No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

2. SistemaƟka Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua ………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp ………………… B. Dana sebesar Rp. ……………………….. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume Harga Satuan

Jumlah

38

i Total dana yang digunakan Rp. Sisa dana*jika ada Rp.

C. Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus yang dilaksanakan 1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/ bulan/tahun) 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang 3. Kurikulum digunakan…. 4. Metode pembelajaran yang digunakan….. 5. Media pembelajaran yang digunakan….. 6. Alat evaluasi yang digunakan….. D. Hasil Belajar 1. Jumlah peserta didik yang memperoleh SUKMA … orang 2. Jumlah peserta didik yang Ɵdak memperoleh SUKMA… orang, jelaskan alasan…………………….. E. Lampiran: 1. DaŌar peserta didik yang mendapat SUKMA 2. DaŌar peserta didik yang Ɵdak mendapat SUKMA 3. Foto pelaksanaan Pembelajaran Keaksaraan Dasar Layanan Khusus 4. Copy buku kas umum 5. Copy bukƟ Penyetoran Pajak ……………………. 2014 Ketua Lembaga,

…………………………….

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus

dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran 4 : Format SistemaƟka Laporan 1. Sampul Laporan LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2014 ii

37

Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

dengan alamat Gedung E Lantai 8 Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Telp. 021-5725039, 0215725715 email: [email protected]

Oleh: Nama Lembaga Alamat Kontak person No. Telp./HP/Faks Alamat Email


: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................


Lampiran 3

: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

36

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : .......................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dama bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus, melalui rekening nomor ……….… atas nama ……… pada tanggal …………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mesƟnya. ……………………. 2014 Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,-

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seƟap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan, ataupun agama tertentu.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang iii dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berbagai inisiaƟf dan inovasi program yang dikembangkan seƟap tahun diharapkan dapat menyumbangkan investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmaƟ oleh masyarakat. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepenƟngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

……………………………. Lampiran: 1. Copy halaman buku rekening bukƟ transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga


Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


Anggaran

KATA PENGANTAR


Nama NPWP

Peserta Didik

Jumlah

Jumlah

No. Rek

Lampiran: 1. Copy nomor rekening bank yg masih akƟf atas nama lembaga 2. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 3. Proposal lembaga calon penerima dana bantuan

Nama Bank

Nomor

NPWP

Nama Rek

……………………………………..

Dr. Wartanto NIP.196310091989031001

Kepala Dinas Pendidikan

Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

35

………………………, 2014

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini bermanfaat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya. Amin.

Alamat

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepenƟngan lainnya untuk berparƟsipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

No

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014.

Bank

penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

Penanggung jawab

iv Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan

Nama Lembaga

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Lampiran 2 : DaŌar Usulan Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat


G. DANA YANG DIBUTUHKAN DAN KEGUNAANNYA NO

KOMPONEN DAN PENGGUNAANNYA

SATUAN BIAYA

VOLUME

DAFTAR ISI JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5. 34

Dst.

H. PROSES PEMBELAJARAN 1. Rencana pembelajaran………. (tgl/bln/thn s.d. tgl/bln/thn; 2. Kurikulum digunakan…. 3. Metode pembelajaran yang digunakan….. 4. Media pembelajaran yang digunakan….. 5. Alat evaluasi yang digunakan……. Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan : 1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/ kota 2. Copy nomor rekening bank yg masih akƟf atas nama lembaga 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Atas perhaƟan dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih ............................................... 2014 Ketua Lembaga

………………………………………


KATA SAMBUTAN ................................................................................... iii KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 v B. Dasar Hukum...................................................................... 2 BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS ................................. 4 A. PengerƟan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar LayananKhusus .................................................................. 4 B. Tujuan Program ................................................................... 5 C. Ruang Lingkup .................................................................... 5 1. LembagaPenyelenggara .............................................. 5 2. Peserta Didik ............................................................... 5 3. Pendidik/Tutor ............................................................ 5 4. Sarana dan Prasarana ................................................. 6 5. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar . 6 6. BahanAjar ................................................................... 12 7. Proses Pembelajaran .................................................. 12 8. Penilaian ..................................................................... 13 9. Surat Keterangan Melek Aksara .................................. 14 10. Pendampingan ............................................................ 14 11. Hasil yang Diharapkan ................................................ 14 D. Tata Cara Mendirikan Kelompok Belajar Keaksaraan Dasar .. 15 BAB III BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS ..................................... 16 A. PengerƟan Bantuan .......................................................... 16 B. Tujuan Bantuan .................................................................. 16 C. Jumlah Dana yang Disediakan ........................................... 17


