AUDENCE KONSULTASI DENGAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONZSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) KABUPATEN ALOR 2013 - 2033
Oleh : Pontius Waly Mau Ketua Tim Pengkajian Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sejalan degan paradigma pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Alor bersama dengan WWF Solor Alor Project dan pemangku kepentingan lainnya telah melakukan serangkaian kajian potensi dan pemetaan partisipatif untuk menetapkan kawasan yang dikelola secara bersama dan dipantau serta dievaluasi sejak Tahun 2007. Kajian tersebut dilakukan sebagai salah satu dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan kelestarian sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir dan laut. Pola pemanfaatan secara lestari yang selanjutnya dipilih dan dikembangkan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Alor dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).
GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN ALOR`
Aspek Astronomis
Posisi Astronomis Kabupaten Alor pada
8º6’LS - 8º36’ LS dan 123º48’ BT - 125º48’ BT. Aspek Administratif 17 Kec; 158 Desa dan 17 Kelurahan; Merupakan Kabupaten Kepulauan dengan 15 pulau-pulau kecil, 9 berpenduduk dan 6 tidak berpenduduk. Jumlah Penduduk Tahun 2011 (BPS) berjumlah 193.785 Jiwa dengan Kepadatan 68 Jiwa/Km2
Aspek Wilayah Sebelah Utara : Laut Flores Sebelah Selatan : Selat Ombay Sebelah Timur : Selat Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste Sebelah Barat : Selat Alor dan Kabupaten Lembata Luas wilayah daratan 2.928,87 Km² Luas wilayah perairan 10.773,62 KM2 Panjang Garis Pantai 278,1 KM’
Aspek Geopolitik
Aspek Morfologis Sebagian besar dari luas wilayah daratan (2.928,87 Km2 atau 292.887 Ha) atau 1.840,53 Km2 adalah daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan diatas 40o sebesar 64,25%; kemiringan 15o-40o sebesar 23,61%; kemiringan 3o-15o sebesar 8,69%; dan dengan kemiringan 0o-3o sebesar 3,45%.
Kabupaten Alor termasuk 183 Kab./Kota yang tergolong kabupaten tertinggal; Kabupaten Alor juga termasuk 112 Kab./Kota di Indonesia yang dikategorikan sebagai KABUPATEN PERBATASAN, salah satu dari 92 Gugusan Pulau-pulau Kecil Terluar dan Sebagai KABUPATEN KEPULAUAN;
POTENSI PERAIRAN KABUPATEN ALOR 1.
Memiliki kekayaan sumberdaya hayati laut yang tinggi
Terdapat 75 spesies karang keras dari 31 genus
yang tergolong dalam 14 famili karang dengan tutupan karang hidup sebesar 34,95 % dalam kondisi baik . Terdapat 15 jenis dari 11 family mangrove Terdapat 7 Jenis lamun Terdapat 1 jenis ikan langkah yaitu ikan Mola-mola (Sun Fish)
2.
Merupakan jalur bermigrasi / perlintasan Mamailia laut dan Penyu Teridentifkasi
11 Spesies Paus melintas dan 4 Spesies Lumba-lumba), jenis penyu (penyu sisik dan penyu belimbing)
3. 4.
Jalur migrasi dan mencari makan ikan pelagis yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan Tuna, Layaran,Tenggiri dan Cakalang Pemandangan pantai pesisir dan pemandangan alam bawah air yang indah Tercatat ada
43 titik penyelaman dengan masing-masing keunikan alam bawah airnya
5.
Adat Istiadat dan Kearifan Lokal masyarakat Pesisir Kabupaten Alor
Umum
• • •
Khusus
• • • •
Mengembangkan KKPD guna menunjang pembangunan berkelanjutan di daerah. Melindungi komunitas alami, spesies, dan ekosistem di wilayah pesisir dan perairan di dalam kawasan. Mengembangkan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan secara lestari untuk kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, perhubungan, penelitian dan kegiatan lain arahan rencana zonasi.
Pembangunan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya secara terpadu dan berkelanjutan Konservasi ekologi, yaitu melindungi dan memperbaiki ekosistem laut di kawasan konservasi. Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, Administrasi, yaitu meminimalkan adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan kawasan sehingga tercapai keterpaduan dan keberlanjutan program.
Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor :
Sasaran
1. Meningkatkan fungsi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan 3. Peningkatan sistem pengelolaan kawasan.
Rencana zonasi yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan. Inti pengelolaan adalah mengatur segala bentuk kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan sedemikian sehingga pemanfaatan sumberdaya kawasan tetap berlanjut dan secara bersamaan kelestarian sumberdaya alam kawasan dapat terpelihara dan/atau ditingkatkan.
Acuan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 45 tahun 2009
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perlindungan Jenis Ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang Pemanfataan Jenis dan Genetika Ikan
Permen KP No. Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
VISI : Terwujudnya masyarakat Alor yang, beriman, berkualitas, produktif, mandiri, berkeadilan, sejahtera melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berorientasi pada Kepentingan Masyarakat yang ditopang oleh Pemberdayaan Masyarakat, Perekatan Hubungan Sosial dan Supremasi Hukum.
MISI : 1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) bebas kolusi, korupsi, nopotisme (KKN), berwibawa, demokratis, transparan dan profesional, sehingga memberikan kualitas pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 2. Mewujudkan penegakan hukum dalam kerangka supremasi hukum bagi penyelenggara pemerintahan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
3. Mewujudkan Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, profesional, trampil dan mandiri melalui transformasi pendidikan formal dan nonformal, pelayanan kesehatan, yang murah tetapi berkualitas didukung dengan peningkatan sarana dan prasana yang memadai 4. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui optimalisasai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana handal, peluang uasaha, peluang pasar dan permodalan yang layak, sehingga tersedia dan terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. 5. Mewujudkan peningkatan kemandirian daerah (makro) dan masyarakat (mikro) yang efesien, efektif dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pemukiman yang beraspek hukum, untuk kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian, keparawisataan dan pertambangan/energi yang berorientasi pada lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat yang berkesinambungan. 7. Mewujudkan perekatan hubungan sosial masyarakat dalam sistem, struktur dan interaksi sosial yang harmonis, damai, saling, menghormati, kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai-nilai adatia yang dimiliki masyarakat.
Dengan Melihat kondisi dan Potensi yang di miliki masyarakat Kabupaten Alor, maka Pemerintah Menetapkan Visi yang didukung dengan 7 Misi dan 7 Agenda Pembangunan Daerah dengan meletakan dasar pada strategi TRIKRIDA sebagai
TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) KABUPATEN ALOR
INDIKATOR PENILAIAN Zonasi – manajemen plan (ada) Kelembagaan (ada) Infrastruktur dan peralatan (komunikasi, pengawasan, (ada – 60%) Kapasitas SDM (pengawas, pengelola, dll) Sistem pengawasan (berjalan) Peraturan pengelolaan kawasan (tarif masuk, peraturan zona, ijin, pemanfaatan, dll) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi ▪ Wisata (informasi dan promosi, program interpretasi, dll) ▪ Perikanan (tangkap rl, budidaya rl, dll) ▪ Rehabilitasi, dll Pendukung: Komitmen Daerah Penetapan KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) KAB. ALOR
Hasil pemetaan berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor, diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Kualitas Sumberdaya Manusia; 2. Penangkapan ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan; 3. Perikanan; 4. Optimalisasi pengembangan pariwisata bahari; 5. Degradasi habitat dan ekosistem perairan; dan 6. Kelembagaan
Kualitas Sumberdaya Manusia Penyebab utama rendahnya kualitas SDM : 1. Taraf pendidikan masyarakat di sekitar kawasan masih rendah; 2. Sarana dan prasarana pendidikan, belum disediakan secara optimal 3. Peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir masih belum berimbang. 4. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. Akibat yang ditimbulkan : 1. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir kawasan belum optimal. 2. Penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan masih rendah. 3. Kapasitas dan kesesuaian SDM pada instansi terkait masih kurang. 4. Partisipasi aktif masyarakat menjadi rendah. 5. Pola pemanfaatan kawasan yang ramah lingkungan masih rendah.
Penangkapan ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan; Penyebab utama sebagai berikut: 1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengelolaan konservasi masih rendah. 2. Pengawasan dan pemantauan di sekitar kawasan masih kurang dan belum terintegrasi. 3. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi masih rendah. 4. Penataan kawasan konservasi dan wilayah pemanfaatan kawasan belum tersosialisasi secara optimal. 5. Sistem pengawasan terintagrasi belum terbentuk. Akibat yang ditimbulkan sebagai berikut: 1. Tekanan terhadap populasi dan habitat ikan dan biota akuatik dan berdampak lanjutan pada menurunnya keanekaragaman hayati. 2. Kerusakan habitat-habitat penting dan/atau ekosistem yang berdampak pada menurunnya luasan areal pemijahan dan daerah asuhan bagi ikan dan biota akuatik lainnya. 3. Fungsi ekologis kawasan menurun dan berdampak langsung pada menurunnya daya dukung kawasan. 4. Konflik dan tumpang tindih kepentingan di kawasan konservasi. 5. Hasil tangkapan mengalami penurunan yang disebabkan oleh karena menurunnya daya dukung habitat dan lingkungan.
