Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, Studi tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado
Oleh : Fhyske Meysie Iroth
Abstrak Masyarakat berpikir bahwa dalam pembangunan infrastrukur jalan, pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, itu di karenakan hampir semua jalan yang masuk dalam program Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah tidak memiliki kualitas yang baik. Ini dilihat juga karena fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Penelitian ini mengangkat Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, Studi tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado. Berdasarkan hasil dan pembahasan menyangkut masalah yang telah diteliti diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut : Kinerja yang telah ditunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sudah dianggap baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun tidak oleh masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado. Namun tupoksi itu belum sepenuhnya dijalani oleh anggota dewan, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dianggap asal – asalan oleh masyarakat di kota manado. Masih kurangnya sikap transparasi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di kota manado. Key Words : Pengawasan, DPRD, Pembangunan Infrastruktur
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam sistem politik dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berkedudukan di daerah sebagai pelaksana demokrasi pancasila. Dalamsistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting dibanding dengan perangkat – perangkat negara lainnya, baik bersifat infra struktur maupun supra struktur politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan – kebijakan
1
yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Akan tetapi berbagai kasus yang terjadi dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerjaDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Contoh yang bisa dilihat adalah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Selain itu dengan maraknya kasus korupsi dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat kepercayaan masyarakat berkurang. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak professional, itu di karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerahbelum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaan oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bukan hanya itu saja, akhir – akhir ini muncul gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. Hal itu dilihat dari beberpa alasan : Pertama: lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Kedua: para wakil rakyat itu cenderung pada kekuasaannya saja. Ketiga: kinerja yang ditunjukan oleh lembaga perwakilan rakyat
daerahberada di posisi
yang
mengecewakan. Akibatnya, pengelolaan anggaran yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara “asal-asalan” oleh pemerintah daerah. Sebagaimana penjelasan di atas maka pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu adanya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yang mana setiap pemakaian harus bisa menghasilkan suatu hasil yang berguna dan tidak merugikan bagi Negara dan Daerah, oleh karena itu dari pemakaian tersebut diharapkan mampu menentukan hasil, manfaat dan pengaruh yang kuat. Hasil yang didapatkan sehubungan dengan pemakaian anggaran yang digunakan diharapkan sebanding dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang artinya 2
setiap anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan porsi atau ukuran yang tepat dan memiliki kualitas yang baik. Untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka di dalam pengelolaan anggaran daerah harus adanya pengawasan yang transparan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana kinerja Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
dalam
mengawasi
anggaran
daerah
harus
sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat asas. Oleh karena itu dalam proses pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah yang berbasis kinerja, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah makna pengawasan dinamis. Dinamis sendiri berarti bahwa dalam setiap pengeluaran keuangan harus bisa dipertanggung jawabkan dan diperhitungkan agar mampu mencapai hasil yang diharapkan.Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan utama, maka dari itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menunjukkan kinerja yang diharapkan karena Masih banyak anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam panyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manadodalam melaksanakan fungsinya masih menunjukan
Lemahnya
di
bidang
pengawasan
Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah, itu dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan
yang
dalam
hal
ini
pembangunan
infrastruktur
jalan
di
kota
Manado.Pembangunan ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa mempermudah akses jalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namun pada kenyataannya pembangunan infrastuktur jalan tidak berjalan sesuai harapan. Banyak masyarakat mengeluhkan tentang pembangunan jalan yang kapasitasnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya kapasitas jalan yang seharusnya bertahan 5 tahun namun pada kenyataannya hanya bertahan 1 tahun setelah pembangunan dilaksanakan. Hal ini 3
menyebabkan timbulnya pemikiran – pemikiran kritis dari masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai alasasan agar supaya setiap dana yang diberikan untuk pembangunan dapat di sisipkan untuk kepentingan personal.Hampir disetiap jalan terdapat kerusakan yang cukup parah yang akibatnya bisa mencelakakan masyarakat, baik yang mengendarai sepeda motor maupun mobil. Ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat karena pemerintah tidak bekerja sesuai harapan masyarakat. Masyarakat juga berpikir bahwa dalam pembangunan infrastrukur jalan, pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, itu di karenakan hampir semua jalan yang masuk dalam program Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah tidak memiliki kualitas yang baik. Ini dilihat juga karena fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul “KINERJA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO DALAMPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014. (suatu studi tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado)”
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas penulis menetapkan rumusan masalah sebagai
berikut:
Bagaimana
Kinerja
Pengawasan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado
D. Manfaat Penelitian Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah : 1.
Secara Teoritis a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan terutama menyangkut konsep Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4
b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain, terutama menyangkut Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2.
