IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi Di Kabupaten Sukoharjo) TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Ekonomi Syariah
Oleh : ABU AEMAN S.340908002 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo)
Disusun oleh : ABU AEMAN NIM. S.340908002 Telah disetujui oleh Tim Penguji Jabatan
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
: Ketua
:
Prof. Dr. Hartiwiningsih,SH,M.Hum.
……………
………...
NIP.194405051969021001 Sekretaris:
Dr. Supanto, SH, M.Hum.
……………
…………
…………….
…………..
NIP. 196011071986011001 Anggota :
Prof. Dr. H. Adi Sulistyono,SH,MH. NIP. 196302091988031003 Dr. H. Abdurrahman, SH, MH
. . ………. . .
…………
Mengetahui; Ketua Program Studi
Prof. Dr. H. Setiono,SH,MS
…………… ………….
Magister Ilmu Hukum NIP. 19440505 196902 1 001 Direktur Program
Prof. Suranto, M.Sc.Ph.D NIP. 195708201985031004
……………
……….
PERNYATAAN
Na ma
: ABU AEMAN
NIM
: S.340908002
Menyatakan
dengan
sesungguhnya
bahwa
tesis
berjudul
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN
ZAKAT ( Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di
Kabupaten Sukoharjo) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, Maret 2010 Yang membuat pernyataan
ABU AEMAN
Iv
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridha Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo). Dalam penulisan ini penulis hanya memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan berupa informasi dari pembimbing dan inforamsi berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp. Kj (K). selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Suranto, M.Sc.Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Mohammad Yamin, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH,MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH. MHum selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta. 6. Bapak Prof. Dr. Adi Sulityono, SH, MH, selaku Pembimbing I yang dengan rela dan senang hati selalu memberikan petunjuk dan arahan teknis pada penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang dengan rela dam senang hati selalu memberikan petunjuk dan arahan teknis pada penyusunan Tesis ini. 8. Dosen Pengajar
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah memberikan ijin untuk menempuh Pendidikan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Kepada Ibu HJ. Bungadia, yang mendoakan dan memprihatiniku selama melaksanakan Pendidikan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 11. Istriku tercinta Dian Rupiah dan kedua putraku Zenith dan Izza tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat dalam menyelesaikan Tesis ini. 12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan informasi berharga, sehingga tesis ini selesai dengan tepat pada waktuya. 13. Rekan-rekan Mahasiswa Pascsarjana yang telah memberikan bantuan informasi yang bermanfaat bagi penulis Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan koreksi sangat penulis harapkan.dan meskipun sederhana, Tesis ini semoga bermanfaat.
Surakarta, April 2010 Penulis
ABSTRACT Abu Aeman, S.340908002, 2010, The Implementation Of Law Number 38 of 1999 Regarding The Management of Zakat (Case Study of The Execution Profession Zakat in Sukoharjo Regency), Thesis: The Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakarta. This research aims to determine the cause of the Implementation of Profession Zakat in Sukoharjo Regency has not run in accordance with Law Number 38 Year 199 regarding Zakat Management. This research includes the nature of Sociological Research (non doctrinal), because in this study conceptualized as manifestation of the legal meanings of the symbolic social behavior as evident in their interaction. Location of research at the Office Board of Zakat (BAZ) Sukoharjo Regency. The data was collected by interview, observation and documentation in order to obtain primary and secondary data. Qualitative data analysis method is used in this research. Based results showed that the Professions by the Agency Implementation of Zakat (BAZ) Sukoharjo not functioning in accordance with Law No. 38 of 1999 on Zakat Management caused by factors (1) Components of the legal structure can be identified that BAZ Sukoharjo regency administrators in carrying out his duties as zakat is passive, only. Wait Muzakki come to him to issue zakat. (2) Components of the ruling is in the form of material substance of law No. 38 of 1999 on Management of Zakat can not be implemented effectively because the laws have not been socialized to the muslim community and this legislation is only a moral exhortation, not as a formal legal provisions binding on citizens because there are no provision governing sanctions for those who do not want to pay Zakat (3) Components of Culture that marked the existence of society is not aware of the obligation for a Muslim who can afford to spend their wealth to charity, as well as the culture of the community by distributing zakat directly to mustahiq, not to Zakat.
