OBSERVASI SINGKAT TERHADAP KASUS IM2
LATAR BELAKANG • Proses Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat – Surat panggilan pertama disampaikan oleh Kejakti Jabar pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Dirut Indosat telah memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 7 November 2011
• Pemberitaan oleh Media Massa – Berbagai pemberitaan sejak tanggal 9 Januari 2011, di beberapa situs berita online (nasional maupun internasional) pada tanggal 13-14 Januari 2011 berisi tuduhan KTI (Konsumen Telekomunikasi Indonesia) tentang penyalahgunaan frekuensi 2.1 GHz oleh Indosat. – KTI mengadukan Indosat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Bandung) dengan tuduhan bersama IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 GHz dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3.834.009.736.400,– Dalam beberapa pemberitaan disebutkan pula bahwa menurut Jampidsus (Andhi Nirwanto), kasus tersebut telah diambil alih oleh Kejaksaan Agung karena locus delicti-nya tidak hanya mencakup wilayah hukum Jawa Barat.
Issue dilaporkan oleh LSM/Denny AK ke Kejati-Jabar : IM2 menggunakan frekuensi 2.1 Ghz untuk layanan 3G, sedangkan IM2 tidak punya lisensi dan alokasi frekuensi 2.1Ghz. Perkiraan kerugian negara rp.3.8T
Evaluasi Regulasi : Mengacu pada UU no.36/1999, Peraturan Pemerintah No.52/2000, dan Kepmen No.21/2001 : Penyedia jasa (spt:im2) dapat menggunakan jaringan yang dimiliki oleh Penyelenggara Jaringan (spt: Jaringan Indosat, atau jaringan Telkom), dan dengan perjanjian kerjasama. Apabila tidak tersedia jaringan, Penyedia Jasa dapat membangun jaringan sendiri, namun tidak dapat di sewakan kepihak lain. IM2 memiliki lisensi ISP Ringkasan : Dalam memberikan layanan broadband, IM2 menggunakan jaringan dari Indosat, bukan menggunakan frekuensi .
LANDASAN HUKUM UU 36 / 1999 (Telekomunikasi) •Pasal 9 (1) : Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi •Pasal 9 (2) : Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi
PP 52 / 2000 (Penyelenggaraan Telekomunikasi) •Pasal 12 : Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia. •Pasal 13 : Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
KM 21 / 2001 (Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi) •Pasal 5 1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. 2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. •Pasal 6 1) Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi. 2) Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN • Membangun dan menjamin ketersediaan jaringan telekomunikasi • Memberikan layanan kepada calon pelanggan (Penyelenggara Jasa) setelah memenuhi memenuhi syarat dan sepanjang jaringan tersedia
LAIN-LAIN • Dapat sekaligus menjadi Penyelenggara Jasa (misal Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar)
Penyelenggara Jasa menyewa kepada Penyelenggara Jaringan PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA • Menggunakan jaringan milik Penyelenggara Jaringan. • Dalam hal tidak tersedia jaringan milik Penyelenggara Jaringan, dapat membangun jaringannya sendiri. Jaringan yang dibangun oleh Penyelenggara Jasa tidak dapat disewakan.
LAIN-LAIN • Menjual layanannya (sesuai izin) kepada pengguna akhir. • Bertanggungjawab secara endto-end dalam penyelenggaraan layanannya
PENYELENGGARAAN JASA INTERNET Contoh : ISP membangun sendiri jaringan wireless/wireline ke rumah/kantor/ hotel/mall, dsb Contoh : ISP bekerjasama dengan Telkom untuk layanan dial up, dengan Indosat untuk wireless broadband, dsb
Menggunakan jaringan sendiri (Ps 6, KM 21/2001)
ISP
PELANGGAN
Menyewa dari Peny. Jaringan (Ps 5, KM 21/2001)
KETERANGAN (dalam konteks IM2 dan Indosat) : • Pelanggan berlangganan kepada IM2. IM2 bertanggung jawab secara end-to-end kepada pelanggan, misalnya dalam menyelesaikan keluhan, menerima pembayaran, menentukan tarif layanan, dll. • IM2 adalah Penyelenggara ISP (Jasa), dengan demikian IM2 dalam memberikan layanan kepada pelanggan dapat menggunakan jaringan milik Penyelenggara Jaringan atau membangun sendiri. • Indosat adalah Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, dengan demikian Indosat dapat menyewakan jaringan yang dimilikinya kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain atau menggunakan jaringan tersebut untuk jasa Indosat sendiri (voice, SMS, internet, dll).
