Oleh Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H. Dipresentasikan Pada Pelatihan Tematik Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Militer Surabaya, 21 Maret 2013
UU
No. 39/1999 ttg HAM :
“Seperangkat hak yang melekat pd hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
“Human
rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being”
UU
No. 39/ 1999 : setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
“occur when actions by state (or nonstate) actors abuse, ignore, or deny basic human rights (including civil, political, cultural, social, and economic rights).”
1.
UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis
2.
UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
3.
UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4.
UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
5.
UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.
7.
UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
To Protect To Respect
To Fulfill Kewajiban Dasar Negara
Kewajiban Menjadi bagi non Kewajiban bagi non state actor state actor
Operasi Militer Perang (OMP) Operasi Militer Selain Perang • • • • •
Mengatasi gerakan separatis bersenjata Mengatasi pemberontakan bersenjata Mengamankan wilayah perbatasan Mengatasi aksi terorisme Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dgn kebijakan politik LN • dll.
Mrpk bagian integral dlm pelaks.tugas (Pasal 3 UU 3/2002; Pasal 2 d UU 34/2004)
Penyalahgunaan kewenangan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM
Peningkatan Profesionalisme Anggota
Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 : “Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
Pasal 2 ayat (d) UU No. 34 Tahun 2004 : Jati diri TNI : Tentara profesioanal, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, sepremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional
SK Menteri Pertahanan No. 2/M/II/2002 : “mengamanatkan Panglima TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara dengan berpedoman kepada HHI dan HAM” ST Kasad No. 309 / 2002 : “penerapan HHI, Hk. Kebiasaan internasional dan Hk. HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara” ST Kasad No. 415/2002 : “meningkatkan pemasyarakatan HHI dan HAM di lingkungan TNI AD”
Semua tindakan tegas TNI pelanggaran HAM!!
Yang dapat dihukum krn pelanggaran HAM hanya anggota TNI dan POLRI; HAM sbg momok & penghalang tugas TNI & POLRI
elanggaran HAM dapat dilakukan oleh : Aktor Negara (state actor) mereka, baik perorangan / institusi yg berada dlm kapasitas / sbg representasi Neg. (legislatif, eksekutif dan yudikatif) ; commission / ommission Aktor Non-negara (non state actor) Orang/kelompok org di luar aktor negara yg memiliki kekuasaan, pengaruh
Tindak kekerasan yg dilakukan oleh aparat eharusnya diberikan landasan hukum yg epat & dilakukan scr proporsional. Ketentuan HAM tdk membatasi / mengurangi meniadakan hak membela diri. TIDAK SEMUA tindakan tegas merupakan pelanggaran HAM.
enyelesaian kasus2 pelanggaran HAM leh sebagian masy dirasa belum memenuhi asa keadilan. eristiwa yg disinyalir sbg pelanggaran HAM an diketahui oleh masyarakat umum tidak iproses secara adil dan benar. ersepsi dan harapan masyarakat ttg HAM dak tepat, berlebihan dan subjektif.
elanggaran Hak Hidup enyiksaan erlakuan yg tdk manusiawi & merendahkan martabat elanggaran Hak atas Peradilan yg layak & dil elanggaran atas hak-hak orang yg ditahan erusakan properti
Perlindungan HAM dan HHI HHI
Hk. HAM Hak-hak Sipil/Politik
Nyawa/ kehidupan
Prosedur perlindungan bagi - korban luka/korban Larangan penyiksaan sakit/korban karam Hak-hak Ekonomi/Sosial/ - tawanan perang dan Budaya Larangan perlakuan kejam tahanan operasi - penduduk sipil Diskriminasi Ras - misi medis dan misi Larangan pembudakan kemanusiaan Hak-hak Anak Larangan pemberlakuan Aturan/ketentuan mengenai Diskriminasi retroaktif hukum sarana dan cara berperang pidana thd. Perempuan
apan kedua hukum tersebut berlaku?
Pencabutan hak tergantung pada tingkat kedaruratan
KJ I-IV PT I,1977 Ps. 3 Ketentuan Bersama PT II, 1977 Ps. 3 Ketentuan Bersama KJ I-IV, HAK-HAK YANG TAK 1949 BOLEH DICABUT
AK UNTUK HIDUP
AK UNTUK TIDAK DISIKSA
AK KEBEBASAN PRIBADI, PIKIRAN DAN HATI NURANI
AK BERAGAMA
AK UNTUK TIDAK DIPERBUDAK
AK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DAN PERSAMAAN DI HADAPAN
UKUM
AK UNTUK TIDAK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU
URUT * UU No 39 Tahun 1999, Pasal 4 : Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun …termasuk dalam keadaan perang, sengketa
Beberapa HAM dlm keadaan tertentu dpt dibatasi/dikurangi/ditunda Pembatasan tsb harus dilakukan berdasarkan UU Perpu No. 23 tahun1959 ttg Keadaan Bahaya mengatur tentang pembatasan HAM Perlu penyempurnaan dlm praktek
DALAM KEADAAN DARURAT SIPIL TERDAPAT HAK-HAK YANG BISA
DIBATASI, yaitu: (*UU No. 23 Tahun 1959)
Hak kebebasan dalam menggunakan bahasa-bahasa, tulisan rahasia,
gambar2, tanda2, juga bahasa lain selain Bahasa Indonesia.
Hak untuk berkumpul
Hak untuk menggunakan tempat kediaman sendiri,dan tempat2 atau
bangunan2 lainnya yg dapat digunakan sebagai tempat tinggal
Hak untuk bergerak
Penggeledahan dan Pemeriksaan badan dan pakaian tiap-tiap orang yang
dicurigai
DALAM KEADAAN DARURAT MILITER (*UU No. 23 Tahun 1959) •
Dalam hal tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdagangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak
•
Pembatasan atau pelarangan memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu tertentu.
•
Pembatasan atau pelarangan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu
•
Penutupan bbrp waktu tertentu tempat-tempat hiburan dan juga pabrik2, bengkel2 dan gedung2 lainnya
•
Pengaturan, Pembatasan dan Pelarangan peredaran dan pemasukkan barang-barang yang keluar masuk dan barang yang berada dalam daerah yg dinyatakn keadaan darurat militer
•
Pengaturan, Pembatasan atau Pelarangan lalu lintas di darat, di udara dan di perairan serta
DALAM KEADAAN DARURAT PERANG Dalam situasi Perang, semua ketentuan yang berlaku dlm Darurat Sipil dan Militer, juga berlaku disini. Namun terdapat beberapa tambahan pengaturan seperti; militerisasi thdp suatu perusahaan dan jawatan.
•
(*UU No. 23 Tahun 1959)
•
UU No. 39 Tahum 1999
•
Dalam situas Perang, Hukum Humaniter Internasional (HHI) berlaku penuh. Hanya beberapa HAM yang tidak dapat dibatasi dan tetap dilindungi juga oleh HHI. (Non – derogable rights) Nyawa/kehidupan Hak untuk tidak disiksa dan Perlakuan Kejam Hak untuk tidak Diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi dan dan persamaan di depan hukum
POLRI dengan 1.369 pengaduan Perusahaan Swasta dengan 1.030 pengaduan Pemda dengan 692 pengaduan Lembaga peradilan dengan 515 pengaduan BUMN dengan 253 pengaduan Kejaksaan dengan 252 pengaduan
“TNI berada nomor 8 dan urutan terendah dari jumlah aduan yang diajukan ke Komnas HAM. Hal ini menunjukkan perubahan secara mendasar yang dilakukan oleh jajaran TNI dengan imej yang selama ini berkembang.”
Sebagai staf khusus Komandan dan bertugas memberikan saran hukum berkaitan dengan ops militer yang dilaksanakan. Bersama-sama dengan staf lainnya menyusun ROE Memastikan bahwa Komandan menindaklanjuti pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak
Pelanggaran HAM dilakukan oleh individu (aparat negara) atau institusi negara dan non-state actors, Pertanggungjawabannya adalah tanggung awab pidana perorangan. Dimungkinkan adanya hukuman tambahan berupa kompensasi dari Negara.
Bersama-sama dengan Badan Peradilan ainnya turut menegakkan HAM (ref. Pasal 71 UU HAM) Penegakan HAM dapat dilakukan bersamasama dengan penerapan KUHP dan KUHPM serta ketentuan hukum pidana lainnya. Pengadilan HAM hanya menangani pelanggaran HAM yang berat (kejahatan nternasional yang serius : genosida dan
Sampai saat ini belum ada ketentuan UU Nasional yang mengatur tentang kejahatan perang Hal ini harus menjadi perhatian serius sehubungan dengan semakin banyaknya anggota TNI melaksanakan tugas UN Peace Keeping. Dalam hal ini anggota TNI dapat menjadi “pelaku” atau “korban” kejahatan perang Apabila Indonesia tidak “willing” atau “able” mengadili pelaku kejahatan perang, maka
Doktrin Baru TNI : didalamnya berisikan contents HAM dan Hukum Humaniter. Bahwa setiap operasi TNI harus dilengkapi dengan ROE Lampiran Hukum dalam Perintah Operasi semakin banyak digunakan Pada saat ini tengah disusun Manual Hukum Humaniter dan HAM Bagi TNI Upaya sosialisasi dan pelatihan HAM dan Hukum Humaniter terus dilaksanakan oleh TNI
Terus meningkatkan pemahaman, penerapan dan penegakan HAM. Menunjukkan dan membuktikan bahwa penegakan HAM sebagai bagian dari penegakan hukum di lingkungna Peradilan Militer.
