1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 42 TAHUN 2002 SERI D.39
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, maka urusan Pemerintah di Bidang Pengairan menjadi wewenang Pemerintah Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” diatas, perlu Pengaturan Irigasi di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
2
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30-46 ) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 ) ; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ) ; 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010 ) ;
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidanaa ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156 ) ; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D ) ;
4
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 36 Seri D.9 ) ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang ;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
5.
Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah ;
6.
Dinas adalah Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang ;
5
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang ;
8.
Badan Pertanahan Nasional/Dinas Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional/Dinas Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
9.
Instansi Teknis Terkait adalah Dinas/Instansi/Lembaga Teknis yang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya mempunyai keterkaitan dengan perubahan peruntukan sawah pada daerah irigasi;
10.
Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
11.
Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia ;
12.
Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;
13.
Irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luasnya kecil ( dibawah 500 ha ) yang pengurusannya telah diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air ;
14.
Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangannya ;
15.
Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi ;
16.
Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
6
17.
Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
18.
Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
19.
Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier ;
20.
Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier ;
21.
Penggunaan air adalah pemanfaatan air irigasi dilahan pertanian ;
22.
Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan ;
23.
Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi / ulu – ulu dan disingkat P3A Mitra Cai ;
24.
Operasi dan Pemeliharaan adalah usaha – usaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana irigasi secara optimal, serta menjaga agar sarana dan prasarana irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya ;
25.
Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu LSM, wakil Perguruan Tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten ;
7
26.
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Perundang – undangan ;
BAB II AIR DAN JARINGAN IRIGASI Bagian Pertama Wewenang Pengurusan Air dan Jaringan Irigasi Pasal 2 ( 1 ) Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang sistem dan arealnya berada didalam wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. ( 2 ) Air Irigasi dan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dalam petak tersier, irigasi kecil dan irigasi desa, pengurusannya diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai ( P3A Mitra Cai ) yang bersangkutan, dibawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. ( 3 ) Air Irigasi dan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
8
Bagian Kedua Inventarisasi Jaringan Irigasi
Pasal 3 ( 1 ) Jaringan Irigasi, beserta bangunan pelengkapnya yang berada dibawah pengurusan Pemerintah Daerah, didaftar oleh Pemerintah Daerah dan disyahkan oleh Kepala Daerah. ( 2 ) Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) Peraturan Daerah ini didaftar dan dilaporkan oleh masing – masing yang berkepentingan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini. ( 3 ) Daftar yang telah memperoleh pengesahan Kepala Daerah berlaku untuk masa 5 ( lima ) tahun. ( 4 ) Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Dinas harus menyampaikan daftar sebagaimana diimaksud dalam Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) Pasal ini kepada Kepala Daerah selambat – lambatnya pada akhir tahun keempat pada setiap masa pembangunan. ( 5 ) Segala perubahan atas daftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3 ) Pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Kepala Daerah pada setiap triwulan pertama tahun anggaran.
9
BAB III PENYEDIAAN AIR IRIGASI Bagian Pertama Asas Pasal 4 Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman, tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu pula diperhatikan keperluan untuk pemukiman dan kebutuhan usaha pertanian, peternakan, perikanan air tawar dan perikanan air payau / tambak.
Bagian Kedua Perencanaan Pasal 5 ( 1 ) Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan untuk berbagai kepentingan . ( 2 ) Badan Hukum, Badan Sosial, Desa maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya wajib mengajukan permohonan ijin beserta rencananya kepada Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan. ( 3 ) Tata cara memperoleh ijin penggunaan air sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 2 ) Pasal ini, untuk selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
10
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 6 ( 1 ) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas yang bersangkutan. ( 2 ) Badan Hukum, Badan Sosial, Desa maupun perorangan dapat melaksanakan sendiri penyediaan air irigasi / pembangunan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah mendapatkan ijin Pemanfaatan Air Irigasi dari Kepala Daerah.
Bagian Keempat Tata Cara Pasal 7 ( 1 ) Air irigasi disediakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimal dari semua usaha pertanian. ( 2 ) Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan. ( 3 ) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, harus diusahakan pengaturan air dari satu daerah irigasi ke dalam daerah irigasi lain yang memerlukan tambahan.