Secara Ilmiah a. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan fungsi pengawasan terutama dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.
B.
Lokasi Penelitian Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian ini yaitu pada Kantor Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
C. Fokus Penelitian Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian saat ini adalah Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado.
D. Informan Penelitian Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-oraang yang menurut peneliti sesuai dengan pengamatan yang dilakukan ialah mereka-mereka yang diannggap mempunyai kapasitas, mampu, atau merupakan bagian dari masalah yang sementara diteliti. Informan
5
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situaasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.
LOKASI PENELITIAN A.
Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Secara historis sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
yaitu melalui landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejarah umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di angkat dari terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat.
Untuk lebih jelasnya penulis mencoba
menjelaskan terlebih dahulu secara singkat sejarah Kota Manado yang berkaitan dengan terbentuknya sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Kota Manado terletak di ujung utara pulau sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan sulawesi utara sekaligus sebagai ibukota provinsi sulawesi utara. Secara geografis terletak di antara 10 25’ 88” – 10 39’ 50” LU dan 1240’ 00” – 1240 56” 00” BT. Berbatasan dengan Negara Philipina dan menghadap ke Asia Timur serta Pasifik. Luas wilayah kota manado adalah 15.726 hektar atau 157.26 km2 ditambah lahan reklamasi pantai teluk manado seluas 67 hektar. Secara administratif kota manado terbagi atas 9 wilyah kecamatan dengan 87 kelurahan. Sejarah kota Manado dimulai tahun 1919 dengan membentuk Dewan Kota (gemeenteraad). Pada awalnya, Asisten-Residen afdeling Manado merangkap Kepala Kota Manado. Nanti pada tahun 1928 barulah kota Manado memiliki seorang Walikota. Pada tahun 1947 Manado dijadikan kotapraja tak sejati (neo-stadsgemeente) dan merupakan bagian dari Daerah Minahasa. Pada tahun 1954 barulah Manado dijadikan Kota-Besar setingkat Daerah Swatantra Tongkat IIKota Madya Manado (Kodya Manado), dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian pada Masa Orde Reformasi, Kota Madya Manado berubah menjadi Kota Manado, dengan memiliki Dewan Kota (sebelumnya DPRD). Status kota Manado dijadikan Kota-Besar dengan kedudukan sebagai Daerah Swatantra Tingkat II dipisahkan dari Kabupaten/Daerah Swatantra II Minahasa pada tahun 1954. Dengan peningkatan status Manado menjadi Kota-Besar, timbullah persoalan pemindahan ibukota Daerah Minahasa dari kota Manado. Hal ini berlarut² sehingga nanti pada tahun 1959 dengan melalui Parlemen RI, Pemerintah Agung di Jakarta menetapkan Tondano menjadi ibu kota dari Daerah Minahasa. Pemindahan Pemerintahan Daerah Minahasadari Manado ke Tondano telah 6
direncanakan mulanya akanberlaku pada tahun 1961.Tahun 1954 ini juga kota Bitung dijadikan pelabuhan samudera. Pembangunan Bitung menjadi pelabuhan telah dipersiapkan sejak tahun 1950. Peresmiannya nanti berlaku pada tahun 1954.
B. Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Mengacu pada arti penting sebuah organisasi di dalam menyelsaikan tugas – tugas bersama, maka yang seharusnya dilakukan adalah penataan organisasi guna mempermudah pencapaian tujuan – tujuannya. Dalam arti lain pengorganisasian (penataan kerja) tersebut akan secara jelas mencangkup berbagai batasan – batasan, kewenangan dan tugas pimpinan selaku penanggung jawab serta job – job personal yang terstruktur secara hirarki. Berikut adalah susunan pembentukan komposisi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, antara lain : 1.
