LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 3
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA
Menimbang
:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota diberi kewenangan di dalam menetapkan pelayanan jenis retribusi; b. bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi terhadap pelayanan penyelenggaraan dibidang pendaftaran penduduk dan penertiban Akta Catatan Sipil, dipandang perlu dibedakan antara pendaftaran umum dan istimewa atau yang terlambat serta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Retribusi dan Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa; 3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81; 4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3019; 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peratuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742); 11. Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
Dengan Persetujuan DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Walikota Kota Surakarta; 2. Walikota adalah Walikota Surakarta; 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta; 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ; 5. Camat adalah Kepala Kecamatan; 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan; 7. Penduduk adalah setiap orang yang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun orang Asing (WNA) yang bertempat tinggal di kota Surakarta ; 8. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan; 9. Perpindahan penduduk yang dimaksud disini adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tinggal/tempat menetap 10. Keluarga atau rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu tempat tinggal/bangunan yang terdiri dari suami istri, anak-anak yang belum kawin, orang tua/mertua, kakek/nenek dan lainnya yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab pd keluarga/kepala Rumah Tangga: 11. Kepala Keluarga adalah: a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piutang dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 12. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga; 13. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu yang memuat data kependudukan seseorang dan berlaku sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk; 14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Kota Surakarta; 15. Kartu Identitas Anak adalah Kartu Bukti Diri yang sah yang diberikan kepada setiap penduduk yang belum genap berusia 17 tahun dan membutuhkannya untuk berbagai kepentingan dan atau keperluan khusus 16. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari luar wilayah kota skka berdiam/menginap di rumah penduduk untuk suatu kunjungan sekolah, bekerja dan lain sebagainya dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap; 17. Kartu Identitas Tamu (KIT) adalah Kartu yang memuat data kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal di wilayah kota Surakarta dan tidak ingin menjadi penduduk tetap; 18. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPP) adalah surat keterangan bagi Warga Negara Asing yang
bertempat tingga sementara dalam wilayah kota Surakarta ; 19. Penduduk Sementara adalah setiap warga Negara Asing pemegang Ijin Tinggi Terbatas di Wilayah Kota Surakarta ; 20. Akta Catatan Sipil adalah akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 21. kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketika mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama; 22. Kutipan Akta Keduadan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib; 23. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dalam Catatan Sipil; 24. Surat keterangan adalah keterangan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berhubungan dengan Akta Capil, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan yang dikeluarkan dari dalam negeri maupun luar negeri; 25. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 28. Retribusi Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan hukum; 29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang 31. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD; 32. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan dan baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan; 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oelh Walikota;
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2
Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Tamu berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
Pasal 3
(1).Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah kita (2).Kewajiban sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, termasuk juga kwt untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi. (3).Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Kartu Keluarga Pasal 4
(1).Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Surakarta dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Kartu Keluarga (2).Untuk mendapatkan Kartu Keluarga, Kepala Kelurahan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada Lurah melalui RT, RW. (3).Anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga (4).Kartu Keluarga wajib diganti/diperbaharui apabila :
a.
c.
rusak; b. hilang (dengan menunjukkan tanda lapor kehilangan dari Kepolisian); terjadi perubahan jumlah anggota keluarga.
(5) (1) Untuk mengganti/ memperbaharui Kartu Keluarga dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Pasal 5
(1).Sejak suatu Keluarga bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Surakarta wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga (2).Setiap permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah dan memenuhi persyaratan yang berlaku. (3).Kartu keluarga diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima dan memenuhi persyaratan (4).Kartu keluarga diketik dengan sistem komputerisasi serta dibuat dalam rangka 4 (empat). (5).Kepala keluarga setiap 3 (tiga) tahun sekali harus mengkoreksi dan mengisi kembali Kartu Keluarga kedalam formulir Isian Data Ulang.
