IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KEPPRES RI NO. 75 TAHUN 1999 TENTANG KPPU TERHADAP PASAL 33 UUD 1945
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
OLEH: FATACH YASIN (10340141)
PEMBIMBING: 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014 i
ABSTRAK UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai kebijakan publik hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan landasan idiil-nya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Kekurangan dan kelebihan UU No. 5 Tahun 1999 beserta implementasinya harus dipandang secara aktual. Kondisi undang-undang tersebut harus selalu dicermati agar kehadirannya dapat memenuhi tuntutan stakeholder dan mampu memenuhi tuntutan lingkungan usaha yang bergerak dinamis serta untuk mengkaji efektifitas implementasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk melalui Keppres No. 75 Tahun 1999. KPPU sebagai komisi pengawas dan penegak hukum undang-undang tersebut juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum UU No. 5 Tahun 1999. Sudah barang tentu di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPPU menemui hambatan dan kelemahan. Penelitian ini adalah library research, yaitu sebuah penelitian dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori jika diperlukan. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang implementasi UU No. 5 Tahun 1999 terhadap pasal 33 UUD 1945 dan menganalisa hambatan dan kelemahan KPPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta menganalisa kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Amanah konstitusi pembukaan UUD 1945 alinea keempat ialah “kesejahteraan umum”. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan jika negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dan konsep negara welfare state. Temuan penelitian ini, implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 serta Keppres RI No. 75 Tahun 1999 sudah sesuai namun kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor yang dibahas dalam bab analisa. Masih maraknya persaingan yang timpang antar pasar tradisional versus pasar modern serta Pelonjakan harga yang tidak wajar bawang putih yang masih hangat dibicarakan dan masih dalam proses pemeriksaan di KPPU juga merupakan bukti bahwa iklim persaingan usaha di Indonesia masih diwarnai praktek monopoli. KPPU sebagai komisi pengawas dan penegak hukum UU No. 5 Tahun 1999 juga masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dikarenakan beberapa kekurangan yang dibahas di dalam bab IV. Tidak hanya itu, UU No. 5 Tahun 1999 ternyata juga masih ditemukan berbagai kekurangan di dalamnya dan akan dibahas dalam bab IV.
ii
iii
iv
v
vi
Motto:
TUHAN TAHU DAN MAMPU, TAPI MASIH MENUNGGU
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan lantunan Basmalah dan tetes air mata, kupersembahkan skripsi ini kepada: Emak tercinta, terima kasih atas doa yang selalu engkau lantunkan dan kasih sayangmu yang tak lekang oleh waktu. Bapak terkasih, perjuanganmu telah mengajarkanku arti sebuah tanggungjawab . Kedua adekku dan kakakku tersayang, terima kasih atas spirit kalian. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, tanpamu niscaya skripsi ini takkan pernah ikut larut dalam euforia intelektual.
viii
KATA PENGANTAR ِ
والصالة والسالم, جنوم اهلدى ومصابيح الظالم, الذي جعل أول نبيه نوره واألخر بعثه,احلمد ّلل امللك العالم ذي اجلالل واإلكرام . صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه مادامت اللوح والقلم, منبع العلم واحلكم وعلى آله الكرام وأصحابه األفخام,على صحيح اإلسالم أما بعد Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KEPPRES RI NO. 75 TAHUN 1999 TENTANG KPPU TERHADAP PASAL 33 UUD 1945”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang dirahmati oleh Allah SWT. Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam rangka mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi,
ix
serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.
Prof. Dr. Musa Asy’ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2.
Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3.
Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4.
Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5.
Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I, dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang penuh pengorbanan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas ilmu, bimbingan dan arahannya.
6.
Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7.
Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal-ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8.
Kedua orang tua, Ibu Maslakhah dan Bapak Muchrisun tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Dari beliau berdualah aku diperantarakan untuk hidup, berkembang untuk hidup, mengerti arti hidup, memaknai hidup
x
untuk berbuat yang terbaik agar mendapat Ridha Sang Pembuat hidup. Semua jasa-jasa panjenengan tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. 9.
