PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN SEMBULANG SEMBULANG KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014 Oleh NANDA WAHYU AKBAR NIM: 100565201177 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan merupakan awal atau dasar perencanaan dalam perencanaan pembangunan.Permasalahan yang terjadi hari ini, Musyawarah cenderung tidak efektif, hasil yang didapat dari musrenbang-pun akhirnya hanya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang kadangkala bukanlah hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Khususnya di Kelurahan Sembulang, yang mana dari pandangan penulis masyarakat di Kelurahan Sembulang tidak begitu antusias terhadap perencanaan pembangunan maupun pembangunan langsung di daerahnya.Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah pondasi penting bagi perkembangan pembagunan daerah. Yang mana masyarakat dituntut untuk aktif memberikan ide dan gagasan untuk keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Dengan penelitian bersifat deskriptif ini penulis langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan pada penelitian, yaitu partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan di kelurahan sembulang kecamatan galang kota batam. Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara/ interview, pengumpulan data dengan dokumen, studi pustaka dan lapangan. Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembulang tahun 2015 masih sangat rendah dan terkesan apatis, dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat, kewenangan dalam pengambilan keputusan serta cara metode penyampaian usulan. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perencanaan Pembangunan
1
ABSTRACT Planning Meeting village level is the beginning or the basis for planning in development planning. problems that occur today, Congress tends to be ineffective, the results of the deliberations was eventually just be the result desired by the government are sometimes not the substantive matters as required by the community. Especially in the Village of Sembulang, which of the author's view of society in the Village of Sembulang not so enthusiastic about the development planning as well as direct development in their regions. Community participation in development planning is an important foundation for the development of regional development. In which people are required to actively provide ideas and ideas for sustainable development in the region. This study uses a qualitative method. With descriptive research, the writer direct observation in the field according to the research problem, namely community participation in the implementation of community meetings sembulang, the city of Batam. This research data collection using interviews / interviews, data collection with documents, library research and field. From the research that has been conducted by researchers, it can be concluded that the Community Participation in Development Planning in the Village of Sembulang 2015 is still very low and seem apathetic, viewed from a public participation in decision-making authority as well as the way the proposed delivery methods. Keywords: Political Participation, Development Planning
A. PENDAHULUAN Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (Good Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional. Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil Musrenbang akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musrenbang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk melakukan upaya harmonisasi dan singkronisasi berbagai kutub perencanaan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.
2
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan,pembangunan
dan
kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan. Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidatopidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada. Dari paparan latar belakang dan mekanisme di atas maka ada beberapa gejala yang ditemukan antara lain: 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang. 2. Paradigma masyarakat yang masih berfikir apatis. 3. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap musrenbang kelurahan sangat rendah, dibandingkan dengan musrenbang yang lebih tinggi tingkatannya. 3
Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan
mutu
pelaksanaan
musrenbang
Kelurahan.
Petunjuk
Pelaksanaan
Musrenbang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Musrenbang tingkat Kelurahan Kecamatan Galang. Kecamatan Galang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Batam yang berada di daerah pesisir kota Batam. Masih banyak masalah yang terjadi disana seperti sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti yang dilansir di media online Sinar Media Kepri menyatakan bahwa Sarana prasarana menjadi kebutuhan mendasar dalam berbagai aktivitas keseharian di kecamatan Galang masih terbilang minim seperti Pelabuhan Tambatan Perahu, Jembatan, Sekolah dan Puskesmas, kemudian masalah tenaga pembangkit litrik, serta program rehap rumah tidak layak huni juga tidak maksimal (http://www.sinarmediakepri.com/). Hal demikian menjadi sorotan penulis mengingat pentingnya perencanaan pembanguan pada kecamatan Galang ini, mengingat jumlah masyarakatnya sudah mulai ramai mestinya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang aktif. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap kecamatan Galang yaitu pada kelurahan sembulang, yang mana kelurahan sembulang merupakan Kelurahan Sembulang merupakan wilayah yang paling dekat dengan Kantor Kecamatan karena jaraknya kurang dari 1 Km. Sedangkan untuk ke Pusat Pemerintahan Kota Batam jarak tempuhnya mencapai 56,67 Km.Tentunya informasi terhadap masyarakatnya lebih cepat dan menjadi sorotan penulis apakah informasi yang lebih cepat didapat sejalan dengan partisipasi masyarakatnya terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini musrenbang. Partisipasi menjadi sangat penting kedudukannya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang utama karena perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan program agar program yang disusun dapat mengakomodasi segala kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang disusun hendaknya berdasarkan keinginan masyarakat bukan berdasarkan kelompok tertentu (Hariyanto,2013). Dari gejala-gejala yang disebutkan di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang judul : “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014” 4
Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk di kaji secara mendalam dan akan segera dipaparkan secara ilmiah dengan perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: “ Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) serta faktor yang menghambat partisipasi masyrakat di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014”?
B. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan kualitatif. Arikunto (2006:16) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif mengutamakan proses dari pada hasil. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagian gejala tersebut muncul, dengan kata lain penulis bukan mencari jawaban atas pertanyaan “apa” tetapi “mengapa”. Dengan penelitian bersifat deskriptif ini penulis langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan pada penelitian, yaitu partisipasi
masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat
kelurahan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. Alasan penulis tertarik dengan lokasi ini karena ingin melihat tentang sejauh mana partisipasi dan peran masyarakat terhadap musrenbang tahunan yang diadakan dikelurahan Sembulang, Kelurahan Sembulang merupakan kelurahan yang terletak di ibukota Kecamatan Galang, alasan lain yakni partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan perlu dikaji demi tercapainya demokrasi yang baik, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat nasional. 3. Jenis dan sumber data Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menganalisa data sebagai berikut : a. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap subyek dalam penelitian. b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui bukubuku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini 4. Narasumber/Informan
5
Informan adalah orang-orang dalam latar belakang penelitian yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian Informan atau orang yang dimintai keterangan dalam penelitian ini akan dipilih berdasarkan kriteria terkait unit analisis data yang akan di paparkan pada tabel di bawah. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: No
Nama
Unsur
M. Yusuf. B. Ama. 1
2
Lurah Kelurahan Sembulang
Pd Dian Nurhuda
Pegawai kelurahan Seksi Pembangunan Kesejahterahan Rakyat
3
Rusli
Ketua LPM
4
Safi’i
Ketua Rukun Warga
5
Sumarno
Ketua Rukun Tetangga
6
Mustafa
Tokoh Masyarakat
7
Ardi
Ketua Karang Taruna
8
Salim
Masyarkat Nelayan
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah melakukan wawancara mendalam terhadap key informant yakni dengan mekanisme pertanyaan yang sudah disusun dan bisa keluar dari konsep jika berkaitan dengan yang ingin diteliti atau bisa juga disebut dengan wawancara non-tersturktur. Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada peelitian kualitatf tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. b. Alat Pengumpulan data 6
Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kamera, telpon genggam, alat perekan dan alat tulis.
C. KERANGKA TEORITIK
1. Partisipasi Masyarakat Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal ia memiliki kesamaan. Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Partisipasi dari asal katanya berasal dari bahasa latin ialah partisipare yang mempunyai arti bagian atau turut serta. Menurut White, partisipasi adalah keterlibatan komunitas psetempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan (Safi’I, 2008:74). Menurut Juliantara, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
Sementara
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Deviyanti, 2013). Partisipasi Menurut Adisasmita dalam Suhardiman, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan,
meliputi
kegiatan
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
(implementasi) program pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut: a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi) b. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan) 7
c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi) Sedangkan menurut Rasyid (Waluyo 2007:125) ”Pemerintah yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil dan menyelesaikan konflikkonflik kepentingan yang besar, serta memberi arahan tentang cara-cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang sejahtera lahir dan batin”. Dari teori diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara koordinasi dan memberi arahan antara yang memerintah dengan yang diperintah untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat. Secara singkat Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri.
2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik. Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta Undang-Undang No. 32 8
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang (Satries,2011).
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sulaiman (Huraerah, 2008: 103), dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah: a. Bentuk partisipasi Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan. b. Kewenangan pengambilan keputusan Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 9
Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing. c. Metode/cara pemberian usulan Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya mengenai mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan
dan
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batam pada Bab III tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, paragragaf ke-empat pasal 9 menyebutkan : 1. Mekanisme pelaksnaan Musrenbang tingkat kelurahan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan. 2. Agenda persiapan meliputikegiatan sebagai berikut: a. Menetapkan panitia penyelenggaraan musyawarah tingkat kelurahan. b. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan c. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang tingkat kelurahan maupun kelompok masyarakat d. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk penyelenggara musrenbang tingkat kelurahan. 3.
Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Pendaftaran peserta b. Pemaparan camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan. c. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. d. Pemaparan lurah atas Prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM kelurahan.
10
e. Penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat. f. Pemisahan permasalahan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat kelurahan dan menjadi tanggungjawab SKPD. g. Perumusan prioritas kegiatan berdasarkan cara mengatasi permasalahan oleh peserta musrenbang tingkat kelurahan h. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan di kelurahan. i. Penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri musrenbang tingkat kecamatan. Selanjutnya keluaran dari musrenbang tingkat kelurahan menurut pasal 11 adalah dokumen rencana kerja pembagunan kelurahan yang berisi: 1.
Prioritas kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke musrenbang tingkat kecamatan dan akan dilaksanakan oleh SKPD.
2.
Prioritas kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan dan atau swadaya masyarakat.
3.
Daftar nama delegasi untuk mengikuti ke musrenbang kecamatan.
