No Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Penanggung Jawab

Lampiran II Tabel Capaian Rencana Aksi Open Government Indonesia 2014

No

Rencana Aksi

2.

Penanggung Jawab

Status Capaian

Keterangan

Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik dan pelayanan publik

I 1.

Kriteria Keberhasilan

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Kementerian / Lembaga

Implementasi publikasi layanan Informasi Bidang Koordinasi Kesra

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemenko Kesra (atau sekarang PMK) telah menyediakan dan menerbitkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala walaupun belum lengkap. Ini merupakan komitmen Kemenko untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk peningkatan akses informasi publik melalui situs Kementerian (http://www.kemenkopmk.go.id/informasipublik)

Ukuran keberhasilan: a. Terbit dan terpublikasinya SOP Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Kemenko Kesra pada situs Kemenko Kesra b. Tersedianya informasi publik sesuai Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra c. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra. Penguatan infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi Komisi Informasi Pusat sebagaimana UU No.14 tahun 2008

✔

Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Pengelolaan Tupoksi Komisi Informasi sesuai UU KIP Ukuran keberhasilan: Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi

3.

Implementasi ketentuan/pedoman teknis menyangkut perlindungan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi

Komisi Informasi Pusat

Kriteria Pemohon Informasi disusun untuk melindungi KIP sebagai badan publik dalam memberikan pelayanan informasi. Draft panduan sudah tersedia, namun belum bisa dirampungkan karena banyak respons pro dan kontra dari publik yang perlu dikonsolidasi. KIP berharap untuk menyelesaikan panduan tersebut paling lambat Mei 2015. Namun demikian ada dua Peraturan Komisi Informasi yang sampai saat ini masih relevan dalam mengatur hal-hal berkaitan dengan Pemohon Informasi, yakni Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Pasal 4, 9, 11, dan 17). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu, KIP juga menerbitkan Perki Nomor 1 Tahun 2014 (Pasal 4, 9, dan 10) yang mengatur standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi selama masa pemilihan umum.

Ukuran keberhasilan: Diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi

4.

Pelaksanaan revisi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Komisi Informasi Pusat Informasi Publik

Ini adalah bentuk komitmen untuk membawa keterbukaan informasi publik ke level sub-nasional/provinsi. Sampai dengan GSAR ini difinalisasi sudah terbentuk 27 KID dari seluruh 34 provinsi (http://www.komisiin formasi.go.id/category/view/kiprovinsi).

✔

Ukuran keberhasilan: Terlaksananya kajian revisi UU KIP

Beberapa pasal di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14/ 2008) dianggap perlu direvisi karena jika tidak dianggap bisa melemahkan kinerja Komisi Informasi. Kajian akademis untuk melaksanakan revisi sudah dilakukan dan sedang dalam proses Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan sedang menunggu keputusan akhir.

Penguatan infrastruktur kelembagaan dan SDM pelayanan publik 5.

Penguatan Infrastruktur Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Publik yang menganut prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik

6.

Penerbitan dan publikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian layanan publik dan Standar Pelayanan (SP) layanan publik. Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Ukuran keberhasilan: Birokrasi 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.

Penilaian terakhir yang dilakukan oleh KemenPANRB adalah sampai dengan tahun 2013 (capaian tahun 2013 adalah 85%). Di tahun 2014 KemenPANRB mengeluarkan PermenPANRB 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. KemenPANRB tidak menyampaikan laporan pelaksanaan PermenPANRB 15/2014 tersebut.

Implementasi layanan publik Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) layanan publik yang penyusunannya melibatkan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan yang merupakan turunan dari UU No 25/ 2009 mengenai pelayanan publik. Pilot project sudah terlaksana di tahun 2013.

UKP4

LAPOR! (www.lapor.ukp.go.id/) yang dicetuskan sejak 2011 diharapkan dapat menjadi cikal bakal dari sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional. Walaupun baru terhubung ke 5 pemerintah daerah, namun UKP4 bersama dengan KemenPANRB telah berhasil menfinalisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - SP4N - (National Complaint Handling System). SP4N saat ini memasuki tahap implementasi. Dalam dalam waktu 5 tahun ke depan seluruh instansi pemerintah (termasuk pemda) wajib terhubung ke LAPOR!.

Ukuran keberhasilan: a. Menerbitkan surat edaran Menteri PAN RB untuk melibatkan publik dalam perumusan SOP dan SP di masingmasing pos pelayanan publik. b. Terlaksananya pilot project di 5 K/L dalam pembuatan SOP dan SP di sektor perdagangan, perindustrian, dan kehutanan yang melibatkan publik 7.

Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat

Tersedianya saluran pengaduan masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah disertai mekanisme tindak lanjut yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Ukuran keberhasilan: Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot

Page 1 of 10

No

8.

Rencana Aksi

Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data


Penanggung Jawab

Status Capaian

Pembuatan dan pengembangan sistem Portal Open Data yang UKP4 berfungsi dalam menyediakan layanan satu atap untuk publikasi data oleh pemerintah dan konsumsi data oleh publik.