Pimpinan
2.
Komisi
3.
Badan Anggaran
4.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota (BPPD)
5.
Badan Musyawarah Setiap alat kelengkapan mempunyai tugas masing – masing dalam menjalankan
tugasnya. alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. Selain itu terdapat juga fraksi – fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan fraksi memang tidak termasuk dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun meskipun demikian, Dewan Fraksi mempunyai kedudukan yang strategis. Dewan fraksi merupakan kepanjangan tangan dari Partai Politik.Dalam menjalankan tugas, posisi dimana seseorang ditempatkan dalam sebuah struktur lembaga tidak menjadi permasalahan, karena dimanapun seseorang ditempatkan baik Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD – Legislatif) maupun Lembaga Perwakilan, tetap saja dapat melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Dibawah ini merupakan nama – nama dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado : Tabel 4.1 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Periode 2014 – 2019 NO N A M A
JABATAN 7
1.
NORTJE HENNY VAN BONE
Ketua DPRD
2.
Dr. RICHARD H.M. SUALANG
Wakil Ketua DPRD
3.
Drs. DANNY R.W.F. SONDAKH, MA
Wakil Ketua DPRD
Sumber : Kantor DPRD Kota Manado Bagian Humas, tahun 2015
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado memiliki 4 Komisi yang terdiri atas komisi A (Hukum dan Pemerintahan), komisi B (Perekonomian dan Keuangan) komisi C (Pembangunan) dan komisi D (Kesejahteraan).
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan. Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut . pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinn dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 8
Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja tahun 2014 yang dalam hal ini Pembangunan infrastruktur jalan. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena melalui fungsi pengawasan ini maka dapat diukur juga kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan di daerah menjadikan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam mengawasi program pembangunan. Berikut ini merupakan pernyataan dari hasil wawancara langsung dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Ibu “LB” mengenai kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Darah di tahun 2014 “fungsi pengawasan merupaakan salah satu tugas penting yang harus dijalani oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, terlebih khusus di bidang pembangunan infrstruktur jalan di Kota Manado. Untuk mengukur kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maka harus ada proses tender dalam pembangunan, hal itu dilihat dari aspirasi masyarakat, yang mengusulkan lokasi jalan untuk selanjutnya masuk dalam program pembangunan yang akan dianggarakan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Dan melalui proses tersebut maka dapat di lihat bahwa kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah bisa dikatakan maksimal, karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya untuk menambah data dalam penelitian ini maka penulis mewawancarai Anggota Komisi C Bapak. “R.H”Mengenai kinerja pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dan bagaimana cara mengawasi jalannya program tersebut. “kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pembangunan dinilai sudah cukup maksimal itu di lihat dari bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi C, yaitu pertama, adalah turun langusung ke lapangan / lokasi pembangunan infrastruktur jalan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan yang di anggarkan. Hal Ini merupakan rutinitas dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal. Dan yang kedua, manakalah ada aspirasi dari masyakat ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk turun langsung dalam mengawasi jalannya proses pembangunan. Kedua hal tersebut menjadi alat ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Dan 9
selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki program perhitungan anggaran, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan infrastruktur jalan harus melaporkan secara detail pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2014 baik yang terlaksana maupun yang belum dilaksanakan. Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini, maka penulis juga mewawancarai Wakil Ketua Komisi C Ibu Lineke Kotambunan, Amd, mengenai Apakah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu mempertangung jawabkan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014? “Soal pertanggung jawaban, kami mengadakan yang namanya paripurna dimana dalam paripuurna ini setiap komisi wajib membacakan hasil pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 secara keseluruhan dan menghitung jumlah anggaran yang digunakan di tahun 2014. Dalam paripurna ini juga setiap komisi yang dalam hal ini komisi C juga menyampaikan pandangan komisi terhadapat pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014, dan dalam pandangan ini bisa saja ada penolakkan, bisa juga diterima dengan catatan. Dan salah satu catatan yang komisi C terima yaitu catatan untuk dinas PU yang dalam penganggaran dan pelaporannya masih belum jelas, baik itu dalm penganggaran maupun program pembangunan. Dari situlah kinerja pengawasan dapat dilihat, ketika pengawasan bisa 100% dianggap berhasil, maka kinerja yang diharapkan dalam hal pengawasan dianggap sudah maksimal. Upaya komisi C dalam menggerakan anggota komisi C untuk mendukung kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, maka penulis juga menambah data dengan mewawancarai anggota Komisi C Bapak. “V.J.P” , beliau mengatakan “Pihaknya memberikan pemahaman kepada anggota, bahwa komisi C merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga setiap kali melakukan rapat, pihaknya menekankan pada mereka, bahwa anggota komisi C dituntut atau di tantang untuk bekerja sesuai dengan tupoksi di komisi C agar dapat bekerja secara efektif dan tepat waktu. Mengenai hasil pengawasan Komisi C selama ini komisi C membawa hasil pengawasan atau pemeriksaan kepada pimpinan, dan Komisi C mengehendaki agar pimpinan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat khusus dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka pada rapat forum tertentu sehingga apabila itu dilaksanakan sangat mungkin akan terjadi perubahan pola sikap, pola pikir dan pola tata kelola mereka terhadap kebijakan dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana pemangku kepentingan. Hasil kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado terhadap Pembangunan infrastruktur jalan di kota manado, dianggap sudah baik 10
karena selama ini pihaknya sudah merasa memantau dengan maksimal dan sudah dirasakan betul adanya semacan sinergitas yang terjalin untuk proses pengaswasan serta penganggaran. Komisi C telah melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan mereka dalam melaksanakan kegiatan. Menyinggung ada tidaknya kendala dalam melakukan pengawasan, Kendala yang kemungkinan bisa terjadi yaitu karena faktor cuaca yang tidak mendukung jalannya pengawasan di lokasi pembangunan.Namun pihaknya tetap berupaya dalam meningkatkan porsi pengawasan sehingga komitmen terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan baik, Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Manado. Dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ada beberapa pihak yang menekankan bahwa pengawasan ini bukan untuk membidik kesalahan tetapi pengawasan ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur kualitas kerja dalam mengolah keuangan daerah”. Kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado di anggap sudah maksimal dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, itu dilihat dari kualitas kerja yang ditunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun berbeda halnya dengan pendapat masyarakat yang menilai kualitas kinerja pemerintah kota termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang dianggap tidak efektif dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk menunjang data dalam penelitan ini, maka penulis mewawancarai beberapa anggota masyarakat yang dimana dalam pendapat ini menyatakan tentang kualitas kinerja pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan serta mengawasi program pembangunan infrastruktur jalan di kota manado.Menurut bpk “R.S”, beliau mengatakan bahwa masalah yang tergolong penting dan patut dipehatikan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur jalan, namun pada kenyataannya pemerintah masih saja menutup mata dengan masalah ini, faktanya masih ada beberapa titik jalan di kota manado yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah lorong – lorong yang ada di jalan samrat dan wenang. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang terletak di pusat kota manado, namun tetap saja rusak dan menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan pengguna jalan. saya hanya berharap pemerintah kota manado dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang bertanggung jawab dengan masalah ini, mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar terlebih dalam hal mengawasi jalannya setiap program – program pembangunan infrastruktur jalan yang dianggarkan 11
