Oleh: BAMBANG HARTONO Kepala Pusdatin Depkes
DEPARTEMEN KESEHATAN JAKARTA 2007 1
(DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HEALTH INFO. SYSTEM, GENEVA, 2000) A HEALTH INFORMATION SYSTEM CANNOT EXIST BY ITSELF, BUT IS A FUNCTIONAL ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF A COMPREHENSIVE HEALTH SYSTEM (SUATU SISTEM INFORMASI KESEHATAN TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN SEBAGAI BAGIAN DARI SUATU SISTEM KES) EFFECTIVE HEALTH INFORMATION SYSTEMS PROVIDE INFORMATION SUPPORT TO THE DECISION-MAKING PROCESS AT ALL LEVELS. HEALTH INFORMATION SYSTEMS SHOULD BE TRANSFORMED INTO EFFECTIVE MANAGEMENT TOOLS (SISTEM INFORMASI KESEHATAN YANG EFEKTIF MEMBERIKAN DUKUNGAN INFORMASI BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEMUA JENJANG. SISTEM INFORMASI HARUS DIJADIKAN SEBAGAI ALAT YANG EFEKTIF BAGI MANAJEMEN) BAMBANG H
2
LINGKUNGAN IPOLEKSOSBUDHANKAM MASUKAN
PROSES SUBSIST. PEMBER DAYAAN MASY
SUBSIST. PEMBIAYAAN KES SUBSIST. SDM KES SUBSIST. OBAT & PERBEK. KES BAMBANG H
KELUARAN
SUBSIST. MANAJE MEN KES
SUBSIST. UPAYA KES
ANTARA
UPAYA KES BER MUTU, ADIL, RESPON SIF & TERJANG KAU (EFEKTIF & EFI SIEN)
AKHIR
DERAJAT KES MASY YG SETINGGI2NYA
3
BAMBANG H
4
SUBSISTEM PEMBIAY. KES
SIK
SUBSISTEM UPAYA KES
DST.
INFORMASI KES
LITBANG KES
IPTEK KES
HUKUM KES
PERATURAN PER-UU-AN UMPAN BALIK
BAMBANG H
SUBSISTEM SDM KES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
EFEKTI VITAS & EFISIEN SI
5
(PENGAMBILAN KEPUTUSAN)
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA PASIEN/KLIEN HARUS DILAYANI - PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: SETIAP PETUGAS KESEHATAN
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA PETUGAS KESEHATAN & SUMBER DAYA LAIN DI UNIT KES YBS HARUS DIDAYAGUNAKAN - PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PIMPINAN UNIT KESEHATAN
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA UNIT2 KES & SB DAYA KES DI WILAYAH YBS HARUS DIATUR/DIARAHKAN - PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PENANGGUNG JAWAB KES WILAYAH YBS & FORUM KERJASAMA LINTAS SEKTOR (STAKEHOLDERS) 6 BAMBANG H
DEPARTEMEN KESEHATAN & FORUM KS LS NAS • MANAJEMEN UNIT • MANAJEMEN SISTEM KES. NAS. DINAS KESEHATAN PROV & FORUM KS LS PROV • MANAJEMEN UNIT • MANAJEMEN SISTEM KES. PROV
UPT PROV • MNJ UNIT • MNJ PASIEN /KLIEN
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & FORUM KS LS KAB/KOTA • MANAJEMEN KLIEN • MANAJEMEN UNIT • MANAJEMEN SISTEM KES.KAB/KOT
YANKES DASAR
YANKES RUJUKAN
• MANAJEMEN UNIT • MANAJEMEN PASIEN/KLIEN
• MANAJEMEN UNIT • MANAJEMEN PASIEN/KLIEN
(PUSKESMAS,DLL)
MASYARAKAT BAMBANG H
UPT PUSAT • MNJ UNIT • MNJ PASIEN/ KLIEN
(RUMAH SAKIT,DLL)
7
INFORMASI = DATA YANG SUDAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DIKEMAS SEDEMIKIAN RUPA….BLA…BLA…. BLAAA…..!
PENGELOLA SIK (Penjual) BAMBANG H
INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANGKAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SEHINGGA BLA….BLA…BLAAA….!