Portal Open Data Indonesia – www.data.go.id berhasil diluncurkan ke domain publik pada 5 September 2014. Saat ini telah ada 26 K/L/D dan 1 instansi lain-lain non K/L/D yang telah terhubung dengan portal Open Data Indonesia (yang datanya ada di dalam Portal Data). Dari 27 K/L/D maupun non K/L/D yang sudah terhubung, kesiapan K/L/D untuk bisa mempublikasikan data secara mandiri masih beragam.

Ukuran keberhasilan: a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L. b. Tersusunnya strategi pemanfaatan portal Open Data oleh masyarakat. c. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L. 9.

Mendorong partisipasi Penerbitan ketentuan PP/Perpres menyangkut mekanisme publik dalam melakukan penyampaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengawasan kualitas layanan publik Ukuran keberhasilan: a. Tersiapkannya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 4 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 4 provinsi/kabupaten/kota c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

10.

Peningkatan kualitas Pelaksanaan monitoring kualitas pelayanan publik melalui pelayanan publik untuk mekanisme pemeringkatan kualitas layanan mendorong kepuasan publik Ukuran keberhasilan: a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik b. Tersusunnya strategi publikasi hasil kompetisi SINOVIK ke masyarakat. b. Terpublikasikanya informasi kompetisi inovasi layanan publik SINOVIK.


11.

Penetapan besar alokasi anggaran didasarkan pada basis unit cost variabel SP Ukuran keberhasilan: Tersusunnya laporan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Pusat.

12.

Jumlah daerah yang telah melakukan penerbitan SP sebagai acuan kualitas pelaksanaan layanan publik Ukuran keberhasilan: 70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan ( SP)

II 13.


Keterangan

✔

PermenPANRB No. 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional merupakan sebuah komitmen untuk lebih mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kualitas layanan publik. Sampai dengan 2014, LAPOR! sudah terintegrasi dengan ke 5 pemerintah daerah (DKI Jakarta, Kota Bandung, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Gorontalo, Kab. Bojonegoro). Sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengaduan dan saluran aspirasi masyarakat, evaluasi pemanfaatan LAPOR! di K/L dilakukan berkala setiap 3 bulan sekali. Statistik kinerja K/L/D bisa diakses di situs LAPOR!. Indikator yang dipakai di dalam mengukur keberhasilan komitmen ini adalah dengan mekanisme pemeringkatan kualitas layanan melalui replikasi inovasi unggulan hasil kompetisi inovasi layanan publik (SINOVIK) oleh 5 K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot.




KemenPANRB telah mengirimkan surat resmi tanggal 23 Maret 2015 bahwa komitmen ini perlu ditinjau kembali dikarenakan tidak sesuai dengan target capaian PANRB untuk tahun 20142015.

Penilaian terakhir yang dilakukan oleh KemenPANRB adalah sampai dengan tahun 2013 (di mana terdapat 16 Pemerintah Provinsi dan 236 Kab/Kota telah menerbitkan SP). Di tahun 2014 KemenPANRB mengeluarkan PermenPANRB 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. KemenPANRB tidak menyampaikan laporan pelaksanaan PermenPANRB 15/2014 tersebut.

Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang kesehatan Peningkatan kualitas Publikasi data penyediaan air minum dan air bersih Kementerian Pekerjaan Penyediaan kualitas air bersih kepada masyarakat berusaha pelayanan publik Umum ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi terkini yaitu menyangkut penyediaan air Ukuran keberhasilan: website (www.pamsimas.org) dan teknik geospasial bersih a. Terciptanya strategi optimalisasi pemanfaatan informasi (http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=it situs pamsimas.org oleh masyarakat. em&layout=item&id=21&Itemid=137). Strategi sosialisasi dan b. Adanya peta geospasial lokasi implementasi pamsimas.org pemanfaatan informasi juga sudah beroperasi dengan baik. dan layanan ketersediaan air bersih dan layak minum. Kedua metodologi dianggap membantu meningkatkan pelibatan masyarakat, kualitas pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih juga meningkat, dan rakyat menjadi lebih mandiri di dalam memanfaatkan ketersediaan air bersih.

✔

14.

Mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah yang memiliki dan mengoperasionalkan masyarakat dalam peran BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit). peningkatan kualitas layanan kesehatan Ukuran keberhasilan: Meningkatnya jumlah BPRS di Kab/Kota sebanyak 10%

15.

Pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi

Kementerian Kesehatan

Pengembangan dan implementasi sistem layanan publik, Kementerian Kesehatan saluran informasi, aspirasi, dan pengaduan (SIAP Kementerian Kesehatan) Ukuran keberhasilan: a. Terciptanya strategi publikasi penggunaan SIAP, hotline 500567, SMS gateway, email, dan website SIAP Kemenkes b. Tersusunnya strategi integrasi pengaduan pelayanan kesehatan. c. Terimplementasinya komunikasi publik melalui SIAP sebanyak 200 permintaan informasi dan pengaduan (disampaikan pkl 16:00 s/d 08:00) per bulan.

