ABSTRAK
Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Adakalanya permohonan eksekusi datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri. Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekutorial dianggap sangat relevan dengan dasar perlawanan hak milik. Apabila dapat dibuktikan dengan hal tersebut, maka eksekusi dapat ditunda. Tetapi sebaliknya kalau perlawanan tidak mampu membuktikan dalil gugatan perlawanan atau disamping itu terkesan ada persekongkolan antara pihak pelawan dengan pihak tereksekusi sehingga perlawanan pihak ketiga perlu ditolak dan tidak bernilai untuk menunda eksekusi. Jadi tidak selamanya perlawanan menunda eksekusi sesuai dengan prinsip umum. Permasalahannya adalah yang pertama, bagaimana Derden Verzet terhadap sita eksekutorial dan kedua, apakah hakim dalam memutus perkara nomor 330/pdt.G/2007/PN. Jak.Tim sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dengan menguraikan data secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta tertentu. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini mepergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan putusan pada lembaga pengadilan dianalisis secara mendalam, holistic dan konfrehensif.
jaminan diatur dalam Pasal 199 HIR/214
Latar belakang Untuk memberikan jaminan atau kepastian
bagi
kepentingan
pihak
penggugat
akan
terhadap
keputusan
dari
RBg.
Dimana
dalam
pasal
tersebut
memberikan jaminan bahwa barang-barang yang
telah
disita
tidak
boleh
pengadilan, undang-undang menyediakan
diperjualbelikan. Sedangkan permohonan
upaya hukum bagi penggugat agar terjamin
penyitaan terhadap harta kekayaan milik
haknya sekiranya gugatan dikabulkan nanti,
tergugat diatur dalam Pasal 227 HIR/261
yaitu dengan lembaga sita jaminan. Sita
RBg
jaminan
merupakan
tindakan
untuk
mendapat
menjamin
persiapan
Namun, bagaimana bila sita jaminan
dapat
tersebut
ternyata
justru
melanggar
dilaksanakannya putusan pengadilan dalam
kepentingan dan menimbulkan kerugian
perkara perdata dikemudian hari. Sita
terhadap pihak ketiga yang berada di luar
1
proses peradilan yang sedang berjalan dan
dapat diajukan upaya hukum banding,
apakah kemudian kepentingan pihak ketiga
kasasi, dan peninjauan kembali.
tersebut harus dikorbankan dengan adanya
Pada kenyataannya terhadap alasan
permohonan sita jaminan yang diharapkan
penundaan eksekusi itu sama sekali tidak
sebagai
kepentingan
ada hubungannya dengan tujuan eksekusi itu
penggugat. Di dalam hukum acara perdata di
sendiri, sehingga terkesan bahwa alasan itu
Indonesia dimungkinkan bagi pihak ketiga
sengaja dibuat-buat guna mengulur-ulur
yang
eksekusi
perlindungan
kepentingannya
dari
dilanggar
untuk
begitu
juga
dengan
melakukan perlawanan atau bantahan atas
pelaksanaannya. Eksekusi tidaklah begitu
penetapan sita jaminan. Adapun bantahan
mudah dan cepat pelaksanaannya, tata cara
atau perlawanan dari pihak ketiga dalam
yang harus ditempuh memerlukan waktu
hukum acara perdata biasanya menggunakan
yang cukup lama serta biaya yang tidak
istilah derden verzet.
sedikit.
Derden verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga.
Namun
demikian
ada
juga
permohonan penundaan yang mempunyai
Pada asasnya putusan
alasan kuat, yang perlu diperhatikan dan
pengadilan hanya mengikat para pihak yang
dipertimbangkan. Mungkin pada suatu kasus
berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga.
alasan
Namun tidak menutup kemungkinan adanya
dikemukakan tidak berdasar, tetapi pada
pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu
kasus yang lain, alasan yang seperti itu
putusan pengadilan. Terhadap suatu putusan
cukup berbobot untuk menunda eksekusi.
tersebut,
pihak
yang
dirugikan
penundaan
eksekusi
yang
dapat
mengajukan perlawanan derden verzet ke
Derden verzet
Hakim Pengadilan Negeri yang memutus
1. Pengertian
perkara tersebut. Caranya pihak ketiga yang
Menurut Pasal 1917 KUHPerdata,
dirugikan menggugat para pihak yang
bahwa
berperkara (Pasal 379 Rv).
