Draf. No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

Draf 2. SistemaƟka Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua ………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp ………………… B. Dana sebesar Rp. ……………………….. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume Harga Satuan

Jumlah

34

i Total dana yang digunakan Rp. Sisa dana*jika ada Rp.

C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri yang dilaksanakan 1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/ bulan/tahun) 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang 3. Kurikulum digunakan…. 4. Metode pembelajaran yang digunakan….. 5. Media pembelajaran yang digunakan….. 6. Alat evaluasi yang digunakan….. D. Hasil Belajar 1. Jumlah peserta didik yang memperoleh STSB … orang 2. Jumlah peserta didik yang Ɵdak memperoleh STSB… orang, jelaskan alasan…………………….. E. Lampiran: 1. DaŌar peserta didik yang mendapat STSB 2. DaŌar peserta didik yang Ɵdak mendapat STSB 3. Foto pelaksanaan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri 4. Copy buku kas umum 5. Copy bukƟ Penyetoran Pajak ……………………. 2014 Ketua Lembaga, …………………………….

Petunjuk Teknis Program Keaksaraan Usaha Mandiri

dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran 4 : Format SistemaƟka Laporan 1. Sampul Laporan LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2014

ii

Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

dengan alamat Gedung E Lantai 8 Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Telp. 021-5725039, 0215725715 email: [email protected]

Oleh:

Nama Lembaga Alamat Kontak person No. Telp./HP/Faks Alamat Email


: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................


33

Lampiran 3

: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

32

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : ............................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dama bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri, melalui rekening nomor ……….… atas nama ……… pada tanggal …………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mesƟnya. ……………………. 2014 Yang Membuat Pernyataan,

…………………………….

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seƟap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan, ataupun agama tertentu.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang iii dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berbagai inisiaƟf dan inovasi program yang dikembangkan seƟap tahun diharapkan dapat menyumbangkan investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmaƟ oleh masyarakat. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepenƟngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Lampiran: 1. Copy halaman buku rekening bukƟ transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001




L+P

Jumlah

P

Tanda tangan dan cap stempel Nama dan gelar NIP. …………………….

……………………………….. 2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ….......

Lampiran: 1. Copy nomor rekening bank yg masih akƟf atas nama lembaga 2. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 3. Proposal lembaga calon penerima dana bantuan

Jumlah Peserta Didik (WB)

L

dst

Dr. Wartanto NIP.196310091989031001

3.

Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

2.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini bermanfaat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya. Amin.

1.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepenƟngan lainnya untuk berparƟsipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

31

Ketua

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014.

No

penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

Nama Nomor Rekening Nomor NPWP Bank Rekening Atas Nama NPWP Atas Nama

iv Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan

Kab./ Nama Alamat Kota Lembaga Lembaga

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Provinsi: ……………………………………….

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran 2 : DaŌar Usulan Lembaga Calon Lembaga/ Organisasi Penyelenggara Program (Penerima Bantuan) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2014

KATA PENGANTAR


J. PROSES PEMBELAJARAN

DAFTAR ISI

1. Rencana pembelajaran………. (tgl/bln/thn s.d. tgl/bln/thn; 2. Kurikulum digunakan…. 3. Metode pembelajaran yang digunakan….. 4. Media pembelajaran yang digunakan….. 5. Alat evaluasi yang digunakan……. Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan : 30

1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/ kota 2. Copy nomor rekening bank yg masih akƟf atas nama lembaga 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Atas perhaƟan dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih ............................................... 2014 Ketua Lembaga

………………………………………


KATA SAMBUTAN ................................................................................... iii KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 v A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Dasar Hukum...................................................................... 1 C. Tujuan Penerbitan Juknis .................................................. 2 BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) .................................... 3 A. PengerƟan ......................................................................... 3 B. Tujuan Program ................................................................. 3 C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri . 3 1. Lembaga Penyelenggara ............................................. 3 2. Peserta Didik ............................................................... 3 3. Tutor/Narasumber Teknis (NST) ................................. 4 4. Sarana dan Prasarana ................................................. 4 5. Standar Kompetensi Lulusan ...................................... 5 6. Bahan Ajar .................................................................. 5 7. Proses Pembelajaran .................................................. 6 8. Penilaian Hasil Pembelajaran ...................................... 7 9. Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) .............................. 8 10. Pendampingan ............................................................ 8 11. Hasil yang Diharapkan ................................................ 8 D. Tata Cara Mendirikan Kelompok Belajar Keaksaraan Usaha Mandiri ................................................ 9 BAB III BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) ............................................................. 10 A. PengerƟan Bantuan .......................................................... 10 B. Tujuan Bantuan .................................................................. 10 C. Jumlah Bantuan ................................................................ 11