Perikanan; Penyebab utama, sebagai berikut: 1. Kebijakan yang mendukung peningkatan perikanan tangkap dan budidaya; 2. Kegiatan pembinaan dan pengadaan sarana prasarana penunjang masih rendah, 3. Peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap belum terkontrol, 4. Sarana penampungan dan pengolahan hasil belum tersedia dengan baik, 5. Kepatuhan terhadap jalur penangkapan masih rendah, 6. Program pembangunan sarana/prasarana perikanan masih kurang, 7. Pengawasan belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi, 8. Belum tersedianya data tentang fluktuasi pola arus laut dan kecenderungan sumber-sumber penyakit budidaya perairan, Akibat yang ditimbulkan, sebagai berikut: 1. Masih ditemukan penangkapan secara ilegal dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan; 2. Konflik pewilayahan berpeluang terjadi 3. Produktifitas perikanan tangkap masih 4. Munculnya konflik penggunaan lahan
Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Bahari Penyebab utama, sebagai berikut: 1. Pemangku kepentingan masih belum merasakan nilai ekonomi yang cukup 2. Pengembangan pariwisata masih dilakukan secara parsial 3. Masyarakat belum terlibat secara aktif 4. Pengembangan paket wisata bahari belum dikembangkan secara terpadu 5. Analisis daya tarik dan obyek wisata belum secara keseluruhan dilakukan 6. Pengembangan pariwisata belum sepenuhnya dikembangkan 7. Sarana dan prasarana pengembangan pariwisata bahari belum tersedia Akibat yang ditimbulkan, sebagai berikut: 1. Potensi daya tarik dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal. 2. Sektor pariwisata belum dilihat sebagai sumber strategis pembangunan daerah. 3. Kurangnnya kebijakan mendukung pariwisata yang berbasis lingkungan; 4. Masyarakat belum merasakan kontribusi pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga; dan 5. Pemantauan terhadap wisatawan yang melakukan aktivitas menikmati keindahan bawah laut masih belum dilakukan.
Degradasi Habitat dan Ekosistem Perairan Penyebab utama, sebagai berikut : 1. Pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan pemahaman masyarakat masih merupakan budaya turun temurun; 2. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah; 3. Masyarakat memandang bahwa kegiatan tersebut tidak berdampak; 4. Belum tersosialisasi secara luas pengaturan dan larangan; 5. Belum ada tindakan yang memberikan efek jera; 6. Titik labuh yang masih sporadis; 7. Wisatawan dan masyarakat tidak disadar telah melakukan (trampling). Akibat yang ditimbulkan, sebagai berikut : 1. Daya dukung lingkungan kawasan konservasi mengalami penurunan; 2. Kestabilan pantai berkurang dan mengakibatkan bertambahnya laju erosi/abrasi; 3. Perubahan keruangan di sekitar kawasan yang berdampak ekologis; 4. Daya tarik obyek wisata mengalami gangguan; dan 5. Kunjungan wisatawan mengalami penurunan.
Kelembagaan Penyebab utama, sebagai berikut: 1. Pengelolaan dalam bentuk penyusunan lintas sektor belum dilakukan; 2. Adanya keterbatasan anggaran; 3. Sistem anggaran dan pertanggungjawaban keuangan belum mengakomodasi sistem pendanaan bersama; dan 4. Ketersediaan SDM pendukung. Akibat yang ditimbulkan,sebagai berikut: 1. Terjadi tumpang tindih program menunjang pengelolaan; 2. Pengelolaan secara terpadu/ terintegrasi belum terlaksana; 3. Pengelolaan kawasan konservasi tidak berkelanjutan; dan 4. Pengelolaan kawasan konservasi tidak terlaksana sesuai harapan.
KRITERIA PENETAPAN KKPD ALOR Ekologi
meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
Sosial Budaya
meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan okal serta adat istiadat; dan
Ekonomi
meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
Rencana Jangka Panjang; 20 tahun (dapat dievaluasi 5 tahun) Rencana Jangka Menengah; 5 Tahun Rencana Kerja Tahunan.
