No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

2. SistemaƟka Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua ………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp ………………… B. Dana sebesar Rp. ……………………….. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume Harga Satuan

Jumlah

30

i Total dana yang digunakan Rp. Sisa dana*jika ada Rp.

C. Kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan yang dilaksanakan 1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/ bulan/tahun) 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang 3. Kurikulum digunakan…. 4. Metode pembelajaran yang digunakan….. 5. Media pembelajaran yang digunakan….. 6. Alat evaluasi yang digunakan….. D. Hasil Belajar 1. Jumlah peserta didik yang memperoleh STSB … orang 2. Jumlah peserta didik yang Ɵdak memperoleh STSB… orang, jelaskan alasan…………………….. E. Lampiran: 1. DaŌar peserta didik yang mendapat STSB 2. DaŌar peserta didik yang Ɵdak mendapat STSB 3. Foto Pelaksanaan Pembelajaran Penguatan Aksara Kewirausahaan 4. Copy buku kas umum 5. Copy bukƟ Penyetoran Pajak ……………………. 2014 Ketua Lembaga,

…………………………….

Petunjuk Teknis Program Penguatan Aksara Kewirausahaan

dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran 3 : Format SistemaƟka Laporan 1. Sampul Laporan LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2014

ii

29

Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

dengan alamat Gedung E Lantai 8 Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Telp. 021-5725039, 0215725715 email: [email protected]

Oleh:


Nama Lembaga

: .....................................................................

Alamat

: .....................................................................

Kontak person

: .....................................................................

No. Telp./HP/Faks Alamat Email

: ..................................................................... : .....................................................................


Lampiran 2

: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... 28 Nomor Telepon/HP/Fax : ............................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dama bantuan penyelenggaraan kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan, melalui rekening nomor ……….… atas nama ……… pada tanggal …………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mesƟnya. ……………………. 2014 Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,…………………………….

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seƟap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan, ataupun agama tertentu.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang iii dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berbagai inisiaƟf dan inovasi program yang dikembangkan seƟap tahun diharapkan dapat menyumbangkan investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmaƟ oleh masyarakat. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepenƟngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Lampiran: 1. Copy halaman buku rekening bukƟ transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001



KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

I.

PROSES PEMBELAJARAN 1. Rencana pembelajaran………. (tgl/bln/thn s.d. tgl/bln/thn; 2. Kurikulum digunakan…. 3. Metode pembelajaran yang digunakan…..

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. iv Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan

penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepenƟngan lainnya untuk berparƟsipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

4. Media pembelajaran yang digunakan….. 5. Alat evaluasi yang digunakan……. Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/ 27 kota 2. Copy nomor rekening bank yg masih akƟf atas nama lembaga 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Atas perhaƟan dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih ............................................... 2014 Ketua Lembaga

………………………………………

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini bermanfaat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya. Amin. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto NIP.196310091989031001



F. SARANA DAN PRASARANA YANG KAMI SIAPKAN NO.

KOMPONEN

KONDISI

DAFTAR ISI KETERANGAN

1. 2. 3. 4. Dst.

G. PROSES PEMBELAJARAN/PELATIHAN YANG KAMI RENCANAKAN 26

Waktu direncanakan sekurang-kurangnya 3 Hari (22 jam pelajaran @60 menit) dengan proses kegiatan sebagai berikut: NO.

KEGIATAN/MATERI

ALOKASI WAKTU

TEMPAT NARASUMBER PELAKSANAAN

HASIL

1. 2. 3. 4. dst.

H. DANA YANG DIBUTUHKAN DAN KEGUNAANNYA NO.

KOMPONEN DAN PENGGUNAANNYA

VOLUME

1. 2. 3. 4. Dst.


SATUAN BIAYA

JUMLAH

KATA SAMBUTAN ...................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iv

DAFTAR ISI ..............................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang ................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis ...................................