D. Alokasi Sasaran Per Provinsi dan Pemanfaatan Dana ....... 1. Alokasi Sasaran ........................................................... 2. Pemanfaatan Dana ..................................................... BAB IV TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN ................................... A. Lembaga Yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan ............. 1. Persyaratan Administrasi ............................................ 2. Persyaratan Teknis ...................................................... B. Prosedur Memperoleh Dana Bantuan .............................. 1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah ................ 2. Penyusunan proposal oleh lembaga ........................... vi 3. Penilaian proposal ...................................................... 4. Penetapan Lembaga ................................................... 5. Perjanjian Kerjasama Dan Orientasi ........................... 6. Pencairan Dana ........................................................... 7. Pelaksananan kegiatan ............................................... 8. Monitoring dan evaluasi ............................................. 9. Laporan hasil kegiatan ................................................ BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI ....................................... A. Monitoring Evaluasi dan Supervisi .................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................... 1. Pengendalian Mutu .................................................... 2. Pengawasan ................................................................ 3. Sanksi .......................................................................... BAB VI PELAPORAN ................................................................................. A. Pembukuan ....................................................................... B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................... C. Ketentuan Pelaporan ......................................................... BAB VII PENUTUP ................................................................................ Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1: Proposal ..................................................................... Lampiran2: DaŌar Usalan Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Usaha Mandiri .. Lampiran 3: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan ................. Lampiran 4 : Format SistemaƟka Laporan .......................................

11 11 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 31 32 33

F. DAFTAR PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI YANG TELAH DIBELAJARKAN * NO.

NOMOR SUKMA

NAMA

JENIS KELAMIN L

P

UMUR

ALAMAT

TAHUN BELAJAR

G. DAFTAR SASARAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI YANG BELUM DIBELAJARKAN NO.

JENIS KELAMIN

NAMA

L

P

TANGGAL LAHIR

NO. KTP

ALAMAT

PEKERJAAN

H. DAFTAR PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI YANG DIUSULKAN NO.

I.

NAMA

JENIS KELAMIN L

P

TANGGAL LAHIR

NO. KTP ALAMAT PEKERJAAN

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI NO.

LOKASI PROGRAM

JUMLAH ROMBEL

TUTOR

JUMLAH



29

2.

SEKRETARIS

BAB I

a. NAMA

PENDAHULUAN

b. NOMOR KTP c. ALAMAT

A. Latar Belakang

d. NOMOR TELEPON/HP

C. IDENTITAS TUTOR/PENDIDIK JENIS KELAMIN

28

NO.

NAMA

L

UMUR

P

PENDIDIKAN

LAMA MENJADI TUTOR

Jumlah

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI NO.

JENIS SARANA/PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

E. LOKASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI YANG TELAH DILAKSANAKAN NO.

LOKASI PROGRAM

JUMLAH KELOMPOK

ANGGARAN

JUMLAH


TAHUN PELAKSAAN

SUMBER DANA

1. Penduduk buta aksara di Indonesia pada tahun 2012 usia 15 – 59 tahun berjumlah 6.401.522 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar Ɵnggal di daerah pedesaan seperƟ petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau 1 penganggur. Mereka terƟnggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penƟng untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka Ɵdak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. 2. Penduduk buta aksara dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5.02% pada tahun 2010 menjadi 4.21% pada tahun 2012, sehingga terdapat penurun sebesar 0.80% atau 1.128.478 orang. Agar peserta didik yang telah bebas buta aksara tersebut Ɵdak kembali buta aksara, maka diperlukan program lanjutan salah satunya adalah program keaksaraan usaha mandiri (KUM)

B. Dasar Hukum Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.


2

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010, tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013, tentang Satuan Pendidikan Nonformal; 11. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult EducaƟon, The Hamburg DeclaraƟon-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for AcƟon on EducaƟon for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United NaƟons Decade of EducaƟon for Sustainable Development) 2004-2014.