Page 2 of 10

Target capaian yang ditentukan di dalam komitmen ini mengharapkan pembentukan BPRS di tingkat Kab/Kota. Kementerian Kesehatan pada 5 Januari 2015 telah melayangkan surat ke UKP4 untuk menginformasikan bahwa pembentukan BPRS hanya sampai tingkat propinsi dan tidak sampai pada tingkat Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2013. Sampai dengan saat ini, sudah ada 5 provinsi yang sedang dalam proses membentuk BPRS Provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

✔

Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi melalui apa yang mereka sebut Saluran Informasi, Aspirasi, dan Pengaduan (SIAP) di dalam website Kemenkes: http://www.depkes.go.id/. Upaya untuk menghubungkan sarana pengaduan Kementerian Kesehatan dengan LAPOR! juga sudah mulai bergulir.

No

16.

Rencana Aksi


Penanggung Jawab

Status Capaian

Pengembangan infrastruktur Pengembangan sistem layanan darurat bagi publik Kementerian Kesehatan pelayanan terintegrasi Ukuran keberhasilan: a. Terbangunnya sistem Call Center 119 yang terintegrasi antara seluruh layanan ambulans/rumah sakit vertikal & daerah di 3 provinsi. b. Diluncurkannya layanan Call Center 119 untuk 3 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) antara rumah sakit vertikal & daerah.

Keterangan

Pengembangan infrastruktur layanan darurat bagi publik melalui sistem Call Center 119 terus dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Target capaian 2014 adalah diluncurkannya layanan Call Center di 3 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) antara rumah sakit vertikal dan daerah. Dari ketiga provinsi ini, infrastruktur yang masih terus dikembangkan adalah yang berada di Jawa Barat. Sedangkan untuk DKI Jakarta dan Banten, sistem call centre sudah mulai beroperasi.

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pendidikan 17.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Belum memenuhi panggilan.

Peningkatan kualitas guru/dosen melalui pembelajaran secara Kementerian Pendidikan online menggunakan video atau materi visual lain yang dan Kebudayaan memudahkan pemahaman







Mendorong transparansi di Publikasi informasi pengelolaan keuangan PTN (Perguruan lingkungan Tinggi Negeri). universitas/perguruan tinggi Ukuran keberhasilan: a. Peninjauan ulang peraturan menteri yang mewajibkan PTN melakukan transparansi pengelolaan keuangan melalui website (ringkasan) dan perpustakaan (laporan lengkap). b. Tersosialisasikannya peraturan menteri di seluruh PTN. c. Terlaksananya pilot project di 10 PTN.

18.

Ukuran keberhasilan: Tersedianya portal pooling materi pembelajaran guru/dosen dan 300 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/dosen terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/dosen 19.

Mendorong kegiatan riset dan kegiatan aplikasi teknologi terapan

III 20.

Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat

21.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian

Pengembangan I-LAB-U (Integrated Laboratory University)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan: a. Pengembangan informasi (website) I-LAB-U (Integrated Laboratory University) dalam bentuk portal informasi peralatan laboratorium (berikut applikasi permohonan pemanfaatan alat lab) di Perguruan Tinggi. b. Diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan I-LAB-U bagi masyarakat. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang penegakan hukum Transparansi proses penyelesaian pengaduan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Sepanjang tahun 2014, Polri telah berkomitmen untuk Indonesia mempublikasikan data pengaduan masyarakat secara berkala, Ukuran keberhasilan: setiap 3 bulan. Data rekap jumlah pengaduan masyarakat bisa a. Adanya platform publikasi informasi tindaklanjut atas diakses di http://humas.polri.go.id/informasipenanganan pengaduan masyarakat publik/Default.aspx. b. Publikasi database pengelolaan kasus yang terolah (tetap melindungi identitas pelapor).

✔

Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online

Kepolisian Negara Republik Indonesia

✔


✔


✔

Ukuran keberhasilan: Pengembangan Si-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online)

22.

Penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB berkualitas secara online Ukuran keberhasilan: a. Terimplementasinya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online disertai informasi status untuk diimplementasikan di 10 Polda. b. Diterbitkannya ketentuan menyangkut keharusan pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website c. Diterbitkannya ketentuan yang mengatur Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. d. Tersusunnya evaluasi prosedur/mekanisme pembuatan SIM disertai rekomendasi

23.

Pengawasan pelayanan Pengawasan pelayanan publik kepolisian oleh publik melalui publik di bidang pengaturan CCTV arus lalu lintas Ukuran keberhasilan: Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 1 Polda dalam website

Page 3 of 10

Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian, Polri telah mengembangkan sebuah sistem pelanggaran lalu lintas online maupun sistem terpadu pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas yang dinamakan Integrated Road Safety Management System (IRSMS). IRSMS adalah sistem yang berfungsi mencatat setiap kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satu bentuk pelayanan publik yang berusaha ditingkatkan oleh Polri adalah penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK, dan BPKB secara online. Infrastruktur kesiapan instansi untuk menyediakan layanan online sudah terbentuk dan akan memasuki masa uji coba di tahun 2015.

Polda Metro Jaya memiliki fasilitas sebanyak 50 CCTV. Rekaman CCTV termasuk dalam daftar informasi serta merta.

No

Rencana Aksi

24.

Pencegahan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas


Penanggung Jawab

Pembangunan sistem pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas terintegrasi (IRSMS), yang meliputi: 1. Data fatalitas kecelakaan secara detail 2. Trafick accident black spot; 3. Data kecelakaan terintegrasi dengan kementerian terkait; 4. Tersusunnya strategis planning pencegahan kecelakaan nasional antar instansi terkait.


