OLEH : KOL. LAUT Drs. Haris D. Nugroho, M. Si. DITWILHAN DITJEN STRAHAN KEMENHAN RI
Disampaikan dlm : Workshop Pengelolaan Perbatasan & Tata Ruang Laut Di UGM , 12 September 2014
1
OUTLINE PAPARAN
2
PERBATASAN NEGARA MERUPAKAN MANIFESTASI DARI KEDAULATAN WILAYAH SUATU NEGARA DAN MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM PENENTUAN BATAS WILAYAH, PEMANFAATAN SUMBER KEKAYAAN ALAM, MENJAGA KEAMANAN DAN KEUTUHAN WILAYAH HANNEG SEBAGAI UPAYA UTK MENJAGA KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NKRI & KESELAMATAN BANGSA DARI SEGALA BENTUK DAN JENIS ANCAMAN, BELUM MENDAPAT DUKUNGAN SEMESTINYA SEMESTINYA,, DG MENGABAIKAN HANKAM DI WILTAS WILTAS,, BERARTI DPT MEMPERLEMAH EKSISTENSI, KELANGSUNGAN HIDUP & KESELAMATAN BANGSA SERTA NEGARA
KEBIJAKAN KEMENHAN DIARAHKAN UTK MAMPU MENJAGA KEUTUHAN SERTA MENGELOLA WILTAS & PPKT DG MENETAPKAN KEBIJAKAN YG TEPAT ASPEK HANKAM
3
NKRI MRPKN NEGARA KEPULAUAN MEMPUNYAI LUAS P P’’RAIRAN ± 5.8 JUTA KM2 , MEMPUNYAI JUMLAH PULAU 17.499 (13.466 PULAU SUDAH DIBAKUKAN NAMANYA), PANJANG PANTAI ± 80.791 RIBU KM & MEMILIKI 92 PPKT DI WILAYAH PERBATASAN PERBATASAN.. BANGSA INDONESIA HRS MENSYUKURI DI ANUGERAHI TUHAN YME SUATU WILAYAH DG POSISI, LOKASI, BENTUK SERTA KONFIGURASI YANG LAIN DARI NEGARA MANAPUN. UNTUK ITU SANGAT PENTING UNTUK MEMAHAMI SEPENUHNYA TENTANG WILAYAH NKRI,
SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN SUDAH SEHARUSNYA WILAYAH PERBATASAN DAN PPKT MENJADI PRIORITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KRN MEMILIKI POTENSI SDA YANG SANGAT BESAR DAN MELIMPAH MELIMPAH.. 4
KONDISI & PERMASALAHAN WILTAS
PAN � WILTAS M’RUPAKAN GARIS DE DEPAN PERTAHANAN NKRI � IMPLEMENTASI P P’’BANGUNAN DI WILTAS & PPKT BLM MENUNJUKAN HASIL YANG DIHARAPKAN
� ARAH KEBIJAKAN HRS BERUBAH DARI INWARD LOOKING MENJADI OUTWARD LOOKING DGN TUJ UAN TUJUAN G HALAMAN M’LOLA WIL TAS SB SBG DEPAN NE G » KESEJAHTERAAN NEG
» KEMENHAN DUK DI WILTAS DEFENCE SUPPORTING FOR ECONOMIC
� HANNEG SBG UPAYA UTK M M’’JAGA K ’ DAULATAN NEG, K ’ UTUHAN K’ K’ WIL NKRI & K K’’SELAMATAN BANGSA DARI SEGALA BENTUK & JENIS ANCAMAN, BLM M M’’DAPATKAN DUKUNGAN & POSISI YG DIHRPKAN
� MSH ADA P P’’BEDAAN P’SEPSI STAKEHOLDER DLM MENGELOLA WILTAS ANTAR NEG SBG LMN DPN NEG & KSN H HL
UU. NO. 43 / 2008, TENTANG NEG WIL WILNEG NEG,, PERPRES RI NOMOR 12 / 2012 TENTANG BNPP , PERUNDANGAN LAIN . M’BERIKAN K K’’JELASAN M M’’NGENAI NEG TERMA SUK WIL WILNEG TERMAS PENGELOLAAN DI WI LTAS WIL
�
5
ISSUES & POTENSI KONFLIK DI PERBATASAN LAUT NKRI � KONFLIK TERBATAS DG MALAYSIA DAN CHINA DI WIL KLAIM TUMPANG TINDIH