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tahun 2014, karena infrastruktur jalan merupakan salah satu fasilitas yang tidak bisa lepas dari aktifitas masyarakat setiap hari. Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat tentang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Menurut Bapak “T.R”“menjelang akhir tahun 2014, pemerintah masih saja belum bisa menyelesaikan dengan tuntas kerusakan – kerusakan jalan yang ada. Salah satu contoh di kelurahan sumompo kecamatan Tuminting Barat. Saya sehari – hari berprofesi sebagai tukang ojek dan saya juga ikut merasakan dampak dari kerusakan salah satu infrastruktur penting masyarakat yaitu jalan. jalan yang ada di santiago kecamatan tuminting barat ini sudah rusak sejak lama dan sudah diperbaiki berulang – ulang namun tetap saja rusak, struktur jalan yang tidak seimbang bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan baik yang membawa kendaraan roda empat maupun roda dua seperti saya. Masyarakat hanya meminta agar pemerintah lebih memperhatikan hal – hal seperti ini, karena sangat merugikan masyarakat termasuk saya yang profesinya sebagai tukang ojek. Saya juga berharap agar pemerintah dan anggota Dewan yang terhormat mampu menjalankan tugas dan janji – janji mereka untuk mensejahterahkan masyarakat. Jangan hanya sekedar mengawasi namun implementasinya tidak ada, saya dan masyarakat disini hanya berharap agar pemerintah dan anggota dewan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan sebaik – baiknya, bukan hanya menghambur – hamburkan uang dengan rapat diluar daerah. Apakah kami sebagai masyarakat membayar pajak daerah hanya untuk membiayai anggota dewan bahkan pemerintah untuk rapat ke – luar daerah ? ini sungguh tidak wajar, karena pemerintah terlebih anggota dewan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi, karena mereka adalah wakil – wakil rakyat yang harusnya menyampaikan aspirasi masyarakat bukan mengabaikannya.” Dari beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih tergolong asal – asalan dan tidak sepenuhnya berhasil. Dan untuk menambah data dalam penelitian ini, maka penulis juga menambahkan pendapat dari Bapak E.R selaku anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014.“Dalam pelaksanaan pembangunan saya kira Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah cukup baik. Sesuai dengan prosedur, ada musrembang baik itu itu tingkat desa, maupun kecamatan yang kemudian itu dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali apa yang telah menjadi program oleh 12
pemrintah desa dan kecamatan tidak disetujui atau tidak diloloskan dalam rencana program. Memang dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diadakannya penggodokan program kerja yang disodorkan, dan itu yang menjadi skala prioritas yang diloloskan. Memang dalam hal pertanggung jawaban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmenjalankan fungsi pengawasannya, tetapi itu hanya formalitas saja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kadang dalam mengeluarkan perda mempertimbangkan apakah perda tersebut dapat mendatangkan uang atau tidak, dan biasanya perda yang menghasilkan uang cepat dibahas dan diputuskan. Dan suatu realita juga bahwa kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif daerah tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah hubungan kemitraan mereka lebih ditingkatkan, agar masyarakat jangan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Jadi dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap anggaran pembangunan (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masih harus lebih ditingkatkan.” Dari
hasil
wawancara
diatas,
maka
dapat
dilihat
bahwa
pendapat
dari
beberapa perwakilan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C sangtlah berbeda, ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam menilai kualitas kinerja baik Pemerintah Kota maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Hal ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan bagi anggota dewan tentang kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi program – program pemerintah tentang pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah tahun 2014, terlebih khusus pembangunan infrastruktur jalan di kota manado yang diangap tidak tuntas. Dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran penting serta menjadi pemegang tugas penting dalam mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Pemegang pengawasan ini tidak boleh semena-mena dikerjakan secara asal – asalan tetapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan yang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado,hal ini dilakukan untuk mencegah barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini, dan hal ini juga merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam mengawasi jalannya program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 yang dalam hal ini pengawasan terhadap pembangunan inrastruktur jalan di Kota Manado.
