NOVEMBER 2O12

BULETIN KEPEGAWAIAN MEDIA KOMUNIKASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

EDISI 5 / NOVEMBER 2O12

SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab NASYIRUDDIN, SH, M.Si Dewan Redaktur Drs. Suyatman, M.STr Rospita Butar Butar,SH, MM Tugino,S.Sos , M.Si Drs. Anggiro,M.Si WAKIL DEWAN Drs. Parimin,M.Si Retno Dewayani S.W, SH. M.T Yose; Rizal Martin, S.Kom, M.MTr Delis Dewiyanti,S.Sos Jainuddin,S.Pd Ryeska Fajar Kusuma, S.Psi, MT Mia Ermaya, S.Sos Editor Asnani Prita S.Kom,M.AP AZ Rangga Ntikapoda, S.Sos, M.Si Bambang Setiawan,S.Kom,M.T Desain Grafis Yhan Arief Setiawan, S.AP

Fotografer M.Asbi, A.Md Ayattullah, SH Wawan,A.Md Sekretariat Redaksi Lukita Dwi Hapsari, SE

Diterbitkan Oleh : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Alamat Redaksi: Jln. Medan Merdeka Barat No.8 Gd Cipta Lt.V Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat 10110 Tlp.(021) 3512544 Fax.(021) 3512544 website : http://kepegawaian.dephub.go.id Email: [email protected]

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

SALAM REDAKSI Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, buletin kepegawaian Edisi kelima yang merupakan edisi terakhir tahun 2012 dapat diterbitkan. Pada kesempatan ini, redaksi ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar‐ besarnya atas kerja sama dan dukungan dari semua pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi khususnya para pemangku jabatan Analis Kepegawaian yang telah banyak memberikan banyak masukan dan arahan terhadap isi buletin kepegawaian serta tak lupa pula kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga buletin kepegawaian selama tahun 2012 dapat terbit sesuai dengan harapan kita semua. Berita‐berita yang kami angkat pada buletin kepegawaian ini yakni seputar informasi di bidang kepegawaian. Informasi aktual yang dimuat redaksi pada edisi kelima ini antara lain tentang KEBERSAMAAN DALAM SATU JIWA PNS Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buletin kepegawian pada tahun 2012 sehingga perlu banyak masukan dan saran. Untuk itu kami berharap para pembaca dapat memberikan sumbangan tulisan atau artikel kepegawaian untuk kemajuan bulletin kepegawaian edisi dan tahun berikutnya. Mudah‐mudahan buletin kepegawaian edisi berikutnya dapat semakin berkualitas baik dari segi isi maupun penyajiannya Dan semoga semua yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin…. Salam redaksi..

INFO TERKINI

Design by ian

Kegiatan Jiwa Korsa 2012

Untuk menumbuhkembangan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, tanggung jawab, dedikasi, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi sesama Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan Biro Kepegawaian dan Organisasi pada hari Kamis, 1 Nopember 2012 bertempat di Taman Buah Mekarsari, Cileungsi, Jonggol Jawa Barat mengadakan kegiatan Jiwa Korsa yang diikuti 150 orang pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini merupakan salah satu program perawatan pegawai selain kesenian, ceramah, pelatihan intelektual ataupun olahraga yang disusun oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yang kesemuanya bertujuan untuk pembinaan Sumber Daya Manusia Perhubungan agar dapat tercipta pegawai yang mempunyai akhlak moral, etika dan sikap, semangat/etos kerja, produktifitas kerja, perilaku keteladanan dan disiplin kerja yang baik. Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan Sumber Daya Manusia antar insan Perhubungan tersebut, bentuk‐bentuk kegiatan dalam jiwa korsa ini dikemas dalam kegiatan yang dapat melatih para pegawai untuk dapat bekerja sama atau menumbuhkan kembangkan kebersamaan serta jiwa tanggung jawab antar satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan agarpada saat pegawai kembali aktif bekerja dalam instansinya masing‐masing mereka akan selalu mengutamakan kerjasama dalam team work agar tujuan dari instansi dapat lebih mudah tercapai sehingga dalam pelayanan untuk memuaskan masyarakat sebagai bentuk layanan umum sebagai tujuan utama Kementerian Perhubungan dapat tercapai. Selain untuk menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan tersebut jiwa korsa ini juga dirasakan berkesan oleh para pegawai yang mengikuti kegiatan ini karena menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai refreshing dan forum silaturahmi antar pegawai Kemenhub setelah sekian lama bergelut dengan rutinitas pekerjaaan sehari‐hari yang kadang membuat mereka terasa jenuh.