� PELANGGARAN KEDAULATAN OLEH NEG ASING � KONFLIK TERBUKA AS DG CHINA � WIL IND SBG BUFFER ZONE ATAU WAR THEATER
6
ISSUES HANKAM MAR DI KAWASAN
KAWASAN ASIA TENGGARA � � � �
Hub AS-China Sengketa teritorial Klaim China 10 Dote Lines Trans-national crime
SUB-KAW ASIA TIMUR � Pusat p’tumbuhan eko � Agresifitas China � Hub China-Jepang � Semenanjung Korea 7
INDIKASI KONFLIK KLAIM �
ATHAN CHINA MENGHDP KEMENHAN KEBERATAN DG LAT KOMODO DI UTARA NATUNA
�
JENDRAL FAN CHANGLONG PERTEMUAN BILATERAL DI KEMHAN TGL 24 JULI 2014 KEMBALI MENEGASKAN ADANYA KLAIM TUMPANG TINDIH PERAIRAN CHINA DG RI, TETAPI OPTIMIS KE DUA NEGARA AKAN DPT MENYELESAIKANNYA
.
KLAIM MALAYSIA DI SLT. MALAKA, TANJUNG DATU & PER. SEKITAR BLOK AMBALAT L. SULAWESI
* JENDRAL FAN CHANGLONG
WKL KETUA KOMISI MILITER PUSAT RRT PEJABAT TERTINGGI DI AB PLA JAB DIATAS MENHAN & KASUM PLA, DIBAWAH PRESIDEN XI JINPING
8
PETA NINE / TEN DOTE LINES RRT
9
10
KLAIM BATAS ZEE DG MALAYSIA
0 30 N
SERING TERJADI KONFLIK
m
P. Jara P. Jara
- MASIH TERDAPAT PERMASALAHAN KLAIM GARIS BATAS ZEE RI DI SELAT MALAKA & LTS - MALAYSIA M M’’ANGGAP BATAS LK JUGA BATAS ZEE, INDONESIA MENOLAK KRN REZIM HUKUM LK DG ZEE BERBEDA (UNCLOS (UNCLOS’’82 : ZEE PSL. 56, 57 & LK PSL 76) & BATAS ZEE BLM PERNAH DIRUNDINGKAN S/D SKG MALAYSIA MENGHIDAR UTK MERUNDINGKAN BATAS ZEE DI SEGMEN INI - RI MENERBITKAN PETA LAUT NO. 353 DG GRS ZEE UTK PGKN OPS. PENEGAKAN KEDAULATAN & HUKUM DI LAUT
11
PEMBANGUNAN TIANG PANCANG SUAR MALAYSIA DI TG DATU Pos Versi Awal Malaysia
+
COMMONT POINT
RI-M AL 1 969 GRS LK
GRS PANGKAL KEPULAUAN IN DONESIA
” N – 109 6.1 ” E 02 02°° 05 05’’ 07.70 07.70” 109°° 38 38’’ 4 46.1 6.1”
14 20 E i un 6” J 4 0 0 l2 5.6 4 g ’ T 8 °3 VW 9 J 0 il –1 as N H s 5” Po 53 8 . 02 5’ 0 ° 02
Peta Insert
Pos Versi Awal Indonesia ” N – 109 ,60 ” E 02 02°° 05 05’’ 03,06 3,06” 109°° 38 38’’ 45 45,60 ,60”
KALIMANTAN
12
SEGMEN PER. P. SEBATIK & BLOK AMBALAT L. SULAWESI (LAUT TERITORIAL, ZEE & LK)
Kesepakatan Teknis PTSB (Provisional Territorial Sea Boundary)
13
-T
HA I
IE T R I- V
N AM
- IN
DI
A
RI
RI
RI-PHIL RI-MAL
RI - MAL
RI-PALAU
RI - MAL
R I- P NG
RI-SING
RI - PNG RI-RDTL
R I- A
UST RA
LIA
RI-RDTL
RI-SIN
Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen
Batas ZEE Batas Darat 14
UP DATE
15
KEMHAN MENGELUARKAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HANNEG DG KEPUTUSAN MENHAN NO : KEP/25/M/I/2014, UNTUK MENDORONG ADANYA SATU KESATUAN ARAH : KEBIJAKAN PERTAHANAN INTEGRATIF, KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA NASIONAL, KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PERTAHANAN NIR MILITER SERTA KEBIJAKAN PENGAMANAN WILTAS DAN PPKT.