Kedua adekku, Muhammad Bhaidhowi dan Muhammad Irkham serta kakak perempuanku, Muzayyanah yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penyusun untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
10. Murabbi Ruuhi, Drs. K.H Aly As’ad, MM. yang telah mendidik lahir batin dunia akhirat penyusun dalam kawah condrodimuko Ponpes Nalul Ula. 11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010 kelas IH C khususnya yang selalu menyertai penyusun mulai awal semester I hingga detik ini, Syukron, Zaki, Afnan, Novi, bapak ketua IHC Umar, dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini, namun hingga akhirat, amin. 12. Teman-teman senasib seatap di Ponpes Nailul Ula khususnya saudara Lutfi, Syauki, Huda, Aris, Fahmi, Kholis, Wahid, Galih, Daniel, Tibyan, Ubed, Evi, Farid, Deq Billy, Deq shofa, Mas Emqi, Mas Rajif, Kakak Vikram dan M.Taufik. 13. Teman-teman KKN di Dusun Cabeyan, Bligo, Ngluwar Magelang, terima kasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita, khususnya Dia Intan Timur yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan spirit menemani penyusun menyelesaikan skripsi ini. Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu,
xi
masukan, saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan agar terus menambah khazanah intelektual yang lebih mendekati sempurna. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amîn Yâ Rabb Al-’Âlamîn.
Yogyakarta, 27 Januari 2014
Fatach Yasin NIM: 10340141
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...............................................................................
i
ABSTRAK ..............................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................
iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .........................................................
iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ........................................................
v
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................
vi
HALAMAN MOTTO .............................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................
viii
KATA PENGANTAR .............................................................................
ix
DAFTAR ISI ..........................................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang ...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah .............................................................................
4
C. Tujuan penelitian ..............................................................................
5
D. Kegunaan Penelitian .........................................................................
6
E. Telaah Pustaka ..................................................................................
7
F. Kerangka Teoritik .............................................................................
11
G. Metode Penelitian .............................................................................
17
H. Sistematika Pembahasan ...................................................................
20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA ..............................................................................
21
xiii
A. Dasar Hukum Perekonomian Indonesia ............................................
21
B. Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) ..................................................................................................
26
C. Demokrasi Ekonomi .........................................................................
38
D. Sistem Perekonomian Indonesia .......................................................
42
BAB III TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) .................................................................................................
45
A. Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ... 45 B. Dampak Negatif Adanya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ..................................................................................................
50
C. Pengaturan tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ............................................................................................................
53
D. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .
57
E. Eksistensi Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Antimonopoli ........................................
63
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Keppres RI No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU Terhadap Pasal 33 UUD 1945 ........
xiv
75
1. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi UndangUndang .........................................................................................
76
2. Efektifitas implementasi hukum persaingan usaha terhadap Pasal 33 UUD 1945 .....................................................................................
91
B. Hambatan KPPU dalam Upaya Penegakan UU No. 5 Tahun 1999 .. 93 1. Kewenangan KPPU yang terbatas pada ranah perdata ................
95
2. Keterbatasan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha ......
96
3. Lemahnya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ............
97
4. Perekrutan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kurang kompeten .......................................................................................
98
C. Kelemahan UU No. 5 Tahun 1999 tentanng Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .................................................... 101 1. Penamaan
UU No.
5 Tahun 1999 dengan mencantumkan
“PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” .............................. 101 2. Kesalahan sistematika dan pengulangan substansial Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ........................................................................ 103 3. Tidak adanya penjelasan yang memadai terhadap istilah-istilah yang penting di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ................. 107
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 111 A. Kesimpulan ........................................................................................ 111 B. Saran .................................................................................................... 113
xv
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 115 LAMPIRAN-LAMPIRAN
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh
yang signifikan
terhadap
ideologi
perekonomian
Indonesia.1 Era pra-kemerdekaan merupakan masa dimana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, bahkan dapat dikatakan dalam bentuk yang paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap inchi tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia berada dalam kelas pemilik modal. Namun ironisnya, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya menjadi tuan di tanahnya sendiri harus menjadi budak dari sebuah bangsa asing. Hal ini berlangsung hingga bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan Belanda.2
1
Adi Sulistyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008), hal. 5. 2
Ibid., hal. 6.