C. Tujuan Penerbitan Juknis 1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program pendidikan keaksaraan usaha mandiri; 2. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 3. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud RI tahun 2014


FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2014

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua pengelola ..............., dengan alamat ............................, mengusulkan dana bantuan pendidikan keaksaraan Usaha Mandiri dengan perincian sebagai berikut: A. IDENTITAS LEMBAGA 1.

NAMA LEMBAGA

2.

NOMOR INDUK LEMBAGA

3.

a. NOMOR AKTE NOTARIS/IZIN PENDIRIAN b. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN

4.

ALAMAT LEMBAGA

5.

NOMOR TELP/HP

6.

REKENING BANK a. NOMOR

b. ATAS NAMA c. NAMA BANK 7.

NPWP LEMBAGA

B. IDENTITAS PENGELOLA 1.

KETUA

a. NAMA b. NOMOR KTP c. ALAMAT d. NOMOR TELEPON/HP


27

BAB II

c. Format Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………. Jabatan : …………………………………………. Nama Lembaga : …………………………………………. Alamat : ................................................................. ................................................................... 26

dalam rangka penyelenggaraan bantuan ..................................... dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); 2. Tidak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau graƟfikasi; 4. Akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2014 materai Rp 6.000,00 ..................................................


HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)

A. PengerƟan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat 3 meningkatkan produkƟvitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuƟ dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.

B. Tujuan Program Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk: 1. Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuƟ dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar 2. Meningkatkan kemampuan usaha mandiri untuk mengembangkan dan mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. 3. Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan berusaha secara mandiri.

C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 1. Lembaga Penyelenggara Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara seperƟ: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan PelaƟhan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. 2. Peserta Didik Peserta didik keaksaraan usaha mandiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kriteria telah mengikuƟ program keaksaraan dasar (memiliki sukma).


4

3. Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) a. PengerƟan 1) Tutor adalah seƟap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik. 2) NST adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memberikan informasi dan atau keterampilan tertentu terhadap peserta didik. b. Persyaratan Tutor/NST, yaitu: 1) memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang materi KUM yang akan dibelajarkan; 2) mampu mengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa. 3) Bertempat Ɵnggal dekat dengan lokasi pembelajaran. 4) Khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. c. Tugas Tutor/NST 1) Membuat rencana KBM dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) KUM, disesuaikan dengan konteks lokal. 2) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses kegiatan belajar mengajar 3) Menyiapkan dan mengelola administrasi kelompok belajar. 4) Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 5) Melakukan penilaian hasil belajar 6) Melakukan pendampingan usaha mandiri Setelah selesai KBM keaksaraan usaha mandiri. 4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya : a. Sarana dan prasarana pembelajaran : 1) Tempat pembelajaran; 2) Papan nama penyelenggara 3) Papan tulis; 4) Alat tulis; 5) Modul atau bahan ajar lain;


b. Format rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKANKABUPATEN SURAT REKOMENDASI Nomor: ..................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................... Ketua Lembaga : ........................................................... Alamat Lembaga : ........................................................... Nomor Telepon/HP : ........................................................... Fax : ........................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiritahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mesƟnya. .........................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

(..................................)


25

b. Sarana administrasi pembelajaran : 1) Buku induk peserta didik; 2) DaŌar hadir peserta didik; 3) DaŌar hadir tutor; 4) Buku rencana pembelajaran; 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik; 6) Buku lain yang dibutuhkan. c. Sarana administrasi keuangan : 1) Buku kas umum 5 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum : 1) Buku tamu 2) Buku inventaris 3) Buku agenda surat masuk dan keluar 5. Standar Kompetensi Lulusan Kegiatan Belajar Mengajar KUM dilakukan selama ± 66 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan KUM, yaitu:

Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Proposal a. Contoh sampul

PROPOSAL Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 24

TAHUN 2014

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Provinsi : ……………….. Alamat: ……………………………….