D. Alokasi Sasaran per Provinsi .............................................. 17 1. Alokasi Sasaran ........................................................... 17 2. Komponen Penggunaan Dana Bantuan ...................... 18 BAB IV TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN ................................... 19 A. Kriteria Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan 19 1. Persyaratan Administrasi ............................................ 19 2. Persyaratan Teknis ...................................................... 19 B. Prosedur Memperoleh Dana Bantuan .............................. 20 1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah ................ 20 2. Penyusunan proposal oleh lembaga ........................... 21 3. Penilaian proposal ...................................................... 21 vi 4. Penetapan Lembaga ................................................... 22 5. Akad Kerjasama Dan Orientasi ................................... 22 6. Pencairan Dana ........................................................... 22 7. Pelaksananan kegiatan ............................................... 22 8. Monitoring dan evaluasi ............................................. 23 9. Laporan hasil kegiatan ................................................ 23 BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI ....................................... 24 A. Monitoring Evaliasi dan Supervisi ..................................... 24 B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................... 24 1. Pengendalian Mutu .................................................... 24 2. Pengawasan ................................................................ 24 3. Sanksi .......................................................................... 24 BAB VI PELAPORAN ................................................................................. 25 A. Pembukuan ....................................................................... 25 B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................... 25 C. Ketentuan Pelaporan ......................................................... 26 BAB VII PENUTUP ................................................................................ 27 Lampiran–Lampiran ............................................................................... 28 Lampiran 1: Proposal ..................................................................... 28 Lampiran 2: DaŌar Usulan Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus ............................ 35 Lampiran 3: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan ................. 36 Lampiran 4 : Format SistemaƟka Laporan ....................................... 37

2.

SEKRETARIS

a. NAMA b. NOMOR KTP c. ALAMAT d. NOMOR TELEPON/HP

C. IDENTITAS TUTOR/PENDIDIK NO.

JENIS KELAMIN

NAMA

L

P

UMUR

PENDIDIKAN

LAMA MENJADI TUTOR

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI NO.

JENIS SARANA/PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

E. DAFTAR PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS YANG DIUSULKAN NO.

NAMA

JENIS KELAMIN L

P

TANGGAL LAHIR

NO. KTP

ALAMAT

PEKERJAAN

F. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS NO.

LOKASI PROGRAM

JUMLAH ROMBEL

TUTOR

JUMLAH



33

BAB I

FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2014

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua pengelola ........................, dengan alamat .................................., mengusulkan dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dengan perincian sebagai berikut: 32

A. IDENTITAS LEMBAGA 1.

NAMA LEMBAGA

2.

NOMOR INDUK LEMBAGA

3.

a. NOMOR AKTE NOTARIS/IZIN PENDIRIAN b. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN

4.

ALAMAT LEMBAGA

5.

NOMOR TELP/HP

6.

REKENING BANK a. NOMOR

b. ATAS NAMA c. NAMA BANK 7.

NPWP LEMBAGA

B. IDENTITAS PENGELOLA 1.

KETUA

a. NAMA b. NOMOR KTP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1. Pada tahun 2012, penduduk buta aksara di Indonesia usia 15 – 59 tahun 1 berjumlah 6.401.522 orang atau 4,21%. Sebagian besar mereka Ɵnggal di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta di daerah terluar, terpencil dan terƟnggal (3T). Untuk daerah terluar dapat diidenƟfikasi sebagai daerah perbatasan dengan negara lain seperƟ di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan daerah lainnya. Persentase penduduk buta aksara di Papua sebanyak 35,83 persen, sedangkan di Papua Barat sebanyak 6,22 persen (PDSP, Kemdikbud, 2012). Dengan demikian, terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara persentase penduduk buta aksara nasional dengan penduduk buta aksara di Papua, sedangkan persentase kesenjangan antara Nasional dan Papua Barat terlihat lebih kecil. 2. Dengan masih Ɵnggi pesentase penduduk buta aksara di daerah tersebut mengakibatkan rendahnya Ɵngkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental atau karakter penduduknya. KeƟdakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai kemampuan keaksaraan dasar akan menghambat akses informasi dan komunikasi yang tersebar dalam buku, media cetak, media elektronik, dan internet untuk membuka cakrawala kehidupan dunia. Dalam jangkan panjang hal ini akan mengganggu akses terhadap sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan kehidupan mereka.

c. ALAMAT d. NOMOR TELEPON/HP



d. Format Pakta Integritas

2

3. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat penuntasan penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas, dengan prioritas usia 1559 tahun, dalam bentuk program afirmasi atau pemihakan layanan pendidikan keaksaraan. Pada tahun 2014 ditargetkan penduduk buta aksara akan Ɵnggal tersisa 3,83 persen secara nasional. Untuk melakukan percepatan penuntasan penduduk buta aksara di Papua dan Papua Barat serta daerah 3T perlu program afirmasi untuk penuntasan penduduk buta aksara yang masih sangat Ɵnggi. Salah satu program afirmasi tersebut adalah pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus (KDLK). Terkait dengan kebijakan pemeritah dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat Sejak 2014, diluncurkan program afirmasi percepatan pemberantasan buta aksara di Papua dan Papua Barat yang diberi nama Afirmasi Pendidikan Keaksaraan disingkat APIK. Melalui program APIK ini diharapkan jumlah penduduk buta aksara di Papua dan Papua Barat serta daerah 3T akan semakin berkurang..