BERDASARKAN KEBIJAKAN KEMHAN TSB MAKA KEBIJAKAN HAN DI WILTAS DIHARPKAN DPT M ENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEKUATAN MENINGKATKAN DAN KEMAMPUAN HAN NIR MILITER YANG BERSINERGI DENGAN HAN G MENGIKUTKAN PERAN MILITER MELALUI PEMBERDAYAAN WILTAS D DG KEM/LEM TERKAIT SERTA PERAN PEMDA 16
KEBIJAKAN KEMENHAN DI WILTAS & PPKT
HAN NIR MILITER
HAN MILITER
c d e f g h i j k l m n
17
ngelolaan WILTAS merupakan amanat: UU 34/2004 Pe Pengelolaan Ttg TNI Psl 7, Tgs OMSP mengamankan di Wiltas UU 3/2002 Ttg Hanneg Psl 10 TNI menjaga kedaulatan & keutuhan NKRI
Tujuan Pengelolaan : - Menjaga keutuhan NKRI, Hanneg dan Han Bangsa - Memanfaatkan SDA dlm rangka pembengunan berkelanjutan - Memberdayakan Masy dlm rangka peningkatan kesejahteraan
PERTAHANAN BERLAPIS
19
STRATEGI YG DITERAPKAN � STRATEGI PENDEKATAN ASPEK MILITER. GIAT HAN DI WILTAS YG BERTUMPU PADA ASPEK MILITER. DILAKS OLEH JAJARAN MILITER
� STRATEGI PENDEKATAN ASPEK NIRMILITER. GIAT ASPEK IPOLEKSOSBUDHANKAM YG DPT MENUNJANG HAN NEG. DILAKS OLEH JAJARAN NIR MILITER
20
UPAYA ASPEK MILITER � PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI � REVITALISASI POSTUR TNI � OPERASI SEHARI-HARI OLEH JAJARAN TNI � PERAN KEMHAN DLM REDUKSI POTENSI KONFLIK � KERSAM BILATERAL DG NEGARA KAWASAN
21
Pemerintah Indonesia membagi tiga tahapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan MEF Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang memadai, untuk menghadapi ancaman aktual di beberapa flash point. Diantaranya, permasalahan perbatasan wilayah negara, terorisme, separatisme, konflik horisontal/komunal, pengelolaan pulau kecil terluar, serta turut serta dalam bantuan bencana.