11
Pasal 8 Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapatkan air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan lokasi, batas – batas dan luasnya menurut masing – masing Desa. Pasal 9 Pemegang ijin pemanfaatan dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang dapat menyalurkan air yang diperlukan melalui saluran irigasi yang telah ada. Bagian Kelima Perubahan Peruntukan Sawah Beririgasi Pasal 10 ( 1 ) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah sesuai dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan; ( 2 ) Ijin dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah melalui proses pengkajian yang seksama oleh Dinas, Badan Pertanahan Nasional/Dinas Pertanahan dan Instansi Teknis Terkait serta mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ( 3 ) Penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, sebagian atau seluruhnya wajib memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
12
( 4 ) Pengguna lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, mempunyai kewajiban untuk terselenggaranya kelangsungan fungsi dan kelestarian fisik prasarana irigasi tersebut bagi keperluan daerah irigasi di hilirnya. BAB IV PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI Pasal 11 ( 1 ) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini. ( 2 ) Tanaman di luar petak tersier yang telah ditetapkan dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Pasal 12 ( 1 ) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar mengikuti ketentuan – ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 11 Ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini. ( 2 ) Perikanan di luar perikanan air tawar sebagaimana dimaksud Ayat ( 1 ) Pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air dan telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang . Pasal 13 ( 1 ) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah menetapkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi selambat – lambatnya satu bulan sebelum musim tanam dimulai.
13
( 2 ) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak dapat mencukupi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. ( 3 ) Bilamana debit air irigasi ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan bagi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan, untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, maka : a. Air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada tersebut ; b. Bilamana perlu pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan bergilir antara petak tersier. ( 4 ) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari di pemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran, sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
Pasal 14 ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian – bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan / atau perbaikan. ( 2 ) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini, harus dipilih setepat – tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat – lambatnya 2 ( dua ) minggu sebelum waktu pengeringan.
14
( 3 ) Pengeringan yang lebih lama dari 2 ( dua ) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan ijin Kepala Daerah.
Pasal 15 ( 1 ) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan. ( 2 ) Bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.
Pasal 16 Dalam pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi tidak mengindahkan adanya perjanjian antar pemakai air irigasi secara perorangan.
Pasal 17 Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila ternyata saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sengaja tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.
15
BAB V PENGGUNAAN AIR IRIGASI Bagian Pertama Penggunaan Air dari Jaringan Irigasi Pasal 18 Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau kwarter. Pasal 19 ( 1 ) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan mengikuti petunjuk teknis serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah . ( 2 ) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu aatau lebih petak tersier, masyarakat tani pemakai air harus menunjuk seorang atau lebih petugas pembagi air. Pasal 20 ( 1 ) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier untuk tanaman industri yang telah mendapat ijin dari pihak berwenang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, diatur sedemikian rupa dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan dalam petak irigasi yang berdekatan ; ( 2 ) Bilamana debit air tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata, maka penggunaan air dapat diatur secara bergilir berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.
16
Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 21 ( 1 ) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan dan / atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansiil mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam petak tersier, kwarter dan Desa beserta bangunan pelengkapnya. ( 2 ) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukum dan Badan Sosial harus menjadi anggota Perkumpulan Petani Pemakai air ( P3A ) Mitra Cai. ( 3 ) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini, Pemerintah Desa yang bersangkutan wajib memberikan bantuannya. Bagian Ketiga Penggunaan Air Langsung Dari Sumber Air Pasal 22 ( 1 ) Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diberlakukan juga bagi masyarakat tani pemakai air dalam irigasi desa dan irigasi kecil sesuai dengan keadaan setempat. ( 2 ) Penggunaan air bawah tanah untuk irigasi wajib mendapat ijin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat saran teknis dari Instansi yang bertanggunag jawab dalam bidang sumber air bawah tanah.
17
BAB VI AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI UNTUK KEPERLUAN LAIN Pasal 23 ( 1 ) Tanpa mengurangi maksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini sesuai dengan keadaan setempat, air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa ijin Pemerintah Daerah dalam hal – hal : a. b. c. d. e.
Memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari ; Menanggulangi bahaya kebakaran ; Lalu lintas air yang bukan komersial ; Penangkapan ikan ; Memberi minum dan memandikan ternak.
( 2 ) Hal – hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya. ( 3 ) Ketentauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 2 ) Pasal ini, berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil, batu yang berada dalam jaringan irigasi, hanya untuk kepentingan pemeliharaan menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
Pasal 24 Penggunaan air dan jaringan irigasi selain untuk keperluan hal – hal tersebut Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diperlukan ijin Kepala Daerah.
18
BAB VII DRAINASE Pasal 25 ( 1 ) Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat – syarat teknis pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang menjadi bagian mutlak dari jaringan irigasi yang bersangkutan. ( 2 ) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat – syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. ( 3 ) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini, dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.
BAB VIII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI Pasal 26 ( 1 ) Pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan rencana penyediaan air yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
19
( 2 ) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Desa / P3A Mitra Cai, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan menjadi tugas pembantuan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi utama dimaksud kepada Desa / P3A Mitra Cai. ( 3 ) Badan Hukum, Badan Sosial, Desa maupun Perseorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sesuai dengan ketentuan – ketentuan Pasal 5 Ayat ( 2 ) dan Pasal 6 Ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini ;
Pasal 27
( 1 ) Pembangunan jaringan irigasi Desa dan jaringan tersier beserta bangunan pelengkapnya, diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan Pasal 5 Ayat ( 2 ) dan Pasal 6 Ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini. ( 2 ) Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam perencanaan dan dalam pembangunan jaringan irigasi sebagai stimulan bagi masyarakat yang bersangkutan.
Pasal 28
Tanpa ijin Kepala Daerah, siapapun dilarang mengadakan perubahan dan / atau pembongkaran bangunan – bangunan san saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya.
20
BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Bagian Pertama Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 29 ( 1 ) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Pemerintah beserta bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 ( lima puluh ) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. ( 2 ) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dari irigasi desa, serta irigasi dalam petak tersier menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat tani pemakai air yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ) Mitra Cai. ( 3 ) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Pemerintah beserta bangunan pelengkapnya milik Badan Hukum, Badan Sosial maupun Perseorangan menjadi tanggung jawab pemilik masing – masing. Pasal 30 ( 1 ) Untuk menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini, dalam batas – batas tertentu dan mengingat keadaan serta kemampuan Desa / P3A Mitra Cai yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21
( 2 ) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) Peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis yang diperlukan. Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapnya Pasal 31 Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengatur pula ketentuan pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan beserta bangunan pelengkapnya. Pasal 32 ( 1 ) Sebagai usaha pengamanan saluran dan bangunan – bangunan dalam jaringan irigasi, ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar. ( 2 ) Bilamana tidak ditentukan lain, garis sempadan untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau drainase dengan jarak : a. 5 ( lima ) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m3 / detik atau lebih ; b. 3 ( tiga ) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m3 / detik ; c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m3 / detik. ( 3 ) Garis sempadan untuk pagar pengaman diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebeleh luar saluran / bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
22
a. 3 ( tiga ) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m3 / detik atau lebih ; b. 2 ( dua ) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m3 / detik ; c. 1 ( satu ) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m3 / detik. ( 4 ) Di daerah dengan pembangunan padat, jarak – jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Ayat ( 2 ) Pasal ini, bisa diperkecil menjadi masing – masing 4 dan 2 meter.
Pasal 33 Untuk menghindari kehilangan air, Kepala Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Tanpa ijin Kepala Daerah, siapapun dilarang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan – bangunan lain dari pada yang tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi. Pasal 35 Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 36 Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya.
