RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK PERTEMUAN SINKRONISASI PERSIAPAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA WILAYAH BARAT TAHUN 2017 HOTEL GRAND ROYAL PANGHEGAR, 1 FEBRUARI 2017
Dalam rangka menyamakan pemahaman dan persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan maka dalam pertemuan sinkronisasi dilaksanakan diskusi kelompok guna pendalaman materi yang akan disepakati antara Pusat dan Daerah. Diskusi dibagi dalam 4 (empat) kelompok dengan penanggung jawab diskusi para pejabat Es-II lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Diskusi tersebut dihadiri oleh Pejabat Es-II, III, IV dan staf lingkup BKP Kementan serta para peserta pertemuan. Adapun pembagian Kelompok Diskusi sebagai berikut: Nama Kelompok Kelompok 1
Peserta (Daerah dan Pusat) Prov. DKI Jakarta, Aceh, Lampung dan Bengkulu
Penanggung Jawab Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
Notulensi Bagian Perencanaan
Staf Sekretariat BKP Kelompok 2
Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau
Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Bagian Umum
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Staf Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kelompok 3
Jawa Tengah, Riau, Bangka Belitung Staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kelompok 4
DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan Staf Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Berdasarkan penjelasan pengisian matriks dan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Permasalahan terkait persiapan percepatan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan tahun 2017 di Daerah, antara lain: a. Masih banyak daerah yang belum menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait SOTK yang baru; b. Masih banyak daerah yang belum melakukan revisi DIPA sesuai SOTK yang baru; c. Masih banyak daerah yang belum menetapkan pejabat pengelola keuangan; d. Masih banyak daerah belum menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis); e. Masih banyak daerah yang belum melakukan CP/CL dan penetapan pendamping. 2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, disepakati jadwal percepatan kegiatan sebagai berikut: NO
KETERANGAN
FEBRUARI I II III IV X X
1
Pembentukan TIM Pembina Provinsi
2
Penetapan Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara)
X
3
Petunjuk Pelaksanaan
X
4
Pembentukan TIM Teknis Kab/Kota
X
X
5
Petunjuk Teknis
X
X
6
CP/CL dan Verifikasi Kab/Kota
X
X
X
7
Verifikasi Provinsi
X
X
X
8
Penetapan SK CP/CL
X
X
9
Pemberkasan dan pencairan
X
I
MARET II III IV
X
3. Target realisasi anggaran bulan Maret 2017 diharapkan dapat mencapai 20% -30%;
4. Dalam rangka pelaksanaan PUPM/TTI akan segera dilakukan verifikasi dan penetapan oleh masing-masing Provinsi berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan bersama-sama Pusat dan Provinsi; 5. Diperlukan asosiasi PUPM untuk meminimalisir biaya transportasi dari lokasi LUPM ke lokasi TTI yang relatif jauh; 6. Dalam rangka menjangkau konsumen yang lebih luas khususnya di daerah remote diperlukan model TTI mobile; 7. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PUPM dan KRPL agar lebih masif diperlukan alternatif solusi dengan mensinergikan kegiatan melalui pemanfaatan dana desa; 8. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian perlu mengusulkan menu OKKPD dalam rencana pengalokasian DAK; 9. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah perlu menambah aparat daerah untuk diikutsertakan dalam Bimtek 10.
11.
12.
13.
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bimtek PPNS; Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman perlu terus digalakan kegiatan gerakan diversifikasi pangan; Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SPI di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan Badan Ketahanan Pangan memberikan advokasi dan bimbingan yang lebih intensif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang efektif, efisien dan akuntabel; Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI, agar segera ditindaklanjuti kerjasama antara TP PKK Pusat dengan Badan Ketahanan Pangan Kementan di tiap-tiap provinsi. Mengingat peran strategis Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat DKP maka diharapkan dinas pangan di tiap tiap propinsi dapat mengambil peran strategis dalam mengawal kegiatan ini; Secara umum beberapa Provinsi sudah menindaklanjuti kegiatan Gertam Cabe melalui MoU dengan BPTP dan Tim Penggerak PKK setempat, antara lain :
Jawa Tengah : Pada tanggal 23 Januari 2017 sudah dilaksanakan antara Kementan dan Tim Penggerak PKK dan melakukan kerjasama dengan BPTP yang dsaksikan oleh menteri pertanian di BPTP;
Riau : sudah melaksanakan pemberian bibit cabe melalui gubernur, dan sudah melakukan pertemuan daengan instansi terkait dg BPTP dinas TPH dan Bun Provinsi Riau;
Bangka Belitung : akan dilaksanakan launching pada tanggal 13 Februari 2017; 14. Matriks hasil diskusi kelompok sebagaimana terlampir.