1
Setelah Indonesia merdeka, barulah tersusun sebuah narasi besar aturan yang paling mendasar negara. Tak terkecuali sistem perekonomian negara juga diatur dalam aturan tersebut, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi:3 Perekonomian
disusun
atas
usaha
bersama
berdasar
atas
asas
kekeluargaan. Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Demikianlah substansi pokok sistem perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. 4 Seiring dengan laju perkembangan zaman dan arus globalisasi yang tidak dapat dihindari, persaingan merupakan sebuah keniscayaan. Sehinga ajang kompetisipun digelar. Untuk menjamin adanya kompetisi yang sehat ini banyak negara yang membuat undang-undang kompetisi yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin adanya kompetisi yang bebas, sehat, dan adil. Tujuan dari sebuah undang-undang kompetisi ialah memberikan kesejahteraan kepada konsumen. Sudah barang tentu perlindungan kepada kompetisi yang akan menguntungkan konsumen, memiliki perbedaan pemahanam terhadap perlindungan kepada pelaku bisnis yang menjadi aktor kompetisi.5 Ada sebuah ilustrasi sangat menarik yang diperoleh dari dunia sepak bola untuk menggambarkan sebuah persaingan. Dalam permainan sepak bola ada empat elemen kunci yang harus bekerja sama dengan baik. Pertama, adalah
3
Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 216.
4
Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 7-9. 5
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hal. 19.
2
pemain yang berkompetisi, kedua adalah tempat bermain, ketiga adalah aturan permainan, dan yang keempat adalah wasit pertandingan. Jika salah satu dari keempat elemen ini buruk atau bahkan tidak ada, maka dapat dibayangkan permainan akan buruk atau bahkan kacau.6 Ilustrasi yang sama dapat pula dianalogikan dalam dunia ekonomi. Perusahaan-perusahaan merupakan peserta kompetisi, pasar adalah tempat untuk melakukan kompetisi, aturan atau perundang-undangan sebagai rule of the game dan ada sebuah lembaga pengawas kompetisi yang berlaku sebagai wasit. Pemain yang baik, aturan kompetisi yang baik, dan lapangan permainan yang baik, tidak akan berguna jika wasit yang mengawasi pertandingan buruk. Begitu pula dalam sebuah mekanisme kompetisi dunia perekonomian, dibutuhkan lembaga pengawas guna menjaga agar kompetisi para pelaku ekonomi berjalan dengan baik dan dapat berguna bukan hanya bagi pemain itu sendiri, tetapi juga para penonton (konsumen) yang sudah membeli tiket pertunjukan.7 Menyadari bahwa seiring dengan arus globalisasi yang tak dapat dihindari oleh Indonesia, mau tidak mau perusahaan yang ada di Indonesia harus berdaya saing secara Internasional. Daya saing ini bukan hanya menyangkut kemampuan mereka bersaing memasok produk ke pasar Internasional, akan tetapi juga dalam pasar domestik guna menghadapi pesaing luar negeri. Maka pada 5 maret 1999 diterbitkanlah UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. 6
Rainer Adam dkk, Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia, (Jakarta: Friedrich Naumann Stifftung-Indonesia, 2006), hal. iv. 7
Ibid., hal. v.
3
Sebagai wujud pengawasan yang ingin dipraktekkan oleh undang-undang ini, setelahnya dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Keppres RI No. 75 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KKPU merupakan lembaga independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki conflict of interest. Kini, pada tahun 2014 tidak terasa UU No. 5 Tahun 1999 telah berusia lebih 14 tahun. Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang lahir dari undang-undang tersebut telah berusia 13 tahun. Akan tetapi ironisnya, banyak sekali ditemukan relita ketimpangan persaingan usaha antara pasar tradisional vis a vis pasar modern dan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat masih saja mewarnai iklim usaha di Indonesia, seperti larangan trust yang dilakukan oleh Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd., Asia Mobile Holdings
Pte.
Ltd.,
Indonesia
Communications
Limited,
Indonesia
Communications Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., PT. Telekomunikasi Selular. Contoh lain ialah perjanian penetapan harga SMS yang dilakukan oleh PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Hutchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telekom, Tbk., PT Mobile 8 Telekom, Tbk., PT Natrindo Telepon Seluler, PT Smart Telecom. Yang mana fenomena tersebut merupakan indikator kuat atmosfer sistem
4
perekonomian kapitalistik yang sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan oleh UUD 1945.8 B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres RI No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU terhadap Pasal 33 UUD 1945? 2. Apa saja hambatan KKPU dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 serta kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri?