Apabila
mengikat para pihak yang berperkara dan
maka
sama sekali tidak mengikat pihak ketiga.
terhadap putusan yang merugikan pihak
Namun demikian, bila pihak ketiga
ketiga tersebut haruslah diperbaiki (Pasal
merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu
382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang
putusan hakim, maka yang bersangkutan
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri,
dapat mengajukan perlawanan terhadap
perlawanan
tersebut
dikabulkan,
2
suatu
putusan
hakim
hanya
putusan hakim tersebut.
Perlawanan
Sita adalah suatu tindakan yang
pihak ketiga tersebut dikenal dengan
diambil
istilah derden verzet.1
penetapan
Perlawanan pihak ketiga yang bukan
oleh
pengadilan
hakim
atas
melalui
permohonan
penggugat, guna menempatkan barang
pihak dalam perkara bersangkutan oleh
berada
karena merasa dirugikan oleh suatu
pengawasan pengadilan sampai adanya
putusan pengadilan.
suatu putusan yang pasti dari suatu
2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Derden
dalam
kekuasaan
atau
perkara.
Verzet
2. Sumber dan Macam-macam Sita.
Pada asasnya, derden verzet adalah
Suatu
putusan
dimana
seorang
upaya hukum luar biasa yang dilakukan
dimenangkan, kemudian misalnya tidak
oleh pihak ketiga untuk melawan putusan
dilaksanakan, maka bagi yang menang
hakim yang merugikannya dalam praktik
akan menjadi tidak berarti sama sekali.
peradilan. Perlawanan pihak ketiga ini
Oleh karena itu, hukum acara perdata
dapat
sita
mengenal lembaga sita. Sita berasal dari
consevatoir, sita revindicatoir dan sita
terminologi beslag (Belanda), istilah
eksekusi atas dasar hak milik. Artinya,
Indonesia beslah, tetapi istilah bakunya
hanya pemilik atau orang yang merasa
sita atau penyitaan. Penyitaan berarti
bahwa ia adalah pemilik barang yang
menempatkan harta tersita di bawah
disita
penjagaan pengadilan untuk memenuhi
dilakukan
yang
perlawanan jelaslah
berhak
derden
bahwa
terhadap
verzet. seorang
melakukan Maka,
kepentingan penggugat.
penyewa,
Macam-macam sita yang dikenal
pemegang hipotik dan pemegang hak
dalam hukum acara perdata, yaitu:2
pakai atas tanah tidaklah dibenarkan
a. Sita
mengajukan perlawanan derden verzet.
Revindikasi
(Revindicatoir
Beslag). b. Sita Marital (Marimonia). c. Sita Jaminan (conservatoir beslag)
Sita 1. Pengertian
2
Anonim (6) (Online) tersedia di http://ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content &view=article&id=356:macam-macam-sita-dalamhukum-perdata&catid=1:berita&Itemid=180, dikases tanggal 7 Oktober 2012.
1
Muhammad Nazir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 225.
3
Pada
Eksekusi 1. Pengertian
putusan
Eksekusi barasal dari kata executie,
prinsipnya secara
tindakan
paksa
palaksanaan
paksa
merupakan
yang
dilakukan
artinya melaksanakan putusan hakim (ten
pengadilan dengan bantuan kekuatan
uitvoer
vonnissen).
hukum, guna menjalankan putusan
adalah
pengadilan yang telah memperoleh
telah
kekuatan hukum yang tetap. Dengan
berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan
kata lain, selama putusan hakim belum
undang-undang yang belaku.
memperoleh kekuatan hukum yang
legging
van
Sedangkan
lengkapnya
melaksanakan
putusan
yang
2. Macam-macam Eksekusi
tetap, maka upaya
Di dalam hukum acara perdata
dan tindakan
eksekusi belum berfungsi dan dalam
dikenal tiga macam eksekusi, yaitu :
pelaksanaan putusan secara paksa baru
a. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196
berfungsi sebagai tindakan hukum
HIR dan seterusnya.