ABSTRAK
ABU AEMAN, S.340908002, 2010, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo) Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Sosiologis ( non doktrinal ), karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebabkan oleh faktor-faktor (1) Komponen Struktur hukum dapat diidentifikasi bahwa pengurus BAZ Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil Zakat bersifat pasif, hanya menunggu Muzakki datang kepadanya untuk mengeluarkan zakatnya. (2) Komponen Subtansi hukumnya yaitu berupa materi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum dapat dilaksanakan secara efektif. K arena undang-undang tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat muslim dan undang-undang ini hanya merupakan himbauan moral, bukan sebagai ketentuan legal formal yang mengikat warga negara dikarenakan tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat (3) Komponen Budaya yang ditandai adanya masyarakat belum menyadari tentang kewajiban seorang muslim bagi yang mampu untuk mengeluarkan hartanya untuk zakat, serta adanya budaya masyarakat dengan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Bukan kepadaa Amil Zakat.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menjaga kemaslahatan hidup, khusus yang menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan upaya setiap individu. Ada sebagian orang berhasil untuk menutupi kebutuhan hidup duniawinya, tetapi ternyata banyak di antaranya juga yang gagal memperolehnya. Namun di sisi yang lain, tidak sedikit di antara mereka yang telah berhasil dan mempunyai kekayaan yang cukup, justru hanya menghambur-hamburkan harta kekayaan itu ke jalan yang tidak diridhai Allah SWT. Dalam pandangan Al-Qur’an, harta benda itu adalah sesuatu yang bail. Harta akan bernilai baik, jika dipergunakan pada jalan yang mendatangkan kemaslahatan. Untuk menghindari orang tidak menyia-nyiakan hartanya, maka Islam telah memberikan peringatan yang sangat keras, untuk tidak menghambur-hamburkannya, Sejalan dengan itu, tentunya setiap individu tidak menghendaki kesenjangan sosial, ekonomi dan yang sejenisnya hanya dikarenakan sistem kepemilikan harta kekayaan itu dimiliki oleh sekolompok orang saja. Akan tetapi, Islam selalu menuntun umatnya agar hidup dengan kesederhanaan, sehingga apabila satu pihak memiliki kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dibagikan kepada orang lain. Di dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai suatu pola yang sangat unggul, baik dari segi asas, sistem maupun tujuan yang ingin dicapainya, yaitu kesejahteraan yang berimbang antara lahir dan batin, individu dan masyarakat serta dunia dan akhirat. Pola yang dimaksud adalah “zakat”. Zakat, sebagai satu-satunya ibadah wajib yang mengandung dimensi sosial ekonomi, merupakan pola yang tepat untuk dijadikan acuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun pembangunan ekonomi bangsa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau ketika itu. Prinsip dasar zakat, yaitu perputaran harta kekayaan antara yang kaya dengan yang miskin. Perputaran harta atas dasar semangat persaudaraan, akan
menghapus kesenjangan dan kecemburuan sosial, menggairahkan roda perekonomian, karena adanya keadilan dan pemerataan pendapatan, yang pada akhirnya akan menambah pendapatan perkapita setiap individu. Besarnya pendapatan setiap individu tersebut, akan berpengaruh pula terhadap pendapatan negara melalui sektor pajak, yang merupakan sumber dana terbesar bagi pembangunan negara. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak perlu lagi menggadaikan masa depan dan harga diri bangsa untuk hutang yang berkepanjangan, melainkan dengan menggali potensi yang dimiliki, yaitu kekayaan alam yang melimpah ruah serta keyakinan terhadap pola hidup yang digariskan oleh agama dalam mengelola sumber kekayaan alam tersebut. Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat merupakan
salah
satu
strategi
pembangunan
ekonomi
dengan
mengaplikasikan zakat sebagai pilar ekonomi kedalam kehidupan bernagara. Setelah berlaku selama hampir sebelas tahun, ternyata Undangundang Pengelolaan Zakat tersebut, belum berjalan secara efektif di Kabupaten Sukoharjo terutama pasal yang menyangkut tentang harta-harta yang dikenai (menjadi sumber ) zakat, yaitu pasal 11 ayat (2) tentang harta yang wajib dizakati.Pasal tersebut merupakan inti dari keseluruhan pasal dalam undang-undang pengelolaan zakat tersebut. Sebab, keefektivitas pasal itulah yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut. Bila dikaitan antara zakat penghasilan dan jasa sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengelolaan Zakat dengan Pasal 25 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelakskanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolaan Zakat, maka dapat dipahami bahwa penghasilan dan jasa yang dimaksud adalah penghasilan dan jasa dari pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, swasta maupun pada perusahaan-perusahaan, yang menurut menulis, kelompok inilah yang disebut dengan pegawai profesional.
