PROSEDUR PENGURUSAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (DITELITI DI KELURAHAN JAGAKARSA KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN).
Oleh : Bayu Nurmantiyo
ABSTRAK
Sebagaimana diamantkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependududkan bahwa, Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. selain itu, Nomor Induk kependudukan (NIK) juga di jadikan dasar penerbitan paspor, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. selanjutnya setiap penduduk Indonesia Wajib KTP, harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dengan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009. Latar Belakang
Penerapan dilatarbelakangi pembuatan Indonesia
KTP yang
penggunaannya dapat disalahgunakan KTP oleh
Elektronik sistem
Konvensional
di
memungkinkan
seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut, memberi
peluang
pada
penduduk
memiliki KTP ganda yang dalam
dan
tidak
dapat
pertanggungjawabkan.
di
Misalnya
:
untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan
identitas
aslinya
guna melakukan kegiatan teroris, dan lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkanlah KTP Elektronik berbasis NIK. KTP Elektronik
yang
berbasis
NIK
Nasional, memuat kode keamanan dan
rekaman verifikasi
elektronik dan
sebagai
validasi
alat
jati
diri
disediakan
oleh
pelayanan publik.
seseorang. Rekaman elektronik ini
penyelenggara
2
Menurut Kep. Menpan No.
berisi biodata, pas photo, tanda tangan
63/KEP/M.PAN/7/2003
dan sidik jari tangan penduduk yang
publik
bersangkutan.
pelayanan yang dilaksanakan oleh
Program
penerapan
adalah
pelayanan
segala
kegiatan
KTP Elektronik yang berbasis NIK
penyelenggara
Nasional tersebut, dimaksudkan untuk
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
digunakan sebagai identitas jati diri
penerima
seseorang
pelaksanaan
yang
bersifat
tunggal
senantiasa dapat di kembangkan multi fungsi,
dengan
mempermudah
penduduk
pelayanan
publik
pelayanan
maupun
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
demikian
Pelayanan publik dapat juga
untuk
diartikan sebagai pemberian layanan
mendapatkan pelayanan dari lembaga
(melayani)
keperluan
pemerintah maupun swasta karena
masyarakat
tidak lagi memerlukan KTP setempat.1
kepentingan pada organisasi itu sesuai
yang
orang
atau
mempunyai
dengan aturan pokok dan tata cara Prinsip - Prinsip Pelayanan Publik.
yang
telah
hakikatnya, Pelayanan
pemerintah
adalah
adalah
rangkaian
kegiatan
tidaklah diadakan untuk melayani
dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dirinya sendiri, tetapi untuk melayani
pelayanan sesuai dengan peraturan
masyarakat serta menciptakan kondisi
perundang-undangan bagi setiap warga
yang memungkinkan setiap anggota
negara dan penduduk atas barang, jasa,
masyarakat
dan/atau pelayanan administratif yang
kemampuan dan kreativitasnya demi
1
atau
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Bimbingan Teknis Operator Kabupaten/Kota Dan kecamatan Penerapan KTP Elektronik, (Jakarta : konsorium PNRI 2012), hal 6.
kepada
Pada
publik
kegiatan
pelayanan
ditetapkan.
masyarakat.
Ia
mengembangkan
mencapai tujuan bersama.
2
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik , UU No. 25 Tahun 2009, BAB I Ketentuan Umum pasal 1.
Oleh karena itu, birokrasi publik
dengan aturan pokok dan tata cara
berkewajiban dan bertanggung jawab
yang telah ditetapkan.
untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services)
oleh
birokrasi
publik
Prinsip menurut
Pelayanan Keputusan
Publik Menteri
merupakan salah satu perwujudan dari
Pendayagunaan
fungsi aparatur negara sebagai abdi
(MenPAN)
masyarakat di samping sebagai abdi
63/KEP/M.PAN/7/2003 meliputi :
negara.
Pelayanan
services)
oleh
publik
(public
birokrasi
publik
1.
umum
sebagai
segala
kegiatan
pelayanan
bentuk
umum
2.
yang
unit
kerja/pejabat
dan
masyarakat maupun dalam rangka
yang
penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa
peraturan
dalam pelaksanaan pelayanan
Pelayanan
demikian
dan
dalam memberikan pelayanan
baik dalam rangka upaya kebutuhan
dengan
teknis
berwenang bertanggung jawab
dalam bentuk barang dan atau jasa
publik
mudah
administratif pelayanan publik,
Badan Usaha Milik Negara/Daerah
perundang-undangan.
mudah
Kejelasan. Persyaratan
di Pusat, di Daerah dan di lingkungan
ketentuan
dan
publik
dilaksanakan.
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
pelaksanaan
pelayanan
berbelit-belit,
dipahami oleh
Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan
Kesederhanaan.
tidak
masyarakat (warga negara).
Negara Nomor
Proseduran
dimaksudkan untuk mensejahterakan
Pelayanan
Aparatur
publik rincian biaya pelayanan
dapat
publik tata cara pembayaran.
diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan
orang
atau
3.
Kepastian Waktu.
mempunyai
Pelaksanaan pelayanan publik
kepentingan pada organisasi itu sesuai
dapat diselesaikan dalam kurun
masyarakat
yang
waktu yang telah ditentukan.
4.
Akurasi.
mudah
Produk
5.
pelayanan
publik
dijangkau
oleh
masyarakat,
dan
diterima dengan benar, tepat, dan
memanfaatkan
teknologi
sah.
informatika. 9.
Keamanan.
dapat dan
Kedislipinan, Kesopanan, dan Keramahan
Proses dan produk pelayanan
Tempat dan lokasi serta sarana
publik rasa aman dengan
pelayanan disiplin, sopan dan
kepastian hukum.
santun, ramah, serta memberikan 6.
Tanggung Jawab.
pelayanan ikhlas.
Pimpinan
penyelenggara
10.
pelayanan publik atau pejabat
Lingkungan
yang
tertib, teratur, disediakan ruang
ditunjuk
jawab
atas
bertanggung
penyelenggaraan
tunggu
pelayanan
yang
bersih,
harus
rapi,
pelayanan dan penyelenggaraan
lingkungan yang indah dan sehat
pelayanan
serta
penyelesaian
serta dilengkapi dengan fasilitas
keluhan/persoalan
dalam
pendukung pelayanan, seperti
pelaksanaan pelayanan publik. 7.
Kenyamanan.
Kelengkapan
Sarana
dan
sarana
dan
parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.3
Prasarana. Tersedianya
prasarana kerja, peralatan kerja
Pengertian
Administrasi
Kependudukan.
dan pendukung lainnya yang termasuk
penyediaan
teknologi
telekomunikasi dan
data
Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
merupakan
kependudukan
rangkaian
kegiatan
penataan dan penerbitan dokumen dan
informatika. 8.