C. Tujuan Penelitian
Dan yang menjadi tujuan penelitian ini meliputi: 1. Untuk mengetahui implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU terhadap Pasal 33 UUD 1945. 2. Guna menganalisa apa saja hambatan dan kelemahan KKPU dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran atas UU Nomor 5 8
Rainer Adam dkk, Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia, hal. vi-ix.
5
Tahun 1999 serta merekomendasikan langkah-langkah yang harus ditempuh dan menganalisa kelemahan-kelamahan UU No. 5 Tahun 1999 yang nanti apabila memungkinkan digunakan sebagai salah satu bahan revisi undang-undang tersebut.
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang penulis kelompokkan menjadi dua: 1.
Secara teoritis
a. Sebagai
usaha
pengembangan
ilmu
pengetahuan
ketatanegaraan
khususnya yang berhubungan dengan sistem perekonomian di Indonesia. b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama. 2. Secara praktis a. Bagi masyarakat Indonesia, sebagai masukan bagi mereka untuk mengetahui tentang hak dasar mereka sebagai warga negara dan bisa digunakan untuk menuntuk haknya apabila hak dasar warga negara tersebut tidak terpenuhi. b. Bagi penyusun, dengan adanya penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang
6
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta KPPU yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut.
E. Telaah Pustaka Setelah melewati penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjelajahi website Universitas Indonesia, penulis menemukan beberapa buah dokumentasi penelitian yang hampir serupa: 1. Dewi Yuliana Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli (studi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 17), Skripsi, Yogyakarta, Mua’malat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.9 Dalam skripsi tersebut fokus kajian hanya terbatas pada komoditas yang dimonopolikan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta pisau analisis terbatas dari tinjauan hukum islam. Berbeda dengan penulisan hukum yang akan penyusun susun, yang mana analisanya lebih luas serta didukung dengan undang-undang pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1999. 2. Ungki Miftahul Muttaqin, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.10 Penelitian ini titik fokusnya hanya sebatas 9
Dewi Yuliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli (Studi Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli pasal 17), Skripsi, Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007). 10
Ungki Miftahul Muttaqin, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).
7
peran dari KPPU dalam mengawasi persaingan usaha menurut perspektif hukum islam berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama. Berbeda dengan penulisan hukum yang akan penyusun susun, dikarenakan penulisan hukum yang akan penyusun susun bukan hanya KPPU yang merupakan lembaga pengawas persaingan usaha, akan tetapi undang-undang yang merupakan sumbernya. 3. Muhammad Darmadi, “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999”, Skripsi, Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.11 Dalam penulisan hukum tersebut, analisa dan pembahasan terbatas pada pandangan hukum islam dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditinya. Berbeda dengan penulisan hukum yang akan penyusun susun, yang mana pembahasannya lebih luas dan lebih komprehensif dikarenakan dikaitkan dengan KPPU yang merupakan badan pengawas dari Undang-Undang tersebut. 4. Imam Prayudhi, “Dugaan Terjadinya Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Crude Palm Oil (CPO) Ditinjau Dari UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum
11
Muhammad Darmadi, “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999”, Skripsi, Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).
8
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.12 Dalam penulisan hukum tersebut, persoalan yang diteliti hanyalah kasuistik parsial dan menggunakan metodologi field research, serta tertentu hanya dalam industri Crude Palm Oil saja, berbeda dengan penulisan hukum yang akan diteliti oleh penyusun. Dalam penelitian penyusun, metodologi yang digunakan ialah library research dan permasalahan yang diteliti lebih universal dan komprehensif. 5. Deasita Diah Susanti, “Dugaan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Pemasaran Golongan Obat Keras di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.13 Dalam penulisan hukum tersebut, persoalan yang diteliti sebatas permasalahan parsial dan menggunakan metodologi field research, serta tertentu hanya dalam sistem pemasaran golongan obat keras di Indonesia, berbeda dengan penulisan hukum yang akan diteliti oleh penyusun. Dalam penelitian penyusun, metodologi yang digunakan ialah library research dan permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian lebih umum dan substansial. 6. Boogee Garyshto, “Analisa Yuridis Dugaan Praktek Kartel Industri Semen Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
12
http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20325756&lokasi=Perpustakaan%20UI,%20 Lantai.3 diakses pada tanggal 14 November 2013 pada pukul 08:15 13
Ibid., diakses pada tanggal 14 November 2013 pukul 08:24.