B. Dasar Hukum Pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………. Jabatan : …………………………………………. Nama Lembaga : …………………………………………. Alamat : Jl.................................................................. ..................................................................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan ..................................... dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); 2. Tidak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau graƟfikasi; 4. Akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2014 materai Rp 6.000,00 ..................................................



31

c. Format rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKANKABUPATEN

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;

SURAT REKOMENDASI

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA);

Nomor: .....................

30

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................... Ketua Lembaga : ........................................................... Alamat Lembaga : ........................................................... Nomor Telepon/HP : ........................................................... Fax : ........................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus tahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mesƟnya. .........................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta 3 aksara (GNP-PWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010, tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal 12. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult EducaƟon, The Hamburg DeclaraƟon-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for AcƟon on EducaƟon for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United NaƟons Decade of EducaƟon for Sustainable Development) 2004-2014.

(..................................)



BAB II

HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS

b. Contoh sampul

PROPOSAL

A. PengerƟan Program Keaksaraan Dasar Layanan Khusus

4

Program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus adalah upaya penuntasan penduduk tuna aksara pada daerah 3T,Papua dan Papua Barat yang perlu program afirmasi. Pada tahun 2014, terkait dengan Program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Sekretariat Wakil Presiden perlu upaya afirmasi untuk penuntasan penduduk tuna aksara yang sangat Ɵnggi di Papua sebesar 36,31% dan Papua Barat 7,37%). Pendidikan keaksaraan dasar merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara laƟn agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk dapat mengaktualisasi potensi diri. Posisi pendidikan keaksaraan dasar dilukiskan dalam Grand Desain sebagaimana pada gambar berikut:

Test Penempatan

Program Keaksaraan Dasar

Program MulƟ Keaksaraan

Program Keaksaraan Usaha Mandiri

Program paket A setara kelas IV--- VI

Program paket B setara

Program pra kesetaraan

Program paket C setara

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus TAHUN 2014

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Kabupaten Daerah 3T : ……………….. Provinsi …………………………… Alamat: ……………………………….

Diajukan Oleh:

Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp./HP/Faks Email

: .......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : ..........................................................

Usaha Mandiri



29

Lampiran–Lampiran

B. Tujuan Program 1. Memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat Papua, Papua Barat, dan daerah 3T usia 15 (lima belas) tahun ke atas dengan prioritas usia 15 – 59 tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Lampiran 1: Proposal a. Contoh sampul

PROPOSAL Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus TAHUN 2014

28

2. Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharihari. 5 3. Mempercepat penuntasan Penduduk Buta aksara di Papua, Papua Barat, dan daerah 3T.

C. Ruang Lingkup Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Kabupaten : ……………….. Provinsi Papua/Papua Barat *) Alamat: ……………………………….

Diajukan Oleh:

1. Lembaga penyelenggara Program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara seperƟ: Kelompok Belajar (Kejar), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan PelaƟhan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. 2. Peserta didik

Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp./HP/Faks Email

: .......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : ..........................................................

*) coret yang Ɵdak perlu


Peserta didik program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus adalah penduduk buta aksara atau yang berkeaksaraan rendah usia 15 tahun keatas dengan prioritas usia 15 – 59 tahun. 3. Pendidik/tutor Pendidik/tutor adalah seƟap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik. Tutor pendidikan keaksaraan dipersyaratkan : a. memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan;


BAB VII

b. mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa. c. Bertempat Ɵnggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran.

6

4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya : a. Sarana dan prasarana pembelajaran: 1) Tempat pembelajaran; 2) Papan nama penyelenggara 3) Papan tulis; 4) Alat tulis; 5) Modul atau bahan ajar lain; b. Sarana administrasi pembelajaran: 1) Buku induk peserta didik; 2) DaŌar hadir peserta didik; 3) DaŌar hadir tutor; 4) Buku rencana pembelajaran; 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik; 6) Buku lain yang dibutuhkan. c. Sarana administrasi keuangan : 1) Buku kas umum 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum : 3) Buku tamu 4) Buku inventaris 5) Buku agenda surat masuk dan keluar 5. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dilakukan selama ± 114 jam @ 60 menit dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inƟ, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar, yaitu:


PENUTUP

P

edoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakter 27 lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreaƟvitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus.


1. Pelaporan Awal Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukƟ penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Fax. 0215725039, Telp. 0215725715 email: [email protected].