4.
Berita acara musrenbang tingkat kelurahan. Adapun peserta musrenbang tingkat kelurahan menurut Perwako tersebut terdiri
dari beberapa unsur: 1.
DPRD Kota Batam yang berasal dari daerah pemilihan setempat.
2.
SKPD dilingkungan Pemerintahan kota Batam.
3.
Muspika.
4.
Lurah.
5.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
6.
Pemerintah kelurahan.
7.
Pengurus RT/RW
8.
Pengusaha tingkat kelurahan
9.
Sektor informasi tingkat kelurahan.
10.
Organisasi perempuan
11.
Organisasi Kemasyarakatan
12.
Oraganisasi Pemuda
13.
LSM.
11
D. KONSEP OPRASIONAL Beberapa hal atau aspek yang menjadi indikator dalam menjelaskan partisipasi masyarakat dan faktor pendorong serta faktor penghambat dalam musrenbang, yaitu: 1.
Bentuk Partisipasi
a. Tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah musrenbang. b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan dan gagasan maupun kritik dan saran terhadap perencanaan pembangunan. 2.
Kewenangan dalam pengambilan keputusan
a. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada rapat atau proses perencanaan pembangunan. 3.
Metode/cara pemberian usulan
a. Metode atau cara masyarakat dalam memberikan usulan baik itu secara tertulis dalam sebuah proposal perencaaan pembangunan dan kegiatan ataupun bersifat lisan dalam proses rapat perencanaan pembangunan. 4.
Faktor Penghambat Partisipasi
a. Faktor internal Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktorfaktor yang berasal dari individu responden sendiri, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. b. Faktor-faktor Eksternal Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program kecuali masyarakat. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, dan peranan pihak swasta.
E. HASIL DAN ANALISIS
A. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014 Musrenbang tingkat kelurahan merupakan awal atau dasar perencanaan dalam perencanaan pembangunan, karena dalam musrenbang tingkat kelurahan pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator, sementara motor penggerak kegiatan ini adalah 12
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Tujuan dari Musrenbang tingkat kelurahan adalah membuat dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan baik yang didanai secara swadaya masyakat maupun yang akan didanai dana kelurahan. Serta prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD (Indrajat, 2012: 39). 1. Bentuk Partisipasi Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan.dilakukan. Selanjutnya untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat Musrenbang di kelurahan sembulang pada tahun 2014, di awal sekali penulis menayakan perihal siapa saja yang mengikuti kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang dan bagaimana seberapa penting kehadiran mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan di ditingkatan kelurahan yaitu kelurahan sembulang, berikut pernyataam dari bapak M. Yusuf selaku lurah dari kelurahan Sembulang: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan adalah lurah sendiri, perangkat kelurahan, pemangku kepentingan dan pastinya masyarakat kelurahan sembulang.”
Kemudian ditambahkan oleh pegawai kelurahan yaitu ibu Dian Nurhuda: “Aturannya, yang ikut berpartisipasi dalam musrenbang tingkat kelurahan ini adalah semua elemen masyarakat baik dr tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan sembulang ini, selain itu aparatur kelurahan, kemudian wakil-wakil rakyat yang pada dasarnya berasal dari dapil sini, serta pemangku kepentingan. Namun dari elemen masyarakat masih sedikit yang hadir.” Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya peserta musrenbang di kelurahan Sembulang yang disampaikan lurah dan pegawainya sesuai dengan isi dari Peraturan Walikota no 6 tahun 2006 tentang Tentang Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, yang disebutkan oleh keduanya sejalan dengan peraturan tersebut. 13
Selanjutnya masih mengenai peserta musrenbang, penulis menanyakan hal serupa kepada Ketua Karang Taruna yaitu Bapak Ardi, berikut tanggapannya: “Kalau saya melihat pada musrenbang itu, yang hadir kebanyakan dari aparatur kelurahan, kemudian sekcam, kemudian aparatur pemerintahan, dinas-dinas, kalau untuk masayarakat ada dari kalangan guru-guru, kemudian RT dan RW, untuk tokoh masyarakat ada beberapa tapi Cuma sedikit, lebih banyak yang dari pegawai-pegawai kelurahan dan dinas-dinas.” Dari hasil wawancara di atas menunjukkan, bahwa peserta musrenbang dikelurahan Sembulang kebanyakan di hadiri oleh aparatur pemerintahan saja, dari perangkat kelurahan, perangkat kecamatan serta SKPD yang berkepentingan serta masyarakat dari kalangan akademisi. Selanjutnya terkait tingkat kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang yang kemudian dijelaskan oleh pak lurah Sembulang: “Tingkat paritsipasi masyarakat dikelurahan sembulang masih tergolong rendah.karena masyarakat yang hadir dalam musrenbangdes orang-orangnya itu-itu aja. Yaitu para aparat kelurahan dan perangkat-perangkatnya, sedangkan dari masyarakat sendiri saya lihat kurang berpartisipasi dalam mengikuti musrenbang yang diadakan di kelurahan sembulang ini.” Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada permasalahan pada tingkat partisipasi di kelurahan Sembulang pada tahun 2014, dilihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya kegiatan Musrenbang adalah suatu kegiatan