Administrasi
sarana
yang
memadai,
kependudukan 3
melalui
Pengertian Pelayanan Publik, http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/10/peng ertian-pelayanan-publik.html diakses tanggal 16 mei 2012.
pendaftaran sipil,
penduduk,
pencatatan
pengelolaan
administrasi
informasi
kependudukan
pendayagunaan
hasilnya
serta untuk
Pendaftaran Pencatatan registrasi,
Penduduk
Sipil dan
yang
dan
berbasis
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK),
pelayanan publik dan pembangunan
pada
sektor lain.
perlindungan dan pengakuan negara
Berdasarkan
pengertian
hakikatnya
merupakan
terhadap status pribadi dan status
tersebut maka data dan dokumen
hukum
kependudukan yang dihasilkan dari
kependudukan dan peristiwa penting
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
yang
Sipil haruslah valid dan dimutakhirkan
penerbitan dan data dan Dokumen
secara
Kependudukan.
terus-menerus
melalui
pelayanan.4
atas
dialami
setiap
peristiwa
penduduk
Dengan
melalui
demikian
maka penyelenggaraan Administrasi
Untuk mendukung perolehan
Kependudukan mempunyai peranan
data yang valid yang terekam dalam
yang sangat stategis karena berfungsi
Database
dalam
Kependudukan,
maka
mencatat/merekam
verifikasi dan validasi data penduduk
penduduk
secara berjenjang serta penggunaan
kabupaten/kota,
teknologi informasi berupa Sistem
serta
Informasi Administrasi Kependudukan
dengan menggunakan SIAK. Untuk
(SIAK),
mengintegrasikan Database tersebut
baik
infrastruktur
aplikasi
penunjang
maupun (hardware,
maka
dalam
data Database
Database
terintegrasi
Provinsi
secara
diperlukan
nasional
Nomor
Induk
software dan sumber daya manusia)
Kependudukan (NIK) yang berstandar
menjadi
nasional.
penting
diimplementasikan
untuk secara
berkelanjutan.5
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar
sebagai
penduduk
4
Triyuni Soemartono, Administrasi Kependudukan Berbasis Register, (Bandung : Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011), hal. 13. 5 Ibid.
Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya merupakan kunci akses
dalam
melakukan
verifikasi
dan
Burgerlijk
validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Inilah
Wet
boek
voor
Indonesie, Staatblad 1847:23 ) ; 2.
Peraturan Pencatatan Sipil Untuk
suatu reformasi yang diharapkan dapat
Golongan Eropa ( Reglement op
mengakhiri
Het Holden der Register van den
kendala
dalam
pengintegrasian data penduduk yang
Burgerlijk
Stand
voor
dihasilkan dari sistem registrasi.6
Europeanen, staatblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir
Perkembangan
dengan Staatblad 1946:136);
Administrasi 3.
Kependudukan di Indonesia.
Peraturan Pencatatan Sipil Untuk Golongan Cina ( Bepalingen Voor
Administrasi
Kependudukan
Geheel Indonesie Betreffende het
adalah rangkaian kegiatan penataan
burgerlijk handelsrecht Van de
dan
Chinezean, Staatblad 1917 : 129
penertiban
dalam
dokumen
dan
data
melalui
pendaftaran
penerbitan
kependudukan
jo.Staat
penduduk,
kependudukan
pendayagunaan
hasilnya
serta
1939
:
288
sebagaimana telah diubah terakhir
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
blad
dengan staatblad 1946 : 136; 4.
untuk
Peraturan Pencatatan Sipil Untuk Golongan Indonesia ( Reglement
pelayanan publik dan pembangunan
Op
sektor lain.
Burgerlijkn stand voor Eenigle
Pengaturan kependudukan
administrasi Indonesia
het
Groepen
sebelum
Holden
v.d
Onderhoringer
van
nit
tot
van
de een
dibuat Undang-Undang Nomor. 23
Zelfbesturur,
tahun 2006 tersebar di banyak undang-
Bevol King Van java, en Madura,
undang dan peraturan di antaranya :
Staatblad 1920:751 jo staatblad
1.
1927 : 564;
Buku Kesatu Bab kedua Bagian Kedua Dan Bab Ketiga Kitab
5.
behoorende
den
ind.
Peraturan Pencatatan Sipil Untuk
Undang-undang Hukum Perdata (
Golongan Kristen Indonesia (
6
Huwelijk
Ibid.
sordonatie
voor
christenen
6.
7.
Indonesiers
Java,
memberikan
pengakuan terhadap penentuan status
1933:74 jo Staatblad 1936 : 607
pribadi
sebagaimana telah diubah terakhir
peristiwa kependudukan dan peristiwa
dengan staatblad 1939:288);
penting yang dialami oleh penduduk,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
hal mana memerlukan pengaturan
1961
atau
yang lebih jelas serta sesuai dengan
Penambahan nama keluarga (
aspirasi masyarakat Indonesia untuk
Lembaran Negara Tahun 1961
mencapai tujuan dengan efektif dan
Nomor 15, Tambahan Lembaran
efisien
Negara 2154).
terhadap kepentingan masyarakat yang
Instruksi Menteri Dalam Negeri
berada di dalam atau di luar wilayah
Nomor 2 Tahun 1998 tentang
republik Indonesia.7
tentang
Penerapan
Perubahan
Pembangunan Sistem
dan
dan
status
hukum
respon
yang
setiap
tinggi
dan
Pendaftaran
Data dan Dokumen Kependudukan
Penduduk.
Data Kependudukan terdiri atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri
data dan/atau data agregat penduduk.
Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Data agregat di sini meliputi himpunan
Pedoman
data perseorangan yang berupa data
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk. 9.
dan
Minahassa en Amboiena staatblad
Perccepatan
8.
perlindungan
kuantitatif dan kualitatif.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Data perseorangan meliputi :
Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah. Peraturan-peraturan
tersebut
a.
Nomor kartu keluarga,
b.
Nomor
Administrasi Kependudukan. Adapun
kependudukan
(NIK),
semuanya telah dicabut oleh UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang
induk
c.
Nama lengkap,
d.
Jenis kelamin,
pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun
2006
dimaksudkan
untuk
7
Triyuni Soemartono,op.cit.,hal 7.
e.
Tempat lahir,
Dokumen-dokumen
f.
Tanggal/bulan/tahun lahir,
kependudukan menurut UU No. 23
g.
Golongan darah,
Tahun 2006 di antaranya meliputi:
h.
Agama/kepercayaan,
a.
i.
Status perkawinan,
j.
Status hubungan dalam keluarga,
sedikit
memuat
k.
Cacat fisik/mental,
tentang
nama,
l.
Pendidikan terakhir,
tanggal lahir, alamat dan jati diri
m.
Jenis pekerjaan,
lainnya secara lengkap, serta
n.
