ABSTRAK Balgis Abdul Latif. Nim 271411052. “Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap tenaga Kerja Outsourcing di PT Senayu Karya Gorontalo (studi kasus PT PLN Area Gorontalo Rayon Marisa)”. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Prof Dr. Johan Jasin.,S.H., M.H Pembimbing II Bayu Lesmana Taruna S.H., M.H. Rumusan Masalah dalm Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga kerja Outsourcing di PT Senayu Karya Gorontalo; (2) Apa saja Kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan tanaga Kerja Outsourcing di PT Senayu Karya Gorontalo. Sehingga Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dinas ketenagkerjaan terhadap tenaga kerja outsourcing di PT Senayu karya Gorontalo; (2) untuk mengetahui kendala dinas ketenagakerjaan dalam pengawasan tenaga kerja outsourcing di PT Senayu Karya Gorontalo. Metode peneltiianyang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan populasi adalah pekerja outsourcing yang bekerja di PT PLN Rayon Marisa dan menjadi objek dari penelitian yaitu PT Senayu Karya Gorontalo. Sehingga jenis peniltian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jika dilihat pada kenyataan dilapangan belum terlalu efektif upaya-upaya yang dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Gorontalo lakukan oleh karena masih ada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang tidak sesuai UMP serta hak-hak dan kesejahteraannya belum sesuai undang-undang yang berlaku. Dan dapat dilihat juga dari kendala-kendala dinas ketenagakerjaan dalam pengawasan tenaga kerja outsourcing seperti halnya belum ada keterbukaannya perusahaan dengan pegawai dinas ketenagkerjaan dan transmigrasi provinsi gorontalo sehingga masih banyak masalah yang dihadapi pekerja outsourcing di Gorontalo khususnya di PT PLN Rayon Marisa. Kata kunci: Pekerja outsourcing, Pengawasan ¸kendal-kendala
A LATAR BELAKANG
Outsourcing dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun pada hakekatnya di Indonesia Pekerja Outsourcing dari tahun ketahun cenderung masih dalam jumlah yang tinggi kondisi ini patut di waspadai mengingat perampasan hak-hak pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Adapun Pengertian Pekerja menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.1 Pekerja Outsourcing pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dan kesejahteraan Pekerja Outsourcing dapat dipenuhi. Adapun yang menyebabkan persoalan lain yang menimpa Pekerja Outsourcing adalah keadilan dalam pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Dalam praktik, Buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun di upah dengan standar upah minimum bahkan dibawah standar upah tersebut,karena perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja juga mengambil keuntungan, upah yang dibayarkan masih tetap rendah.2Perbuatan perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja banyak terjadi di daerah dan kota-kota besar tidak terkecuali diprovinsi Gorontalo khususnya di PT PLN Area Gorontalo Rayon Marisa. Hal ini dapat kita dalam data observasi yang saya temukan bahwa salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja atau yang disebut PT Senayu karya Gorontalo melakukan kontrak kerja atau menyerahkan 36 (tiga puluh enam) orang pekerjanya kepada PT PLN Area Gorontalo Rayon Marisa atau yang disebut sebagai pemborongan pekerja. Namun selain PT Senayu masih ada juga perusahaan penyedia jasa lainnya yang meneyerahkan tenaga kerja outsourcing kepada PT PLN Rayon Marisa. Maka jumlah keseluruhan para pekerja outsourcing yang ada di PLN Rayon Marisa berjulmlah 56 (lima puluh enam) orang. Dan para perusaahaan penyedia jasa ini mempekerjakan para 1
Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2 Ibid, hlm 193
pekerja Ousourcig ini dengan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah serta hak-hak dari para pekerja tidak sesuai karena mendapatkan upah dibawah standar upah minimum, sedangkan UMP yang telah di tetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2014-2015 yaitu berkisar dari 1.400.00,00 – 1.600.000,00. Malasah yang dihadapi para pekerja outsourcing salah satunya keterlambatan upah, rendahnya upah yang tidak sesuai, fasilitas dan keselamatan para pekrja yang tidak sesuai juga oleh karena itu Peran Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sangat penting untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja Outsourcing agar para pekerja Outsourcing dapat bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dan kesejahteraan Pekerja Outsourcing dapat dipenuhi, sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal 86, 88 dan 99 tentang Perlindungan,Pengupahan dan Kesejahteraan atau juga disebut K3 (keselamatan, kesehatan dan Kesejahteraan kerja) serta dalam UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2003 pasal 3 tentang pengawasan ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengawasan Ketenagkerjaan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah : 1) Bagaimana pengawasan dinas ketenagakerjaan terhadap hak tenaga kerja outsourcing di PT PLN Rayon Marisa?. 