OKTOBER 2013

STIE DHARMAPUTRA SEMARANG DHARMA EKONOMI – NO. 38/ TH. XX/ OKTOBER 2013

Evaluasi Program perubahan bentuk Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditinjau dari Kinerja Balance Scorecard pada Tempat Pelelangan Ikan Dinas Peternakan Perikanan & Kelautan kota Pekalongan. Oleh Hedy Kuwanto

Abstrak Rencana kebijakan Pemerintah kota Pekalongan terhadap penghapusan Unit Pelaksana Tehnis menjadi persoalan dalam pengambil keputusan eksekuitf. Evaluasi ini bertujuan menjawab persoalan pengukuran kinerja berdasarkan Balance scorecard. Metode pengumpulan data sebagai dasar evaluasi menggunakan pedoman wawancara yang disusun dalam beberapa pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan memilih key informan dengan metode snowball. Evaluasi diarahkan pada action orientation berupa basic research yaitu terfokus pada hal-hal yang mendalam (indepth interview) dan terbatas. Hasil evaluasi pengukuran kinerja dari perspektif balance scorecard, UPTD TPI dikategorikan perlu adanya peningkatan Akuntabilitas publik. BLUD bukan sebagai keputusan jangka pendek. Key word; UPTD, BLUD & balance scorecard

A. Pendahuluan. a. Latar Belakang Masalah. Ada tiga jenis lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. (1) Public goods, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya seluruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non profit); (2) Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit); dan (3) Private Goods, yaitu lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan bersifat mencari keuntungan (profit oriented). UPTD sebagai publik goods telah menjadi sorotan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik seperti pelayanan tidak cepat, adanya diskriminasi pelayanan, biaya tidak transparan, katanya gratis tetapi kenyataan di lapangan masih harus bayar, membayarnyapun tidak ada standarnya, adanya budaya kerja aparatur yang belum baik, waktu penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak jelas. Pemerintah Kota Pekalongan dewasa ini yang memiliki 84 UPTD sebagai Public goods berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat. telah mengalami penurunan kinerja. Dalam upaya merampingkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) agar lebih efesien dan efektif Pemerintah Kota Pekalongan menghapus 79 unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sebanyak 79 UPTD yang dihapus tersebut terdiri atas UPTD sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas/sederajat, UPTD pusat kesehatan masyarakat, pemadam kebakaran, klinik bisnis, dan pasar. Target penghapusan puluhan UPTD selesai pada tahun 2013 dan hanya lima UPTD saja yang masih dipertahankan beroperasi termasuk TPI (Basyir, 2013). Dari 5 UPTD itu, UPTD TPI DPPK Pekalongan akan dilihat dan dievaluasi kinerjanya


apakah masih layak dipertahankan statusnya sebagai UPTD atau ditingkatkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Alternatif menggunakan BLUD adalah salah satu upaya peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. b. Batasan dalam Evaluasi Kinerja. Dalam melakukan proses evaluasi kinerja kami menggunakan pedoman wawancara yang disusun dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pada awalnya disusun secara umum dan luas Pertanyaan tersebut bersifat grand tour question dan kemudian dilanjutkan dengan sub-sub pertanyaan. Yang dimaksudkan dengan grand tour question ialah dibuat pertanyaan yang bersifat umum dan konsisten baik secara langsung maupun tidak langsung (questionaire). Pedoman wawancara disusun secara sistematis dengan memilih key informan dengan metode snowball. Evaluasi diarahkan pada action orientation berupa basic research yaitu terfokus pada hal-hal yang mendalam (indepth interview) dan terbatas. Keterbatasan dimaksudkan hanya menyangkut masalah pengukuran kinerja managerial pada DPPK UPTD TPI kota Pekalongan ditinjau dari 4 perpektif . 1. Perpektif Keuangan mengukur sebab dampak kepuasan pelanggan dapat berpengaruh pada kinerja keuangan. 2. Perspektif Pelanggan adalah mengukur sebab dampak tata kelola UPTD TPI atau proses bisnis internal dapat berpengaruh pada meningkatnya kepuasan pelanggan 3. Perpektif tata kelola UPTD TPI atau Proses Bisnis Internal adalah mengukur sebab dampak Kapasitas Organisasi dan Staf dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja tata kelola UPTD TPI kota Pekalongan. 4. Perpektif Aparat Pemerintah dan Kapasitas Organisasi Publik adalah terdiri dari tiga faktor utama yaitu mengukur sebab dampak peranan aparat, sistem dan prosedur ( human capital, information capital and organization capital) dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja tata kelola UPTD TPI kota Pekalongan. B. Landasan Teori. a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD). Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.