No 1.

2.

Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp./HP/Faks Email

: ......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : ..........................................................


3. 4. 5. 6. 7.

Standar Kompetensi Lulusan KUM Peserta didik dengan kemampuan dasar baca, tulis dan hitung dapat melakukan identifkaksi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar Menuliskan dan mengkomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan Keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan Memasarkan produk usaha yang dikembangkan Mampu melakukan analisis perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembang Menjalinkan kemitraan dalam rangka pengembangan dan keberlangsungan usaha Memelihara dan mengembangkan kompotensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha

6. Bahan Ajar Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu Tutor/NST dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan prakƟk keterampilan.


6

Bahan yang dimaksud bisa berupa: a. Bahan cetak; yang melipuƟ buku-buku teks, majalah, booklet, arƟkel brosur (leaflet), poster, vcd, dan lain sebagainya. b. Lingkungan sekitar; yang terdiri dari pengalaman peserta didik, pengalaman tutor, pengalaman NST dan potensi masyarakat lainnya yang dapat dijadikan sumber belajar. 7. Proses Pembelajaran a. Penyelenggara bersama tutor dan NST menentukan rombongan belajar (rombel) minimal 10 peserta didik seƟap rombongan belajar. Dalam prakƟk pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subrombongan belajar; misalnya subrombongan belajar pertama terdiri atas 6 orang dan sisanya 4 orang. Konsekuensinya tutor/NST harus melayani kedua subrombogan belajar tersebut. b. Penyelenggara bersama tutor/NST dan peserta didik membuat kesepakatan belajar (kontrak belajar) mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata terƟb. c. Tutor menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistemaƟs. RPP disusun untuk seƟap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Tutor/NST merancang penggalan RPP untuk seƟap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan. RPP pendidikan keaksaraan usaha mandiri mencakup (1) data lembaga dan rombel; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; (6) metode pembelajaran; (7) media, alat, bahan dan sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian. d. Tutor/NST dan peserta didik melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar / keterampilan dasar usaha mandiri yang dilakukan secara terstruktur melipuƟ: 1) Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia; 2) MemprakƟkkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki;


BAB VII

PENUTUP

P

edoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakterisƟk 23 lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreaƟvitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program pendidikan KUM. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri .


B. Dokumen pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukƟ pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran 2. BukƟ transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk seƟap tahap penarikan 4. SeƟap dokumen yang ditanda tangani harus disetempel

C. Ketentuan Pelaporan 22

1. Pelaporan Awal Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukƟ penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Fax. 0215725039, Telp. 0215725715 email: [email protected]. 2. Pelaporan Kegiatan a. Lembaga penyelenggara KUM diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan akhir secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan atau dinas pendidikan propinsi. b. Laporan akhir disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai c. Laporan akhir mengacu pada format lampiran 4. Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang Ɵdak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sangsi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sangsi dengan Ɵdak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud, Ɵdak memungut biaya apapun dan Ɵdak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


3) MengidenƟfikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; 4) MengidenƟfikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; 5) Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan; 6) Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan; 7) MengidenƟfikasi risiko-risiko yang mungkin Ɵmbul dan 7 mempengaruhi laba rugi usaha; 8) Melakukan interaksi dengan konsumen; 9) Memahami strategi pemasaran; 10) Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan; 11) Menjalin kemitraan; dan 12) Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan. e. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan belajar orang dewasa, termasuk memanfaatkan potensi/sumber daya lokal. 8. Penilaian Hasil Pembelajaran a. Penilaian Proses Belajar Mengajar dilakukan dengan cara tutor/ NST mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperƟ kuis, tes tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. b. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan KUM. c. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/ selesai dan diberikan surat tanda selesai belajar (STSB).


BAB VI

9. Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) adalah serƟfikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai syarat minimal standar kompetensi lulusan KUM. STSB diterbitkan oleh lembaga penyelenggara program KUM dan ditandatangani ketua lembaga.

