PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Se-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009-2013 FAMALYO NANDA (080420103-094) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2015 ABSTAK Provinsi Kepulauan Riau baru terbentuk pada tahun 2002, yang saat ini terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Diketahui bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar bersumberkan dari dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 – 2013baik secara parsial maupun simutan. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang diperoleh dari internet dengan situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Variabe independen yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum dan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan daerah. Model analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t , uji f dan koefisiensi determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan (bersamasama) pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah tahun 2009 – 2013. Kata Kunci
: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
LATAR BELAKANG Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat terhadap Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2
masyarakat. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri. Tabel 1.1 Data Realisasi APBD 2009-2013 (dalam jutaan rupiah) Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Kota Tanjung Pinang
557,374
594,823
651,392
794,768
883,677
Kota Batam
911,118
1,061784
1,279,230
1,490,030
1,749,105
Kab. Bintan
605,147
666,910
722,572
863,183
916,420
Kab. Karimun
754,874
673,074
781,638
892,090
1,050,858
Kab. Lingga
456,229
523,638
545,498
673,563
718,948
Kab. Kepulauan Anambas
201,301
740,315
821,124
934,321
940,911
Kab. Natuna
921,794
1,144,851
1,152,242
1,284,340
1,310,672
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten/ Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan, itu menunjukan bahwa pemerintah telah melaksanakan beban tanggungjawabnya dengan baik. Secara keseluruhan bisa dikatakan demikian, namun didalam pendapatan daerah terdapat unsur-unsur yang memiliki kriteria tersendiri, dalam arti kata unsur-unsur pendapatan yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda ini dikarenakan faktor kondisi alam yang dimiliki setiap daerah berbeda. Pendapatan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan Kegiatan ekomomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah baik secara parsial maupun simultan di Pemerintah Kabupaten/Kota SePropinsi Kepulauan Riau
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
3
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tinjauan Pustaka Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan. Halim (2007) menyatakan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Dalam menganalisis keuangan diperlukan alat ukur yang menggunakan informasi data sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan, adapun alat ukur tersebut berupa rasio atau indeks. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah.Menurut Siahaan (2006:10) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Siahaan (2006:10) Retribusi Daerah adalah Punggutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hipotesis Penelitian H1 : Diduga Variabel pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. H2 : Diduga Variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. H3 : Diduga variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. H4 : Diduga variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
4
METODELOGI PENELITIAN Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari internet dengan situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Jenis data yang digunakan adalah berupa laporan keuangan (Data Anggaran dan Pendapatan, serta Realisasi Anggaran APBD) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Kepulaun Riau. Populasi dan sampel sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (N=7). Variabel Operasional dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu: Variabel Independen (x) dan Variabel Dependen (y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan variabel dependen adalah Rasio Tingkat Kemandirian. - Rasio Tingkat kemandirian (Y) Dalam mengukur tingkat kemandirian menurut Yunita (2008) dalam Muliana (2009) mengukurnya dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh daerah tersebut yang diperoleh dari laporan realisasi APBD. Kemandirian Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: Realisasi PAD RTK =
x 100% Realisasi Pendapatan
-
Pajak daerah (X1) Pengukuran Pajak Daerah dengan mencari kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Pajak Daerah X 100% Realisasi Pendapatan
-
Retribusi Daerah (X2) Pengukuran Pajak Daerah dengan mencari kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Retribusi Daerah X 100% Realisasi Pendapatan
-
Dana Alokasi Umum (X3) Menurut Marizka(2013)Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
5
Dana Alokasi Umum X 100% Realisasi Pendapatan
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini meggunakan analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 21. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahap sebagai berikut : Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis dan Uji Hipotesis. PEMBAHASAN Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undangundang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 59 Kecamatan serta 351 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. Statistik deskriptif merupakan uraian mengenai data sampe yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam statistif deskriptif ini, hal utama yang akan disajikan adalah nilai minimum, maksimum, rerata, standar deviasi, dan varians dari variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian. Tabel 4.1 Statistik Deskriftif N Rasio Tingkat
Minimum Maximum
Mean
Std. Deviation
35
.0054
.3931 .133167
.1137706
Pajak Daerah
35
.0004
.3197 .093114
.1018781
Retribusi Daerah
35
.0003
.0790 .012667
.0164155
Dana Alokasi Umum
35
.0531
.4153 .208308
.1112764
Valid N (listwise)
35
Kemandirian
Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
6
Hasil pengolahan data statistik SPSS. V.21 untuk melihat nilai deskriptif statistik dari tabel 4.1. diatas, diperoleh nilai terendah dari Retribusi daerah sebesar 0,0003 dan nilai tertinggi dari Dana Alokasi Umum sebesar 0,4153. Salah satu syarat untuk menguji penelitian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik agar tidak terjadi bias Pengujian asumsi klasik terdiri dari empat pengujian, yaitu uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Tabel 4.2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
35 .0000000 .01268393 .080 .080 -.067 .471 .979
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
Dari hasil uji statistik diatas, besarnya nilai KolmogorovSmirnov adalah 0.979 dan signifikansinya > 0.05 (Asymp.Sig 2-tailed) yakni 0.346, hasil ini menunjukkan bahwa data residual terditribusi secara normal. Uji normalitas data residual juga ditampilkan dalam uji grafik histogram dan normal plot berikut ini :
Gambar 4.1 Histogram Sumber : Hasil Output SPSS (2015) UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
7
Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (skewness) kiri maupun menceng kanan.