yang sah dan memaksa, terhitung
b. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225
sejak tanggal putusan memperoleh
HIR
kekuatan hukum tetap dan pihak
c. Eksekusi riil.
tergugat (yang kalah) tidak mau
3. Asas dan Prinsip Eksekusi Menjalankan
putusan
mentaati pengadilan,
dan
memenuhi
putusan
secara sukarela. Asas ini mengandung
tidak lain daripada melaksanakan isi
makna
bahwa
eksekusi
menurut
putusan pengadilan, yakni melaksanakan
hukum
acara
perdata
adalah
secara paksa putusan pengadilan dengan
menjalankan
bantuan kekuatan hukum apabila pihak
mampunyai kekuatan hukum tetap.
yang kalah (tereksekusi
Ada
beberapa
tergugat) tidak mau menjalankannya
pengecualian
yang
secara sukarela.3
undang-undang
a. Menjalankan
putusan
atau pihak
putusan
yang
telah
memperkenankan
berkekuatan hukum tetap
yang
telah
bentuk dibenarkan yang
eksekusi
dapat
dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu: 1) Pelaksanaan putusan lebih dahulu
3
Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: BPHN, 1977), hal. 128.
4
2) Pelaksanaan putusan provisi
putusan yang bersifat kondemnatoir
3) Akta perdamaian
yang bisa dieksekusi, karena putusan
4) Eksekusi Terhadap Grosse Akta
yang
5) Eksekusi atas Hak Tanggungan dan
mengandung
Jaminan Fidusia b. Putusan
tidak
atau unsur
diktumnya penghukuman.
Putusan yang amar atau diktumnya
dijalankan
secara
tidak
sukarela
mengandung
unsur
penghukuman, tidak dapat dieksekusi.
Eksekusi dalam suatu perkara
d. Eksekusi atas perintah dan di bawah
baru tampil dan berfungsi apabila
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan
amar
menjalankan
sukarela.
Jika
menjalankan
Dalam Pasal 195 ayat (1) HIR
putusan
secara
atau Pasal 280 ayat (1) RBg, jika ada
tergugat
tidak
suatu Putusan Pengadilan Negeri,
putusan
maka eksekusi atas putusan tersebut
pemenuhan
secara sukarela akan menimbulkan
berada
konsekuensi hukum berupa tindakan
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
paksa yang disebut eksekusi.
yang bersangkutan.
Dengan
demikian,
salah
satu
tegaknya
di
bawah
perintah
dan
Dalam menjaga
kepastian
dan
prinsip yang melekat pada eksekusi,
undang-undang
yaitu menjalankan eksekusi secara
kewenangan
paksa
yang
terhadap suatu putusan pengadilan
timbul apabila pihak tergugat tidak
dengan berpedoman pada kewenangan
menjalankan putusan secara sukarela.
tersebut.
marupakan
tindakan
telah
hukum
menentukan
menjalankan
putusan
Jika pihak tergugat bersedia mentaati dan
menjalankan
putusan
secara
Derden Verzet Terhadap Sita Jaminan
sukarela, maka tindakan eksekusi tidak
HIR sama sekali tidak mengatur
diperlukan.
upaya hukum khusus bagi pihak tersita
c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat
untuk melawan instrumen sita jaminan.
kondemnatoir.
Memang pada dasarnya sita jaminan tidak
Prinsip lain yang harus terpenuhi
ditujukan
untuk
melakukan
adalah putusan tersebut memuat amar
eksekusi/penjualan terhadap obyek sita dan
kondemnatoir (condemnatoir). Hanya
sekedar melarang tersita untuk melakukan
5
perbuatan hukum terhadap barang tersebut.