1 1 2 2

BAB II

HAKEKAT PROGRAM AKSARA KEWIRAUSAHAAN .................... A. PengerƟan ......................................................................... B. Tujuan ............................................................................... C. Ruang Lingkup .................................................................... 1. Lembaga Penyelenggara ............................................. 2. Peserta Didik ............................................................... 3. Pendidik/Tutor/Narasumber Teknis ............................ 4. Sarana dan Prasarana yang Wajib Dimiliki .................. 5. Standar Kompetensi Lulusan ...................................... 6. Bahan Ajar .................................................................. 7. Proses Pembelajaran .................................................. 8. Penilaian ...................................................................... 9. SerƟfikat ..................................................................... 10. Administrasi Pendukung .............................................

3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 8 8 8

BAB III BANTUAN SOSIAL PROGRAM PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN ..................................... A. PengerƟan Bantuan .......................................................... B. Tujuan Bantuan .................................................................. C. Jumlah Bantuan ................................................................

9 9 9 10


v

BAB IV TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN ................................. A. Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan ............. B. Kriteria Lembaga Binaan ................................................... C. Prosedur untuk Memperoleh Bantuan ............................. BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI ....................................... A. Monitoring Evaluasi dan Supervisi .................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................... BAB VI PELAPORAN ................................................................................. A. Pembukuan ....................................................................... B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................... vi C. Pelaporan .......................................................................... BAB VII PENUTUP ................................................................................ Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1: Formal Proposal ......................................................... Lampiran 2: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan ................. Lampiran 3 : Format SistemaƟka Laporan .......................................

12 12 12 13 17 17 17 18 18 18 19 20 21 21 28 29

2.

BENDAHARA

a. b. c. d.

NAMA NOMOR KTP ALAMAT NOMOR TELEPON/HP

C. IDENTITAS PENDIDIK/TUTOR/NST NO.

JENIS KELAMIN

NAMA

L

P

UMUR

PENDIDIKAN

LAMA MENJADI TUTOR

25 Jumlah

D. PROFIL USAHA YANG SEDANG DIKEMBANGKAN (USAHA YANG SUDAH ADA) 1. Gambaran umum Usaha (Perusahaan) 2. Perijinan 3. Aspek Teknis Produksi/Operasi 4. Aspek Pemasaran 5. Aspek Manajemen 6. Aspek Keuangan E. PESERTA DIDIK YANG AKAN TERLIBAT DALAM PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN NO.

NAMA

JENIS KELAMIN L

P

KEDUDUKAN DALAM UNIT USAHA/INKUBATOR BISNIS

KETERANGAN

1 2 3 4 dst



BAB I

FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2014

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua pengelola................................., dengan alamat..................................., mengusulkan dana bantuan Penguatan Aksara Kewirausahaan dengan perincian sebagai berikut: 24

A. IDENTITAS LEMBAGA 1.

NAMA LEMBAGA

2.

NOMOR INDUK LEMBAGA

3.

a. NOMOR AKTE NOTARIS/IZIN PENDIRIAN b. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN

4.

ALAMAT LEMBAGA

5.

NOMOR TELP/HP

6.

REKENING BANK a. NOMOR

b. ATAS NAMA c. NAMA BANK 7.

NPWP LEMBAGA

B. IDENTITAS PENGELOLA 1.

KETUA

a. b. c. d. 2.


SEKRETARIS

a. b. c. d.



PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1. Salah satu tugas utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah mengembangkan program pendidikan keaksaraan bagi masyarakat berusia dewasa (15 tahun keatas) khususnya 15-59 tahun. Program pendidikan 1 keaksaraan pada awalnya diprioritaskan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk buta aksara. Dengan berdasarkan kepada program UNESCO melalui target dari Pendidikan Untuk Semua (PUS) yakni dalam Tujuan ke-4 (keempat), Indonesia telah berhasil mengurangi sejumlah 50 persen dari jumlah buta aksara pada tahun 2011, yakni menjadi 4,43% dari sebelumnya 9,55% pada tahun 2005. Namun, pengurangan ini perlu terus dikembangkan terutama bagi perempuan, dan perluasan akses ke pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi orang dewasa. 2. Dalam perkembangannya, Program Keaksaraan secara umum terbagi menjadi 2 (dua) yakni keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Keaksaraan dasar merupakan program inƟ yakni diperuntukan bagi masyarakat buta aksara berusia dewasa. Dalam rangka meningkatkan asas kebermanfaatan maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan pelayanan program keaksaraan lanjutan yang dilaksanakan dalam beberapa pilihan jenis bantuan sosial. Program Keaksaraan Lanjutan sangat penƟng seƟdaknya untuk 2 (dua) hal yakni pencegahan aksararawan baru lulusan dari program keaksaraan dasar kembali menjadi buta aksara (relapsing) dan peningkatan kesejahteraan dalam proses pembelajaran temaƟk. Salah satu program keaksaraan lanjutan adalah program Aksara Kewirausahaan, yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan program yakni program RinƟsan Aksara Kewirausahaan dan Penguatan Aksara Kewirausahaan. 3. Agar Program Penguatan Aksara Kewirausahaan dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepenƟngan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Program Penguatan Aksara Kewirausahaan dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan dari Direktorak Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014”.