PRINSIP DAGANG: PUASKANLAH KEBUTUHAN KONSUMEN (PEMBELI ADALAH RAJA)
PENGAMBIL KEPUTUSAN (Konsumen) 8
PENJUAL INFORMASI
KONSUMEN INFORMASI KEBUTUHAN INFORMASI MIS: SEHATKAH BAYI2 KITA?
INDIKATOR
DATA
PENGUM PULAN DATA
INFORMASI BAYI2 KITA SEHAT
PENGAMBIL KEPUTUSAN BAMBANG H
PENGE MASAN INFOR MASI
PENGO LAHAN & ANALISIS DATA
PENGELOLA SIK 9
KEADAAN LINGKUNGAN YANKES/SPM, SB.DAYA KES, MANAJEMEN KESEHATAN, KONTRIBUSI SEKTOR2 TERKAIT INDIKATOR PROSES & MASUKAN
DERAJAT KES MORBI DITAS
PERILAKU MASYARAKAT
KE ARAH
AKSES & MUTU PELAYANAN KES
MORTA LITAS STATUS GIZI INDIKATOR HASIL AKHIR
INDIKATOR HASIL ANTARA INFORMASI SBG UMPAN BALIK BAMBANG H
10
INDIKATOR INDONESIA SEHAT, PROV SEHAT & KAB/KOTA SEHAT KEBUTUHAN DATA NASIONAL INDIKATOR UTK INDIKATOR SPM KAB/KOTA INDONESIA SEHAT + INDIKATOR NAS & GLOBAL INDIKATOR SPM KAB/KOTA + INDIKATOR SPESIFIK PROVINSI INDIKATOR SPM KAB/KOTA + INDIKATOR SPESIFIK KAB/KOTA
BAMBANG H
KEBUTUHAN DATA PROVINSI UTK INDIKATOR PROVINSI SEHAT KEBUTUHAN DATA KAB/KOTA UTK INDIKATOR KAB/KOTA SEHAT 11
INDIKATOR: INDIKATOR INDONESIA SEHAT INDIKATOR PROVINSI SEHAT INDIKATOR KAB/KOTA SEHAT INDIKATOR KEC. SEHAT BAMBANG H
CARA MENDAPATKAN DATANYA:
P&P RUTIN
KAJIAN, SURVEI KES, & DOK.DATA SEKUNDER
PENCATATAN & PELAPORAN RUTIN
KAJIAN, SURVEI KES, & DOK.DATA SEKUNDER
PENCATATAN & PELAPORAN RUTIN
PENCATATAN & PELAPORAN RUTIN
KAJIAN, SURVEI KES & DOK.DATA SEKUNDER KAJIAN, SUR VEI KES. & DOK.DATA SEKUN DER
12
SIKNAS DLM TATANAN OTODA SIKNAS
SIKDA PROV
SIKDA KAB
SIKDA KOTA
SIKDA PROV
SIKDA KAB
SIKDA KAB
SIKDA KOTA
SIKDA KAB
SIKDA-SIKDA KAB/KOTA ADALAH SUBSISTEM DARI SIKDA PROVINSI SIKDA-SIKDA PROVINSI ADALAH SUBSISTEM DARI SIKNAS
BAMBANG H
13
STRATEGI PENGEMBANGAN SIKNAS (KEPMENKES NO. 511 TH 2002)
MANAJER & PENGAMBIL KEPUTUSAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN DATA & INFORMASI UTK MANAJEMEN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI & SUMBERDAYA
FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM2 INFORMASI KES DAERAH
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN PELAYANAN DATA & INFORMASI UTK MASY
PENETAPAN & PELAKSANAAN SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN BARU
BAMBANG H
INTEGRASI/KEPADUAN PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA
14
PENDAYAGUNAAN
NETWORKING PUSDATIN KOMUNIKASI DATA
PUSAT
FORUM KONSULTASI EKSEKUTIF
UNIT2 DI DEPKES
MANAJER BAMBANG H
DIGITAL LIBRARY
DISTANCE LEARNING
INTRANET/ INTERNET
-MANAJEMEN PASIEN/KLIEN -MANAJEMEN UNIT KES -MANAJEMEN SISTEM KES
WEBBASED NETWORK & E-PRO CUREMENT
TELE MEDICINE
MASY.