Dari konsep ini, maka sebenarnya
Namun, sita jaminan tersebut tetap dapat
pelawan terhadap sita conservatoir tidak
menimbulkan kerugian terhadap tersita.
akan dapat memenuhi kriteria perlawanan
Sebaliknya
Rv
justru
memuat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
ketentuan yang secara khusus mengatur
ayat
perlawanan terhadap sita jaminan, Pasal 724
perlawanan tersebut bukanlah atas dasar hak
dan 725 Rv memberikan kesempatan bagi
milik.
tersita untuk mengajukan bantahan baik
yurisprudensi
dengan sidang singkat di hadapan ketua
selaku pemilik barang yang disita dapat
(pengadilan) maupun di hadapan sidang
diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini
raad van justitite. Perlawanan ini diajukan
belum disyahkan terhadap sita jaminan yang
dalam suatu pemeriksaan atas sah dan
bersifat conservatoir dapat diterima.
berharga atau tidaknya sita jaminan, yang
maupun
Rv
tidak
karena
Namun
perlawanan
HIR, RBg
mengatur
HIR,
jelas
pada
perlawanan
bahwa
praktiknya, pihak
ketiga
Berdasarkan Pasal 207 ayat (1) HIR,
harus diadakan 8 hari setelah sita ditetapkan. Pada dasarnya baik
(6)
diajukan
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri yang telah memutuskan
prosedur
dilakukannya
penyitaan.
perlawanan terhadap sita jaminan, baik
terhadap
terhadap sita konservatoir, maupun sita
acara biasa, dimana kedua belah pihak
revindicatoir. Konsep dasar dari perlawanan
didengar dan dipanggil secara patut.
pihak
ketiga
didasarkan karenanya,
adalah
kepada pelawan
perlawanan hak
milik. harus
perlawanan
Pemeriksaan
dilakukan melalui
yang Oleh
Derden
dapat
Eksekutorial
Verzet
Terhadap
Sita
membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari
Menurut Pasal 195 ayat (60) HIR
barang yang disita, apabila terbukti barang
diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk
tersebut adalah miliknya, maka pelawan
mengajukan
tersebut akan dinyakan sebagai pelawan
eksekusi yang akan dijalankan. Salah satu
yang benar dan sita akan diperintahkan
syarat
untuk diangkat, sebaliknya, apabila tidak
dipertimbangkan
terbukti, maka pelawan akan dinyatakan
menunda eksekusi, harus diajukan sebelum
sebagai pelawan yang tidak jujur, dan sita
eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi telah
akan dipertahankan.
selesai dijalankan, tidak ada relevansinya
6
perlawanan
agar
terhadap
perlawanan sebagai
alasan
sita
dapat untuk
untuk
menunda
Menurut
dieksekusi yang mengaku sebagai pemilik
yurisprudensi, dalam Putusan MA tanggal
(pemegang hak milik, HGU, HGB, hak
31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/974,
pakai,
ditegaskan tentang formalitas pengajuan
tanggungan dan hak sewa) dan penyewa
perlawanan
harus
yang obyeknya bukan tanah.
lelang
derden verzet ini diatur juga dalam Buku
diajukan
eksekusi.
terhadap sebelum
eksekusi penjualan
termasuk
penanggungan
Mengenai
dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
Pedoman
Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan,
Administrasi
maka upaya yang dapat diajukan pihak
Mahkamah Agung RI Tahun 2004.4
ketiga untuk membatalkan eksekusi harus
Pelaksanaan Pengadilan
hak
Tugas
dan
Buku
II,
Selain itu perlawanan tersebut juga
melalui gugatan. Begitu juga dalam Putusan
terdapat
Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988,
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
antara lain:
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi
1. Derden verzet atas eksekusi berdasarkan
2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.5
alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal
diajukan
sebelum
dalam
Pedoman
Teknis
Menurut yurisprudensi Mahkamah
eksekusi
Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697
dijalankan.
K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas
2. Sehubungan dengan itu, oleh karena
pengajuan perlawanan terhadap eksekusi
perlawanan diajukan pada saat sita
harus diajukan sebelum penjualan lelang
eksekusi
Negeri
dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
untuk mengangkat sita
Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan,
diajukan, Pengadilan
diperintahkan eksekusi.
upaya yang dapat diajukan pihak ketiga
3. Dengan demikian, apabila eksekusi telah
untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.6
selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh
pihak
ketiga
adalah
mengajukan gugatan perdata. 4
Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, (Jakarta Mahkamah Agung RI, , 2008), hal. 144. 5 Ibid, hal 101-103. 6 M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.314-315.