13
C. Faktor – Faktor Yang Mepengaruhi Kinerja Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD 1. Aspek Organisasi Kepemerintahan Organisasi dalam hal ini merupakan organisasi arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Pertama : lembaga legislatif yang dianggap sebagai wasit dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua : lembaga legislatif yang dibanyak daerah ternyata tidak mampu menjalankan tugas dan funginya secara maksimal. Ketiga : para wakil rakyat itu ternyata tidak mampu menampung dan menyaluurkan aspirasi konstituennya. Keempat : para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan. Dan kelima : secara keseluruhan kinerja lembaga legislatif berada pada posisi yang mengecewakan. Berikut
ini
pernyataan
dari
Anggota
Komisi
C
Bidang
Pembangunan
Bapak.”R,H”, mengenai pengaruhnya aspek organisasi kepemerintahan dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. “organisasi pemerintahan sangatlah menentukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berjalan dengan baik atau tidak karena organisasi pemerintahan dalam hal ini lembaga legislatif merupakan lembaga yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut. Semenjak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai otoritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak maslah. Pertama, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. Kedua, karena keterbatasan waktu partisipasi masyarakat sering diabaikan. Ketiga, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan umber – sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. Keempat, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asessment prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Aspek Latar Belakang Politik Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat.
14
Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Bapak. Raynaldo Heydemans, SE, MM tentang kerja sama yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . “setiap individual anggota dewan memiliki rasa kebersamaan yang baik. Latar belakang politik terkadang menjadi alasan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, karena setiap anggota dewan berasal dari partai politik, dan partai politik memiliki visi dan misinya masing – masing. Namun dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga legislatif lebih penting, anggota dewan dituntut harus sportif dan tidak mementingkan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik. Sehingga untuk mencapai hasil yang baik diperlukan kekompakan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki political background seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain political background merupakan pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa political background memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan.
3. Pengetahuan Anggota DPRD tentang APBD Berikut ini pendapat dari Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Ibu Lily Binti, SE tentang sejauh mana pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang proses pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. “Agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas 15
pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan.. Pengetahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memiliki perbedaan pendapat dengan masyarakat yang cukup signifikan.Pertama, pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat. Kedua, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat.Ketiga, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan. Keempat, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado maupun Masyarakat. Kelima, terdapat perbedaan antara fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Masyarakat.
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan menyangkut masalah yang telah diteliti diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut : 1. Kinerja yang telah ditunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sudah dianggap baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun tidak oleh masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014 terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado. Namun tupoksi itu belum sepenuhnya dijalani oleh
16
anggota dewan, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dianggap asal – asalan oleh masyarakat di kota manado. 3. Masih kurangnya sikap transparasi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di kota manado.
B. Saran Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dinilai bermanfaat bagi pihak pemerintah maupun bagi rekan – rekan peneliti berikutnya, antara lain : 1.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai lembaga yang mampu menyampaikan aspirasi rakyat lebih fokus lagi dalam mengawasi jalannya program – program pembangunan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014, agar pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kota manado dapat berjalan lebih baik lagi.
2.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan partisipasi dari angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado diharapkan mampu memaksimalkan fungsi pengawasan dan dapat bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan.
3.
Diharapkan dalam pelaporan dan pengawasan sikap transparansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dapat di terapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
DAFTAR PUSTAKA Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2000 : 3)Prosedur Penelitianmn – Jakarta : Rineka Cipta. Dwianto Agus (2006 : 244 – 245)Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Uha, MPA, M.Si – “Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja” Gibson, Ivancevich dan Donnelly(1997 : 41)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009." Harsey dan Blanchard(1988 : 42)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009. Kaloh Prof. Dr. . – Kepemimpinan Kepala Daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta 2009” Lembaga Administrasi Negara (1992 : 40)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009.” M. Yusuf, S.Sos – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta 2013” Moleong (2000 : 3). – Prosedur Penelitian – Jakarta : Rineka Cipta. 17
Rival dan Basri(2005 : 42)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009. Soetono . 1985 – Dasar – Dasar Terhadap Research . Bandung : Tarsito Surachmad, Winarto 1985 – Dasar – Dasar Terhadap Research. Bandung Tarsito. Surarsini Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta Sumber – sumber lain : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) – Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah” Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/X/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” Undang – Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah.” Siagian (2005:125)”http://yusufabsa.blog.spot.com – Pengawasan Dalam Proses Administrasi. Wursanto (2002:270)” http://yusufabsa.blog.spot.com – Pengawasan Dalam Proses Administrasi.
18