BANK DATA
DAERAH PENGELOLA SIK
15
PENDAYAGUNAAN UTK KOMUNIKASI DATA
MASY.
BANK DATA
UNIT2 DI DEPKES
PUSDATIN
BANK DATA
INTRANET & INTERNET
BANK DATA
PUSKESMAS
BANK DATA
RUMAH SAKIT
DINKES KAB/KOTA BAMBANG H
16
Gambar: Konfigurasi Jejaring Komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)
DITJEN BINFAR & ALKES
DITJEN BINKESMAS Bank Data DITJEN YANMED
Pus datin
UPT
DEPKES
RS
DITJEN PPM-PL
SEKJEN (BIRO+PUSAT) ITJEN BADAN2
DINKES PROP (Bank Data) RS
Pusk
DIBANGUN DEPKES
DINKES KAB/KOTA
DIBANGUN DAERAH
(Bank Data)
Pusk UPT
DEPARTEMEN KESEHATAN STRATEGI UTAMA KE-3 SASARAN KE-14
KOORDINATOR: PUSAT DATA & INFORMASI DEPKES
BAHAR
PADA AKHIR TAHUN 2009 TELAH TERSEDIA & DIMANFAATKANNYA DATA & INFORMASI KESEHATAN YANG AKURAT, TEPAT & CEPAT DENGAN MENDAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN DEPARTEMEN KESEHATAN
INDIKATOR: TELAH TERBENTUK DAN DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL JEJARING KOMPUTER DARI SELURUH DINKES KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI & DEPKES
INDIKATOR/TARGET TAHUNAN 2007 60% DINKES KAB/KOTA, 100% RS PUSAT, 100% DINKES PROVINSI TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER & MEMANFAATKANNYA SECARA MINIMAL 2008 90% DINKES KAB/KOTA, 100% RS PUSAT, 100% DINKES PROVINSI TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER & MEMANFAATKANNYA SECARA OPTIMAL 2009 SEMUA DINKES KAB/KOTA, RS PUSAT, DAN DINKES PROVINSI TELAH TERHUBUNG DG JEJARING KOMPUTER & MEMANFAATKANNYA SECARA OPTIMAL
PEMANFAATAN
KOMUNIKASI DATA INFORMASI EKSEKUTIF DISTANCE LEARNING TELE-CONFERENCE WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT TELE-MEDICINE
PERKEMBANGAN BERTAHAP (INKREMENTAL) KOMUNIKASI DATA ON-LINE KOMUN IKASI D AT YG SAA T INI BE A TERFRAGME NTASI RJALAN
KOMUNIKASI DATA MENGGUNAKAN JEJARING KOMPUTER YANG TERINTEGRASI (MULAI 2007 DST) CAKUPAN DATA: MINIMAL ………… KE CAKUPAN DATA: OPTIMAL
EN T A M G A FR
SI
TA TE R A D I S NI K A J AL AN K O M U AT I NI B E R SA CATATAN: Y AN G PEMINDAHAN DATA DARI EXISTING SYSTEMS KE SISTEM TERINTEGRASI DILAKUKAN SECARA BERTAHAP
PEMANFAATAN MINIMAL (2007): 1. KOMUNIKASI DATA: BEBERAPA PENYAKIT & MASALAH POTENSIAL KLB, KINERJA KEUANGAN (SAI), SDM STRATEGIS (MIS: TENAGA PTT), PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL), DAN PERKEMBANGAN DESA SIAGA 2. INFORMASI EKSEKUTIF: KONSULTASI DINKES KAB/KOTA TTG MASALAH2 MENDESAK & UMPAN-BALIK DINKES PROVINSI/DEPKES 3. UJI-COBA DISTANCE LEARNING
PEMANFAATAN OPTIMAL (2008 DST): 1. KOMUNIKASI DATA: SEMUA DATA ESENSIAL YG DIPERLUKAN UNTUK MANAJEMEN KESEHATAN, PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM, DAN PERKEMBANGAN DESA SIAGA 2. INFORMASI EKSEKUTIF 3. DISTANCE LEARNING 4. TELECONFERENCE (ANTAR PEJABAT PUSAT, ANTARA PEJABAT PUSAT DG DAERAH) 5. UJI-COBA PEMANFAATAN MAKSIMAL, SEPERTI: A. WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT B. TELE-MEDICINE
DARI SISI PENGELOLA SIKDA: • DITEMPATKANNYA TENAGA2 PENGELOLA SIKDA DI UNIT2 KES (PUSKESMAS, RS, SARKES LAIN)
• TENAGA2 TSB ADALAH TENAGA PURNA WAKTU (FULLTIMER) YG DIANGKAT KE DLM JABFUNG STATISTISI & TIDAK DIBEBANI TUGAS2 LAIN • TENAGA2 TSB DIREKRUT DARI PNS YG ADA, DISELEKSI DG “APTITUDE TEST” & DILATIH à SYARAT: MINIMAL SLTA