.01

INFO TERKINI

Kegiatan Jiwa Korsa 2012

DASAR SEBUAH KESUKSESAN ADALAH KERJASAMA TIM YANG

Kegiatan Jiwa Korsa 2012

Design by ian

KOMPAK

Design by ian

Agar pelaksanaan jiwa korsa ini dapat menjadi berkesan dan bermanfaat untuk membina kebersamaan tersebut, maka bentuk bentuk kegiatan dalam jiwa korsa ini dikemas sebaik mungkin oleh team fasilitator yang profesional dibidangnya, dimana semua permainan yang diterapkan dalam kegiatan ini bertujuan dapat menumbuhkan jiwa team work tersebut, seperti antara lain : 1.

Pool and Tire, yang bertujuan untuk menumbuhkan focus pegawai, team work, cepat tanggap/peka dan perlunya menjalin komunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam bekerja.

2.

Stepping Stone, yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa pegawai agar dapat membuat perencanaan yang dinamis, mempunyai ketahanan emosi karena bekerja dibawah tekanan, jiwa followership dan perlunya kerjasama dalam bekerja.

3.

Pony Express, yang bertujuan untuk menumbuhkan sinergy dan team work pegawai, perencanaan yang dinamis dan pergeseran paradigma kerja.

4.

Ladang Ranjau, yang bertujuan untuk membina komunikasi dan focus pegawai dalam bekerja.

5.

Medicine Rescue, yang bertujuan menumbuhkan jiwa kepercayaan, kekuatan dan komunikasi dalam bekerja.

(wwn‐Ro.II)

.02

BERITA HANGAT

Design by ian

Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis tahunan yang salah satunya adalah Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Kegiatan yang diadakan selama tiga hari mulai Selasa, 16 Oktober 2012 dilaksanakan di Hotel Grand Jaya Raya, Jalan Raya Cipayung, KM. 17 – Bogor. Acara diikuti oleh 36 orang calon dan pejabat fungsional Analis Kepegawaian dari masing‐masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berbeda dengan materi bimbingan teknis sebelumnya, dalam kegiatan ini disamping membahas tentang materi Peraturan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, juga membahas tentang Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Era Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Ibu Istati Atidah, SH, Direktur Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian, BKN dan membahas tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil serta evaluasi jabatan fungsional oleh Bapak Drs. R. Angka Soesetidjo W Kasubdit Administrasi dan Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian, BKN dan Bapak Ismail Fahmi S.IP, Kasie Layanan Informasi Jabatan Analis Kepegawaian, BKN. Pada kesempatan bimbingan teknis ini Ibu Istati Atidah, SH menjelaskan bahwa Kinerja pegawai lebih terukur melalui jabatan fungsional tertentu dibandingkan jabatan fungsional umum. Untuk itu, jabatan fungsional tertentu akan terus lebih diutamakan dan jabatan fungsional umum akan dikurangi. Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk mendorong para PNS yang masih menjadi fungsional umum untuk dapat menjadi fungsional tertentu