NIK ibu kandung,
perubahan
o.
Nama ibu kandung,
dengan peristiwa penting dan
p.
NIK ayah,
peristiwa kependudukan yang
q.
Nama ayah,
dialami.
r.
Alamat sebelumnya,
s.
Alamat sekarang,
t.
Kepemilikan akta kelahiran/surat
Biodata penduduk paling
b.
kenal lahir, u.
Nomor
akta
w.
keterangan tempat
data
dan
sehubungan
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan orang
kelahiran/nomor
surat kenal lahir, v.
Biodata Penduduk.
asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang telah berumur 17
Kepemilikan
akta
(tujuh belas) tahun atau telah
perkawinan/buku nikah,
kawin atau pernah kawin wajib
Nomor akta perkawinan/buku
memiliki (KTP) berbasis Nomor
nikah,
Induk Kependudukan (NIK).
x.
Tanggal perkawinan,
y.
Kepemilikan akta perceraian,
(KTP) berbasis Nomor Induk
z.
Nomor
Kependudukan (NIK) ini berlaku
aa.
akta
perceraian/surat
Kartu tanda penduduk
cerai, dan
secara
nasional,
Tanggal perceraian.
pelaksana atau pejabat yang diberi
kewenangan,
dengan
tanggung
instansi
sesuai jawabnya,
wajib menerbitkan kartu tanda
oleh
penduduk 14 (empat belas) hari
aparat
sejak tanggal dipenuhinya semua
operasi yustisial kependudukan,
persyratan, dan penduduk wajib
pejabat pemerintah dari pejabat
melaporkan perpanjangan masa
RT sampai desa dan kecamatan,
berlakunya
Tanda
serta pemilik rumah yang di
Penduduk (KTP) kepada instansi
sewa. Selain itu KTP juga
pelaksana
apabila
berfungsi sebagai bukti bahwa
berlakunya
telah
Kartu
masa berakhir.
petugas
keimigrasian,
kepolisian,
seseorang
sudah
Penduduk yang telah memiliki
dewasa
untuk
KTP wajib membawanya pada
berbagai
saat
membuka
berpergian dan hanya
petugas
dianggap melakukan
tindakan,
seperti
rekening
bank
diperbolehkan memiliki satu 1
mengadakan transaksi jual beli,
(satu) KTP saja.
sewa-menyewa,
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
berfungsi
untuk
peminjaman
barang dan pembuatan SIM. c.
Kartu keluarga (KK)
memberikan kepastian bahwa
KK adalah kartu identitas
pemegang KTP terdaftar sebagai
keluarga
Warga Negara Indonesia yang
tentang susunan, hubungan dan
sah. Kepemilikan KTP
jumlah anggota keluarga. KK
juga
yang
memuat
menjamin hak-hak pemegangnya
wajib
sebagai penduduk seperti yang
keluarga. KK dicetak rangkap 3
diatur
yang masing-masing dipegang
dalam
perundang-
peraturan
undangan
yang
dimiliki
oleh
data
setiap
oleh Kepala Keluarga, Ketua RT
berlaku. KTP juga berfungsi
dan
sebagai
(kartu
memuat keterangan mengenai
pengenal) yang umum diterima
kolom nomor KK, nama lengkap
di
KTP
kepala keluarga dan anggota
umumnya merupakan salah satu
keluarga, NIK, jenis kelamin,
bukti atau surat yang diminta
alamat, tempat lahir, tanggal
identitas
instansi
diri
manapun.
Kantor
Kelurahan
KK
lahir,
agama,
pekerjaan,
status
pendidikan,
Registrasi Akta Pencatatan
perkawinan,
Sipil
disimpan
status hubungan dalam keluarga,
dirawat
kewarganegaraan,
pelaksana.
dokumen
imigrasi, nama orang tua. KK
oleh
dan
instansi
Register
Akta
menjadi dasar untuk penerbitan
Pencatatan
KTP, dan menjadi dasar bagi
seluruh
pemenuhan
warganegara
penting, NIK dan status
dan
kewarganegaraan,
yang
d.
ini
hak
lainnya
bagi
Sipil data
peristiwa
nama
Pemerintah menjadi dasar untuk
orang
pengambilan
peristiwa penting, nama dan
keputusan/kebijakan.8
identitas paspor, nama dan
Akta Pencatatan Sipil.
tanggal
Akta Pencatatan Sipil
yang
memuat
di
keluarkannya
akta, serta nama dan tanda
berlaku untuk selamanya, akta
tangan
pencatatan sipil terdiri atas :
berwenang.
1.
mengalami
Pejabat
yang
Register Akta Pencatatan sipil.
2.
Register Pencatatan seluruh
Akta Sipil
memuat
data
peristiwa
Kutipan
Akta
Pencatatan Sipil. Kutipan
Akta
Pencatatan Sipil terdiri atas
penting yang berasal dari
kutipan akta :
KUA
kecamatan
1) Kelahiran ;
diintegrasikan ke dalam data
2) Kematian ;
base
kependudukan
3) Perkawinan ;
tidak
diterbitkan
Akta
Pencatatan
dan
Kutipan Sipil.
4) Perceraian ; 5) Pengakuan Anak Dalam Kutipan Akta
8
Fulthoni, dkk, Memahami Kebijakan Adnministrasi kependudukan,The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jakarta Tahun 2009 hal, 3.
Pencatatan
Sipil
memuat
jenis peristiwa penting, NIK
dan status kewarganegaraan,
4.
Surat
nama orang yang mengalami
tanggal
tempat
dan
5.
Surat
peristiwa, tanggal
datang
dari luar negeri,
peristiwa penting, tempat dan
keterangan
keterangan
tempat
tinggal,
di
6.
Surat keterangan kelahiran,
keluarkannya Akta, nama
7.
Surat keterangan lahir mati,
dan pejabat berwenang, dan
8.
Surat keterangan
pernyataan
kesesuaian
pembatalan perkawinan,
kutipan akta tersebut dengan
9.
Surat keterangan
data yang terdapat dalam
pembatalan perceraian,
Register Akta Pencatatan
10. Surat keterangan kematian,
Sipil.
11. Surat keterangan pengangkatan anak,
e.
Surat Keterangan Kependudukan Surat
keterangan
kependudukan memuat nama
12.
paling
keterangan lengkap,
kewarganegaraan
sedikit
Indonesia,
tentang
NIK,
Surat keterangan pelepasan
13. Surat keterangan pengganti
jenis
tanda identitas, dan
kelamin, tempat tanggal lahir,
14. Surat keterangan
agama, alamat, peristiwa penting
pencatatan sipil.9
dan
peristiwa
kependudukan Kedudukan dan fungsi kelurahan
yang dialami oleh seseorang. Surat
Keterangan
ini
dalam sistem pemerintahan daerah.
meliputi : Kelurahan adalah wilayah kerja 1.