DARI SISI PEMAKAI INFORMASI SIKDA: • DILIBATKANNYA PARA PEMAKAI DLM PENGEMBANGAN SIKDA SEJAK AWAL (MELL. SEMINAR/LK)
• DILAKUKANNYA PELATIHAN PENGGUNAAN DATA/INFORMASI SESUAI DG TUGAS MASING2 (MIS: PWS UTK KA PUSKESMAS) BAMBANG H
24
PENGEMBANGAN SIKDA KEPMENKES NO. 932/2002
• MULAILAH DG MENGENALI KONSUMEN/PASAR SIAPA KONSUMEN SIKDA? YA, PARA MANAJER/PENGAMBIL KEPUTUSAN (3 KATEGORI) • PELAJARI PERILAKU KONSUMEN/PASAR à BAGAIMANA MANAJEMEN & PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YG DIPRAKTIKKAN? • SUSUN KEBUTUHAN KONSUMEN & UPAYAKAN UTK MEMUASKAN/MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA DG MENGACU JUGA KPD KEBUTUHAN UTK INDONESIA SEHAT 2010. • MULAILAH SECARA KECIL2-AN DULU (START SMALL) à PILIH KEBUTUHAN KONSUMEN YG PALING MENDESAK (PRIORITAS) UTK DIPENUHI TERLEBIH DULU • UPAYAKAN ADANYA PETUGAS SIK (STATISTISI – JABFUNG) 1 ORG/PUSKESMAS, 2 ORG DI RS & 2-3 ORG DI DINKES • KEMBANGKAN SIKDA SECARA BERTAHAP SESUAI DG KEMAMPUAN & KETERSEDIAAN SUMBER DAYA à DAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI BAMBANG H
25
1. MENGENALI/MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASI & MENETAPKAN INDIKATOR2NYA. à MELENGKAPI INDIKATOR KAB/KOTA SEHAT DG INDIKATOR SPESIFIK SETEMPAT à LOKAKARYAKAN DG STAKEHOLDERS à JADIKAN SK BUPATI/WALIKOTA ATAU PERDA 2. MERINCI INDIKATOR2 KE DALAM DATA YG DIBUTUHKAN KAJI PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA (DARI PUSKESMAS, RS & SARKES LAIN): APAKAH SDH MENAMPUNG DATA YG DIBUTUHKAN? à JIKA BELUM: DISEMPURNAKAN (KHUSUS UTK KODE PENYAKIT: SEMUA MENGGUNAKAN ICD-X) à JADIKAN SK KADINKES/KEPALA DAERAH/PERDA 3. A. MERAPIKAN PENCATATAN (TERUTAMA MEDICAL RECORD/ KARTU STATUS PASIEN DI PUSKESMAS, RS, DLL) à JIKA PERLU (KHUSUSNYA UTK PUSKESMAS): BUATKAN KARTU2 BARU & LATIH CARA2 PENGISIAN (TERUTAMA UTK KLASIFIKASI PENYAKIT DG ICD-X) B. MEMBUAT TABEL2 UTK MENGOLAH DATA (RUJUK JUGA JUKNIS PENYUSUNAN PROFIL KES KAB/KOTA) BAMBANG H
26
4. MELAKSANAKAN PENCATATAN & PELAPORAN SERTA PENGOLAHAN DATA DI DINKES SECARA MANUAL UTK PERCOBAAN (TRIAL) à MISAL SELAMA 3-6 BLN – SAMBIL DILAKUKAN PERBAIKAN2 (FORMULIR, MEKANISME, CARA PELAPORAN, DLL) 5. UTK YG BELUM SIAP KOMPUTERISASI à MENERUSKAN MANUAL UTK YG CAMPURAN/YG KOMPUTERISASI PENUH à MULAI MENGADAKAN PERANGKAT KERAS & PERANGKAT LUNAK (BISA DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA) 6. SECARA PARALEL MELAKUKAN REKRUTMEN & SELEKSI CALON2 PENGELOLA SIKDA (UTK MENDUDUKI JABFUNG STATISTISI) CALON2 DIREKRUT DARI PNS YG ADA & BERSEDIA DITEMPATKAN DI PUSKESMAS, DLL à LULUSKAN SEJUMLAH YG DIBUTUHKAN 7. MELAKSANAKAN PELATIHAN CALON2 STATISTISI UTK MEMENUHI PERSYARATAN SBG STATISTISI (MINIMAL 81 JAM) BAGI YG AKAN KOMPUTERISASI à TAMBAHKAN PULA MATERI “PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK” YG SDH DIBUAT BAMBANG H
27
8. A. SECARA PARALEL MELAKUKAN ADVOKASI DG PEMDA UTK MENGANGKAT PARA PENGELOLA SIKDA KE JABFUNG STATISTISI (UTK PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATANNYA) à UPAYAKAN AGAR BERHASIL B. MENGANGKAT & MENEMPATKAN PARA PENGELOLA SIKDA DI PUSKESMAS, RS, DINKES, DLL C. MELANJUTKAN PELAKSANAAN SIKDA DG DISERTAI PENGAWASAN/SUPERVISI, BIMBINGAN & PERBAIKAN2 JIKA PERLU 9. MELAKSANAKAN PELATIHAN2 BAGI PARA PETUGAS KES, MANAJER KESEHATAN (KA. PUSKESMAS, DIREKTUR RS, DLL), STAKEHOLDERS (DPRD, DLL) TTG: BAGAIMANA MENGGUNAKAN DATA & INFORMASI UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS), DLL 10. MENGEMBANGKAN JARINGAN WEBSITE (WEB-BASED NETWORK) - BERKOORDINASI DG PEMDA & DINKES PROV, SETIAP KAB/KOTA MEMBUAT WEBSITE BAMBANG H