Bimbingan teknis jabatan fungsional analis kepegawaian

Design by ian

.03

BERITA HANGAT

Bimbingan teknis jabatan fungsional analis kepegawaian

Design by ian

Secara umum kegiatan ini memperoleh respon positif dari para peserta masih. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan merupakan informasi baru yang memberikan peluang baru bagi pengembangan karir PNS. Hal ini juga dapat dilihat dari pertanyaan dan tanggapan peserta yang disampaikan dalam sesi tanya jawab di sela‐sela acara pemaparan materi. Permasalahan yang disampaikan oleh para peserta diantaranya : banyak peserta yang belum mengetahui dan memahami tentang rencana pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian pada masa Reformasi Birokrasi, masih terdapat permasalahan pada program diklat bagi para pejabat Analis Kepegawaian Kementerian Perhubungan. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukannya kegiatan intensif yang bersifat sosialisasi atau pembinaan yang lebih intensif guna memaksimalkan pemahaman tentang aturan‐aturan jabatan fungsional dan diperlukan pembahasan internal khususnya Setbadan PSDMP dan Pusat PSDM Aparatur Perhubungan yang dimediasi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait penyelenggaraan diklat teknis dasar dan lanjutan bagi pejabat Fungsional Analis Kepegawaian serta penganggarannya, seperti : Penulisan karya ilmiah kepegawaian, Teknik Pengusulan Formasi, dll, serta perlu penjelasan secara teknis tentang proses administrasi jabatan fungsional antara lain pada formasinya, pengangkatan, penempatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan serta pengumpulan Angka Kredit, dan untuk para Analis Kepegawaian jenjang Madya ke atas, perlu pembinaan khusus untuk agar tidak stagnan di jabatannya dan mampu memenuhi persyaratan keaktifan sehingga tidak mendapatkan pembebasan sementara / teguran. Dari Bimbingan Teknis ini, hal‐ hal yang perlu segera untuk ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai pembina instansi jabatan fungsional Analis Kepegawaian adalah segera meyelesaikan Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan dan segera melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis tersebut. Secara keseluruhan pelaksanaan bimbingan teknis ini berjalan lancar dan sukses. Dengan sukses dan lancarnya kegiatan ini diharapkan jabatan fungsional ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan kesempatan karir yang lebih luas kepada PNS, terutama para pengelola kepegawaian di Instansi Pemerintah.

.04

BERITA HANGAT

(e-Kepegawaian) Kementerian Perhubungan...Ciyuss..Miyapa!!! Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian kepada seluruh PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menyikapi Instruksi Presiden N o m o r 3 Ta h u n 2 0 0 3 Tentang Implementasi e‐ Goverment pada seluruh Ke m e nte r i a n / L e m b a ga , maka Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Sistem Informasi Jabatan (SIJ) terus Pembukaan e‐Kepegawaian b e r u p a y a mengimplementasikan kebijakan tersebut dan salah satunya dengan melakukan pelatihan kepada operator data entry di kawasan jabodetabek untuk pelayanan e‐Monitoring Pegawai dan e‐Formasi Pegawai. Kedepan diharapkan pengembangan Aplikasi Kepegawaian dapat mendukung implementasi e‐Kepegawaian secara menyeluruh meliputi e‐Formasi Pegawai, e‐Pengadaan CPNS, e‐Baperjakat, e‐Fungsional, e‐Mutasi dan Kepangkatan, e‐ Monitoring Kepegawaian dan beragam pelayanan kepegawaian lainnya. Pada pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di Bogor bertempat di Hotel Royal Safari Garden dihadiri oleh 74 administrator aplikasi kepegawaian untuk unit kerja tingkat pusat dan UPT wilayah Jabodetabek. Acara dibuka oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dilanjutkan d e n ga n p a p a ra n o l e h Kepala Pusat Data dan Informasi. Pembahasan monitoring data disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Peserta Sosialisasi Kepegawaian dimana masih diperlukan updating data secara rutin baik dari sisi kualitas dan kuantitas datanya. Adapun hasil monitoring data pegawai adalah sebagai berikut :