PELAPORAN

10. Pendampingan

8

Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh Tutor/ NST maupun stakeholder terkait. Secara subtansi, pendampingan dilakukan untuk memelihara kelangsungan dan mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas (baik dalam permodalan, pemasaran, dan kemitraan lainnya). Langkah-langkah pendampingan usaha melipuƟ: a. Merumuskan rencana pendampingan b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan. d. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan

S

ebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan 21 dana (laporan awal) dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir), laporan tersebut disampaikan kepada: dinas pendidikan kabupaten/kota dan atau dinas pendidikan propinsi dan laporan wajib disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta. Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain melipuƟ:

A. Pembukuan

e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan

1. SeƟap transaksi harus didukung dengan bukƟ yang sah

f.

2. BukƟ pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai

Melakukan evaluasi dan refleksi

g. Merencanakan Ɵndak lanjut pasca pendampingan 11. Hasil yang Diharapkan a. Meningkatnya parƟsipasi penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuƟ kegiatan KUM; b. Meningkatnya keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri;

3. Dalam bukƟ pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukƟ 4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi. 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

c. Memelihara dan melestarikan Ɵngkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan



B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pendidikan KUM dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. 20

Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat.

3. Sanksi Bagi penerima dana yang Ɵdak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka Ɵdak akan diberikan dana bantuan ditahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

d. Warga belajar memiliki ketrampilan usaha yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari.

D. Tata Cara Mendirikan Kelompok Belajar Keaksaraan Usaha Mandiri Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 mengamanatkan bahwa kelompok belajar (Kejar) sebagai satuan PNF. Oleh karena itu Kejar harus memiliki berbagai komponen seperƟ satuan pendidikan. Tatacara mendirikan Kejar sebagai satuan PNF adalah sebagai berikut: 1. SeƟap desa dapat mendirikan kejar untuk menyelenggarakan pendidikan KUM dengan: a. Menetapkan organisasi pengelola/pengelola/pengurus disyahkan oleh kepala desa

yang

b. Memiliki tempat (sekretariat dan tempat belajar) c. Memiliki program yang akan dilaksanakan d. Ada Tuto/NST yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar e. Ada peserta didik program keaksaraan f.

Ada Kurikulum, bahan ajar dan proses belajar

g. Ada jadwal/waktu kegiatan belajar 2. Pengesahan Semua berkas tersebut diatas dilengkapi dan diusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk memperoleh pengesahan pendirian kejar 3. Apabila sudah memperoleh pengesahan berarƟ kelompok belajar tersebut berhak dan sah menyelenggarakan program. Namun apabila ingin mengakses dana bantuan harus memiliki rekening bank dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama kejar yang bersangkutan. 4. SeƟap kelompok belajar dapat menyelenggarakan lebih dari satu rombongan belajar (rombel), satu rombel 10 peserta didik.



9

10

BAB III

BAB V

BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)

MONITORING EVALUASI DAN SUPERVISI

A. PengerƟan Bantuan 1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud No. 24 Tahun 2013). 2. Bantuan kegiatan KUM merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produkƟf bagi peserta didik yang telah mengikuƟ dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

B. Tujuan Bantuan Tujuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) sebagai berikut: 1. Meningkatkan parƟsipasi penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuƟ kegiatan KUM;

A. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Aspek-aspek penƟng dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 1. Program Pembelajaran 2.

Proses Kegiatan Pembelajaran

3. Kehadiran Tutor/Nara Sumber Teknis 4. Tingkat kehadiran peserta didik 5. Jumlah peserta didik 6. Kurikulum Pembelajaran 7. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 8. Bahan ajar yang digunakan 9. Waktu pelaksanaan pembelajaran 10. Administrasi pembelajaran 11. Dukungan Penyelenggara dalam menyiapkan alat/bahan praktek keterampilan 12. Hasil Belajar

2. Meningkatkan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.



19

diterima oleh lembaga yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/kota.

