BADAN USAHA Copyrigt by dhoni yusra
PENGGOLONGAN BADAN USAHA • Badan Usaha Berbadan Hukum • Badan Usaha Non badan Hukum • Perusahaan perseorangan (tambahan)
Arti Badan Hukum • tidak ada penjelasan secara tegas dalam undang-undang. Dalam Pasal 1653 KUHPerdata hanya disebutkan jenis perkumpulan, yaitu: – Yang diadakan oleh kekuasaan umum – Perkumpulan yang diakui kekuasaan umum – Perkumpulan yang diperkenankan atau tidak untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undangundang atau kesusilaan
• Para Ahli Hukum mencoba memberi kriteria tentang Badan Hukum yaitu :
– Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dengan pemilik usaha – mempunyai tujuan tertentu – mempunyai kepentingan sendiri – adanya organisasi yang teratur (=diatur oleh undang2) – Adanya pengesahan dari menteri kehakiman (formil)
PERUSAHAAN DAGANG • Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya dapat dikelola oleh 1 orang atau lebih, modal milik sendiri • Pendirian perusahaan dagang pada umumnya dibuat dengan akta notaris
PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) • Di atur dalam Pasal 1618 – 1652 KUHPerdata, Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya (pasal 1618 BW)
Ciri-ciri Persekutuan perdata • • • •
•
Perjanjian anatara 2 orang atau lebih memasukkan sesuatu (inbreng) Tujuannnya membagi keuntungan atau kemanfaatan Masing-masing sekutu diwajibkan untuk memasukkan uang, barang dan keahliannya (tenaga) ke dalam persekutuan (pasal 1619 Ayat 2 BW) Tentu saja sesuai dengan hal yang disanggupi oleh sekutu (pasal 1625 BW), termasuk keahlian (tenaga) dimasukkan ke dalam persekutuan wajib ditaati (Pasal 1627 BW)
PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA • Persekutuan perdata dapat didirikan secara lisan maupun tulisan (1618 BW), berdarkan Pasal 1624 BW, persekutuan perdata didirikan berdasarkan kesepakatan diantara para pendiri atau saat yang telah ditentukan berdasarkan Anggran dasar, denagn syarat : – Tidak dilarang undang-undang – Tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum – Tujuannya adalah kepentingan bersama, untuk mencari keuntungan
• Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum
PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA • Pasal 1645 BW : – Salah seorang sekutu mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan berhak secara langsung menagih piutang ke pihak ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata bukan badan hukum, sebab tanggung jawab tidak terbatas • Dengan demikian secara logika terbalik Persekutuan tidak terikat atas perbuatan sekutu, kecuali ada kuasa untuk itu (Pasal 1624 BW) • Persekutuan perdata berakhir apabila: – Lampau waktu persekutuan didirikan – musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan – Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu – salah seorang sekutui meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit • Namun demikian tiap-tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi anggota persekutuan tanpa izin sekutu lainnya (HR 6 Pebruari 1935, catatan apabila dalan Anggran dasar menentukan demikian)
FIRMA • Pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 – 35 KUHD. • Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD) • Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama di mana tiap-tiap firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikat firma dengan pihak ketiga dan mereka bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara renteng
Ciri-ciri firma • menyelenggarakan perusahaan • mempunyai nama bersama • adanya tanggung jawab renteng (tanggung-menanggung) • pada asasnya tiap-tiap pesero dapat mengikat firma dengan pihak ketiga
Pendirian Firma • Berdasarkan Pasal 22 KUHD, tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga • Artinya :Pendirian firma bentuknya bebas, dapat didirkan dengan akta ataupun secara lisan, namun tanpa akta jangan sampai merugikan pihak ketiga • Dalam praktek dibuat dalam bentuk akta, hal ini karena fungsi akta sebagai alat bukti jika ada perselisihan antara para pihak, baik intern maupun ekstern Firma
Pendirian Firma • Diusulkan Agar: – Firma yang didirikan bersifat terang-terangan – Ada kepastian hukum dalam mendirikan firma – firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan – perlu ada bukti tulisan
• Pendaftaran Firma (Pasal 23 KUHD) dilaksanakan di kepaniteraan pengadilan negeri didaerah firma bertempat kedudukan
Pendirian Firma • Ingat !! selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, perseroan firma dianggap sebagai : – Perseroan umum – didirikan untuk waktu tidak terbatas – seolah-olah tidak ada seorang pesero pun dikecualikan dari hak bertindak perbuatan hukum dan hak menandatangani untuk firma. (Pasal 29 KUHD)
• Hubungan eksten firma pada asasnya berlaku pemberian kuasa timbal-balik dalam arti setiap pesero adalah pengurus (pasal 17 KUHD)
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) • Pengertian tidak ada, karena pada prinsipnya pengaturan hampir sama dengan Firma , secara khusus diatur dalam Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. • Hanya saja dalam CV merupakan persekutuan dengan setoran uang dan dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secar renteng (sekutu komplementer) disatu pihak dengan 1 (satu) atau lebih orang lain sebagai pelepas uang (sekutu komanditer)
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) • Pendirian CV hampir sama dengan pendirian Firma, namun umumnya dibuat melalui akta notaris • Berdasarkan HR 4 Januari 1937, tidak mengakui adanya suatu harta kekayaan yang terpisah pada satu perseroan komaditer dengan seorang pesero komplementer saja • Bila dalam suatu CV hanya ada 1 orang sekutu komplementer, maka tidak dapat dikatakan CV
Jenis-jenis CV • • •
Diam-diam: CV belum menyatakan diri secar terbuka sebagai CV (Status masih firma) terang-terangan : secara terbuka, dalam akta notaris dinyatakan sebagai Cvkepada pihak ketiga dengan saham : dalam perkembangan CV butuh modal, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, modal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditaris dapat memiliki 1 atau lebih saham