B. Dasar Hukum

2

Program Penguatan Aksara Kewirausahaan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan; 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult EducaƟon, The Hamburg DeclaraƟon-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for AcƟon on EducaƟon for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United NaƟons Decade of EducaƟon for Sustainable Development) 2004-2014.

C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis 1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program penguatan aksara kewirausahaan. 2. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian kelembagaan satuan pendidikan nonformal melalui program penguatan aksara kewirausahaan. 3. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud RI tahun 2014.


c. Format Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………. Jabatan : …………………………………………. Nama Lembaga : …………………………………………. Alamat : Jl ................................................................. Kab/ Kota..................... Provinsi ........................ dalam rangka penyelenggaraan bantuan ..................................... dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); 2. Tidak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau graƟfikasi; 4. Akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2014 materai Rp 6.000,00 ..................................................


23

BAB II

b. Format rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

HAKEKAT PROGRAM PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN

SURAT REKOMENDASI Nomor: .....................

22

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................... Ketua Lembaga : ........................................................... Alamat Lembaga : ........................................................... Nomor Telepon/HP : ........................................................... Fax : ........................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Penguatan Aksara Kewirausahaan tahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mesƟnya. .........................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

A. PengerƟan Program penguatan aksara kewirausahaan adalah penguatan kegiatan usaha/ 3 inkubator bisnis yang telah dikembangkan oleh lembaga penyelenggara program Penguatan Aksara Kewirausahaan dalam rangka pemeliharaan dan pelestarian kemampuan keberaksaraan dalam penguatan unit usaha/ inkubator bisnis.

B. Tujuan 1. Memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan usaha/bisnis sentra kewirausahaan masyarakat yang telah dirinƟs melalui dana rinƟsan aksara kewirausahaan tahun 2011 s.d. 2013 sesuai dengan potensi, keunggulan, dan hambatan yang ada, sehingga memberikan keuntungan yang wajar dan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kemampuan/kapasitas kelembagaan dalam mengelola usaha/bisnis, khususnya dalam hal kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran (networking). 3. Meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga.