28
? • PROVINSI BERTINDAK SBG FASILITATOR /KOORDINATOR • JIKA DIPANDANG PERLU, SEBELUMNYA PROVINSI DPT MENGUNDANG KAB/KOTA UTK BER-SAMA2 MENYUSUN “MASTER PLAN” SIKDA PROVINSI
BAMBANG H
29
BAMBANG H
30
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN KESEHATAN Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan
PENDAHULUAN Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data. Termasuk di sini adalah proses mengumpulkan, menyusun, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam berbagai cara, guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Juga proses komunikasi data dan informasi untuk pemanfaatannya. Jika orang berbicara mengenai informasi yang berkualitas, pada umumnya ia mengacu kepada persyaratan seperti relevan atau sesuai dengan kebutuhan, cepat, dan tepat. Relevan, cepat, dan tepat untuk apa? Tentu saja untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam menyelenggarakan manajemen. Sikap apa yang diperlukan orang pada saat ia harus mengambil keputusan? Satu sikap yang tidak boleh absen dalam hal ini adalah: tiadanya keragu-raguan! Jadi, dengan kata lain, informasi yang berkualitas adalah informasi yang tidak menimbulkan keragu-raguan untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, relevansi atau kesesuaian informasi itu dengan kebutuhan menjadi sangat mutlak. Tetapi kecepatan juga sangat penting, sebab pengambilan keputusan, apa lagi dalam mengatasi masalah-masalah yang gawat darurat atau berkaitan dengan peluang (yang hanya datang sesaat), tidak dapat menuggu lama. Sedangkan ketepatan berkonotasi dengan kesesuaiannya dengan kenyataan (fakta), atau sering disebut dengan evidence-based. Ketepatan bermakna tidak ada dua atau lebih informasi yang menjelaskan tentang suatu fakta yang sama, yang keduanya berbeda, atau bahkan bertentangan, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi, dengan demikian, menjadi sesuatu yang seharusnya ada dalam benak setiap pelaksana manajemen, termasuk manajemen kesehatan. Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
1
MANAJEMEN KESEHATAN Manajemen adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan sumber dayanya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini adalah pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pada hakikatnya adalah rangkaian dari proses pengambilan keputusan-keputusan. Dalam bidang kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis manajemen, yaitu: §
Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusankeputusan dalam menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang diderita oleh seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar pasien/klien tersebut dapat terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah setiap petugas kesehatan yang melayani pasien/klien (disebut petugas fungsional – dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan lain-lain), baik yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun yang bertugas di Rumah Sakit dan sarana-sarana kesehatan lain.