yang
mana
kegiatan
tersebut
merrupakan
wadah
masyarakat
untuk
menyampaikan keluh kesah mereka di tempat tinggal mereka, namun kesempatan tersebut tidak digunakan dan terkesan menerima apapun keputusan dari hasil musrenbang tersebut. Sasaran dari musrenbang adalah menampung aspirasi masyarakat di kelurahan tersebut namun masyarakat sendiri tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan tersebut hal ini sangat ironis dan merupakan suatu kemunduran demi pembangunan yang efektif dan efisien di kelurahan Sembulang, karena yang seharusnya lebih paham tentang lingkungan dan kebutuhan mereka adalah mereka sendiri. Berikut pernyataan dari Ketua LPM dari kelurahan Sembulang yaitu Bapak Rusli terkait seberapa penting kehadiran masyarakat dalam kegiatan tahunan yaitu musrenbang kelurahan Sembulang: “Tentu kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan karena dalam kehadiran dan keikutsertaan aktif masyarakat pada saat musrenbang merupakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sebab pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya bukan hanya bagian dari proyek pemerintah tetapi adanya 14
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pihak-pihak terkait. Untuk itulah dibutuhkan partisipasi disemua tahap-tahap pembangunan khususnya dimulai dari perencanaan ini untuk menentukan apa yang menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan nantinya”. Selanjutnya ditambahkan oleh Tokoh masyrakat Kelurahan Sembulang yaitu bapak Mustafa: “Dalam setiap Musrenbang di kelurahan ini masyarakat memang kurang berpartisipasi. Karena masyarakat menilai tanpa mengikuti pun semuanya tetap berjalan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan dan belum merasa ada tanggung jawab dalam pelaksanaannya.” Dari pemaparan jawaban dari dua narasumber di atas menjelaskan bahwa kehadiran masyarakat dalam musrenbang sangatlah penting, karena pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya yang merupakan hasil dari musrenbang tersebut akan membutuh peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, tentu dalam hal ini kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan agar sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang dapat berjalan dan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya sebagai ketua Rukun Tetangga di keluraha Sembulang yaitu bapak Sumarno menyampaikan pendapatnya terkait dengan hambatan-hambatan yang menjadi alasan masyarakat tidak dapat menghadiri kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang, berikut penjelasannya: “Saya melihat masayarakat kurang aktif ya dalam mengkuti acara seperti ini, padahal saya dan tokoh-tokoh masayarakat lainnya sudah mensosialisasikan juga kepada masyarakat saya, tapi mungkin karena banyak yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka, jadinya mereka memilih tidak hadir dari pada tidak bekerja” Selanjutnya ditambahkan oleh ketua Rukun Warga yaitu Bapak Safi’i: “Aparat Kelurahan selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti rapat penetapan kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan. Pertama sekali sebelum mengajak masyarakat terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan bagi masyarakat, dengan dilakukannya sosialisasi ini harapannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Namun harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dimana hanya sedikit masyarakat yang mau ikut aktif dalam proses pembangunan di kelurahan, terutama dalam keterlibatan penetapan kebijakan program pembangunan.” 15
Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa perangkat kelurahan dan tokoh-tok masyarakat dalam hal ini RT dan RW sudah giat mensosialisasikan tentang kegiatan musrenbang tersebut kepada masyarakat namun masyarakat juga tidak merespon dengan baik atas informasi tersebut, hal itu di dikarenakan masyarakat lebih memilih melaut ataupun bertani dibandingkan dengan datang mengikuti musyawarah tersebut, hal tersebut tidak mengherankan mengingat hampir 70% masyarakat di kelurahan Sembulang adalah nelayan dan petani. Sosialisasi tentang adanya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sembulang terbilang cukup intens mengingat perangkat kelurahan dan di bantu oleh RT dan RW untuk bersama-sama mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena musyawarah tersebut akan membahas segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat di kelurahan Sembulang baik dari segi pembangunan dan kesejahteraan. Berikut tambahan dari pak Lurah mengenai upaya-upaya sosialisasi mengenai kegiatan musrenbang: “Pihak kelurahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan misalnya dengan mengajak langsung masyarakat untuk ikut dalam musyawarah pembangunan kelurahan dan juga dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan, upaya lain juga dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun mau ikut berpartisipasi.” Kemudian di tambahkan oleh Pegawai Kelurahan Sembulang: “Iya, saya selaku aparat kelurahan tentunya harus mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan demi kemajuan kelurahan ini seperti kami mengadakan rapat. Namun masyarakat disini kurang peduli dengan kegiatan seperti ini karena adanya kepentingan-kepentingan lain bagi masyarakat.”
Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas, menunjukkan bahwa pihak kelurahan sudah berupaya untuk mengajak langsung masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pembangunan dan kemajuan kelurahan ini bagi masyarakat dengan harapan masyarakat tertarik dan menaruh simpati terhadap pentingnya kehadiran mereka dalam kegiatan musrenbang. Sosialisasi tersebut merupakan langkah persuasif dari pihak kelurahan, yang mana pihak kelurahan mau terjun langsung ke masyarakat untuk menemui langsung masyarakatnya dengan harapan ada iktikad baik masyarakat untuk hadir. Namun hal tersebut seolah tidak di amini masyarakat, dan seakan masyarakat tidak peduli dengan
16
kegiatan tersebut dengan alasan lebih mementingkan kegiatan lain yang bersifat lebih penting bagi kehidupan individual mereka. Setelah berbicara mengenai tentang bagaimana bentuk sosialisasi terhadap musrenbang dan tingkat kehadiran msyarakat dalam musrenbang di kelurahan sembulang, selanjutnya penulis mencoba menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang, terkait keaktifan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan musyawarah tersebut. Berikut tanggapan bapak Mustafa: “Kalau saya melihat pada musrenbang kemarin, untuk masyarakat biasa sedikit ya yang aktif memberi usulan, kebanyakan dari tokoh pemuda dan LPM ,karena mungkin masyarakat masih malu menyampaikan usulan, biasanya yang mewakilinya itu RT ataupun RW nya, karena sebelumnya kan sudah mengadakan rapat bersama di RT dan RW masing-masing.” Selanjutnya di tambahakan oleh Pak M. Yusuf: “Untuk usulan ataupun saran perencanaan pembangunan yag disampaikan masyarakat, saya kira ada beberapa, dan yang diusulkan biasanya hampir sama dengan musrenbang tahun lalu, ya terkait pengaspalan jalan, drainase, alat tangkap nelayan dan lain-lain” Selanjutnya ditambahkan oleh Ketua RT: “Yang paling menonjol dalam acara itu pastinya tokoh-tokoh masyarkat yang memang dianggap sesepuh atau di tuakan disini, dan juga banyak masukan dari pegawai-pegawai, ada dari kelurahan, dari guru-guru, ada juga dari masyarakat biasa tapi tidak banyak, karena selalu disanggah oleh peserta lainnya” Berdasarkan pernyataan di atas, keaktifan masyarakat hanya didominasi oleh segilintir orang saja, untuk masyarakat sendiri sangat kurang aktif hal ini disadari bahwa sebelumnya sudah melakukan rapat di tingkatan RT dan RW masing-masing. Namun dalam musyawarah perencanaan pembangunan, biasanya ada penyampaian dan perdebatan atas usulan-usulan dari peserta kegiatan, diharapakan menjadi perhatian masyarakat karena rapat di tingkatan RT tidak selalu sama ataupun sejalan dengan kegiatan musrenbang tersebut karena dalam rangakaian kegiatan musrenbang juga memaparkan hasil kegiatan tahun sebelumnya sehingga keaktifan masyarakat dalam mengoreksi perencanaan pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbang hanya memilih sebagai pendengar saja. Dan tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal masukan atau apapun. Ini berarti kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya belum optimal. Hal tersebut 17
di dasari bahwa sebagian besar masyarakat di kelurahan Sembulang kebanyakan tidak tamat sekolah dasar dan jauh dari pemahaman tentang pembangunan. Kemauan berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan perubahan, sedangkan kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan belajar. Dengan adanya sumbangan masukan berarti partisipasi telah memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, serta mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk penetapan usulan prioritas kelurahan.