b.

c.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerinta Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Dari sudut pandang manajemen otonomi daerah, bentuk lembaga seperti UPTD sebenarnya lebih terkendali. Karena UPTD pada saat menerima pendapatan retribusi wajib disetor ke bendahara Daerah setiap hari, sedangkan pada saat terjadi pengeluaran untuk operasional, UPTD diatur sesuai dengan mekanisme belanja daerah melalui Anggaran Belanja Daerah. Mekanisme tersebut dipandang tidak fleksibel dan birokratis dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Makna dari pengertian ini adalah: (1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran); (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan (4) Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BLUD masuk dalam perangkat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods. Pengaruh UPTD & BLUD terhadap Kinerja.


Latar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini disebabkan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara Negara dewasa ini dirasa belum memuaskan masyarakat. Berikut ini adalah unsur – unsur kinerja UPTD & BLUD yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Tabel : pengaruh UPTD & BLUD terhadap kinerja Unsur Kinerja

anggaran

tidak boleh melampaui anggaran

utang/piutang, investasi, dan kerjasama Pengadaan barang dan jasa

tidak boleh melakukan utang/piutang

Pengelolaan barang

boleh menghapus aset tidak tetap boleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS Boleh mengangkat DP

Pejabat Pengelola dan pegawai Dewan Pengawas Remunerasi

Penetapan tarif Akuntansi

Pendapatan

d.

UPTD

fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa

dihitung berdasarkan indikator penilaian tuntutan profesionalisme Peraturan Kepala Daerah akuntansinya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya

BLUD

boleh melampaui pagu yang telah ditetapkan (flexsible budget) Boleh, harus dengan persetujuan Kepala Daerah berasal selain dari APBD atau APBN dgn Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tidak boleh menghapus aset tidak tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak boleh mengangkat DP golongan dan masa kerja sama PNS bukan dengan Peraturan Kepala Daerah laporan Keuangan Pemerintah menggunakan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masuk kas daerah terlebih dahulu

Pengaruh UPTD & BLUD terhadap Balance Scorecard. Pada saat ini indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan UPTD TPI kota Pekalongan mengacu kepada


Laporan Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Sistem tersebut merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggung jawaban. Hal yang melatar belakangi terbitnya Inpres ini adalah pasal 3 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berisi asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam undang-undang tersebut ditekankan adanya perhatian terhadap kepentingan umum yang lebih besar, bahkan penjelasan itu mempertegas maksud dari akuntabilitas Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 ini lalu direalisir dengan surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun Standar tersebut hanya diperuntukan untuk membuat laporan pertanggung jawaban masing-masing instansi Pemerintah kepada atasan, sehingga kajian ini memperluas pengukuran kinerja tersebut menggunakan balance scorecard. e.