.05

BERITA HANGAT

Pada awal tahun 2013 pelatihan operator data entry Sistem Informasi Jabatan akan difokuskan pada Administrator pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Dengan dilakukannya Pelatihan dan Monitoring Data Pegawai secara intensif dan berkala diharapkan aplikasi kepegawaian khususnya Sistem Informasi Jabatan (SIJ) dapat memberikan manfaat dalam Pembinaan Karier Pegawai khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan mendukung program “Go Green”. (Bams/Ro Kepeg)

.06

INFO PEGAWAI

Pembukaan Acara Pembekalan Persiapan Pensiun

Design by ian

APAKAH ANDA SUDAH SIAP PENSIUN? ”Menjemput Karier Kedua” Dalam mempersiapkan pegawai untuk memasuki pensiun kadang adakalanya pegawai tidak merasa siap dengan waktu yang pasti akan datang tersebut hal ini diungkapkan dalam ceramah yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pembina Pensiun Pegawai (BP‐3) Kementerian Perhubungan Bapak H.M. Hoezein Hardjowiyoto pada acara pembekalan pensiun tahun 2012, pada kesempatan tersebut Ketua Umum BP‐3 menyampaikan banyak pegawai tidak siap pada saat pensiun dikarenakan karena ada beberapa faktor seperti antara lain yaitu berkurangnya penghasilan setelah pensiun dan kegiatan atau kesibukan yang berkurang padahal masih sehat dan banyak waktu yang terluang pada saat pensiun, karena itulah betapa pentingnya pegawai mempersiapkan mental pada saat pensiun agar setelah pensiun pegawai tetap dapat mempunyai kegiatan yang positif untuk mengisi waktu pensiunnya dengan kegiatan‐kegiatan yang berguna dan mandiri, dimana menurut Ketua Umum BP‐3 Perhubungan arti Pensiun diungkapkan dalam pesannya yaitu “Retired bukan berarti Expired” Dalam acara pembukaan pembekalan kepada para pegawai yang mendekati batas usia pensiun juga dihadiri Direksi Bank Syariah Mandiri yang siap untuk membantu permodalan. Untuk itulah Biro Kepegawaian dan Organisasi memberikan Pelatihan dalam rangka pembekalan kepada pegawai yang akan pensiun. Pelatihan pegawain yang akan Pensiun Tahun 2012 ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 15 s.d 19 Oktober 2012 bertempat di Hotel Amazing Cipanas, Jawa Barat dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 45 orang pegawai dengan rincian 35 orang di lingkungan Sekretariat Jenderal, 4 orang dari Ditjen Perhubungan Udara, 3 orang dari Ditjen Perhubungan Laut dan 3 orang dari Ditjen Perkeretaapian.

.07

INFO PEGAWAI Bentuk Pelatihan pegawai yang akan pensiun ini dikemas dalam kegiatan‐kegiatan yang diharapkan untuk pegawai dapat dengan mudah diwujudkan kelak pada saat pensiun dan juga tidak memerlukan modal yang memberatkan pegawai untuk memulainya, dan agar dapat membantu peserta lebih mudah untuk mengembangkan sikap berwiraswastanya. Untuk materi kegiatan pembekalan pensiun para peserta pelatihan diberikan kebebasan untuk memilih bidang pelatihan/keterampilan apa yang diminatinya.Adapun untuk materi pelatihan yang telah dipersiapkan untuk dipilih sesuai dengan minat peserta sendiri, diberikan pelatihan‐pelatihan antara lain : Budidaya Tanaman Holtikultura, meliputi : ‐Agribisnis Budidaya Anggrek ‐Tanaman Hias Budidaya Ikan, meliputi : ‐Agribisnis Lele Dumbo ‐Pembuatan Pakan Ikan Pengelolaan Hasil Pertanian, meliputi : ‐Pembuatan Roti ‐Pembuatan Nugget ‐Pembuatan Kripik Daun Singkong Rasa Paru Hal‐hal inilah yang perlunya dipersiapkan agar pegawai dalam menghadapi masa purna tugas telah mempunyai mental dan sikap positif pada saat nanti tidak aktif lagi dalam Kementerian Perhubungan, berdasarkan tujuan tersebutlah Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam memperhatikan pegawai yang telah bekerja mengabdikan pada Kementerian Perhubungan selama bertahun‐tahun lamanya, sebagai bentuk penghargaan dari Kementerian Perhubungan Biro Kepegawaian dan Organisasi melaksanakan kegiatan pelatihan pembekalan pensiun ini yang mempunyai tujuan agar pegawai dapat membentuk dan mengembangkan sikap mental positif tersebut dalam menghadapi masa purna tugas dengan mempunyai pengetahuan dan keahlian/keterampilan bagi para peserta pembekalan serta diharapkan dapat menumbuhkan sikap berwiraswasta pegawai pada saat pensiun seperti tema pembekalan pensiun pada tahun 2012 yaitu “Menjemput Karier Kedua”. Tujuan ini disampaikan dan diingatkan kembali oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Bapak Nasyiruddin, SH, M.Si dalam sambutannya pada Pembukaan Pelatihan Pembekalan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di ruang Nanggala, Gedung Cipta pada tanggal 15 Oktober 2012.