SELENGKAPNYA tentang
PER.30/MEN/2010
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN - MEMUAT ZONASI KKPD Alor - Spesifik Lokasi (sesuai Karakteristik& Potensi Kawasan) PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN - KKPD Peraturan Bupati Alor
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKPD) KABUPATEN ALOR PERDA Pengelolaan KKPD Alor RENSTRA RPJMD/P TATA RUANG Kab.Alor PERDES Perlindungan dan Pengawasan Masyarakat
Kebijakan
Perencanaaan Implementasi Pengawasan
RENCANA PENGELOLAAN KKPD ALOR
Kelembagaan Pendanaan
Pokwasmas Tim Pengamanan
Terpadu KKPD Alor UPTD BLUD Satuan Tugas
Khusus
APBN/APBD/TP/DAK Dana Hibah/Restribusi
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI Visi Misi
Terwujudnya pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKPD) Kabupaten Alor secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 1. Mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 2. Mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan 3. Mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia melalui transformasi pendidikan formal dan non formal didukung dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai. 4. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 5. Mewujudkan peningkatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan permukiman yang memiliki kepastian hukum 6. Mewujudkan peningkatan kemandirian badan pengelola kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Alor
K e b i j a k a n
1. Penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi dengan memperhatikan keterlibatan perwakilan para pemangku kepentingan dengan pendekatan adaptive collaborative manajemen (ACM)/ pengelolaan yang kolaboratif dan adaptif 2. Penguatan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan kelestarian lingkungan 3. Menciptakan kemandirian masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan untuk mencapai pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan lestari
S t r a t e g i
8 Strategi
6 Strategi
4 Strategi
Hasil Yang Diharapkan 1. Memberikan perlindungan terhadap ekosistem yang penting atau kritis dalam proses-proses ekologi. 2. Mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya untuk menjamin kegiatan ekonomi berkelanjutan. 3. Menjamin kualitas alam atau budaya dengan mengakomodasi pemanfaatan yang bertanggung jawab. 4. Menjamin kawasan yang rusak untuk pemulihan kembali atau direhabilitasi.
Zonasi KKPD Alor 1. Zona Inti merupakan wilayah perlindungan, pelestarian dan area recovery/rehabiltasi alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut dan pesisir pantai. 2. Zona Perlindungan merupakan bagian yang mampu mendukung kepentingan perbaikan/rehabilitasi, pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 3. Zona Pemanfaatan Pariwisata merupakan bagian yang karena potensi, dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan jasa lingkungan lainnya. 4. Zona Perikanan Berkelanjutan merupakan zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal baik secara tradisional dan modern, utamanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Lokasi Zonasi KKPD Alor Lokasi yang tersebar di P. Rusa, Lapang, Batang, P. Kambing, & P. Sika, Tg. Soyang, Tg. Gereja, & Tg. Margeta, serta perairan Pante Deere
Zona Inti
Zona Perlindungan
Zona Pemanfaatan Pariwisata
Zona Perikanan Berkelanjutan
Lokasi yang tersebar di P. Rusa, Kambing, Kangge, & P. Batang, perairan Ds. Lamma, Kalondama Tengah, & Ds. Tubbe, Tj Muna, & Tl. Benlelang
Lokasi : Perairan Selat Pantar
Wilayah perairan Kab. Alor bagian utara, barat dan selatan.