Lingkup Evaluasi Kinerja Balance scorecard merupakan suatu pendekatan dalam pengukuran kinerja manajemen perusahaan dan atau organisasi publik, yang juga dapat diterapkan sebagai suatu sistem strategi manajemen. Balance scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi kedalam tindakan-tindakan nyata (Kaplan dan Norton, 1996). Oleh karena itu, perspektif pengukuran kinerja dengan hanya memperhatikan unsur finansial saja tidak cukup. Hal ini disebabkan karena banyak aspek penentu kesuksesan organisasi publik yang tidak dapat dinilai dengan angka (dikuantifikasikan) dalam satuan mata uang atau ditampilkan dalam laporan keuangan, seperti kekayaan organisasi yang sifatnya tidak berwujud (intangible assets) maupun kekayaan intelektual sumber daya manusia. Padahal, faktor-faktor tersebutlah yang justru menjadi penentu dan pendorong Untuk mencapai tujuan evaluasi kinerja tersebut, maka evaluasi atas kinerja DPPK UPTD TPI Kota Pekalongan untuk periode yang berakhir per 31 Oktober 2013, meliputi; 1. Perpektif Keuangan. 2. Perpektif Pelanggan atau bakul. 3. Perspektif Tata Kelola TPI (Proses Bisnis Internal) 4. Perspektif Aparat Pemerintah dan Kapasitas Organisasi Publik. Dari keempat perspektif tersebut diatas, maka dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut;


Tabel 1: Ringkasan evaluasi perpektif balaced scorecard pada UPTD TPI sebagai pelayanan publik. Perspektif

Tujuan Evaluasi

Keuangan

Bagaimana kita melihat dan memberikan nilai kepada masyrakat dan atau membayar restribusi ? Bagaimana pelanggan/bakul melihat atau mengevaluasi kinerja TPI? Apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan hasil-hasil sesuai dengan yang diinginkan / diharapkan. Dapatkah kita melanjutkan untuk meningkatkan nilai untuk pembayar retribusi, aparatur dan pejabat pemerintah, organisasi pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

Pelanggan/Bakul

Tata Kelola UPTD TPI

Aparat Pemerintah dan kapasitas organisasi UPTD TPI sebagai Pelayanan Publik.

Unsur Evaluasi -

Produksi Pertumbuhan pendapatan. Biaya mutu. Ratio Surplus Operasional Survey Kepuasan Pelanggan. Tingkat Retensi Pelanggan. Service Image. Survey Kepuasan Nelayan. Tingkat retensi Nelayan. Tata kelola TPI

-

Dukungan Aparat Pemerintah. Sistem kelola SDM TPI. Prosedur Kerja.

C. Pembahasan Hasil evaluasi kinerja uptd tpi kota pekalongan Hasil evaluasi diperoleh gambaran bahwa kinerja UPTD TPI DPPK Kota Pekalongan dilihat dari 4 persepsi adalah sebagai berikut; 1. Perspektif employees and organization capacity (aparatur pemerintahan dan kapasitas organisasi publik) di TPI indikatornya adalah terdiri dari ; a. Aparat adalah indikator yang mengevaluasi tentang dukungan dari aparat dalam menangani masalah seperti pendangkalan kolam, tambat labuh, rob (akibat pasang surut air laut), terbatasnya solar bersubsidi, fasilitas kebersihan, fasilitas keamanan, dan segala peraturan yang berhubungan dengan kegiatan nelayan dan bakul. Dari hasil evaluasi indikator-indikator tersebut diatas, indikator aparat pada prespektif Aparat dan kapasitas organisasi diperoleh hasil pada peringkat KURANG. b. Sistem adalah indikator yang menerangkan tentang bagaimana SDM TPI sebagai pemangku kunci sukses pada pelayanan publik dapat dinilai dari segi kompensasi pengawasan pelaporan, melaksanakan kendali mutu dalam pelayanan publik dan merespon dalam penyediaan sarana dan prasarana kelancaran proses lelang ikan. Hasil penilaian kinerja pada indikator sistem pada prespektif Aparat dan kapasitas organisasi diperoleh peringkat KURANG. c. Prosedur adalah indikator penilaian dari prospektif Aparat dan kapasitas organisasi yang mengukur tingkat kompetensi karyawan yang ditekankan pada absensi kehadiran karyawan, tingkat karyawan meningkalkan tugas dalam jam kerja, perputaran karyawan, karyawan melakukan kerja rangkap


2.