Surat keterangan pindah,
lurah
2.
Surat
kabupaten atau daerah kota di bawah
3.
keterangan
pindah
sebagai
perangkat
daerah
datang,
kecamatan. Sehubungan dengan hal
Surat keterangan pindah ke
tersebut, maka kelurahan tidak bisa
luar negeri, 9
Ibid., hal 4.
terlepas dari kebijakan-kebijakan yang
perundangan yang berlaku. Hubungan
diambil oleh pemerintah kabupaten
kerja kecamatan dengan kelurahan
(termasuk pembinaan dan pengawasan
bersifat
aparatnya).
dengan
kelurahan
daerah,
meningkatkan
Begitu
pelaksanaan kelurahan
juga
otonomi merupakan
bagian
dari
otonomi
daerah
itu
pelaksanaan sendiri.
hierarki.
Pembentukan
ditujukan
untuk kemampuan
penyelenggaraan
pemerintahan
kelurahan
berdayaguna,
secara
berhasilguna dan pelayanan terhadap
Konsekuensi
dari
hal
tersebut
masyarakat
pemerintah
kelurahan
dituntut
perkembangan
memiliki kemampuan yang semakin
pembangunan.
tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat.
sesuai
dengan dan
tingkat
kemajuan
Kalau pengertian desa merujuk
Karena itu,
pada suatu wilayah di pedalaman/luar
diperlukan upaya untuk meningkatkan
kota, maka pengertian kelurahan lebih
kemampuan
pada wilayah perkotaan. Dalam UU
pemerintah
kelurahan
baik kemampuan dalam mengambil
No.
inisiatif,
perencanaan,
Pemerintah Propinsi Daerah Ibukota
pengawasan,
Negara Republik Indonesia, Bab V,
sehingga diperoleh kinerja pemerintah
Pasal 24 dan Pasal 27 disebutkan
yang baik.
bahwa pemerintah kelurahan terdiri
prakarsa,
pelaksanaan
maupun
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah
sebagai
perangkat
daerah
dari
34
Tahun
Pemerintahan
Dewan
Kelurahan.
1999
tentang
Kelurahan
dan
Pemerintahan
kabupaten di bawah kecamatan yang
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah
berada di bawah dan bertanggung
yang berstatus pegawai negeri sebagai
jawab
eksekutif pemerintahan. Dalam tugas
kepada
mempunyai melaksanakan
camat.
tugas
Kelurahan
dan
fungsi
sehari-harinya, lurah dibantu perangkat
kewenangan
kelurahan yang juga berstatus pegawai
pemerintahan yang dilimpahkan oleh
negeri.
Camat
tugas
pemerintah daerah yang dalam hal ini
pemerintahan lainnya sesuai ketentuan
Gubernur. Kedudukan lurah cukup
serta
melaksanakan
Lurah
diangkat
oleh
kuat. ia tak bertanggung-jawab kepada
Dikatakan
Dewan
kepada
karena kelurahan berhadapan langsung
yaitu
camat,
dengan masyarakat, oleh karena itu
dan
gubernur.
Dewan
Kelurahan
Kelurahan,
atasannya, bupati/walikota Sementara
itu,
tapi
sebagai
kelurahan tempat
harus bagi
ujung
tombak
mampu
menjadi
masyarakat
untuk
seolah olah menyerupai legislatif.
diselesaikan atau meneruskan aspirasi
Keanggotaannya adalah wakil-wakil
dan keinginan tersebut kepada pihak
masyarakat yang berada di tiap rukun
yang berkompeten untuk
warga.
lanjuti. Di samping itu peran kelurahan Dalam
rangka
membangun
atas
menjembatani
program-
kualitas kinerja pemerintahan yang
program
pemerintah
untuk
efektif dan efisien, diperlukan waktu
disosialisasikan
untuk
sehingga dapat dipahami dan didukung
memikirkan
bagaimana
di
ditindak
mencapai kesatuan kerjasama sehingga
oleh
mampu
berpengaruh
meningkatkan
kepercayaan
kepada
masyarakat.
masyarakat
Adapun
dengan
yang
permasalahan
masyarakat. Untuk itu, diperlukan
tersebut adalah dalam hal pemberian
otonomi
kesempatan
serta
kebebasan
dalam
meningkatkan
mengambil keputusan mengalokasikan
kemampuan dan pemberian wewenang
sumber
secara proporsional sehingga dapat
daya,
membuat
pedoman
pelayanan, anggaran, tujuan, serta
menentukan
target kinerja yang jelas dan terukur.
pemerintah kelurahan. Karena itu,
Kelurahan
kinerja
sebagai
organisasi
baik-buruknya
aparat
kinerja
membutuhkan
pemerintahan yang paling dekat dan
kemampuan dan motivasi baik dalam
berhubungan
pencapaian hasil pelaksanaan tugas
langsung
dengan
masyarakat merupakan ujung tombak
maupun
dalam
keberhasilan
layanan
yang
pembangunan
kota
khususnya otonomi daerah, di mana
usaha
pemberian
berkualitas
kepada
masyarakat.10
kelurahan akan terlibat langsung dalam 10
perencanaan pembangunan
dan serta
pengembalian pelayanan.
Kedudukan dan Fungsi Kelurahan dalam Sistem Pemerintahan Daerah, http;//repository. Unhas.ac.id di akses pada tanggal 2 juli 2012.
Undang-Undang
Nomor
32
oleh perangkat kelurahan yang dalam
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
pelaksanaan
tugasnya
Daerah, sebagaimana telah diubah
pelimpahan
dari
terakhir dengan Undang-Undang No.
selain dari pada itu lurah mempunyai
12
tugas :
Tahun
2008
mengamanatkan
pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan
untuk
mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan
pemberdayaan
dan
1.
Perangkat
peran
terdiri
perangkat
daerah atas
sekretariat
serta
2.
Pemberdayaan masyarakat.
3.
Pelayanan masyarakat
4.
Penyelenggaraan ketenteraman
dinas
daerah,
kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melaksanakan
pemerintahan dibentuk
fungsi-fungsi
diperkotaan, kelurahan
mempercepat
perlu untuk
terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis,
dan
syarat
5.
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan
dan
dan ketertiban umum dan
daerah.
kabupaten/kota
sekretariat
DPRD,
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
pemerintahan daerah, kepala daerah oleh
Bupati/Walikota,
pelayanan,
masyarakat. Dalam penyelenggaraan
dibantu
memperoleh
kewilayahan.
Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu
Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka
pemerintah
Kabupaten/Kota
perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan
secara
proporsional.
Pelaksanaan
tugas
lurah
terlaksana
secara
optimal
akan apabila
diikuti dengan pemberian sumbersumber
keuangan
yang
besarnya
disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.
