oleh : Drs. Idris, M.Si MAKALAH TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

oleh : Drs. Idris, M.Si

MAKALAH TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan pada di Kabupaten Soppeng merupakan rangkaian proses perubahan

struktural

yang

dilakukan

secara

terus

menerus

dan

berkesinambungan dimana dalam pembangunan terdapat 3 masalah utama yang harus diatasi yaitu pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan baik antar golongan, penduduk, antar aktor maupun antar daerah. Pembangunan aparatur negara sendiri mencakup dimensi yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional serta akuntabel terhadap mitra kerja (stake holders), Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai hal tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) : “bahwa

dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

disusun

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Asumsi pembangunan itu sendiri adalah full employment (kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh), equal productivity (setiap orang memiliki kemampuan yang sama), rational efficient (masing-masing pelaku bertindak nalar). Dalam pembangunan diterapkan tiga pilar utama yaitu : 1. pro poor artinya pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menciptakan perlindungan sosial, dan pembangunan sosial. 2. pro

growth

merupakan

pilar

strategi

sebagai

upaya

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, baik tingkat daerah maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi mencakup tiga strategi utama, yaitu strategi makro, mikro, dan sektoral.

Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng

1

3. pro job merupakan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, dalam rangka menekan angka pengangguran. Menurut Myrdal,

Dudley

dan

Seers, Pembangunan mempunyai

kecenderungan lebih banyak menekankan pada aspek sosial, yaitu pentingnya mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembanguan haruslah ditujukan pada perluasana kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan . Hal inilah yang mendorong munculnya konsep baru dalam memahami makna pembangunan. Terdapat 5 strategi dalam pembangunan yaitu : 1. growth strategi (strategi pertumbuhan) Strategi ditujukan untuk memenangkan pangsa pasar yang lebih besar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek. Empat strategi pertumbuhan yang luas adalah diversifikasi, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan pengembangan pasar. 2. rowth with distributions (Strategi pertumbuhan dengan distribusi) Strategi pertumbuhan dengan distribusi merupakan strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti kalau distribusi pendapatan dalam masyarakat timpang. Pengalaman di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Dengan demikian strategi pertumbuhan dan distribusi merupakan strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin supaya tidak semakin timpang. 3. Appropriate technology (teknologi tepat guna) Misi teknologi tepat guna ini adalah mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktifitas kerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan dan pembaharuan teknologi, meningkatkan dinamika dan kreativitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, dan melatih sikap mandiri.


2

4. Basic needs development (kebutuhan dasar pembangunan) Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pangan, pakaian, dan papan saja melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan dan pendidikan. 5. Suitable development (strategi pembangunan berkelanjutan) strategi pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada pentingnya menjaga lingkungan. Pembangunan yang tidak semata-mata mengejar nilai ekonomis, tetapi disisi lain juga memperhatikan ekologi maupun sosial di masa yang akan datang. Oleh karena itu para ahli pembangunan setuju tentang konsep pembangunan ecodevelopment dimana masyarakat dan lingkungan harus bersama-sama berkembang menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik 6. Empowerment (konsep pemberdayaan) Konsep “ Empowerment “, sebagai suatu konsep alternative pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran social melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokaliyas, sebab civil society akan lebih siap diberdayakan melalui issue-isue local.


3

BAB II PEMBAHASAN A. RENCANA JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) : “bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional” Pemerintah Kabupaten Soppeng sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015 sebagai dasar acuan arah tonggak pemerintahan Bupati terpilih selama 5 tahun. Ketentuan tersebut itu pula sejalan dengan undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasar hasil analisa internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan serta analisa eksternal berupa peluang dan ancaman pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, menghasilkan isu-isu strategi strategis yang menjadi pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan output atau jasa, pemakai layanan, biaya, keuangan dan organisasi atau manajemen. Cara pilihan ini dibentuk bisa memiliki pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mengidentifikasi bagaimana

organisasi

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng;

dikerjakannya, dan mengapa organisasi mengerjakannya.

apa

yang

Ada dua hasil

pokok yang harus dicari dari langkah identifikasi isu-isu strategis ini, yang pertama ialah daftar isu strategis dan yang kedua ialah penyusunan isu-isu strategis dalam urutan proritas, logis atau temporal. Isu-isu strategis disusun dalam 4 kelompok isu yakni: (1) keunggulan komperatif (comperative advantage);