2. Pelaporan Kegiatan

26

a. Lembaga penyelenggara keaksaraan dasar layanan khusus diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan akhir secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi

b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai

c. Laporan akhir mengacu pada format lampiran 4

Catatan:

1. Lembaga Penyelenggara yang Ɵdak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sangsi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sangsi dengan Ɵdak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud, Ɵdak memungut biaya apapun dan Ɵdak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

1.1.1. Meningkatnya keyakinan terhadap agama dan kepercayaan 1.1.2. Meningkatnya sikap disiplin dalam beribadah 1.2.1. Meningkatnya sikap santun dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia 1.2.2. Meningkatnya sikap percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia 1.2.3. Meningkatnya sikap taat terhadap aturan tertulis di lingkungan 1.3.1. Menunjukkan sikap jujur dalam mengisi data yang berhubungan dengan identitas diri 1.3.2. Menunjukkan sikap jujur dalam melakukan penghitungan dan pengukuran

INDIKATOR

2.1.1. Mampu menunjukkan cara melafalkan huruf (vokal dan konsonan) dan angka 2.1.2. Mampu menunjukkan cara membaca suku kata, kata, dan kalimat 2.2. Mengenal teks personal 2.2.1. Mampu menyebutkan unsur pokok identitas diri tentang identitas diri (nama, umur, jenis kelamin) 2.2.2. Mampu menyebutkan unsur pendukung identitas diri (Nomor Induk Kependudukan, alamat, pekerjaan, status pernikahan) 2.3. Mengenal teks deskripsi 2.3.1. Menyebutkan objek yang didesrikpsikan berkaitan tentang penggambaran dengan kehidupan sehari-hari. sebuah objek (benda, hewan, 2.3.2. Menyebutkan ciri-ciri objek yang dideskripsikan. tumbuhan, atau orang) minimal dalam 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.1. Menguasai teknik membaca

Memiliki perilaku 1. Menjalankan 1.1. Mampu melakukan ibadah dan etika yang sesuai dengan agama dan ibadah sesuai mencerminkan kepercayaan masing-masing dengan agama sikap orang dan kepercayaan 1.2. Mampu menunjukan sikap santun dalam berkomunikasi beriman dan masing-masing dan taat pada aturan yang bertanggung jawab sehingga dapat disepakati dalam berinteraksi berperilaku dan dengan lingkungan memiliki etika keluarga, sebagai warga 1.3. Mampu menunjukan sikap masyarakat dan jujur dalam berkomunikasi masyarakat yang alam dalam dan berhitung pada kehidupan baik kehidupan seharisehari-hari hari

SKL

Pengetahuan Menguasai 2. Menguasai pengetahuan pengetahuan faktual tentang faktual tentang cara berkomunikasi cara mendengar, melalui Bahasa membaca, Indonesia dan menulis, dan berhitung untuk berbicara melakukan dalam Bahasa aktivitas sehari-hari Indonesia, serta dalam kehidupan berhitung untuk keluarga dan menyelesaikan bermasyarakat masalah seharihari

Sikap

DIMENSI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, KOMPETENSI INTI, DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

C. Ketentuan Pelaporan diantaranya :


7

INDIKATOR

Mengenal teks informasi 2.4.1. Menyebutkan tema poster yang berkaitan dengan sederhana dalam bentuk kehidupan sehari-hari poster yang berkaitan dengan 2.4.2. Menjelaskan/menanggapi isi poster 2.4.3. Menjelaskan ciri-ciri kalimat poster (singkat, jelas, kehidupan sehari-hari. dan bermakna) 2.5. Mengenal teks narasi pendek 2.5.1. Mampu menjelaskan tokoh dalam teks narasi 2.5.2. Mampu menjelaskan tempat/waktu dalam teks minimal 3 (tiga) kalimat narasi sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 2.5.3. Mampu menjelaskan tema atau pesan dalam teks narasi 2.6.1. Menyebutkan maksud atau tujuan yang terdapat 2.6. Mengenal teks petunjuk/ arahan minimal 3 (tiga) dalam teks arahan kalimat yang berkaitan dengan 2.6.2. Menyebutkan langkah-langkah yang terdapat dalam teks arahan kehidupan sehari-hari 2.6.3. Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa teks petunjuk (kalimat perintah, kata penghubung seperti: pertama, berikutnya, lalu, setelah itu, terakhir) 2.7. Mengenal bilangan (1-1000), 2.7.1. Menyebutkan lambang dan nama bilangan 1 uang, dan operasinya dalam -1000 2.7.2. Membandingkan dan mengurutkan bilangan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan benda kongkrit 2.7.3. Mengenal nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan 2.7.4. Menukar pecahan uang ke berbagai nilai pecahan uang lainnya 2.7.5. Mengenal operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian)

DIMENSI

SKL

KOMPETENSI INTI

2.4.

KOMPETENSI DASAR

8


BAB VI

PELAPORAN

S

ebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan pada saat penerimaan 25 dana (laporan awal), dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir), laporan tersebut disampaikan kepada :Dinas Kabupaten/Kota dan atau Dinas pendidikan provinsi dan wajib ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain melipuƟ:

A. Pembukuan 1. SeƟap transaksi harus didukung dengan bukƟ yang sah 2. BukƟ pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukƟ pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukƟ 4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi. 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukƟ pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayatran 2. BukƟ transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk seƟap tahap penarikan 4. SeƟap dokumen yang ditantatangani harus disetempel


B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan

1. Pengendalian Mutu

Aspek-aspek penƟng dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 1. Program dan proses pembelajaran

2. Kemampuan tutor

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh : Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat.