Cara Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi Bahwa pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan
7
untuk mengajukan derden verzet, apabila
Prosedur Pengajuan Derden Verzet Gugatan derden verzet dibuat seperti
lambat maka lambat pula berakhirnya
surat gugatan biasa dan dimasukkan di
tenggang
waktu
Kepaniteraan Pengadilan yang memutus
derden verzet.
untuk
mengajukan
perkara semula, dengan membayar panjar
5. Derden verzet didaftar sebagai perkara
biaya perkara dan didaftar dalam register
baru dengan membayar biaya perkara
induk perkara gugatan sebagai perkara baru
baru, terpisah dari nomor perkara yang
dengan mendapat perkara nomor baru, yaitu:
dilawan.
1. Diajukan membela
oleh dan
pihak
ketiga
mempertahankan
guna
6. Karena derden verzet itu sebagai perkara
hak
baru,
maka
yang
menjadi
bahan
kepentingannya di pengadilan, bukan
pemeriksaan adalah perlawanan pelawan,
sebagai kewajiban.
bila terlawan membantah dalil pelawan,
2. Pelawan bukan subyek yang terlibat
maka
langsung sebagai pihak dalam putusan
pelawan
berkewajiban
membuktikan dalilnya.
yang dilawan. 3. Pada
derden
verzet
pelawan
harus
Kedudukan Para Pihak Dalam Derden
menarik seluruh pihak yang terlibat
Verzet
dalam putusan yang dilawan, dan hal ini
Pada dasarnya yang berhak untuk
merupakan syarat mutlak yang tidak
mengajukan derden verzet adalah pihak
boleh
diabaikan
ketiga yang memiliki dasar/alas/titel hak
mengandung cacat formal berupa error in
milik. Berdasarkan putusan Rakernas 2007
persona yang
di Ujung Pandang derden verzet juga dapat
diabaikan,
putusan
di
bila
dapat
mengakibatkan
N.O.
(niet
ont
diajukan oleh pihak ketiga yang mempunyai
vankelijkverklaard).
dasar hukum perjanjian seperti pemegang
4. Tenggang waktu derden verzet dapat
hipotik.
dikatakan luas tetapi juga dapat dikatakan
Kedudukan para pihak dalam perkara
sempit, karena tidak dibatasi oleh jumlah
derden verzet adalah pihak ketiga disebut
hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun
"pelawan", penggugat asal disebut "terlawan
yang
I" dan tergugat asal disebut "terlawan II".
membatasinya
adalah
eksekusi
putusan. Kalau eksekusi itu cepat, maka cepat pula habisnya tenggang waktu
8
perlawanan/bantahan yang selalu menyebut-
Analisis Kasus Berdasarkan
uraian
serta
nyebut Terlawan Tersita yang berakibat
pemasalahan pada kasus derden verzet
perlawanan Pelawan menjadi kabur tidak
terhadap sita eksekutorial pada putusan
jelas (obscuur libel). Demikian halnya
Nomor 330/Pdt.G/2007/PN.Jak-Tim, antara
dalam petitum, kabur tidak jelas (obscuur
Endi Yulian Pribadi melawan PT. BANK
libel), dimana Pelawan telah memohon agar
NISP dan Willie Taruna, hakim dalam
Majelis Hakim memutuskan menghukum
menerapkan hukum secara yuridis, telah
Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
secara tanggung renteng untuk membayar
perundang-undangan yang berlaku, putusan
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
hakim dapat dinyatakan telah tepat dilihat
Dalam hal ini tidak diketahui Terlawan
dan surat Pelawan tanggal 27 Februari 2006
Tersita yang mana yang dimaksud oleh
yang dialamatkan kepada Mejelis Hakim
Pelawan, dengan kata lain Perlawanan
yang memeriksa dan mengadili Perkara
Pelawan tidak jelas, kabur (obscuur libel).