3. Memelihara dan melestarikan Ɵngkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan.

8. Pelaksananan kegiatan Lembaga penerima bantuan wajib melaksanakan program pendidikan KUM sesuai akad kerjasama dan NSPK Petunjuk Teknis Program Keaksaraan Usaha Mandiri dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

4. Warga belajar memiliki keterampilan usaha yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari.

C. Jumlah Bantuan Anggaran belanja bantuan kegiatan KUM tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp 59.800.000.000,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Jumlah tersebut disediakan untuk membiayai 130.000 orang. 11

9. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Propinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten berhak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan proposal dan mencapai hasil yang opƟmal

18

D. Alokasi Sasaran Per Provinsi dan Pemanfaatan Dana 1. Alokasi Sasaran Pada tahun 2014 dana bantuan KUM didistribusikan 33 provinsi, dengan distribusi seperƟ tabel berikut:

10. Laporan hasil kegiatan Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir, minimal 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. •

•

Jika ada perubahan peserta didik dari yang diusulkan sebelumnya, lembaga wajib memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat DaŌar peserta didik dan lembaga/satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus wajib masuk dalam website Dit. Bindikmas


No.

Provinsi

Alokasi Sasaran Sasaran (org) Anggaran (Rp)

1

Aceh

1,000

460,000,000

2

Sumatera Utara

5,000

2,300,000,000

3

Sumatera Barat

3,000

1,380,000,000

4

Riau

1,000

460,000,000

5

Kepulauan Riau

1,000

460,000,000

6

Jambi

1,000

460,000,000

7

Sumatera Selatan

2,000

920,000,000

8

Bangka Belitung

1,000

460,000,000

9

Bengkulu

2,500

1,150,000,000

10

Lampung

2,900

1,334,000,000

11

Banten

1,000

460,000,000

12

DKI Jakarta

1,000

460,000,000


No.

12

Provinsi

Alokasi Sasaran Sasaran (org) Anggaran (Rp)

13

Jawa Barat

17,300

7,958,000,000

14

Jawa Tengah

13,000

5,980,000,000

15

D.I. Yogyakarta

1,000

460,000,000

16

Jawa Timur

20,300

9,338,000,000

17

Bali

6,400

2,944,000,000

18

Nusa Tenggara Barat

7,000

3,220,000,000

19

Nusa Tenggara Timur

7,000

3,220,000,000

20

Kalimantan Barat

5,500

2,530,000,000

21

Kalimantan Tengah

1,000

460,000,000

22

Kalimantan Selatan

2,100

966,000,000

23

Kalimantan Timur

4,000

1,840,000,000

24

Sulawesi Utara

1,000

460,000,000

25

Gorontalo

1,000

460,000,000

26

Sulawesi Tengah

2,500

1,150,000,000

27

Sulawesi Barat

1,000

460,000,000

28

Sulawesi Tenggara

2,000

920,000,000

29

Sulawesi Selatan

8,000

3,680,000,000

30

Maluku

1,000

460,000,000

31

Maluku Utara

2,000

920,000,000

32

Papua Barat

2,000

920,000,000

33

Papua

2,500

JUMLAH

130,000


1,150,000,000

59,800,000,000

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, dengan tembusan dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. 4. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan: a. Verifikasi kelengkapan dokumen; b. Visitasi (apabila diperlukan) ke lembaga yang mengajukan proposal; c. Penyusunan berita acara hasil verifikasi/visitasi. d. Hasil verifikasi dan visitasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan 17 Pendidikan Masyarakat 5. Penetapan lembaga yang layak menerima dana pendidikan KUM Tim Penilai Pusat melakukan rapat pleno penetapan lembaga penerima bantuan yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Hasil pleno penetapan penerima bantuan sosial ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 6. Perjanjian Kerjasama dan Orientasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan penandatanganan Perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan sosial sekaligus dilakukan orientasi teknis pembekalan pelaksanaan program pendidikan KUM 7. Pencairan Dana a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing lembaga. b. Lembaga yang sudah menerima dana di rekening lembaganya, segera menyampaikan laporan awal tentang penerimaan dan rencana penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lama 2 (dua) minggu setelah dana


2. Penyusunan proposal oleh lembaga Lembaga yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan proposal (sesuai lampiran 1).