3. Sanksi

Bagi penerima dana yang Ɵdak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka Ɵdak akan diberikan dana bantuan ditahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus 2.8.1. Membandingkan dan mengurutkan berbagai 2.8. Mengenal dan membaca satuan panjang, berat, isi, dan panjang benda atau jarak suatu tempat waktu yang biasa digunakan 2.8.2. Membandingkan dan mengurutkan berat berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari 2.8.3. Membandingkan dan mengurutkan isi berbagai benda 2.8.4. Membandingkan dan mengurutkan lama berbagai aktfitas sehari-hari 3.1. Membaca suku kata dan kata 3.1.1. Mampu melafalkan huruf dengan benar yang terdiri atas huruf vokal 3.1.2. Mampu membaca suku kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan dan konsonan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.1.3. Mampu membaca kata yang terdiri atas dua suku kata atau lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.2. Menulis kata dan kalimat 3.2.1. Mampu menulis huruf 3.2.2. Mampu merangkai huruf menjadi suku kata sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.2.3. Mampu merangkai suku kata menjadi kata 3.2.4. Mampu merangkai kata menjadi kalimat 3.3. Membaca lancar teks minimal 3.3.1. Mampu membaca kata demi kata teks narasi 3 (tiga) kalimat sederhana dan minimal 3 kalimat sederhana dengan lancar memahami isinya 3.3.2. Mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks narasi atau cerita. 3.4. Menulis teks personal tentang 3.4.1. Mampu menulis unsur pokok identitas diri (nama, identitas diri umur, jenis kelamin) 3.4.2. Mampu menulis unsur pendukung identitas diri (Nomor Induk Kependudukan, alamat, pekerjaan, status pernikahan) dalam bentuk teks personal

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PNFI/BPPNFI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota INDIKATOR

MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

3. Mampu membaca, Keterampilan Mampu menulis, berbicara menggunakan dan berhitung Bahasa Indonesia untuk mendukung dan keterampilan aktivitas di berhitung untuk lingkungan melakukan keluarga dan aktivitas sehari-hari masyarakat dalam dalam kehidupan kehidupan seharikeluarga dan hari bermasyarakat

4. Kompetensi lulusan peserta didik

KOMPETENSI DASAR

3. Dukungan manajerial

KOMPETENSI INTI

24

SKL

A. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

DIMENSI

BAB V


9

DIMENSI

SKL

KOMPETENSI INTI

3.6.1. Mampu menuliskan tema poster 3.6.2. Mampu menulis poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan kalimat yang singkat dan jelas. 3.7. Menulis teks narasi minimal 3.7.1. Mampu melengkapi teks narasi berdasarkan 3 (tiga) kalimat yang di gambar tunggal atau gambar seri dalamnya terdapat kalimat 3.7.2. Mampu menulis teks narasi minimal dalam 3 majemuk berdasarkan gambar kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat tunggal atau gambar seri majemuk) berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri dengan tulisan yang jelas dan rapi 3.8. Menulis teks petunjuk/arahan 3.8.1. Mampu menuliskan maksud atau tujuan yang tentang kehidupan sehariterdapat dalam teks arahan hari minimal 3 (tiga) kalimat 3.8.2. Mampu menulis teks petunjuk/arahan berupa dengan atau tanpa bantuan langkah-langkah melakukan sesuatu minimal dalam gambar 3 (tiga) kalimat dengan tulisan yang jelas dan rapi 3.9. Melakukan dan menggunakan 3.9.1. Melakukan perhitungan penjumlahan dan operasi penjumlahan, pengurangan bilangan 1-1000 pengurangan, perkalian, dan 3.9.2. Melakukan perhitungan perkalian dan pembagian pembagian bilangan sampai bilangan 1-1000 dua angka dalam kehidupan 3.9.3. Penggunaan uang yang berkaitan dengan sehari-hari. penjumlahan dan pengurangan 3.9.4. Penggunaan uang yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian

INDIKATOR 3.5.1. Menuliskan objek yang didesrikpsikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.5.2. Menuliskan ciri-ciri objek yang dideskripsikan minimal 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan jelas dan rapi.

KOMPETENSI DASAR 3.5. Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 (tiga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.6. Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia.

10


8. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Propinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten berhak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan proposal dan mencapai hasil yang opƟmal

9. Laporan hasil kegiatan Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir, minimal 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan kepada 23 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten.

• Jika ada perubahan peserta didik dari yang diusulkan sebelumnya, lembaga wajib memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

• DaŌar peserta didik dan lembaga/satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus wajib masuk dalam website Dit. Bindikmas


b. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan dan disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 5. Akad Kerjasama dan Orientasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad kerjasama dengan lembaga penerima bantuan sosial sekaligus dilakukan orientasi teknis pembekalan pelaksanaanprogram pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus.