Untuk kelancaran pelaksanaan
Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
tugas lurah, dapat dibentuk lembaga
Pemerintah
kemasyarakatan
tentang Kelurahan berbunyi kelurahan
Tetangga,
seperti
Rukun
Karang
Taruna
Rukun
Warga, dan
PKK,
merupakan
Lembaga
Kabupaten
Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan
daerah,
pemerintah
melakukan
Guna
otonomi
atas
pemerintahan
pemerintah,
berlaku
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
pemerintah
(3)
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
(5)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
maka provinsi,
melakukan pengawasan.11 Sebagaimana tercantum dalam 1
angka
yang
(2)
penyelenggaraan
pemerintah kabupaten/kota dan Camat
Pasal
Kota
Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
berjalan sesuai dengan rencana dan yang
atau
daerah
(1)
kelurahan.
pemerintahan kelurahan dilaksanakan
ketentuan
perangkat
2005
berkewajiban
pembinaan
menjamin
Tahun
Adapun tugas lurah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 sebagai berikut :
penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk
73
berkedudukan di wilayah kecamatan.13
Pemberdayaan Masyarakat.
tujuan
No.
(5)
Peraturan
Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 bahwa pengertian Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan.12
11
Peraturan Pemerintah, tentang Kelurahan , PP No. 73 Tanun 2005, BAB I penjelasan umum alinea I. 12 Ibid., Pasal 1 angka (5).
13
Ibid., Pasal 3 angka (1).
ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.14 Berdasarkan Pasal 5 Peraturan
rangka memeberikan pelayanan seperti pelayanan pembuatan KTP, pelayanan pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, tugas
Pemerintah No. 73 Tahun 2005 fungsi
kelurahan
yaitu
lurah adalah sebagai berikut :
memimpin
dalam dari
kewajiban
untuk
penyelenggaraan
(1) Dalam melaksanakan tugas
pemerintahan,
mengkordinasikan
sebagaimana dimaksud dalam
perencanaan
Pasal 4,
pembangunan, dan turut serta dalam
dan
pelaksanaan
Lurah mempunyai fungsi:
membina kehidupan masyarakat dalam
a. pelaksanaan kegiatan
segala bidang.
pemerintahan kelurahan;
Ada
dua
hal
yang
menjadi
b. pemberdayaan masyarakat;
perhatian yaitu pembinaan wilayah dan
c. pelayanan masyarakat;
faktor manusiannya selaku aparat yang
d. penyelenggaraan
melakukan tugas. Kelurahan Jagakarsa
ketentraman dan ketertiban
memiliki kode pos 12620. Kelurahan
umum;
ini terletak di kecamatan Jagakarsa,
e. pemeliharaan prasarana dan
Jakarta
Selatan.
Kelurahan
ini
fasilitas pelayanan umum;
memiliki penduduk sebesar 38.550
dan
jiwa dan luas 4850 km². Kelurahan ini
f. pembinaan lembaga
berbatasan
dengan
kemasyarakatan15.
Kebagusan
di
kecamatan
sebelah
utara,
kecamatan Cilandak di sebelah barat, Jagakarsa,
Ciganjur di sebelah timur dan kota
tombak
Depok, provinsi Jawa Barat di sebelah
pemerintahan, baik pemerintahan pusat
selatan. Jagakarsa terdiri dari 7 RW,
maupun
mayoritas
Profil Kelurahan
Kelurahan adalah
daerah
ujung
yang
langsung
berhadapan dengan masyarakat dalam
Islam, merupakan
14 15
Ibid., Pasal 4 Ibid.,Pasal 5
dengan
penduduknya Penduduk suku
beragama pribuminya
Betawi
pemikiran
maju
Modern dan
berpendidikan tinggi, berbeda dengan
2.
Undang-Undang
Nomor.
23
betawi di kelurahan atau di kampung
Tahun 2006 tentang Administrasi
tetangganya. di kelurahan ini terdiri
Kependudukan.
dari
beberapa
pembagian
kampung, lingkungan
berdasarkan
kampung.
dan
3.
RW
Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Kampung-
Undang-Undang
Nomor.
23
kampung yang ada di lingkungan
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kelurahan Jagakarsa
Kependudukan.
dengan
setu
yaitu terkenal
babakan
(RW
01),
4.
Peraturan Presiden Nomor. 25
Jagakarsa (RW 02,05,07), Kelapa Tiga
Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
(RW 03) dan Kampung Kandang (RW
Persyaratan Pendaftaran Penduduk
04, 06).16
dan Pencatatan Sipil. 5.
Latar
Belakang
Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Munculnya
Kebijakan Elektronik KTP dalam
KTP
Administrasi
Nasional.
Kependudukan
di
Indonesia.
6.
Dasar hukum penerapan kebijakan e-KTP
dalam
Berbasis
NIK
Secara
Peraturan Presiden Nomor. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan
Administrasi
atas Peraturan Presiden Nomor. 26
Kependudukan di Indonesia :
Tahun 2009 tentang Penerapan
1.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
KTP Elektronik Paling Lambat
26 ayat (3) tentang hal- hal
Akhir 2012.
mengenai
warga
Negara
dan
7.
Keputusan Presiden Nomor. 10
penduduk diatur dengan undang-
Tahun
undang.
Pengarah. 8.
2010
tentang
Tim
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi
Perangkat
Keras,
16
Artikel Kelurahan atau Desa di Indonesia http :/ /id.wikipedia .org/wiki/Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan di akses pada tanggal 11 juni 2012.
Lunak, Blanko KTP Elektronik.
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
3.
Pasal
7
Huruf
Nomor. 9 Tahun 2011 tentang
kewenangan,
Pedoman
tanggung
Penerapan
KTP
Berbasis NIK secara Nasional. 10. Surat
edaran
Menteri
(g)
Memberi
kewajiban jawab
dan kepada
Bupati/Walikota
Dalam
untuk
menyelenggarakan
Administrasi
Negeri Nomor 471.13/1565 A/SJ
Kependudukan
Tanggal 29 April 2011 tentang
pengelolaan dan penyajian data
penerbitan NIK tahun 2011 dan
kependudukan berskala Kab/Kota.
Pemantapan Persiapan Penerapan
4.
Pasal
antara
13 Mewajibkan
lain
kepada
KTP Elektronik tahun 2012.
setiap penduduk untuk memiliki
Pasal-Pasal yang berkaitan dengan
Nomor
Induk
Kependudukan
Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-
(NIK), NIK hanya bisa diterbitkan
KTP) UU No. 23 Tahun 2006 :
oleh
1.
Pasal 5 Huruf e Memberikan
wajib dicantumkan dalam setiap
kewenangan,
Dokumen
kewajiban
pelaksana.