C. Ruang Lingkup (..................................)

1. Lembaga penyelenggara Terdapat 2 (dua) jenis lembaga dalam pelaksanaan program penguatan aksara kewirausahaan yakni:



4

a. Lembaga Pendamping: Lembaga berbentuk PKBM, Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial atau LSM yang pernah mendapatkan dana rinƟsan aksara kewirausahaan, PKH perempuan, atau KUM yang mempunyai unit usaha dan potensi pengembangan usaha terintegrasi dengan pendidikan keaksaraan, serta mempunyai pengalaman dalam pendampingan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan melalui kemitraan dengan asosiasi usaha/pengusaha, atau lembaga lain atau mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam pendampingan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Lembaga Pendamping adalah lembaga yang mendapatkan dana bantuan Penguatan Aksara Kewirausahaan. b. Lembaga Binaan: sekurang-kurangnya 2 (dua) Lembaga berbentuk PKBM, Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial atau LSM yang belum pernah mendapatkan pembinaan dan sudah mempunyai pengalaman dalam mengikuƟ minimal salah satu dari program keaksaraan lanjutan yaitu Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH Perempuan) atau RinƟsan Aksara Kewirusahaan. Penambahan jumlah lembaga binaan diperbolehkan dengan ketentuan Ɵdak menggunakan dana melebihi total anggaran dan RAB dari Penguatan Aksara Kewirausahaan sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk teknis ini. Lembaga binaan (yang menjadi sasaran penguatan) adalah lembaga yang pernah memperoleh dana bantuan rinƟsan aksara kewirausahaan, PKH Perempuan, KUM, tetapi belum pernah mendapatkan penguatan. 2. Peserta Didik Jumlah total peserta Penguatan Aksara Kewirausahaan adalah 15 (lima belas) orang. Dari jumlah tersebut, maksimal 5 (lima) orang berasal dari Lembaga Pendamping yang merangkap sebagai paniƟa dan minimal 10 (sepuluh) orang dari lembaga binaan dengan ketentuan seƟap lembaga binaan diwakili oleh minimal 5 (lima) peserta didik.


Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Formal Proposal a. Contoh sampul PROPOSAL Program Penguatan Aksara Kewirausahaan TAHUN 2014

Diajukan Kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp./HP/Faks Email

: ......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : ..........................................................


21

BAB VII

PENUTUP

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada seluruh pemangku kepenƟngan dalam melaksanakan 20 program serta mengajukan dan mengelola bantuan Penguatan Aksara Kewirausahaan sesuai dengan peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: hƩp://www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas/

Perwakilan dari seƟap lembaga baik pendamping maupun binaan sekurang-kurangnya adalah: a. 3 (Ɵga) orang peserta didik (lulusan RinƟsan Aksara Kewirausahaan terbaik); b. 1 (satu) orang tutor; c. dan 1 (satu) orang Ketua Lembaga; Secara lebih ringkas, berikut ini adalah tabel ilustrasi peserta program Penguatan Aksara Kewirausahaan: No.

Lembaga

Ketua Lembaga

Tutor/ NST

Peserta Didik

Jumlah

1

1

3

5

1 1

1 1

3 3

5 5 15

1.

Lembaga Pendamping (merangkap panitia) 2. Lembaga Binaan 1 3. Lembaga Binaan 2 Total Jumlah Peserta

3. Pendidik/Tutor/Narasumber Teknis Kriteria Pendidik/Tutor/Narasumber Teknis program penguatan aksara kewirausahaan adalah sebagai berikut: a. Mempunyai pengalaman di bidang usaha tertentu sekurangkurangnya 2 tahun dan/atau pengalaman dalam memberikan bimbingan teknis kewirausahaan; b. Memiliki keahlian teknis di bidang usaha tertentu. c. Jumlah narasumber minimal 4 (empat) orang dengan kebutuhan bidang keahlian sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas produk 2) Peningkatan strategi dan teknis pengemasan 3) Peningkatan strategi pemasaran/jejaring usaha 4) Peningkatan pengetahuan strategi kemitraan dan pendanaan melalui perbankan. d. Jumlah minimal waktu penyampaian materi oleh para narasumber adalah 22 Jam (@60 menit).



5

4. Sarana dan Prasarana yang Wajib Dimiliki Lembaga Pendamping program penguatan aksara kewirausahaan wajib memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: a. Tempat usaha/showroom b. Sarana produksi barang/jasa c. Ruang pembelajaran 5. Standar Kompetensi Lulusan 6

Standar Kompetensi lulusan dari Program Penguatan Aksara Kewirausahaan adalah: a. Kemampuan peningkatan kualitas produk b. Kemampuan peningkatan strategi dan teknik pengemasan c. Kemampuan peningkatan pemasaran/jejaring usaha d. Peningkatan pengetahuan mengenai peluang dan prosedur kemitraan pendanaan e. dengan dunia Perbankan. 6. Bahan Ajar Bahan ajar penguatan aksara kewirausahaan menggunakan modul, poster, kaset, video, film, slide, petunjuk prakƟk, dan bentuk lain yang relevan dengan usaha yang dikembangkan dalam inkubator bisnis. 7. Proses Pembelajaran Kegiatan penguatan aksara kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk workshop/ pelaƟhan/pendampingan/bimbingan teknis pengembangan inkubator bisnis sentra kewirausahaan masyarakat, sekurang-kurangnya dalam hal peningkatan kualitas produk, pengemasan, kemitraan, pendanaan dan pemasaran (networking). Kegiatan tersebut bertolak dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kekurangan, keunggulan, dan potensi usaha yang dikembangkan oleh lembaga penerima bantuan rinƟsan aksara kewirausahaan.