Zakat profesi merupakan hal baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga masih terdapat keraguan dalam hal hukum kewajibannya. Untuk itu diperlukan pembahasan yang dapat memberi pemahaman kepada masyarakat akan urgensi zakat, terutama zakat profesi sebagai ibadah yang bernuansa sosial ekonomi. Zakat profesi paling relatif mudah pengelolaannya, karena penghasilan dari masing-masing pekerja dapat dipantau oleh pimpinan yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui siapa yang sudah terkena kewajiban zakat dan siapa yang belum; siapa yang mau mengeluarkan zakat dan siapa yang tidak mau. Bagi yang tidak mau, pimpinan dapat pula menerapkan sanksi berupa sanksi administrasi, yang umumnya sudah dimiliki oleh setiap instansi/perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun tesis dengan judul : “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo). B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah : Mengapa Pelaksanaan penerimaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?.
>LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik adalah merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik ( public pollicy process) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karenan bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan dengan baik, demikian pula sebaliknya bagaimanapun
baiknya sebuah persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Dalam studi kebijakan publik dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau manfaat apabila tidak diimplementasikan. Implementasi terhadap kebijakan umumnya masih bersifat abstrak dalam realitas hukum senyatanya, yakni kebijakan yang berkaitan
dengan
kebijakan
publik.
Kebijakan
menimbulkanhasil (outcom) yang dapat dinikmati
berusaha
terutama oleh
kelompok sasaran atau target group.Joko Widodo (2001:192)
Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan publik, para pelaksana kebijakan sebenarnya dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan “interaksi program” dan “administrasi program”. Untuk itu, para pelaksana
pertama-tama
harus
memusatkan
perhatiannya
pada
problematika bagaimana mencapai konsentrasi tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, para pelaksana tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya suatu program, menjadi sikap yang menerima terhadapnya, serta mereka harus tetap waspada terhadap pihak-pihak yang merasa diabaikan oleh program tersebut akan tetapi tetap bersikeras untuk turut memperoleh manfaatnya, khususnya terhadap usaha-usaha yang mungkin mereka
lakukan
untuk
menghambatnya.
Konsekuensi
dari
upaya
untuk
menumbuhkan konsistensi bahkan kepatuhan dari berbagai pihak tersebut berarti pula harus semakin banyak pula dilakukan negosiasi, penyesuaianpenyesuaian, dan sebagainya. Memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. 2. Teori Bekerjanya Hukum Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Lawrence Meir Friedman mengemukakan tentang tiga unsur sistem hukum ( Three Elements of Legal System ). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu : (1) Struktur Hukum ( Legal Structure ), (2) Subtansi Hukum ( Legal Subtansce ), dan (3) Kultur Hukum ( Legal Culture ). Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup living law ( hukum yang hidup ), dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang atau law in the books. Komponen cultural menurut Esmi Warrasi ( 1997: 30) yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hokum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan atara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatankekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-sanksinya,
dan
dalam
seluruh
aktivitas
lembaga-lembaga
pelaksanaannya. Selanjutnya dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum (yang tentunya juga pelaksanaan suatu kebijaksanaan atau suatu komitmen) bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu: a. faktor hukumnya sendiri b. Faktor penegak hukum c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup Sorjono Soekanto (1993:5) Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Lon Fuller dalam Esmi Warrasi, 2005 :3), ada delapan nilai yang diwujudkan oleh hukum. kedelapan nilai tersebut yang dinamakannya dengan prinsip legalitas adalah a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakantindakan yang bersifat arbiter. b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak. c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut. d. Perumusan-perumusan peratura-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat. e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah. h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.
a. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan.
> METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Penelitian dalam penulis tesis ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendeskripsikan tentang : Implementasi UU, No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yang diagnostik. Karena peneliti ingin mengetahui dan mencari apa sebab-sebabnya yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum ke-5, yaitu manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Menurut Setiono penelitian non-doktrinal adalah penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsi sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.1 Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan keadaan apa adanya tentang suatu variabel atau keadaan. B. Lokasi Penelitian Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Sukoharjo yang berwenang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Bidang yang diteliti adalah masalah Pelaksanaan Penerimaan Zakat Profesi. . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo 1
Ibid, h. 22
Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, zakat dikelola oleh suatu badan yang terorganisir. Disanalah semua hal dan permasalahan yang berkenaan dengan zakat diselesaikan. Jadi mengingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut akan lebih baik, karena terbukti bahwa pengelolaan zakat pada masa itu sukses dan lancar, kesejahteran rakyat dapat dirasakan. Atas dasar pertimbangan itulah keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat direalisasikan di negara kita, untuk mengatur tentang Pelaksanaan Zakat secara baik dan benar. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk realisasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf (c) yang mana dinyatakan pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini tingkat Daerah Kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama. Maka sehubungan dengan itu Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor: 451.12/347/2009 tanggal 21 Agustus 2009 (Periode 2009 s/d 2011). Adapun tugasnya sebagai berikut : Upaya BAZDA Kabupaten Sukoharjo untuk menghimpun dana zakat (Profesi) dengan berbagai cara, antara lain membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan cara membentuk unit penerimaan zakat (UPZ). Diberbagai instansi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dengan tugas mengumpulkan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di dalam instansinya, kemudian tiap bulan menyerahkan ke BAZ Kabupaten Sukoharjo lewat Bank Jateng Cabang Sukoharjo dengan No. Rekening: 1.030.001.893. Data penerimaan zakat oleh BAZ Kabupaten Sukoharjo DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN BAZ SUKOHARJO2 NO
2
DINAS/INSTANSI/BADA
Sumber data dari BAZ Kabupaten Sukoharjo
OKT
NOP
DES
N/ 1.
Sekretariat Daerah
-
2.
BAPPEDA
51.500
3.
Inspektorat
-
4.
Badan Kepegawaian Daerah 134.500
606.000
604.000
52.500
53.000
120.000
120.000
129.500
132.000
39.000
90.500
(BKD) 5.
Badan Pemberdayaan Masy
90.500
dan Desa (BPMD)/KPM 6.
Dinas Pertanian
120.100
-
239.450
7.
Dinas Kesehatan (DKK)
125.000
125.000
125.000
8.
Dinas
Umum 700.000
700.000
700.000
Pekerjaan
(DPU) 9.
Dinas Koperasi dan UMKN
183.000
207.000
142.000
10.
Disperindag
275.000
275.000
275.000
11.
DISNAKER
dan 130.000
130.000
130.000
38.000
38.000
36.000
Transmigrasi 12.
Dinas Sosial
13.
Kantor Pertanahan
895.000
905.000
820.000
14.
Departeman Agama
800.000
800.000
800.000
15.
Pengadilan Agama
68.000
66.000
63.500
16
Jumlah
3.610.00
4.193.00
4.330.45
0
0
0
Dari tabel di atas dapat dilihat, untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, Dinas Instansi yang aktif menyetor zakatnya hanya berjumlah 15. Kalau dilihat dari jumlah Dinas Instansi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, maka masih banyak Dinas Instansi yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kabupaten Sukoharjo. Demikian pula kalau diperhatikan nilai/jumlah yang diterima oleh BAZ Kabupaten Sukoharjo dari masing-masing instansi, belum sesuai ketentuan hukum
zakat, yaitu 2,5 % dari penghasilan seseorang (muzakki). Hal ini dikarenakan menurut Sdr. Drs, Syahidin, Sekretaris BAZ Sukoharjo, dalam permintaan zakat dari kepada Dinas Instans hanya bersifat himbauan dan mengenai jumlahnya diserahkan kepada kerelaan masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.3 Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Pegawai yang bekerja di pemerintahan dan profesi lainnya disamping zakat yang disetor kepada BAZ Sukoharjo, belum sesuai dengan hukum zakat, juga masih banyak yang tidak menunaikan/menyetorkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan Implementasi zakat profesi oleh BAZ Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. B. Pembahasan Dalam hukum Islam, zakat profesi merupakan wacana baru, meski pun jika ditelusuri dengan seksama, zakat profesi tersebut sebenarnya sudah lama ada dalam fiqh-fiqh klasik, namun tidak begitu populer, karena jenis profesi pada masa itu belum berkembang pesat seperti saat ini. Dalam hukum ekonomi Islam, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber zakat yang lain. Karena banyak orang, terutama di kota-kota besar mempunyai profesi dan mereka hidup dari penghasilan tersebut. Namun setelah berlaku selama hampir sebelas tahun Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang didalamnya mengatur zakat profesi seolah-olah tidak mampu menyadarkan umat Islam khususnya umat Islam di Kabupaten Sukoharjo untuk secara tulus dan ikhlas menunaikan ibadah zakat profesi. Oleh karena itu, penelitian ini mengalisis penyebab ketidak sesuaian pelaksanaan pengelolaan dalam penerimaan zakat profesi oleh BAZ Sukoharjo dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Peneliti menghubungan dengan teori Lawrence Meir Friedman, sebagai berikut : 3