2) Apa saja kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pengawasan tenaga kerja Outsourcing di PT PLN Rayon Marisa ?. B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sebagaimana telah kita ketahui, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto yang di kutip pada buku Mukti Fajar & Yulianto Achmad menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencangkup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.Kedua; penelitian hukum empiris, yang mencangkup, penelitian terhadap
identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum3. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di PT PLN Area Gorontalo Rayon Marisa, namun karena penelitian ini dilakukan hanya pada penelitian tentang pekerja Outsourcing ,maka penelitian ini akan difokuskan pada anggota-anggoata Dinas Ketenagakerjaandan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang menangani masalah pekerja Outsourcing. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pendekatan yang dipakai calon penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif hal ini dimaksutkan bahwa peneliti melakukan analisi terhadap data-data atau bahan-bahan berkualitas.4 C HASIL PENELITIAN 1. Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo terhadap Hak Tenaga Kerja Outsourcing di PT PLN Rayon Marisa. Pengawasan
ketenagakerjaan
dilakukan
oleh
Dinas
ketenagakerjaan
Dan
Transmigrasi Provinsi dan Dinas ketenagakerjaan Dan Transmigrasi kabupaten/kota. Adapun dalam pengawasan ketenagakerjaan, Dinas ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo hanya mengawasi perusahaan-perusahaan yang berbadan usaha saja dan yang hanya mendaftarkan perusahaannya kepada Dianas Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan di perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun negara. Setiap pengusaha atau pengurus
wajib
melaporkan
secara
tertulis
setiap
mendirikan,
menghentikan,
menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada mentri atau pejabat yang di tunjuk. Maksut dan tujuan lapor ketenagakerjaan di perusahaan adalah sebagai bahan informasi resmi bagi pemerintah (Disnaker) dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja dan selain itu wajib lapor ketenagakerjaan ini bermanfaat untuk menentukan garis kebijakan di bidang ketenagakerjaan seperti untuk kepentingan data jumlah perusahaan tertentu, pajak dan lain-lain.5 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Syahrul bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada mentri atau 3
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS), Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hal.153. 4 Ibid,hlm 192 5 Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M. HUM.,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan indonesia edisi revisi,Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2012, hlm.119
pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sebelum melakukan
kegiatan-kegiatan
memindahkan,
menghentikan
atau
membubarkan
perusahaan. Dalam melakukan pengawasan dinas ketenagakerjaan melakukan secara pertriwulan adapun dalam pengawasan tersebut dinas ketenagakerjaan melakukan pengawasan langsung ke pekerja Outsourcing dan Perusahaan Penyedia jasa. Dan Perusahaan PT Senayu karya Gorontalo termasuk perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo sejak awal berdiriya perusahaan tersebut.6 Jika melihat kondisi para pekerja Outsourcing yang bekerja di PT PLN Rayon Marisa bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ketenagakerjaan belum efektif karena berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang pekerja outsourcing Bapak Syaiful Tawa
bahwa kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan
undang-undang, para pekerja juga sering mengeluh atas keterlambatan pembayaran gaji, kurangnya fasilitas yang mereka dapatkan serta upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan UMP yang ditetapkan Pemerintah provinsi Gorontalo.7 Diamana juga dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 100 tentang kesejahteraan pekerja/buruh menjelaskan bahwa : 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 2) Penyedia fasilitas kesejateraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan pertaturan Pemerintah. Adapun dalam pasal 86 yang menjelaskan tentang keselamatan kerja yang berbunyi : 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan ; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 6