Status Capaian

✔

Ukuran keberhasilan: Data kecelakaan tergelar di 11 Polda secara online (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali dan Riau).

Keterangan

Target pembangunan sistem terpadu pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas atau juga dikenal dengan Integrated Road Safety Management System (IRSMS) sudah dapat diakses publik melalui: http://www.korlantasirsms.info/irsms_ais?lang=id. Target capaian untuk 2014 mencakup publikasi data online di 11 Polda (Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali, dan Riau); dan aksebilitas bersama sistem di atas oleh Kementerian terkait seperti Bappenas, Kemenhub, KemenPU, dan Kemenkes. Catatan: akses bersama sudah terhubung, namun belum ada pertukaran data yang terjadi selama tahun 2014.

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa 25.

26.

27.

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Implementasi Black list berbasis perusahaan/personal yang berlaku secara nasional

LKPP

✔

Ukuran keberhasilan: Adanya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pengembangan usaha dan investasi Peningkatan kualitas layanan Pengembangan portal konsultasi perizinan usaha di PTSP yang BKPM Ukuran keberhasilan dari komitmen ini adalah terbangunnya perizinan usaha dapat diakses secara online sarana konsultasi Investor Relations Unit (IRU) nasional maupun daerah yang terhubung dengan seluruh Provinsi. Ukuran keberhasilan: Laporan tahunan kinerja IRU 2013-2014 pun bisa diakses di a. Sosialisasi IRU nasional. website BKPM b. Terbangunnya sarana konsultasi layanan investasi (IRU) (http://www.bkpm.go.id/contents/general/117117/ informasinasional yang terhubung dengan seluruh Provinsi. berkala#.VRTxD1s5u-Q). Komitmen ini adalah bentuk c. Tersusun dan terpublikasikannya laporan kinerja IRU pada komitmen BKPM dalam meningkatkan transparansi, pelayanan tahun 2013 di website BKPM. publik dan akses masyarakat terhadap informasi.

✔

Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

1. Tersedianya data harga kebutuhan pokok di 33 Ibu Kota Provinsi. 2. Harga barang penting/strategis di 33 Ibu Kota Provinsi.

Kementerian Perdagangan

✔

Ukuran keberhasilan: a. Tersedianya laporan harian harga barang kebutuhan pokok = 240 laporan b. Tersedianya laporan mingguan harga barang penting = 48 laporan c. Tersedianya laporan bulanan harga barang kebutuhan pokok = 24 laporan d. Terpublikasikannya harga barang kebutuhan pokok melalui media elektronik seperti TVRI, RRI & Radio Bahana = 240 laporan 28

29.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap proses pengadaaan barang dan jasa, LKPP menargetkan terbitnya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam (http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_QRgwAOsaCtx wxirfEMiFDGErJQsjgoqT.pdf). Daftar hitam LKPP bisa ditemui di: https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam.

Penguatan peran swasta untuk membangun praktek kondusif dalam hal berinteraksi dengan pihak Pemerintah

Meningkatkan pemahaman sektor usaha baik BUMN/D dan asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan ekonomi bangsa

Dengan dibangunnya Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kementerian Perdagangan mentargetkan untuk menyajikan di website Kementerian data harga kebutuhan pokok yang valid dan berkelanjutan di website (http://www.kemendag.go.id/en), media elektronik (TVRI, RRI, dan Radio Bahana), dan media cetak (Harian Terbit dan Pelita). Sistem pemantauan harga pasar ini telah membantu menjaga stabilitas harga dan menjadi basis pengambilan keputusan untuk dilaksanakannya kunjungan daerah.

Bappenas



Bappenas mengirimkan surat resmi pada tanggal 18 Oktober 2014 menyatakan bahwa renaksi ini tidak terkait langsung dengan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara



KemenPANRB telah mengirimkan surat resmi tanggal 23 Maret 2015 bahwa komitmen ini perlu ditinjau kembali dikarenakan tidak sesuai dengan target capaian PANRB untuk tahun 20142015.

Kementerian Koperasi dan UMKM



Ada surat resmi dari Kementerian KUKM tanggal 30 Juni 2014 yang menyatakan bahwa renaksi di samping tidak terdapat dalam program dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KUKM.

Ukuran keberhasilan: Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah.

Peningkatan kualitas layanan Penerapan e-governance yang fokus pada pelayanan publik, melalui otomasi di PTSP efisiensi internal, dan networking pemerintah; serta memiliki visi yang jelas. Ukuran keberhasilan: Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE).

30.

Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui implementasi PP 41 tahun 2011 dan PP 60 tahun 2013

Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan bagi pemuda termasuk mahasiswa melalui beragam upaya pengembangan terintegrasi dan penyediaan fasilitas infrastruktur kewirausahaan. Ukuran keberhasilan: a. Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha, pengembangan hingga pemasaran) b. Terbangunnya portal informasi

Page 4 of 10

No

31.

32.