Peserta Pembekalan Persiapan Pensiun 2012

Design by ian

.08

INFO PEGAWAI

(Para Peserta Sedang Mengikuti Pelatihan)

Selain pelatihan‐pelatihan yang diberikan tersebut agar para peserta mendapatkan pengalaman usaha lainnya juga diberikan kegiatan berupa kunjungan ke Taman Cibodas, kunjunganke Budidaya Ikan Koi dan Kunjungan ke Pabrik Pembuatan Tahu.

Jadi, Sudah Siapkah Anda Pensiun? Siap!!!!! Itulah kata yang harus di ucapkan oleh kita yang telah memasuki Usia 50 Tahun ke atas, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa Meridhoi kita semua. (Wawan/Ro.II)

.09

INFO PEGAWAI Daftar Pegawai Kementerian Perhubungan Yang Mengikuti Pelatihan Menjelang Masa Purna Bhakti Tahun 2012: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NAMA/ NIP MAWARDI, S.Sos NIP. 19570815 198003 1 003 SUBEHI NIP. 19571028 198403 1 001 SUTATIK NIP. 19561111 197603 2 001 SUSIYANTI NIP. 19570414 197903 2 001 WASTINI NIP. 19570705 197803 2 001 SETYATI NIP. 19571123 197903 2 001 ANNA SAMPEN NIP. 19571212 198003 2 003 SAMIYO, S.Sos NIP. 19570419 197901 1 001 SUPARDI ASIDIQ NIP. 19570427 197803 1 002 TRI NONAENIK NIP. 19571127 198403 2 001 RUKMANA NIP. 19561008 198203 1 002 MADKURNI NIP. 19561114 198901 1 001 MASKUR NIP. 19570101 198303 1 002 PUJO TRISUROSO NIP. 19570406 198003 1 004 DWI SRIANI, BSC NIP. 19570528 198403 2 001 UNA RANUWIJAYA NIP. 19570618 197901 1 001 WAKIDJO NIP. 19570731 198003 1 004 KARTINAH NIP. 19570802 198203 2 001 JENAB NURDIN NIP. 19570805 197803 2 001 ROHYAENI NIP. 19570815 198203 1 001 KATMAN NIP. 19571005 198112 1 001 PAINO NIP. 19571105 198403 1 001 AHMALIYAH NIP. 19571110 198003 2 001 ASWAN ILHAMI NIP. 19571114 197903 1 001 WAGINEM NIP. 19571220 197803 2 001

PANGKAT/ GOL PENATA TK. I (III/d) PENGATUR MUDA (II/a) PENATA (III/c) PENATA TK. I (III/d) PENATA TK. I (III/d) PENATA (III/c) PENATA TK. I (III/d) PENATA TK. I (III/d) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA (III/c) PENATA MUDA (III/a) PENGATUR MUDA (II/a) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA (III/c) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA TK. I (III/d) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENGATUR (II/c) PENATA MUDA (III/a) PENATA TK. I (III/d) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA TK. I (III/d)

UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN BIRO PERENCANAAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM

.10

INF0 PEGAWAI 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

WAGINO NIP. 19580107 198611 1 001 SARTONO NIP. 19580119 198410 1 001 NURHAMSYAH NIP. 19580219 197901 2 001 MARLENA NIP. 19580311 197901 2 001 Drs. SUDARMADI NIP. 19570505 198503 1 001 SITI ROMLAH NIP. 19570606 198103 2 001 TEDDY HARIADI, SE NIP. 19570731 199103 1 001 KUN INDRIATI NIP. 19571202 198103 2 001 JAJA NIP. 19580806 198103 1 004 SARMADA NIP. 19570225 198203 1 001 SURONO NIP. 19570327 198002 1 001 SALMIATUN NIP. 19571102 197803 2 001 MARDIATI, SH, MH NIP. 19570805 197703 2 001 SYUFRATNA LEGIATI NIP. 19570730 198103 2 001 MAGDALENA DAMOPOLI NIP. 19570827 198803 1 001 SJAHMAR RIFAI NIP. 19580309 197903 1 001 TATANG YUNUS NIP. 19580117 198302 1 001 SAJURIANTO NIP. 19580523 198603 1 001 TRI BUDIMAN NIP. 19570919 197912 1 001 NELTJE JENNY FT NIP. 19571116 198903 2 001

PENATA MUDA (III/a) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA TK. I (III/d) PENATA (III/c) PENATA TK. I (III/d) PENATA TK. I (III/d) PENATA TK. I (III/d) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA (III/a) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PEMBINA (IV/a) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA (III/c) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA MUDA TK. I (III/b) PENATA (III/c)

BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM BIRO UMUM PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PJT PUSAT DATA DAN INFORMASI PUSAT DATA DAN INFORMASI PUSAT DATA DAN INFORMASI PUSAT DATA DAN INFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN PERKERETAAPIAN DITJEN PERKERETAAPIAN

.11

INF0 PEGAWAI

Akhir‐akhir ini kita sering mendengar, membaca dan melihat informasi dari berbagai media, yang menunjukkan beberapa PNS terlibat dalam permasalahan hukum sampai akhirnya yang bersangkutan duduk sebagai terdakwa atau divonis bersalah oleh Pengadilan. Beberapa PNS tersebut terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tertangkap tangan atau baru sebatas dugaan dan harus menjalani proses hukum mulai dari kantor Polisi, Jaksa sampai dengan Pengadilan. Akibat terbelit persoalan hukum tersebut pada umumnya PNS tersebut tidak dapat lagi melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya sebagai seorang PNS, entah karena harus memenuhi panggilan‐panggilan dari pihak berwajib maupun karena telah ditahan. Tentunya seorang PNS yang terlibat permalahan hukum akan membutuhkan perhatian penuh agar permasalahan hukumnya segera selesai, namun disisi lain tugas dan kewajibannya sebagai PNS membutuhkan perhatiannya pula. Untuk itu perlu ada payung hukum yang melindungi hak‐hak PNS tersebut dan juga hak‐hak instusi (lembaga) dalam hal ini Negara, agar hak‐hak keduanya tidak terabaikan. Pada umumnya seseorang yang diduga terlibat permasalahan hukum harus memenuhi surat panggilan pihak berwajib untuk dimintai keterangannya dan proses ini bisa berulang‐ulang dan apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan tahanan sementara sampai dengan proses persidangan. Hal ini tentunnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas yang bersangkutan sebagai PNS. Sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri telah mengamanatkan beberapa aspek yang wajib diterapkan apabila seorang PNS terlibat dalam suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan. Dengan diberikan Pemberhentian Sementara bagi seorang PNS, maka yang bersangkutan dapat fokus menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan pihak berwajib dan tidak perlunya lagi memikirkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PNS. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 disebutkan bahwa : …….untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Dengan ketentuan ini, maka PNS yang terlibat masalah hukum dan telah dikenakan tahanan, dibebaskan dari tugas‐tugas sehari‐harinya sebagai PNS agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan masalahnya dengan sebaik‐baiknya. Perlu ditegaskan bahwa pemberhentian sementara bukanlah sanksi disiplin. Status seorang PNS yang dikenakan Pemberhentian sementara tetap sebagai PNS, hal ini bagian dari penerapan asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) sebagai asas hukum yang harus tetap dikedepankan. Bagi seorang PNS yang diberikan Pemberhentian Sementara tidak perlu merisaukan hak‐haknya karena semua telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 ini. Akibat pemberhentian Sementara ini, pastinya berdampak pada Jabatan maupun pembagian gaji beserta tunjangannya. Terkait dengan pembagian gaji yang bersangkutan hanya mendapatkan sebagian dari gaji pokok yang besarnya telah diatur sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara: …… jika terdapat petunjuk‐petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. Sedangkan pada pasal 4 huruf (b) disebutkan :