Perdata No. 330/Pdt,G/2007/PN Jkt.Tim,
Disamping
tidak
menyertakan
perihal perubahan gugatan dalam hal ini
Terlawan Tersita (Willie Taruna) selaku
tentang dikeluarkannya Terlawan Tersita
pihak dalam perkara, Pelawan juga telah
(Willie Taruna) selaku pihak dalam perkara
tidak menyertakan selaku pihak dalam
yang berakibat perkara ini kekurangan
perkara, Bambang Gunawan, Notaris atau
pihak.
PPAT,
Adanya pihak Terlawan Penyita
Ivonne
Bamietha
dalam suatu perkara sudah tentu harus
Notaris/PPAT,
diikuti dengan adanya Pihak Terlawan
adalah pihak-pihak yang disebut dalam
Tersita dalam suatu perkara. Mengingat
posita perlawanan/bantahan Pelawan. Dan
perlawanan dalam perkara ini diajukan
juga
sehubungan
sita
Pelawan, yaitu ibu dan saudara dalam
eksekusi terhadap sebidang tanah. bangunan
dokumen ikut menandatangani, seharusnya
dan tuntutannya.
dalam
dengan
Dengan
diletakkannya
telah
adanya
Felicia
Gunawan,
Sinyal
kekurangan
perlawanan
pihak
ini,
yang
dalam
mereka
dikeluarkannya
diikutsertakan, karena kalau terbukti bahwa
Terlawan Tersita (Willie Taruna) selaku
tanda tangan tersebut adalah bukan tanda
pihak dalam perkara ini, tanpa disertai
tangan ibu dan saudara Pelawan dan sudah
adanya
barang tentu mereka ikut dirugikan, jadi
perubahan
terhadap
posita
9
seharusnya dimasukkan juga mereka sebagai para
Pelawan
bersama-sama
Berdasarkan telah ditandatanganinya
dengan
Akta Jual Beli tanggal 2 Maret 2005
Pelawan.
No.248/2005
Selain
dalam
oleh
atau
dihadapan H. Marjono Moekiran, PPAT,
Pengadilan oleh Hakim, memutus dengan
telah terjadi peralihan hak menurut hukum
pertimbangan-pertimbangan hukum, dengan
dari Pelawan kepada Felicia Gunawan atas
menilai serta melihat alasan Pelawan dan
sebidang tanah, bangunan dan tuntutannya
tanggapan
serta
Hak Milik No. 00549 Utan Kayu Selatan
pertimbangan berdasarkan pada peraturan
walaupun fisik dan objek jual beli tersebut
perundang-undangan.
perkara
belum dikuasai oleh pembeli dan dalam akta
tersebut hakim juga menilai bahwa bantahan
jual beli tersebut telah dinyatakan dengan
Pelawan tidak beralasan hukum, dilakukan
tegas bahwa harga pembelian telah dibayar
semata-mata guna merugikan Terlawan
sepenuhnya, serta akta jual beli tersebut
Penyita yang telah memberikan kredit atau
berlaku sebagai kuitansi penerimaan uang
pinjaman uang kepada Willie Taruna dengan
pembelian atasnya.
berupaya menangguhkan eksekusi lelang
terhitung sejak ditandatanganinya Akta Jual
jaminan utang milik Willie Taruna. Atas
Beli Tanggal 26 Juni 2005 No. 392/2005,
dasar hak tanggungan peringkat pertama
yang dibuat oleh atau dihadapan Ivonne
dalam Perkara No.50/2006.Eks/PN.Jkt.Tim
Barnetha
jo. No. 2364/2005 jo. APHT I No. 393/2005,
peralihan hak menurut hukum dari Felicia
serta
yang
Gunawan selaku penjual kepada Willie
dimohonkan eksekusinya berbunyi: “Demi
Taruna selaku pembeli atas sebidang tanah,
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
bangunan dan tuntutannya Hak Milik No.