C. Pelaporan 1. Pelaporan Awal Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukƟ penerimaan transfer dana (buku tabungan) dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Fax. 021-5725039, Telp. 0215725715 email: [email protected]. 2. Pelaporan Kegiatan a. Lembaga penyelenggara diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke Dinas Pendidikan 19 Kabupaten/Kota dan atau Dinas Pendidikan Propinsi b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai c. Laporan Akhir berisi: 1) Proses pelaksanaan program 2) Tingkat keberhasilan 3) Masalah yang dihadapi 4) Upaya penanggulangan masalah 5) Usul dan saran 6) Lampiran-lampiran : • Foto atau Dokumentasi kegiatan • Fotocopy STSB (sampling 5 buah) • Fotocopy buku kas umum • DaŌar peserta didik Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang Ɵdak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sangsi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sangsi dengan Ɵdak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud, Ɵdak memungut biaya apapun dan Ɵdak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


BAB VI

PELAPORAN

S

ebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana, realisasi pemanfaatan dana dan perkembangan serta hasil pelaksanaan kegiatan, laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat 18 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/ Kota dan atau Dinas pendidikan provinsi. Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain melipuƟ:

A. Pembukuan 1. SeƟap transaksi harus didukung dengan bukƟ yang sah 2. BukƟ pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukƟ pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukƟ 4. Penarikan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukƟ pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran 2. BukƟ transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk seƟap tahap penarikan 4. SeƟap dokumen yang ditantatangani harus disetempel 5. DaŌar BukƟ Absensi kehadiran 6. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan


Lembaga Penyelenggara sebagai penerima bantuan program penguatan aksara kewirausahaan mendampingi minimal 2 (dua) lembaga binaan yaitu penerima bantuan rinƟsan aksara kewirausahaan, PKH Perempuan, KUM yang memiliki unit usaha/incubator bisnis dalam rentang waktu anggaran tahun 2011 s.d. 2013. Selain itu, lembaga binaan yang terpilih belum pernah mengikuƟ pembinaan/penguatan aksara kewirausahaan. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penyelenggara perlu menyusun rencana pelaksanaan penguatan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pelaƟhan/pendampingan/bimbingan 7 teknis yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/nara sumber teknis/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan penguatan aksara kewirausahaan sekurang-kurangnya, melipuƟ: • Persiapan Langkah-langkah dalam melakukan persiapan, antara lain:

•

• IdenƟfikasi kekurangan, keunggulan, dan potensi usaha lembaga yang didampingi untuk menyusun peta masalah dan kebutuhan belajar. • Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan penguatan/pelaƟhan/ pendampingan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan. • Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Lembaga pendamping perlu fokus dalam penyelenggaraan pelaƟhan atau pendampingan sesuai dengan kebutuhan riil dari lembaga binaan yakni lembaga penerima bantuan rinƟsan aksara kewirausahaan. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan perlu dilaksanakan secara efekƟf yakni dengan memberikan penguatan terhadap potensi pengembangan riil yang ditemukan dari lembaga binaan.


8. Penilaian Penilaian/Evaluasi hasil pelaksanaan dari program penguatan aksara kewirausahaan berdasarkan atas kebutuhan riil dari lembaga binaan. Proses evaluasi dilaksanakan di awal dan di akhir pendampingan, yakni berupa pre dan post test, dalam rangka melihat perbandingan sebelum dan sesudah atau dampak pendampingan terhadap pengetahuan dan wawasan peserta didik. 9. SerƟfikat 8

Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat standar kelulusan setelah mengikuƟ pembelajaran penguatan aksara kewirausahaan diberikan serƟfikat atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). 10. Administrasi Pendukung Administrasi pendukung program penguatan aksara kewirausahaan antara lain melipuƟ: a. administrasi kelembagaan inkubator bisnis, misalnya: papan nama inkubator bisnis dan buku administrasi kantor, b. perlengkapan, misalnya map penyimpanan arsip (file folder), kalkulator, binder, dan lain-lain, dan c. bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan.