§
Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial menghambat kinerja unit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah tingginya absensi karyawan, masalah kurangnya dana/anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran pendapatan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar unit/organisasi terhindar atau terbebas dari masalah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah para pimpinan unit/organisasi kesehatan – Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya,
Kepala Dinas Kesehatan dan staf
intinya, Direksi Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan lain-lain. §
Manajemen Sistem Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusankeputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial menghambat kinerja sistem kesehatan di suatu wilayah. Misalnya masalah tidak meratanya keberadaan tenaga kesehatan di suatu wilayah (kabupaten atau kota atau provinsi, atau bahkan negara), masalah tidak berjalannya kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan di suatu wilayah,
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
2
masalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antar-sarana kesehatan di suatu wilayah, masalah terlalu tingginya pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan tunai (out of pocket) oleh masyarakat di suatu wilayah, dan lain-lain. Tujuannya serupa, yaitu agar sistem kesehatan di wilayah tersebut terhindar atau terbebas dari masalah, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini pengambil keputusannya adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem kesehatan di suatu wilayah – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan staf intinya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan staf intinya, serta Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya. INFORMASI KESEHATAN DAN BANK DATA Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen kesehatan berasal dari data kesehatan. Oleh karena itu, di setiap unit/organisasi kesehatan wajib hukumnya untuk memiliki bank data. Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi kesehatan mengindikasikan bahwa manajemen kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut masih belum memadai. Bank data apa saja yang harus dimiliki? Di unit/organisasi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, Balai Kesehatan, dan lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi data-data individu pasien/klien dan data-data individu sumber daya (minimal tenaga, keuangan, dan peralatan). Data individu pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa, tindakan/pelayanan, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan medik/rekam medik setiap pasien. Data individu tenaga (nama, umur, pendidikan /profesi, pangkat, masa kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan (pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau triwulanan). Catatan-catatan tersebut dengan demikian haruslah diisi dengan benar dan dipelihara dengan baik. Jika tidak, maka bank data akan berisi “sampah” yang walaupun diolah dengan cara secanggih apa pun akan keluar “sampah” juga. Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan keraguraguan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dapat menjerumuskan manajer ke dalam pengambilan keputusan yang keliru, sehingga terganjal masalah
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
3
baru (alih-alih memecahkan masalah yang ada). Oleh karena itu, catatan-catatan yang baik, benar, dan tertib merupakan modal bagi terciptanya bank data yang baik. Hanya catatan-catatan yang telah baik, benar, dan tertiblah yang layak diusung ke dalam perangkat teknologi informasi. Jika tidak, maka akan tetap berlaku “Garbage In, Garbage Out” (GIGO). PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI Jadi pendayagunaan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan data. Kinerja pengelolaan data akan dapat ditingkatkan jika data yang tersedia adalah data yang berasal dari catatan-catatan (rekaman) yang benar. Rekam medik pasien misalnya, harus diisi dengan benar – jika diagnosa awal sewaktu pasien baru masuk Rumah Sakit ditulis “febris”, maka jika nanti setelah pemeriksaan laboratorium ternyata pasien itu menderita “demam berdarah”, rekam medik pasien tersebut harus segera diperbarui (updated). Jika tidak, maka pada waktu menghitung jumlah pasien demam berdarah, pasien tadi tidak akan terhitung. Atau jika semua pasien “febris” dihitung sebagai pasien “demam berdarah” tentu tidak tepat. Mungkin hal ini tidak berpengaruh terhadap manajemen pasien. Tetapi, jika itu terjadi pada berpuluhpuluh atau bahkan beratus-ratus pasien, maka pengambilan keputusan dalam manajemen Rumah Sakit akan menjadi kurang benar. Patut kiranya diingat bahwa teknologi adalah sekedar alat. Segala sesuatunya akan kembali kepada “manusia yang menggunakan alat” itu (man behind the gun). Mencermati uraian tersebut di atas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa pendayagunaan teknologi informasi dalam manajemen kesehatan yang utama adalah untuk mengelola data dan informasi. Pengertian ini tidak terbatas kepada pengolahan dan analisis data menjadi informasi saja, melainkan juga komunikasi data dan informasi tersebut. Oleh karena itu, banyak pakar menyebutnya teknologi informasi dan komunikasi – TIK (information and communication technology – ICT). Jadi, jika saat ini Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Departemen Kesehatan mulai dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi (komputer dan sarana jaringannya) tidak lain adalah sebagai upaya meningkatkan manajemen kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit dikomputerisasi dalam rangka meningkatkan ketepatan