Terlawan
sertifikat
Esa”.
hak
Yang
hal
dibuat
Putusan
Maha
itu,
yang
Penyita
Dalam
tanggungan
pelaksanaannya
Sinyal,
Demikian halnya
Notaris/PPAT,
00549 Utan Kayu Selatan.
terjadi
Jelas bahwa
disamakan dengan pelaksanaan putusan
Pelawan bukanlah pemilik atas tanah,
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
bangunan dan tuntutannya tersebut.
tetap. Hal tersebut berdasarkan ketentuan
Pelawan tidak mempunyai kualitas,
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
tidak
berhak
1996 tentang Hak Tanggungan dalam Pasal
keberatan/perlawanan (derden verzet) dalam
44 ayat (2).
perkara
ini
sehubungan
mengajukan
dengan
diletakkannya sita eksekusi di atas sebidang
10
tanah berikut bangunan Hak Milik No.
peralihan hak milik tersebut agar dapat
00549 Utan Kayu Selatan.
membuktikan bahwa peralihan itu tidak
Berdasarkan
Undang-
benar, terutama juga pihak-pihak dalam
Undang Nomor 2 Tahun 1966, sebagaimana
eksekusi yaitu pemohon dan termohon
telah
Undang-Undang
eksekusi itu wajib diikutsertakan, karena
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan
merekalah pihak-pihak yang menimbulkan
Umum, Pengadilan berkewajiban untuk
kerugian bagi pihak Pelawan.
menyelesaikan
kedudukan para pihak dalam perkara derden
dirubah
Pasal
dengan
perkara
50
yang
diajukan
adalah
pihak
Artinya
padanya. Dan karena itu untuk tuntasnya
verzet
perkara ini, perlu dibuktikan benar dan tidak
"Pelawan",
adanya hubungan hukum antara Willie
"Terlawan I" dan tergugat asal disebut
Taruna sebagai pihak dalam hutang piutang
"Terlawan II".
penggugat
ketiga
disebut
asal
disebut
dengan Pelawan dan Felicia sebagai pembeli obyek tanah sengketa, maka karenanya
Kesimpulan
mereka berdua harus diajukan sebagai pihak
Derden
verzet
terhadap
sita
dalam perkara ini, apalagi dalam posita
eksekutorial adalah menurut Pasal 195 ayat
Pelawan tidak hanya Pelawan saja yang
(6) HIR diberi kemungkinan bagi pihak
menandatangani akta sehubungan dengan
ketiga
obyek tanah sengketa tapi juga ibu kandung
terhadap sita eksekusi yang akan dijalankan.
dan saudara kandung Pelawan.
Salah satu syarat agar perlawanan dapat
Jadi, meskipun putusan pengadilan
untuk
dipertimbangkan
mengajukan
sebagai
perlawanan
alasan
untuk
ini belum mengenai pokok perkara, karena
menunda eksekusi, harus diajukan sebelum
eksepsi Terlawan dikabulkan oleh Majelis
eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi telah
Hakim, dimana kurangnya para pihak dan
selesai dijalankan, tidak ada relevansinya
juga
untuk
gugatan
ini
kabur/tidak
jelas
menunda
eksekusi.
Menurut
dikarenakan pihak-pihak yang dimaksud
yurisprudensi, dalam Putusan Mahkamah
dalam perlawanan ini juga tidak jelas, oleh
Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697
karenanya gugatan tidak dapat diterima.
K/Sip/974, ditegaskan tentang formalitas
Maka seharusnya dalam perlawanan ini
pengajuan perlawanan terhadap eksekusi
pihak
mengikutsertakan
harus diajukan sebelum penjualan lelang
seluruh pihak-pihak yang ikut dalam proses
dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
Pelawan
harus
11
Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan,
jelas (obscuur libel). Demikian halnya
maka upaya yang dapat diajukan pihak
dalam petitum, kabur tidak jelas (obscuur
ketiga untuk membatalkan eksekusi harus
libel), dimana Pelawan telah memohon agar
melalui gugatan. Begitu juga dalam Putusan
Majelis Hakim memutuskan menghukum
Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988.
Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita
Penerapan hukum sebagai dasar
secara tanggung renteng untuk membayar
pertimbangan hakim dalam memeriksa dan
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
memutus
Nomor
Dalam hal ini tidak diketahui Terlawan
tentang
Tersita yang mana yang dimaksud oleh
perlawanan pihak ketiga terhadap sita
Pelawan, dengan kata lain Perlawanan
eksekutorial
Pelawan tidak jelas, kabur (obscuur libel).