Wawancara dengan bapak syahrul selaku pegawai dinas ketenagakerjaan pada tanggal 15-04-2015 Wawancara dengan bapak syaiful tawa selaku pekerja outsourcing di PT PLN rayon marisa pada tanggal 30-42015 7
2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 PT Senayu Karya Gorontalo sebagai Perusahaan Penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerjanya kepada Perusahaan Pemborongan Pekerja yaitu PT PLN Rayon Marisa, kedua perusahaan ini melakukan kontrak kerja yang sistem kerjanya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali. Maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perusahaan penyedia tersebut harus melakukan aduan perpanjangan kontrak. Pada bulan juli tahun 2012 PT Senayu Karya Gorontalo melakukan kontrak kerja dengan PT PLN Rayon marisa sampai pada tahun 2015. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iyan Ramalik selaku Direktur PT Senayu Karya Gorontalo bahwa Perusahaan Penyedia jasa ini mempekerjakan Tenaga Kerjanya tidak hanya di PT PLN Rayon Marisa tetapi pada Keseluruhan wilayah PT PLN Area Gorontalo. Dan di PT PLN Rayon Marisa tenaga kerja yang di pekerjakan oleh Penyedia jasa berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang. Sistem Pemrekutan tenaga kerja di PT Senayu dengan melakukan lamaran kerja secara tertulis. Dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan setahun sekali sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo melakukan pengawasan enam bulan sekali. Mengenai upah yang di berikan kaepada para tenaga kerja Outsourcing Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). 9 Namun pada data observasi yang peniliti temui serta hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul bahwa Dinas ketenagakerjaan khususnya dibidang pengawasan mendapat laporan dari salah seorang pekerja Outsourcing yang ada di PLN Rayon Marisa bahwa upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan UMP yang pada tahun 2014-2015 yaitu 1.400.000,00 – 1.600.000,00 sedangka upah yang di terima tenaga kerja hanya 1.350.000,00. Maka pegawai Dinas ketenagakerjaan melalukan tinjauan langung melihat kondisi para pekerja dan melakukan pemerikasaan, pembinaan serta penindakan terhadap Perusahaan Penyedia jasa.10
8
undang-undang nomor 13 tahun 2003 Wawancara dengan Bpk.iyan selaku Direktur PT Senayu Karya Gorontalo pada tanggal 23 april 2015 10 Wawancara dengan Bpk Syahrul selaku pegawai dinas ketenagakerjaan pada tanggal 15-04-2015 9
Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan adapun upaya-upaya tersebut sebagai berikut: 1) Inspeksi K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) Inspeksi K3 adalah suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada ditempat kerja untuk mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan ditempat kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adapun a) Tujuan Inspeksi K3 1) Sebagai upaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber bahaya K3. 2) Inspeksi dilakukan untuk menjamin agar setiap tempat kerja berjalan sesuai dengan UU, standart, norma maupun petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang K3 yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun kebijakan perusahaan. 3) inspeksi secra regular dan khusus akan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan terhadap isu-isu K3 yang sedang dihadapi 2) Pemeriksaan Adapun dalam pemeriksaan terhadap tempa-tempat usaha atau perusahaanDinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mempunyai beberapa tahap yaitu : 1) Pemeriksaan Awal Pemeriksaan awal dilakukan oleh petugas yang sudah di beri mandat oleh Dinas
Ketenagakerjaan
Dan
Transmigrasi
Provinsi
Gorontalo
dan
pemeriksaan ini dilakukan pada perusahaan baru. 2) Pemeriksaan Berkala Pemeriksaan berkala dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan awal 3) Pembinaan Pembinaan dilakukan ketika dalam pemeriksaan di dapati ada permasalahan terhadap permasalahan dalam pekerjaan , yaitu antara lain seperti Upah,Jam kerja, keselamatan,dll. Hal ini apabila terjadi akan dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan akan segera dilakukan pembinaan
terhadapa pengusaha tersebut, Karena dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak bisa langsung menindaki sebelum dikaukannya pembinaan. 4) Penindakan Penindakan dilakukan setelah dilakuakannya pembinaan terhadap pengusaha dan pengusaha tersebut tetap melanggar hal tersebut maka pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi kurungan dan administratif sesuai dengan undang-undang yang berlaku.11 2.