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
4
pengambilan keputusan dalam manajemen pasien/klien dan manajemen unit/ organisasi pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Departemen Kesehatan dikomputerisasi adalah dalam rangka meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, khususnya dalam manajemen unit/organisasi kantor Dinas dan Departemen serta manajemen Sistem Kesehatan (Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota, Sistem Kesehatan Provinsi, dan Sistem Kesehatan Nasional). Kalau Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain memperoleh data dari catatan-catatan yang dipunyai, hal yang sedikit berbeda terjadi pada Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan. Untuk manajemen unit/organisasi kantor, memang Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan juga mengandalkan catatancatatan yang dipunyai. Tetapi untuk keperluan manajemen Sistem Kesehatan (wilayah), Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada masukan data dari unit-unit/organisasi-organisasi kesehatan strata di bawahnya. Departemen Kesehatan sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Dinasdinas Kesehatan Provinsi, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi sangat tergantung kepada
komunikasi
data
dengan
Dinas-Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat tergantung kepada komunikasi data dengan Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana-sarana kesehatan lain. Untuk itu, maka perlu dibangun suatu jaringan online (intranet dan internet) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, agar komunikasi data dapat berlangsung secara cepat. Hubungan antara berbagai simpul (unit/organisasi kesehatan) dapat dilihat secara sederhana dalam Gambar berikut.
Gambar (terlampir)
Namun demikian disadari bahwa penggunaan jaringan online yang memerlukan investasi cukup besar itu, kurang efisien jika digunakan hanya untuk komunikasi data. Oleh karena itu, sambil mengembangkan bank-bank data dan komunikasi data/informasinya, perlu dikembangkan pemanfaatan-pemanfaatan lain terhadap jaringan online yang dibangun. Misalnya saja: (1) Executive Information, di mana para
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
5
manajer dapat berkonsultasi langsung dengan manajer di strata atasnya (Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Menteri Kesehatan); (2) Teleconference, di mana seorang manajer bisa menyelenggarakan rapat jarak jauh dengan anak buahnya (Direksi Rumah Sakit dengan para Kepala Instalasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan para Kepala Puskesmas di wilayahnya, atau Menteri Kesehatan dengan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi); (3) Long-distance Learning, di mana Pusdiklat Kesehatan atau Balai-balai Pelatihan Kesehatan dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jarak jauh (tanpa harus hadir di kelas) untuk petugas-petugas kesehatan; (4) Web-based Networking, di mana setiap unit/ organisasi kesehatan dapat berbagi (sharing) data dan informasi menggunakan situssitus atau website; (5) Telemedicine, di mana Rumah Sakit dapat melakukan diagnosa dan bahkan terapi (prescribing & dispensing) jarak jauh untuk pasiennya atau sebuah Rumah Sakit dapat berkonsultasi jarak jauh dengan Rumah Sakit rujukannya (karena citra hasil rontgen pun dapat dikirim melalui jaringan online). RENCANA KE DEPAN Dalam Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2006-2009 disebutkan adanya empat Strategi Utama, yaitu: (1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring, dan informasi kesehatan, (4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Keempat Strategi Utama ini kemudian dijabarkan ke dalam 17 Sasaran, di mana Sasaran ke-14 berbunyi: “Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.” Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 2009, telah tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi kesehatan secara akurat, tepat, dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kesehatan (pengambilan kebijakan/keputusan bidang kesehatan) di Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Departemen Kesehatan. Indikatornya adalah: Seluruh Kabupaten/Kota telah terhubung melalui jaringan online dengan Provinsi dan Departemen Kesehatan serta memanfaatkannya secara optimal.