2. Kewenangan Dalam Pengambilan Keputusan Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing. Selanjutnya mengenai keterlibatan ataupun kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di kelurahan Sembulang. Karena pada dasarnya yang menjadi sasaran untuk menikmati hasil pembangunan adalah masyarakat tentunya hasil keputusan ataupun hasil musyawarah terkait usulan pembangunan haruslah masyarakat ikut andil dalam kewenangan memutuskan keputusann. Berikut pernyataan Lurah: “Dalam rapat musyawarah pembangunan di Kelurahan Sembulang masyarakat selalu dilibatkan. Apalagi disini setiap tahun ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan, hal ini dinamakan dengan Sistem jemput bola/ musrenbang. Masyarakat yang memberikan secara langsung ide-ide atau pemikiran mereka”
18
Selanjutnya ditambahakan oelh pegawai kelurahan: “Dalam penetapan program pembangunan masyarakat selalu dilibatkan, namun kendalanya adanya pada masyarakat itu sendiri, dimana seringkali hanya sedikit masyarakat yang terlibat dalam penetapan kebijakan pembangunan. hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah. Ya sebagai masukan buat pemerintah daerah yang terlibat dalam pembangunan kelurahan harapannya mengadakan rapat tidak pada waktu masyarakat lagi beraktifitas atau mengerjakan pekerjaan sehari-hari, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat dalam proses penetapan dan pelaksanaan program pembangunan. Padahal kita ketahui bahwa kehadiran masyarakat sangat penting, karena hal ini mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan ini.” Dari hasil wawancara di atas oleh pihak kelurahan, bahwa kelurahan dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan telah melibatkan masyarakat dalam proses menetapkan usulan prioritas apa yang akan disampaikan pada tingkatan musrenbang selanjutnya. kemudian dari pernyataan di atas juga ada harapan dari pihak kelurahan untuk menyesuaikan waktu musyawarah perencanaan dengan waktu kesediaan masyarakat untuk hadir. Karena kebanyakan ketidakhadiran masyarakat sangat dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang yang seharusnya mereka gunakan untuk bekerja. Selanjutnya terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam memutuskan usulanusulan apa saja yang di jadikan prioritas kelurahan untuk sama-sama dipresentasikan ke tingkatan musrenbang di tingkat kecamatan, berikut tanggapan megenai ketua LPM mengenai batasan keterlibatan masyarakat pada hasil dari perencanaan pembangunan yang telah di anggarkan, berikut tanggapannya: “Betul, masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan pembangunan yang telah dilakukan. Tapi, mengenai dana-dana untuk pembangunan kami sebagai masyarakat tidak tahu, yang kami ketahui hanyalah mengenai pembangunannya saja, misalnya dalam pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan, saluran air bersih dan lain-lain.”
Kemudian dilanjutkan oleh Pak Salim: “Ada masyarakat yang diikutkan dalam pengambilan keputusan, yang saya ingat ada perwakilan dari yang datang itu untuk mewakili kelurahan ini untuk musrenbang di kecamatan, ada beberapa orang kalau tidak salah.” Selanjutnya ditambahkan oleh Pak Safi’i: “Harusnya ada, tapi tetap saja semua tergantung aparturnya, karena masyarakat sendiri sebenarnya tidak paham mengenai perencanaan ini, jadi meskipun 19
dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetap saja mereka mengikuti saran dari pihak kelurahan. Kebanyakan kan masyarakat, maaf cakap banyak masyarakat yang tidak paham karena faktor pendidikan, jadi wajar saja, kalau dilibatkan juga tidak mempengaruhi hasilnya.”
Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan namun ada beberapa hal yang tidak diikutsertakan karena memang untuk masalah penganggaran adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan anggaran, namun tetap saja pihak pemerintah harus menginformasikan kepada msayarakat mengenai keterbukaan informasi publik tentang penggunaan dana pembangunan tersebut sehingga masyarakat tidak apatis dan kecewa perihal ketidakbukaan pemerintah dalam penyaluran dana pembangunan di kelurahan. Kemudian terlihat dari pemaparan di atas bahwa ada beberapa perwakilan masyarakat yang di utus untuk mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan untuk membawa hasil usulan dari musrenbang kelurahan dan juga ada beberapa situasi dimana masyarakat hanya mengikuti saja pendapat dari pihak kelurahan karena keterbatasan pemahaman dari masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pemaparan di atas jelas sekali bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan kelurahan adalah mufakat dari masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dimana aktor utama dalam menentukan program yang akan dilaksanakan adalah masyarakat dan pemerintah kelurahan. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam usulan dan saran masih kurang optimal, karena kurangnya kemampuan dalam menyampaikan saran dan gagasan tersebut. Selain itu, perbandingan prioritas kegiatan dari usulan masyarakat dan pemerintah daerah tidak sebanding. Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang mampu dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Usulan kegiatan yang disampaikan tidak didasarkan pada prioritas kebutuhannya, tapi hanya sekedar pengulangan usulan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sehingga penentuan program kegiatan lebih banyak ditentukan oleh orang berkepentingan.