Kendala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo dalam Pengawasan Tenaga Kerja Outsourcing Di PT PLN Rayon Marisa. Dinas ketenagakerjaan Melakukan Pengawasan Terhadap Perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya setahun sekali, dan kendala yang di hadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan yaitu ketidak terbukaan antara Perusahaan Penyedia jasa dengan Perusahaan Pemborongan Pekerja. Kasus mengenai Upah dan dan kesejahteraan para tenaga kerja di rahasiakan oleh perusahaan penyedia jasa demi keuntungan mereka sehingga Dinas ketenagakerjaan mendapat informasi atau laporan langsung dari para tenaga kerja. Bpk syahrul juga menjelaskan bahwa selama ini yang melakukan peninjauan atau pengawasan langsung kasus-kasus Outsourcing ataupun pengawasan terhadap tenaga hanya dia dan beberapa pegawai lainnya maka jika ada kasus yang terjadi kepada para tenaga kerja, bpk syahrul dan pegawai lainnya hanya mendapatkan informasi langsung dari tenaga kerja.12 Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan juga belum efektif karena masi banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya dengan Upah di bawah standar Upah minimum serta kesejateraan mereka belum sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003. Dan penegakan Konvensi ILO Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa : 1) Fungsi Ketenagakerjaan, Menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan.
11 12
Wawancara dengan Bpk Syahrul selaku pegawai dinas ketenagakerjaan pada tanggal 15-04-2015 Wawancara dengan Bpk Syahrul selaku pegawai dinas ketenagakerjaan pada tanggal 15-04-2015
2) Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok atau mengurangi kewenangannya dan ketidak berpihaknya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja.13 Di PLN Rayon Marisa memiliki tenaga kerja Outsourcing berjumlah 56 orang, namun perusahaan penyedia jasa yang melakukan kontrak kerja dengan perusahaan Pemborongan pekerja bukan hanya PT Senayu karya Gorontalo saja masih ada beberapa perusahaan penyedia jasa lainnya diantaranya yaitu ; PT Enam Salju, CV Nesa Trijaya Sakti, dan PT Wahyu. Berikut ini uraian nama-nama pekerja Outsourcing yang ada di PLN Rayon Marisa sebagai berikut : DAFTAR NAMA OUTSOURCING PT PLN ( PERSERO ) AREA GORONTALO RAYON MARISA
NO
NAMA
PERUSAHAAN
JABATAN
MARISA
13
1
SYAIFUL TAWAA
2
ARFAN RAIS
3
MUHTAR MBUINGA
4
AMIR LAKADJO
5
RONI DARISE
6
MOH. NOVAL UMAR
7
CHAIRUL NUWA
8
ADRIAN ALIU
9
ARLIN HUSA
10
YUSNA THAIB
12
SYARIF LASIKI
Undang-undang RI nomor 21 tahun 2003
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO CV. NESA TRIJAYA SAKTI
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK ENTRY DATA OPERATOR KIT
13
ROLIN TAHIR
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
14
SAMLAN MASULILI
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
15
WELLI KASIM
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
16
MIRANTO LASIMPALA
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
17
LILA FAMUDJI
PT. WAHYU
ADM KEUANGAN
18
ERVANA GOSAL
PT. WAHYU
ADMINISTRASI
19
RONNY DARIANTO
PT. ENAM SALJU
SATPAM
20
MISRAIM RANDA
PT. ENAM SALJU
SATPAM
21
KASIM KACIL
PT. ENAM SALJU
SATPAM
22
ROBBY RUNTULUWU
PT. ENAM SALJU
SATPAM
SR. PAGUAT 23
BUSTAMIN POLONTALO
24
RAHMAT YUSUF
25
USMAN OHI
26
TAJUDIN POLULI
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
SR. ILOHELUMA 27
MOHAMAD IGIRISA
28
HENDRIK I. YAHIDIN
29
DAVID TATARA
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
26 SR. MANUNGGAL KARYA 30
BAHRUN BLONGKOD
31
IWAN K JAANE
32
SUWARDI MUFAIR
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
SR. PANCAKARSA 33
AGUS DJUNIANDI
34
ARIS SUPRIYANTONO
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
35 SR. LEMITO 36
ILYAS PILOBU
37
DAVID DUNGGIO
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
38
HARLIS DJURIATY
PELAYANAN TEKNIK
39
MOH. SYAM ILHAM
40
TONI HUMOKOR
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
41
HAMID AHMAD
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
42
JULIUS HULINGGI
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
43
CHARLES YASIN
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
44
ADNAWIR YAHYA
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
PELAYANAN TEKNIK
SR. MOLOSIFAT 45
MARJAN IDRUS
46
AL AMIN POLOHI
47
ISRAN POLOHI
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
SR. TILAMUTA 48
AGENG S MUKADJI
49
KUSLAN MAKRUN
50
RAMLI MAKU
51
NURJAMAL KASIATI
52
ARIANTO MANTO
53
RISON ULYAS BADRUN KASIATI
PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO PT. SENAYU KARYA GORONTALO
PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK PELAYANAN TEKNIK
54
ANDIYANTO ABDJUL
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
55
REDWAN SULEMAN
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
56
MUSA NINGO
CV. NESA TRIJAYA SAKTI
OPERATOR KIT
Sumber : PT PLN Rayon Marisa
Istilah Perjanjian Perburuhan dikenal dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1954 tentang perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Pengusaha/majikan.14 Sebagai mana hasil wawancara bahwa antara Perusahaan Pemborong dan Penyedia jasa melakukan kontrak Kerja yang dimana dalam Perjanjian tersebut antara Perusahaan Pemborong pekerja yaitu PT PLN Rayon Marisa Melakukan perjanjian kerja dengan salah satu 14
Lalu Husni S.H.,M.Hum.hukum ketenagakerjaan indoseia.jakarata : PT Grafindo Persada 2012 hlm 74
perusahaan penyedia jasa yaitu PT Senayu Karya Gorontalo. Isi dalam Perjanjian Kerja tersebut PT Senayu Menyerahkan sebagian pekerjanya berjumlah 36 orang pada PT PLN Rayon Marisa selama tiga tahun Masa kontrak. Seluruh upah. keselamatan, jamsostek dan kesejahteraan pekerja di serahkan sepenuhnya kepada perusahaan penyedia jasa. Oleh karena itu jika para pekerja merasa kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka PT Senayu karya Gorontalo atau perusahaan perusahaan peyedia jasalah yang bertanggung jawab atas segal konsekuensi yang terjadi dan apabila waktu atau masa perjanjian kerja antara PT PLN dan Perusahaan penyedia jasa yang bersnagkutan telah habis masa waktu perjanjian maka perusahaan pernyedia jasa tersebut wajib melaopor tau melakukan masa kotrak kerja kembali. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan pemborongan pekerja dengan perusahaaan-perusahaan penyedia jasa yang satu dengan yang lainnya juga ada yang disebut sistem tender. Kontrak Kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa yaitu dengan melakukan perjanjian kerja secara tertulis dimana dalam isi perjanjian tersebut Hak-Hak kesejahteraan Pekerja Outsourcing adalah tanggung jawab perusahaan penyedia jasa baik masalah pengupahan, kselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekeja akan terkaper dengan baik dan akan menjadi tanggung jawab mereka selama masa kerja dengan perusahaan pemborong pekerja. Namum pada kenyataan dilapangan para pekerja outsourcing yang ada di PT PLN mengeluh dan merasa hak-hak dan kesejahteraan mereka tidak sesuai, salah satunya di PT Senayu karya Gorontalo, mereka selalu membayar upah dibawah standar upah minimum dan upah tersebut juga sering mengalami ketelambatan serta fasillitas dan ksejaheraan mereka tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu pengawasan dinas ketenagakerjaan harus melindungi para pekerja sehingga hak-hak dan kesejahteraan mereka bisa terpenuhi. Kaerana dalam hasil wawancara penulis dengan para pekerja juga selain PT senayu masih ada lagi perusahaan yang melakukan konrtak kerja dengan PT PLN rayon Marisa yang mempunyai masalah dalm hak-hak kesejahteraan dan keselamatan para pekerja yang tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa. Sedangkan menurut data dan wawancara saya dengan pak Syahrul bahwa yang mempuyai masalah hanya PT Senayu Karya Gorontalo maka dari itu kendala pengawasan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja outsorcing belum efektif.