wawancara dengan Syahidin, tanggal 20 Februari 2010
a). Komponen Struktur ( Structure of legal Systsem ). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor : 451.12/347/2009 tanggal 21 Agustus 2009 adalah merupakan realisasi dari pemberlakuan Pasal 6 Undangundang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang salah satu tugas pentingnya adalah mengumpulkan / menerima zakat dari mustahiq. Keberadaan Amil Zakat dalam mengelola zakat dapat dilihat dalam Firman Allah SWT, Surat At-Taubah ayat 60 Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik dalam pengumpulan maupun pembagi zakat dengan nama “amilina ‘alaihi/ petugas petugas zakat”. Mereka ini harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajiban dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Buchori-Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu’az ke Yaman, Alasan yang kita dapatkan dari hadits ini adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sedekah wajib ; “Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada yang fakir”. Hasil wawancara salah seorang Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sukoharjo dari kalangan ulama mengatakan; Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sukoharjo dalam menghimpun dana dari zakat profesi hanya bersifat pasif, menunggu kesadaran wajib zakat (muzakki) menyalurkan zakatnya, dengan tidak mendatangi atau menghitung harta atau penghasilan wajib zakat. Disamping itu itu tidak ada perintah kepada kalangan profesional yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan harus 2,5 % Hal ini berbeda ketika jaman Rasulullah SAW dan Sahabatnya, dimana dalam menghimpun dana zakat adalah pro aktif dengan mendatangi
langsung kepada muzakki bahkan memerangi bagi yang membangkang yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya4 Menurut Sekretaris Badan Amil Zakat Sukoharjo tidak dilakukannya secara memaksa kepada muzakki dalam penerimaan zakat karena ada unsur kekhawatiran
akan timbulnya demonstrasi dari
masyarakat. b.Komponen Subtansi ( Structure of legal System) Adapun pasal yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pada umumny dan zakat profesi pada khususnya diatur pada pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut bahwa; Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat bunyi pasal tersebut, penulis memahami sebagai himbauan moral, bukan sebagai ketentuan legal formal yang mengikat warga negara khususnya yang beragama Islam dalam arti kalau tidak dilaksanakan pasal tersebut tidak ada sanksi dari negara. Di dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur tentang sanksi bagi muzakki yang enggan menunaikan zakat. Sanksi yang diatur oleh Undang-undang tersebut hanya bagi pengelola zakat. Sebagaimana bunyi yang tercantum pada Pasal 21 Undang-undang tersebut. Tidak adanya aturan mengenai sanksi bagi yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, merupakan titik kelemahan dari Undang-undang tersebut, yang mengakibatkan kewajiban zakat tidak dipatuhi oleh pada umumnya umat Islam khususnya di Kabupaten Sukoharjo di
kalangan
profesional. Kehadiran Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tersebut, seharusnya memperkuat aturan tentang kewajiban zakat yang telah di atur di dalam hukum Islam. Ketidakefektifan dari kewajiban zakat di dalam hukum Islam, disebabkan sanksi yang mengancam pembangkang zakat tidak aplikatif. Kehadiaran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 seharusnya bertujuan untuk mengaplikasikan aturan tentang kewajaiban zakat yang 4
Chaerul Anwar, Wawancara tanggal 19 April 2010
telah diatur oleh hukum Islam. Salah satu alat untuk mengaplikasikannya adalah dengan memberikan sanksi bagi pembangkang zakat. Sanksi, di dalam ilmu hukum berfungsi sebagai a. Komponen Kultur (Culture of legal System) Komponen kulturnya adalah pertama adanya budaya masyarakat yang kurang memahami sepenuhnya tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim (muzakki) yang menyebabkan banyaknya kalangan profesional di Kabupaten Sukoharjo tidak menunaikan zakat (profesi). Hasil wawancara salah seorang tokoh agama dari ormas Islam menyatakan; Kedua, sebab pelaksanaan zakat profesi oleh BAZ Sukoharjo belum berjalan sesuai Undang-undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat adalah kebiasaan umat Islam dalam mengelola zakat dengan membentuk amil zakat tersendiri. “Badan Amil Zakat dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat terlepas dari unsur pemerintahan. Biasanya amil zakat ini merupakan bagian dari ta’mir (pengelola masjid). atau badan dibentuk tersendiri terpisah dari ta’mir masjid, tetapi tidak terpisahkan komunitas muslim.
