KEBIJAKAN PERIZINAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 85/PUU-XI/2013 ATAS UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (Bagian 2) Oleh: R.D Ambarwati, ST.MT.
Penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha. Dan bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha. Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha, selanjutnya disebut izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan usaha. Permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dan/atau air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP dengan tembusan kepada pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Permohonan izin dilengkapi dengan dokumen surat permohonan izin penggunaan sumber daya air dari pemohon dan lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air. Dalam surat permohonan izin penggunaan sumber daya air, paling sedikit memuat: a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; b. maksud dan tujuan penggunaan Air; dan c. rencana tempat atau lokasi penggunaan. Adapun lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air, memuat: 1. gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi; 2. cara pengambilan dengan disertai gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air; 3. spesifikasi teknis bangunan pengambilan air; 4. tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan; 5. proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;
6. berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; 7. fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan 8. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan
dan
rekomendasi
upaya
pengelolaan
lingkungan
hidup-upaya
pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
Dalam penggunaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air terkadang diperlukan konstruksi sumber daya air, seperti: Bendung, linning/turap penahan tanah, dermaga, bangunan pengambilan air (saluran pengambilan) jembatan, tanggul dan sebagainya. Untuk itu maka, lampiran yang terkait dengan izin penggunaan sumber daya air diberikan persyaratan tambahan, paling sedikit memuat: 1. gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi atau jalur konstruksi; 2. gambar desain; 3. spesifikasi teknis; 4. jadwal dan metode pelaksanaan; 5. manual operasi dan pemeliharaan; 6. bukti kepemilikan lahan; 7. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan
dan
rekomendasi
upaya
pengelolaan
lingkungan
hidup-upaya
pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; 8. berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; dan 9. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok atau fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah.
Format surat permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan/atau air laut yang berada di darat serta lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 ini.
Izin penggunaan sumber daya air diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sesuai dengan kewenangannya. Rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber
daya air memuat pertimbangan teknis dan saran. Dimana dalam pertimbangan teknis ini, memuat parameter- parameter antara lain: a. kelayakan kondisi sumber air (fisik, kimiawi, biologi); b. volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air (neraca dan alokasi air); c. dampak pengambilan air terhadap sumber air dan lingkungan sekitar; d. kelayakan pemanfaatan sumber daya air; dan e. pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi.
Dalam hal pertimbangan teknis diperuntukkan bagi pelaksanaan konstruksi pada sumber air, pertimbangan teknis paling sedikit memuat: a. kelayakan kondisi sumber air (fisik, kimiawi, biologi); b. kelayakan pemanfaatan sumber daya air; c. kelayakan kondisi geologis sumber air; d. kelayakan material dan peralatan konstruksi; e. dampak konstruksi terhadap sumber air dan penggunaan/pemanfaatan air; f. layak atau tidaknya manfaat konstruksi berada pada sumber air; pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi; dan gambar dan spesifikasi teknis bangunan yang disetujui oleh pengelola sumber daya air.
Saran dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berupa : a. direkomendasikan;
b.
direkomendasikan
dengan
syarat;
atau
c.
tidak
direkomendasikan. Selain rekomendasi teknis yang berisi pertimbangan teknis dan saran, disertakan pula: risalah rapat, isi berita acara peninjauan lapangan dan hasil analisis kelayakan dan dampak. Rekomendasi teknis disampaikan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Dalam hal sumber daya air berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, rekomendasi teknis juga diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Format rekomendasi teknis untuk air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dan/atau air laut yang berada di darat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 ini. Selanjutnya Tim Verifikasi Perizinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalukan verifikasi terhadap rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan oleh Tim Rekomendasi teknis dengan melakukan pemeriksaan atas: a. rekomendasi teknis dan saran pemberian izin; b. kesesuaian antara permohonan izin dengan rekomendasi teknis; dan c. kelayakan teknis pemberian izin.