Rencana Aksi


Penanggung Jawab

Status Capaian

Peningkatan peran pemuda Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pembinaan bagi Kementerian Pemuda dan dalam rangka ikut lebih organisasi kepemudaan Olah Raga terlibat dalam pembangunan Ukuran keberhasilan: a. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda mencakup berbagai bidang peminatan (serta informasi nomer contact yang dapat dihubungi) di 33 provinsi, dalam website www.kemenpora.go.id b. Kolaborasi 10.000 pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program c. Membantu 140 Organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan

33.

Keterangan

Demi meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, Kemenpora berinisiatif untuk membangun database Organisasi Komunitas Pemuda (OKP) seluruh Indonesia. Kontak database OKP ini bisa diakses di http://kemenpora.go.id/pdf/DATABASE%20KOMUNITAS%20O KP%20TAHUN%202014%20(UKP4).pdf. Database ini penting untuk dijadikan panduan untuk pelaksanaan program-program kepemudaan di masa mendatang. Selama tahun 2014 Kemenpora memfasilitasi bantuan sosial kepada 165 organisasi kepemudaan seluruh Indonesia.

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pertahanan Implementasi Sistem Informasi Pertanahan agar dapat Badan Pertanahan Negara Implementasi Sistem Informasi Pertanahan semakin meningkat dimanfaatkan oleh publik baik melalui publikasi dalam website dengan target 2014 yang meliputi pemanfaatan oleh publik dan peningkatan kualitas layanan pertanahan melalui lima jenis layanan: 1) pengecekan sertifikat; 2) peralihan hak; 3) roya tanggungan; 4) peningkatan hak dari Ukuran keberhasilan: HGB ke HM; 5) hak tanggungan Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan (http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Standard-Layanan). secara online oleh publik melalui website BPN untuk 5 jenis Catatan: untuk melihat tingkat pemanfaatan publik terhadap layanan: layanan online ini, disarankan website BPN dilengkapi dengan 1. Pengecekan Sertifikat fitur visitor count dan dibuat asesmen rutin terhadap jumlah 2. Peralihan Hak pengunjung website maupun kinerja evaluasi unit pengaduan. 3. Roya Tanggungan 4. Peningkatan Hak dari HGB ke HM 5. Hak Tanggungan

✔

Peningkatan pemanfaatan data pertanahan melalui integrasi Badan Pertanahan Negara data dengan K/L terkait dan publikasi data pertanahan kepada publik

Baru akan dilelang.

Ukuran keberhasilan: Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali 34.

35.

36.

Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen

Transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan Badan Pertanahan Negara yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi

✔

Ukuran keberhasilan: Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pengelolaan TKI Penguatan transparansi dan Publikasi informasi pengiriman TKI menyangkut statustik BNP2TKI Pelayanan publik bagi TKI menjadi salah satu aspek vital di akuntabilitas dalam pengiriman, kepulangan dan kasus yang terjadi dalam website dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah pelayanan publik TKI yang besar, BNP2TKI berambisi untuk meningkatkan akses menyangkut pengelolaan TKI Ukuran keberhasilan: informasi publik melalui website (http://www.bnp2tki.go.id/). Terpublikasikannya secara online: Untuk tahun 2014, target yang ditetapkan meliputi 1. Data statistik tentang penempatan TKI berdasarkan negara. terpublikasikannya secara online: 1) data statistik tentang 2. Data kepulangan TKI penempatan TKI berdasarkan negara; 2) data kepulangan TKI; 3. Data TKI bermasalah. 3) data TKI bermasalah; 4) informasi hal-hal yang harus 4. Informasi hal-hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat dipersiapkan oleh TKI saat kepulangan. kepulangan dan proses tahapan yang harus dijalani saat kedatangan di bandara Indonesia.

✔

Publikasi informasi pengiriman TKI menyangkut statistik BNP2TKI pengiriman, kepulangan dan kasus yang terjadi dalam website

✔

Ukuran keberhasilan: Beroperasinya webite jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar negeri yang menghubungkan antara supply side (PPTKIS) dan calon TKI. 37.

Komitmen ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses seluruh regulasi berkaitan dengan pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah di dalam satu publikasi. Menurut pihak BPN, publikasi ini sudah didistribusikan ke 1,400 satker seluruh Indonesia. Catatan: untuk pembuatan publikasi ke depannya, agar supaya kategorisasi pelayanan dibuat lebih jelas agar mudah dipahami dan diakses.

Terbentuknya perwakilan PPTKIS di satu negara di luar negeri sebagai pemberi informasi lengkap, pembina, dan help desk bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

BNP2TKI

Ukuran keberhasilan: a. Pemberian informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan, dan tindak lanjutnya) b. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI.

Page 5 of 10

✔

Target capaian lain yang ditetapkan BNP2TKI di dalam meningkatkan akses informasi publik adalah dengan mengoperasikan website jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar negeri (sementara ini hanya mencakup pekerjaan formal) yang menghubungkan antara supply side (PPTKIS) dan calon TKI.

Komitmen ini fokus kepada peningkatan pelayanan informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan dan tindak lanjutnya). Informasi dan sosialisasi ini bisa diakses di http://www.bnp2tki.go.id/frame/9078/Unit-Pelayanan-PublikBNP2TKI ataupun tersedia helpdesk di 7 (dari total 17) bandara internasional di Indonesia.

No

38.

39.