>
PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang diteliti dapat diambil kesimpulan, bahwa Pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebabkan faktor : -
Komponen Struktur hukum, bahwa pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo bersifat pasif. Menunggu kesadaran Muzakki menyalurkan zakatnya, sehingga kalangan profesional dalam menyalurkan zakat (profesi) ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo belum dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Islam dan m
-
Komponen Subtansi hukum berupa materi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur zakat profesi belum dapat dilaksanakan secara efektif. Karena Undangundang tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat (muslim) dan Undang-undang ini hanya merupakan himbauan moral, bukan sebagai ketentuan legal formal yang mengikat warga negara. Dikarenakan tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi Muzakki yang tidak mau membayar zakat, yang ada hanyalah pasal yang menjelaskan sanksi bagi pengelola zakat (Amil) yang tidak profesional, bukan sanksi terhadap yang enggan menunaikan zakat.
-
Komponen Kultur ditunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat dari kalangan profesional (muzakki) belum menyadari tentang kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat, serta kebiasaan menyalurkanzakatnya secara langsung bukan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat, dikarenakan pemahaman dengan menyalurkan secara individu afdhal.
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasinya dapat ditentukan sebagai berikut : a. 1. Faktor yang menjadi penyebab ketidaksesuaian implementasi Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo adalah faktor Amil Zakat, faktor hukum dan faktor masyarakat. Ketiga faktor ini jika tidak dibenahi akan berdampak terhadap pelaksanaan penerimaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo, C. Saran 1.
Kepada
Badan
Amil
Zakat
(BAZ)
Kabupaten
Sukoharjo
agar
mengefektifkan sosialisasi Undang-undang zakat, Di samping itu harus pro aktif, dengan cara mendatangi kepada Muzakki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabatnya.Agar
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamandemen dengan memasukkan pasal yang mengatur tentang sanksi bagi Muzakki yang enggan mengeluarkan zakatnya.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah ibnu Muhammad bin Ahmad Al Thayyar, 1414.H, Al-Zakah wa Tathbiqatuha Al- Mu’ashirahh, Cet. II, Dar al- Wathan, Riyadh. Abdul Wahab Khallaf, 1985. Kaidah-Kidah Hukum Islam, Risalah, Bandung. Abdurrahman Qadir, 1998. Zakat dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial, Raja Grafindo Persada, Abdurrahman Al-Jaziry, Kitabul Fiqhi Ala Mazahibil Arba`h II, Darul Fikri. Abi Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Anshary Qurthuby, 1985, Al-Jaimiu` Ahkamul Qur`an, Juz 5, Daru Ahya Attirlasti Arabiy, Bairut, Ahmad Ali, 2001. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yasrif Watampone, Jakarta, Ahmad Ibn Hambal, Musnand Al-Maktab Al- Islami Dar Shawir, Juz. III, Beirut. Amin Rais, 1988, Aspek Sosial Pengelolaan Zakat , Risalah, Jokyakarta. An Nawawy Imam, 1972, Shahihu Muslim Jilid 7 – 8, Darul Fkri, Bairut , Asafri Jaya Bakri, 1996, Konsep Maqashid Syari’ah, Raja Grafindo Persada, Jakarta. As Homby, 1985, Oxford Advanced Leamers Dictionary of Current English, Oxford Cet. University Press, Britain, Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebiajakan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, Budi Winarno, 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Presindo, Yogyakarta, Deliar Noer, 1995, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Esmi Warrasih, 2005.Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, PT. Suryantara Utama, Semarang, Hafiddudin, Didin, 2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999. Pedoman Zakat, Pustaka Rizki Putra, Cet. III, Semarang, ---------------------------1999., Falsafah Hukum Islam, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta, Hanafie, 1962, Ushul Fiqh, Cet. III, Widjaya, Jakarta. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid I.Asy-Syifa, Semarang, Ismail Muhammad Syah, 1992, Filsafat Hukum Islam, Aksara, Jakarta. John. M. Echois dan Hasan Shadily, 1983, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XII, Gramedia, Jakarta. Joko Subagyo, 1997, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, Joko Widodo, 2001, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Evaluasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendeki, Jakarta, Muhammad, 2002, Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer Salemba. Muhammad Jawad Mughniyah, 1996, Fiqh Lima Mazhab, Lentera Jakarta.
