012”. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mansur, Dr., M.A. 2007. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Universitas Diponegoro. Syafiie, Inu kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Asdi Mahasatya. Winarno, Budi 2007. Kebijakan Publik, Teori, dan Proses. Jakarta: Media Pressindo. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Adminstrasi Kontemporer. Jakarta: Kencana Permen No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD
