Oleh: DHONI YUSRA Dosen Fakultas Hukum UIEU

Dhoni Yusra – Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Oleh: DHONI YUSRA Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected] ABSTRAK Elemen gerakan buruh begitu disibukan oleh urusan produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sudah tidaknya terhitung beberapa banyak aksi buruh berkaitan dengan penolakan atas produk perundang-undangan yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang. Berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri. Isi dari produk hukum tersebut memang sebaliknya merupakan perintah bagi warga negara serta memiliki manfaat juga nilai ekonomis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga dapat berkarya, mencari penghidupan yang layak Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Kepastian Hukum

Hasil akhir sensus penduduk

Pendahuluan

Tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah

A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan penduduk yang

penduduk Indonesia pada Tahun 2000

terjadi di Indonesia merupakan konse-

adalah 206,3 juta jiwa. Pengumuman itu

kuensi

yang

sekaligus

sehingga

menyebabkan

penduduk

angka

pertumbuhan

penduduk negara maju karena angka

angkatan kerja pada tahun 2000 yaitu

jumlah penduduk di daerah perkotaan

sebanyak 8,1% (delapan koma satu

telah naik menjadi sekitar 45 persen dan

persen), sedangkan angka kesempatan

angka pertumbuhan penduduk rata-rata

kerja

selama sepuluh tahun terakhir adalah

dari

berkembang meningkatnya

tidak

sebuah

mengalami

negara

peningkatan

bahkan ada kecenderungan menurun

juga

menjelaskan

kita

makin

bahwa

mendekati

sekitar 14,9 persen.

pada setiap tahunnya.

Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006

62


Pertumbuhan

penduduk

juga

dihindari oleh perusahaan. Pemutusan

merupakan suatu masalah yang harus

hubungan kerja yang ditempuh oleh

dihadapi oleh pemerintah dan untuk

pihak pengusaha tentunya merupakan

itu

langkah

pemerintah tidak pernah berhenti

terakhir

dan

diper-

matang

demi

untuk berusaha mengatasinya. Kenaikan

timbangkan

angka pertumbuhan penduduk yang

kelangsungan jalannya perusahaan.

mencapai 45% (empat puluh lima

dengan

telah

Pengaturan

tentang

PHK

persen) mempengaruhi jumlah angka

sebelumnya diatur

pengangguran

akhirnya

Undang No. 12 Tahun 1964, dimana

mempengaruhi kepada meningkatnya

dalam undang-undang ini, prosedur

angka kemiskinan dan kriminalitas di

penyelesaian perselisihan PHK cukup

masyarakat. Situasi yang sulit tersebut

lama,

menjadi

dipandang

yang

pada

semakin

sulit

setelah

dan

dalam Undang-

birokratis,

sehingga

menghambat

proses

pemerintah menaikkan harga jual bahan

pencarian kepastian hukum. Namun

bakar minyak dan hal tersebut meng-

dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2004

akibatkan

tentang

banyak

perusahaan

di

Penyelesaian

Perselisihan

Indonesia dalam keadaan atau situasi

Hubungan Industrial, prosedur tentang

yang

harga

PHK disederhanakan dengan harapan

produksi mengakibatkan berkurangnya

memberikan kepastian hukum, bagi

daya beli konsumen terhadap hasil

pihak-pihak

produksi.

dalam perselisihan PHK tersebut.

sulit.

Meningkatnya

Kemampuan

perusahaan

dalam memberikan upah kepada pekerja semakin berkurang, sehingga masalah tersebut

sering

keadilan

Permasalahan yang timbul adalah: 1. Apakah

Teori

bahwa

Hukum

sebagai Perintah atau Komando

melakukan

berlaku dalam pentaatan terhadap

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

UU No. 2 Tahun 2004 tentang

dengan

Pemutusan

disikapi

mencari

oleh

perusahaan

kali

yang

hubungan

kerja

(PHK) adalah sungguh suatu hal yang menyakitkan

dan

tentunya

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

tidaklah

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam

diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh

memandang lahirnya UU No. 2

karenanya hal tersebut sedapat mungkin

Tahun 2004 tentang Penyelesaian

dihindari oleh pihak pengusaha, namun

Perselisihan Hubungan Industrial?

ada kalanya hal tersebut tidak dapat lagi

63



3. Bagaimana Undang-Undang Penye-

merupakan

perintah

atau

komando,

lesaian Hubungan Industrial ini

sehingga warga negara taat terhadap

dapat

hukum itu.

memberikan

kepastian

hukum?

1. Positivisme

B. Teori Hukum

August

Untuk membahas permasalahan tersebut

di

atas,

menganalogikan

penulis

dengan

mencoba

Comte

pernah

mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk

sosial

yang

berkembang

pengalaman

mengikuti hukum-hukum sosial dalam

empiris yang dialami penulis yaitu pada

sejarah, dimana Comte melihat bahwa

suatu ketika, penulis menyaksikan suatu

positivisme

tabrakan antara satu pengendara motor

bangan akhir. Inti ajaran Comte adalah

dengan pejalan kaki, yang disebabkan

adanya kepastian hukum yang meng-

karena pengendara motor tersebut tidak

uasai roh manusia dan segala gejala

taat terhadap hukum yang berlaku di

hidup

lokasi kejadian, yaitu hukumnya lampu

hanya mengakui hukum yang dibuat

merah, seperti yang sudah diatur dalam

oleh

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu

memperkuat kedudukan undang-undang

Lintas.

sebagai hukum, sebagaimana apa yang

sebagai

bersama.

negara

tahap

Selanjutnya

(Hukum

perkem-

Comte

Positif).

Ini

Si pengendara motor menerobos

pernah disampaikan oleh Hart (1986,

lampu merah, yang seharusnya pada saat

The Concept of Law, Clarendon Law

itu

Series,: 253) yaitu :

si

pengendara

motor

berhenti.

Persamaan yang penulis ajukan adalah sejauh mana UU No. 14 Tahun 1992 itu ditaati,

artinya

kedudukan

undang-

undang apakah merupakan perintah atau komando dari yang berkuasa. Begitu pula sejauh mana UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial

akan

ditaati,

sehingga

menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain, teori apa yang mendukung pentaatan

warga

terhadap

undang-

undang bahwa itu merupakan hal itu

a. The laws are commands of human being (hukum adalah perintah) b. That there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be (tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan). Dalam konsep hukum adalah perintah,

Hart

membedakan

antara

peraturan sosial yang mengatur perilaku seperti konvensi sosial mengenai etika,


64


dan aturan yang mengatur kewajiban-

Richard Quinney, dipertegas bahwa

kewajiban,

ber-

hukum adalah hasil operasi dari pihak

antara

yang berkepentingan, yang memiliki

selanjutnya

argumentasi

ada

Hart

perbedaan

kewajian-kewajiban yang didasari pada

kekuasaan

etika

kehendaknya (Kelompok Penguasa).

moral,

yang

hanya

dapat

diberlakukan melalui persetujuan dan penolakan

sosial,

dan

untuk

mengungkapkan

Austin adalah orang pertama

kewajiban-

yang memperkenalkan teori komando,

kewajiban yang didasari pada bentuk

yaitu suatu perlakuan modern yang

peraturan-peraturan

komprehensif dalam kerangka kerja

hukum

dan

diberlakukan dengan sanksi-sanksi fisik.

penolakan

Kemudian Hart membedakan antara

hukum alam. Teori ini memberikan

tipe-tipe

dasar bagi pemahaman hukum sebagai

peraturan

hukum,

yaitu

Primary dan Secondary rules.

para

positivist

terhadap

suatu disiplin hukum. Inti dari ajaran

Konsep Hart tersebut diilhami

Austin ini adalah memberikan gambaran

konsep Positivisme John Austin, yaitu

yang tegas dan memisahkan masalah-

Law is a command set, either directly or

masalah

circuitouly, by a souverign individual or

meninggalkan

body, to a member of members of some

relevan dengan ilmu tersebut. Tujuan

independent political society in which

yang ingin dicapai Austin adalah dengan

his

proses pemilahan ini ditetapkan kriteria

authority

is

supreme,

yaitu

menekankan bahwa Hukum merupakan

pada

ilmu yang

hukum,

serta

dianggap

tidak

hukum positif.

produk dari orang yang telah ditentukan,

Dari hasil pemilihannya, akan

sehingga menjadikannya sumber dari

diperoleh mana hukum yang layak, yaitu

komando

perintah yang dikeluarkan oleh penguasa

selanjutnya bahwa

atau

diasumsikan

komando

merupakan

perintah,

atau

yang

kemudian, perintah

pengungkapan

itu

kehendak

dari beberapa orang, yang merupakan

politik

kepada

anggota

masyarakat

untuk dipatuhi dan ditegakkan dengan memberikan sanksi. Teori

Komando

ini

yang

kelompok penguasa, dan selanjutnya

kemudian oleh Hart disempurnakan,

meletakkan dasar kedaulatan pembuatan

karena melihat kekurangan Teori yang

undang-undang terletak ada pada negara

diajukan Austin, yaitu

(penguasa). Hal ini menurut Teori

diajukan Austin tersebut tidak mencer-

Conflict-Coercion yang didukung oleh

65


teori yang


minkan realitas yang ada atau sistem

yang melihat hukum akan menjadi

legal yang sebenarnya.

kekuatan yang efektif karena keinginan

Bagi

Hart

pembedaannya

untuk berkuasa.

mengenai peraturan hukum yang primer

Menurut penulis, teori komando

dan secondary seperti yang diungkapkan

atau perintah ini relevan berkenaan

dalam wacana di atas, adalah untuk

dengan diskusi tentang apakah Undang-

memilah peraturan dasar bagi kelang-

Undang No. 2 tahun 2004 tentang

sungan kehidupan masyarakat yang

Penyelesaian

sifatnya tertulis dan peraturan yang

Industrial

itu

bertugas untuk memperinci peraturan

kepastian

hukum,

yang ada dalam primary. Menurut Hart

undang-undang ini dibuat oleh segelintir

hal yang terpenting dari peraturan

orang (DPR dan Pemerintah) yang nota

secondary

bene

adalah

recognition

sebagai

rule

(pengakuan

of

terhadap

Sengketa dapat

Hubungan memberikan

karena

merepresentasikan

produk

sebagian

keinginan pihak yang berkuasa. Karena

peraturan). Ini memberikan validitas

harapan

atas hukum berupa dokumen hukum,

undang-undang ini berisikan perintah-

atau memberi legitimasi hukum pada

perintah bagi pihak yang berselisih

pengadilan.

untuk melakukan hal-hal atau tindakan

Hart

percaya

bahwa

dari

mereka

(penguasa),

yang

yang diinginkan si pembuat undang-

menjadi obyek dalam teori komando

undang. Sehingga apabila tindakan-

adalah

kondisi

tindakan itu ditaati oleh si pihak-pihak

struktur yang sebenarnya dari hukum

yang berselisih, maka tindakan tersebut

dalam

diberi

menyembunyikan

interaksinya

antara

tipe-tipe

peraturan yang berbeda-beda. Ide Hart

label

atau

cap

Menjamin

Kepastian Hukum.

atas pendekatan hukum positif diuraikan

Dengan

kata

lain

undang-

dalam dua tesisnya, yaitu the morality of

undang, seperti apa yang telah disam-

law separation thesis, dan Konsep-

paikan oleh Hart, memberikan legitimasi

konsep hukum yang berkenaan dengan

pada si pihak yang berselisih untuk

jurisprudensi.

melakukan tindakan sesuai dengan apa

Namun

penting adalah

yang

paling

teori yang dibentuk

yang

telah

diinginkan

si

pembuat

Hart, yaitu the minimum content thesis

undang-undang dalam undang-undang,

yang

dan oleh karenanya dianggap mem-

konsisten

dengan

rule

of

recognition (pengakuan dari peraturan)

berikan

kepastian


hukum,

dengan

66


memberikan sanksi bagi para pelang-

pemerintah untuk melindungi buruh

garnya pada peraturan sekundernya.

mendapat

perlawanan

keras

dari

Kepatuhan seseorang terhadap

kelompok

pengusaha

dan

para

peraturan, khususnya Undang-Undang

intelektual

pendukung

laissez-faire,

No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

terutama Adam Smith. Mereka menuduh

Perselisihan Hubungan Industrial, selain

intervensi

karena perintah atau komando dari pihak

kebebasan individual dalam melakukan

yang berkuasa, kepada orang yang

aktifitas

ekonomi

diperintah untuk patuh, juga karena

menjalin

kontrak.

orang yang berkuasa itu memiliki

praktek, teori ini tidak dapat bertahan.

kedaulatan untuk membuat undang-

Terlebih di dunia perburuhan, karena

undang, sehingga menjadikan dirinya

konsep ini cenderung mengeksploitasi

menjadi sumber dari undang-undang. Ini

pekerja.

pemerintah

dan

melanggar

kebebasan

Namun

dalam

membuktikan bahwa teori Conflict-

Teori utilitarian memiliki tujuan

Coercion perspective yang didukung

hukum untuk mewujudkan the greatest

William J. Chambliss, dan Seidman

happiness

(Chambliss and Seidman 1982 : 182)

(mewujudkan

tentang timbulnya hukum berasal dari

sebesar-besarnya

masyarakat yang konflik.

banyaknya orang). Akibatnya dalam

of

the

greates

number

kebahagiaan

yang

untuk

perundang-undangan

2. Utilitarianisme

sebanyak-

adalah

meng-

hasilkan kebahagiaan bagi masyarakat,

Teori ini lahir dari kondisi

untuk itu setiap perundang-undangan

negara yang menganut laissez faire,

harus berusaha untuk mencapai empat

yaitu

tujuan, yaitu:

suatu

teori

diperkenalkan

oleh

dimana

negara

ekonomi Adam

bertindak

yang Smith, sebagai

penjaga malam (nacht waker staat). Dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi keamanan

kecuali dan

untuk ketertiban.

menjaga Konsep

negara yang dominan waktu itu adalah

a. To

provide

(Untuk

memberi nafkah hidup) b. To provide abundance (memberikan makanan yang berlimpah) c. To provide security (memberikan perlindungan) d. To attain equility (untuk mencapai persamaan)

Negara Penjaga Malam (The nightwatchman-state). Karena itulah upaya

67

subsistence



Perintah atau Komando menurut Jeremy Bentham merupakan aspek yang mempengaruhi peraturan.

dikeluarkannya

Bentham

juga

itu yang menjamin pelaksanaan eksekusi atas putusan.

suatu

Namun

demikian

penulis

menge-

cenderung tidak menggunakan teori ini

mukakan bahwa hukum pada dasarnya

karena teori ini tidak menjelaskan

merupakan bagian dari imperatif atau

sumber yang menyebabkan hukum itu

perintah dan juga merupakan peng-

memiliki

kekuatan

hukuman. Maksudnya diuraikan dalam

menjamin

kepastian

sebuah contoh, yaitu Hak Atas Tanah

disebabkan ukuran kebahagian yang

kepemilikan merupakan suatu rasio-

diajukan oleh teori ini sifatnya abstrak,

nalisasi atau pembenaran atas izin

dan tidak ada pedoman moral yang

tertentu yang dikecualikan oleh suatu

pasti.

hukum hukum

dan karena

larangan. Larangan ini terkait dengan adanya suatu campur tangan, misalnya

3. Economic Analysis of Law

mengenai sepetak tanah tersebut dike-

Ini adalah aliran modern, yang

cualikan dari larangan tersebut, sehingga

menggunakan ilmu ekonomi sebagai

tindakan

sebagai

sarana untuk pendekatan dalam mem-

pengecualian dari pembatasan ruang

pelajari ilmu hukum. Sebagai gambaran,

lingkup dasar yang berisi larangan.

ilmu ekonomi memberikan cara untuk

tersebut

dianggap

Dalam berbagai hal, penulis

memperkirakan

akibat

dari

sanksi

setuju dengan teori Jeremy Bentham,

terhadap tingkah laku seseorang dengan

khususnya memandang undang-undang

menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu

memiliki manfaat bagi warga negara,

dengan cara melihat sanksi pidana

untuk

perlindungan

sebagai harga, dan ternyata terlihat

yang

dapat

adanya respon orang terhadap harga

merugikan warga negara, seperti dalam

akan sama dengan respon seseorang

pengalaman

ketika

terhadap sanksi. Pen-jelasannya adalah

dalam

seorang merespon barang yang harganya

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

menjadi mahal adalah dengan meng-

tentang

Perselisihan

urangi utilitas atau konsumsi atas barang

Hubungan Industrial yang memberikan

tersebut, atau mungkin dengan meng-

manfaat kepastian hukum, khususnya

ganti dengan produk lain yang lebih

adanya ketentuan dalam undang-undang

murah. Demikian pula terhadap sanksi

terhadap

memberikan pihak-pihak

menyaksikan

empiris

penulis

tabrakan,

Penyelesaian

juga

pidana, respon orang terhadap sanksi


68


yang tinggi akan menyebabkan orang

ini dapat dilihat dari sanksi administratif

tidak mau melakukan suatu perbuatan

dan pidana seperti yang diatur dalam

yang diancam suatu sanksi yang tinggi.

Bab V, Pasal 16 s/d 122 Undang-

Prinsip fundamental dari aliran

Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

economic analysis of law adalah :

Penyelesaian

1. Hubungan yang timbal balik antara

Industrial.

harga dan jumlah yang dibutuhkan (the Law of Demand). 2. Peningkatan

Perselisihan

Namun

secara

Hubungan

keseluruhan

aliran ini tergantung pada teori yang

(maksimalisasi)

ke-

digunakan, meskipun bersifat ekonomi,

butuhan (kebahagiaan, kesenangan,

dan mengarah kepada teori utilitarian,

dan kepuasan).

aliran

3. Kebutuhan

cenderung

menuju

kepada hal yang berharga. Sehingga

dapat

dikatakan

seseorang

akan

bagaimana

mengubah

tingkah

bermanfaat

bagi

memandang hukum sebagai

perintah, yang dapat dilihat dari sanksisanksi yang ada dalam undang-undang.

tingkah laku (behavioral theory), yang perkiraan

dapat

penganut teori positivisme. Khususnya yang

bahwa ilmu ekonomi menyediakan teori

memberikan

ini

Secara pribadi, penulis memandang aliran ini sangat bermanfaat untuk

melihat

efektivitas

Undang-

lakunya sebagai akibat adanya hukum.


Selain itu dapat melakukan evaluasi

Penyelesaian

terhadap hukum dan kebijakan, paling

industrial

tidak

untuk

tidaknya dengan analisa indikator biaya

mencapai tujuan sosial, dengan indikator

(cost analysis), undang-undang (vide

efisiensi dan efektifitas produk hukum.

Pasal 58) ini menjamin tidak adanya

memberikan

argumen

Namun demikian penulis hanya

Perselihan

dalam

Hubungan

praktek.

Setidak-

biaya perkara termasuk biaya eksekusi

menggunakan aliran ini dalam melihat

yang

efektivitas Undang-Undang No. 2 tahun

Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

juta rupiah). Namun demikian aliran ini

Hubungan Industrial, khususnya sanksi

dikombinasikan dengan Teori Komando

serta konsekuensi yang timbul bila

atau Perintah yang dikenalkan John

Undang-Undang No. 2 tahun 2004

Austin dan disempurnakan oleh Hart,

tentang

Perselisihan

cukup efektif bila melihat sumber

Hubungan Industrial tidak ditaati. Hal

penerbitan undang-undang yang berasal

69

Penyelesaian

nilai


gugatannya

di

bawah


dari pihak yang berkuasa, sehingga

bahwa perburuhan pertama-tama adalah

dapat dipaksakan keberadaannya dengan

masalah hukum, bahwa hukum adalah

sanksi-sanksi yang cukup berat.

sarana terbaik untuk menciptakan relasi yang baik antara buruh dan majikan.

C. Kondisi

Masyarakat

ketika

Pandangan seperti ini menutup mata

Undang-undang No. 2 Tahun

pada kenyataan bahwa banyak produk

2004

hukum tidak berbanding lurus dengan

tentang

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

perbaikan

hubungan

industrial.

Indonesia yang "overruled" (kebanyakan

Industrial diajukan. Akhir-akhir ini elemen gerakan

hukum) di bidang perburuhan, malah

buruh begitu disibukkan oleh urusan

menuai hubungan industrial yang sangat

produk

buruk. Ketiga, elemen gerakan buruh

perundang-undangan

yang

dikeluarkan pemerintah. Sudah tidak

perlu

terhitung berapa banyak aksi buruh

keyakinan yang selama ini dipegang

berkaitan dengan penolakan atas produk

dalam memper-juangkan nasib buruh.

perundang-undangan yang hingga saat

Ini perlu agar semua elemen gerakan

ini

RUU

buruh tidak membuang tenaga sia-sia

Pembinaan dan Perlindungan Ketenaga-

melainkan dapat "berteriak di tempat

kerjaan (PPK) dan UU Penyelesaian

yang benar dan meneriakkan tuntutan

Perselisihan

yang tepat".

tidak

jelas

nasibnya,

Hubungan

Industrial

meninjau

ulang

pandangan/

Kondisi ini lebih disebabkan

(PPHI). Tulisan ini hendak mengajukan

karena selama ini undang-undang yang

beberapa proposisi berikut. Pertama,

mengatur tentang penyelesaian per-

hampir

selisihan

semua

produk

(instrumen)

hubungan

industrial

lebih

didominasi

peraturan

yang

hukum baik yang secara langsung atau

banyak

tidak

memerintah buruh atau pekerja untuk

langsung

industrial

mengatur

menganut

hubungan

asumsi

yang

melakukan perbuatan yang diwajibkan

individualistik atau setidaknya meng-

bagi

mereka

andung logika hukum yang indivi-

pengusaha. Dengan kata lain perintah

dualistik dan formalistik. Kedua, elemen

atau komando lebih didominasi untuk

gerakan buruh (serikat buruh, LSM,

para

akademisi) pada umumnya, sadar atau

pengusaha.

pekerja,

ketimbang

ketimbang

kepada

untuk

tidak, telah terkooptasi oleh pandangan


70


Keluhan

tersebut

wajar

tahun

1964

tentang

Pemutusan

mengemuka, sehingga setiap perundang-

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;

undangan


yang

berkaitan

dengan

ketenagakerjaan akan ditanggapi skeptis

tentang

oleh organisasi buruh. Terlebih jika

Hubungan Industrial.

berdasarkan teori yang dianut positivis, menjadikan peraturan itu perintah.

Penyelesaian

Namun

Perselisihan

demikian

kondisi

masyarakat ketika menghadapi lahirnya

Di lain pihak kondisi negara


yang terpuruk akibat krisis moneter,

tentang

ditambah kini adanya kenaikan BBM,

Hubungan Industrial ditanggapi secara

maka akan banyak lagi pekerja yang

dingin. Hal ini disebabkan ketidak-

kemungkinan di PHK, karena ketidak-

seimbangan

mampuan pengusaha untuk melakukan

buruh dan majikan memang cukup

kegiatan

disadari.

usaha

akibat

high

cost

production.