Perkara
330/Pdt.G/2007/PN.Jak-Tim
adalah
hakim
dalam
menerapkan hukum secara yuridis, telah
Meskipun putusan pengadilan ini
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
belum mengenai pokok perkara, karena
perundang-undangan yang berlaku, putusan
eksepsi Terlawan dikabulkan oleh Majelis
hakim dapat dinyatakan telah tepat dilihat
Hakim, dimana kurangnya para pihak dan
dan surat Pelawan tanggal 27 Februari 2006
juga
yang dialamatkan kepada Mejelis Hakim
dikarenakan pihak-pihak yang dimaksud
yang memeriksa dan mengadili Perkara
dalam perlawanan ini juga tidak jelas, oleh
Perdata No. 330/Pdt,G/2007/PN Jkt.Tim,
karenanya gugatan tidak dapat diterima.
perihal perubahan gugatan dalam hal ini
Maka seharusnya dalam perlawanan ini
tentang dikeluarkannya Terlawan Tersita
pihak
(Willie Taruna) selaku pihak dalam perkara
seluruh pihak-pihak yang ikut dalam proses
yang berakibat perkara ini kekurangan
peralihan hak milik tersebut agar dapat
pihak.
membuktikan bahwa peralihan itu tidak Dengan
telah
gugatan
Pelawan
ini
harus
kabur/tidak
jelas
mengikutsertakan
dikeluarkannya
benar, terutama juga pihak-pihak dalam
Terlawan Tersita (Willie Taruna) selaku
eksekusi yaitu pemohon dan termohon
pihak dalam perkara ini, tanpa disertai
eksekusi itu wajib diikutsertakan, karena
adanya
merekalah pihak-pihak yang menimbulkan
perubahan
terhadap
posita
perlawanan/bantahan yang selalu menyebut-
kerugian bagi pihak Pelawan.
nyebut Terlawan Tersita yang berakibat
kedudukan para pihak dalam perkara derden
perlawanan Pelawan menjadi kabur tidak
verzet
12
adalah
pihak
ketiga
Artinya
disebut
"Pelawan",
penggugat
asal
disebut
DAFTAR PUSTAKA
"Terlawan I" dan tergugat asal disebut Harahap, M. Yahya.
"Terlawan II".
Ruang Lingkup
Permasalahan
Eksekusi
Bidang Perdata.
Saran
Jakarta:
Sinar Grafika, 2000.
Dengan sangat dominannya campur tangan pengadilan negeri dalam pelaksanan
Mahkamah Agung, Pedoman Teknis
perlawanan, maka hendaknya pengadilan
Administrasi
negeri dapat meningkatkan pelayanannya dalam
pelaksanan
perlawanan
pemeriksaan
tersebut
percepatan
dalam
pemeriksaan
Peradilan
perkara
Teknis
Perdata
Umum
dan Perdata Khusus, Buku II,
bentuk
perkara
dan
Edisi
dan
2007,
Mahkamah
meningkatkan sumber daya manusianya
Agung
(Jakarta RI,
,
2008),
sendiri. Sebaiknya
pengadilan,
apabila
Nazir, Muhammad.
menerima perkara derden verzet, seharusnya prosesnya
dipercepat,
tidak
Hukum Acara
Perdata. Jakarta: Djambatan,
mengikuti
2005.
hukum acara perdata biasanya, karena kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi,
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, Kitab
dimana agar jangan sampai terlaksana
Undang-undang
eksekusi
Perdata, (Jakarta : Pradnya
tersebut,
padahal
putusan
perlawanan belum juga diputus, hal ini bisa menimbulkan
kerugian
seandainya putusannya
bagi
Hukum
Paramita, 2000.
pelawan, http://pta-
diputuskan bahwa
makassarkota.go.id/index.php
pemilik sahnya adalah pelawan.
?option=com_content&view =article&id=356:macammacam-sita-dalam-hukumperdata&catid=1:berita&Item id=180, dikases tanggal 7 Oktober 2012.
13