Rencana Aksi


Penanggung Jawab

Status Capaian

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pengelolaan haji Pengelolaan haji yang Publikasinya informasi haji dan umroh, serta pelaporan setoran Kementerian Agama Sektor Haji sebagai salah satu sumber pendapatan negara dilakukan secara transparan BPIH terbesar memerlukan sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel dan akuntabel. Dalam semangat menjalankan good Ukuran keberhasilan: governance , Kementerian Agama berkomitmen untuk Terpublikasinya informasi haji dan umroh di dalam website, mempublikasikan informasi haji dan umroh ke dalam website diintegrasikan dengan Open Data/SIP PPID dan adanya Kementerian. Informasi penting terkait penyelenggaraan haji pemaparan dalam bentuk infografis (penambahan informasi dan umroh seperti laporan haji tahunan, jadwal modul layanan). keberangkatan, dan biaya optimalisasi sekarang bisa diakses di http://haji.kemenag.go.id/v2/publikasi/berita. Target lainnya meliputi terintegrasikannya fitur PPID ke dalam website Kemenag dan penambahan informasi modul pelayanan dalam bentuk infografis.

✔

Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi Kementerian Agama mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Terintegrasi dengan dukcapil.

✔

Ukuran keberhasilan: a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Terkoneksinya simkah.bimaislam.com dengan dukcapil. c. Terimplementasinya simkah.bimaislam.com

40.

Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam lingkup area EITI

41.

Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas

✔

Transparansi informasi menyangkut Volume Produksi Sektor Ekstraktif (Migas dan Tambang), Kontrak migas (KKKS) dan minerba (KK, PKP2B dan IUP) serta pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dalam setiap tahapannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

✔

Transparansi pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sesuai amanat UU Minerba serta pelaksanaan dan pengawasan hilirisasi pasca 13 Januari 2014


Transparansi pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan Kementerian Energi dan minerba dalam setiap tahapannya Sumber Daya Mineral Ukuran keberhasilan: Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)

Sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik sektor migas dan minerba, Kementerian ESDM telah mempublikasikan data produksi dan penerimaan migas setiap triwulan (http://www.migas.esdm.go.id/datakemigasan/89/Minyak-Mentah) dan minerba setiap tahun (http://www.minerba.esdm.go.id/public/38477/produksibatubara/). Sedangkan target capaian yang berkaitan dengan kontrak migas dan pertambangan merupakan informasi publik yang dikecualikan.

Target capaian untuk mempublikasikan hasil renegosiasi KK dan PKP2B belum sepenuhnya tercapai, namun publikasi perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian tercantum dimuat di http://minerba.esdm.go.id/public/38776/paparan/peta/-dll/.

Ukuran keberhasilan: a. Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) b. Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 12 Januari 2014 terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009) 43.

Gerakan mendorong transparansi juga sudah menyentuh layanan KUA. Informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya, dan waktu layanan sudah lebih transparan dan mudah dimengerti oleh publik baik melalui poster ataupun website (http://bimasislam.kemenag.go.id/site/layananmasyarakat/nikah). Sistem pengaduan di ketiga pilot project provinsi, Jawa, Sumatera, dan Bali juga sudah terbangun baik offline maupun online, walaupun sebagian besar masih berupa kotak saran di kantor KUA. Target lain untuk 2014 adalah mengintegrasikan situs resmi simkah.bimaislam.com dengan dukcapil. Catatan: konektivitas antara simkah.bimaislam dengan dukcapil harus terus diperbaiki untuk menjadi lebih user-friendly dan siap guna bagi publik dalam waktu mendatang.

Peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan di bidang pengelolaan sumber daya alam Transparansi penerimaan sumber daya alam migas & Kementerian Koordinator Sebagai negara penghasil industri ekstratif, komitmen pertambangan melalui EITI Bidang Perekonomian Indonesia di dalam membuka akses publik terhadap penerimaan sumber daya alam migas dan pertambangan patut Ukuran keberhasilan: dihargai dan terus didukung oleh seluruh pemangku Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif kepentingan. Untuk target 2014, Indonesia telah berhasil transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor mempublikasikan laporan hasil rekonsiliasi EITI Indonesia dari migas dan pertambangan untuk TA 2010, TA 2011. sektor migas dan pertambangan untuk tahun 2010 dan 2011. Sebagai penghargaan dari komitmen Indonesia, Indonesia berhasil menjadi “compliant country ” pada Oktober 2014 dari EITI dua tahun setelah menjadi “candidate country ” di Oktober 2010. Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang mencapai status “compliant country ”.

Ukuran keberhasilan: a. Adanya publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) b. Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PKP2B/IUP). 42.

Keterangan

✔

Pelaksanaan pengadaan di sektor minerba dan hulu migas yang menggunakan dana APBN wajib menggunakan sistem online (eprocurement) - http://eproc.esdm.go.id/eproc/lelang. Sedangkan pengadaan di Kontraktor KKS (KKKS) mengacu pada Pedoman mengacu pada Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Rantai Suplai (PTK 007 rev03) yang memang tidak mengatur kewajiban KKKS untuk menerapkan metode eprocurement. Dokumen PTK 007 bisa dilihat pada halamam: http://www.skkmigas.go.id/regulasi/pedoman-tata-kerja.