HAK DAN KEWAJIBAN INDOSAT
IM2
• Melaksanakan fungsi pemasaran, KEWAJIBAN • Menyediakan jaringan ke provisioning, billing, collection dan pelanggan customer service • Bertanggungjawab dalam • Menyediakan link koneksi dari menyediakan, mengoperasikan jaringan Indosat ke Jaringan IM2 dan memelihara jaringan 3G/HSPA • Mengoperasikan dan memeliharan jaringan internet yang menjadi tanggungjawabnya HAK
• Mendapatkan pendapatan layanan • Menetapkan tarif layanan dan mendapatkan bagian dari penyediaan jaringan sesuai pendapatan atas layanan akses perjanjian internet
• Hak dan kewajiban di atas adalah yang terkait dengan Para Pihak sesuai PKS. • Masing-masing pihak sesuai dengan Perjanjian diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait PNBP dan Pajak.
KONFIGURASI TEKNIS
KETERANGAN : • Indosat menyediakan jaringan akses (melalui jaringan 3G/HSPA) dari titik Pelanggan sampai GGSN • IM2 menyediakan layanan koneksi ke internet beserta sistem billing dan sistem layanan pelanggan lainnya
TUDUHAN
SUBSTANSI
TANGGAPAN
Pelanggaran Pasal 33 UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
1) Penggunaan spektrum frekuensi 1) Indosat telah mendapatkan Izin radio dan orbit satelit wajib penggunaan Pita Frekuensi 2.1 mendapatkan izin Pemerintah. GHz berdasarkan : 2) Penggunaan spektrum frekuensi • 1st Carrier KM No. radio dan orbit satelit harus 19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 sesuai dengan peruntukannya (hasil lelang); dan tidak saling mengganggu. • 2nd Carrier KM 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 3) Pemerintah melakukan (hasil evaluasi); pengawasan dan pengendalian • Izin Penyelenggaraan Jaringan penggunaan spektrum Bergerak Seluler Indosat KM frekuensi radio dan orbit satelit. No. 102/KEP/M/KOMINFO/10/2006. 2) Indosat senantiasa mentaati 4) Ketentuan penggunaan seluruh peraturan perundangspektrum frekuensi radio dan undangan yang berlaku sehingga orbit satelit yang digunakan tidak menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan kepada pengguna frekuensi lain. telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Balai Monitoring 4) Diatur di PP no 53/2000
TUDUHAN
SUBSTANSI
TANGGAPAN
Pelanggaran Pasal 58 ayat (3), PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi.
• Izin Jarber Seluler Indosat diberikan pertama kali pada tahun 1995 sebelum berlakunya UU 36 Tahun 1999. Izin tersebut telah dirubah beberapa kali dan terakhir diperbaharui pada tahun 2006 (KM No. 102/KEP/M/KOMINFO/10/2006). • Izin pita frekuensi 2.1 GHz Indosat diperoleh melalui mekanisme lelang pada tahun 2006 (KM 19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 untuk 1st carrier) dan evaluasi pada tahun 2009 (KM 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 untuk 2nd carrier) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pelanggaran Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2006
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Indosat telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam KM 7 Tahun 2006, antara lain : •Melakukan pembayaran up-front fee, BHP Pita Frekuensi radio setiap tahun, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Jastel) dan memberikan kontribusi USO. •Memenuhi ketentuan 30% TKDN untuk capex, 50% TKDN untuk opex, cakupan penggelaran jaringan, dll.
TUDUHAN
SUBSTANSI
TANGGAPAN
Jaringan yang boleh disewakan hanya Jaringan Tetap Tertutup sesuai Pasal 9 UU Telekomunikasi.