Muhammad Syamsul Hak Al-Abadi AbiThayib, 1979, Aunu Al- Ma’bu, Syarh Sunan Abi Dawua, Juz. IV, Ce. III, Dar al-Fikr, Beirut. Muhammad Abdullah Arabi, Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Abdullah Suhaili, 1979, cet. I, Sastra Hudaya, Jakarta. Muhsin, Wakaf dan Zakat, 2009, Bahan Kuliah Pasca Sarjana Fakultas HukumUNS, Surakarta, Mursyidi, 2003, Akuntansi Zakat Kontempore, Remaja Rosdakarya, Bandung, Qur’anul Karim dan Terjemahan Artinya, 1999, Universitas Islam Indonesia,VII, Press, Yogyakarta, Quraisy Shihab, 2006, Wawasan Al-Qur’an, Mizan, Bandung. Sampurna, K. 2003, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cipta Karya, Surabaya. Sayid Sabiq, 1975, Fiqhus Sunnah, Jilid I, Darul Kitabil Arabiy, Bairut, Sayid Ahmad Hasyim BK, 1948, Mukhtaru al-Hadits an-Nabawiyah, Cet. VI, Hijazi, Mesir. Satjipto Rahardjo, 1986. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Setiono, 2007, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan Martikulasi Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS Surakarta, ----------, Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial, Surakarta, UNS Press. Sidi Gazalba, 1983, Islam dan Perubahan Sosio Budaya Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat, Pustaka Al-Husna, Jakarta. Solichin Abdul Wahab, 1997. Publik Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya, Soeryono Soekanto, 1980, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta Suhrawadi K. Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta. Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjipto, 2002, Kemiskinan dan Ketidak nerataan di Indonesia, Rineke Cipta. Wahbah Az-Zuhaili, 2001, Fiqh Zakat dalam Dunia Modern, Terjemahan A. Aziz Masyhuri, Penerbit Bandung, Surabaya, ------------------------, 1989, Al Fiqh Ala Islami Wa’adilatuhu, Juz I, Darul Fikri, Yusuf Qardawi, 1995. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I, Gema Insani Press, Jakarta. ------------------, 1998Musjillah Al Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam, Jakarta : Gema Insani Press, Zainuddin Hamidy dkk, 1992, Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Jilid. I, Wijaya, Jakarta. Zainal Abidin Ahmad, 1979, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. I, Bulan Bintang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Peraturan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Jurnal:
Abdul Azim Islahi, Zakah: A Bibliography, King Abdul Aziz University Islamic Economics Research Centre – Scientific Publishing Centre, Juddah, Saudi Arabia, 2005 Alfitri, The Law of Zakat Management and Non Governmental Zakat Collectors in Indonesia. The International Journal of Not-for-Profit Law, Vo. 8 (Januari, 2006) Jakarta. Maliah bt. Sulaiman, The influence of riba and zakat on Islamic accounting, Indonesian Management and Accoounting Review (2003), Vol 2 (2), 149 – 167. International Islamic University Malaysia. Zainol Bidin, Kamil Md. Idris, Predicting Compliance Intention on Zakah on Employ- ment inMalaysia: An Aplication of Reasoned Action Theory. Univbersity Utara Malaysia. Timur Kuran, 1995 Islamic Economics and the Islamic Subeconomy, The Journal of Ekonomic Perspectives, Volume 9 pages 155 – 173 Muhsin, 2009 Wakaf dan Zakat, Makalah disampaikan pada materi kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universtas sebelas Maret Surakarta, http://Islamicarticlesearch.blogspot.com/2008/04/Zakat.html http://tulisendw.blogspot.com/2010/makalahzakatinfakdansadakah.html http://dl.islamhouse.com/data/id/ih_articles/id_letters_in_zakat.pdf
