Oktober 2011

LIPUTAN KHUSUS Maluku Utara; Dilema Kawasan Timur Indonesia 9

INFO BARU 2 PLPBK Nafas Baru PNPM Mandiri 16

INTERMEDIATE TREATMENT FACILITES Terobosan Baru Bidang Persampahan

Edisi 10/Tahun IX/Oktober 2011

Indonesia Rayakan

Hari Habitat Dunia 2011 di Makassar

daftar isi OKTOBER 2011

Berita Utama 4 Indonesia Rayakan Hari http://ciptakarya.pu.go.id

Habitat Dunia 2011 di Makassar

7 Dirjen Cipta Karya Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Kementerian Pekerjaan Umum,Budi Yuwono :“Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dari Hal Kecil”

Liputan Khusus 9 Maluku Utara; Dilema

Kawasan Timur Indonesia

Info Baru

4

13 Maluku Utara Siapkan Sail Morotai 2012

16 PLPBK Nafas Baru PNPM Mandiri

18 Bupati Kendal Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti:Noto Deso di Kendal untuk Menggapai MDGs

19 KSAN 2011, Tangani

Sanitasi Amankan Air Minum

19

23 Ketika Masyarakat Pesisir Semarang Mengadaptasi Perubahan Iklim

Inovasi 26 Kota Payakumbuh Volume

Sampahnya Paling Kecil Se Indonesia

29 INTERMEDIATE TREATMENT FACILITES Terobosan Baru Bidang Persampahan

26

editorial

Makassar Tuan Rumah Hari Habitat 2011 Indonesia Berkunjunglah ke Makassar untuk melihat sunset sekaligus sunrise di Pantai Losari. Beragam menu kuliner bisa dijumpai di kota ini. Atau jika Anda suka merekam jejak sejarah, kota-kota di sekitarnya seperti Gowa, Bone dan lainnya siap memanjakan kamera dan blog Anda untuk mengabadikan kejayaan masa lalu Ujung Pandang dan Bone, serta para pelaut ulung Galessong Takalar. Kota ini bertekad menjadi kota yang mendunia dengan konsep Centre Point of Indonesia dan sebelas program infrastruktur pendukung kota yang maju dan menyehatkan warganya. Dengan ruang kota yang tertata dalam Mamminasata (Makassar, Marros, Sungguminasa, dan Takalar), kota – kota ini siap mendunia. Dalam menata permukiman, kota ini berhasil menyabet dalam menata kawasan permukiman kumuh perkotaan telah dianugerahi penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) yang diberikan Kementerian PU tahun 2008. Pemerintah sengaja memilih Kota Makassar sebagai tempat peringatan Hari Habitat Dunia 2011 untuk mengapresiasi keberhasilan Makassar di bidang penataan lingkungan permukiman dan penataan ruang. Di Indonesia, tema HHD 2011 diturunkan menjadi Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim. Upaya untuk menciptakan green cities atau kota hijau diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, produksi dan konsumsi barang-barang yang ramah lingkungan, penggunaan energi secara optimal, serta memperluas ruang terbuka hijau menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Kota hijau dikembangkan untuk menjamin pembangunan kota yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk itu, kota sebaiknya direncanakan secara komprehensif untuk dapat melayani kebutuhan penduduknya saat ini, sekaligus untuk masa yang akan datang. Buletin Cipta Karya sekali lagi mengulas habitat untuk terus digemakan ke semua lapisan masyarakat. Di rubrik lain, kami juga mengulas kisah perjalanan redaksi ke Maluku Utara dengan ragam permasalahannya di tengah keindahan alamnya. Ada juga gelaran Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional yang digelar dua tahun sekali oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Foto Cover : Perayaan Hari Habitat Dunia 2011 di Kota Makassar



Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

SANIMAS Solusi Masyarakat Sehat Kota Tanjungbalai yang berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dengan memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan definitif. Jumlah penduduk sekitar 160.000 jiwa dengan tingkat kemiskinan berada di 18,36%. Sedangkan wilayah dengan kategori kemiskinan berada di kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Tanjungbalai Utara. Keberadaan masyarakat yang masih menggunakan MCK cubluk dengan septitank atau dengan kata lain wc terbang berada di 3 kecamatan. Untuk itu kehadiran SANIMAS pada tahun 2007 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan terbentuknya KSM MAHAL yang diketuai oleh Bapak Ruhayat Siregar (Pak Dayat) yang pada saat ini diberi kepercayaan oleh Pemko

Tanjungbalai sebagai TFL SLBM. Untuk itu, kami masyarakat Kota Tanjungbalai memohon kepada Direktur BEST agar Program SANIMAS untuk Kota Tanjungbalai terus berlanjut sehingga sebagian masyarakat dapat memanfaatkan eksistensi SANIMAS menuju masyarakat Tanjungbalai yang sehat. Terimakasih. Endang Harianto Kepada Yth. Bapak Endang Harianto Berdasarkan usulan RKAKL TA 2012, Satker PPLP Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan kegiatan SANIMAS di Kota Tanjung Balai. Terima Kasih (Subdit Air Limbah, Dit. PPLP, Ditjen Cipta Karya)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 3

Berita Utama

P

Panggung itu membelakangi laut, persis di depan balok huruf besar membentang bertuliskan PANTAI LOSARI. Di hadapannya puluhan stand yang memamerkan karya pembangunan dari instansi terkait, baik dari pusat maupun daerah. Sisi kiri dan kanannya berderet rapi anjungan kuliner yang menjajakan menu khas Makassar, dan Sulawesi pada umumnya. Ada coto dan konro, bubur Manado, es palubutung, dan ragam lainnya. Tepat pukul 09.00 acara peringatan HHD 2011 dimulai. Tenda putih di depan panggung sudah terisi penuh oleh para undangan yang umumnya memakai kaos berlabel Hari

4 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

Indonesia Rayakan

Hari Habitat Dunia 2011 di Makassar Di atas panggung berkarpet merah itu, puluhan kali kata Habitat disebut berturut-turut oleh Ketua Pelakasana Hari Habitat Dunia 2011, Direktur Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum, Staf Ahli Menpera Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Tanggal 16 sampai 17 Oktober, Kota Makassar sedikit bising dengan hingar bingar peringatan HHD 2011 yang berpusat di Anjungan Pantai Losari.

Habitat dan Hari Tata Ruang. Sementara di setiap stand pameran, para petugas masih sibuk menyiapkan materi yang akan disampaikan pada para calon pengunjung usai pembukaan pameran oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Satu sampai dua hari sebelumnya para petugas pameran tersebut sudah berjibaku menyiapkan instalasi dan panelpanel pameran masing-masing. Sedikit disayangkan, pada hari pertama itu, kesan masih cuek masih tergambar di wajah warga Makassar. Padahal, dua peringatan besar itu digabung dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-342. Gu-

bernur Sulawesi Selatan Syarul Yasin Limpo dalam sambutan tanpa teksnya menegaskan provinsinya berkomitmen mendukung tema Hari Habitat Dunia 2011, yaitu ‘Kota dan Perubahan Iklim’ dengan segera memiliki Green Policy Government yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Mamminasata Dipilihnya Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah peringatan HHD bukan tak beralasan. Secara nasional, Sulawesi Selatan adalah provinsi yang pertama kali

BERITAUTAMA

Foto Kiri : Masyarakat Makassar turut menyemarakan peringatan Hari Habitat Dunia 2011 dengan mengikuti sepeda santai. Foto Kanan : Dua buah alat berat excavator doser bantuan Kementerian Pekerjaan Umum kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk diteruskan kepada Pemkot Makassar.

memiliki Perda Tata Ruang. Ini bisa dilihat dari matangnya tata ruang Mamminasata pada tahun 2001, meski secara konsep sudah digulirkan sejak 1980. Sejak 2006 – 2010, di Mamminasata sudah banyak hal dilakukan. Mulai dari penyempurnaan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) dan unit teknis (Perda 16/2007), Penyusunan Konsep Perpres Metropolitan Mamminasata hingga ditetapkannya pada 2011, implementasi pem­bangunan jalan Hertasning dan Perintis Kemerdekaan. Japan International Cooporation Agency (JICA) kemudian melakukan studi kelayakan pembangunan jalan arteri, mengadakan studi pengelolaan sampah sampai akhirnya terwujud rencana pembangun TPA Regional Mamminasata (2011-2015), peningkatan ma­ najemen perkotaan metropolitan, pening­ katan air minum, dan lainnya. Hingga akhir­ nya pada 2008, pemerintah menetapkan Mamminasata sebagai Kawasan Strategis Na­ sional (KSN oleh PP 26/2008). Untuk melayani warga Mamminasata juga direncanakan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari. Dengan meningkatnya penduduk di perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) diperlukan akses pada prasarana dan sarana sanitasi, terutama di kawasan padat dan kumuh perkotaan. IPAL Losari menjadi salah

satu dari 11 program prioritas kawasan ini dan ditargetkan rampung 2012. 10 program prioritas Mamminasata lainnya antara lain KIMMA II, Centre Point of Indonesia, Kawasan Maritim Takalar, Jaringan Jalan, Kota Baru Gowa Marros, TPA Regional, Go Green, Drai­ nase, Air Bersih, dan kawasan pendidikan. TPA Regional Mamminasata berlokasi di Pattalassang seluas 98,2 ha yang rencananya dibangun pada 2012-2014. Kapasitas TPA regional ini hingga tahun 2030 mencapai sekitar 5 juta kubik per tahun dan menempati 4 cell. Dari Makassar saja, menurut Walikota Ilham Arief Siradjuddin, produksi sampah tiap hari di kota ini saja sebanyak 400 ton atau 5000 m3 per harinya. “Sementara 90 kontai­ ner yang dimiliki baru bisa mengangkut 60% volume sampah. Karena itu kami menggalakkan program Green and Clean yang melibatkan masyarakat melalui 3R, penanaman pohon, dan lainnya,” kata Ilham. Bantuan Alat Berat Peringatan ini ditandai dengan berbagai kegiatan, salah satunya penyerahan alat berat berupa 1 Wheel Loader, 2 Excavator dan 2 sludge equipment berupa Jetting & Vacuum Truck dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Makassar dan Kota Palopo melalui Gubernur Sulawesi Selatan. Pada saat yang sama juga dilakukan penan-

dangantangan MoU (kesepakatan bersama) tentang Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir, Genangan dan Drainase. Pada acara ini, Gubernur Sulsel juga melakukan penandatangan prasasti peresmian Rusunawa Kelurahan Daya dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Batusitanduk, Kabupaten Luwu. Ilham Arief Siradjuddin yang kerap disapa Acok mendukung perlunya program-program yang bisa mengantisipasi dan meng­ adaptasi perubahan iklim. “Hari ini kami berterimakasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah memberikan bantuan alat berat untuk mengeruk kanal di Makassar,” ujar Ilham. Ilham menambahkan, kondisi sungai di Makassar saat ini 50% dari kedalamannya sudah tertimbun sedimen. Pihaknya sudah berupaya melakukan pengerukan dengan dibantu masyarakat dan TNI. Selain itu juga, untuk mencegah pencemaran sungai oleh sampah, Kota Makassar bekerjasama dengan daerah sekitarnya akan membangun TPA Regional Maminasata. Upaya mitigasi yang telah dilakukan lainya misalnya dengan membuat benteng pembatas pantai Losari setinggi 2 m yang dengan perkiraan para ahli bisa bertahan hingga 100 tahun dari ancaman kenaikan permukaan air laut yang menenggelamkan. Makassar juga memberlakukan Car Free Day tiap akhir pekan untuk memberikan ruang bagi 20 – 30 ribu para ‘bikers’ dan bisa mengurangi efek gas rumah kaca. Ragam Peringatan Habitat Dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, konsep kota hijau adalah solusi untuk perubahan iklim yang saat ini sedang berlangsung di dunia. “Menciptakan green cities atau kota hijau diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, produksi dan konsumsi barangbarang yang ramah lingkungan, penggunaan energi secara optimal, serta memperluas ruang terbuka hijau menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan,” kata Menteri PU. Menteri PU menambahkan, kota-kota di dunia berusaha mendapatkan predikat kota hijau melalui berbagai cara diantaranya melalui pemanfaatan energi alternatif seperti angin, panas bumi menggantikan energi berbahan baku fosil yang menjadi penyumbang Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 5

ther in Law) Project’ yang terdiri dari Ikang Fawzi, Gilang Ramadhan, dan Eki Soekarno. Panitia juga membagikan kupon yang dapat ditukar dengan aneka menu khas Sulawesi seperti Konro, Cotto, Bubur Manado, Sop Ubi, dll.

Foto Atas : Suasana stand pameran Ditjen Cipta Karya dalam rangka Peringatan HHD 2011 di Anjungan Pantai Losari Makassar. Foto Bawah : Para pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya akan melanjutkan sepeda santai usai menanam pohon di lingkungan benteng Fort Rotterdam.