9
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.14 Dalam penelitian hukum tersebut, permasalahn pokok yang diteliti sebatas permasalahan parsial dan menggunakan metodologi field research, serta tertentu hanya dalam dugaan praktek kartel industri semen Indonesia, berbeda dengan penulisan hukum yang akan diteliti oleh penyusun. Dalam penelitian penyusun, metodologi yang digunakan ialah library research dan permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian lebih lebih luas dan lebih komprehensif dikarenakan dikaitkan dengan KPPU yang merupakan badan pengawas dari undang-undang tersebut. Dengan demikian, penyusun menyimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa yang mengkaji akan implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terhadap Pasal 31 UUD 1945. Maka, penyusun menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum kali ini merupakan karya yang belum pernah diajukan oleh orang lain.
14
Ibid., diakses pada tanggal 14 November 2013 pukul 08:39.
10
F. Kerangka Teoritik 1. Konsep negara welfare state Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari dari istilah welfare state adalah tanggungjawab
negara
terhadap kesejahteraan warganya. Seperti
dalam
Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. 15 Sedangkan the Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.16 Di dalam negara modern (welfare state), pemerintah atau negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, namun juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi setiap orang terjamin. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Jadi di dalam welfare state pemerintah diserahi bestuurzorg, yaitu penyelenggaraan
15 Alvitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam JURNAL KONSTITUSI Volume 9 Nomor 3 2012, hal. 454. Diakses dari https://www.academia.edu/Download pada tanggal 21 Januari 2014 pada pukul 12:11 WIB 16 Ibid.
11
kesejahteraan umum. Ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru (welfare state) adalah:17 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu; 2) badan kehakiman yang bebas (independent anda inpertial tribunals); 3) pemilihan umum yang bebas; 4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6) pendidikan kewarganegaraan. 2. Sistem ekonomi kerakyatan Dalam ekonomi kerakyatan yang murni tanpa muatan politis, sebenarnya ide tentang kesejahteraan ekonomi, welfare economics mencapai bentuknya yang ideal dalam bisnis sehari-hari. Konsep welfare state yang masih bersifat abstrak pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, kesejahteraan ekonomi yang dimaksud dalam negara yang berkembang seperti Indonesia ialah ekonomi kerakyatan. Konsep tersebut memberi peluang yang adil bagi setiap warga negara (tanpa pandang bulu) untuk berpartisipasi
dalam
perekonomian.
Untuk itu, hukum
harus
berperan
memfasilitasinya.18 17
SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hal. 45-46. 18
Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hal. 207.
12
Istilah “sistem” berasal dari kata “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. 19 Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi.20 Berikut adalah pengertian sistem ekonomi menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Dumairy, sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (baik formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini 19
ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt, diakses pada tanggal 14 November 2013 pukul 10:03 WIB. 20 Ibid.
13
termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapakan dalam berbagai aktifitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.21 2. Sheridan, menurutnya dalam publikasi mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan, bahwa “Echonomics system refers to the way people perform economic acticities in their search for personal happiness.” Dengan kata lain, sistem ekonomi ialah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.22 3. Sanusi, beliau menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas lembaga atau pranata (ekonomi, sosialpolitik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksidistribusi
konsumsi
yang
merupakan
problem
dasar
setiap
perekonomian. Beliau juga mengutip pengertian sistem ekonomi dari Lemhannas, bahwa sistem ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan-tujuan tertentu.23
21
Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hal. 30.
22
Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris),
23
Ibid.
hal. 1.