(2)

Mobilisasi

(mobilization);

(3)

investasi/divestasi


4

(investment/divestment); dan (4) bertahan (status quo). Isu-isu yang masuk kelompokkeunggulan komperatif ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kekuatan internal dengan peluang eksternal; kemudian isu yang masuk kelompok mobilisasi ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kekuatan internal

dengan

ancaman

eksternal;

selanjutnya

isu

yang

masuk

kelompok investasi/divestasi ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kelemahan

internal

dengan

peluang

eksternal;

dan

isu

pada

kelompok bertahan muncul akibat persilangan antara kelemahan internal dengan ancaman eksternal. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMD 2011-2015 yaitu “Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius”. Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2011-2015 sebagai berikut: 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Misi ini diarahkan, bukan hanya pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, penurunan angka kemiskinan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa peningkatan tersebut berlangsung secara lebih merata dan adil; 2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. Misi ini difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar sumberdaya manusia termasuk sumberdaya aparatur Kabupaten Soppeng dapat lebih kreatif, inovatif, kompetitif dan professional; 3. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorintasikan pada pengelolaan berbagai

potensi

sumberdaya

alam,

terutama

pertanian

dan

pertambangan, yang lebih efisien, efektif dan produktif, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dimaksud harus tetap senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat lokal;


5

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah. Misi ini bertumpu pada upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, terutama infrastruktur dasar, menjadi factor penting untuk menggerakkan perekonomian daerah dan mendorong akselerasi pembangunan daerah pada semua aspek; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa. Misi ini mengedepankan upaya mewujudkan praktek pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama pada tiga elemen pokoknya, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Bersamaan dengan upaya itu, pemerintahan desa akan diperkuat keotonomiannya, mengingat pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan public; 6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis. Misi ini mengutamakan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat

yang

saling

menghormati,

penuh

toleransi,

hidup

berdampingan secara damai, dan terbebas dari konflik. Misi ini menjadi prasyarat dasar bagi berlangsungnya seluruh aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Soppeng. Tujuan, sasaran dan target pembangunan hingga tahun 2015 pemerintah kabupaten Soppeng 1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat 

Pendapatan

perkapita

masyarakat

tahun

2012

sebesar

Rp.

16.315.876.Ditargetkan meningkat rata-rata 20 persen per tahun (Target tahun 2015 sebesar 29.232.921). 2. Menurunnya angka penduduk miskin 

Angka penduduk miskin tahun 2012 sebesar 9,12% dan pada tahun 2015 ditargetkan berada pada 8,00 %

3. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat pada tahun 2015 ditargetkan


6



Meningkatnya proporsi rumah tangga bersanitasi layak 85 % (Tahun 2012 : 66,45%)



Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,80 % (Tahun 2012 : 6,15%)



Ketersediaan rata-rata pangan utama 204.391 ton

(Tahun 2012 :

150.385 Ton) 

Rasio pemukiman layak huni sebesar 80 %



Meningkatnya akses rumah tangga yang menikmati air bersih hingga 75 % (Tahun 2012 sebesar 95,89%)

4. Membaiknya IPM 

IPM 2015

: 77,53 % (Tahun 2012 : 72,57%)



Melek huruf 2015

: 90,94 % (Tahun 2012 : 86,99%)



Angka Harapan Hidup 2015 : 72,34 tahun (Tahun 2012 : 71,85 Tahun)



Rata-rata lama sekolah 2015 : 8,07 tahun (Tahun 2012 : 7,29%)

5. Membaiknya sarana dan prasarana wilayah 

Meningkatnya proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2015 ditargetkan sebesar 57,50 persen (Tahun 2012 : 41%)



Meningkatnya luas irigasi dalam kondisi baik yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 37,48 %



Meningkatnya proporsi rumah tangga yang menikmati energi listrik sebesar 5 persen pertahun