70% polusi dunia. Di Indonesia sendiri belum ada kota berpredikat green city. Peringatan HHD 2011 di Makassar juga disemarakkan tampilan pameran dari berbagai instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipa Karya dengan tiap sektornya. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kemen­ terian Pekerjaan Umum dipamerkan melalui stand pameran Ditjen Cipta Karya, Ditjen Tata Ruang, Ditjen Bina Marga, Balitbang, dan Pus-

6 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

kom. Ditjen Cipta Karya misalnya menampilkan SPAM melalui pipa bawah laut di Giliketapang, PAMSIMAS, SPAM Tenaga Surya, Peduli Sanitasi Peduli Perubahan Iklim, konservasi energi pada bangunan gedung, green build­ ing, greenship rating tools, dan konsep Strategi Pengembangan Perkotaan dan Infrastruktur Permukiman (SPPIP). Anjungan pantai Losari semakin ramai dengan penampilan artis ibukota ‘Bil (Broo­­­

Sepeda Santai dan Penanaman Pohon Pada peringatan di hari kedua, lebih dari 30 ribu warga Makassar menyemarakkan Hari Habitat Dunia 2011 dengan mengayuh sepeda di sepanjang jalan utama Kota Makassar. Sepeda santai dilepas oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dari rumah jabatan gubernur di Jalan Sudirman. Sepeda santai juga diikuti seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kota Makassar serta para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelum finish di Anjungan Pantai Losari, rombongan sepeda santai juga melakukan penanaman pohon di area benteng Fort Rotterdam. Penanaman pohon dipimpin Gubernur Sulsel, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono, dan Walikota Makassar Ilham Arief Siradjuddin. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Guratno Hartono dalam sambutannya mengatakan, Ditjen Cipta Karya sudah melakukan revitalisasi dan penataan kawasan di area benteng Fort Rotterdam guna mendukung pelestarian bangunan bersejarah tersebut. “Penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia 2011 ini sudah dan sedang dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, Bali, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara,” paparnya. Usai menanam pohon, rombongan kemudian menyaksikan aksi hiburan di panggung peringatan HHD 2011 di Anjungan Pantai Losari. Pada kesempatan itu, Provinsi Sulawesi Selatan membagikan 342 hadiah door prize bagi peserta sepeda santai berupa 1 unit rumah, 1 unit mobil, puluhan sepeda, lemari es, dan ratusan hadiah menarik lainnya. Parade terjun payung mewarnai pengundian hadiah ini. Dua penerjun diantaranya membawa kunci rumah dan mobil yang kemudian masing-masing diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Gubernur Sulsel kepada peserta yang beruntung. Tak mau ketinggalan, Muda Cipta Karya (MCK) Band turut memeriahkan panggung HHD (bcr) 2011.

Berita Utama

BERITAUTAMA

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono :

“Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dari Hal Kecil”

Dirjen Cipta Karya menanam pohon di area Fort Rotterdam didampingi Kasubdit Wilayah II Dit. PBL Didiet A. Achdiat.

Tindakan nyata dari masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat diperlukan sejak dini dari hal kecil. Kepedulian masyarakat ini bisa diimpelentasikan dengan menanam pohon, pengelolaan sampah yang baik, tidak memasang Air Conditioner (AC) terlalu dingin, tidak menciptakan ruangan yang terlalu gelap agar cukup pencahayaan dan udara sehingga bisa menghemat energi.

A

Apa makna tema peringatan Hari Habitat tahun 2011? Setiap tahun, UN Habitat selalu memilih tema tertentu sesuai dengan kondisi dan tantang­ an yang dihadapi kota-kota di dunia. Untuk tahun ini, tema yang dipilih adalah “Cities and Climate Change” atau “Kota dan Perubahan Iklim”. Dalam peringatan Hari Habitat Dunia di Meksiko, Executive Director UN-Habitat Joan Clos, mengingatkan kita akan bahaya perubahan iklim terhadap kawasan perkotaan, dan menghimbau kota-kota untuk melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi. Hari Ha­bitat di Indonesia tahun ini mengangkat tema ‘Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim’. Dengan tema ini, pemerintah harus menyesuaikannya dengan membuat perencanaan

hijau atau Green Plan dalam setiap program pembangunannya. Kota-kota di dunia, termasuk di Indonesia, kini menghadapi tantangan baru, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memberikan dampak terhadap kondisi perkotaan, terutama wilayah pesisir pantai yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan resiko kejadian bencana di perkotaan seperti banjir dan tanah longsor, kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola hujan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah adaptasi berupa tindakan penyesuaian pranata sosial dan pranata fisik, termasuk penataan ruang dan infrastruktur, serta mitigasi berupa pe­ ngurangan emisi gas rumah kaca agar dam-

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 7

BERITAUTAMA pak buruk perubahan iklim dapat diminimalkan. Mengapa dipilih Kota Makassar dan Sula­ wesi Selatan sebagai tuan rumah penye­ lenggaraan? Di samping sebagai bentuk komitmen peme­ rintah untuk pemerataan pembangunan perumahan dan permukiman hingga Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan dipilih untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Habitat sebagai bentuk apresiasi kami atas upaya semua sta­ ke­holder yang ada di kota dan di provinsi ini dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya Kota Makassar dalam menata kawasan permukiman kumuh perkotaan telah dianugerahi penghargaan Pe­nilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) yang diberikan Kementerian PU tahun 2008. Apa yang sudah dilakukan pemerintah/ke­ menterian untuk Habitat dan Tata Ruang? Kita juga menghargai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksa­na­ kan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, khususnya yang berada dalam kawasan metropolitan Mamminasata. Tentunya saat ini Provinsi Sulawesi Selatan serta Kota dan Kabupaten yang termasuk dalam Mamminasata menyambut baik adanya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata, sebagai acuan perencanaan tata ruang regional secara terpadu. Di samping itu, kita juga menyampaikan ap­resiasi terhadap upaya pembangunan in­frastruktur permukiman secara regional, seperti upaya dikembangkannya tempat pe­ ngolahan akhir (TPA) regional Mamminasata dengan menggunakan metode sanitary land­ fill yang ramah lingkungan. Kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan dengan Pemerintah Kota Makassar juga tercermin dari kerjasama kedua belah pihak dalam Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir, Genangan dan Drainase Kota Makassar. MoU yang ditandatangani menunjukan pen­tingnya kebersamaan pemerintah pusat, provinsi dan kota dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, demi pembangunan kota yang berkelanjutan. Di sam­ ping itu, peresmian Rusunawa di Kelurahan Daya dan Proyek Air Minum IKK Batusitanduk mencerminkan komitmen kita untuk fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat ber­penghasilan rendah serta meningkatkan ca­kupan pelayanan infrastruktur permukiman. Mengapa muncul sub tema Kota Hijau Solu­ si Perubahan Iklim? Di samping merayakan Hari Habitat Dunia, kita disini juga memperingati Hari Tata Ruang Dunia. Hari Tata Ruang diadopsi dari peringatan Internasional World Town Planning Day yang dicetuskan pada tahun 1949, dan mulai tahun 1995 dikoordinasikan oleh Internation­ al Society of City and Regional Planners (Iso­ CaRP). Untuk tahun ini, tema Hari Tata Ruang adalah Empowerment for Green Cities. Tema ini sejalan dengan tema Hari Habitat Dunia yang juga mengangkat isu kota yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kedua tema ini kita padukan menjadi tema bersama yaitu “Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim”. Apa saja upaya untuk mewujudkan kota hijau? Upaya untuk menciptakan green cities atau kota hijau diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan emisi gas ru­ mah kaca. Dalam hal ini, produksi dan konsumsi barang-barang yang ramah lingkungan, penggunaan energi secara optimal, ser­ta memperluas ruang terbuka hijau men-

Upaya mitigasi yang telah dilakukan Pemkot Makassar misalnya dengan membuat benteng pembatas pantai Losari setinggi 2 m yang denganperkiraan para ahli bisa bertahan hingga 100 tahun dari ancaman kenaikan permukaan air laut yang menenggelamkan.

8 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

jadi kewajiban seluruh pemangku kepenting­ an. Kota hijau dikembangkan untuk menjamin pembangunan kota yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk itu, kota sebaiknya direncanakan secara komprehensif untuk dapat melayani kebutuhan penduduknya saat ini, sekaligus untuk masa yang akan datang. Apa yang diupayakan Ditjen Cipta Karya? Terkait dengan perubahan iklim, Kemente­ rian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya tekah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI), yaitu mendorong pengelolaan sampah de­ ngan metode sanitary landfill dan penanganan limbah off-site untuk menurunkan emisi gas metana. Di samping itu, saat ini sedang didorong pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi (green building) serta peningkatan kualitas permukiman, termasuk perbaikan lingkungan permukiman kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya juga ber­ komitmen untuk terus meningkatkan kua­litas perumahan dan permukiman serta perkotaan di tanah air, sebagaimana tercermin dari besarnya pendanaan untuk infrastruktur permukiman dari 31 Triliun Rupiah pada kurun waktu tahun 2005-2009, menjadi 50 Triliun Rupiah pada kurun waktu tahun 2010-2014. Kenaikan pendanaan yang signifikan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman secara merata, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Namun tentunya, di masa mendatang diharapkan terdapat peningkatan kontribusi pendanaan yang lebih besar lagi dari peme­ rintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha dan peran serta masyarakat. Aksi nyata apa yang diharapkan dari ma­ syarakat? Selain komitmen pemerintah, aksi nyata masyarakat juga penting karena infrastruktur tanpa peningkatan kepedulian tak akan ada artinya. Tindakan nyata dari masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat diperlukan sejak dini dari hal kecil. Kepedulian masyarakat ini bisa diimpelentasikan dengan menanam pohon, pengelolaan sampah yang baik, tidak memasang Air Conditioner (AC) terlalu dingin, tidak menciptakan ruangan yang terlalu gelap agar cukup pencahayaan dan udara sehingga bisa meng(bcr) hemat energi.

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Sekelompok speed boat di Dermaga Kota Tidore Kepulauan siap mengantarkan penumpang ke Kota Ternate yang berada di kaki Gunung Gamalama (kanan) dan Pulau Maitara (kiri).

Maluku Utara;

Dilema Kawasan Timur Indonesia Naomi Paramita Adhi & Buchori *) Dua pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terlihat menikmati perbincangan ringan di atas KM Bobara pada suatu petang. Mereka pulang kerja dari kantor ‘gubernuran’ Maluku Utara di Sofifi menuju rumahnya di Ternate. Mereka tiap hari harus merogoh kocek lebih dari Rp 100 ribu dan waktu tempuh dua jam pulang pergi dengan kapal cepat bermesin ganda. Kapal feri adalah pilihan lebih murah namun memakan waktu dua kali lipatnya lebih.

S

Satu dari dua orang itu mengaku tidak sanggup untuk tiap hari masuk kantor. Dan ia yakin, sebagian besar pegawai lainnya juga akan mengamini jika dilakukan polling. Risi­ konya memang sanksi bagi abdi negara seper­ ti mere­ka. Tapi apa mau dikata, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara pun mengaku tidak berani berkilah bahwa anggotanya juga banyak yang mangkir ngantor. Sejak Sofifi diresmikan menjadi Ibu Kota Provinsi muda ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agustus 2010 lalu, Sofifi belum banyak berubah. Ketidaksiapan infrastruktur terlalu telanjang untuk dilihat, meskipun Sofifi secara hukum menjadi ibu kota provinsi seharunya sejak 1999 sesuai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Penundaan Sofifi sebagai Ibukota lebih karena keterbatasan infrastruktur. Setelah pem­bangunan, Sofifi sekarang telah memiliki kantor Gubernur, Kantor DPRD, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah. Sebagian besar gedung perkantoran SKPD sedang dibangun di Sofifi, namun nampaknya aktivitas kedinasan masih saja betah dilakukan di Ternate. Hal itu menimbang prasarana dan sarananya jelas lebih lengkap di Ternate, seperti kemuda-

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 9

han transportasi, koordinasi, akses komunikasi, dan sederet akses lainnya yang belum tersedia di Sofifi. Sebetulnya, pembangunan infrastruktur jalan nasional sudah hadir dengan cepat dan terlihat mantap jika kita telusuri dari Sofifi ke arah Tobelo, Halmahera Utara. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat mendampingi Presiden SBY meresmikan Sofifi mengatakan, jalan dari Sofifi yang baru telah tembus ke Tobelo dan Galela. Selanjutnya Sofifi-Weda-EkorSubaim-Buli.

“Jadi sejumlah ruas jalan di Maluku Utara seperti di pulau Ternate dan pulau Tidore telah berstatus nasional sehingga pembangunannya didanai APBN maupun bantuan dan pinjaman luar negeri,” katanya. Namun, paparan jalan ini belum maksimal dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya alam di wilayah ini. Geliat pembangunan ekonomi belum banyak terlihat. Rencana induk pemerintah untuk kepulauan Maluku saat ini sudah disahkan dengan label koridor 6. Koridor 6 yang terdiri dari Papua dan Kepulauan

Foto Atas : Suasana petang di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate Foto Bawah : Menara Air sebagai bagian dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Sofifi untuk melayani komplek pemerintahan di kantor Gubernur Maluku Utara.