Page 6 of 10

No

Rencana Aksi

44.


Penanggung Jawab

Transparansi informasi data spatial sektor ekstraktif


Ukuran keberhasilan: Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui (up dated) 45.

Transparansi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) atau CSR di sector migas dan Comdev/CSR di sektor minerba.

Status Capaian

✔

Keterangan

Target transparansi informasi data spasial sektor ekstratif untuk tahun 2014 terealisasi dengan terpublikasikannya informasi/ data spasial untuk One Map Minerba pada Desember 2014 yang juga telah terintegrasi dengan website Ditjen Minerba: http://maps.djmbp.esdm.go.id/home/


Dokumen baru tersedia dalam hard copy. Sedang dilakukan penambahan kapasitas web untuk menjadikan dokumen ini terbuka untuk publik.

Transparansi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam Kementerian Energi dan setiap tahapannya di sektor migas dan minerba, serta dana Sumber Daya Mineral Jaminan Reklamasi (Minerba) dan ASR (Migas)

Dokumen baru tersedia dalam hard copy. Sedang dilakukan penambahan kapasitas web untuk menjadikan dokumen ini terbuka untuk publik. Sebagai catatan untuk besaran dan penggunaan dana jaminan reklamasi tidak semua data terkontrol di pusat.

Ukuran keberhasilan: Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) 46.

Ukuran keberhasilan: Terpublikasikannya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerbaatau dana ASR –Migas-) 47.

Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan

Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan)



Renaksi ini dibatalkan dan tidak dimasukkan ke sistem monitoring dan evaluasi oleh UKP4 di tahun 2014.

Ukuran keberhasilan: a. Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR) b. Beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan) IV 48.

Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area menjadi perhatian utama publik Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan kegiatan pembangunan Transparansi dan Partisipasi Pengembangan metode perumusan rencana pembangunan Bappenas Sebagaimana diamanatkan UU No 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik dalam perumusan nasional dan daerah yang mengutamakan partisipasi publik Publik, Bappenas secara rutin mengadakan dialog dengan rencana pembangunan melalui pendekatan online dan offline organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendapatkan nasional dan daerah masukan dalam proses pembangunan nasional maupun Ukuran keberhasilan: daerah. Sebagai contoh, di dalam penyusunan Rencana Penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan Pemerintah (RKP) 2015, Bappenas mengadakan Forum rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara Konsultasi Publik (FKP) dengan mengundang teman-teman dari aktif menggunakan metode online dan offline organisasi masyarakat sipil (OMS) pada 10 April 2014. Selain itu, dalam proses finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Bappenas kembali mengundang OMS dan kelompok mahasiswa untuk datang ke FKP pada 23 Desember 2014. Transparansi dan Partisipasi Publik di lembaga DPR/DPD - DPRD

49.

Peningkatan kinerja lembaga Pengembangan metode perumusan rencana pembangunan Sekretariat Jenderal DPR-RI DPR-RI dan DPRD melalui nasional dan daerah yang mengutamakan partisipasi publik publikasi informasi kepada melalui pendekatan online dan offline publik Ukuran keberhasilan: Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan : Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPR pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik.



Belum memenuhi panggilan

50.

Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR-RI



Belum memenuhi panggilan

Publikasi informasi kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga DPR-RI melalui websitenya

Sekretariat Jenderal DPR-RI

Ukuran keberhasilan: a. Publikasi kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat b. Diterbitkannya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)

Page 7 of 10

No

Rencana Aksi

51.

Mendorong pemahaman masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi/ kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.

52.


Penanggung Jawab

Implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup

Status Capaian

Keterangan

✔

Melalui komitmen ini, Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya agar pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan (air, tanah, udara) selalu ter-update dan termuat di website KLH untuk bisa diakses oleh publik (http://jdih.menlh.go.id/). Komitmen ini juga mencakup terbinanya kerja sama KLH dengan perusahaanperusahaan di DKI Jakarta dan sekitarnya agar dapat membuka informasi secara interaktif di website KLH mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan (http://proper.menlh.go.id/portal/).

Ukuran keberhasilan: a. Diterbitkannya Pedoman KLH mengenai dokumendokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) b. Diterbitkannya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia c. MoU KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas (dari KLH/BLH/Pemda) terkait Pilot Project di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di website KLH.

Badan Publik melakukan survey mengenai tingkat kepuasan Kementerian Lingkungan masyarakat dalam hal respon maupun kualitas akses informasi Hidup di Badan Publik terkait;

✔

Ukuran keberhasilan: a. Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasi dalam website b. K/L terkait di tingkat nasional merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP 53.

54.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup

Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas

Publikasi informasi mekanisme keterlibatan publik disertai dengan pelibatan dalam proses penerbitan izin AMDAL

Kementerian Lingkungan Hidup

✔

Ukuran keberhasilan: a. Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional; b. Adanya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mengenai semua dokumen/informasi yang dikuasai badan publik, lengkap dengan verifikasi dokumen, serta mandat peraturan sektoral yang terpublikasi di website (http://www.menlh.go.id/wpcontent/uploads/downloads/2014/11/informasi-publik.pdf). Kepuasan publik juga bisa dilihat dari meningkatnya jumlah tanggapan di tingkat nasional untuk permohonan informasi dari publik ke KLH.