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
6
Sasaran ke-14 ini merupakan titik tolak bagi penyusunan Rencana Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) tahun 2007-2009. Dalam Rencana Program ini sasaran ke-14 tadi akan dicapai secara bertahap, dengan target tahunan sebagai berikut: §
Tahun 2007: 60% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara minimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
§
Tahun 2008: 90% Kabupaten/Kota, 100% Rumah Sakit Pusat, 60% Rumah Sakit Daerah, 60% Balai Besar milik Pusat, dan 100% Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara optimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
§
Tahun 2009: Seluruh Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Daerah, dan Provinsi telah terhubung dan memanfaatkan secara optimal jaringan online ke Departemen Kesehatan.
Yang dimaksud dengan memanfaatkan secara minimal (tahun 2007) adalah: §
Komunikasi Data: beberapa penyakit dan masalah potensial Kejadin Luar Biasa, kinerja keuangan, dan tenaga kesehatan strategis (mis: dokter dan bidan PTT).
§
Informasi Eksekutif: konsultasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang masalahmasalah mendesak, dan umpan-balik Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Departemen Kesehatan.
§
E-procurement: informasi atau pengumuman tentang lelang-lelang (tender) yang diselenggarakan oleh jajaran kesehatan.
§
Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan oleh Kabupaten/Kota.
§
Uji-coba Teleconference: antar-Pejabat Departemen Kesehatan Pusat, antara pejabat Departemen Kesehatan Pusat dengan pejabat-pejabat Daerah.
Sedangkan yang dimaksud pemanfaatan optimal (tahun 2008 dan 2009) adalah: §
Komunikasi Data: semua data esensial yg diperlukan untuk manajemen kesehatan.
§
Informasi Eksekutif dan Teleconference.
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
7
§
E-procurement: secara penuh, baik pengumuman lelang maupun pengadaannya.
§
Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Desa Siaga dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.
§
Uji-coba pemanfaatan jaringan online secara maksimal, seperti: Long-distance Learning, Web-based Networking, dan Telemedicine.
PENUTUP Demikian uraian secara ringkas tentang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kesehatan. Apa yang dapat dilakukan oleh Departemen Kesehatan hanyalah sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian diperlukan kerjasama dari para Bupati/Walikota dan DPRD untuk dapat membiayai pengembangan jaringan online antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas serta sarana-sarana kesehatan lain, menggunakan anggaran setempat (APBD). Walaupun hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota, tetapi mengingat begitu banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia (lebih dari 400), tentu Departemen Kesehatan memerlukan dana yang tidak sedikit pula dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya DPR dan Departemen Keuangan, sangat diharapkan.
***
Bahan untuk Seminar “Improving Health Through Information Technology”, Jakarta, 28 Maret 2007
8
Gambar: Konfigurasi Jejaring Komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)
DITJEN BINKESMAS
DITJEN BINFAR & ALKES
Bank Data DITJEN YANMED
Pus datin
UPT
DEPKES
RS
DITJEN PPM-PL
SEKJEN (BIRO+PUSAT) ITJEN BADAN2
DINKES PROP (Bank Data) RS
Pusk
DIBANGUN DEPKES
DINKES KAB/KOTA
DIBANGUN DAERAH
(Bank Data)
Pusk UPT BAMBANG H
17
