02/04/2013
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLIKASI PERSETUJUAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
OLEH: DR. WICIPTO SETIADI, S.H., M.H.
1
02/04/2013
PENDAHULUAN
HUKUM
PEMBAHARUAN MASYARAKAT
law as a tool of social engineering
Norma harus mampu mendinamisasi dan N h di i i pemikiran iki d merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai citacitanya.
02/04/2013
2
1
02/04/2013
• Penataan kembali hierarki peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dewasa ini, sampai pada perubahan yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. • Konstitusi memiliki tingkat paling tinggi dalam hierarki tata hukum nasional. • Konstitusi dalam arti materiil terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum. • UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
02/04/2013
3
BEBERAPA PERUBAHAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dimana dalam Pasal 1 dirumuskan jenis peraturan-peraturan pemerintah pusat terdiri dari: • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Menteri.
02/04/2013
4
2
02/04/2013
Menurut hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No No. XX/MPRS/1966 yang terdiri dari: • Undang-Undang Dasar 1945; • TAP MPR; • Undang-Undang/Perpu; • Peraturan Pemerintah; • Keputusan Presiden; dan • Peraturan Pelaksana lainnya, y misalnya y Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain.
02/04/2013
5
Menurut hierarki peraturan perundang-undangan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menjadi: • Undang-Undang Dasar 1945; • TAP MPR; • Undang-Undang; • Perpu; • Peraturan Pemerintah; p • Keputusan Presiden; dan • Perda.
02/04/2013
6
3
02/04/2013
Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, 2004 Pasal 7 menyebutkan: Undang-Undang • Undang-Undang Dasar 1945; • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Presiden; • Peraturan Daerah.
02/04/2013
7
Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 7 ayat(1): Undang-Undang • UUD NRI Tahun 1945; • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Presiden; • Peraturan Daerah Provinsi, dan • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
02/04/2013
8
4
02/04/2013
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 • Pasal 8 ayat(1): Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. • Pasal 8 ayat(2): Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan j di i t hk l h peraturan t d d yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan. Prakteknya, masih banyak produk peraturan tumpang tindih tidak mengikuti sistem yang sudah baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap Kementerian ataupun Badan setingkat Menteri. Peraturan yang ada bersifat mengatur (Regelling), penetapan (Beshikking), dan Kebijakan (Beleidregell). 02/04/2013
9
Perbedaan sifat peraturan tersebut dijabarkan sebagai berikut: Regelling
Beschikking
Beleidregell
1.. U Umum. u .
1.. Individual. d dua .
1.. U Umum u Terbatas. e ba as.
2. Abstrak.
2. Kongkrit.
2. Kongkrit.
3. Tidak Final.
3. Final.
3. Tidak Final.
4. Berpatokan pada UU 4. Berpatokan pada UU 4. Belum diatur, tetapi Nomor 12 Tahun 2011 Nomor tentang
9
Tahun
2004 saat
ini
ada
RUU
Pembentukan tentang Peradilan tata Administrasi
Peraturan
Perundang- Usaha Negara.
Pemerintahan.
undangan . 5.
Jika
terjadi 5.
Jika
terjadi 5. Belum diatur, tapi bisa
permasalahan, gugatan permasalahan gugatan dilakukan diajukan ke MA / MK. 02/04/2013
diajukan ke PTUN.
melalui
gugatan citizen law suit. 10
5
02/04/2013
• Dari pembatasan norma tersebut yang membedakan antara norma hukum umum-individual, abstrak-konkret, serta norma hukum yang satu kali selesai dan berlaku terus menerus, maka norma hukum h k yang termasuk t k dalam d l suatu t peraturan t norma perundang-undangan adalah suatu norma hukum yang bersifat umum-abstrak dan berlaku terus menerus. • Sedangkan norma hukum yang bersifat individual-kongkret dan sekali selesai merupakan keputusan yang bersifat penetapan. (beschikking) • Menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 1 ayat (3) (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004), menyebutkan Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
02/04/2013
11
Selain itu masih terdapat bentuk peraturan lain yang disebut (beleidsregels) Peraturan kebijakan dapat peraturan kebijakan (beleidsregels). juga disebut peraturan, namun dasarnya bertitik tolak pada aspek “doelmatigheid” dalam prinsip “freis ermessen”, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum.