10 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

Maluku itu akan fokus pada beberapa sektor basis ekonomi. Seperti perikanan, pengembangan agroindustri, dan pariwisata. “Dalam waktu dekat kami akan mendorong anggaran pembangunan dan pengembangan ekonomi Koridor 6 untuk program-program prioritas. Misalnya, pembuatan lumbung per­ ikanan, pembangunan bandara di Morotai (Maluku Utara),” kata Ketua Koridor 6 yang dipegang Menteri Perhubungan Freddy Numbery. Sekilas, kepasrahan nampak dari penelusuran terhadap tanggapan kepala daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini menanggapi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang jadi pegangan pemerintah untuk keterukuran pembangunan sampai 2025 ke depan. Menurut Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Indonensia bagian timur masih sangat bergantung dari intervensi pemerintah pusat. “Dengan kondisi bottlenecking, konektivitas, dan ketersediaan infrastruktur yang masih minim, pihak swasta belum banyak melirik kawasan timur ini,” katanya. Intervensi pemerintah pusat yang disorot di sini adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang secara tak langsung disebut oleh Menteri Perhubungan saat itu, Freddy Numbery, sebagai pemegang dana terbesar untuk membangun infrastruktur. Selain jalan nasional, Kementerian PU juga menghadirkan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang di tiap provinsi memiliki tangan bernama Satuan Kerja untuk setiap sektornya. Ada air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, penataan ba­ ngunan dan lingkungan, hingga program pem­berdayaan masyarakat. Sebelum melakukan perjalanan panjang di Maluku Utara, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang baru terpilih, Fasri Bachmid, sudah mengingatkan akan sulitnya perjalanan untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di provinsi kepulauan ini. Sebagai ibu kota propinsi Maluku Utara yang baru, Kota Sofifi dengan kecantikan alamnya menurut Fasri perlu didukung peren­ canaan tata ruang dan perencanaan pemba­ ngunan yang matang dan tertib dalam pelaksanaannya. Betul memang, dengan penataan ruang dan perencanaan yang matang, dina­ mika pembangunan sosial dan ekonomi kota tersebut dapat berjalan seiring dengan sumberdaya yang ada dan dapat menjadi pemicu pertumbuhan kota- desa di kawasan Halmahera, khususnya, dan kawasan Maluku pada

LIPUTANKHUSUS umumnya. Di sini, moda angkutan manusia dan barang masih sangat terbatas. Rambu – rambu lalu lintas di perairan laut maupun darat masih minim, pelampung keselamatan sulit ditemui di kapal penumpang, bahkan sinyal komunikasipun masih sangat lemah. Kita hanya bisa berharap pada cuaca yang bersahabat saat melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Maluku Utara. Hal ini diakui oleh salah satu pejabat di Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Joerni Makmoerniati yang telah merasakan nuansa ’mengharukan’ dari perjalanannya dari Ternate ke Pulau Halmahera. Sejarah mencatat, sebelum era penjajahan Portugis dan Belanda di Bumi Nusantara, Maluku Utara memiliki empat kerajaan dengan basis kekuatan di laut, sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi dan sosial budaya dengan wilayah kekuasaan meliputi bagian barat Papua, Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Empat kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Jika ingat sejarah kerajaan laut ini, tak berlebihan jika tiap mata memandang hamparan laut seakan ada dalam pusaran kejayaan mereka. Menengok Cipta Karya di Bumi Rempahrempah Laporan perjalanan ini sengaja disederhanakan dengan melihat beberapa titik infrastruktur yang sempat kami sambangi dalam rangka pengambilan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan Ditjen Cipta Karya Tahun 2010 dan spasialisasi data untuk penyusunan peta tematik Ditjen Cipta Karya di Provinsi Maluku Utara. Destinasi selanjutnya ke Pulau Tidore hanya berjarak 10 menit dari Pulau Ternate dengan menunggangi speed boat bermesin ganda. Beberapa menit setelah meluncur dari Pulau Ternate, kami sempat tertegun memandangi dua gunung yang sebenarnya adalah Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Dua gunung itu, kata Arif, Staf Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Maluku Utara, terabadikan dalam uang kertas seribu rupiah. Pantas saja, pemandangan itu tak asing bagi kami. Menurut Arif, jika ingin melihat sisi paling pas sesuai komposisi di uang seribu itu, kami harus melihatnya dari Restoran Florida, Kota Ternate bagian atas. Setibanya di Pelabuhan Pulau Tidore, kami langsung disambut keramaian calon penum­ pang dan hiruk pikuk penjual makanan dan penjual jasa sewa mobil. Tapi setelahnya ke-

heningan mendominasi. Jalanan sepi dari kendaraan roda dua maupun roda empat. Sese­kali melintas kambing dan hewan peliharaan lainnya. Melintasi jalan utama sepanjang 40 km di sepanjang garis pantai Tidore Kepulauan bisa sejenak melupakan hiruk pi­ kuk Jakarta. Rumah-rumah asri di tepi jalan mencerminkan pribadi teratur para penghu­ ninya. Konsentrasi penduduk yang tidak terlalu besar, yakni 93.756 pada 2008, memberi nuansa nyaman di kota ini, perumahan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama. Di belakang rumah-rumah itu terhampar sawah dan perkebunan luas. Keheningan itu berlanjut hingga kami menginjakkan kaki di halaman Istana Tidore yang kesohor dengan perlawanannya melawan penjajahan Portugis dan Spanyol. Kesan yang sama juga terhampar ketika kami harus mencatat titik koordinat lokasi penanaman pipa jaringan air minum di beberapa ruas Kota Tidore Kepulauan. Pipa-pipa itu merupakan bantuan program dari Ditjen Cipta Karya kepada PDAM setempat untuk menambah pelaya­ nan air minum bagi warganya yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan. Pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Tidore Kepulauan pada tahun 2002 baru mencapai 3% penduduk. Sistem gravitasi dari reservoir merupakan bagian yang sangat penting bagi sistem distribusi air di PDAM di provinsi ini. Reservoir berfungsi sebagai penampung air sekaligus untuk menyeimbangkan tekanan saat fluktuasi pemakaian serta untuk mengatasi atau menjaga kontinuitas pemasokan pada waktu terjadi fluktuasi pemakaian air maksimum. Distribusi air minum dilakukan secara injeksi langsung ke jaringan pipa. PDAM Kota Tidore Kepulauan memiliki tiga bangunan reservoir yang tersebar ke wilayah Kota Tidore Kepulauan dan mempunyai kapasitas yang berbeda – beda dengan total kapasitas 400 m3. Sedangkan di Ternate menurut data di Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kota ini memiliki 10 reservoir yang empat di antaranya belum berfungsi. Di Kota Tidore Kepulauan, kami meninjau pelaksanaan PNPM Mandiri tahun anggaran 2010. Jalan rabat beton sepanjang 700 meter dengan lebar 2 meter yang telah dibangun pada 2010 kini membuat warga Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan semakin mudah beraktifitas. Bahkan dengan BKM yang inovatif, mereka mampu membangun rumah penyulingan minyak cengkeh dengan dana bergulir yang mereka pinjam dari BLM. Kami

hanya sempat mengunjungi delapan lokasi kegiatan P2KP. Selain yang disebut di atas, kegiatan P2KP di Tidore Kepulauan juga telah membangun jalan setapak dan drainase. Sebelum meninggalkan Tidore untuk kembali menuju Ternate dimana kami menginap, kami sempatkan melihat museum kecil. Menurut sejarah, di sanalah kaki pertama tentara Spanyol menapak untuk memulai penjajahannya di Indonesia. Bangunan seluas sekitar 200 m2 itu dipagari tembok bercat kuning dengan warna pondasi hijau. Di balik bangunan itu ada prasasti yang memperkenalkan kita dengan tulisannya berbunyi: “Untuk memperingati Juan Sebastian De Elcano beserta beserta awak kapal-kapal ‘Trinidad’ dan ‘Victoria’ yang merapat di Pulau Tidore ini pada tanggal 8 Nopember 1521 dan melanjutkan pelayarannya ke Spanyol pada 18 Desember 1521 dalam pelayarannya mengelilingi dunia yang pertama”. Prasasati beserta bangunannya dibangun oleh Kedutaan Besar Spanyol pada 30 Maret 1993. Berada di Ternate setelah Tidore seolah menemukan kembali kehidupan sebuah kota. Kami langsung diajak mengunjungi dua lokasi kegiatan P2KP berupa jembatan di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah. Namun yang menyedot perhatian dan energi kami adalah kunjungan ke penataan kawasan tradisional di Desa Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate. Di sana, Satker PBL membangun jalan setapak sepanjang sekitar 2 km untuk mendukung kawasan wisata berupa area makam Sultan Baabullah. Untuk mencapai area makam itu, kami harus menaklukkan ruas pertama jalan setapak dengan elevasi lebih dari 30 derajat. Sesudahnya kami diuntungkan dengan adanya pagar besi untuk berpegangan. Usai sampai puncak, di kawasan Makam Sultan Baabullah, usahakan menahan buang air kecil. Pasalnya, tak satupun ruang private untuk hajat ini bisa kita temukan. Sangat direkomendasikan untuk dibangun toilet umum karena makam ini terlanjur dikukuhkan sebagai obyek pariwisata penting di Maluku Utara. ”Sejak dibangun jalan setapak ini, penduduk setempat dan para peziarah dari daerah lain semakin ramai karena semakin dimudahkan untuk menuju puncak makam Sultan Baabullah. Kami juga semakin bersemangat melakukan ziarah dan ritual keagamaan lainnya di desa ini,” ungkap salah seorang warga yang tak mau disebut namanya. Di Sofifi, kami masih melihat kesahajaan Maluku Utara yang apa adanya. Kebetulan, loBuletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 11

LIPUTANKHUSUS

Pengunjung meninggalkan kawasan Makam Sultan Baabullah Kota Ternate melewati jalan setapak dan jembatan yang dibangun Satker PBL Provinsi Maluku Utara.

kasi yang kami tinjau adalah jalan lingkungan yang dibangun Satuan Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi Malukut Utara dengan beberapa diantaranya bersanding dengan drainase atau saluran air di tengah-tengah permukiman. Jalan-jalan lingkungan tersebut terlihat lengang di tengah hari. Suasana itu mewakili masyarakat Sofifi yang belum banyak bergeliat menyambut status mereka sebagai penghuni Ibukota Provinsi. Sesekali kendaraan roda dua dan empat melintasi jalanan ini yang membuat kami lega, ternyata ada juga yang memanfaatkan jalanan yang dibangun APBN itu. Hati dibuat penasaran dengan suasana itu. Kami kemudian mengarah ke pusat pemerintahan ibukota provinsi yang baru untuk membuktikan apakah yang kami dengar dan lihat sebelumnya benar. Sepi. Seraya melihat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun oleh APBN TA 2010 oleh Satker PBL di kompleks kantor DPRD Malut. Salah seorang rekan seperjalanan tiba-tiba bertanya, “Ini Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Terbuka Sapi”. Pertanyaan polos yang terlontar setelah melihat banyaknya kotoran dari sekawanan sapi di sekeliling taman tersebut. Tontonan itu, selain lalu lalang segelintir kendaraan roda dua, setidaknya mengisi lengangnya kompleks perkantoran itu. Sebuah tugu sebagai penanda selamat datang itu dengan gagah berdiri dengan warna abu-abu pekat semen. Rasa penasaran selanjutnya masih menggelayut hingga kami tiba di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Bagi yang awam,

12 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

mendengar nama Tobelo tentu saja asing. Begitu kami telusuri, ternyata Tobelo adalah tempat bersejarah di Maluku Utara. Teluk Kao, dimana Tobelo terletak, pada zaman Perang Dunia II jadi pangkalan armada laut Jepang. Lautnya dalam. Pada zaman perang, ada lebih dari 2.000 kapal perang hilir mudik di sini. Sebagian besar ditenggelamkan oleh pesawat terbang Amerika. Ada beberapa haluan kapal masih terlihat di Teluk Kao. Jepang juga membangun lapangan terbang besar dengan tujuh landasan. Pada salah satu kunjungan ke instalasi pompa air bersih, kami berkesempatan mewawancarai Kabag Teknik PDAM Tobelo, Jhoni Togelang untuk mengenal profil PDAM dan kondisi pelayanan air minum di Tobelo dan Halmahera secara umum. Pada 1999-2001, Tobelo menjadi pusat pertumpahan darah Kristen-Islam yang buruk sekali. Hampir separuh kota terbakar habis. Listrik tak menyala hampir empat tahun. Imbasnya, banyak asset PDAM berupa instalasi, meter air, maupun jaringan pipa banyak dicuri masyarakat. “Sejak PDAM Tobelo berdiri sendiri pada 2011, kami praktis tidak memiliki pelanggan karena pasca kerusuhan SARA saat itu banyak instalasi kami yang rusak. Sementara itu masyarakat Tobelo banyak kesulitan air karena selain daerah pantai, tanah di sini juga banyak yang rawa-rawa,” kata Jhony. PDAM Tobelo saat itu hanya memiliki 900 pelanggan. Tidak ada penyertaan modal dari APBD setempat, melainkan hanya pinjaman dari PDAM Ternate sebesar Rp 1,5 juta untuk

solar. Kondisi pompa dan jaringan diperbaiki sendiri. Sampai saat ini kapasitas produksi air bersih sebesar 55 liter/detik dengan sistem pelayanan yang masih belum memungkinkan untuk menjangkau seluruh kabupaten. Pembenahan jaringan unit masih menjadi tugas berat PDAM dengan memperbesar diameter pipa di atas 90 inch. Saat ini, sistem distribusi jaringan baru bisa melayani kecamatan seperti Tobelo. “Masyarakat banyak berminat mendapatkan sambungan rumah. Namun kendala kami pada pipa jaringan yang belum sanggup menjangkau lebih luas lagi. Mengandalkan mobil tangki juga tidak maksimal. Jumlahnya baru satu armada, itupun sudah tak layak karena sering rusak,” ujar Jhony. Jhony menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mendapatkan air bersih, terutama pelanggan yang berada di luar kota Tobelo, PDAM Tobelo sangat berharap untuk mendapatkan mobil tangki yang baru. Tentu ini pertanda bahwa saat ini, mobil tangki merupakan salah satu kebutuhan yang diprioritas pihak PDAM Tobelo. Hal ini sangat diharapkan, karena melihat kondisi mobil tangki yang di miliki PDAM Tobelo saat ini, sudah sangat tidak mungkin bertahan apalagi beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan hingga tahun 2012. Empat hari berada di Maluku Utara banyak kami jumpai lukisan alam yang indah, lagu Maluku yang mengharu biru, elegi sejarah yang awet namun masih perlu perhatian lebih untuk kita hadirkan ke anak cucu. Tentu tidak cukup empat hari untuk menemukan semua. Yang terdekat saja, tempat wisata yang bisa kami kunjungi hanya Pulau Maitara dan Danau Tolire yang misterius di bawah kaki Gunung Gamalama nan elok tersembunyi di balik awan. Masih ada batu angus dan lainnya yang belum sempat kami kunjungi. Ingin rasanya di waktu yang kemudian, kami bisa mengunjungi pulau rempah-rempah ini lagi. Pulau Morotai masih menantang untuk dikunjungi. Tempat-tempat di Maluku Utara yang apa adanya dan selalu menanti pembangunan akan jadi menu perjalanan kami berikutnya. Setelah semua itu, kami akan menceritakan kembali kesahajaan Maluku Utara dan cinta yang diberikan lewat ungkapan ‘Katong Basodara’. Seperti yang pernah dikatakan Ibnu Battuta, Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. *) Staf Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Info Baru 1

INFOBARU 1

Maluku Utara

Siapkan Sail Morotai 2012 Choirul Hakim *)

Maluku Utara dengan Pulau Morotainya adalah sebuah lagu. Nyanyian alamnya yang indah selalu menggiurkan bagi siapa saja yang baru datang di Maluku Utara. Namanya kini akan selalu ramai dibicarakan dan tak lagi tersembunyi di balik kenangan masa Perang Dunia ke-II. Saat itu Pulau Morotai adalah tempat di mana pasukan Amerika Serikat mengatur strategi perang di bawah komando Panglima Divisi VII Jenderal Douglas Mc.Arthur.