.12

INF0 PEGAWAI ….jika belum terdapat petunjuk‐petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. Konsekuensi lain dari Pemberhentian Sementara adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pihak berwajib maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara yang bersangkutan berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan‐penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.(Pasal 7). Sementara itu, sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan pada pihak berwajib agar dalam pemeriksaan permasalahan ini dilakukan dalam waktu yang sesingkat‐singkatnya, agar menghindari kerugian Negara. Sedangkan apabila PNS tersebut dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka PNS tersebut diberhentikan pada akhir bulan Putusan pengadilan tersebut. (ayt/Ro.II)

BERAPA TUNJANGAN KINERJA YANG DIPEROLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ? Tujuan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yaitu untuk menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dengan Tujuan ini, agar semua komponen yang ada mulai dari kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, sampai dengan budaya organisasi dapat dikelola dengan baik. Meningkatnya kinerja pemerintahan membawa dampak pada pada peningkatan kesejahteraan aparatur negara yang diwujudkan dalam bentuk tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan bergantung pada penilaian terhadap 3 hal yaitu: 1.

Kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan yang dituangkan dalam Dokumen Usulan dan Road Map pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010‐2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010‐2014 dengan nilai kelengkapan Dokumen Usulan mencapai 82% dan Road Map mencapai 93%.

2.

Hasil Verifikasi Lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan mencapai nilai 43,49.

3.

Nilai akhir kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 41,86 (LEVEL 2), yang merupakan level minimum yang dapat diajukan kepada KPRBN guna mendapat pertimbangan sebagai instansi yang melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Dari hasil di atas Kementerian Perhubungan diberikan penghargaan berupa Tunjangan Kinerja sebesar 45 % dari Kementerian Keuangan. (Melly‐RO.II)

.13

INF0 PEGAWAI

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), organisasi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini menjadi unit eselon IIa dari sebelumnya eselon IIIa. Perubahan eselonering ini merupakan tindak lanjut dari perubahan hierarki pertanggungjawaban kinerja dan pengawasan organisasi KNKT yang langsung kepada Presiden dari Design by ian sebelumnya kepada Menteri Perhubungan. Meski demikian Sekretariat KNKT masih berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sejak tanggal 24 September 2012 lalu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2004. Sesuai Permenhub Nomor 48 Tahun 2012, Sekretariat KNKT dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNKT yang merupakan jabatan struktural eselon IIa. Organisasi Sekretariat KNKT terdiri dari 2 (dua) bagian sebagai jabatan eselon IIIa serta masing‐masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian sebagai jabatan eselon IVa, para pejabat dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan. Dalam tata kerja, Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian secara hirarki menyampaikan laporan kepada Ketua KNKT dan menyusun laporan berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing‐masing. Penataan organisasi Sekretariat KNKT ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. (Tika‐Ro.2)

KORUPSI MENGHANCURKAN MIMPI RAKYAT INDONESIA Design by ian