Kependudukan
NIK
dan
tanggung jawab kepada Menteri
dijadikan dasar penerbitan paspor,
Dalam
surat izin mengemudi, Nomor
Negeri
menyelenggarakan Kependudukan
2.
dan
instansi
untuk Administrasi
antara
pokok
lain
Asuransi,
Wajib
Pajak,
sertifikat
Hak
Polis atas
pengelolaan dan penyajian data
Tanah, dan penerbitan identitas
kependudukan berskala nasional.
lainnya.
Pasal
6
Huruf
kewenangan,
(d)
Memberi
kewajiban
5.
dan
diperbolehkan memiliki 1 (satu)
tanggung jawab kepada gubernur untuk
menyelenggarakan
Pasal 63 ayat (6) Penduduk hanya
KTP. 6.
Pasal 64 ayat (3) Mewajibkan
Administrasi kependudukan antara
kepada pemerintah bahwa dalam
lain pengelolaan dan penyajian
KTP harus disediakan ruang untuk
data
memuat
kependudukan
provinsi.
berskala
rekaman
kode
keamanan
elektronik
kependudukan.
dan data
7.
Pasal 82 memerintahkan kepada
Dokumen identitas lainnya) paling
Menteri
lambat 2011.17
Dalam
Negeri
untuk
melakukan pengelolaan informasi administrasi
8.
kependudukan
diamanatkan
Undang Undang Nomor 23 tahun 2006
melalui pembangunan SIAK.
tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 83 Memerintahkan kepada
bahwa, pemerintah wajib memberikan
instansi
untuk
Nomor Induk kependudukan (NIK)
Database
kepada setiap penduduk Indonesia
Kependudukan yang dihasilkan
serta mencantumkannya dalam setiap
oleh SIAK untuk
pengurusan
dokumen kependudukan, selain itu
kebijakan di bidang pemerintahan
Nomor Induk kependudukan (NIK)
dan pembangunan pemanfaatan
juga dapat dijadikan dasar Penerbitan
data penduduk
paspor,
pemerintah
memanfaatkan
tersebut
harus
NPWP,
(Menteri Dalam Negeri, Gubernur
penerbitan dokumen identitas lainnya.
dan
Selanjutnya,
sesuai
pemanfaatan
data
penduduk. Pasal
huruf
a
Memerintahkan
NIK
tanah
setiap
dan
penduduk
Indonesia wajib KTP, harus memeiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan
101
pemerintah
katas
asuransi,
sertifikat
Bupati/Walikota
hak
Polis
mendapat izin dari penyelenggara
lingkup
9.
Sebagaimana
b
kepada
untuk
kepada
&
memberikan
setiap
penduduk
format KTP Nasional dengan sistem pengamanan
khusus,
sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
26
Tahun
2009
tentang
paling lambat tahun 2011, dan
Penerapan KTP Berbasis NIK Secara
Memerintahkan kepada instansi
Nasional dan telah diubah dengan
pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
NIK
sebagai
penerbitan SIM,
untuk
dasar
dokumen
NPWP,
Sertifikat
menjadikan
Hak
Polis atas
dalam
2010
tentang
Perubahan
Atas
(Paspor, Asuransi Tanah,
17
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bahan Penerapan KTP Elektronik Secara Nasional, Disampaikan Pada Acara sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011. hal 7.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
bersangkutan.
2009.
KTP Elektronik yang berbasis NIK Penerapan
KTP
dilatarbelakangi pembuatan Indonesia
Nasional tersebut, dimaksudkan untuk
sistem
digunakan sebagai identitas jati diri
Konvensional
yang
penerapan
Elektronik
oleh
KTP
Program
di
memungkinkan
seseorang
yang
bersifat
tunggal
senantiasa dapat di kembangkan multi
seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (
fungsi,
satu ) KTP. Hal ini disebabkan belum
mempermudah
adanya basis sistem pelayanan terpadu
mendapatkan pelayanan dari lembaga
yang menghimpun data penduduk dari
pemerintah maupun swasta karena
seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut,
tidak lagi memerlukan KTP setempat.
memberi
peluang
pada
penduduk
dengan
Penerapan
demikian
penduduk
KTP
untuk
Elektronik
memiliki KTP ganda yang dalam
Berbasis NIK merupakan salah satu
penggunaannya dapat disalahgunakan
program Strategis Nasional, adapun 3
dan
(tiga) Program Strategis Nasional yang
tidak
dapat
pertanggungjawabkan.
di
Misalnya
pelaksanaanya
telah
untuk menghindari pajak, sengaja
bersama
Pemerintah
menyembunyikan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan
identitas
:
aslinya
oleh
disepakati
guna melakukan kegiatan teroris, dan
kabupaten/kota meliputi:
lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi
1.
Pusat,
Pemutakhiran data Kependudukan
tersebut, sekaligus menciptakan kartu
di 497 kabupaten/kota, yang harus
identitas tunggal, maka diterapkanlah
diselesaikan pada tahun 2010.
KTP Elektronik berbasis NIK. KTP Elektronik
yang
berbasis
2.
Pemberian NIK
kepada setiap
NIK
penduduk, pada tahun 2010 di 329
Nasional, memuat kode keamanan dan
kabupaten/kotadan tahun 2011 di
rekaman
elektronik
168 kabupaten/kota.
verifikasi
dan
sebagai
validasi
jati
alat diri
3.
Penerapan KTP Elektronik pada
seseorang. Rekaman elektronik ini
tahun 2011 di 197 kabupaten/ kota
berisi biodata, pas photo, tanda tangan
dan pada tahun 2012 di 300
dan sidik jari tangan penduduk yang
kabupaten/kota.
Ketiga
program
tersebut
saling
kesatuan
proses,
strategis
Prosedur/Mekanisme
Penerbitan Kelurahan
bersinergi
dalam
Elektronik
dimulai
dengan
Jagakarsa.
pemutakhiran data untuk mendapatkan data
kependudukan
yang
valid.
Selanjutnya, untuk mendapatkan NIK yang akurat, di samping melalui pemutakhiran
data
perlu
juga
diverifikasi dengan sidik jari tangan penduduk,
Sedangkan
untuk
menerapkan KTP Elektronik, mutlak diperlukan data penduduk yang valid dan
telah
memiliki
NIK
serta
perekaman pas photo, tanda tangan dan iris penduduk. Penerapan
KTP
Elektronik
merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan
yang
besar
KTP
Di
Salah satu program pemerintah yang baru dikeluarkan tahun 2011 ini ialah program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diberi nama KTP Elektronik Nasional. warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti program ini, dengan salah satu haknya adalah penduduk yang wajib KTP, penduduk wajib KTP berhak untuk mendapat e-KTP dan kewajibannya adalah memenuhi surat panggilan ketempat pelayanan e-KTP dan tidak boleh di wakilkan. 19 Prosedur/mekanisme
tetapi
manfaatnya juga besar, baik bagi
penerbitan KTP Elektronik di Kantor
penduduk, bangsa dan negara, Oleh
Kelurahan
karena
Jakarta Selatan. sebagai berikut :
itu
diperlukan
komitmen
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota
jajarannya
dan
penduduk
a.