3. Metode/Cara Pemberian Usulan Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan 20
penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat. Pada bagian ini, penulis mencoba menggambarkan mekanisme pemberian usulan yang dilakukan peserta musrenbang kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. Pemberian usulan pada dasarnya terdiri dua cara yaitu dengan cara lisan dan dengan cara tulisan atau berbentuk proposal. Berikut pernyataan Pak Yusuf: “Dua-duanya ada, ada yang bersifat lisan dan tulisan, dan pada intinya usulannya sama, dan tidak jauh jauh dari usulan yang sebelum-sebelumnya, ya tapi kebanyakan usulan secara lisanlah, paling Cuma beberapa saja yang memakai proposal ataupun bersifat tulisan” Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oelh peserta musrenbang, dalam hal ini untuk masyarakat kelurahan sembulang memberikan usulan dengan lisan dan juga dalam bentuk tulisan, namun kebanyakan masyarakat memberikan usulan secara lisan. Pemberian usulan dengan cara tulisan, tentunya adalah usulan yang telah disiapakan terlebih dahulu oleh masyarakat dengan melihat kondisi dilingkungan masyarakatnya, namun pada kondisi tertentu usulan secara lisan dapat digunakan karena banyak usulan dari pihak lain yang mungkin masyarakat dapat memberikan pendapatnya. Situasi seperti merupakan komunikasi yang aktif dimana ada peran sebagian masyarakat yang mampu memberikan usulan baik secara tulisan maupun lisan, namun tetap saja yang menjadi kendala adalah hanya sebagian masyarakat yang menyampaikan usulan. Berikut tambahan dari Ketua Karang Taruna: “Kami dari pemuda untuk usulan hanya melalui lisan, pada waktu itu kami mengusulkan tribun untuk lapangan bola, ya untuk sarana olahraga pastinya, karena kamikan mewakili pemuda tentunya kami lebih focus dengan sarana prasarana untuk para pemuda dan adik-adik kami” Kemudian ditambahkan oleh Ketua LPM: “Secara tertulis atau proposal, karena memang kami jauh-jauh hari sudah mendengar hal ini, jadi tentunya sebagai tokoh pemuda masyarakat yang lebih dekat dengan pihak kelurahan, kami harus lebih matang untuk pemberian usulan dan semua rekan-rekan sudah menyiapakan semuanya, dilihat dari apa yang dibutuhkan sebenarnya dari masyarakat kelurahan sembulang ini, terutama penerangan jalan, perlengkapan nelayan, dermaga, dalan jalan tentunya” Hasil wawancara narasumber di atas menunjukkan adanya campuran anatara pemberian usulan dari masyarakat baik secara tulisan maupun secara lisan. Namun dari
21
keduanya yang lebih dominan adalah pemberian usulan secara lisan. Hal ini dipengaruhi keterbatasan masyarakat dalam membuat usulan secara administratif. Berdasarkan hal tersebut bahwa metode pemberian usulan dalam kegiatan musrenbang kelurahan Sembulang, menggunakan metode usulan secara lisan dan tulisan. Hal tersebut dianggap suatu kewajaran, karena hal terpenting dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan adalah keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Hal tersebuat semata-mata demi perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan sembulang.
B. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014 1. Faktor Internal Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Berikut pernyataan Pak Lurah: “Saya fikir, karena sebagian masyarakat disini nelayan, jadi mereka lebih mengutamakan melaut dari pada ikut berpartisipasi dalam musrenbang, padahal sudah jauh-jauh hari kami pihak kelurahan sudah menginformasikan akan adanya kegiatan musrenbang ini, tapi kenyataanya tetap saja hanya beberapa yang mewakili dari masayarakat, yang hadir juga memang orang-orang yang punya jabatan di tempatnya, seperti RT, RW, LPM tokoh-tokoh yang dituakan dan dan beberapa guru.” Selanjutnya ditambahkan oleh Ketua Karang Taruna: “Pada dasarnya dikelurahan ini kebanyakan masyarakatnya tidak berpendidikan, maksudnya bisa dihitunglah yang tamat sekolahnya itu SMP ataupun SMA, jadi mereka tidak tahu persis bahwa kehadiran mereka itu sangat berpengaruh itu pembangunan di lingkungan ini, saya kira seperti itu jadinya mereka malas mau datang, ditambah lagi masalah pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggalkan.” Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan, sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan seseorang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membangun. Di 22
kelurahan Sembulang tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah sekali hal ini dapat dilahat pada bab sebelumnya yang kebanyaan dari masyarakat ada tamatan SD (sekolah dasar) ditambah dengan yang tidak tamat SD. 2. Faktor Ekternal Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu Dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah,
pengurus
desa/kelurahan
(RT/RW),
tokoh
masyarakat/adat
dan
konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program (Deviyanti,2013). Berikut pernyataan dari Pak Safi’i: “Kalau masalah jumlah yang hadir saya kira, sama saja dengan tahun sebelumnya, orangnya itu-itu saja yang hadir, banyak yang bekerja dan banyak yang tidak mau datang karena kecewa mungkin karena tidak ada perubahan juga bagi mereka,jadi kesannya apatis, apalagi kegiatannya di hari kerja, mungkin ada pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggalkan, atau sedang sakit atau memang tidak tahu kalau ada kegiatan musrenbang ini”
Kemudian ditambahkan oleh Ketua LPM: “Mungkin sosialisasinya kurang, karena sosialisasinnya cuma beberapa hari sebelum kegiatan, jadi mungkin masyarakat kurang peka untuk datang, kedepannya saya kira untuk meningkatkan partisipasi masyrakat, harus jauh-jauh hari dan peran RT dan RW dan kita semua lebih maksimal untuk menginformasikan kegiatan ini, kan kegiatan ini juga untuk kita juga. Jadi perlu pendekatan yang lebih supaya masyarakat lebih aktif.” Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas menunjukkan bahwa ada kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai tidak adanya perubahan selama ini meski telah berpartisipasi dalam musyawarah. Kemudian faktor yang menghambat mereka untuk hadir adalah ketidaksesuaian waktu musrenbang dengan pekerjaan mereka sehingga mereka lebih memilih bekerja ketimbang hadir dimusrembang. Selanjutnya dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal dan terkesan mendadak sehingga tidak efektif dalam menginformasikan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi tidak mengherankan ketika masyarakat tidak menghadiri musrenbang itu. Pemimpin dituntut harus selalu mengajak masyarakat dalam proses pembangunan dan juga selalu melakukan sosialisasi, komunikasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat mau terlibat dan merasa bertanggung jawab terhadap 23