Bagian Kedua Kartu Tanda Penduduk Pasal 6
(1).Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam wilayah kota Surakarta dan telah memenuhi syarat wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. (2).Setiap penduduk yang berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. (3).Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. (4).Kartu Tanda Penduduk dierikan selambat-lamatnya 7 (tujuh) hari kerja, sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon. (5).Kartu Tanda Penduduk ditandatangani, dan atau cap jempol kiri, pas photo dari pemegang/pemilik, apabila pemegang Kartu tangan dan cap jempol tidak diperlukan
Pasal 7
(1).Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 ( lima ) tahun yang mulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang atau wajib KTP. (2).Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dan tidak terlibat OT, dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup. (3).Kartu Tanda Penduduk Wajib diganti/dicabut/diperbaharui apabila: a. telah berakhir masa berlakunya b. rusak c. terjadi perubahan data/identitas dari pemilik d. hilang dengan melampirkan Surat Laporan kehilangan dari Kepolisian.
Pasal 8
(1).Bagi penduduk yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi memerlukan bukti identitas diri, kepadanya dapat diberikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh lurah setempat. (2).Kartu Identitas Anak (KIA) berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal dan bulan kelahiran pemiliknya. (3). Apabila pemilik/pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, maka Kartu Identitas Anak harus diserahkan kembeli guna diganti dengan Kartu Tanda Penduduk. (4).Kartu Identitas Anak diberikan selambat-lambanya 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.
Bagian Ketiga Perpindahan Penduduk Pasal 9
(1).Perpindahan penduduk yang dimaksud disini adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tingal/tempat menetap; (2).Perpindahan penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diatur sebagai berikut :
a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dilakukan dengan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh lurah. b. Perpindahan antar Kecamatan/Kota/Propinsi dilakukan dengan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat.
(3).Perpindahan penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA). (4).Perpindahan penduduk yang terlibat organisasi terlarang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berrlaku.
Pasal 10
(1).Apabila terjadi perpindahan sebuah keluarga, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki keluarga yang bersangkutan wajib diserahkan kembali/dicabut. (2). Apabila terjadi perpindahan sebagian anggota keluarga dan yang pindah memiliki KTP, maka KTP-nya wajib diserahkan kembali/dicabut.
Pasal 11
(1).Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah, penduduk wajib melaporkan/mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru. (2).Pelayanan/pendaftaran diri ditempat yang baru dilakukan oleh Pengurus RT/RW, lurah dan camat setempat, serta Dinas/Instansi yang diwajibkan khusus bagi WNA dan bagi penduduk yang terlibat organisasi terlarang.
Bagian Keempat Tamu dan Penduduk Sementara Paragraf I Tamu
Pasal 12
(1).Setiap tamu yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, tuan rumah wajib melaporkan kepada RT/RW setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak kedatangan tamunya. (2).Setiap tamu bermaksud tinggal di Kota Surakarta lebih lama dari 30 hari wajib mendaftarkan diri kepada lurah guna memperoleh Kartu Identitas Tamu (KIT). (3).Kartu Identitas Tamu masa berlakunya sesuai dengan keperluan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui/diperpanjang. (4).Setiap tamu yang tinggal di kota Surakarta berkewajiban mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan di wilayah Kota Surakarta pada umumnya.