Jagakarsa,
Kecamatan
Penduduk wajib KTP mendatangi
beserta
tempat pelayanan KTP Elektronik
untuk
sesuai jadwal yang tertera pada
mensukseskan program dimaksud.18 18
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri Pepublik Indonesia, Modul Sosialisasi kelurahan/kecamatan tentang penerapan KTP
Elektronik, (Jakarta: konsorium PNRI 2011), hal 4. 19 http://forum.kompas.com/nasional/7534 0-elektronik-ktp-e-ktp.html29 diakses pada tanggal 3 Juli 2012.
surat panggilan dengan membawa
d.
surat panggilan dan KTP lama.
tangan
mendaftar
loket
perekaman sidik jari tangan kanan
e-KTP
mulai ibu jari, jari telunjuk, jari
kemudian
pendaftaran
di
pembuatan
dan
kelingking dan perekaman sidik
KTP
lama
yang
masih
manis
dan
jari
jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis
Setelah nomor antrian dipanggil,
meja
operator
menyerahkan Kemudian
dan jari kelingking. Perekaman sidik jari yang cacat, penduduk
penduduk
nomor
antrian.
dilakukan
proses
tidak dilakukan perekaman sidik jari
tetapi pas
dilakukan
photo
wajah
dengan kedua tangan penduduk
berada di dalam database.Bila data
yang
penduduk tidak sesuai, maka perlu
bersangkutan
ke
dalam
database kependudukan.
langkah-langkah perbaikan. Bila telah
tangan
perekaman
verifikasi data penduduk yang
biodata
jari
melalui
tengah,
penduduk duduk di kursi di depan
sesuai,
biodata
disimpan,
proses
pemindaian mata dengan alat yang
selanjutnya, yaitu perekaman pas
berbentuk seperti keker / teropong
photo, tanda tangan, sidik jari dan
diharapkan melepas kacamata atau
iris penduduk.
lensa kontak.
penduduk
c.
penduduk
dan menyerahkan surat panggilan
berlaku. b.
Dilakukan pemindaian sidik jari
Perekaman pas photo penduduk, (dengan
ketentuan;
penduduk
e.
f.
Pada saat penduduk melakukan
Penduduk tandatangan
membubuhkan pada
mesin
tanda
tangan
yang lahir pada tahun ganjil di
perekaman
foto dengan memakai background
signature pad. Bagi penduduk
(latar belakang) berwarna merah
yang tidak bisa tanda tangan,
sedangkan penduduk yang lahir
penduduk membubuhkan tanda (-)
pada
pada
tahun
genap
memakai
background berwarna biru).
tangan.
mesin
perekaman
tanda
g.
Setelah di foto, tanda tangan, dan
b.
pemindaian sidik jari, petugas
untuk mencermati kebenaran data
akan membubuhkan tanda tangan
penduduk yang tertera pada KTP
dan stempel di surat panggilan
Elektronik dan
yang tadi diserahkan sebagai tanda
dalam chip. kemudian dilakukan
bukti
verifikasi
bahwa
memenuhi
penduduk
telah
pemanggilan
dan
memastikan
menunggu
panggilan
berikutnya (yang waktunya tidak
pengambilan
KTP Elektronik tahapan pengambilan KTP Elektronik sebagai berikut : a.
Penduduk
telunjuk
dipanggil
kembali
untuk mengambil KTP Elektronik, Penduduk
mendatangi
penerimaan
berkas
di
meja tempat
pelayanan KTP Elektronik untuk
Elektronik
tersebut
milik
penduduk
KTP
merupakan yang
apabila
data
penduduk telah sesuai .
e-KTP yang telah selesai diproses. pelayanan
jari
bahwa
bersangkutan,
dapat ditentukan) guna mengambil
Proses
sidik
terekam
melalui pemadanan 1 : 1, untuk
Penduduk bisa pulang ke rumah dan
yang
tangan kanan atau kiri penduduk
pembuatan e-KTP. h.
Penduduk wajib KTP diminta
c.
Apabila verifikasi data berhasil, petugas
pendukung
menyerahkan
KTP
kepada
penduduk
membuat
tanda
pelayanan Elektronik
terima.
dengan Surat
panggilan, KTP lama dan nomor antrian
serta
tanda
terima
disimpan.20
menyerahkan KTP lama dan surat
Karakteristik Elektronik KTP dan
panggilan yang telah dibubuhi
Perbedaanya
tanda tangan dan stempel . Setelah
Konvensional.
nomor penduduk operator
antrian
KTP
dipanggil,
mendatangi penduduk
Dengan
meja diminta
menyerahkan nomor antrian.
20
Hasil Wawancara, dengan Vitri Vidia Sari selaku operator elektronik KTP di Kantor Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Tanggal 6 Juli 2012.
Penggunaan sidik jari e-KTP
akan mengeluarkan gelombang jika
lebih canggih dari yang selama ini
digesek. Gelombang inilah yang akan
telah diterapkan untuk sim (surat izin
dikenali oleh alat pendeteksi e-ktp
mengemudi). Sidik jari tidak sekedar
sehingga dapat diketahui apakah ktp
dicetak dalam bentuk gambar (format
tersebut berada di tangan orang yang
jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat
benar atau tidak. Untuk menciptakan
dikenali melalui chip yang terpasang
e-ktp dengan sembilan layer, tahap
di kartu. Data yang disimpan di kartu
pembuatannya
tersebut
diantaranya:
telah
dienkripsi
dengan
algoritma kriptografi tertentu. sidik jari yang direkam dari setiap wajib ktp adalah sepuluh),
seluruh
jari
(berjumlah
tetapi
yang
dimasukkan
datanya dalam chip hanya dua jari,
a.
paling
murah,
banyak,
Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip.
b.
Pick
and
pressure,
yaitu
menempatkan chip di kartu.
yaitu jempol dan telunjuk kanan. Biaya
cukup
lebih
c.
yaitu
pemasangan
antenna.
ekonomis daripada biometrik yang lain bentuk dapat dijaga tidak berubah
Implanter,
d.
Printing,yaitu pencetakan kartu.
e.
Spot welding, yaitu pengepresan
karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. tidak ada kemungkinan
kartu dengan aliran listrik.
sama walaupun orang kembar. f.
Laminating, yaitu penutupan kartu
Struktur e-KTP sendiri terdiri dari
sembilan
layer
yang
dengan plastik pengaman.21
akan
meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua 21
layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang
http://www.uf1.info/2012/05/mengen al-Kartu Tanda Penduduk Elektronik.html, di akses pada tanggal 14 juli 2012.
Perbedaan Elektronik KTP, KTP
(menggantikan kartu lain).