“ STANDAR KEKUATAN POKOK DAN MINIMUM TNI MUTLAK DISIAPKAN SEBAGAI PRASYARAT UTAMA SERTA MENDASAR BAGI TERLAKSANANYA SECARA EFEKTIF TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN AKTUAL AKTUAL””
22
KOGAB WILHAN
23
Armada Timur
Armada Barat
Armada Tengah
- Lantamal - Lanal - Batas Armada - Batas Lantamal - Batas Lanal
24
25
�2 Kuat : 150 org
I
� Alut : 2 1
II
LUAS SEKTOR PATLA I & II ADL 30 x 60 NM SEKTOR PATLA SEKTOR PATUD
LANUD AL MDO LANTAMAL VIII 26
PETA OPERASI PATKOR DI SLT MALAKA
27
MELAKSANAKAN KEGIATAN : �
ADMM ( ASEAN DEFANCE MINISTRY MEETING)
�
AMF (Asean Maritime Forum)
�
Expanded AMF
�
ARF ISM ( ASEAN REGIONAL FORUM on Maritime Security)
�
ASPC (ASEAN PEACE KEEPING CENTER)
�
EWG (EXSPER WORKING GROUP) on MILITARY MEDICINE
�
EWG on MARITIME SECURITY
�
NAVY to NAVY TALK
�
COFFEE TIME ANTAR MENHAN & ATASE PERTAHANAN
�
JOINT DEFENCE SECURITY COOPERATION COMITTEE
28
MELAKSANAKAN KEGIATAN : �
BIDANG PENDIDIKAN
�
BIDANG LATIHAN
�
KONSULTASI BILATERAL
�
FORUM DIALOG
�
BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN
�
BIDANG KUNJUNGAN
�
KESEPAKATAN KERSAM PERTAHANAN
29
ASPEK NIRMIL
ETAPKAN BATAS WILAYAH NEGARA MEN MENETAPKAN
MPERCEPAT ME MEMPERCEPAT WILTAS
UPAYA YG DILAKS
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
MEMPRIORITASKAN PROGRAM PPKT & WILTAS SDH BERJALAN
DASAR
DI
K/L TERKAIT YG
PERCEPATAN & TEROBOSAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILTAS
MENYELESAIKAN RENCANA UMUM TATA RUANG PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN DG PERHATIKAN ASPEK HAN
30
KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN ASIA – PASIFIK DAPAT MEMPENGARUHI STABILITAS KEAMANAN NASIONAL INDONESIA KEBIJAKAN KEM EN HAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEKUATAN & KEMEN ENHAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NIR MILITER YANG BERSINERGI DENGAN PERTAHANAN MILITER MELALUI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN D G MENGIKUTKAN PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT SERTA PEMDA
DENGAN DITETAPKANNYA KAWASAN PERBATASAN SBG KSN DIPERLUKAN KEBIJAKAN INTEGRATIF YANG MEMADUKAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HANKAM & EKONOMI SEHINGGA DAPAT MENDORONG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI SEMUA WILAYAH
31
32 32
NAMA PANGKAT/KORPS/NRP TMPT/TGL LHR JABATAN
: Drs. HARIS D. NUGROHO, M. Si. : KOL. LAUT (KH) NRP. 9150/P : JEPARA, 8 OKTOBER 1965 : KASUBDIT TASLAUD DITWILHAN KEMHAN
DIK UMUM : 1. S-1 HIDROLOGI FAK. GEOGRAFI UGM 2 PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT IPB 2. SS-2 3. S-3 (CANDIDAT DR.)
DIK MIL : 1. SEPAMILSUK I 1988 2. DIKLAPA 1, DIKLAPA 2, SESKOAL 3. HYDROGRAPHIC H- 4 , RAN AUS TRALIA AUSTRALIA 4. SUSPIMJEMEN HAN V, 2010
KURSUS : 1. HYDROGRAPHIC SCHOOL, HMS. PENGUIN, SIDNEY AUSTRALIA 2. HYDROGRAPHIC DATA PROCESSING, KONSBERG NORWAY 3. DIGITAL KARTOGRAPHIC & ENC, CARIS NEW BRUNWICKS CANADA 4. HYDROGRAPHIC DATA BASE MANAGEMENT, MPA SINGAPURA 5. TECHNICAL EXPERT FOR CONTINENTAL SHELF, JEPANG 6. MARITIME BOUNDARY DELEMITATION , IBRU DURHAM UNY – UK 7. MANAGING TRANSBOUNDARY RESOURCES, IBRU DURHAM UNY –UK RISET PERBATASAN : - JEPANG, UK, BELANDA , INDIA , JERMAN & AUSTRALIA PENUGASAN : - LANAL JOGYA, MABES TNI, DISHIDROS TNI AL & DITWILHAN DITJEN STRAHAN KEMHAN PENUGASAN LAIN : - ANGGOTA TIM PERUNDING TASMAR RI