D. KESIMPULAN DAN SARAN 1.KESIMPULAN : 1) Upaya pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terutama pada upaya inspeksi K3 karena dalam hal penanganan masalah pekerja Di bidang Outsourcing, padahal jika kita lihat dilapangan masih banyak pekerja Outsourcing yang bekerja tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti halnya kesejahteraan dan upah yang sangat di bawah bahkan tidak sesuai dengan yang di amanatkan undang-undang sehingga menyebabkan masih adanya masalah pekerja Outsourcing yang berada di provinsi gorontalo 2) Kendala-kendala yang di hadapai Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan adalah tidak keterbukaan pengusaha dengan pegawai pengawsan ketenagakerjaan dan kurangnya pegawai pengawasan. Jika pegawai pengawasan melakukan inspeksi secara diam tentunya para pengusah tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka ketangangkap tanggan melakuakan suatu perbuatan perbuatan yang tidak sesuai dengan undanng-undang agar pekerja Outsourcing dapat terlindungi dari oknum-oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab. 2.SARAN 1) Diharapakam kedapa Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam pengawasan dan upaya-upaya melakukan pengawsan ketengakerjaan terhadap masalah pekerja Outsourcing agar lebih sering melakukan inspeksi lapangan supaya masalah pekerja Outsourcing tentang masalah kesejahteraan dan upah agar masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. 2) Dalam kendala-kendala yang dihadapi Dinas tenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
dalam
melakukan
pengawasan
ketenagakerjaan
seperti
halnya
ketidakterbukannya pengusaha dan kurang pegawai pengawasan Tenagakerja dapat diatasi dengan seringnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan melakukan inspeksi secara diam-diam adapun dalam halnya kurangnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan juga dapat diatasi Transmigrasi
dengan melaporkan di pusat bahwa Dinas Tenagakerja Dan
Provinsi
Gorontalo
kekuranganpegawai
dalam
hal
pengawasan
ketenagkerjaan agar hal tersebut dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat agar di
tambahnya pegawai pengawasan di Provinsi supaya pengawasan Tenagakerja di Provinsi Gorontalo dapat berjalan denga baik. DAFTAR PUSAKA Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, medan , Ghalia Indonesia, Agustus 2010 Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Palu , Sinar Grafika, Agustus 2009 Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2007 Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Jakarta , PT raja Grafindo Persada, 2004
Bambang R joni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung:Pustaka
setia, 2013
Brantas, Dasar-dasar manajemen,,Bandung : Alfabeta, 2009 Budiono Rachmad Abdul, Hukum Perburuhan Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995 Fajar Mukti & Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS), Yogyakarta , Pustaka Pelajar, 2010 Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, Januari 2010 Husni lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, Juni 2012 Marzuki Mahmud Peter, Peneliatian Hukum, Jakarta , Kencana PRENAMEDIA GROUP, 2005 Puluhulawa Fenti, Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum, Gorontalo , Interpena Yogyakarta, 2013 Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan kedua, Karawaci, Ghalia Indonesia,2010 Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta , Universitas Indonesia (UI – Press), 2007 Sugono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, 2013 Sugiono, Metode Penelitian kuantitaif, kualitatif dan R & D, Bandung , alfabeta, 2015 Sunyoto Danang, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha, Yogyakarta , Pustraka Yustisia, 2013 Sutedi Adrian, hukum perburuhan, Jakarta , Sinar Grafika, februari 2009
Tambusai Muzni, pelaksanaan outsourcing ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industria, 2004 Peraturan PerUndang-Undang : Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Undang-Undang nomor 21 tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia, Pengawasan Ketenagakerjaan Sumber Wawancara :
-
Bapak. Syahrul S.os , 52 Th, Selaku pegawai Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi Gorontalo , Jln.Moh Toyeb Gobel komp.Perkantoran Pemerintah Gorontalo Desa Tinelo ayula Kec.Bulango Selatan Kab Bone Bolango
-
Bapak. Saiful Tawa , 44 Th , selaku pekerja outsourcing di PT PLN Rayon Marisa , Jln Buntulia Jaya Kec Marisa Kab Pohuwato
-
Bapak. Iyan Ramalik, 42 Th, selaku direktur PT senayu karya gorontalo . Limboto Kab Gorontalo .