Paragraf 2 Penduduk Sementara Pasal 13
(1).Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS). (2).Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui
BAB IV PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 14
(1).Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil. (2).Setiap Warga Negara Indonesia dan Warna Negara Asing wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak yang terjadi atas diri dan atau keluarganya
Bagian Kedua Akta Catatan Sipil
Pasal 15
(1).Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil (2).Akta Catatan Sipil dan pada saat yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan peristiwa kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
Pasal 16
(1).Akta Catatan Sipil di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2).Apabila Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama, penandatanganan Akta Pencatatan Penduduk dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
Bagian Ketiga Pencatatan Akta Kelahiran
Pasal 17
(1).Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya suatu kelahiran, harus segera dilaporkan kepada lurah. (2).Berdasarkan Surat Keterangan yang ada lurah mencatat kelahiran tersebut ayat (1) pasal ini kedalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga. (3).Sebagai bukti laporan Kelahiran, lurah memberikan Surat Kelahiran. (4).Pencatatan kelahiran dilakukan oleh lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap
Pasal 18
(1).Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota selambat-lambatnya: a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 13 tentang Pencatatan Sipil golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa serta Non Stbl. b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara yang tunduk pada Stbl 1949 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa. (2).Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat: a. Persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Orang Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang PencatatanSipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Maudara dan Minahasa serta non Staatsblad, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota. b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
(3).Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diterbitkan akta kematian dan memberikan Catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan. (4).Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota setelah kembali ke Indonesia .
Bagian Keempat Pencatatan Akta Kematian Pasal 19
(1).Apabila seorang penduduk meninggal dunia, keluarganya wajib melaporkan kepada lurah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. (2).Berdasarkan laporan tersebut ayat (1) pasal ini maka lurah mencatat / mencoret datanya dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga serta menarik kembali Kartu Tanda Penduduknya yang masih berlaku.
(3).Sebagai bukti laporan kematian lurah memberikan Surat Kematian.
Pasal 20
(1).Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota, selambat-lambatnya: a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahassa, Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Tionghoa serta Non Stbl. b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian, bagi Warga Negara yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Eropa.
(2).Pelaporan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapat: a. Persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Orang Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang PencatatanSipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Maudara dan Minahasa serta non Staatsblad, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota. b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. (3).Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diterbitkan akta kematian dan memberikan Catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan. (4).Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota setelah kembali ke Indonesia .
Bagian Kelima Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan Pasal 21
(1).Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain agama Islam, agar perkawinan sah secara agama dan juga sah secara hukum negara, harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinan.
(2).Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Akta Perkawinan. (3).Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan dibedakan sebagai berikut : a. Umum adalah pencatatan dilakukan sesaat setelah perkawinan menurut agama dilangsungkan. b. Terlambat adalah pencatatan perkawinan dilakukan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama dilangsungkan (4).Bagi petugas pencatatan perkawinan, diberikan beaya operasional yang dibebankan kepada pemohon, sebagaimana lampiran perda ini.
Pasal 22
(1).Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia . (2).Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
Bagian Keenam Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Pasal 23
(1).Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, (2).Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Akta Perceraian.
Bagian Ketujuh Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Pasal 24
Bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan (anak luar kawin), apabila diakui oleh ayahnya dan disetujui ibunya dapat dicatatkan dalam Akta Pengakuan Anak.
Bagian Kedelapan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak Pasal 25 Setiap anak yang telah mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, apabila orang tuanya melangsungkan Pencatatan Perkawinan dicatatkan dalam Akta Pengesahan Anak.
Bagian Kesembilan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak/Adopsi Pasal 26
(1).Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2).Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 27
(1).Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2).Pencatatan perrubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibuatkan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
Bagian Kesebelas Penerbitan Surat Keterangan Pasal 28
Penerbitan Surat Keterangan diperlukan sebagai persyaratan permohonan: a. rekes/pengantar ke Pengadilan Negeri untuk kelahiran dan kematian yang pengurusannya terlambat; b. pernikahan KUA untuk keperluan ke luar negeri; c. belum pernah menikah; d. dan keterangan lainnya;
Bagian Keduabelas Perubahan dan Pembentulan Akta Pasal 29
(1).Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicacatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2).Pencatatan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
Bagian Ketigabelas Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya Pasa 30 Apabila akta-akta yang dimiliki hilang/rusak/salah, dapat dimohonkan penerbitan akta Kutipan Kedua dan seterusnya dengan memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan.