pembangunan, karena pelibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut akan terciptanya kesesuaian dari program-program pembangunan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
F. KESIMPULAN Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembulang tahun 2015 yaitu sebagai berikut: 1. Bentuk Partisipasi Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbang hanya memilih sebagai pendengar saja. Dan tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal masukan atau apapun. Ini berarti kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya belum optimal. Hal tersebut di dasari bahwa sebagian besar masyarakat di kelurahan Sembulang kebanyakan tidak tamat sekolah dasar dan jauh dari pemahaman tentang pembangunan. 2. Kewenangan Dalam Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan kelurahan adalah mufakat dari masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dimana aktor utama dalam menentukan program yang akan dilaksanakan adalah masyarakat dan pemerintah kelurahan. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam usulan dan saran masih kurang optimal, karena kurangnya kemampuan dalam menyampaikan saran dan gagasan tersebut. Selain itu, perbandingan prioritas kegiatan dari usulan masyarakat dan pemerintah daerah tidak sebanding. 3. Metode/Cara Pemberian Usulan Metode pemberian usulan dalam kegiatan musrenbang kelurahan Sembulang, menggunakan metode usulan secara lisan dan tulisan. Hal tersebut dianggap suatu kewajaran, karena hal terpenting dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan adalah keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Hal tersebuat semata-mata demi perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan sembulang. 4. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat a. Faktor internal Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu 24
berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan di kelurahan Sembulang sangat mempengaruhi partsipasi masyarakat tersebut pada musrenbang. b. Faktor eksternal Faktor-faktor eksternal dimaksud adalah dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator yang ada di kelurahan sembulang. Yang mana dalam hal ini kepemimpinan dari seorang lurah dalam memenajemenkan organisasi kelurahannya masih belum maksimal sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan di kelurahan. Dari kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran atau rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sembulang, yaitu sebagai berikut. 1. Sosialisasi baik pelaksanaan tilik dusun maupun musrenbang sebaiknya dilakukan secara terbuka bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan hadir saja. Hal ini untuk memberikan kesempatan masyarakat lain ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahannya sendiri. b. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah tingkat kelurahan maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. c. Masyarakat secara aktif ikut atau membentuk lembaga atau forum-forum kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan bersama sekaligus sebagai mitra dialog dan konsultasi dengan pemerintah di kelurahan Sembulang. d. Pihak Kelurahan Sembulang maupun masyarakat perlu membangun suatu komunikasi melalaui sistem informasi yang dapat mendukung transparansi pemerintahan Kelurahan Sembulang dan juga sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
25
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hetifah SJ.Sumarto. 2009. Inovasi Partisipasi dan Good Governance, (Prakarsa inovatif di Indonesia). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung. Humaniora Kaho, Josef Rihu.2007.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta, Raja Grapindo Persada. Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta, PT. Renika Cipta Sugiyono, 2008, Metode penelitian kuatitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Suryadi, Budi. 2007. Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkeembangan Konsep. Jogjakarta, IRCiSoD Safi’I, H. M. 2008. Paradigma Baru Kebijakan Ekonomi Daerah. Mojolangu Malang :Averroes
Press.
Slamet. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret
University Press.
Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sumarto, Hetifah Sj.2009.Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Syafiie, Inu Kencana. 2003 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung. Refika Aditama ---------. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung, Mandar Maju. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta,LP3ES. Wuluyo. 2007. Manajemen Publik. Bandung. Cv. Mandar Maju.
B. Skripsi Dan Jurnal Suhardiman, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembanguan Desa di Desa Sigalapan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Universitas Sumatra Utara
26
Agusta, ivanok, 2003. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif. Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di pusat pelatihan Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor. Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Samarinda: Universitas Mulawarman Hariyanto, Slamet. 2013. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013. Pontianak: Universitas Tanjungpura Satries, Wahyu Ishardino. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Bekasi : Jurnal Kybernan Indrajat , Himawan, dkk. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kemiling. Lampung: UNILA
C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
27