Gambar 4.2 Grafik Normal Plot Sumber : Hasil Output SPSS (2015) Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance >0.10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolineritas pada model regresi (Priyatno,2012:153). Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B
(Constant) 1
Pajak Daerah
Standardized Coefficients
Std. Error
.029
.005
t
Sig.
Beta
Collinearity Statistics Tolerance
5.594
.000
VIF
1.0885
.027
.9747
40.779
.000
.702
1.425
Retribusi Daerah
.2387
.165
.0344
1.451
.157
.712
1.405
Dana Alokasi Umum
.0004
.021
.0004
.021
.983
.983
1.017
a. Dependent Variable: Rasio Tingkat Kemandirian
Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
8
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari setiap variabel independen > 0.10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel independen < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen pada model regresi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, hasil dari pengujian autkorelasi dalam penelitian ini adalah : Tabel 4.4 Uji Autokolerasi Model Summaryb
Model 1
R .994a
R Square
Adjusted R Square
.988
.986
Std. Error of the Estimate .0132835
DurbinWatson 1.044
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, retribusi daerah, pajak daerah b. Dependent Variable: Rasio Tingkat Kemandirian Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 1,044, tidak terjadi autokorelasi jika -2 ≤ DW ≤ 2 menurut (Anderson, 2001:733) dalam Sarwono (2013). Berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi autokorelasi atau tidak di atas, maka nilai Durbin-Watson dalam penelitian sebesar -2 ≤ 1.044 ≤ 2, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik scatter plot dan uji Spearman’s rho. Pada uji grafik scatter plot dapat dilihat hasil sebagai berikut :
Gambar 4.3 Scatter Plot (Hasil Uji Heteroskedastisitas) Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
9
Pada grafik scatter plot diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sedangkan untuk mengetahui nilai signifikannya apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, maka dilakukan dengan uji Spearman’s rho. Berikut hasil uji Spearman’s rho : Tabel 4.5 Uji Spearman’s rho (Uji Heteroskedastisitas) Correlations Pajak Retribu Dana Unstandardiz Daera si Alokas ed Residual h daerah i Umum 1.000 .711** .266 .040
Correlation Coefficient Pajak Sig. (2. .000 .122 Daerah tailed) N 35 35 35 Correlation .711** 1.000 .188 Coefficient Retribusi Sig. (2.000 . .278 Daerah tailed) N 35 35 35 Spearman's rho Correlation .266 .188 1.000 Coefficient Dana Alokasi Sig. (2.122 .278 . Umum tailed) N 35 35 35 Correlation .040 .240 -.066 Unstandar Coefficient dized Sig. (2.819 .165 .708 Residual tailed) N 35 35 35 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.819 35 .240 .165 35 -.066 .708 35 1.000 . 35
Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
Dari hasil output diatas, dapat diketahui korelasi antara variabel independen dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikansi korelasi > 0.05. korelasi antara Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Unstandardized Residual menghasilkan signifikansi > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, hasilnya menunjukkan bahwa semua persyaratan statistik terpenuhi pada analisis regresi linier yang dihasilkan.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
10
Dilakukan beberapa tahapan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam pengolahan data menggunakan regresi linear. Berikut tabel hasil analisis regresi : Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta .0286 .005 (Constant) pajak daerah 1.0885 .027 .9747 1 retribusi daerah .2387 .165 .0344 Dana Alokasi Umum .0004 .021 .0004 a. Dependent Variable: Rasio Tingkat Kemandirian Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
t
Sig.