Bagian Keempatbelas Penerbitan Salinan Akta Pasal 31 Penerbitan Salinan Akta dapat dimohonkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Bagian Kelimabelas Legalisasi Akta Pasal 32 Akta-akta dapat dimohonkan legalisasi dengan menunjukkan aslinya.
BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN Pasal 33
(1).Tata cara dan syarat-syarat permohonan penerbitan dan pencatatan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2).Bentuk isi, warna dan ukuran kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 34
(1).Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut dengan nama Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil. (2).Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota berupa pengadaan/pembuatan Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
(3).Subyek Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah organg pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan. (4).Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Kependudukan dan akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB VII CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Kependudukan dua Akta Catatan Sipil yang tercetak.
Pasal 36 Prinsip dan sasaran dalam penempatan Tarif Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pasal 37 Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.
BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 38
(1).Berdasarkan SPTRD, Walikota menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SPTRD. (2).Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan. (3).Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 39 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 40
(1).Penyetoran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD. (2).Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota. (3).Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan menerbitkan STRD.
Pasal 41
(1).Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai. (2).Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan (3).Angsuran penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut. (4).Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda penyetoran retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (5).Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 42
(1).Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran. (2).Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan. (3).Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Paal ini ditetapkan oleh Walikota.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 43
(1).Pengeluran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2).Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3).Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 44 Bentuk-bentuk formulir, yang digunakan untuk pelajaran penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.
BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 45
(1).Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2).Walikota dapat memberikan keringanan tarif retribusi pencatatan dan penerbitan Kartu Kependudukan dan akta catatan sipil, maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(3).Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
BAB XII RETRIBUSI Pasal 46 Besarnya tarif Retribusi untuk biaya administrasi pencatatan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dibedakan antara pendaftaran umum dan istimewa atau yang terlambat serta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal
(1).Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 30 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 48 Keterambatan didalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), wajib retribution dikenakan sanksi adminstrasi sebesar 5 kali besarnya retribusi cetak kartu tanda penduduk (KTP).
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 49
(1).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertantu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran Pnduduk dan Akta Catatan Sipil. (2).Wewenang penyidik dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil; c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi datu badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil; g. menyruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan rindak pidana Pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil; i. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melanjutkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Restribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikankepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 50
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1993 tentang KK, KTP dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1998 tentang Restribusi Pengganti Biaya CetakKartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 51
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterapkan oleh Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 52
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.
Disahkan di Surakarta pada tanggal 12 Agustus 2002
WALIKOTA SURAKARTA Cap ttd SLAMET SURYANTO
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2002 Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ttd cap Drs. QOMARUDIN,MM NIP. 500 043 090
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI B NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
I.
PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota disamping dituntut lebih profesional didalam memberikan pelayanan prima disegala bidang kepada masyarakat juga memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan otonomi guna menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan dengan potensi daerah. Hal tersebut membawa konsekwensi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana atas dekonsentrasi yang dahulu terdapat di Pemerintah pusat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah terjadi perubahan, dimana daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Sehubungan dengan hal tersebut tercermin didalam kewenangan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dimana urusan Kependudukan yang dahulumerupakan urusan Pusat sekarang menjadi urusan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah. Urusan dan kewenangan yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menangani penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, memberikan inspirasi untuk pengaturan tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan membedakan pendaftaran antara WNI dan WNA. Maksud dan tujuan pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah ini membedakan besar tarif untuk WNI dan WNA, agar memudahkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 2 cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Tamu adalah pendatang baru, penduduk musiman dan boro yang datang kewilayah Kota Surakarta. Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 7 ayat(1) Cukup jelas Pasal 7 ayat (2) Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas terlibat organisasi terlarang, diberikan KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/diperbarui. Pasal 7 ayat (3) s/d Pasal 9 ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 ayat (4) Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Pasal 10 s/d Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas Pasal 11 ayat (2) Dinas/Instansi yang dimaksud adalah Kantor Imigrasi Kota Surakarta sebagai pelayanan pendaftaran bagi Warga Negara Asing. Pasal 12 s/d Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Pengakuan anak berlaku bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 bagi Golongan Eropa dan Staatsblad1917 Nomor 130 bagi Golongan Tionghoa Non Islam.
