ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELONJAK, INDONESIA MUNDUR 15 TAHUN
WIKO SAPUTRA Peneliti Kebijakan Ekonomi & Publik – Prakarsa Email:
[email protected]
PRAKARSA POLICY REVIEW/05/OKTOBER/2013 CIKINI, 27 OKTOBER 2013
PENDAHULUAN ▪ AKI Indonesia meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012) dari 228 per kelahiran hidup (SDKI 2007). ▪ AKI Indonesia tertinggi dibandingkan AKI di negara – negara miskin Asia.
▪ Lemahnya program pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi: program yang tidak tepat sasaran dan alokasi anggaran yang rendah. ▪ Gagalnya desain program Kependudukan dan Keluraga Berencana (KKB).
▪ Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan AKI. ▪ Perlu aksi cepat secara nasional dan daerah dalam menurunkan AKI agar target MDGs bisa dicapai pada tahun 2015.
PERKEMBANGAN AKI DI INDONESIA, 1991 - 2012
Sumber: SDKI berbagai tahun
AKI INDONESIA TERTINGGI DIBANDINGKAN NEGARA-NEGARA MISKIN DI ASIA
Sumber: WHO dan SDKI 2012
PARADOKS PROGRAM
Sumber: Kemenkes RI 2013
PENYEBAB (1) PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan system penyedian air minum Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan Peningkatan ketersedian obat public dan pembekalan kesehatan Program kependudukan dan keluarga berencana Sumber: APBN 2014
PAGU ANGGARAN (Rp. Milyar) 124.0
PERSENTASE 0.27
5,296.2
11.32
2,939.9
6.28
9,579.6
20.47
1,243.0
2.66
1,951.6
4.17
PENYEBAB (2) GAGALNYA DESAIN PROGRAM KKB Kelompok Umur
Wilayah
Total
Kota
Desa
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49
2007 26 116 138 104 59 17 4
2012 32 121 145 108 59 22 3
2007 74 153 131 110 70 21 7
2012 69 156 141 98 64 20 6
2007 51 135 134 108 65 19 6
2012 48 138 143 103 62 21 4
TFR GFR CBR
2,3 80,0 20,2
2,4 82,0 20,1
2,8 97,0 21,5
2,8 94,0 20,7
2,6 89,0 20,9
2,6 88,0 20,4
Keterangan : Angka fertilitas menurut umur ibu per 1000 wanita TFR (Angka fertilitas total per wanita umur 15 – 49 ) GFR (Angka fertilitas umum/jumlah kelahiran dibagi jumlah wanita umur 15 – 44 tahun) per 1.000 wanita) CBR (Angka fertilitas kasar per 1.000 penduduk) Sumber: SDKI 2007 dan 2012
PENYEBAB (3) MENINGKATNYA FERTILITAS USIA MUDA (15 – 19 THN) DI PERKOTAAN
Sumber: SDKI 2012
BELAJAR DARI SRILANKA DAN NEPAL Indikator
Sri Lanka
Nepal
Pendapatan perkapita (USD) Total pengeluaran pemerintah (% GDP) Pengeluaran kesehatan (USD. Juta) Pengeluaran kesehatan perkapita (USD) Total pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% total pengeluaran) Total pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP) Sumber pembiayaan kesehatan Domestik (%) Luar negeri (%) Penanggung biaya kesehatan Rumah tangga (%) Pemerintah (%) Lainnya (%) Angka kematian anak (per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu (per 100.000)
2,812 21 2,000 97 7 2
607 22 1,000 33 10 2
97 3
85 15
46 45 9 8 35
55 39 6 34 170
BELAJAR DARI SRILANKA DAN NEPAL 1.
PENTINGNYA MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG MEMILIKI UNSUR EQUITY, ARTINYA KEBIJAKAN HARUS MENGANDUNG UPAYA UNTUK MENYAMARATAKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT, SEMUA WARGA MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM HAL PELAYANAN KESEHATAN.
2.
NEPAL DAN SRI LANKA MENERAPKAN KONSEP EVIDENCE-BASED POLICY, YAITU UNTUK MERUMUSKAN KEBIJAKAN SETELAH DIPEROLEH BUKTI ILMIAH YANG MENUNJUKKAN TINGKAT DAYA-GUNA STRATEGI YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM KEBIJAKAN TERSEBUT.
3.
LAYANAN KESEHATAN PRIMER DIBANGUN DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK, SERTA UNTUK MENGATASI PENYAKIT-PENYAKIT LAIN PENYEBAB KEMATIAN IBU DAN ANAK SEPERTI MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
4.
PENTINGNYA MEMPERKUAT KEMBALI PROGRAM KKB UNTUK MENGONTROL KELAHIRAN MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI PADA PENURUNAN AKI.
5.
PERLUNYA MENGEMBANGKAN SISTEM SURVEILANS (PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN INTERPRETASI SERTA PENYEBARAN DATA SECARA SISTEMTIS DAN BERKELANJUTAN), MONITORING DAN EVALUASI YANG MEMBERDAYAKAN PERANAN MASYARAKAT LOKAL. REGISTRASI VITAL DAN PENELUSURAN KEMATIAN IBU HARUS DISIAPKAN SEJAK AWAL DAN DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT ADVOKASI.
DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENURUNAN AKI 1. Desentralisasi sektor kesehatan 2. Kewenangan yang besar bagi daerah dalam pembangunan sektor kesehatan di daerah 3. Bias kebijakan fiskal 4. Daerah yang memiliki kebijakan kesehatan (kesehatan ibu dan anak) seperti Kab. Pasuruan, Kab. Takalar dan Kab. Kupang berhasil menurunkan AKI secara signifikan. 5. Perlu mendorong daerah untuk lebih inovasi dalam mendesain program – program penurunan AKI.
REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PERLU MENINGKATKAN ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI SEBESAR 3% DARI TOTAL ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN DALAM APBN 2014
REVITALISASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKB) DI INDONESIA
▪ Desain program harus lebih focus pada program bersifat kuratif dan promotif.
▪ Meningkatkan alokasi anggaran untuk program KKB.
▪ 70% alokasi anggaran dialokasikan ke daerah.
▪ Memperbaiki tata kelola program KKB.
▪ Target utama pada daerah – daerah yang AKI tinggi.
▪ Memperkuat pengelolaan KKB daerah dengan melalukan reformasi kelembagaan BBKBN dan BKKBD.
▪ Memperkuat program Jampersal dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
▪ Meningkatkan program KKB melalui system promotif terutama yang berkaitan dengan resiko kehamilan pada usia muda.
▪ Program supervisi dan asistensi pada daerah dalam upaya mempercepat penurunan AKI
▪ Meningkatkan kepesertaan suami – istri terhadap program Keluarga Berencana (KB)
REKOMENDASI KEBIJAKAN ▪ PEMERINTAH PUSAT PERLU MENDORONG SETIAP PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBUAT RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENURUNAN AKI ▪ Setiap daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) perlu menyusun RAD Penurunan AKI ▪ Perlu di dorong regulasi (peraturan daerah) untuk Kesehatan Ibu seperti yang dilakukan oleh Kab. Takalar, Kab. Pasuruan dan Kab. Kupang ▪ RAD dan Perda harus bisa dijabarkan dalam program implementatif dan kebijakan fiscal dalam APBD masing –masing daerah. ▪ Perlu supervise dan assistensi bagi oleh pemerintah pusat dalam penyusunan RAD dan Perda agar sinkron dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
PERKUMPULAN PRAKARSA Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Indonesia Ph. +62 21 7811 798 Fax +62 21 7811 897 www.theprakarsa.org