Implikasi dari tuduhan tersebut adalah jaringan selain jaringan tetap tertutup tidak boleh disewakan. Dengan demikian Jaringan Bergerak Seluler tidak boleh disewakan.
• Berdasarkan Pasal 12 PP 52 Tahun 2000, Penyelenggara Jaringan justru diwajibkan untuk memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan yang telah memenuhi syarat-syarat sepanjang jaringan tersedia. • Pelanggan dalam konteks Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah Penyelenggara Jasa telekomunikasi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut di atas. • IM2 adalah Penyelenggara Jasa, Indosat adalah Penyelenggara Jaringan. • Pasal 9 UU Telekomunikasi mengatur mengenai penggunaan jaringan oleh Penyelenggara Jasa yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 PP 52 Tahun 2000 dan Pasal 5 dan 6 KM 21 Tahun 2001. Tidak ada yang menyatakan bahwa jaringan yang boleh disewakan hanya Jaringan Tetap Tertutup.
TANGGAPAN TUDUHAN
SUBSTANSI
TANGGAPAN
Pemanfaatan frekuensi oleh IM2 seharusnya melalui tender
IM2 tidak pernah mengikuti proses seleksi pita 2.1 GHz sehingga tidak berhak menggunakan pita 2.1 GHz.
• Indosat mendapatkan alokasi di pita 2.1 GHz melalui mekanisme tender dan evaluasi. • Alokasi pita 2.1 GHz dimanfaatkan oleh Indosat untuk menggelar jaringan IMT-2000 sesuai ketentuan. Jaringan tersebut disewakan kepada beberapa Penyelenggara Jasa (bukan hanya IM2). • IM2 sebagai Penyelenggara Jasa berhak menyewa jaringan milik Penyelenggara Jaringan. Salah satunya menyewa dari Indosat.
Pemanfaatan frekuensi Indosat oleh IM2 telah merugikan negara
IM2 seharusnya memiliki izin sendiri. Karena IM2 menggunakan frekuensi milik Indosat maka IM2 tidak melakukan pembayaran kepada negara. Berdasarkan perhitungan KTI, negara telah dirugikan sebesar Rp. 3.8 T dari pajak dan PNBP.
• PNBP untuk pita 2.1 GHz ditetapkan dalam PM 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 untuk 1st carrier seluruh operator dan KM 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 untuk 2nd carrier Indosat dan Telkomsel. • Sejak tahun 2006, Indosat telah melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan. Sampai saat ini, Indosat telah membayar Rp. 1.358,74 Milyar untuk 1st carrier dan Rp. 529,05 Milyar untuk 2nd carrier. • IM2 tidak perlu mengajukan izin karena sebagai penyelenggara jasa ISP dapat menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan
TANGGAPAN TUDUHAN
SUBSTANSI
TANGGAPAN
Pengalihan frekuensi dari Indosat ke IM2
IM2 menjual layanan broadband • IM2 sebagai Penyelenggara Jasa (ISP) dengan menggunakan alokasi menyewa jaringan Indosat sebagai frekuensi yang seharusnya adalah milik Penyelenggara Jaringan (Jarber Indosat. Indosat telah mengalihkan Seluler). frekuensi ke IM2. • Selain dari Indosat, IM2 juga menyewa jaringan dari Penyelenggara Jaringan lain. • Secara teknis dapat dibuktikan tidak terjadi pengalihan frekuensi, dalam alokasi frekuensi 2.1 GHz hanya digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari perangkat2 radio Indosat. • IM2 menggunakan jaringan Indosat, bukan alokasi frekuensi
Kejanggalan dalam migrasi dari IM2 ke Indosat pada bulan November 2011
Migrasi yang dilakukan membuktikan bahwa tuduhan KTI benar adanya. Migrasi tersebut merupakan reaksi terhadap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejakti Jawa Barat.
• Migrasi pelanggan IM2 ke Indosat dilakukan karena pertimbangan bisnis dan merupakan bagian dari transformasi Indosat. • Indosat telah merencanakan, memutuskan dan mempersiapkan migrasi jauh sebelum adanya penyelidikan oleh Kejakti Jabar.