3.

4.

jabatan pada lembaga atau dinas lain dan standar operating prosedur. Dari semua indikator tersebut diperoleh hasil pada peringkat KURANG. Ketiga indikator pada perspektif Aparat dan kapasistas organisasi diatas UPTD TPI Kota Pekalongan diperoleh hasil nilai rata-rata dengan predikat KURANG. Perspektif Tata Kelola (proses bisnis internal), Hasil pengukuran kinerja UPTD TPI pada perspektif proses bisnis internal dengan indikator sebagai berikut : a. Kepuasan Nelayan (Supplier). Evaluasi kinerja dalam indikator perpektif Kepuasan Nelayan terdiri dari Pembayaran, Proses Lelang , Kesejahteraan, Lelang Ulang Keamanan dan Beban Nelayan. Hasil evaluasi pada indikator ini diperoleh peringkat CUKUP. b. Tingkat Retensi Nelayan tingkat retensi nelayan menjual ikan di TPI kota Pekalongan menurun. Kinerja UPTD TPI ditinjau dari tingkat retensi nelayan dikategorikan pada peringkat KURANG c. Tata kelola lingkungan TPI Dari evaluasi kinerja pada tata kelola untuk memandu UPTD TPI dalam meningkatkan AKUNTABILITAS dinilai pada peringkat KURANG. Ketiga indikator pada perspektif Tata Kelola (proses bisnis internal) diatas UPTD TPI Kota Pekalongan diperoleh hasil nilai rata-rata dengan predikat KURANG. Perspektif Pelanggan. Pengukuran kinerja pada perspektif ini terdiri dari Survey Kepuasan Pelanggan , Tingkat Retensi Pelanggan. dan service image dengan penjelasan sebagai berikut; a. Survey kepuasan pelanggan adalah kebutuhan penting untuk kelangsungan berkembangnya bisnis apapun terdiri dari faktor-faktor Kualitas, Sarana dan prasarana dan Sistem lelang. Hasil kinerja perpektif pelanggan di ukur dari Survey kepuasan pelanggan diperoleh peringkat CUKUP b. Survey Retensi pelanggan diukur dari indikator perilaku pelanggan, Retensi pemasaran Retensi dan akuisisi pelanggan Hasil kinerja perpektif pelanggan di ukur dari tingkat retensi pelanggan diperoleh peringkat BAIK. c. Service Image Survey Kinerja perpektif pelanggan ditinjau dari indikator Serive image seperti tersebut diatas UPTD TPI dapat disimpulkan BAIK. Ketiga indikator pada perspektif Pelanggan diatas UPTD TPI Kota Pekalongan diperoleh hasil nilai rata-rata dengan predikat BAIK. Perspektif Keuangan. Pengukuran kinerja pada perspektif ini terdiri dari tingkat produksi, Tingkat pertumbuhan pendapatan retribusi. dan Surplus Operasional dengan penjelasan sebagai berikut; a. Tingkat pertumbuhan Produksi (minat nelayan lelang di TPI), produksi yang digunakan dalam UPTD TPI adalah sejumlah ikan yang diperoleh para nelayan dan dilelang ke tempat pelelangan ikan. Kenaikan harga pada tahun