Perselisihan

sosial-ekonomis

Akan

tetapi,

antara

intervensi

pemerintah untuk menyeimbangkannya

Sudah banyak paket perundangundangan

Penyelesaian

yang

pemerintah

(dalam

telah

diterbitkan

konteks

untuk

lewat

undang-undang

tidak

disertai

usaha-usaha administratif dan teknis yang komprehensif untuk menciptakan

memberikan perlindungan disamping itu

pengaturan

bersama

(collective

adalah perintah) yaitu Undang-Undang

regulation) bidang hubungan indutrial

Kecelakaan (UU No.33 tahun 1947);

oleh buruh dan majikan melalui institusi

Undang-Undang Kerja (UU No. 12

perundingan kolektif yang stabil.

tahun 1948); UU No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan; UU

D. Upaya

Pemberian

Jaminan

No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian

Kepastian

Perburuhan antara Serikat Buruh dan

Undang - undang No. 2 Tahun

Majikan; UU No. 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai

Berlakunya

Dasar-Dasar

daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama; UU No. 22 tahun

1957

tentang

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan; dan UU No. 12

2004

Hukum

tentang

bagi

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial Ini adalah bagian sulit ketika berbicara tentang kepastian hukum. Kepastian hukum digambarkan adanya kesesuaian antara apa yang diatur

71



dengan kompensasi jika ada pelanggaran

diadakan sebagai alat represi yang

terhadap aturan

dihidupkan

tersebut.

Kepastian

oleh

keinginan

atau

Hukum berbicara mengenai keadilan

kepentingan dari yang berkuasa sebagai

dan

biaya

Moral.

Selain

itu

berbicara

atau

harga

untuk

mencapai

kepastian hukum, pasti berbicara dengan

kepentingan, norma, dan nilai (yang

penegakan hukum, serta siapa yang

ingin dicapai).

memberi kepastian hukum itu sendiri. Mengacu

pada

Teori

Lebih lanjut Chambliss dan

Posi-

Seidman

menggambarkan

hukum

tivisme yang telah dibahas di halaman

sebagai senjata konflik sosial untuk

sebelumnya,

maka

menindas untuk digunakan bagi yang

memberikan

Kepastian

lembaga

yang

Hukum

ini

berkuasa

untuk

kepentingan

dan

adalah Negara. Teori ini di dukung teori

keuntungan mereka. Adapun Richard

pembentukan

Quinney menjelaskan bahwa masyarakat

masyarakat

Conflict-

Coercion, yang didukung oleh William

cenderung

J. Chambliss, Seidman, dan Richard

ragaman, perselisihan, kekerasan dengan

Quinney. Mengacu pada teori pem-

paksaan,

bentukan masyarakat tersebut, bahwa

permufakatan dan kestabilan.

masyarakat

dianggap

terdiri

atas

memiliki

dan

ciri

perubahan

keaneka-

ketimbang

Adapun hukum sebagai hasil

kumpulan orang dan kelompok yang

dari

memiliki ciri perselisihan dan pertikaian

ketimbang sebagai alat yang memiliki

yang dipertahankan secara bersama-

fungsi

sama

Meskipun

melalui

kekerasan

(paksaan).

pelaksanaan

diluar

atau

kepentingan

kepentingan

hukum

tertentu.

mungkin

Adapun ketertiban timbul hanya untuk

mengendalikan

sementara dan tidak stabil, karena setiap

untuk pertama kalinya, hukum dibuat

orang dan kelompok akan berusaha

oleh kepentingan tertentu dari individu

untuk mencapai kepentingan masing-

atau sekelompok orang, yang lebih

masing.

lanjut kita sebut sebagai masyarakat. Konflik sosial pada hakekatnya

kepentingan,

dapat namun

Hukum dibuat oleh orang yang

dianggap sebagai interaksi antara orang

didedikasikan

dan kelompok. Dalam pandangan ini

pentingan

pula untuk menjaga kekuatan diperlukan

kekuatan untuk diwujudkan kepada

bujukan dan (penggunaan) kekerasan

publik. Hukum disini tidak mewakili

atau

kompromisasi

paksaan.

Untuk

itu

Hukum


untuk

tertentu

dari

mewakili yang

ke-

memiliki

keanekaragaman

72


masyarakat, tetapi untuk menyokong

memiliki kelemahan dan kekurangan.

kepentingan tertentu maka diperlukan

Namun penulis yakin bahwa yang

hukum.

dinamakan

hukum

dalam

konteks

Teori tersebut jika diperkuat

hukum positif, apabila ingin daya

dengan Teori Positivisme, maka hukum

berlakunya secara nasional dan memiliki

merupakan

cerminan

kepentingan

kekuatan

masyarakat

tertentu

(kelompok

dibuat oleh Lembaga yang memiliki

penguasa), dan yang dipaksakan sebagai

otoritas untuk membuat UU (dalam hal

perintah atau komando bagi anggota

ini DPR bersama Pemerintah). Dan bila

masyarakat yang lain. Sehingga jika ada

mengacu pada teori contract social,

upaya pelanggaran atau ketidakpatuhan

keberadaaan

terhadap produk hukum tersebut, maka

adalah memang merupakan kesepakatan

dapat

sanksi,

sosial masyarakat itu sendiri untuk

berdasarkan aliran economic analysis of

mengadakan lembaga itu. Sehingga oleh

law. Sehingga penciptaan kepastian

karenanya memberikan label kekuatan

hukum,

Undang-

hukum pada setiap produk hukumnya


yang memiliki arti pelaksanaan dari

Penyelesaian

produk hukumnya (law enforcement)

dipaksakan

melalui

khususnya

Industrial,

dalam

Perselisihan dilakukan

memberikan

sanksi

Hubungan

dengan

cara

yang

berat

dapat

eksekutorial,

DPR

dipaksakan

dan

maka

harus

Pemerintah

melalui

aparat

pemerintah.

(berdasarkan aliran economic analysis of

Adapun isi dari produk hukum

law), sehingga orang akan takut untuk

tersebut memang sebaiknya merupakan

melanggar peraturan, dan content atau

perintah

isi dari peraturan hukum itu merupakan

memiliki manfaat juga nilai ekonomis,

perintah atau komando dari masyarakat

serta memberikan perlindungan bagi

yang diberi legitimasi oleh hukum

warga negara, sehingga dapat berkarya,

(Kelompok

mencari penghidupan yang layak.

penguasa),

berdasarkan

Teori Kedaulatan Negara.

bagi

warga

negara

serta

Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut, dengan demikian memang ada pengaruh Undang-Undang No. 2 Tahun

E. Kesimpulan Positivisme

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

maupun Teori Utilitarianisme seperti

Hubungan Industrial dalam menciptakan

yang

Kepastian Hukum dalam menyelesaikan

Bahwa

73

diuraikan

Teori

di

atas,

memang



perselisihan di bidang ketenagakerjaaan di Indonesia.

Tebbit, Mark., “Philosophy of Law”, Routledge, London, 2000. Vago, Steven., “Law and Society”,

Daftar Pustaka

Prentice Hall, Englewood Cliffs,

Ali, Acmad, “Menguak Tabir Hukum”, PT.

Toko

Gunung

New Jersey, 1991.

Agung,

Jakarta, 2002. Cooter, Robert and Ulen, Thomas, “Law and

Economics”,

Addison-

Weley, Massachusets,. Husni, Lalu, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Pengadilan

&

Pengadilan”,

Melalui

Di

Luar

PT.

Raja

Gravindo, Jakarta, 2004. ___________, “Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia”,

PT.

Raja

Gravindo, Jakarta, 2004. Nusantara,

“Wajah

Gigih.,

Murung

Ketenagakerjaan Kita”. http://www.polarhome.com/pipermail/N usantara/02Nov/000677.html13k. (12 Juni 2005, 13 : 40). Posner,

Richard Analysis

of

“Economic

A.,

Law”,

Littele,

Brown and Company, Boston and Toronto, 1986. Suyono,

Haryono.,

Kependudukan

“Seri

Visi

Berwawasan

Kemanusiaan”, Yayasan Dama Sejahtera

Mandiri/Damandiri,

Jakarta, 2003.


74

Oleh: DHONI YUSRA Dosen Fakultas Hukum UIEU

Recommend Documents