5.594
.000
40.779 1.451 .021
.000 .157 .983
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : Y = 0.0286 + 1.0885X1 + 0.2387X2 + 0.0004X3 + e
Nilai Konstanta 0.0286 Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen, (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum) atau (X1 = X2 = X3 = 0), maka nilai Rasio tingkat kemandirian adalah 0.0286. Koefisien regresi b1 menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah mengalami kenaikan 1%, maka rasio Tingkat Kemandirian akan mengalami Peningkatan sebesar 1,0885 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi b2 menunjukkan bahwa apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan 1%, maka Rasio Tingkat Kemandirian akan mengalami peningkatan sebesar 0.2387 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi b3 menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 1%, maka Rasio Tingkat Kemandirian akan mengalami Peningkatan sebesar 0.0004 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Nilai Adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya perubahan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.7 Koefisien Determinasi Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
DurbinWatson
1 .994a .988 .986 .0132835 1.044 a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, retribusi daerah, pajak daerah b. Dependent Variable: Rasio Tingkat Kemandirian Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
11
Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.986. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Tingkat kemandirian) sebesar 98% sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu : Ho diterima jika thitung < ttabel dan signifikansi > 0.05 Ha diterima jika thitung > ttabel dan signifikansi < 0.05 Tabel 4.8 Hasil Uji t Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B Std. Error .029 .005
(Constant) pajak daerah 1.0885 retribusi .2387 1 daerah Dana Alokasi .0004 Umum a. Dependent Variable: Rasio Tingkat
Standardized Coefficients
t
Sig.
Beta 5.594
.000
.027 .165
.9747 .0344
40.779 1.451
.000 .157
.021
.0004
.021
.983
Kemandirian
Sumber : Hasil Output SPSS (2015) a.
Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Tingkat Kemandirian) diperoleh nilai thitung sebesar 40.779 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi 0,000 < 0.05 dan thitung > ttabel(40,779 > 2,040) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah diperoleh nilai thitung sebesar 1,451 dan ttabel sebesar 2,040 dengan signifikansi 0.157. Karena signifikansi 0.157 > 0.05 dan thitung < ttabel (1,451 < 2,040), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah diperoleh nilai thitung sebesar 0.021 dan ttabel sebesar 2,040 dengan signifikansi 0.983. Karena signifikansi 0.983 > 0.05 dan thitung < ttabel(0,021 < 2,040), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
12
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tabel 4.9 Hasil Uji F ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig. Squares Square Regression .435 3 .145 821.034 .000b Residual .005 31 .000 1 .440 34 Total a. Dependent Variable: Rasio Tingkat Kemandirian b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, retribusi daerah, pajak daerah Sumber : Hasil Output SPSS (2015)
Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 821.034 dan Ftabel sebesar 2.901 dengan signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (821.034 > 2.901 ) dengan signifikansi 0.000 < 0.05 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana alokasi Umum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Daerah(Rasio Tingkat Kemandirian). KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh Penulis adalah sebagai berikut : a. Pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013. b. Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013. c. Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013. d. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi Kepulauan Riau memiliki ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat, yang disebabkan oleh, belum maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, dimana hanya Pajak Daerah yang berkontribusi cukup besar sedangkan subbagian
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
13
dari PAD itu sendiri selain Pajak Daerah masih minim untuk mendukung tingkat kemandirian daerah. 2. Peneliti selanjutnya a. Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah untuk memperbaiki keterbatasan ini. b. Sebaiknya sebelum penelitian hendaknya mengkaji variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat apakah ada keterkaitan antara variabel tersebut. Selain itu juga dapat menambah sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang beragam pula. c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data time series yang terbaru. DAFTAR PUSTAKA Alfarisi, Salman. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Skripsi: Universitas Negeri Padang. Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. --------------. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011. Skripsi: Universitas Negeri Padang. Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara tahun 2004-2006. Skripsi: Universitas Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
14
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Priyatno, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Yogyakarta: Gaya Media Priyatno, Duwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Andi. Rahmani, Syifa Shafariyah. 2008. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rai, I.G. Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Santoso, Iman. 2007. Akuntansi Keuangan Menengah. Bandung: Refika Aditama. Sarwono, Jonathan. 2013. 12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Skousen dan Stice. 2009. Akuntansi Intermediate. Edisi Keenam Belas. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah. Riset Akuntansi. Universitas Jenderal Soedirman. Sulistyowati, Dian. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
15
Suprapto, Tri. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintah Daerah.
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media. Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. www.djpk.kemenkeu.go.id.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
16