2013 tersebut disebabkan karena ada penurunan produksi sebesar 15% dari tahun 2010. Jadi, yang menyebabkan kenaikan harga ikan sebesar 43% dari tahun 2010 disebabkan adanya penawaran ikan para nelayan lebih sedikit dari permintaan bakul. Karena jumlah produksi secara kuantitatif menurun maka kinerja produksi UPTD TPI diperoleh Peringkat KURANG. b. Pada indikator Pertumbuhan pendapatan dengan dukur dengan pencapaian Target PAD yang ditetapkan oleh DPRD kota Pekalongan maka kinerja UPTD TPI pekalongan selama 4 tahun berakhir telah memenuhi TARGET PAD dengan rata-rata peningkatan sebesar 5% per tahun. Dari indikator ini maka kinerja UPTD TPI adalah BAIK. c. Biaya Mutu terdiri dari; Biaya kegagalan eksternal (external failure cost), Biaya kegagalan internal (internal failure cost), Biaya Penelaahan (Appraisal Cost) Biaya dan pencegahan (prevention cost). Dari indikator ini diperoleh peringkat BAIK. d. Ratio Surplus Operasional. Surplus operasional UPTD TPI selama 4 tahun, menunjukan bahwa surplus operasional telah mengalami kenaikan sebesar 50.86% di tahun 2010; 51,76% di tahun 2011; 67,15% ditahun 2012; dan 71 % ditahun 2013 atau surplus operasional rata-rata per tahun sebesar 17,75 %. Jadi kinerja UPTD TPI dari perpektif keuangan dari indikator surplus operasional pada tahun 2013 adalah EFISIEN atau BAIK. Keempat indikator pada perspektif Keuangan diatas, UPTD TPI Kota Pekalongan diperoleh hasil nilai rata-rata dengan predikat BAIK. Penjelasan tersebut diatas dapat diringkas sebagai berikut:


Gambar : alur 4 perpektif pengukuran kinerja terhadap Misi dan Visi.

MISI & VISI UPTD TPI. - MINAPOLITAN. - KESEJAHTERAAN MASY PESISIR BELUM TERCAPAI

Perspektif Keuangan - Produksi - Pertumbuhan - Biaya Mutu - Surplus Operational CUKUP

Perspektif Tata Kelola - Kepuasan Nelayan - Tingkat Retensi Nelayan - Tata kelola TPI KURANG

RENTRA

UPT D

Perspektif Pelanggan - Kepuasan Pelanggan - Tingkat Retensi Pelanggan - Service image BAIK BAIK

AparatTPI Pemerintah & kapasitas org Publik - Aparat - Sistem - Prosedur KURANG

KURANG. Dari gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa UPTD TPI DPPK Kota Pekalongan adalah tempat pelayanan publik yang strategis dan dapat memberikan kontribusi dari setoran retribusi kepada PAD kota Pekalongan secara EFEKTIF. Methode pengukuran kinerja dengan Balance scorecard yang didalamnya ada keseimbangan antara keuangan dan non keuangan untuk mengarahkan kinerja UPTD TPI terhadap misi dan visi yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja UPTD TPI secara menyeluruh dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, tata kelola, aparatur