2. Pemanfaatan Dana Pembelajaran pendidikan KUM mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar, seƟap rombongan belajar terdiri dari 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan seƟap rombongan belajar adalah 10 org x Rp 460.000,- = Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut merupakan dana sƟmulan yang digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperƟ tabel berikut.

a. Lembaga mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. b. Setelah mendapatkan rekomendasi, proposal dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. 16

3. Penilaian proposal a. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penilaian proposal melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap penilaian administrasi dan tahap penilaian substansi. b. Tahap Penilaian administrasi dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen proposal seperƟ, legalitas lembaga/ ijin operasional, rekening bank, NPWP dan daŌar peserta didik, sedangkan tahap penilaian substansi dilakukan untuk menilai substansi proposal. Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai layak, maka Ɵm penilai dapat melakukan verifikasi dan visitasi lapangan untuk: 1) Pengecekan keaslian dokumen yang disampaikan 2) Penilaian lapangan tentang kondisi lembaga pengusul 3) Memperoleh masukan yang terkait dengan kegiatan dan pencapaian hasil 4) Kelayakan sarana dan prasarana dan program dengan kondisi lapangan c. Tim penilai menyusun berita acara hasil penilaian. Penetapan kuota yang diterima oleh lembaga harus berdasarkan kemampuan lembaga, jumlah tutor yang dimiliki, dan data peserta didik yang diajukan. Berita acara hasil penilaian dilampiri copy rekening lembaga, NPWP lembaga, daŌar peserta didik dan tutor, serta proposal dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen. PAUDNI Kemdikbud, dengan alamat Gedung E lantai 8, komplek perkantoran


No. 1.

Komponen yang Dibiayai

Perincian

Proporsi Biaya

Identifikasi calon peserta

Pendataan identitas/profi l dan

5%

Didik

kebutuhan belajar/usaha calon

(Rp 230.000)

2.

ATK peserta didik dan

3.

Penyelenggaraan Pembelajaran dan

peserta didik Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain

Pelatihan Keterampilan

Penyusunan/pengadaan/pembelian

7% (Rp 322.000) 35% (Rp 1.610.000)

Transportasi tutor/pelatih

bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan dana modal Transportasi 1 orang tutor dan

Keterampilan

1 orang pelatih keterampilan

(Rp 1.840.000)

5.

Penilaian pembelajaran

selama program berlangsung Penggandaan soal, pengolahan

6.

pelatihan keterampilan Pengelolaan program

hasil tes, dan penulisan STSB Transportasi penyelenggara,

(Rp 138.000) 10%

monitoring, evaluasi program,

(Rp 460.000)

4.

40%

3%

dan pelaporan Total

Rp 4.600.000


13

BAB IV

d. Memiliki kurikulum pembelajaran keaksaraan Usaha Mandiri ; e. Memiliki struktur organisasi Lembaga;

TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN

f.

Memiliki program kerja tahunan lembaga;

g. Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dibukƟkan dengan STSB atau sukma, dan mampu melaƟh keterampilan.

A. Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan 14

Bantuan pendidikan KUM dapat diajukan oleh berbagai lembaga penyelenggara seperƟ: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan PelaƟhan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

B. Prosedur Memperoleh Dana Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

3 9

1

4

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Lembaga yang akan mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan: 1. Persyaratan Administrasi

Penilaian oleh TIM Dinas Pendidikan Propinsi

10

2b

7

6 5

Akad dan Orientasi

Penetapan dengan SK

Pencairan dana melalui KPKN

2a

a. Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan; b. Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang; c. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Memiliki nomor rekening bank yang masih akƟf atas nama lembaga (bukan nomor rekening pribadi); e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi); f.

Memiliki izin domisili dari lurah/kepala desa tempat lembaga berada

2. Persyaratan teknis a. Memiliki sasaran peserta didik keaksaraan Usaha Mandiri; b. Memiliki tutor dan narasumber teknis keaksaraan Usaha Mandiri ; c.

PKBM/LKP/LSM/SKB/ Satuan PNF/Kejar

8 Pelaksanaan Pembelajaran

1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas pendidikan Kabupaten/kota dan lembaga Swadaya Masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dapat berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui web; www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas

Memilik sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai;



15

Draf. No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

Recommend Documents