P

Pulau Morotai memiliki nilai historis tinggi peninggalan PD ke-II seperti tujuh jalur landasan pacu yang dapat dikembangkan menjadi pelabuhan udara internasional. Selain memiliki nilai sejarah tinggi Pulau Morotai juga memiliki keindahan alam yang masih alami, hamparan pantai berpasir putih sepanjang 16 km serta memiliki keelokan pemandangan bawah laut berhiaskan terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Pulau Morotai yang terletak di Kepulauan Halmahera secara definitif baru dikukuhkan sebagai Kabupaten Pulau Morotai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Pulau Morotai memiliki luas 2.314,90 km2 (sumber: Morotai Dalam Angka 2010, BPS) dan merupakan pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Lokasi strategis tersebut diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi

investasi dan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia (KTI), regional dan internasional. Pulau Morotai adalah sebuah obsesi dari sebuah impian masa depan yang memiliki daya tarik bagi investasi di bidang kelautan dan kepariwisataan. Pulau Morotai harus ditempuh empat jam dengan perjalanan laut dari Tobelo, Halmahera Utara. Untuk mencapai Kota Daruba yang berada di pantai barat Pulau Morotai bagian selatan, kita harus banyak berdoa agar cuaca mendukung, laut yang tenang dan cuaca cerah tentunya. Daruba merupakan salah satu kota kecamatan yang mempunyai keramaian sekitar pelabuhan karena aktivitas perdagangan dan jasa angkutan yang banyak terjadi di sekitar dermaga hingga ‘pusat’ kota kecamatan tersebut. Menurut laporan Kasubdit Pengembang­ an Permukiman Baru, Direktorat Pengemba­ ngan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kabupaten Morotai (pulau Morotai) mempunyai

jumlah penduduk 58.720 orang dengan ma­ yoritas memeluk agama Islam dan Kristen yang tersebar pada 47 desa pada 3 kecamatan. Mereka mengandalkan sumber daya yang ada di laut sebagai sumber nutrisi. Selain itu kondisi laut menjadi satu-satunya prasarana yang harus dilalui untuk keluar kota tersebut. Salah satu dari tiga kecamatan di pulau tersebut kecamatan Morotai Selatan Barat dengan ibu kotanya adalah Wayabula. Jika kondisi cuaca tidak bersahabat dan gelombang air laut tinggi, maka penduduk Wayabula pada periode November – Februari akan menjadi masyarakat terpencil, karena tidak dapat menyeberang lautan. Sementara itu, jalan darat menuju kota terdekat, yaitu Daruba yang berjarak sekitar 51 km, masih terputus sejak terjadinya konflik sosial di Maluku Utara (1999– 2000). Akibatnya masyarakat di kawasan tersebut benar-benar tidak mempunyai akses keluar, selain melalui laut. Masyarakatnya hidup sa­ ngat sederhana, hanya sebuah mobil (yang Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 13

tidak akan bergerak jauh karena tidak ada akses ke luar kawasan) dan beberapa motor roda dua. Ditjen. Cipta Karya, melalui kegia­ tan pengembangan kawasan permukiman dan perbatasan, pada Tahun Anggaran 2010 melaksanakan pembukaan kembali akses se­ panjang sekitar 2 Km dari total 51 Km jalan yang terputus menuju kawasan Daruba. Keterbatasan aksesibilitas masyarakat Wa­ yabula, menjadikan mereka tidak mempu­ nyai posisi tawar yang baik dalam hal pen-

jualan hasil laut. Mereka hanya mempunyai pilihan, menyerahkan hasil laut (berkualitas tinggi) dengan harga yang ditentukan pe­ ngumpul, atau mengkonsumsinya sendiri. Sail Morotai 2012 Sail Indonesia merupakan kegiatan terbesar di Asia, yang dimulai sejak tahun 2001 yang diikuti oleh lebih dari 20 negara. Sail di Indonesia sebelumnya dilakukan di Banda, Provinsi Maluku, berhasil mendatangkan

Bidang Ilmu Pengetahuan (Science): a) Seminar Tuna Internasional Juni 2012 di Ternate b) Temu Bisnis Pacific Summit ( Birokrat-Akademisi-Pelaku Ekonomi ) Bidang Kebudayaan (Culture): a) Wisata Kuliner ( Festival Makanan Tradisional) b) Wisata Sejarah (Benteng, Keraton, Suku Pedalaman, Flora & Fauna) c) Festival Seni Tradisional Maluku Utara terdiri dari: tarian daerah, pakaian adat, dan musik daerah, Dodola Datebi Festival, pagelaran adat Hibua Lamo d) Napak tilas sejarah ke monumen Mc. Arthur dan monumen Nakamura e) Multi Culture Performance (peragaan busana dan tari-tarian daerah dari Sabang sampai Merauke) f) Kirab Kota Tobelo Bidang Olahraga (Sports): a) Festival Internasional Pemuda Indonesia Bahari (FIPOB) b) Kapal Pemuda Nusantara (KPN) c) Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional d) Lomba Mancing Nasional (Popping/Fishing Competition) di perairan Morotai e) Lomba Menyelam (Diving and Snorkeling competition) f) Pelayaran Bahari dengan KRI Dewa Ruci/Ki Hajar Dewantara dari Sanana – Labuha – Goto – Ternate - Sindangoli & Daruba. g) Yacht Rally h) Lomba Triatlon Ternate-Sofifi (Lari, Dayung, Bersepeda) i) Lomba Foto Bawah Air Bakti Sosial: a) Pengobatan Umum b) Pengobatan Gigi dan Mulut c) Pemeriksaan THT d) Kandungan/MOW e) Operasi Bibir Sumbing, Katarak, Selaput Mata, Hernia, Varicocle, Struma/gondok, Apendix, dan Khitanan (RS di daerah, Kapal Rumah Sakit) f) Penyuluhan Kesehatan (pola hidup, & lingkungan sehat, bahaya HIV/Aids dan keluarga sejahtera melalui KB) g) Penyuluhan Kelautan & Perikanan (budidaya ikan & rumput laut) h) Penyuluhan Pertanian i) Film Dokumenter j) Penyuluhan Bela Negara, Hukum & HAM serta sosisalisasi TNI/POLRI. k) Penyerahan Bahan Kontak (perahu, motor tempel, baju pelampung, perlengkapan sekolah & olah raga) l) Pembangunan/Renovasi Fasilitas Umum (tempat ibadah, sekolah/ ponpes, balai desa, MCK, dan lain-lain sesuai usulan daerah) m) Penanaman pohon (trembesi, buah-buahan, bakau dan sukun) sekolah & olah raga) l) Pembangunan/Renovasi Fasilitas Umum (tempat ibadah, sekolah/ ponpes, balai desa, MCK, dan lain-lain sesuai usulan daerah)

14 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

banyak sekali peserta dari dalam dan luar negeri dan ternyata menggerakkan perekonomian Maluku. Ada juga Sail Wakatobi dan Belitung yang belum lama ini dilakukan yang dirasakan telah memberi manfaat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tempat pelaksanaan Sail Indonesia. Pada Agustus 2010 di Ternate, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Sail Indonesia di Morotai pada tahun 2012. Pelaksanaan Sail Indonesia di Morotai me­rupakan momentum yang sangat baik se­bagai pendorong investasi, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ser­ta TNI AL, AD, dan AU serta Kementerian/ Lem­baga terkait lainnya mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan berta­ raf internasional itu. Rangkaian kegiatan Sail Indonesia 2012 di Provinsi Maluku Utara merupakan kegiatan yang terintegrasi. Hajat ini melibatkan birokrasi tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara, pelaku ekonomi, akademisi serta komponen masyarakat. Sail Morotai dikemas dalam satu bingkai “Sail Indonesia di Morotai 2012“ meliputi kegiatan seminar, seni budaya, wisata bahari, olah raga perairan, bakti sosial dan fleet review. Fleet review ini melibatkan beberapa kapal-kapal perang maupun kapal-kapal layar negara sahabat yang merupakan salah satu sarana kepanjangan diplomasi sebuah negara. Ajang itu juga menjadi jembatan yang efektif bagi terjalinnya hubungan kerjasama di segala bidang dengan negara-negara di dunia. Tujuannya tak lain mempererat persahabatan serta mempercepat masuknya in­vestasi untuk mendukung pembangunan dan memajukan Maluku Utara. Sedikit menengok ke belakang, dalam sambutan Presiden Susilo Bambang Yudho­ yono pada peresmian Sofifi menjadi ibukota Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2010 di Ternate, ia mengatakan bahwa dirinya suatu saat akan datang ke Morotai. “Saya ingin melihat langsung apa saja yang bisa dikembangkan. Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengajukan kepada Saya semacam blue print atau Masterplan, kira-kira Morotai dan sekitarnya itu bisa dikembangkan untuk apa, untuk perikanan, untuk pariwisata, untuk perdagangan, untuk jasa-jasa perekonomian yang lain, silahkan dikembangkan, direncanakan

INFOBARU 1 AIR TERJUN S. MANGERE H = 20m RENC. INTAKE El. + 206.00 m dpl.

AI NG SU

6.000 m HDPE Ø 200 mm GRAVITASI

E ER NG MA R. GENSET (PUSAT OPERASI PDAM)

RESERVOIR DISTRIBUSI KAP. 500 M3 El. + 102.00 M dpl.

4.8 L/D

20.8 L/D

PV CØ

15 0m m GR -2 AV .37 ITA 0m SI

m 0m Ø 30 pipa 900 m) (3

R. GENSET (PUSAT OPERASI PDAM) PVC Ø 150 mm s/d 50 mm (eksisting)

TANGKI BBM

10 L/D

POMPA

mm 250 ) aØ pip 000 m (9

SUMUR BOR EKST. H=13 M

KETERANGAN PIPA TRANSMISI (SDA) mm 200 ) aØ pip 250 m (6

mm 100 ) m aØ pip 4750 (1

7.7 L/D

SI VITA GRA

LAUT HALMAHERA

PIPA JDU (CK) PIPA JDU (CK) PIPA JDU EKSISTING (CK)

SKEMA RENCANA SISTEM SPAM KOTA DARUBA

Skema Sistim Morotai

secara matang, setelah matang baru kita lakukan pembangunan dengan sungguhsungguh,” tegas SBY. Banyak cerita dari negara lain, dan bahkan Indonesia sendiri seringkali terlalu cepat ingin memajukan suatu daerah, namun pe­ ren­canaannya dan persiapannya kurang, ak­ hirnya hidup segan mati tak hendak. Indonesia, tegas SBY tidak ingin seperti itu terjadi di Morotai. Sekali diluncurkan sebagai sebuah sentra ekonomi yang baru, harapannya terus tumbuh dan berkembang. Sail Morotai mengangkat tema “Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik“ dengan sasaran kegiatannya antara lain; mengembangkan potensi daerah sebagai basis ekonomi regional nasional dan lokal, mempererat kerjasama dan hubungan lintas sektoral pusat – daerah, mempromosikan potensi daerah untuk datangnya investor dan wisatawan, mempercepat pembangunan, mening­katkan kesejahteraan dan memajukan Maluku Utara, serta mensukseskan kegiatan Sail Indonesia di Morotai 2012 dan meletakkan landasan menuju era baru ekonomi regional Pasifik. Sail Morotai 2012 akan diisi kegiatan utama berupa Peresmian Bandara Morotai, Pencanangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Pencanangan Mega Minapolitan. Rangkaian kegiatan Sail Indonesia di Morotai 2012 akan dilaksanakan di berbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, dengan puncak acara dipusatkan di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2012.

