EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA SEREH (SUATU STUDI DI DESA SEREH KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Oleh : Andri Paraso Abstrak Tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan efektifitas BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982:5), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan Efektifitas BPD atau Badan Permusyaratan Desa dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan desa. Hasil Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu pada pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan lapangan serta pengawasan dari masyarakat, dan intensitas pengawasannya dilakukan setiap enam bulan. Pada pelaksanaan APBDes melakukan pengawasan administrasi dengan melakukan pengecekan dan penilaian terhadap penggunaan dan pengeluaran serta penerimaan APBDes, intensitas pengawasannya setiap satu bulan dengan melihat pada belanja rutin, setiap tiga bulan memantau pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pada laporan pelaksanaan APBDes setiap tahun. Badan Permusyawaratan Desa Sereh sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik walaupun belum maksimal. Kesimpulan Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa Sereh sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik walaupun belum maksimal. Dalam melaksanakan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih menemukan hambatan, hambatan. Kata Kunci: Efektifitas BPD, Penyelenggaraan Pengawasan
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
Dalam
undang-undang
tersebut
disebutkan
bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa
adalah lembaga
yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.
BPD
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. B. Perumusan Masalah Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa selain pemerintah desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu penulis mengambil penelitian tentang efektifitas BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud. C. Tujuan Penelitian 1.
Mendeskripsikan efektifitas BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud
2.
Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi BPD penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten
2
Talaud. D. Manfaat Penelitian 1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pembangunan desa. KERANGKA KONSEPTUAL A.
Konsep Efektifitas Efektivitas menurut Hidayat (1986:25) yang menjelaskan bahwa :
“efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah mencapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya” Adapun martoyo (2000:4) memberikan definisi sebagai berikut: “efektivitas dapat pula diartikan sebagai kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. B. Badan Permusyawaratan Desa Badan
Permusyawaratan
Desa
adalah lembaga
yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.
BPD
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3
C. Pemerintahan Desa Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982:5), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini, menurut Bungin (2004), penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan faktafakta penelitian di lapangan. B. Fokus Penelitian Fokus penelitiannya adalah studi Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud. C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informaninforman yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa 2 orang, BPD 3 orang, Tokoh Agama 1 orang, dan Masyarakat umum 3 orang. D. Instrumen Penelitian
4
Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). E. Pengumpulan Data a. Jenis Data Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. b. Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut: 1. Wawancara semi struktur 2. Observasi F. Analisa Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualittaif. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Wanua, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. B. Legalitas
Peranan
Badan
Permusyawaratan
Pemerintahan Desa
5
Desa
dalam
Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tenyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai Parlemen Desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di Desa. BPD dalam pemerintahan desa berkedudukan sebagai lembaga legislatif, yaitu sebagai badan untuk tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa. Dalam proses berdiskusinya itu, para anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari kelompok masyarakat yang memilihnya. C. Peran BPD dalam Perencanaan dan Pengelolahan Anggaran Pembangunan Desa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan lapangan serta pengawasan dari masyarakat, dan intensitas pengawasannya dilakukan setiap enam bulan. Wawancara dengan sekertaris BPD bapak Pilson Joroh…………. Kami sebagai BPD selalu diundang rapat kalau pemerintah desa akan mempertanggung jawabkan masalah keuangan yang sudah dipakai dalam rangka pembangunan desa. Wawancara dengan anggota BPD Drs. Herianto Joroh……... Kami sebagai BPD selalu mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat tentang bagaimana kinerja pemerintah desa mengelolah ADD. Wawancara dengan Sekertaris Desa Yusuf Bawedo…………. Sampai sekarang ini BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa selalu
6
memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana keuangan desa diarahkan dengan baik dalam pembangunan desa D. Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Forum BPD ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau forum BPD berkaitan dengan rancangan APBDes Wawancara
dengan
anggota
masyarakat
Bapak
Tisna
Aube
mengatakan …… BPD begitu memberikan inspirasi dan semangat kepada masyarakat beserta dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap rencana pembangunan desa ini. E. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Untuk Desa Sereh khususnya, keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari wakil masyarakat
tiap-tiap
dusun
berdasarkan
jumlah
penduduk
yang
mencerminkan kalangan adat, tokoh agama, golongan, profesi, tokoh pemuda dan unsur pemuka masyarakat lainnya. BPD di Sereh dalam mendapatkan atau mengakses informasi kepada pemerintah desa dan
7
pemerintah diatasnya, menurut pengurus dan anggota BPD, terkadang lancer mendapatkannya, terkadang mengalami kesulitan. Salah satu anggota BPD Maksi Lombo, mengatakan "menyangkut penyampaian pendapat dan pengaduan masalah-masalah pembangunan di desa, kami selalu menyampaikan itu dalam forum BPD serta pada saat musyawarah bersama-sama dengan kepala desa. Menurut ketua BPD Joseph Bolangitan, A.Ma "Ketika ada masalah atau perkara hasil pengawasan mereka, dilakukan dengan prosedur yang sudah ada, dimana diselesaikan secara musyawarah dulu dan ketika terjadi pelanggaran berat maka langsung diserahkan penanganannya kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian". F. Presepsi Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa Kelembagaan di Desa Sereh dalam rangka pengawasan pembangunan seperti mengawasi APBDes relatif berperan. Seorang anggota masyarakat, Bpk Tisna Aube mengatakan "BPD tidak melakukan kegiatan yang sama, karena BPD kurang mempercayai kepala desa dan dampak dari pembangunan desa yang dinilai kurang akuntabel dan buntut konflik dalam pemilihan kepala desa lalu. Kendala pelaksanaan peran kelembagaan desa di desa Sereh dalam rangka melaksanakan APBDes Sereh yakni dana desa terbatas sehingga tidak bisa memberikan bantuan bagi kegiatan kelembagaan desa. Sedangkan koordinasi,
manajemen,
administrasi,
dokumentasi,
dan
pengawasan
pembangunan sudah berjalan dengan baik. KESIMPULAN A. Kesimpulan 1. Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa.
8
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sereh dalam kegiatan perencanaan pembangunan selama ini sudah dapat terlaksana dengan baik, hanya saja masih perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat makin luas dan kompleknya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah. 4. kelembagaan desa di desa Sereh
dalam rangka menyusun dan
melaksanakan APBDes sudah cukup baik. Meskipun memiliki kelemahan pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan Kepala Desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander,, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Penerbit Pondok Edukasi, Solo. Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-Ul, Jakarta. Budi Puspo, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif, Universitas Diponegoro, Semarang. Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia Ul Press, Jakarta. Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Moleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Mubiyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta. Mikkelsen, Britha, 2006, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Muhadjir, H. Noeng, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif,Rakesarasin, Yogyakarta. Miller, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan leh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, Ul Percetakan, Jakarta. Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ReksoPutranto, Soemadi, 1992, Manajemen Proyek Pemberdayaan, Lembaga Penerbitan FE-Ul, Jakarta. Siagian, Sondang P, 1994, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, Metode Penelitian Survey, Suntingan LP3ES, Jakarta. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta.
9
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, manajemen Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Sumber Lain Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Ade Cahyat dan Sigit Wibowo , 2006, Masyarakat mengawasi pembangunan daerah, Bagaimana agar dapat efektif?. Penerbit Center for International Forestry Research, CIFOR Bogor, Indonesia.
10