23
BAB X PEMBIAYAAN Bagian Pertama Pembiayaan Untuk Pembangunan Jaringan irigasi dan Bangunan Pelengkapnya Pasal 37 ( 1 ) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapnya diusahakan oleh Pemerintah Daerah. ( 2 ) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi Desa, beserta bangunan pelengkapnya dan jaringan tersier serta kwarter yang secara langsung bermanfaat bagi produksi, diusahakan oleh masyarakat yang bersangkutan. ( 3 ) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi dimaksud pada Ayat ( 2 ) pasal ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 38 Badan Hukum, Badan Sosial maupun Perorangan yang untuk keperluan usahanya telah memperoleh ijin untuk membangun jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.
24
Bagian Kedua Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapnya
Pasal 39 ( 1 ) Pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat ( 1 ) Peraturan daerah ini, diusahakan oleh Pemerintah Daerah. ( 2 ) Masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dengan adanya jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini dapat diikutsertakan menanggung biaya operasai dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya tersebut diatas dalam bentuk Iuran Pengelolaan Irigasi ( IPAIR ) yang ditetapkan dengan musyawarah P3A Mitra Cai. ( 3 ) Pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) Peraturan Daerah ini diusahakan oleh masing – masing yang bersangkutan. ( 4 ) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25
BAB XI KOORDINASI Pasal 40 ( 1 ) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak Kepala Daerah membentuk forum – forum musyawarah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang masing – masing disebut Komisi Irigasi dan Pelaksana Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan.. ( 2 ) Pelaksana Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya. ( 3 ) Susunan kepengurusan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten diberi wewenang mengundang pihak – pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang – sidang Komisi tersebut untuk diminta keterangan – keterangan yang diperlukan. Pasal 42 ( 1 ) Apabila terdapat masalah irigasi didalam Daerah kekuasaan lebih dari satu Kecamatan dapat diadakan rapat gabungan Pelaksana Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. ( 2 ) Keputusan rapat gabungan tersebut dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini bersifat mengikat bagi Pelaksana Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.
26
Pasal 43 Ketentuan – ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44 ( 1 ) Pembinaan dan pengawasan dari ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah kewenangan Kepala Daerah dan pelaksanaannya oleh Kepala Dinas yang bersangkutan. ( 2 ) Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaaan Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 45 ( 1 ) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ), Pasal 25 Ayat ( 3 ) dan Pasal 32 Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama – lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) . ( 2 ) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini adalah pelanggaran.
27
Pasal 46 Selain tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 47 ( 1 ) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
28
g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 48 Kepentingan – kepentingan mengenai Daerah Irigasi yang menyangkut lebih dari satu Kecamatan dapat diatur oleh Kecamatan yang bersangkutan atas dasar kerja sama sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Ijin pemanfaatan air atau jaringan irigasi yang sistemnya berada pada satu Wilayah Kabupaten yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan degan Peraturan Daerah ini.
29
Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.
Disahkan di Pandeglang pada tanggal 29 Juli 2002 BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd A. DIMYATI NATAKUSUMAH
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 8 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/Ttd DEDDY DJUMHANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2002 NOMOR 42 SERI D.39
PP No. 77 Tahun 2001
Perda2001/LD – Rancangan Perda Kab. Pandeglang
30
PP. No. 77 TAHUN 2001
Konsideran Bab I
-
Ketentuan Umum.
Bab II
-
Prinsip – Prinsip Pengelolaan irigasi.
Bab III
-
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
Bab IV
-
Penyerahan
Bab V
-
Pemberdayaan P3A.
Bab VI
-
Pola Pengaturan Air Irigasi.
Bab VII
-
Pembangunan Air Irigasi.
Bab VIII
-
O & P Jaringan Irigasi.
Bab IX
-
Rehab dan Peningkatan Jaringan.
Bab X
-
Inventarisasi Daerah Irigasi.
Bab XI
-
Audit Pengelolaan Irigasi.
Bab XII
-
Managemen Aset Irigasi.
Bab XIII
-
Pembiayaan.
Bab XIV
-
Keberlanjutan Sistem Irigasi.
Bab XV
-
Pengendalian dan Pengawasan.
Bab XVI
-
Ketentuan Peralihan.
Bab XVII
-
Ketentuan Penutup
Kewenangan
Pengelolaan
Irigasi.
31