Ketiga kegiatan utama tersebut akan di­ dukung dengan rentetan acara lain di setiap bidang seperti ilmu pengetahuan, kebudaya­ an, olahraga, dan sosial (selengkapnya lihat table). Dukungan Air Minum untuk Sail Morotai Denyut nadi Pulau Morotai yang paling kencang adalah Kota Daruba. Maka tak ragu jika menyoroti dukungan air minum dalam mensukseskan Sail Morotai 2012 mendatang. Bagi sebagian masyarakat Daruba mungkin tak terlalu risau untuk mendapatkan akses air minum. Nelayan seperti mereka akan dengan santainya meminum air tak terlindungi. Tapi bagi sebagian yang lain, air minum adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Data PDAM IKK Daruba pada Desember 2010 mencatat jumlah sambungan aktif sebanyak 636 unit sambungan rumah (SR), 3 unit sambungan hidran umum (HU) yang sudah tidak difungsikan. Kapasitas produksi PDAM untuk saat ini baru mencapai 10 liter per detik dari kapasitas sumber 15 liter per detik. Air itu bersumber dari dua sumur bor. Jumlah penduduk Kota Daruba yang su­ dah mendapatkan pelayanan air minum ada­ lah sebanyak 3.180 jiwa. Dengan memban­ dingkan jumlah penduduk terlayani de­ngan jumlah penduduk daerah pelayanan, maka di­peroleh besarnya tingkat pelayanan air minum perpipaan adalah sebesar 21 %. Jumlah pemakaianair per bulannya sebanyak 8.914 m3 dengan tingkat pemakaian air rata-rata

sebanyak 93,45 liter per orang per hari. Saat ini PDAM Daruba baru mampu mela­ yani 8 desa dalam Ibu Kota Kabupaten de­ ngan kemampuan pelayanan hanya berlangsung 3 hari sekali dengan sistem pelayanan bergilir. Hari pertama, pelayanan untuk Desa Daruba, Gotalamo, dan Muhajirin, hari kedua untuk Desa Darame, dan Yayasan, dan hari ketiga untuk Desa Wawama, Pandanga dan Juanga. Untuk menghadapi Sail Morotai 2012 Dit­ jen Cipta Karya melalui Satker PKP Air Minum Propinsi Maluku Utara berencana memba­ ngun Instalasi Pengolah Air (IPA) Mangere untuk menambah kapasitas sebesar 30 liter per detik dan didukung reservoir berkapasitas 500 m3. Tujuannya agar area pelayanan yang tadinya menikmati air selama seminggu sekali dapat tiap hari mengakses air minum yang layak. Total kebutuhan air di dua wilayah di luar kota Daruba sampai 2012 mencapai 29 liter per detik. Sungai Mangere dengan air terjunnya di ketinggian 206 di atas permukaan laut akan mensuplai air baku ke IPA Mangere. Kemudian air olahan ini disalurkan melalui sistem gravitasi ke Kota Daruba dan pengembangannya, serta dua pusat kegiatan Sail Morotai di Desa Wawama, Pandangan, dan Juanga, dan Desa Totodoku, Mandiri, Mamojiu, Sebatai Baru, dan Sebatai Tua. *) Staf Subdit Wilayah II Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 15

Info Baru 2 Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteran Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono mendengarkan presentasi hasil Neighborhood Development di Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung.

16 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

PLPBK Nafas Baru

PNPM Mandiri

Kiprah Program Penanggulangan Kemisikinan di Perkotaan (P2KP) sejak 1999 telah dirasakan di 10.900 kelurahan di sekuruh Indonesia. Sejak tahun 2007, P2KP kemudian berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Setahun setelahnya, PNPM MP mengokohkan kemitraan masyarakat dan pemerintah daerah lewat Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

T

Tahun 2008, 18 kelurahan dijadikan pilot, dan hingga 2011 ini sudah berkembang menjadi 276 kelurahan. Tahun 2012 ditargetkan penambahan lokasi sebanyak 237 kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 1 miliar dengan tetap menggunakan pendekatan tridaya. Tengah Oktober lalu, PLPBK yang memiliki nama lain Neighborhood Development, disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan dengan diawali sambutan Direktur Jen­deral Cipta Karya yang dibacakan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Gurat­

no Hartono. Hadir juga Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteran Rakyat Bidang Ko­ ordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, se­bagai keynote speaker, dan Bupati Kendal Jawa Tengah Widya Kandi Susanti. “PLPBK untuk menangani wilayah khusus, yaitu padat penduduk, konsentrasi KK miskin tinggi, kumuh, dan kinerja BKM yang berdaya. Karena itu lokasi yang akan diusulkan menjadi prioritas Pemda untuk segera ditanga­ni,” kata Guratno. Menurut Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Guratno

INFOBARU 2

Anak-anak asyik bermain di pagar pembatas antara jalan setapak dan sungai di lingkungan permukiman Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung.

Tahun 2010-2012 adalah fase kemandirian PNPM Mandiri, yakni menitikberatkan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Hartono, besaran BLM sebanyak Rp 1 miliar per kelurahan dialokasikan untuk penataan lingkungan fisik sebesar Rp 700 juta, sisanya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan proses perencanaan. Dana ini hanya bisa diberikan kepada BKM terpilih dengan kriteria berdaya, mandiri, memiliki laporan keuangan yang baik, dan syarat lainnya. Setelah terpilih, BKM melakukan perencanaan program dengan melibatkan masya­ rakat, kemudian memasarkannya kepada pe­merintah daerah maupun para investor, setelah itu baru mengimplementasikan rencana programnya. Pola-pola yang dilakukan dalam kegiatan PLPBK nantinya menurut Guratno akan berlanjut meskipun pada 2014 sudah tidak ada lagi PNPM Mandiri. Ia menambahkan, kegiatan PLPBK pada hakikatnya dimaksudkan sebagai upaya men­­dorong terwujudnya masyarakat harmo­ nis dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, produktif, berjatidiri, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut ditempuh dalam tiga jalur utama, yaitu pertama, orientasi pada perubahan perilaku dan sikap mayarakat (community attitude); kedua, orientasi pada pengelolaan oleh masyarakat sendiri (self community man­ agement); dan ketiga, orientasi pada inovasi dan kreatifitas masyarakat (enterpreneurship).

Pada kesempatan yang sama, Sujana Royat mengatakan tahun 2010-2012 adalah fase kemandirian PNPM Mandiri, yakni menitikberatkan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kemandirian masyarakat ini diukur dengan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan formal kepada BKM, dan meningkatnya kemampuan mengelola pendanaan yang dipercayakan. Sujana menambahkan, kebijakan peme­ rintah ke depan akan meneruskan PNPM Mandiri hingga 2014 di mana tidak ada kecamatan yang mengalami phase-out sampai 2014. Sementara alokasi BLM yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kemiskinan kecamatan dengan kategori miskin, miskin sedang, dan tidak miskin, sesuai pendtaan dari BPS serta memperhatikan indeks fiskal keuangan daerah (IFKD). Partisipasi pemerintah daerah pun diatur dalam penetapan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) berdasarkan pada PMK Nomor 66/PMK.07/2011 tentang IFKD dalam rangka perencanaan pendanaan urusan bersama pu­sat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. “Penetapan DDUB adalah 5% - 20% sesuai kategori IFKD. Daerah diperkenankan dan didukung untuk menambah DDUB melebihi

ketentuan tersebut. Sedangkan bagi kabupaten tertinggal dan miskin yang mempunyai kemampuan fiskal rendah diwajibkan DDUB flat sebesar 5%,” ujar Sujana. Sujana mengungkapkan, outcome dari program pemberdayaan masyarakat diharapkan antara lain; terbentuknya kelembagaan partisipatif masyarakat sebagai wadah untuk menguatkan pembangunan berbasis ma­ syarakat, resolusi konflik antar kepenting­ an dan membangun modal ekonomi serta modal sosial (community forum); tersusunnya rencana pembangunan yang diinginkan masyarakat (Community Development Plan); terbangunnya lembaga pendanaan berbasis masyarakat (community trust fund); berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat yang menjadilembaga usaha dan keuangan ma­syarakat (community economic and social groups); serta tersedianya penggerak pembangunan masyarakat yang handal, amanah, kompeten, dan akuntabel (relawan, wirausaha sosial, pekerja sosial masyarakat). The Power of Dream Prinsip luhur pemberdayaan masyarakat se­perti yang diuraikan Sujana Royat, yaitu kekuatan mimpi (the power of dream) dan kekuatan memberi daripada meminta (the power to give) rupanya mengilhami warga kelurahan Sadang Serang Kecamatan Comblong Kota Bandung. Dari alokasi Rp 1 miliar dan Rp 700 juta untuk pembangunan fisik, masyarakat berhasil menata permukiman kumuh dengan membangun jalan sepanjang 550 meter dengan rabat beton dan paving block. “Pembangunan jalan ini tidak mudah ka­ rena harus membongkar dengan sadar ba­ ngunan permanen maupun semiperma­nen illegal untuk pelebaran. Selain itu juga kami bangun pagar pembatas, kermeer, dan salu­ ran. Totalnya memakan dana sekitar Rp 1 miliar, kekurangannya dari masyarakat dan sharing pemda,” ungkap Lurah Sadang Serang, Endang Koswara. Kelurahan Sadang menjadi pilot project pertama program PLPBK tahun 2008. Kini masyarakat bisa menikmati hasil fisik jalan yang mulus, tertib, dan indah untuk mendukung aktifitas keseharian mereka. Yang lebih penting dari fisik adalah kesadaran masyarakat dengan ikhlas merelakan bangunan yang selama ini mereka huni dan menjadi tempat jualan untuk dibongkar dan memuluskan pembangunan jalan sepanjang 550 meter itu.

(bcr)

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 17

Info Baru 2

INFOBARU 2

Sebelum menjadi Bupati, saya sudah akrab dengan PNPM Mandiri, bahkan menggeluti langsung penganggarannya karena saya saat itu menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal. Saya pribadi satu visi de­ ngan program PLPBK untuk membentuk masyarakat mandiri. Kami mencoba menggabungkan visi misi kami yang belum ada di kegiatan PLPBK di Kalire­ yeng kelurahan Kebondalem. Kalireyeng menjadi juara nasional dari semua pilot proj­ ect PL­PBK atau ND (Neigh­ borhood Develop­ ment) sejak

18 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

Bupati Kendal Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti:

“Noto Deso di Kendal untuk Menggapai MDGs” Program Neighborhood Development berangkat dari sebuah mimpi dan cita-cita masyarakat Kelurahan Kebondalem tentang Lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan tertata yang dapat berdaya guna bagi peningkatan ekonomi masyarakat, serta hubungan sosial yang lebih harmonis. Dalam Neighborhood Development disusun suatu perencanaan yang komprehensif dan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat serta Pemda. 2008 lalu. Selanjutnya kami sedang melakukan kemitraan dan channeling program de­ ngan beberapa SKPD maupun swasta yang memiliki program yang sama, yaitu penataan lingkungan permukiman. Kami sekarang sedang menggodok Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentan Corporate Social Responsibility guna mendukung penataan lingkungan permukiman di Kalijaya. Tidak hanya tentang CSR, kami juga memberlakukan kewajiban setiap calon peng­antin untuk menanam dua pohon Ruang Terbuka Hijau. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka petugas yang tetap menga­winkan mereka akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500 ribu dan harus dimasukkan ke kas desa. Sedangkan bagi pengantin yang dinikahkan akan dikenakan sanksi wajib menaman 10 pohon. Penegakkan aturan ini membutuhkan keberanian aparat desa. Tidak hanya berlaku bagi calon pengantin, setiap keluarga yang melahirkan satu anak juga harus menanam satu pohon. Prinsip kami sangat sederhana, setiap pohon menghasilkan satu kilogram oksigen setiap harinya. Sedangkan manusia membutuhkan setengah kilogram untuk bernafas setiap harinya. Selanjutnya setiap pohon budi daya ter­ sebut wajib dilakukan pemeliharaan dan di­kembangbiakkan dengan pencangkokan maupun stek dan disebarkan ke lokasi lain. Setiap tahunnya, hasil penjualan buah dari tiap pohon yang ditanam dalam satu tahun sebanyak sepertiganya harus disetor ke kas kelurahan untuk kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan PLPBK di kelurahan tersebut, baik penataan lingkungan, pengembangan home industry dan lainnya. Setiap keluarga pengantin baru maupun yang baru melahirkan

anak, dengan pohon yang mereka tanam dan dikembangbiakkan bisa dijual ke calon keluarga lain maupun pihak lain yang membutuhkan. Selain pohon, BKM Kelurahan Kebondalem memiliki program Prokasih atau Program Kali Bersih. Mereka membersihkan sungai dan diberikan beronjong oleh Dinas Bina Marga untuk ditebari benih ikan. Ikan tersebut dibudidayakan untuk dijual dan diberikan ke Posyandu untuk menambah gizi masyarakat. Dari satu lokasi ND di Kalireyeng itu, saya mengharapkan tercapainya target MDGs se­ perti bidang pendidikan dan kesehatan. Di Kalireyeng sudah ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu yang saling kait mengait dengan program penataan lingku­ ngan permukiman dari ND. Kami tidak puas dengan satu lokasi ND di perkotaan saja. Kami harap dari 286 desa dan kelurahan yang kami miliki, dan seba­nyak 84 desa sudah didata kesiapannya untuk mereplikasi ND, meskipun baru bisa dimulai dari embrionya yaitu penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau terpadu. Biayanya dari hasil penanamah dan pembudidayaan pohon dan ikan yang masuk ke kas desa. Kami juga akan merenovasi 50 rumah tidak layak huni di Kendal. Selain renovasi rumah di berbagai wilayah, kami juga akan membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Untuk rusunawa kami proiritaskan untuk warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Namun demikian, tidak hanya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah bisa mendaftar untuk menjadi peghuni rusunawaa. Dalam waktu dekat kami akan menandatangani MoU terkait pembangunan Rusunawa di Kendal. (bcr)

Info Baru 3

INFOBARU 3

Menteri Pekerjaan Umum didampingi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi, dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menabuh gong menandai dibukanya KSAN 2011.

KSAN 2011, Tangani Sanitasi

Amankan Air Minum

K

Kegiatan ini merupakan ajang terbesar dan paling strategis dalam bidang air minum dan sanitasi karena dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan baik tingkat pusat (pemerintah, legislatif, LSM, donor, swasta), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, para penyelenggara pelayanan air minum dan sanitasi, kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan media. Tiga acara utama yang diusung dalam KSAN ini adalah konfe­ rensi, pameran dan juga festival. KSAN ini juga mengundang presenter ternama seperti Tina

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 telah dimulai 11-13 Oktober lalu. Hajatan besar yang melibatkan 1000 peserta dan delapan Kementerian ini kali ini mengusung tema “Tangani Sanitasi Amankan Air Minum”.