BAB V

MONITORING EVALUASI DAN SUPERVISI

A. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Aspek-aspek penƟng dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 17 1. Program dan proses pembelajaran 2. Kemampuan tutor 3. Narasumber teknis 4. Dukungan manajerial 5. Kompetensi lulusan peserta didik 6. Kinerja lulusan dalam berusaha. 7. Pemanfaatan dana yang tepat sasaran untuk insenƟf inkubator usaha.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Aksara Kewirusahaan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK. 3. Sanksi Bagi penerima dana yang Ɵdak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis maka Ɵdak akan diberikan dana bantuan sosial di tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum



b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui maksimal 2 (dua) minggu sejak dana masuk rekening harus sudah dimulai 9. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Propinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten/kota berhak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan proposal dan mencapai hasil yang opƟmal 10. Laporan hasil kegiatan

16

Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir, minimal 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. •

Jika ada perubahan peserta didik dari yang diusulkan sebelumnya, lembaga wajib memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat .

•

DaŌar peserta didik dan lembaga/satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar wajib masuk dalam website Dit. Bindikmas 11. Hasil yang Diharapkan a. Berkembangnya unit usaha/inkubator bisnis lembaga pendamping dan binaan sesuai dengan potensi yang ada. b. Bertambahnya wawasan mengenai sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. c. Meningkatnya kemampuan keaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga.


BAB III

BANTUAN SOSIAL PROGRAM PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN

A. PengerƟan Bantuan 1. Pemberian bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, 9 barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; 2. Pemberian bantuan program penguatan aksara kewirausahaan adalah pemberian sejumlah dana sebagai sƟmulan untuk penyelenggaraan penguatan program aksara kewirausahaaan; 3. Program Penguatan Aksara Kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk workshop selama minimal 3 (Ɵga) hari dan 2 (dua) malam, atau Jumlah waktu penyampaian materi oleh para narasumber adalah minimal 22 Jam (@60 menit). 4. Fokus dari program penguatan adalah penyediaan pendidikan dan pelaƟhan penguatan program kewirausahaan dalam kerangka pendidikan keaksaraan agar bermutu dan berkelanjutan, dengan cara magang di satuan pendidikan PNF lainnya yang lebih bagus.

B. Tujuan Bantuan Dana bantuan penguatan aksara kewirausahaan digunakan untuk meningkatkan kapasitas unit usaha/incubator bisnis yang telah dirinƟs melalui program keaksaraan lanjutan sebelumnya yakni RinƟsan Aksara Kewirausahaan, Pendidikan Kecakapan Hidup perempuan, dan Keaksaraan Usaha Mandiri.


C. Jumlah Bantuan

4. Verifikasi

1. Alokasi Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran 2014 untuk Penguatan Aksara Kewirausahaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembaga pendamping atau kurang lebih dapat memagangkan 300 peserta didik. 2. Pemanfaatan Dana Bantuan Beberapa Indikator Manfaat dari dana bantuan adalah sebagai berikut: a. Penguatan keterampilan dan volume produksi b. Peningkatan kemampuan pemasaran produk c. Perluasan jaringan kerja/kemitraan d. Peningkatan wawasan mengenai dunia perbankan. Dalam rangka mendukung pencapaian manfaat tersebut, secara umum, Rincian Anggaran Belanja (RAB) Program Penguatan Aksara Kewirausahaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