Lama dan KTP Nasional.
r. Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi
KTP Elektronik / e-KTP (2011) : a. Photo dicetak pada kartu. b. Bahan terbuat dari PVC/PC. c. Pengawasan dan verifikasi
aplikasi. s. Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi. KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978
pengesahan dari tingkat terendah
Karakteristik Teknologi
RT/RW dan seterusnya.
Verifikasi/ Validasi :
d. Data tercetak dengan computer. e. Nomor serial khusus. f. Multi Aplikasi.
a. Blanko Kertas dan Laminasi plastik.
g. Berlaku Nasional.
b. Stempel Asli.
h. Guilloche Patterns pada kartu.
c. Pengawasan dan verifikasi
i. Diterima secara Internasional.
pengesahan dari tingkat terendah
j. Mampu menyimpan data.
RT/RW dan seterusnya.
k. Scanning photo dan tanda
d. Photo dilekatkan (lem).
tangan/Cap Jempol.
e. Nomor Serial khusus.
l. Tidak bisa dipalsukan.
f. Tanda Tangan/ Cap Jempol.
m. Data dibaca/ditulis dengan card
g. Guilloche Patterns Pada Blanko.
Reader.
h. Data Tercetak dengan komputer -
n. Terdapat microchips sebagai media
Hanya untuk keperluan identitas
penyimpan data.
diri
o. Hanya satu kartu untuk satu orang.
i. Berlaku di tiap Kabupaten/Kota.
p. Menyimpan data finger print biometric sebagai satu unique identification personal. q. Satu orang satu kartu
Kartu Tanda Penduduk Nasional 2004 : a. Photo dicetak pada kartu.
b. Bahan terbuat dari plastik.
Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD,
c. Pengawasan dan verifikasi
dan DPRD serta Pemilukada.
pengesahan dari tingkat terendah RT/RW.
Upaya untuk mewujudkan maksud di atas di antaranya dengan kebijakan
d. Tanda Tangan/Cap Jempol.
penerbitan
KTP
e. Nomor serial khusus.
penduduk
Indonesia
f. Data tercetak dengan computer.
memiliki kewajiban untuk memiliki
g. Gulloche Pattrens pada kartu.
kartu tanda penduduk.
h. Berlaku Nasional.
Dengan
i. Hanya untuk Keperluan ID.
Elektronik
j. Tahan Lebih lama (tidak mudah
teknologi
lecek).
Elektronik yang
penerbitan yang
smart
bagi telah
KTP
memanfaatkan card
maka data
biometric seperti data foto, sidik jari
k. Scaning photo dan tanda tangan/cap jempol.22
dan iris dapat disimpan dalam kartu sehingga sangat dimungkinkan untuk menghindari
Mengenai
Peranan
Kelurahan
Jagakarsa
dalam
Penerapan
Kebijakan E-KTP.
data
ganda
dalam
database
kependudukan,
dengan
demikian
keakuratan
data
karena
upaya-upaya
lebih
terjamin.
Sudah menjadi kebutuhan yang
Oleh
itu
mendesak untuk mewujudkan database
untuk kemajuan bangsa ini terus
kependudukan
dan
didukung khususnya dalam kegiatan
termutakhirkan serta dapat menjadi
pembangunan database kependudukan
rujukan dalam penyelenggaraan negara
melalui penerbitan KTP Elektronik.
yang
Dukungan
berkaitan
yang
akurat
dengan
penduduk
yang
seperti administrasi pelayanan paspor,
diimplementasikan
SIM, PAJAK, dan Pemilu baik Pemilu
melaksanakan
kegiatan
konkrit dalam bimbingan
teknis dan pendampingan teknis dalam rangka penerbitan KTP Elektronik 22
http://www.ektp.com/2011/05/perbedaa n-ktp-lama-ktp-nasional-ktp-elektronik-ektp/di akses pada tanggal 20 Juli 2012.
dengan
sebaik-baiknya.
Bimbingan
teknis
ini
dimaksudkan
untuk
memberikan
pengetahuan
dan
keterampilan
kepada
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
petugas
pendampingan teknis dan operator
DAFTAR PUSTAKA
pada tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil,
dan
di
kecamatan/kelurahan.23
A. Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009.
Penutup Dari paparan di atas dapat ditarik
kesimpulan,
Peraturan Pemerintah, Tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tanun 2005
Kelurahan
Jagakarsa selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemberian
pelayanan
publik
Peraturan Presiden, Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006.
oleh
aparatur
pemerintah
kepada
masyarakat
sebenarnya
merupakan
implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Adapun pelayanan Kelurahan prosedur
yang
dilakukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 .
di
Jagakarsamengenai pengurusan
mengenai
program Elektronik KTP telah sesuai B. Buku 23
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Sosialisasi Kelurahan/Kecamatan tentang Penerapan KTP Elektronik, (Jakarta Konsorium PNRI 2011) loc-cit.,hal 5.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Bimbingan Teknis Operator
Kabupaten/Kota Dan kecamatan Penerapan KTP Elektronik, Jakarta : konsorium PNRI 2012. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri Pepublik Indonesia, Modul Sosialisasi tentang penerapan KTP Elektronik kecamatan/ kelurahan, Jakarta: konsorium PNRI 2011. Fulthoni, dkk, Memahami Kebijakan Adnministrasi kependudukan,The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jakarta Tahun 2009.
Soemartono, Triyuni. Administrasi Kependudukan Berbasis Register. Bandung : Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2011. C. Lain-lain Basri, Hasan, Bahan Perkuliahan Hukum Kependudukan , Fakultas Hukum Universitas Pakuan 2010. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bahan Penerapan KTP Elektronik Secara Nasional, Disampaikan Pada Acara sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011. Sari,Vidia, Vitri. Hasil Wawancara, operator elektronik KTP di Kantor Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Tanggal 6 Juli 2012.
http://www.ektp.com/2011/05/perbed aan-ktp-lama-ktp-nasional-ktpelektronik-e-ktp/di akses pada tanggal 20 Juli 2012. http;//repository. Unhas.ac.id / Kedudukan dan Fungsi Kelurahan dalam Sistem Pemerintahan Daerah, di akses pada tanggal 2 juli 2012. http://sosbud.kompasiana.com/2011/1 2/15/apa-itu-e-ktp, diakses tanggal 19 April 2012. http :/ /id.wikipedia .org/wiki/Jagakarsa, Artikel Kelurahan atau Desa di Indonesia Jagakarsa, Jakarta Selatan di akses pada tanggal 11 juni 2012. www.lhttp://kuliahitukeren.blogspot. com/2011/10/pengertian-pelayananpublik.html diakses tanggal 16 mei 2012. www. lamas.kotabaru Noor Ipansyah Mukhtari, Pelayanan Publik dan Hak Konsumen diakses tanggal 16 Mei 2012.