Talisa, Valerina Daniel, Olga Lidya, Mayong Suryo Laksono untuk memandu berbagai konferensi yang diselenggarakan. Forum yang dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto ini mengangkat tiga isu besar. Pertama, peningkatan investasi sanitasi di 330 kabupaten/kota Indonesia ta­ hun 2015. Kedua, air minum sehat, cukup dan terjangkau untuk semua tahun 2025 dan bersi­nergi untuk 170 juta penduduk Indonesia sehat 2015. Ketiga, Sektor sanitasi dan air minum memiliki peluang besar untuk meng­

akses dana-dana CSR. Menurut Djoko Kirmanto, untuk mencapai target MDGs sesuai target 7C yaitu dalam menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang layak hingga tahun 2015, nyata bahwa hasil pencapaian atas target tersebut kurang begitu menggembirakan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada tahun 2015, sektor sanitasi harus mencapai cakupan 62,37% penduduk dapat menikmati pelayanan sanitasi dan Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 19

Para narasumber KSAN 2011 dari kiri ke kanan: Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

kondisi stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sedangkan untuk air minum adalah 68,87% penduduk mendapatkan akses air minum yang aman. “Untuk itu Sinyal yang kita tangkap adalah bahwa untuk pencapaian target MDGs tersebut memerlukan usaha keras dan serta perhatian khusus dan serius oleh kita semua, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta didukung pihak swasta dan masyarakat,” kata Djoko. Menurut Djoko, banyak hal yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah keluarga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi dan akses aman air minum. Di tingkat yaitu: kendala internal dan kendala eksternal. Keninternal masyarakat, (a) kendala pengetahuan, yaitu mmasih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan air minum dan dampaknya terhadap kesehatan dan kese­ jah­teraan masyarakat, kendala perilaku,

20 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

yaitu pperilaku masyarakat belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat , dan (c) ken­dala ekonomi, yaitu kketerbatasan kemampuan ekonomi masyarakat yang menyebabkan me­reka tidak mampu sama sekali membeli atau membangun fasilitas sanitasi dan air minumtidak mendapatkan akses aman air minum yang memadai. Di tingkat ekternal masyarakat, masih ren­dahnya kepedulian dan wawasan berba­ gai pihak yang menyebabkan pembangunan sanitasi dan air minum masih berada dalam prioritas bawah, persepsi keliru yang menyatakan bahwa persoalan sanitasi dan air minum adalah persoalan individu bukan persoalan masyarakat padahal dengan melihat dampaknya maka sanitasi dan air minum merupakan tanggungjawab bersama masya­ rakat bukan tanggungjawab individu dan kesenjangan gender dalam proses pengambilan keputusan selalu menempatkan terutama

sanitasi pada urutan bawah dalam kebijakan publik dan beragamnya teknologi dalam sanitasi yang membutuhkan pendampingan yang intensif untuk pemanfaatannya oleh masyarakat. Berdasarkan data terakhir (BPS, 2009) saat ini masih terdapat gap dari target MDGs tersebut yang harus dicapai sebesar 21,16% untuk air minum dan 10,22% untuk sanitasi. Hal ini berarti pemerintah masih harus menyediakan layanan air minum untuk hampir 60 juta rakyat dan layanan sanitasi untuk 35 juta penduduk. Hal tersebut merupakan tantangan yang luar biasa dan membutuhkan upaya-uapaya ekstra. Status Indonesia untuk kedua pencapaian target tersebut saat ini adalah memerlukan upaya khusus yang membutuhkan percepatan dan tidak lagi business as usual. Data di lapangan menunjukkan bahwa pe­ningkatan akses terhadap akses air minum layak sektor sanitasi. Secara umum, pemban-

INFOBARU 3

Direktur Bina Program Antonius Budiono dan Direktur Pengembangan penyehatan Lingkungan Permukiman M. Sjukrul Amin menjadi narasumber di salah satu sesi seminar KSAN 2011.

gunan air minum dan sanitasi Indonesia masih harus terus berkisar 1-2% per tahun dan 3-4% per tahun untuk peningkatan akses terhadap sanitasi dasar layak. Untuk mencapai target MDGs akan membutuhkan usaha 5-6 kali lipat di sektor air minum dan 2-3 kali lipat ditingkatkan dengan melakukan percepatan dan no business as usual sehingga target dapat tercapai. Pendanaan Sektor Air Minum dan Sanitasi Dalam kondisi keterbatasan dana pemerintah kabupaten/ kota untuk menjalankan perannya membangun perluasan system penyediaan air minum dan sanitasi, Pemerintah Pusat berupaya terus menerus untuk mencari berbagai terobosan untuk dapat diprioritaskannya dana pemerintah daerah bagi pembangunan kedua sektor tersebut yang selama ini masih menjadi prioritas yang rendah dibandingkan sektor lainnya didaerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya antara lain, pertama, optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah/dana pub­­lik - Strategi untuk menstimulasi daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Seperti kita ketahui, total kebutuhan untuk program air minum TA 2010-2014 sebesar Rp. 65 triliun, sedangkan alokasi APBN hanya sebesar Rp. 38 triliun yang diperuntukan da­ lam rangka penyediaan air baku dan bantuan penyediaan air minum untuk MBR, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dana sebe-

sar Rp. 27 triliun harus disediakan daerah baik melalui APBD pinjaman atau KPS. Untuk menstimulasi kepada daerah dila­ kukan dengan, Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang merupakan bantuan hibah Australia dan US untuk air minum dan sanitasi berdasarkan output based serta pinjaman Perbankan berupa jaminan dan subsidi bunga untuk pengembangan SPAM sesuai Peraturan Presiden No. 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Peme­ rintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. “Solusi yang diperlukan adalah bagaimana kita dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dana APBD nya untuk kedua sektor tersebut dengan alokasi yang lebih wajar agar sistem dapat terba­ ngunan dan dapat melayanai lebih banyak lagi masyarakat yang ada,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Langkah kedua, Peningkatan kontribusi swasta. Salah satu pihak yang belum dilibatkan secara optimal adalah sektor swasta. Strategi yang ditempuh untuk memperbesar kontribusi pihak swasta dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan adalah, pemerintah telah memberikan fasilitasi penyediaan air baku, kemudahan perijinan, memberikan konsultasi dan fasilitasi penyusunan prastudi kelayakan. Selain itu, mekanisme public private part­ nerships atau Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) telah dikembangkan dan diimplemen-

tasikan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah telah memfasilitasi kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Peme­ rintah dengan Badan Usaha dalam Penye­ diaan Infrastruktur. Untuk sektor air minum, salah satu aturan yang mendukung pengembangan air minum dengan melibatkan sector swasta adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM. Diha­ rapkan dengan adanya Peraturan Menteri ini, pemerintah kabupaten/kota mempunyai acuan untuk pelibatan sector swasta dalam pengembangan pelayanan air minum di wi­ layah kerjanya. Selain memberikan kemuda­ han dan keluasan akses bagi mitra badan usaha untuk berpartisipasi, revisi perpres telah menegaskan pembagian/alokasi resiko investasi serta dimungkinkan adanya jaminan pemerintah. Pemerintah juga telah membentuk PT. Sa­ rana Multi Infrastruktur (PT.SMI) yang salah satu fungsinya adalah menyediakan alternatif sumber pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur melalui skema KPS dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) yang berfungsi sebagai lembaga penjamin resiko dalam pelaksanaan proyek KPS. Langkah ketiga, Corporate Social Respon­ sibility (CSR) merupakan alternatif lain dari keterlibatan swasta di sektor air minum dan sanitasi. Sektor sanitasi dan air minum memiliki peluang besar untuk mengakses dana-dana CSR. Aktivitas di bidang sanitasi sebagian besar sesuai dengan pertimbangan penggunaan dana-dana CSR pada suatu korporasi antara lain faktor geografis, dukungan aktivitas terhadap operasional perusahaan serta citra positif perusahaan Kegiatan CSR memiliki payung hukum antara lain UU No. 40 tahun 2007 dan Permen BUMN No. 05 tahun 2007. Dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) diharuskan mengeluarkan dana untuk tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam Per­men BUMN No. 05 tahun 2007, khususnya Program Bina Lingkungan, proyek-proyek sa­ nitasi masuk kategori mendapatkan alokasi dana CSR yaitu pada komponen peningkatan Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 21

INFOBARU 3 kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum dan pelestarian alam. CSR merupakan kewajiban perusahaan berbadan hukum di Indonesia. Ketertarikan pihak swasta/perusahaan di bidang air minum dan sanitasi, menjadikan CSR sebagai alternatif pendanaan yang memiliki potensi dalam membantu percepatan pengembangan sarana air minum dan sanitasi, terutama di kawasan MBR (baik di perdesaan maupun di perkotaan). Beberapa sektor swasta yang telah menunjukkan ketertarikannya termasuk Danone AQUA dan Bank Danamon. Langkah keempat, peningkatan keterliba­ tan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi dilingkungannya, yaitu melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Target PAMSIMAS dan SANIMAS adalah desa rawan air dan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah-Langkah Strategis untuk Peningkatan Untuk mempercepat target MDGs tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis yang terus diupayakan oleh Ditjen Cipta Karya. Diantaranya, perubahan paradigma dan pe­ rilaku. Perubahan paradigma sektor sanitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif perlu didukung dengan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder sanitasi, tidak hanya pada tahap sosialisasi, penguatan kelembagaan dan penyusunan rencana strategis akan tetapi sampai pada tahap implementasi dan pelaksanaan membutuhkan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Kelompok pemberdayaan memegang pe­­­ra­nan penting juga dalam pemberdayaan ma­syarakat. Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan dari pemberdayaan untuk men­­­dukung pengembangan air minum dan sanitasi. Selain perubahan paradigma diperlukan juga proses advokasi terhadap pemangku ke­pentingan, khususnya pengambil Keputusan. Advokasi dilakukan dengan sosialisasi kepada DPRD untuk meningkatkan prioritas anggaran mengingat sanitasi dan air minum merupakan kunci pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu juga peningkatkan pe­ ngelolaan PDAM yang lebih efisien sehingga PDAM dapat secara mandiri meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanannya. Peme­

22 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

rintah melalui Ditjen Cipta Karya terus melaksanakan tugas selaku pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi maupun advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota penyelenggara SPAM. Yang tak kalah penting adalah sinergi an­tara berbagai pihak, antar kementerian/ Lembaga,antara pusat dan daerah, antara pe­merintah dan swasta,masyarakat. Serta pe­ libatan stakeholders secara lebih luas. Untuk

Indikator

memperjelas tupoksi stakeholder perlu payung hukum untuk mendukung kinerja tiaptiap kementerian dalam Percepatan Pemba­ ngunan Air Minum dan Sanitasi “Dengan program-program tersebut di atas, kami yakin sasaran MDGs dapat tercapai pada tahun 2015, dan pembangunan yang kita lakukan bersama dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” tambah Dirjen Cipta (dvt) Karya Budi Yuwono.

% Cakupan Pelayanan Tahun 2009

Target 2015

Nasional

47,71

68,87

Perpipaan

25,56

41,03

Non Perpipaan

22,15

27,84

Perkotaan

49,82

78,19

Perpipaan

43,96

68,32

Non Perpipaan

5,86

9,87

Perdesaan

45,72

61,60

Perpipaan

11,54

19,76

Non Perpipaan

34,18

41,84

Indikator

% Cakupan Pelayanan Tahun 2009

Target 2015

Nasional

51,19 %

62,41%

Perkotaan

69,51 %

76,82 %

Perdesaan

33,96 %

55,55%

Info Baru 4

INFOBARU 4

Ketika Masyarakat Pesisir Semarang

Mengadaptasi Perubahan Iklim Dian Harwitasari *)

Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat pesisirnya mempunyai kemampuan adaptasi yang baik untuk menghadapi ancaman banjir rob. Mereka telah melakukan berbagai tindakan adaptasi untuk mengurangi kerugian akibat banjir rob yang sekarang telah terjadi dan bahkan telah mempunyai tindakan persiapan untuk mencegah terjadinya banjir rob yang lebih luas lagi.