10

No

Pemanfaatan

Volume

Satuan

10

Maksimal/orang

Satuan biaya 50,000

5

Maksimal/orang

50,000

30

Maksimal/ orang/hari Maksimal/ orang/hari

50,000 1,500,000

15 30

Maksimal/ orang/hari

200,000 6,000,000

140

Minimal/ orang/hari Maksimal/ orang/ jampel

30,000 4,200,000

1 Transport lokal peserta 2 Transport lokal panitia 3 Uang saku peserta (10 x 3 hari) 4 Uang saku panitia (5 x 3 hari) 5 Akomodasi (15 x 2 malam) 6 Konsumsi (20 x 7 kali) 7 Nara sumber (Minimal 22 jam pelajaran) 8 ATK peserta dan panitia 9 ATK penyelenggaraan 10 *Insentif Inkubator Usaha Lembaga Pendamping 11

*Insentif Inkubator Usaha Lembaga Binaan

22

50,000

Jumlah 500,000 250,000 750,000

400,000 8,800,000

5. Penetapan lembaga yang layak menerima bantuan (SK dan melalui 15 Laman Dit. Bindikmas) Hasil penilaian dan visiasi lapangan yang dilakukan Ɵm penilai memberikan laporan ke direktur pembinaan pendidikan masyarakat tentang Ɵngkat kelayakan lembaga penerima bantuan. Hasil laporan tersebut diputuskan lembaga yang berhak memperoleh bantuan melalui SK Direktur. 6. Akad Kerjasama dan Orientasi Lembaga yang sudah ditetapkan dalam SK direktur diwajibkan melakukan MOU dan Orientasi pemanfaatan dana dan penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 7. Pencairan dana Hasil MOU dan dokumen administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pengurusan pencairan dana ke Kantor Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III. Dana akan cair melalui rekening ke lembaga pengusul sesuai SK Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

20

Maksimal/ orang/hari

1

Maksimal/ paket

1,000,000 1,000,000

1

Maksimal/ paket/ lembaga

10,000,000 10,000,000

Lembaga yang sudah menerima dana bantuan dalam rekening masingmasing, wajib :

2

Maksimal/ paket/ lembaga

8,000,000 16,000,000

a. Melaporkan penerimaan dana dengan mengirim laporan awal melalui fax pada no. 021-5725039 bahwa dana sudah diterima dalam rekening lembaga.

Jumlah *Catatan: InsenƟf Inkubator Usaha


50,000 1,000,000

Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai layak, maka dilakukan visitasi lapangan untuk melakukan: a. Keaslian dokumen yang disampaikan b. Penilaian lapangan tentang kondisi lembaga pengusul c. Memperoleh masukan yang terkait dengan kegiatan dan pencapaian hasil d. Kelayakan sarana dan prasarana, program dan kondisi lapangan

50,000,000

8. Pelaksanaan kegiatan


Penjelasan Prosedur Pemberian bantuan: 1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi ke dinas propinsi, Kabupaten/kota dan PKBM. Sosialisasid dapat berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui web; www.paudni. kemdikbud.go.id/dikmas 14

2. Penyusunan proposal oleh PKBM dimintakan rekomendasi dinas kabupaten/kota atau Propinsi PKBM/LKP/LSM/Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal (sesuai format terlampir) dengan terlebih dahulu memperoleh , di alamatkan ke: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud, dengan alamat Gedung E lantai 8, komplek perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta. Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2014 (cap pos). Apabila alokasi anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut. 3. Penilaian proposal oleh pusat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membentuk Ɵm penilai yang bertugas menilai proposal dengan acuan penilaian sbb :

Setelah pelaksanaan workshop penguatan aksara kewirausahaan selesai, masing-masing lembaga Pendamping dan Binaan mendapatkan dana insenƟf inkubator usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja inkubator usaha yang telah dikembangkan. Ketentuan penggunaan dana insenƟf inkubator usaha adalah sebagai berikut: 1. Dana insenƟf yang diberikan wajib digunakan untuk investasi yang berkelanjutan yakni berupa barang modal yang mempunyai kaitan langsung dengan peningkatan kinerja inkubator usaha, misalnya membeli mesin pengolah produksi/pengemasan. 2. Jumlah dana insenƟf inkubator usaha berbeda antara lembaga pendamping dan binaan dengan asumsi bahwa lembaga pendamping memiliki peluang dan potensi yang lebih Ɵnggi dalam peningkatan kinerja inkubator usaha yang telah dikembangkan. 3. Lembaga Pendamping sebagai penerima dana Penguatan Aksara Kewirausahaan berkewajiban membuat rincian pelaporan penggunaan dana insenƟf inkubator usaha pada seƟap lembaga dan disatukan dalam laporan akhir penggunaan dana secara keseluruhan oleh lembaga pendamping. 4. Apabila terdapat penyalahgunaan dana insenƟf inkubator usaha, yakni misalnya pembelian barang yang Ɵdak sesuai dengan kebutuhan langsung dari inkubator usaha maka baik lembaga pendamping maupun binaan dapat diproses lebih lanjut secara hukum oleh pihak yang berwajib, yakni Inspektorat Kemdikbud, BPK, Kejaksaan, KPK, atau Kepolisian.