14
Menurut Suharsono Sagir, perekonomian setiap negara pasti berjalan menurut sistem ekonomi tertentu. Jenis sistem perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Dalam sistem ini, kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat, dan ekonomi kerakyatan ini terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi sasaran dari dari Sistem Ekonomi Kerakyatan
ialah
membebaskan
rakyat
dari
kemiskinan,
kebodohan,
ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan dan rasa was-was dalam menatap masa depan. Karena itu, kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang menurut Suharsono Saqir tercermin dalam prinsip triple track development, yaitu pro-poor, pro-job dan pro-growth.24 Dalam mengimplementasikan ketiga prinsip itu, ada enam tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil tidaknya suatu proses pembangunan, yaitu:25 1. Rakyat terbebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Rakyat terbebas dari kebodohan dan menjadi sumber daya insani (human capital) yang produktif. 3. Rakyat terbebas dari penganggguran dan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain. 4. Negara terbebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri.
24
Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, hal. 354.
25
Ibid., hal. 355.
15
5. Negara terbebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor, dan 6. Negara terbebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD pasca reformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam demokrasi eknomi yang dibangun tentu tidak semuanya dilakukan langsung oleh rakyat. Beberapa bagian pokok yang wajib diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada:26 (i) MPR, DPR, DPD dan Presiden dalam urusan penyusunan haluanhaluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan (ii) kepada
Presiden
dan
lembaga-lembaga
eksekutif-pemerintahan
lainnya dalam urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu, serta (iii) secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan-kebijkan negara itu. Namun, terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legeslatif, eksekutif dan
26
Ibid.
16
yudikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenangan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat relatif mutlak, meskipun harus diberi makna yang terbatas sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami sebagai Khalifah Tuhan di atas muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolah dan mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkedailan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemnadirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan
dan
kesatuan
ekonomi
nasional,
sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD1945.27
G. Metode Penelitian 1. Pendekatan normatif Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan normatif, metode tersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahanbahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.28
27
Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, hal. 353-354.
28
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 11-12.
17
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undangundang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.29 2. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Soerjono Soekanto
menyatakan
bahwa
penelitian
berbentuk
deskriptif
bertujuan
menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan hubungan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan tersebut di lapangan.30 3. Sifat penelitian Sifat penelitian skripsi ini adalah studi pustaka (library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,31 yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan 29
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 93. 30
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1984), hal. 96.
31
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.
18
perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai akan disusun dan dikaji secara komprehensif. 4. Jenis data Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penyusun menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu: 1. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1999, Keppres No. 75 Tahun 1999 dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam penulisan hukum ini. 2. Sumber hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.32 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.33 5. Metode analisis data Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan 32
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 392. 33
Ibid.
19
logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). 34 Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.
H. Sistematika Pembahasan Untuk lebih mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan pada tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penulisan. Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang Sistem Perekonomian Indonesia sesuai dengan dasar konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan tinjauan umum tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan UU No. 5
34
Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif:Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang, 1990), hal. 39.
20
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres RI No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU. Pada bab keempat, pembahasan akan ditujukan pada analisis dan pembahasan. Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
21
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari Bab I hingga Bab IV, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 terhadap sistem perekonomian Indonesia sudah sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menganut sistem demokrasi ekonomi serta sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun belum maksimal dalam tataran realita, contoh kecil dari belum maksimalnya implementasi UU No. 5 Tahun 1999 ialah belum berubahnya perilaku pasar yang ada di Indonesia, masih banyaknya ditemukan persaingan yang timpang antara pasar tradisional versus pasar modern merupakan bukti riil dari fenomena tersebut. UU No. 5 Tahun 1999 merupakan produk hukum ekonomi dalam sistem hukum di Indonesia dan merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945. Sementara itu, demokrasi Perekonomian Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan penelusuran terhadap gagasan para pendiri negara (founding father’s) dibangun atas dasar prinsip ekonomi kekeluargaan, dimana
kemakmuran
masyarakatlah
yang
diutamakan
dibanding
kemakmuran individu. Sehingga, demokrasi ekonomi di Indonesia 111
menururt Pasal 33 UUD 1945 berada dalam format sistem ekonomi sosialisme pasar, berbeda dengan prinsip-prinsip kapitalisme liberal. Selain itu, konsep negara welfare state sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat juga telah dimanifestasikan oleh negara. Terlahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu bukti dari manifestasi konsep negara welfare state oleh Negara Indonesia. 2. Dalam rangka implementasi UU No. 5 Tahun 1999 maka sudah pasti memerlukan pengawasan pemberlakuan undang-undang tersebut, maka dibentuklah peraturan pelaksana dari undang-undang antimonopoli. Dengan demikian, dibentuklah Keppres RI No. 75 Tahun 1999. Dengan Keppres tersebut dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), komisi tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat luas sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres RI No. 75 Tahun 1999 guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam undang-undang antimonopoli tersebut. Namun dari kewenangan yang sangat luas tersebut masih terdapat beberapa kelemahan KPPU dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum dari UU No. 5 Tahun 1999 dan telah penyusun jelaskan dalam bab analisis. 3. Secara teoritis, UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip utama bagi terselenggaranya persaingan yang sehat. Sehingga memberikan jaminan
kepastian
hukum
untuk
112
lebih
mendorong
percepatan
pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Meski demikian, undangundang ini masih menyisakan beberapa kelemahan seperti yang penulis jelaskan pada bab analisis.