M

Meskipun begitu, tindakan adaptasi yang mereka lakukan masih belum optimal karena belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu diharapkan tindakan adaptasi melalui implementasi kebijakan dengan pendekatan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang dilakukan oleh semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) secara terintegrasi dapat mengurangi efek dan kerugian akibat banjir rob di kawasan permukiman pesisir kota Semarang secara optimal. Kesimpulan tersebut didapat setelah penulis melakukan penelitian pada tahun 2009 dengan mengambil lokasi di kawasan permukiman pesisir kota Semarang. Penelitian

difokuskan pada lima kelurahan, yaitu Tambakharjo, Panggung lor, Bandarharjo, Tawangsari, Tanjung Mas dan Terboyo Kulon. Selama ini lima lokasi tersebut selalu langganan tergenang banjir rob. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh penduduk permukiman pesisir Kota Semarang dan pemerintah kota dalam menghadapi ancaman banjir rob sekarang maupun yang akan datang sebagai akibat dari Climate Change. Ancaman Climate Change dan banjir rob di Kota Semarang Climate Change atau Perubahan Iklim kini

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 23

menjadi musuh nyata bagi masyarakat dunia. Seperti yang diperkirakan oleh Intergovern­ mental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim (1997) bahwa ketinggian permukaan air laut di Indonesia akan meningkat 100 cm pada tahun 2100. Ini akibat dari meningkatnya temperatur air laut. Meningkatnya level air laut ini dapat me­ ng­ancam kawasan pesisir karena akan meningkatkan bahaya banjir, erosi pada daerah pantai, merusak bangunan penahan ombak, menenggelamkan pulau-pulau kecil, mening­ katkan kadar garam pada air bersih di daerah muara dan mengancam ekosistem pantai. Kota pesisir pantai di seluruh dunia merupakan kota yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim ini, dan tak terkecuali kota pesisir pantai di Indonesia, dimana salah satunya adalah Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografi, Kota Semarang terbagi menjadi dua karakteristik yaitu daerah perbukitan di bagian selatan kota dan daerah pantai di bagian utara kota. Selama 20 tahun terakhir, tata guna lahan di Kota Semarang terutama di bagian utara telah mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dari tekanan urbanisasi dan pertambahan penduduk yang tinggi. Akibatnya banyak Catchment area, daerah rawa, tambak dan pertanian berubah menjadi kawasan industri dan kawasan permukiman. Efek selanjutnya, daerah pesisir Semarang kini menghadapi ancaman bahaya banjir di-

24 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

mana salah satunya adalah banjir akibat dari masuknya air laut ke daratan atau yang biasa disebut dengan banjir rob yang terjadi sepanjang tahun. Banjir rob ini muncul setiap air laut pasang sehingga masuk ke daratan karena tidak tertampung oleh sistem drainase yang buruk. Banjir rob inipun diperburuk dengan naiknya permukaan air laut sebagai akibat dari Climate Change dan menurunnya permukaan tanah (land subsidence) di kawasan pesisir Semarang. Penelitian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2009) mengemukakan bahwa rata-rata ketinggian air laut di Semarang me­ ningkat sebanyak 7,43 cm/ tahun selama tahun 2003-2008. Sedangkan turunnya permukaan tanah kota Semarang diperkirakan rata-rata sekitar 6 cm/ tahun. Pada tahun 2007, daerah pesisir seluas 1970 ha tergenang banjir rob. Bencana ini tentu saja berdampak pada kerusakan infrastruktur utama Kota Semarang seperti jalan arteri, bandara, terminal dan stasiun. Penduduk di permukiman di daerah pesisirlah yang paling merasakan dampak dari banjir rob baik dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan, antara lain menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas air bersih karena terkontaminasi air laut, serta rusaknya rumah dan infrastruktur permukiman. Adaptasi terhadap ancaman banjir rob Ancaman Climate Change dan bahaya turunannya, seperti banjir rob ini, dapat dihadapi dengan mitigasi maupun adaptasi. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi penyebab pemanasan global yaitu emisi gas rumah

kaca. Sedangkan adaptasi dilakukan untuk mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Tindakan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dipengaruhi kemampuannya untuk beradaptasi yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kepemilikan properti baik itu rumah maupun tanah. Penduduk dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan mampu beradaptasi lebih baik karena mereka mempunyai kemampuan lebih baik untuk melakukan berbagai tindakan adaptasi. Sebagian besar penduduk kawasan permukiman pesisir kota Semarang mempunyai kemampuan adaptasi yang baik karena mereka mempunyai pendapatan, berpendidikan dan memiliki propertinya sendiri. Dengan kemampuan adaptasi yang baik itu maka kawasan pesisir bersama Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai tindakan adaptasi untuk menghadapi ancaman banjir rob yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi dengan tujuan untuk mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan. Adaptasi yang dilakukan berupa upaya,

INFOBARU 4

baik preventif maupun reaktif, yang dilakukan secara fisik maupun non fisik. Tindakan adaptasi yang reaktif terhadap ancaman banjir rob yang dilakukan oleh penduduk antara lain adalah dengan meninggikan lantai rumah, meninggikan halaman rumah dan membangun rumah dua lantai untuk memproteksi rumah mereka dari masuknya air rob. Selain itu penduduk juga melakukan proteksi terhadap lingkungan mereka dengan memperbaiki drainase atau selokan, membuat tanggul untuk menghadang masuknya air, meninggikan jalan lingkungan dan menyediakan pompa. Pemerintah Kota Semarang juga turut serta berperan dalam melakukan tindakan adaptasi, baik yang sifatnya skala kota seper­ti memperbaiki sistem pengendali banjir maupun pada skala kawasan permukiman seperti peningkatan jalan lingkungan dan pembuatan tanggul di kawasan permukiman yang tergenang banjir rob. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga melakukan tindakan adaptasi yang sifatnya non fisik seperti penyusunan rencana zonasi, penyusunan masterplan drainase kota dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur

pengendali banjir. Peran pemerintah Kota Semarang dalam adaptasi menghadapi ancaman banjir rob ini sangat besar, terutama untuk mencegah meluasnya banjir rob di masa yang akan datang. Pemerintah kota memang sudah seharusnya mempunyai kebijakan yang mengakomodir tindakan adaptasi bersifat preventif untuk mengantisipasi kerugian lebih besar yang akan muncul karena meluasnya banjir rob. Peran penduduk sendiripun juga sangat besar dalam melakukan tindakan adaptasi ini. Penduduk menyadari bahwa banjir rob ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan semakin meluas dan membawa dampak kerugian yang lebih besar. Namun dari berbagai tindakan adaptasi yang dilakukan oleh penduduk maupun pemerintah kota, hingga saat ini hasilnya masih belum optimal untuk mengurangi efek dan kerugian yang disebabkan oleh banjir rob ini. Ketidakoptimalan penanganan ini dikarenakan belum terintegrasinya penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah kota dan penduduk permukiman pesisir. Selain itu pemerintah kota masih belum melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan

penanganan banjir rob. Untuk itu maka diperlukan perencanaan yang matang dalam manajemen penanganan banjir yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja, namun juga menjadi tanggungja­ wab swasta dan masyarakat. Bahkan dengan suatu pendekatan kebijakan pemerintah yang baik dapat mengintegrasikan semua tindakan adaptasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pendekatan untuk penanganan banjir rob yang dapat diterapkan di kota Semarang adalah melalui pendekatan manajemen pengelolaan pesisir secara terpadu. Menurut Cummins (2009), Pengelolaan Pesisir Terpadu ini adalah suatu proses dinamis dan berkelanjutan untuk mengelola, membangun dan memproteksi kawasan pesisir. Pengelolaan Pesisir Terpadu ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam program peningkatan kualitas kawasan pesisir dan kua­ litas kehidupan masyarakat di permukiman pesisir. Pengelolaan Pesisir Terpadu ini dapat dilakukan seiring dengan perencanaan tata ruang dan manajemen penanganan banjir. Kerjasama antar pemangku kepenting­ an dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah di tatanan masyarakat merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan pesisir yang terpadu. Peningkatan kualitas SDM pemerin­tah dan masyarakat pesisir menjadi sangat penting dalam pengelolaan pesisir terpadu, terutama dalam kemampuan manajemen dan kemampuan penggunaan teknologi terbaru untuk penanganan banjir. Pemerintah kota juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan adaptasi ma­syarakat pesisir terutama bagi masyarakat miskin melalui kegiatan pemberdayaan. Hal ini dilakukan karena masyarakat miskin di pesisir ini merupakan pihak yang paling rentan terhadap ancaman bahaya perubahan iklim termasuk banjir rob. Pelibatan pihak swasta juga sangat penting, sehingga diharapkan pemerintah kota Semarang mempunyai kebijakan yang dapat mendorong peran swasta dalam melakukan adaptasi terhadap ancaman banjir rob. (Artikel ini pernah dipublikasikan di Journal of Flood Risk Management, 2011, The Chartered Institution of Water and Environmental Manage­ ment).

*) Staf Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Permukiman Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 25

Inovasi 1 Kota Payakumbuh

Volume Sampahnya Paling Kecil Se Indonesia Erwin A. Setyadhi *)

Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, terkenal dengan makanan khasnya yaitu botiah dan galamai. Kota ini kini mendapat gelar sebagai kota dengan volume sampah terkecil di dunia. Selanjutnya kota ini bertekad menanggulangi sampah hingga ke akarnya agar meraih predikat “Clean and Green City”. Apa saja yang sudah dilakukan mereka?

26 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

S

Secara geografis letak Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang masuk dari arah Pekanbaru, Riau, menuju kota-kota penting di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini membuat keberadaan Kota Payakumbuh menjadi sangat strategis dan punya potensi besar untuk bisa berkembang terutama pada aspek ekonomi. Sejumlah ruko di pusat-pusat perekonomian bermunculan menambah semaraknya wajah kota. Di tempat-tempat strategis pun, juga mulai tumbuh usaha-usaha ekonomi masyarakat. Demikian pula perkembangan pasar kuliner, menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kota yang ramah akan lingkungan, Pemerintah Kota Payakumbuh, yang dipimpin oleh Walikota Joserizal Zein, juga membangun taman Ruang Terbuka Hijau di areal Monumen Ratapan Ibu dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah modern, yang juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomis di daerah Taratak Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Payakumbuh

INOVASI 1

Selatan. Walikota Joserizal Zein mengatakan, selama ini masyarakat selalu mengeluh tentang kesehatan lingkungan. Karena itu pemerintah dan masyarakat bertekad membangun TPA regional yang terpadu atas dasar selama ini kota-kota di sekitar Payakumbuh membuang sampah di ngarai dan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tidak dapat dihindari bahwa dengan semakin bertumbuhnya kota Payakumbuh di sektor ekonomi, maka bertambah pula timbulan sampah dari hari ke hari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 257.079 jiwa, kota Payakumbuh menghasilkan timbulan sampah se­ besar 573 m3 setiap hari. Komposisi sampah tersebut adalah 60 % organik dan 40 % non organik. Setiap harinya jumlah sampah yang dapat diangkut sebanyak 458 m3. Untuk menanggulangi masalah sampah, maka Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat bersama-sama membuat program pengurangan sampah di Kota Payakumbuh. Beberapa diantaranya adalah membangun Tempat Pemrosesan Akhir dengan metode sanitary landfill dan kampanye tentang “Bank Sampah” di sekolahsekolah. Berdasarkan undang-undang Nomor 18

tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka pembangunan TPA regional dengan metode sanitary landfill di daerah Kapalo Tolo diharapkan dapat menjadi solusi yang terbaik untuk masalah penanganan sampah bagi kota Payakumbuh dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan kondisi TPA lama yang berada di wilayah Bukittinggi, sudah tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang ada, dimana tempat pengelolaan sampah kini harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh, Muswendri, mengatakan pemba­ ngunan TPA regional dengan sistem sanitary landfill sebelumnya sudah dilakukan kajian agar tidak berdampak negatif bagi lingkung­ an sekitarnya. Sesuai konsepnya, pembangunan TPA regional melibatkan kabupaten/kota di sekitarnya, setelah disimpulkan tidak ada yang dirugikan maka langsung dibangun. TPA Regional Payakumbuh berada enam meter di bawah permukaan tanah, dengan tinggi timbunan diperkirakan sekitar 10 meter sampah. TPA Regional ini bukan lagi sekadar penampungan sampah model lama, tapi tempat ini menggunakan teknologi ramah lingkungan yaitu sanitary landfill. Kasatker Pengembangan PLP Provinsi Su­matra Barat, Muswirman, mengatakan sebe­lum menggunakan sanitary landfill, TPA

Payakumbuh masih open dumping. Di Payakumbuh juga ada TPA dengan sistem control landfill di TPA Sampangan. Pada sistem sani­ tary landfill didukung dengan biomembran agar cairan sampah atau lindi tidak langsung ke tanah dan mencemari lingkungan. Sampai saat ini, pembangunan tahap I difokuskan pada pekerjaan sel sampah. Sementara pembangunan tahap II dikonsentrasikan pada instalasi pengolahan leachete, pekerjaan hanggar pengolahan sampah, ba­ ngunan workshop, jalan operasional, drainase, tembok penahan, bangunan kantor dan jembatan timbang serta tak ketinggalan pengerjaan tempat cuci kendaraan. Untuk tahap III pekerjaan difokuskan pada pemasangan lapisan kedap air untuk sel berikutnya. “Selain di TPA, kita juga menggalakkan program bank sampah di sekolah-sekolah dan program 3R (reduce, reuse, recycle, red) di lingkungan permukiman agar sampah bisa diolah, didaur ulang dan berkurang banyak sebelum sibuang ke TPA,” ujar Muswendri. Di TPA, truk-truk pengangkut dicatat dan ditimbang di gerbang TPA agar diketahui berapa truk yang masuk dan berapa banyak mengangkut beban sampah. Setelah itu sampah ditumpahkan di sel dan kemudian dipilah oleh petugas untuk dipisahkan antara sampah organik yang bisa dijadikan kompos dan sampah yang tidak bisa diolah sama sekali. Pada ketinggian tertentu, tumpukan sampah yang sudah menggunung itu diratakan dengan alat berat dan diurug dengan tanah. “Kelompok sampah organik dimasukkan ke ruang pengolahan kompos , dicacah terlebih dulu dan dilakukan pengomposan hingga sesuai standar untuk digunakan sebagai pupuk. Truk-truk yang masuk TPA juga kita cuci sebelum keluar agar tidak mengganggu masyarakat yang dilewatinya,” imbuhnya. Ia juga berharap kepada pemerintah enam kabupaten/kota yang turut memanfaatkan TPA regional itu untuk bersama meningkatkan prasarana dan sarana TPA agar proses pengelolaan sampah bisa lebih baik dan berkelanjutan. Bank Sampah TPA Payakumbuh yang sedang dibangun sekarang, diharapkan dapat bertahan tidak hanya 5 tahun saja, tapi dapat beroperasi lebih lama lagi. Tentu saja hal ini dapat terwujud, jika beban sampah yang ditampung di tempat ini tidak terlampau berat. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban sampah di TPA, pemerintah daerah Payakumbuh mencoba Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 27

INOVASI 1

“Di Payakumbuh ini quick responsive berjalan dengan baik. Pemerintah daerah saat ini bisa dikatakan tidak lagi mendayung, melainkan hanya menyetir karena yang bekerja adalah masyarakat. Sehingga semua program kita itu didukung masyarakat sepenuhnya,” Walikota Payakumbuh.