Dan dalam hal diperlukan, Tim Verifikasi Perizinan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama dengan pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional ke lokasi yang dimohonkan izinnya.Hasil peninjauan lapangan dituangkan kedalam berita acara peninjauan lapangan sebagai bahan untuk pertimbangan dan saran dalam pemberian izin. Hasil verifikasi dijadikan dasar bagi Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk merumuskan pertimbangan dan saran dalam mengambil keputusan. , berupa: penolakan permohonan izin atau persetujuan permohonan izin. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana, dengan persyaratan lengkap, Menteri cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan. Persyaratan lengkap yang dimaksud, meliputi: persyaratan permohonan izin, dinyatakan lengkap oleh UPP, rekomendasi teknis telah selesai disusun oleh pengelola sumber daya air dan verifikasi rekomendasi teknis telah selesai dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan. Dalam hal Menteri cq Direktur Jenderal menolak permohonan izin maka, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon izin dan pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan izin dengan menggunakan data yang sama. Dalam hal Menteri cq Direktur Jenderal menerima permohonan izin, Menteri menetapkan izin penggunaan sumber daya air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat: 1) nama, pekerjaan, jabatan, dan alamat pemegang izin; 2) tempat atau lokasi penggunaan; 3) maksud dan tujuan; 4) cara pengambilan; 5) spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan; 6) kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air; 7) jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor; 8) jangka waktu berlakunya izin; 9) persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin; 10) ketentuan hak dan kewajiban; dan 11) sanksi administratif. Dalam hal diperlukan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat: 1) nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin; 2) tempat atau lokasi konstruksi yang akan dibangun;
3) maksud atau tujuan pembangunan; 4) jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun; 5) gambar dan spesifikasi teknis bangunan; 6) jadwal pelaksanaan pembangunan; dan 7) metode pelaksanaan pembangunan.
Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, jadi masa berlaku izin tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kecuali dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi dan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air dapat diperpanjang. Izin penggunaan Sumber Daya Air berakhir dengan sendirinya dalam hal: sumber daya air musnah, pemegang izin penggunaan sumber daya air melepaskan haknya secara sukarela atau jangka waktu berlaku izin penggunaan sumber daya air telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin. Izin penggunaan sumber daya air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin tidak dapat diperpanjang dan pengguna dapat mengajukan permohonan izin baru. Dalam perjalanannya terkadang terdapat perubahan-perubahan yang signifikan pada sumber sumber air yang disebabkan oleh factor-faktor alam (bencana banjir, longsor, kekeringan), perubahan kebijakan tata ruang, perubahan cara pengambilan dan konstruksi maka, dalam hal demikian tidak dapat dilakukan perpanjangan izin atau dilakukan permohonan perubahan izin. Izin penggunaan sumber daya air, dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan pada: a. kuota Air; b. lokasi pengambilan air; c. cara pengambilan air; dan/atau d. bangunan pengambilan Air. Perpanjangan izin diajukan oleh pemohon kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air disertai dokumen antara lain: a. bukti setor atau Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan bangunan pengairan yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air selama 1 (satu) tahun terakhir; b. bukti setor atau pembayaran pajak air permukaan selama 1 (satu) tahun terakhir; c. izin penggunaan sumber daya air yang akan diperpanjang; dan d. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin, dengan persyaratan lengkap, Menteri cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan. Persyaratan lengkap, meliputi: a. persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan lengkap oleh UPP; b. rekomendasi teknis telah selesai disusun oleh pengelola sumber daya air; dan c. verifikasi rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, telah selesai dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan. Menteri cq Direktur Jenderal dapat menolak permohonan perpanjangan izin dengan memberitahukan alasan penolakan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada pemohon izin dan pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin dengan menggunakan data yang sama. Dalam hal Menteri cq Direktur Jenderal menerima permohonan perpanjangan izin maka, Menteri menetapkan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air. Daftar Pustaka : 1.
Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996.
2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015.
3.
Bahan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 37/PRT/M/2015.