Selanjutnya, sebagaimana pd Peta Zonasi berikut
RTRWP
NO 1
2
3
4 5
6 7 8
9
SKP Pesisir dan Laut
Pusat Kota Pelabuhan
SKPLT- Selat Ombai-Laut Banda Sub I Atapupu Pesisir Utara Kab. TTU, Belu Sub II Kalabahi Pesisir Kepulauan di Kab. Alor SKPLT- Laut Sawu I Sub III Kupang Utara Pesisir Utara Kab. Kupang daratan, Pesisir Pulau Semau Sub IV Rote Pesisir Pulau Rote SKPLT- Laut Sawu III Sub V Lewoleba Pesisir Kab. Lembata & Flotim Sub VI Pesisir Flotim dan Pulau-Pulau Kecil SKPLT- Laut Sawu II Sub VII Ende Pesisir Selatan Kab.Sikka, Ende dan Ngada SKPLT- Selat Sumba Sub VIII Waingapu Pesisir Kab.Sumba Timur Sub IX Waikelo Pesisir Kab. Sumba Barat SKPLT- Laut Timor Sub X selatan Timor Pesisir Selatan P.Timor SKPLT- Laut Hindia Sub XI Pesisir Pulau Sabu SKPLT- Selat Sape Sub XII Labuan Bajo Pesisir Kab.Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat SKPLT- Laut Flores Sub XIII Maumere Pesisir Kab. Flotim, Sikka, Ende, Ngada & Manggarai
Atapupu Kalabahi Kota Kupang Baa Lewoleba Larantuka Ende Waingapu Waikelo Kolbano Seba Labuanbajo Maumere
Sumber Data BAPPEDA Provisi Nusa Tenggara Timur 2013
REVIEW R TRW PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SWPLT Laut Flores
Larantuka
PE
# Y
Y
Lewoleba # Y Keterangan :
SA
Labuan Bajo # Y
Lewoleba # Y
#
Y Ruteng
SE LA
T
PRO P . NTB
PE TA SA TUA N PE NG E MB A NG A N W IL A YA H P E SI SIR DA N LA UT
Kalabahi #
Bajawa # Y SWPLT Selat Sape SWPLT Selat Sumba
EndeY#
SWPLT Laut Sawu III
SWPLT Laut Sawu II
U %
SWPLT Selat Ombai
Jalan Arteri Prim er Jalan Kolek tor Primer Jalan Lok al Primer Us ulan Jln Kolektor P rimer Jalan Tanah
Atambua # Y
N E G A RA TIM O R L E S TE
N E G A RA TIM O R L E S TE
Waikabubak # Y
SWPLT Laut Sawu I
Waingapu
Ibukota Propinsi
# Ibukota Kabupaten Y
Kefamenanu # Y
Garis Pantai Batas Negar a Batas Propinsi Batas Kabupaten SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT SW PLT
# Y
So'E # Y KUPANG
U %
S elat O mbai Laut Sawu III Laut F lores S elat Sape S elat Sum ba Laut Sawu II Laut Hindia Laut Sawu I Laut T im or
SWPLT Laut Timor N
BA'A # Y SWPLT Lautan Hindia
1:2200000 Ta hu n 2 004
AT E NUS
NGGARA T IMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1958
Pada umumnya perairan laut Kabupaten Alor adalah lokasi perlintasan biota laut peruaya seperti: Mamalia Laut (Paus, Lumbalumba, dan Dugong), Penyu, dan Ikan Pelagis Besar dari dan Ke Laut Sawu Posisi KKPD Kabupaten Alor dari aspek geografis dan sosial ekonomi adalah jejaring dengan TNP Laut Sawu KKPD Kabupaten Alor adalah penopang TNP Laut Sawu
RENCANA JANGKA PANJANG memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: 1. Visi dan Misi; 2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan; dan 3. Strategi Pengelolaan : • Penguatan Kelembagaan; • Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan; dan • Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
RENCANA JANGKA MENENGAH memuat program yang merupakan penjabaran strategi pengelolaan KKP
STRATEGI Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk PENGUATAN KELEMBAGAAN dilakukan melalui program antara lain: 1. 2. 3. 4.
peningkatan sumber daya manusia; penatakelolaan kelembagaan; peningkatan kapasitas infrastruktur; penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;
5. pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat; 6. kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi; 7. pembentukan Jejaring kawasan konservasi perairan baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global; 8. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan yang berasal dari sumber-sumber APBN dan/atau APBD, pungutan perikanan, pungutan jasa konservasi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; 9. monitoring dan evaluasi.
Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk PENGUATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KAWASAN dilakukan melalui program antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan; pariwisata alam dan jasa lingkungan; pengawasan dan pengendalian; monitoring dan evaluasi.
Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk PENGUATAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA dilakukan melalui program antara lain: 1. 2. 3. 4.
pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pelestarian adat dan budaya; monitoring dan evaluasi.
RENCANA KERJA TAHUNAN disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali, sekurangkurangnya memuat : 1. uraian kegiatan; 2. penanggung jawab; 3. waktu pelaksanaan; 4. alokasi anggaran; dan 5. sumber pendanaan. Rencana kerja tahunan ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.
Ayat 4. Data dan Informasi yang dikumpulkan, dilakukan
ANALISIS
BAB V. . . Pasal 31 . Ayat 5. . (Per.30/Men/2010)