7. Pelaksananan kegiatan Lembaga penerima bantuan wajib melaksanakan program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus sesuai akad kerjasama dan NSPK Petunjuk Teknis Program Keaksaraan Dasar Layanan Khusus dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat


KOMPETENSI INTI

b. Lembaga yang sudah menerima dana di rekening lembaganya, segera menyampaikan laporan awal tentang penerimaan dan rencana penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lama 2 (dua) minggu setelah dana diterima oleh lembaga yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten

SKL

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan berkasberkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing lembaga

KOMPETENSI DASAR

6. Pencairan dana

DIMENSI

22

INDIKATOR

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

3.10. Memperkirakan atau 3.10.1. Menaksir atau memperkirakan jumlah membulatkan hasil sekumpulan benda di sekitar serta perhitungan dalam kehidupan menghitungnya untuk menentukan tingkat sehari-hari ketelitian penaksiran 3.10.2. Membulatkan bilangan ke dalam satuan dan puluhan terdekat 3.10.3. Menaksir dan menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan sederhana dengan cara membulatkan bilanganbilangan yang dioperasikan 3.11. Mengukur dan menggunakan 3.11.1. Menentukan penggunaan berbagai alat ukur satuan ukuran panjang, jarak, sehari-hari (penggaris, meteran/rollmeter, neraca, berat, dan waktu yang biasa timbangan, jam) digunakan dalam kehidupan 3.11.2. Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran sehari-hari serta menafsirkan panjang berbagai benda atau jarak tempat dengan hasil pengukuran menggunakan satuan sehari-hari (cm, m, km) 3.11.3. Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran berat berbagai benda dengan menggunakan satuan sehari-hari (kg, kuintal, ton) 3.11.4. Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran isi berbagai wadah dengan menggunakan satuan sehari-hari (ml, l, kubik) 3.11.5. Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran lama berbagai aktifitas sehari-hari dengan menggunakan satuan detik, menit, dan jam 3.11.6. Menyajikan dan membulatkan hasil pengukuran panjang, berat atau lama aktifitas ke dalam satuan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari 3.11.7. Penggunaan uang yang berkaitan dengan satuan pengukuran

4. Penetapan lembaga


11

6. Bahan Ajar

12

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tutor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.Bahan yang dimaksud bisa berupa: a. Bahan cetak; yang melipuƟ buku-buku teks, majalah, booklet, arƟkel brosur (leaflet), poster, KTP, formulir-formulir, bungkus makanan yang ada tulisannya, resep-resep makanan dan lain sebagainya b. Lingkungan sekitar; yang terdiri dari pengalaman peserta didik, pengalaman tutor, dan potensi masyarakat lainnya yang dapat dijadikan sumber belajar seperƟ kantor desa, puskesmas pembantu, posyandu, kelompok tani, tempat pelelangan ikan, kebun, kantor penyuluh pertanian dan lain sebagainya. Bahan belajar baik yang berupa bahan cetak maupun bahan yang berasal dari lingkungan sekitar dipilih berdasarkan tema dan permasalahan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. 7. Proses pembelajaran Pembelajaran keaksaraan dasar layanan khusus perlu memperhaƟkan latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar. a. Penyelenggara bersama tutor menentukan rombongan belajar(rombel)minimal 10 peserta didik seƟap rombel. Dalam prakƟk pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subrombel; misalnya subrombel pertama terdiri atas 7 orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subrombel tersebut. b. Penyelenggara bersama tutor dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata terƟb. c. Tutor menyusun RPP secara lengkap dan sistemaƟs. RPP disusun untuk seƟap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Tutor merancang penggalan RPP untuk seƟap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan. RPP pendidikan keaksaraan mencakup (1) data lembaga dan rombel;


b. Penilaian administrasi dikakukan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen proposal seperƟ, legalitas lembaga/ijin operasional, rekening bank, NPWP dan daŌar peserta didik, sedangkan penilaian substansi dilakukan untuk menilai substansi proposal. Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai layak, maka Ɵm penilai dapat melakukan verifikasi dan visitasi lapangan untuk: 1) Pengecekan keaslian dokumen yang disampaikan 2) Penilaian lapangan tentang kondisi lembaga pengusul 3) Memperoleh masukan yang terkait dengan kegiatan dan 21 pencapaian hasil 4) Kelayakan sarpras dan program dengan kondisi lapangan c. Tim penilai menyusun berita acara hasil penilaian. Penetapan kuota yang diterima oleh lembaga harus berdasarkan kemampuan lembaga, jumlah tutor yang dimiliki, dan data peserta didik yang diajukan. Berita acara hasil penilaian dan daŌar usulan (lampiran 2) yang dilampiri rekomendasi, copy rekening lembaga, NPWP lembaga, daŌar peserta didik dan tutor serta proposaSl dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen. PAUDNI Kemdikbud, dengan alamat Gedung E lantai 8, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta, dengan tembusan dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. d. Khusus keaksaraan dasar di daerah 3T 1) lembaga mengajukan proposal langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen. PAUDNI Kemdikbud, dengan alamat Gedung E lantai 8, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan – Jakarta setelah mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota/provinsi. 2) Apibila diperlukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan visitasi ke lembaga pengusul.