02/04/2013
12
6
02/04/2013
KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN MENTERI DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011
Surat Persetujuan adalah suatu naskah keterangan resmi dari pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang dibentuk berdasar pada permohonan dan di buat melalui instrumen keputusan. Oleh karenanya teknik pembuatannya tidak merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetapi pada Tata Dinas Naskah instansi masing-masing.
02/04/2013
13
• Produk hukum dalam bentuk “persetujuan tertulis” tid k dikategorikan dik t ik b i peraturan t d tidak sebagai perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh karena Surat persetujuan tertulis kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, dengan demikian perundang-undangan keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.
02/04/2013
14
7
02/04/2013
TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN SURAT PERSETUJUAN YANG DIBUAT OLEH MENTERI PAN DAN RB DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN MAUPUN PENOLAKAN TERHADAP PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:
• Surat persetujuan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari surat biasa, sebab surat persetujuan memuat keterangan dari Menteri PAN terkait persetujuan maupun penolakan terhadap pembentukan dan/atau penataan organisasi Kementerian/Lembaga. Meskipun surat persetujuan ini mengikat secara keluar, tetapi kedudukannya bukan merupakan bagian dari p g g g peraturan p perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
02/04/2013
15
• Untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan suatu PerMen Instansi/Kementerian lain, maka produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN seharusnya Menteri PAN dan RB,, sebab y berbentuk Keputusan p surat bukan merupakan bagian dari produk perundangundangan. Jika produk hukum yang di buat adalah dalam bentuk Kepmen (beschikking) maka sifatnya adalah individual, kongkrit dan final. Artinya Keputusan Menteri tersebut hanya g Kementerian tertentu y g mengajukan g j yang berlaku bagi permohonan terhadap perubahan organisasi Kementerian/Lembaga tersebut.
02/04/2013
16
8
02/04/2013
• Pencantuman Surat Persetujuan sebagai Dasar Hukum pada Konsideran “memperhatikan”. Undang-Undang Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perundang Undangan tidak mengenal konsideran “memperhatikan”. PerMen yang bersifat mengatur (regelling) dikeluarkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga termasuk dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat(2) UU No. 12/2011. Sehingga tata cara penyusunannya pun harus disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
02/04/2013
17
• Konsideran yang di maksud dalam UU No. 12/ 2011 terdiri dari 2(dua) bagian, yaitu “menimbang” dan “mengingat”. Konsideran “menimbang” memuat tentang uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. memuat dasar-dasar hukum, y yaitu Konsideran “mengingat” g g dasar kewenangan pembentukan peraturan perundangundangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. • Oleh karenanya, kalimat “memperhatikan” tidak dapat dijadikan sebagai konsideran, terlebih lagi dasar hukum yang dijadikan sebagai sandaran adalah produk hukum yang lebih rendah tingkatannya. Dasar hukum penyusunan suatu produk hukum harus menggunakan produk yang lebih k d k hukum h k l bih tinggi ti i kedudukannya k d d k atau sederajat kedudukannya. Tidak bisa suatu produk hukum yang lebih rendah kedudukannya dijadikan dasar hukum dalam pembentukan produk hukum yang lebih tinggi. 02/04/2013
18
9
02/04/2013
KESIMPULAN • Produk hukum yang digunakan oleh MenPAN seharusnya dalam bentuk KepMen dan bukan surat persetujuan tertulis. KepMenPAN ini berlaku terhadap Kementerian yang mengajukan permohonan perubahan struktur organisasinya. • PerMen yang dibuat oleh Kementerian yang mengajukan permohonan perubahan struktur organisasi kementerian termasuk dalam bagian dari peraturan perundang-undangan, oleh karena itu teknik penyusunannya harus disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. • Konsideran “memperhatikan” tidak diakui dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sehingga surat persetujuan tertulis MenPAN tidak perlu dicantumkan dalam konsideran penyusunan PerMen. 02/04/2013
19
TERIMA KASIH
02/04/2013
20
10