pemerintah dan kapasitas organisasi publik diperoleh peringkat CUKUP. UPTD TPI menyadari bahwa dukungan investasi dalam peningkatan fasilitas pelayanan TPI oleh pemerintah masih rendah dan Kompetensi karyawan yang belum diperdayakan. Aspek ini memberikan andil yang besar terhadap turunnya produksi TPI. Akibat dampak Kompetensi karyawan yang rendah dan fasilitas TPI yang kurang menimbulkan pada aspek tata kelola yang buruk. UPTD TPI juga belum mempunyai perangkat peraturan yang mengatur terhadap perilaku organisasi ekternal yang terlibat dalam pelayanan publik TPI kota Pekalongan , maka akuntabilitas TPI belum dapat diharapkan. Pengaruh hasil evaluasi terhadap Dua perspektif tersebut yang mempunyai predikat kurang ternyata bertolak belakang dengan hasil kinerja perspektif pelanggan yang diperoleh nilai pada peringkat Baik. Hal ini berarti rendahnya kinerja UPTD TPI sebagai organisasi publik merupakan peluang bagi para pelanggan untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak – pihak lain. Oleh karena itu pada perpektif keuangan terbukti biaya mutu sangat besar jumlahnya walaupun tingkat surplus operasionalnya dalam 4 tahun terakhir ada peningkatan, tetapi rata – rata pertumbuhan masih pada angka 5 % per tahun dibawah pertumbuhan ekonomi daerah kota pekalongan sebesar 6% pada tahun 2013. D. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap TPI & Kelembagaan UPTD TPI DPPK kota Pekalongan untuk periode tahun berakhir per 31 Oktober 2013 dapat kami simpulkan sebagai berikut; b. Simpulan. Usaha Pemerintah Kota Pekalongan dalam merampingkan jumlah UPTD khususnya UPTD TPI belum dapat diterima, karena lembaga TPI yang sudah ada menurut hasil pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard baik dari aspek keuangan maupun non keuangan masih diperlukan pembenahan internal secara intensif. Hal ini bukan dalam arti aspek keuangan sudah mencapai target PAD itu sudah mencapai kinerja yang baik, namun bila ditinjau dari aspek non keuangan bahwa UPTD TPI adalah tempat pelayanan publik belum memberikan kepuasan semua pihak khususnya kepada para nelayan dan pemilik kapal. Dengan demikian untuk mewujudkan visi bahwa UPTD TPI sebagai sarana penunjang menjadi TPI Minapolitan belum efektif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu adanya kajian lebih lanjut. c. Saran. Sejak UPTD TPI dikelola oleh DPPK kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai tahun 2013, merupakan tahap awal dalam siklus pelayanan publik di bidang pelelangan ikan yang dapat dikategorikan pada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini diharapkan UPTD TPI memiliki memiliki strategi pelayanan baru kepada publik yang dirasa sangat potensial bagi peningkatan kontribusi pada PAD dan kepuasan stakeholder dalam pelayanan publik.


Untuk itu, pada tahap pertumbuhan perlu dipertimbangkan sumber daya khususnya SDM untuk mengembangkan pelayanan publik, merubah status UPTD menjadi BLUD serta mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada sistem, infrasturktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung terbentuknya hubungan kerja secara menyeluruh dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan para Nelayan dan dengan para pelanggan (Bakul). Namun demikian, bila UPTD harus dibubarkan sesuai dengan Program Pemerintah Kota Pekalongan dalam jangka pendek, BLUD BELUM memberikan solusi jangka pendek terhadap pengelolaan TPI kota pekalongan. Beberapa alasan yang mendasari adalah sebagai berikut; a. Aset TPI yang dikelola oleh UPTD TPI sekarang ini masih menyewa artinya bukan aset milik sendiri. b. Kesiapan SDM yang profesional dan berjiwa wirausaha masih rendah. c. UPTD TPI yang sekarang ini belum menunjukan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan; d. BLUD merupakan quasi public goods, sehingga peran APBD masih tetap diperlukan dalam peningkatan pelayanan; dan e. Untuk keberhasilan implementasi BLUD, perlunya peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir (maindset), semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi stakeholder terkait, penyiapan peraturan pendukung, serta pemahaman tentang konsepsi BLUD.

DAFTAR PUSTAKA Basyir, Efisiensi 79 UPTD Bakal Dihapus, berita Suara Merdeka, 26 juli 2012, http://www.pekalongankota.go.id Badan_Layanan_Umum_Daerah, id.wikipedia.org/wiki. Kaplan, Robert and. Norton. David P, 1996. The Balance Scorecard. Harvard Business School Press. Kaplan, R. S., Norton, D. P. 1992"The Balanced Score- card—Measures That Drive Performance," Harvard Business Review, January-February. Kaplan, R. S.; Norton, D. P. 2002 Strategy maps. Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes. Harvard Business Review,. Peraturan Nomer: 1/2004 UU tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Nomor kep.16/men/2011 tentang Penetapan Indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013, tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Peraturan Menteri Nomor per.02/men/2012 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat edaran Nomor : 900/2759/SJ tanggal : 10 September 2008 Menteri dalam negeri Pedoman Penilaian BLUD .


Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

OKTOBER 2013

Recommend Documents