B. Prosedur Memperoleh Dana Bantuan Prosedur untuk memperoleh dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

6

5 4

Akad dan Orientasi

Dinas Pendidikan Propinsi

8

1

Penetapan dengan SK

3 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

20 9

Pencairan dana melalui KPKN

2 Penilaian oleh TIM PKBM/LKP/LSM/SKB/ Satuan PNF/Kejar

7 Pelaksanaan Pembelajaran

1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi ke dinas propinsi, kabupaten/kota dan lembaga. Sosialisasid dapat berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui web; www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas 2. Penyusunan proposal oleh lembaga Lembaga yang diusulkan harus dilampiri (lihat lampiran 1: proposal): a. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota; b. Pakta integritas; c. Rekening bank dan NPWP atas nama lembaga; d. DaŌar calon peserta didik. 3. Penilaian proposal untuk 15 kab di Provinsi Papua dan 5 Kabuapten di Provinsi Papua Barat a. Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan penilaian proposal dalam 2 (dua) tahap, yaitu penilaian administrasi dan penilaian substansi.


(2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; (6) metode pembelajaran; (7) media, alat dan sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian. d. Tutor dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan: a) pendekatan andragogis, fungsional, dan temaƟk; b) metodemetode pembelajaran yang sesuai; dan c) memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan hasil idenƟfikasi. e. Kegiatan pembelajaran prakƟs-temaƟsdigunakan sebagai 13 saranaberlaƟh bagi peserta didik untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. f. Tutor dapat memfungsikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat dan lingkungan sekitar. g. Metode-metode lain dapat dipergunakan sepanjang relevan dan dikuasai oleh tutor dan dianggap efekƟf untuk mencapai kompetensi minimal. 8. Penilaian a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan(SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperƟ kuis, tes tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. b. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan keaksaraan dasar. c. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/ selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA)


9. Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)

14

BAB IV

SUKMA adalah serƟfikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Dasar. SUKMA diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani PAUDNI atas nama Kepala Dinas Pendidikan.

TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN

Nomor SUKMA dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

A. Kriteria Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan

Tujuan pemberian SUKMA adalah: a. Mendorong minat warga belajar untuk mengikuƟ proses pembelajaran sehingga program pendidikan keaksaraan lebih efekƟf, efisien dan bermutu. b. Mendorong pengembangan mutu, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mengelola pendidikan keaksaraan. c. Menjadi bukƟ otenƟk yang dapat dipergunakan dalam pemutakhiran data penurunan buta aksara di Ɵngkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 10. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh tutor maupun stakeholder terkait. Secara substansi, pendampingan yang dilakukan adalah untuk memelihara kemampuan keberaksaraan (mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung). Langkah-langkah pendampingan melipuƟ : a. Merumuskan rencana pendampingan ; b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan; c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan; d. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan; e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan; f. Melakukan evaluasi dan refleksi. 11. Hasil yang Diharapkan Program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus diharapkan dapat memberikan hasil berupa:


Bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan dapat diajukan oleh berbagai lembaga penyelenggara seperƟ: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan PelaƟhan (LKP), Majelis Taklim, 19 Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga yang akan mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan: 1. Persyaratan administrasi a. Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan; b. Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang; c. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Memiliki nomor rekening bank yang masih akƟf atas nama lembaga (bukan nomor rekening pribadi); e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi); f. Memiliki izin domisili dari lurah/kepala desa tempat lembaga berada. 2. Persyaratan teknis a. Memiliki sasaran peserta didik keaksaraan dasar b. Memiliki tutor keaksaraan dasar. c. Memilik prasarana pemebelajaran yang memadai; d. Memiliki sarana pembelajaran yang memadai; e. Memiliki kurikulum pembelajaran keaksaraan dasar; f. Memiliki struktur organisasi; g. Memiliki program kerja; h. Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar;


18

Kab. Sorong 2.000 400.000 800.000.000 Kab. Sorong Selatan 2.000 400.000 800.000.000 Kota Sorong 2.000 400.000 800.000.000 Sub Jumlah B 10.000 4.000.000.000 Daerah 3T (Tertinggal, 21.620 400.000 8.648.000.000 C. Terdepan, Terluar) Sub Jumlah C 21.620 8.648.000.000 Jumlah A + B + C 91.620 36.648.000.000 Keterangan: apabila sasaran pada alokasi tersebut di atas Ɵdak terserap, maka akan dialihkan kedaerah lain yang membutuhkan.

2. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Dana bantuan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus per-rombel (1rombel = 10 orang) adalah Rp 4.000.000(empat juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponenkomponen seperƟ pada tabel berikut: No. 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Komponen yang dibiayai

Perincian

Alat tulis buku tulis untuk 10 org peserta didik

Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dll.

Pembelajaran fungsional/ tematik untuk 10 org peserta didik Indentifikasi calon peserta didik untuk 10 org peserta didik Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 org peserta didik Transportasi 1 org tutor

Penyusunan/pengadaan/ pembelian bahan praktik fungsional/tematik, dll. Pendataan calon pesertya didik

Pengelolaan Kegiatan

Proporsi Biaya Maks.7% (Rp 280.000) Maks. 15% (Rp 600.000) Maks. 2,5% (Rp 100.000)

Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA Transportasi tutor selama kegiatan Trasnportasi penyelenggara, monitoring, pengawasan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan

Maks. 2,5% (Rp 100.000) Min. 50% (Rp.2.000.000) Maks. 23%


(Rp 920.000)

a. Meningkatnya akses layanan pendidikan keaksaraan pada Ɵngkat dasar dengan meningkatnya kemampuan keaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan prioritas 15-59 tahun. b. Terdapatnya lulusan program keaksaraan dasar yang dapat melanjutkan ke program Pra Paket A, program keaksaraan usaha mandiri, dan atau program mulƟkeaksaraan.

D. Tata Cara Mendirikan Kelompok Belajar (Kejar) Keaksaraan Dasar Dalam UU No. 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional pasal 26 mengamanatkan bahwa Kejar sebagai satuan PNF. Oleh karena itu Kejar 15 harus memiliki berbagai komponen seperƟ satuan pendidikan. Tata cara mendirikan Kejar sebagai satuan PNF adalah sebagai berikut: 1. SeƟap desa dapat mendirikan Kejar untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar dengan: a. Menetapkan organisasi/pengelola/pengurus yang disahkan oleh Kepala Desa; b. Memiliki tempat (sekretariat dan tempat belajar); c. Program yang akan dilaksanakan; d. Pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran; e. Peserta didik program keaksaraan; f. Kurikulum, bahan ajar dan proses belajar; g. Waktu pelaksanaan program. 2. Pengesahan Semua berkas tersebut di atas dilengkapi dan diusulkan ke dinas pendidikan kab/kota untuk memperoleh pengesahan pendirian Kejar. 3. Apabila sudah memperoleh pengesahan berarƟ Kejar tersebut sudah berhak dan sah menyelenggarakan program. Namun apabila ingin mengakses dana bantuan harus memiliki rekening bank dan NPWP (nomor pokok wajib pajak) atas nama Kejar yang bersangkutan. SeƟap Kejar dapat menyelenggarakan lebih dari satu rombongan belajar (rombel), satu rombel 10 peserta didik.


BAB III BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS

C. Jumlah Dana yang Disediakan Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014 untuk Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khsusus daerah Papua, Papua Barat, dan daerah 3T sebesar Rp 36.648.000.000 (Ɵga puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 91.620 orang peserta didik.

D. Alokasi Sasaran Per Provinsi 1. Alokasi Sasaran

16

Pada tahun 2014 dana bantuan keaksaraan dasar layanan khusus 17 dialokasikan untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Daerah 3T dengan distribusi seperƟ tabel berikut:

A. PengerƟan Bantuan 1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud No. 24 Tahun 2013). 2. Bantuan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar bagi warga masyarakat buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahunpada Daerah 3T (terƟnggal, terdepan, terluar) dan daerahdaerah di Papua dan Papua Barat, serta daerah terƟnggal lainnya.

B. Tujuan Bantuan Tujuan pemberian bantuan adalah: 1. Memberikan kesempatan kepada penduduk buta aksara di Papua, Papua Barat dan 3T usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun untuk memperoleh layanan membaca, menulis dan berhitung. 2. Memberikan peluang kepada lembaga/organisasi untuk berparƟsipasi dalam penuntasan buta aksara di Papua, Papua Barat dan 3T; 3. Memperluas akses penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dasar layanan khusus bagi orang dewasa Papua, Papua Barat dan 3T.


No.

Kabupaten

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Provinsi Papua Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Puncak Tolikara Paniai Puncak Jaya Nduga Pegunungan Bintang Deiyai Yalimo Asmat Dogiyai Intan Jaya Memberamo Tengah Sub Jumlah A Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintuni

B.

Sasaran (Org)

Biaya Satuan (Rp)

Anggaraan (Rp)

9.200 7.450 7.450 6.200 6.200 6.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3400 3400 1500 60.000

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

3.680.000.000 2.980.000.000 2.980.000.000 2.480.000.000 2.480.000.000 2.480.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 600.000.000 24.000.000.000

2.000 2.000

400.000 400.000

800.000.000 800.000.000


No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

Recommend Documents