oleh: Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H.,M.Hum (Hakim Tinggi PTA Makassar) {mosimage}a. PENDAHULUAN

EKSEKUSI DAN PERMASALAHANNYA Written by Administrator Wednesday, 08 April 2009 19:48 - Last Updated Monday, 13 April 2009 16:20

oleh: Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H.,M.Hum

(Hakim Tinggi PTA Makassar)

{mosimage}A. PENDAHULUAN

Eksekusi menurut Subketi(1) dan Retno Wulan(2) disebutkan dengan istilah "pelaksanaan" putusan. Putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial(3) yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan, karena putusan declaratoir dan putusan constitutif tidak memerlukan secara pemaksaan untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak bergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum tentu dapat dijalankan. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung : - sejak tanggal putusan memperoleh hukum tetap, dan - pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

1/6


Terhadap prinsip/ asas tersebut, ada pengecualiannya dalam kasus-kasus tertentu. Undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian yang dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan/tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Adapun bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang adalah : 1) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg. Memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding/Kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta". 2) Pelaksanaan Putusan Provisi Sebagaimana diketahui dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBg mengenai gugatan Provisi yakni "tuntutan lebih dulu" yan bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. 3) Akta Perdamaian Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. 4) Eksekusi terhadap Grosse Akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Prinsip lain yang harus terpenuhi adalah putusan tersebut memuat amar "condemnatoir" yaitu putusan yang amarnya/diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau non executable. adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menetukan suatu putusan bersifat condemnatoir dalam amar putusannya terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, dapat dirumuskan sebagai berikut: -

menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang; menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah/rumah; menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan; menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.

Eksekusi diatur dalam HIR atau RBg. Oleh karena itu Ketua Pengadilan, Panitera, maupun jurusita harus merujuk pada pasal-pasal dalam HIR dan RBg, apabila hendak melakukan

2/6


eksekusi. Pasal-pasal tata cara "menjalankan" putusan pengadilan melalui : - tata cara peringatan (aanmaning) - Sita eksekusi (executorial Beslag) - Penyanderaan (Gizeling), PERMA No. 1 Tahun 2000 yang dihidupkan lagi.

Fungsi kewenangan ex-officio Ketua Pengadilan Agama memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. Bukan hanya terbatas atas pengeluaran sifat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Fungsi ex-officio tersebut meliputi : mulai dari tindakan executorial Beslag; - pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang diisyaratkan dalam tata cara pelelangan; - tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, atau - penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

B. EKSEKUSI DAN PERMASALAHANNYA Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Title Keempat Bagian Keempat RBg. Pada bagian tersebut diatur pasal-pasal dan tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari : - tata cara peringatan (aanmaning) - Sita eksekusi (executorial Beslag) - Penyanderaan (Gizeling)

Eksekusi diatur dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg. Pasal-pasal yang efektif berlaku sebagai pedoman eksekusi adalah pasal 195 sampai dengan 208 dan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan 240 dan pasal 258 RBg.

3/6


Pasal-pasal yang mengatur sandera (gizeling) berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1964 tanggal 22 januari 1964 tidak boleh digunakan lagi (pasal 209 s.d. 223 HIR atau pasal 247-257 RBg). Namun ternyata MA mempertimbangkan lagi bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 tentang Gizeling dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, maka kedua SEMA tersebut dicabut dan sebagai gantinya PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Walaupun eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, namun pada realisasinya sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian jalannya eksekusi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1) Tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar putusan;

2) Permohonan eksekusi menolak tidak sesuai dengan amar: - Eksekusi ditunda apabila penolakan diajukan sebelum eksekusi dijalankan; - Eksekusi dilanjutkan terus, apabila penolakan diajukan pada saat eksekusi sedang dijalankan.

3) Kedua belah pihak menolak eksekusi : - Eksekusi segera dihentikan apabila keadaan eksekusi belum terlampau jauh dijalankan; - Eksekusi terus diselesaikan jika penolakan diajukan pada saat eksekusi sedang/hampir selesai.

4) Amar putusan kurang jelas; -

Eksekusi ditentukan dengan pertimbangan putusan; Bila ukuran dan batas tidak jelas, lakukan pemeriksaan setempat; Menyatakan pendapat Majelis yang memutus perkara; Menyatakan putusan non-executable atas alasan amar putusan tidak jelas;

4/6


5) Luas tanah/lokasi berbeda dengan amar;

6) Amar meliputi pihak yang tidak tergugat;

7) Eksekusi dikaitkan dengan banding/kasasi yang terlambat;

8) Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding/kasasi;

9) Mengulang eksekusi yang keliru; -

Kekeliruan mengenai obyek eksekusi; Eksekusi menyimpand dari amar; Tata cara eksekusi ulang; Yang berhak mengajukan permintaan eksekusi ulang; Eksekusi ulang melalui penetapan baru Biaya eksekusi ulang dibebankan kepada pemohon;

10) Perampasan kembali sesudah eksekusi selesai; -

pemulihan perampasan melalui gugatan baru; mengajukan gugatan baru atas perampasan; dapat diminta dan dikabulkannya putusan eksekusi terlebih dahulu; jalankan segera eksekusi terlebih dahulu, walaupun ada banding atau verzet. Pembarengan antara perampasan dengan eksekusi yang belum selesai; Pemulihan barang yang dirampas melalui gugatan baru; terhadap barang yang belum selesai dieksekusi, laksanakan eksekusi lanjutan; Eksekusi lanjutan untuk menyelesaikan eksekusi; Aspek pidana barang yang selesai, dieksekusi.

11) Eksekusi berdasarkan harga pasaran;

5/6


12) Verzet (perlawanan) pihak tereksekusi;

13) Eksekusi dilaksanakan sesuai amar putusan.

6/6

oleh: Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H.,M.Hum (Hakim Tinggi PTA Makassar) {mosimage}a. PENDAHULUAN

Recommend Documents