B. Saran 1. Agar implementasi dan penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dapat maksimal dan efektif serta efisien, harus ada keterkaitan erat dengan kebijkan industri yang dijalankan pemerintah. Direkomendasikan agar dalam upaya mencegah terbentuknya struktur pasar yang bersifat monopoli dan berbagai manifestasi perilaku para pelaku usaha dalam menguasai pasar, maka disarankan agar Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan hendaknya mendukung melalui kebijakan industri dan perdagangan yang mengarahkan pelaku usaha yang besar untuk bersaing secara produktif dalam pasar ekspor agar pasar dalam negeri tidak terkontaminasi dan tidak jenuh. Langkah tersebut akan membantu iklim persingan usaha yang sehat di dalam negeri dan mendorong berkembangnya perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, berbagai peraturan dan undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dan pemerintah seharusnya juga mendukung upaya menciptakan persaingan yang sehat. 2. Perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 sesuai kelemahan yang telah penyusun jelaskan dalam bab
113
analisa,
terutama
dengan
penamaan
undang-undang
tersebut,
sistematika penyusunan undang-undang itu sendiri serta penjelasanpenjelasan terhadap istilah-istilah penting dalam UU No. 5 Tahun 1999. 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diberdayakan dari segi kelembagaan maupun segi sumber daya manusianya. Dari segi kelembagaan, agar diupayakan melalui ketersediaan anggaran yang memadai dalam APBN guna menunjang kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Sedangkan dari segi sumber daya manusianya dilakukan melalui pola rekrutmen anggota KPPU dan perangkat pendukungnya. Pola rekrutmen anggota KPPU hendaknya bukan ditujukan untuk mencari calon birokrat guna mengisi lowongan pekerjaan, tetapi orientasinya pada professionalisme dan pengabdian. Dengan demikian, saran-saran dari KPPU terhadap pemerintah dapat diterima dengan baik, dimana pemerintah tidak mersa didikte oleh KPPU. Interaksi KPPU dan pemerintah akan memberikan sinergi terhadap upaya menciptakan iklim persaingan sehat, meski tetap harus disadari bahwa independensi KPPU tetap perlu dijaga.
114
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku Adam, Rainer dkk, Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia, (Jakarta: Friedrich Naumann Stifftung-Indonesia), 2006. Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Jakarta : Ghalia Indoensia, 2002). Alrasid, Harun, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dirubah, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2007). Asshidiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). Barkatullah, Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008). Basri, Faisal H., Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia), (Jakarta : Erlangga, 2002). Caldwell, Malcom dan Ernst Utrecht, Sejarah Alternatif Indonesia, alih bahasa Saut Pasaribu, (Yogyakarta : Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta, 2011). Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991). Dwiyanto, Djoko dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila vs Kapitalisme, (Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011). Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang), 1990. Gadjong, Agussalim Andri, Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007). 115
Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 1988. Hartanto, Frans Mardi, Beberapa Pokok Pikiran untuk Perubahan UUD 1945 di Bidang Ekonomi dalam “Amandemen UUD 45 (Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB)”, (Bandung : Penerbit ITB, 2000). Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). HR, Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia), 2006. ----Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), (Malang: Bayu Media Publishing, 2009). Imaniyati, Neni Sri, Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi), (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009). Kadir Muhammad, Abdul, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2004. Kuncoro, Mudrajad, Ekonomika Industri Indonesia (Menuju Negara Industri Baru 2030?), (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2007). Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008. Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2009).