a. Kesesuaian lembaga pengusul dengan kriteria yang sudah ditetapkan b. Program diusulkan sesuai dengan tujuan Penguatan Aksara Kewirausahaan c. Dokumen yang disampaikan legal, valid dan dapat dipertanggung jawabkan d. Hasil yang diperoleh pada kegiatan yang diusulkan mampu meningkatkan kualitas program Aksara Kewirausahaan yang telah dirinƟs dan dikembangkan.



11

BAB IV

TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN

A. Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan 12

Kriteria lembaga yang dapat mengajukan dana bantuan untuk melaksanakan program penguatan aksara kewirausahaan adalah sbb: 1. Kriteria Lembaga Pendamping (penyelenggara magang) a. PKBM, LKP, LSM yang bergerak di bidang pendidikan nonformal b. Memiliki izin operasional (memiliki nilem bagi PKBM dan Nilek bagi LKP) c. Sudah dan masih melaksanakan program pendidikan nonformal d. Mempunyai pengalaman pelaksanaan program rinƟsan aksara kewirausahaan e. Memiliki reputasi bagus dan mampu memberikan bantuan teknis bagi PKBM untuk dinilai kinerjanya dan atau akreditasi f. Memiliki tempat pembelajaran untuk magang yang memadai 2. Persyaratan Administrasi: a. Mengusulkan proposal yang sesuai dengan juknis b. Melengkapi dengan NPWP dan nomor rekening c. Menandatangani akta integritas d. Menandatangani tanggung jawab mutlak Mengingat banyak pengelola PKBM di suatu lokasi/daerah tertentu dan terbatasnya lembaga yang layak menjadi tempat magang maka lembaga seperƟ tersebut di atas dapat mengajukan lebih dari satu paket @ Rp 50.000.000/per tempat magang

B. Kriteria Lembaga Binaan Kriteria lembaga binaan yang diikutsertakan dalam magang adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai pengalaman dan usaha yang masih berjalan dengan melibatkan peserta didik program keaksaraan.


2. SeƟap lembaga dapat mengirimkan 1 (satu) orang ketua lembaga, 1 (satu) orang tutor dan 3 (Ɵga) orang peserta didik program RinƟsan Aksara Kewirausahaan yang telah berjalan. Sehingga total terdapat 5 (lima) orang peserta perwakilan dari seƟap lembaga. 3. Pelaksanaan permagangan diusahakan dekat dengan lokasi lembaga binaan. Calon lembaga binaan akan dievaluasi kembali oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan diperoleh melalui data nilem yang dimiliki pusat dengan kriteria seperƟ tersebut di atas dan pendekatan sbb : a. Analisa atas kedekatan lokasi 13 b. Analisa atas hubungan kondisi dan permasalahan PKBM c. Analisa atas potensi pengembangan jenis progam yang dilaksanakan

C. Prosedur untuk Memperoleh Bantuan Prosedur untuk memperoleh dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut: Penilaian oleh TIM

3

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Propinsi

9

1

6 Akad dan Orientasi

5 4 Penetapan

dengan SK

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

10

7 Pencairan dana melalui KPKN

2

PKBM/LKP/LSM/SKB/ Satuan PNF/Kejar

8 Pelaksanaan Pembelajaran


No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah. Total dana yang digunakan Rp. jika ada

Recommend Documents