mengenalkan konsep ‘No Waste’ kepada masyarakat dan kemudian mengaplikasikannya dengan gerakan Bank Sampah. Sebuah ide yang menarik untuk menanggulangi masalah sampah serta menumbuhkan sikap dan prilaku masyarakat yang positif terhadap sampah dan lingkungan. Rendah­ nya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah membuat penimbunan sampah dimana-mana. Hal ini menjadi sorotan pemerin­ tah Kota Payakumbuh yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mewujudkan kota Payakumbuh sebagai “Clean and Green City”. “Di Payakumbuh ini quick responsive berjalan dengan baik. Pemerintah daerah saat ini bisa dikatakan tidak lagi mendayung, melainkan hanya menyetir karena yang bekerja adalah masyarakat. Sehingga semua program

28 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

kita itu didukung masyarakat sepenuhnya,” kata Walikota Payakumbuh. Sementara itu Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Sjukrul Amien mengatakan, bank sampah dilakukan di sekolah karena merupakan pembelajaran yang terus menerus dan perlu diketahui oleh adik-adik siswa. Selama ini masyarakat banyak menilai sampah tak bermanfaat, kita akan ubah paradigma itu menjadi banyak potensi. Bank sampah dilakukan oleh seluruh jajaran sekolah. Sekolah juga membuat rekening sekolah untuk menampung hasil penjualan sampah yang bisa dilakukan dari daur ulang maupun pengomposan. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi itu sendiri. “Peran Kementerian Pekerjaan Umum men­dukung Pemda dalam membangun sek-

tor persampahan. Contohnya sekarang sampah tidak lagi dikembangkan menjadi kompos, tapi menjadi gas atau bahan bakar. Selain itu akan ada pilot project di sekolah-sekolah untuk membuat gas dari sampah,” kata Sjukrul. Berbeda dengan daerah yang lain, pengelolaan sampah di Bank Sampah SD 30, sudah seperti mengelola suatu Negara. SD 30 mempunyai struktur dan organisasi pengelolaan sampah yang rapih. Sistem organisasi pengelolaan sampah di sekolah ini dilakukan secara bersama, berkelanjutan dan manfaatnya pun dinikmati bersama. Murid-murid SD 30, dapat menabungkan sampah mereka di Bank Sampah. Caranya sangat mudah. Para murid yang membawa sampah dari rumah, diserahkan kepada petugas Bank Sampah di sekolah. Petugas sampah akan mencatat, dan memeriksa sampah tersebut. Kemudian sampah tadi dimasukkan ke dalam bak sampah dan selanjutnya petugas sampah akan memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya. Untuk sampah organik, dapat langsung diproses menjadi pupuk kompos. Nantinya pupuk tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri dan apabila persediaan pupuk kompos berlebih, dapat dibeli oleh pemerintah daerah Payakumbuh. Sedangkan sampah nonorganik dijual kepada pengusaha barang bekas. Sisa sampah yang tidak terjual, barulah dibawa ke TPA. Untuk mengkampanyekan peduli sanitasi dan program pengurangan sampah, Kota Payakumbuh juga memiliki duta sanitasi yang berhasil menjadi pemenang ke-2 Duta Sanitasi Nasional pada Jambore Sanitasi 2011 di Jakarta. Tidak heran jika kota Payakumbuh yang hijau dan bersih kini mendapat gelar sebagai kota dengan volume sampah terkecil di dunia. Hal ini dikarenakan Kota Payakumbuh memiliki sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, dimana terjalin kerjasama yang baik antara pejabat setempat dengan masyarakat. Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya akan terus mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat dan ramah lingkungan, dengan memfasilitasi saran dan prasana untuk me­ ngurangi volume sampah. Mari bersama kita kurangi dan olah sampah dengan metode 3R. *) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Inovasi 2

INOVASI 2

P

Henrik Mortensen (kiri), pembicara asal Denmark sedang menjelaskan tentang teknologi ini.

INTERMEDIATE TREATMENT FACILITES

Terobosan Baru Bidang Persampahan Terra Prima Sari *)

Pengelolaan persampahan di Indonesia khususnya kota-kota besar dan metropolitan sudah menjadi isu yang sangat kritis, keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi permasalahan utamanya. Dibutuhkan alternatif pengelolaan yang harus dilakukan sehingga dapat memaksimalkan tempat yang ada dengan mengurangi sampah dari sumbernya sehingga meminimalisir jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Pengurangan sampah dari sumbernya ini juga tercantum dalam Undang Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan pasal 19 dan sesuai dengan Peraturan Men­ teri PU No. 21/2006, kebijakan (1) yaitu pe­ ngurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya. Dalam rangka pengurangan jumlah sampah yang masuk ke TPA, dibutuhkan suatu perubahan pandangan/paradigma dalam pengelolaan persampahan. Selama ini sampah selalu dianggap sebagai barang buangan yang tidak lagi memiliki nilai eko­ nomis, padahal sejatinya sampah dapat men­ jadi sumber potensi yang masih memiliki nilai dan manfaat. Salah satu cara yang sekarang sedang dicoba dirintis oleh Kementerian PU khu­ susnya Direktorat Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya dengan berdasar pada paradigma baru dalam pengelolaan sampah tersebut adalah dengan pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF). Pada peringatan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) pertengahan Ok­ tober lalu Ditjen Cipta Karya mengadakan seminar sekaligus memperkenalkan teknologi

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 29

ITF.II ITF.II

TPA

ITF.II

ITF.II ITF.II

Gambar 1. Skema Pengelolaan Sampah dengan ITF

Parameter

Wet-AD

Dry-AD Sampah organik

Input

Bubur sampah yang dapat dipompa (pulp)

Tinggi Fleksibilitas untuk mengatasi fluktuasi volume input

Rendah

Ketahanan dalam mengatasi ketidakmurnian input

Tinggi

Rendah

Variasi produk akhir

Biogas, kompos, residu Biogas, lumpur, residu

Penggunaan

Sampah domestik (terpilah maupun tercampur)

Peternakan (untuk mengolah kotoran hewan ternak)

Tabel 1. Perbandingan Dry-AD dan Wet-AD

persampahan yang berasal dari Denmark. ITF adalah suatu fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas 100-1500 ton/hari dengan luas lahan 3-10 Ha yang akan me­ ngolah sampah kota menjadi produk-produk seperti kompos, gas, energi, serta RDF (Refuse Derived Fuel). Diharapkan dengan adanya ITF ini, sam­pah yang dihasilkan di kota-kota besar/met­ropolitan, dapat diolah dahulu sehingga nantinya hanya residu sampah saja yang masuk ke TPA.

30 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono berharap teknologi ini bisa diterapkan oleh para pe­ mimpin daerah baik walikota maupun bu­ pati di skala perkotaan sebagai alternatif pengolahan sampah. Menurutnya, dengan tek­nologi ini, biaya angkut sampah akan lebih kecil karena volume sampah yang semakin berkurang. Selain itu, dengan berkurangnya sampah yag dibawa ke TPA otomatis akan membuat sistem sanitary landfill akan lebih awet.

“Dengan adanya teknologi baru ini saya harap ada langkah-langkah konkret di tiap daerah dalam bentuk uji coba. Paradigma kita tentang sampah perlu diubah, dimana sampah merupakan sesuatu hal yang pro­ duktif dan mempunya nilai ekonomis tidak hanya untuk dibuang begitu saja,” kata Budi Yuwono saat memberikan arahan. 1. TEKNOLOGI ITF ITF menggunakan teknologi Anaerobic Di­ges­ tion (AD) sebagai teknologi untuk me­ngelola sampah. AD merubah sampah organik men­ jadi biogas dan kompos dalam kondisi se­ dikit oksigen atau tanpa oksigen sama se­ kali. Terdapat dua metode utama dalam AD, yaitu Dry-AD dan Wet-AD. Perbedaan utama pada dua metode ini bukan terletak dari ketersediaan air dalam prosesnya, te­tapi terletak pada bentuk sampah yang di­olah. Dry-AD dapat mengolah sampah se­cara langsung, sedangkan sampah yang akan di­ olah dengan metode Wet-AD harus ter­le­bih dahulu dihancurkan dan dijadikan bu­bur yang homogen (pulp) untuk nantinya di­pom­ pa pada saat proses. 2. DRY ANAEROBIC DIGESTION Metoda Dry Anaerobic Digestion terdiri dari 3 tahapan proses, yaitu: a. Hidrolisis Proses ini terjadi ketika sampah segar yang dimasukkan ke dalam modul disemprot

INOVASI 2 dengan cairan perkolat degasifikasi yang di­ ambil dari reaktor biogas. Penyemprotan ini akan menstimulasi bakteri hidrolisis untuk mengeluarkan asam lemak. Cairan perkolat ini nantinya akan dikeluarkan dari dasar reaktor dengan membawa serta fraksi basah dari sampah yang telah terpisah dari fraksi kering sampah tersebut. b. Pembentukan Gas Metan Fraksi basah sampah (cairan perkolat), yang mengandung banyak asam lemak, kemudian

Pulper

Biowaste

menurun, modul proses dialihfungsikan men­­­jadi reaktor dengan forced ventilation (ne­gative aeration) untuk sisa sampah. Proses aerasi yang ada menyebabkan terjadinya pro­ ses komposting yang cepat dan efektif. Pa­ nas yang dihasilkan dari proses komposting memastikan proses sanitasi berjalan se­pe­ nuh­nya.

akan dipompa kembali ke reaktor biogas, tempat dimana gas metan akan terbentuk. Pada tahap ini fraksi kering sampah sudah terpisah sama sekali dari fraksi basahnya. Kedua tahap ini (hidrolisis dan pembentukan gas metan) akan secara terus menerus ter­ jadi selama cairan perkolat tersebut masih memiliki potensi dalam pembentukan gas metan. c. Komposting Saat potensi pembentukan gas metan mulai

*) Staf Subdit Persampahan Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya

Biofilter

Hydrodynamic grit removal system

Reactor

Biogas

Exhaust Gas

G

Screw Mill

Sand

Contaminants

CHP

Thermal En Electrical En

Dewatering

Liquid Fertilizer

Post-Compositing

Process Water Buffer Gambar 2. Skema Metode Wet Anaerobic Digestion

1. HYDROLYSIS

PERCOLATE WASTE PROCESSING MODULE

GAS REACTOR

3.COMPOSITING

STEPS 1 AND 2 CONTINUE UNTIL GAS HAS BEEN EXTRACTED

2.METHANE PRODUCTION BIOGAS

PERCOLATE WASTE PROCESSING MODULE

GAS REACTOR

Gambar 3. Proses Hidrolisis dan Pembentukan Gas Metan

>700C WASTE PROCESSING MODULE

GAS REACTOR

Gambar 4. Proses Komposting

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 31

Lensa CK

LENSACK

Serba Serbi

Peringatan Hari Habitat Dunia 2011

32 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

di Makassar, 16-17 Oktober 2011

Lensa CK

LENSACK

Indonesia Disaster Preparedness, Response, Recovery, Expo and Conference 27 Oktober, JIExpo Kemayoran, Jakarta

Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

 33

SEPUTARKITA

Seputar Kita

PU Bangun Rusunawa di Kampus ITB Jatinangor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mem­ abangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Ru­su­ na­wa) di Institut Teknologi Bandung (ITB) kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Rusu­nawa akan dibangun sebanyak 2 twin block dimana setiap twin block memiliki 96 unit. Artinya, jumlah total unit rusun milik ITB itu berjumlah 192 unit. “Kawasan rusunawa di kampus ini nanti hanya dibangun 20% dari area keseluruhan dan sisanya akan dibuat ruang terbuka hijau sesuai konsep green city, green campus ekocity dan eco campus,”. tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai meresmikan “Ground Breaking Pembangunan Rusunawa ITB Kampus Jatinangor” di Sumedang (25/10). (puskom)

Ditjen Cipta Karya Selenggarakan Sarasehan Nasional KSM SANIMAS Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) menyelenggarakan Sarasehan Na­ sional Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program Sanitasi Untuk Masyarakat (Sanimas) di Jakarta 5-7 Oktober 2011. Acara ini merupakan ajang saling tukar pengalaman antar KSM dalam pelaksanaan program SANIMAS. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono juga memberikan penghargaan kepada KSM terbaik dari masing-masing provinsi. Acara Sarasehan ini diikuti oleh 131 KSM yang tersebar di 24 Propinsi. Selain best practices oleh para KSM yang berhasil, para peserta juga mendapat materi tentang “SANIMAS Berkelanjutan” dari Ditjen Cipta Karya, perwakilan Kementerian Kesehatan, Bappenas dan juga perwakilan SIKIB. Dalam kesempatan tersebut, para KSM juga mendeklarasikan komitmen untuk menjaga dan mengelola bangunan SANIMAS, serta mengkampayekan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga mempromosikan terbentuknya Asosiasi Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi Berbasis Masyarakat Seluruh Indonesia (AKSANSI). (dvt)

34 Buletin Cipta Karya - 10/Tahun IX/Oktober 2011

DPR Sahkan RUU Rusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rumah Susun (Rusun) akhirnya disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna di Jakarta, hari ini (18/10). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto yang mewakili pemerintah, sebagai kementerian yang terkait dengan pengesahan RUU tersebut. Hadir pula mendampingi, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono beserta jajaran. Dalam pidatonya, Djoko mengatakan bahwa RUU ini merupakan delegasi dari UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pasal 46. “Dengan selesainya pembahasan RUU Rusun tersebut, merupakan manifestasi dari kesungguhan dan kebulatanan tekad DPR RI sebagai pembentuk UU dalam politik hukum nasional yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan rusun,” kata Djoko. (puskom)

‘Bangun Pemuda Indonesia yang Berjiwa Wir ausaha, Berdaya Saing, dan Peduli Sesama’