Meningkatnya luas persawahan yang beririgasi teknis sebesar 10 persen pertahun

6. Meningkatnya investasi swasta 

Diharapkan tumbuh sebesar 20 persen per tahun

7. Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup


7



Menurunnya kerusakan kawasan hutan



Meminimalisir kerusakan lingkungan



Menurunnya pencemaran sumber mata air



Meningkatnya status mutu air



Menurunnya luas wilayah banjir



Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

8. Terselenggaranya pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik 

Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan



Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan secara tepat waktu



Pelayanan publik yang cepat, terjangkau dan tepat sasaran



Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah 

Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah

10. Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan 

Menurunnya konflik vertikal dan horizontal



Menurunnya angka kriminalitas



Berkurangnya praktek-praktek KKN



Menurunnya kasus pelanggaran peraturan daerah, dll.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil

dalam

rangka

mengimplementasikan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan kepala daerah sesuai dengan visi misi, yang ditetapkan. Adapun kerangka strategi yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai Visi


8

dan Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Apabila Dilihat dari kerangka rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Soppeng, dari 5 konsep strategi yang dipahami lebih banyak menerapkan : 1. EMPOWERMENT strategi ini pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran social melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokaliyas, sebab civil society akan lebih siap diberdayakan melalui issue-isue local. Ini terlihat lebih detail pada langkah-langkah yang dituangkan dalam RPJMDnya pada beberapa sector pembangunannya yang menitik beratkan ke pemberdayaan masyarakat berupa : a. Sektor/Urusan Pendidikan 

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun



Program pendidikan menengah



Program pendidikan non formal (PAUD, Paket A,B, dan C)



Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan



Program manajemen pelayanan pendidikan

b. Sektor/Urusan Kesehatan 

Program obat dan perbekalan kesehatan



Program upaya kesehatan masyarakat



Program pengawasan obat dan makanan



Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat



Program perbaikan gizi masyarakat



Program pengembangan lingkungan sehat



Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular



Program standarisasi pelayanan kesehatan



Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya



Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

c. Sektor/Urusan Pertanian 

Program peningkatan kesejahteraan petani


9



Program

peningkatan

ketahanan

pangan

(pertanian

dan

perkebunan) 

Program

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

pertanian/perkebunan 

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan



Program peningkatan produksi tanaman pangan



Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan



Program pencegahan dan penangulangan penyakit ternak



Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

d. Sektor/Urusan Pariwisata 

Program pengembangan pemasaran pariwisata



Program pengembangan destinasi pariwisata



Program pengembangan promosi wisata



Program kemitraan pengembangan kepariwisataan

e. Sektor/Urusan Pekerjaan Umum 

Program pembangunan jalan dan jembatan



Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



Program pembangunan turap/talud/beronjong



Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan



Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/beronjong



Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan



Program tanggap darurat jalan dan jembatan



Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan



Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



Program pembangunan infrastruktur perdesaan



Program pengaturan jasa konstruksi



Program pengembangan dan jasa pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya



Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya



Program pengendalian banjir


10

Dari pelaksanaan sektor pembangunan tersebut pula, dapat dilihat kontribusi Pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2009 – 2012 sebagai berikut : No

Lapangan Usaha

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2009

2010

2011

2012

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Pertanian

46,94

44,49

43,73

41,85

2

Pertambangan dan

0,54

0,57

0,57

0,59

penggalian 3

Industri pengolahan

7,39

7,43

7,45

7,59

4

Listrik, gas dan air

0,80

0,82

0,83

0,90

bersih 5

Bangunan

6,57

6,57

6,95

6,91

6

Perdagangan, hotel dan

10,07

10,80

11,50

12,80

5,51

5,92

6,05

6,46

5,72

5,89

6,21

6,72

Jasa-jasa

16,46

17,50

16,68

16,16

PDRB

100

100

100

100

restauran 7

Angkutan dan komunikasi

8

Keuangan,persewaaan dan jasa perusahaan

9

Langkah-langkah dari berbagai sektor tersebut kemudian dituangkan pula dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun.


11

Berdasarkan analisis kondisi Kabupaten Soppeng pada tahun-tahun sebelumnya,

serta

tantangan

yang

dihadapi

pada

tahun

tahun

sebelumnya, di Tahun 2014 sendiri Pemerintah Kabupaten Soppeng mengusung tema pembangunan berupa “Optimalisasi Pelayanan Dasar Melalui Peningkatan Pembangunan Perdesaan Yang Merata dan Berkeadilan.”