116
Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996). ----Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997) ----Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan), (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1993). Muliono, Anton dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bali Pustaka, 1998). Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Penerbit Arkola, 2001). Puspaningrum, Galuh, Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia), (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2013). Rachbini, Didik J, Ekonomi Politik (Kebijakan dan Strategi Pembangunan), (Jakarta : Granit, 2004). Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern, alih bahasa Drs. Dharmon. Hardjowidjono, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007). Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press), 1984. Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). Sitompul, Asril, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 5 Tahun 1999), (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999).
117
Subiantoro, Heru dan Singig Ripat (ed.), Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep dan Implementasi), (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004). Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010). Sulistyono, Adi, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008). Tambunan, Tulus, Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011). Yustika, Ahmad Erani, Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia), (Jakarta : Grasindo, 2002).
2. Skripsi Darmadi, Muhammad, “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999”, Skripsi, Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006). Miftahul Muttaqin, Ungki, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009). Yuliana Sari, Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli (Studi Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
118
Monopoli pasal 17), Skripsi, Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).
3. Makalah, Jurnal dan Publikasi Ilmiah Alvitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3 2012, hal. 454. Diakses dari https://www.academia.edu/Download pada tanggal 21 Januari 2014 pada pukul 12:11 WIB. Katalog Putusan KPPU (Periode 2000 – September 2009), hal. 14-15. Diakses dari http://www.kppu.go.id/id/publikasi/buku/ pada tanggal 12 Januari 2014 pukul 11:28 WIB. Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha “KOMPETISI” Edisi 3 Tahun
2006,
hal.
5.
Diakses
dari
http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2006_edisi 03.pdf pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 06:41 WIB. Rizkiyana, HMBC Rikrik S.H. dkk, Catatan Kritis Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia, Disampaikan dalam Lokakarya Penelitian Komisi Hukum Nasional RI Tahun 2011 “Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Kajian terhadap Hukum Acara dan Pelaksanaan Putusan KPPU” Jakarta, 20 Oktober 2011.
119
Sukarmi, Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Jurnal Persaingan Usaha Edisi 7 Tahun 2012, hal. 5. Diakses dari www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_7_2012_ok.pdf pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 06:41 WIB. Yoseva, Diana dalam Jurnal Persaingan Usaha (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Edisi 3 Tahun 2010, Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010), hal. 115. diakses dari www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_3_2010_ok.pdf pada tanggal 12 Januari pukul 23:01 WIB.
4. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
120
5. Website http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20325756&lokasi=Perpustakaan%20UI, %20Lantai.3 diakses pada tanggal 14 November 2013 pada pukul 08:15 ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt, diakses pada tanggal 14 November 2013 pukul 10:03 WIB. http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/09/28/0027.html
diakses
pada
tanggal 1 Januari 2014 pada pukul 08:08 WIB. http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 11 Januari 2004 pukul 11:51 WIB. http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persainganusaha/ diakses pada hari selasa, 23 April 2013 pukul 23:45. http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/ diakses pada tanggal 6 Januari 2014 pukul 08:16.
121
LAMPIRAN CURICULLUM VITAE
Nama
: Fatach Yasin
Tempat & Tanggal lahir
: Magelang, 15 Juli 1986
Ayah
: Mucrhisun
Ibu
: Maslakah
Alamat
: Sembir 008/004, Rejosari, Pakis, Magelang, Jateng
Nomor HP
: 085643657224
Alamat email
:
[email protected]
Riwayat Pendidikan Formal: 1. SD N Rejosari lulus tahun 1998. 2. SLTP N I Tegalrejo lulus tahun 2001. 3. SMK N 1 Magelang lulus tahun 2004. 4. Mts Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri lulus tahun 2007. 5. MA Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri lulus tahun 2010. 6. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang). Riwayat Pendidikan Non-Formal: 1. Pondok Pesantren Raudhatul Huda, Cikono, Tegalrejo, Magelang (19982004) 2. Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri (2004-2010) 3. Pondok Pesantren Mahasiswa dan Alumni Nailul Ula, Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta (2010-sekarang)
122
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yogyakarta, 27 Januari 2014 Yang menyatakan,
Fatach Yasin NIM. 10340141
123