Bandung,
Februari 2017
RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK PERTEMUAN SINKRONISASI PERSIAPAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA WILAYAH TIMUR TAHUN 2017 HOTEL GRAND ROYAL PANGHEGAR, 9 FEBRUARI 2017
Dalam rangka menyamakan pemahaman dan persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan maka dalam pertemuan sinkronisasi dilaksanakan diskusi kelompok guna pendalaman materi yang akan disepakati antara Pusat dan Daerah. Diskusi dibagi dalam 4 (empat) kelompok dengan penanggung jawab diskusi para pejabat Es-II lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Diskusi tersebut dihadiri oleh Pejabat Es-II, III, IV dan staf lingkup BKP Kementan serta para peserta pertemuan. Adapun pembagian Kelompok Diskusi sebagai berikut: Nama Kelompok Kelompok 1
Peserta (Daerah dan Pusat) Prov. Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara
Penanggung Jawab Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
Notulensi Bagian Perencanaan
Staf Sekretariat BKP Kelompok 2
Prov. Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Barat, NTT, Papua
Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Bagian Umum
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Staf Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kelompok 3
Prov. Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Gorontalo, Sulawesi Barat
Staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Nama Kelompok Kelompok 4
Peserta (Daerah dan Pusat) Prov. Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
Penanggung Jawab Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Notulensi Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Staf Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Berdasarkan penjelasan pengisian matriks dan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Dinas Ketahanan Pangan Daerah masih memproses revisi nomenklatur, pejabat pengelola keuangan dan SK penetapan tim teknis dan pendamping sehingga pengelolaan keuangan belum bisa berjalan pada bulan Januari dan Februari 2017. 2. Berkaitan dengan butir 1, maka penetapan sasaran penerima manfaat terutama sasaran baru tahun 2017 belum bisa dilaksanakan kecuali identifikasi CPCL LUPM serta KRPL. Selain itu untuk kegiatan lanjutan juga menunggu kesiapan administrasi penganggaran tahun 2017. 3. Untuk eproposal tahun 2017 yang berkaitan dengan revisi PUPM/TTI dan KRPL, segera diupdate sesuai dengan usulan by name by address yang sudah ditetapkan melalui CPCL. 4. Kelompok dasawisma dalam kegiatan gertam cabe harus mengikuti ketentuan sasaran KRPL salah satunya anggota dasawisma minimal 15 orang dan harus terdaftar di SIMLUH dan diinput ke dalam aplikasi eProposal 2017, menginggat perpanjangan e-Proposal 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017. 5. Untuk eproposal tahun 2018, perlu diupdate userid bagi petugas di beberapa kabupaten dengan Dinas Ketahanan Pangan yang baru. Disamping itu, kolom kelembagaan lain seperti: Dasa Wisma, PKK, Gapoktan, Koperasi, KWT supaya diusulkan untuk ditambahkan dalam aplikasi Simluhtan di masing-masing daerah.
6. Pedoman Teknis PUPM/TTI dan KRPL serta pedoman teknis lainnya sangat dibutuhkan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di kab/kota 7. Para penyuluh pertanian yang berada di Dinas Ketahanan Pangan agar diusulkan ke Dinas Pertanian sesuai dengan Permentan no 43 Tahun 2016. Namun demikian, Dinas Ketahanan Pangan tetap membutuhkan penyuluh dalam rangka sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian. 8. Bantuan Pemerintah untuk kegiatan lanjutan direncanakan pencairannya pada bulan Februari - Maret 2017. Sedangkan untuk kegiatan baru akan dicairkan maksimal pada awal Maret 2017. 9. Ada 2 provinsi yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua belum melakukan revisi numenkaltur satker di Kanwil Perbendaharaan. 10. Propinsi Papua Barat belum terbit Peraturan Daerah tentang penetapan nomenklatur, namun sudah dilakukan pelantikan pejabat OPD sehingga masih menunggu Perda untuk penyelesaian dokumen administrasi keuangan. 11. Bebarapa Pedum dari Pusat belum di terima oleh daerah sehingga Juklak dan Juknis belum disusun oleh daerah sebagai acuan penyusunan Juklak dan Juknis. 12. Untuk Pembentukan tim teknis minggu ke II Februari 2017 sudah harus selesai dikarenakan prosesnya sudah dilakukan pada tahun 2016. 13. Untuk penyusunan Juknis/Juklak minggu ke II Februari 2017 sudah harus selesai. 14. CPCL minggu ke III Februari 2017 sudah harus selesai dikarenakan prosesnya sudah dilakukan pada tahun 2016. 15. Untuk penetapan SK CPCL minggu III Februari 2017 sudah harus selesai. 16. Proses pencairan disepakati selesai pada minggu ke IV Februari 2017 17. Pencairan Banper Minggu I Maret 2017 meskipun panen padi maupun bawang belum ada, sehingga pada saat panen sudah bisa langsung dipergunakan.
18. Dinas Ketahanan Pangan daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) mengharapkan legalitas Badan Pangan Nasional segera diwujudkan dan daerah sangat mendukung penuh. 19. Masukan terkait kesepakatan pelaksanaan kegiatan strategis ketahanan pangan sebagai berikut: a Untuk PUPM/TTI lanjutan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum antara lain pembelian gabah oleh gapoktan kurang dari 30 ton atau perputaran beras sebanyak 10 ton di TTI, maka dianggap GAGAL dan tidak layak dilanjutkan. Konsekuensi kegagalan ini akan ditindaklanjuti di tingkat pusat; b Kegiatan PUPM/TTI yang merupakan branded Badan Ketahanan Pangan agar dapat dilaksanakan di setiap daerah (Kabupaten/Kota) seperti halnya kegiatan BULOG melalui kegiatan Rumah Pangan Kita yang sudah dilaksanakan di daerah. c Untuk kegiatan KRPL melalui Gertam Cabe merupakan MOU antara Kepala BKP dengan Ketua PKK Nasional, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai “peran penting” dengan berkoordinasi dengan BPTP, Dinas Pertanian dan Dinas Hortikultura. 20. Produk yang dihasilkan yang berupa data dan informasi yang sudah disusun oleh
BKP,
Dinas
Ketahanan
Pangan/Dinas
Pangan
Provinsi,
Kabupaten/Kota harus dijadikan sebagai kekuatan posisi tawar Ketahanan Pangan. 21. Matriks hasil diskusi kelompok sebagaimana terlampir.
Bandung,
Februari 2017