2. ROWTH WITH DISTRIBUTIONS Strategi pertumbuhan dengan distribusi merupakan strategi pembangunan yang

lahir

dari

kegagalan

pembangunan

yang

mengutamakan

pertumbuhan ekonomi saja tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti kalau distribusi pendapatan dalam masyarakat timpang. Pengalaman di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Dengan demikian strategi pertumbuhan dan distribusi merupakan strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin supaya tidak semakin timpang. Strastegi ini pertama kali dikemukakan oleh singer (1972) dalam sebuah kertas kerja untuk misi lapangan kerja ILOke Kenya. Growth with distribution menggambarkan pendekatan pokok yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan golongan miskin (Richard jolly, dalam wie, 1989). Pendekatan itu pula dijadikan indikator Kabupaten Soppeng menerapkan strayegi pertumbuhan dan pemerataan dalam penerapan strategi pembangunannya. a.

meningkatkan laju pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita

sampai tingkat maksimal dengan jalan

meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Nampak pada matriks di bawah, bahwa pertumbuhan


12

PDRB Perkabita Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

Jika dilihat dari tahun 2006 hanya

sebesar Rp. 6.252.794 dalam kurun enam tahun mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar Rp. 14.196.230.

hal ini

mengindikasikan

secara

kesejahteraan

masyarakat

soppeng

keseluruhan mengalami peningkatan.

PDRB Perkapita (Rp) No

Tahun Soppeng

Sulsel

Soppeng

Sulsel

1

2006

6.252.794

7.920.519

12,85

16,28

2

2007

7.129.950

8.907.425

14,03

12,46

3

2008

8.718.842

10.825.425

22,28

21,53

4

2009

10.359.683 12.561.086

18,82

16,03

5

2010

12.189.646 14.665.034

17,66

16,75

6

2011

14.196.230 16.929.030

16,46

15,43

17,01

16,41

Rata-rata

b.

Pertumbuhan (%)

Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan juga dijadikan prioritas pembanguna

kabupaten Soppeng hingga

2015 melalui penguatan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi serta mendistibusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung menjadi upaya pemerintah kabupaten Soppeng melalui Program perbaikan gizi masyarakat, bantuan pangan serta bantuan alokasi bibit pertanian. Data hingga tahun 2012, pemerintah Kabupaten Soppeng telah mampu menekan angka kemiskinan hingga 13%.


13

24,000 23,500

11

10.42 10.5

23,000 22,500

23,300

10 Persen

Jiwa

22,000

9.36

21,500

9.5

21,000

9.12

21,220

20,500

9

20,000

20,400

19,500

8.5

19,000 18,500

8 2010

2011 Jumlah Penduduk Miskin

2012 Tingkat Kemiskinan

Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi. Pendekatan strategi ini juga diterapkan kabupaten Soppeng

yang

mengupayakan

perencanaan

pembangunannya

mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang diformulasikan melalui program musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat.

Selain 2 strategi yang dijelaskan diatas, tidak menutup kemungkinan diterapkan

strategi

pembnagunan

lainnya

berdasar

konsep

strategi

pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng.


14

BAB III PENUTUP (KESIMPULAN)

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah sesuai dengan visi misi, yang ditetapkan. Adapun kerangka strategi yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Pembangunan sendiri mempunyai kecenderungan lebih banyak menekankan pada aspek sosial, yaitu pentingnya mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembanguan haruslah ditujukan pada perluasana kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan Apabila Dilihat dari kerangka rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Soppeng menerapkan 2 strategi pembangunan yaitu 1. Empowerment dimana pemerintah kabupaten Soppeng memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran social melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokaliyas, sebab civil society akan lebih siap diberdayakan melalui issue-isue local. Ini terlihat lebih detail pada langkah-langkah yang dituangkan dalam RPJMDnya pada beberapa sector pembangunannya. 2. Rowth with distrubutions yang mana menggambarkan pendekatan pokok yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan golongan miskin. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah meningkatkan pendapatan perkapitanya melalui beberapa program distribusi sehingga mendorong penguatan ekonomi dan berkurangnya tingkat kemiskinan.


15

oleh : Drs. Idris, M.Si MAKALAH TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

Recommend Documents