Pasal 25 Pengesahan anak berlaku bagi yang tunduk pada Staatsblad 1933 Nomor 75 bagi golongan Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa. Pasal 26 s/d 47 Cukup jelas. Pasal 48 Yang dimaksud keterlambatandalam mengyrus KTP adalah : keterlambatan dalam mengurus KTP baru untuk usia 17 tahun keatas, terhitung sejak hari pertama tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Yang dimaksud keterlambatan dalam mengurus KTP perpanjangan adalah keterlambatan yang melebihi jangka waktu 14 hari. Pasal 49 s/d 52 Cukup jelas.
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
NO.
RETRIBUSI PELAYANAN
JENIS PELAYANAN
1
2
1
Biaya Cetak KTP
2
Biaya Cetak KTP Sementara.
3
Biaya Cetak KK
Rp
4
Biaya KIT
5
Rp
WNI
WNA
3
4
5000,-
Rp
50.000,-
Rp
75.000,-
5000,-
Rp
75.000,-
Rp
3000,-
Rp
20.000,-
Biaya KIA
Rp
3000,-
Rp
20.000,-
6
Biaya SKKPS
Rp
7
Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum
Rp 20.000,-
Rp
40.000,-
8
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Dispensasi & Terlambat
Rp 25.000,-
9
Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa
Rp 25.000,-
Rp
50.000,-
10
Kutipan Kedua Akta Kelahiran
Rp. 20.000,-
Rp. 40.000,-
11
Pencataan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di dalam kantor
Rp. 52.000,-
Rp. 77.000,-
12
Pencataan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor
Rp. 75.000,-
Rp. 117.000,-
13
Pencataan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada hari libur
Rp. 75.000,-
Rp. 117.000,-
14
Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengasahan perkawinan menurut agama (dalam kantor)
Rp. 75.000,-
Rp. 125.000,-
15
Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengasahan Rp. 100.000,perkawinan menurut agama (luar kantor)
Rp. 175.000,-
16
Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya (satu) suami dan isteri
Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
17
Operasional Petugas Pencatat Perkawinan
Rp. 25.000,-
Rp. 100.000,-
18
Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,-
19
Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Rp. 125.000,tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Rp. 175.000,-
20
Kutipan kedua Akta Perceraian dan seterusnya
Rp. 60.000,-
Rp. 100.000,-
21
Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
22
Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya
Rp. 7.500,-
23
Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Dispensasi
Rp. 15.000,-
24
Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian istimewa
Rp. 15.000,-
Rp. 30.000,-
25
Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
26
Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan anak
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
27
Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan anak
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
28
Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan anak melebihi 1 Rp. 100.000,bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri
Rp. 150.000,-
29
Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak dan seterusnya
Rp. 30.000,-
Rp.
30
Pencatatan Akta Ganti Nama
Rp. 25.000,-
31
Pencatatan Akta Ganti Nama yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum
Rp. 50.000,-
32
Pembetulan dan atau Peneguhan Akta (untuk peneguhan hanya dipungut biaya Rp. 5.000,apabila data dalam permohonan tidak sesuai dengan data pendukung)
Rp. 10.000,-
33
Surat Keterangan
Rp. 5.000,-
Rp. 10.000,-
34
Salinan Akta Kelahiran dan atau Alih Bahasa
Rp. 50000,-
Rp. 100.000,-
35
Salinan Akta Perkawinan dan atau Alih Bahasa
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,-
36
Salinan Akta Perceraian
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,-
37
Salinan Akta Kematian
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000,-
38
Salinan Akta Pengakuan Anak
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 15.000,-
60.000,-
WALIKOTA SURAKARTA Cap ttd SLAMET SURYANTO
BACK TOP