Melalui komitmen ini, KLH berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan di tingkat nasional serta publikasinya kepada masyarakat. Hal ini terealisasi melalui terpublikasikannya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan penerbitan izin lingkungan. Selain itu juga KLH mulai menciptakan produk-produk user-friendly seperti infografis, poster, media kampanye publik yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan Amdal/ izin lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanganan bermasalah (miskn - disability - berkebutuhan khusus) Implementasi dan publikasi informasi Rencana Aksi Nasional Kementerian Sosial Upaya mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas 2023 dilakukan melalui penyusunan draft Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang nantinya akan Ukuran keberhasilan: dipadukan dengan RAN Hak Asasi Manusia (HAM) dan a. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023. (finalisasi menunggu proses Harmonisasi Peraturan Perundangb. Terlaksananya RAN yang menjadi program 2014. undangan untuk pembentukan PerPres). Selain itu sistem c. Publikasi RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun informasi online data penyandang disabilitas di tingkat nasional 2014-2023. sekarang bisa diakses melalui website www.asodkb.org. d. Beroperasinya sistem informasi online data penyandang Pedoman penanganan juga bisa diakses melalui disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya. rehsos.kemsos.net/download/kategori/75-pedoman. Melalui komitmen ini, aspek-aspek OGP yang tersentuh antara lain: pelayanan publik,partisipasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

55.

Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pemberdayaan masyarakat

Publikasi informasi website terkait layanan kesehatan jiwa; Kementerian Kesehatan serta implementasi program pengembangan komunitas peduli penyandang kesehatan jiwa melalui kerjasama antara pemerintah dengan komunitas publik. Ukuran keberhasilan: a. Pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi. b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.

Page 8 of 10

✔

Dua ukuran keberhasilan dari komitmen ini adalah terlaksananya pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa dan terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi selama tahun 2014.

No

56.

Rencana Aksi

Pembinaan kaum miskin yang marak di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan


Penanggung Jawab

Implementasi pilot project di "Desaku Menanti" meliputi Kementerian Sosial program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian, dengan melibatkan kerjasama publik (TKSK).

Status Capaian

Keterangan

✔

Pilot project “Desaku Menanti”adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berbasis desa yang dilakukan terpadu dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau remigrasi. Pilot project pertama dilakukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selama tiga bulan, kelompok gelandangan dan pengemis diberikan program rehabilitasi sosial dengan pemberian bantuan moral, materiil, maupun pelatihan kerja. Setelah program berakhir, harapannya para peserta rehabilitasi dapat menjadi individu dan keluarga yang mampu menyokong kebutuhan dasar keluarga mereka. Program ini merupakan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah; pusat menyediakan bantuan dana, daerah menyiapkan lahan. Para tim pendamping menyampaikan penilaian mereka bahwa di akhir program ada perubahan sikap hidup dari para penerima bantuan di mana mereka tidak lagi mau dianggap sebagai pengemis dikarenakan mereka mulai berwiraswasta untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tahun 2015, program ini akan dilaksanakan di kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. Laporan akhir pelaksanaan program “Desaku Menanti” bisa diakses melalui http://www.kemsos.go.id/unduh/pdf/Program_Desaku_Mena nti_Fix_2.pdf.

Ukuran keberhasilan: a. Implementasi pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK). b. Publikasi evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti".

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanganan kelestarian lingkungan hidup Penguatan peran komunitas masyarakat dalam pelestarian Kementerian Lingkungan Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dilaksanakan di 5 ekosistem mangorve dengan pemberdayaan masyarakat Hidup lokasi, yakni Kota Sorong (Papua Barat), Kab. Halmahera Utara pesisir melalui upaya rehabilitasi dan pemeliharaan ekosistem (Maluku Utara), Kab. Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kab. mangorve serta alternatif usaha masyarakat setempat. Situbondo (Jawa Timur), dan Kab. Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). Sosialisasi terhadap masyarakat pesisir Ukuran keberhasilan: bertujuan untuk mempersiapkan kelompok masyarakat Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga sebagai “pelaku utama” dalam kegiatan penanaman dan /melestarikan mangorve dan pengenalan alternatif usaha pemeliharaan mangrove. terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.

✔

57.

Mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah pesisir

58.

Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro

Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi

Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pasar Percontohan Kementerian Perdagangan

59.

60.

Kementerian Pertanian

✔

Ukuran keberhasilan: a. Klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S. b. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website c. Pengomptimal fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik) d. Pilot Project di 2 daerah percontohan

✔

Ukuran keberhasilan: a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat. b. Penetapan Pasar Agung (Denpasar) sebagai pilot proyek pengolahan sampah

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penguatan sektor pertanian Mendorong pemahaman Pengenalan dunia pertanian pada generasi muda melalui Kementerian Pertanian publik tentang pertanian dan kegiatan pelatihan Agri Training Camp (ATC) di 10 Balai pemerataan kualitas petani Pelatihan Pertanian. khususnya daerah tertinggal. Ukuran keberhasilan: Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian

✔

Page 9 of 10

Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi dilaksanakan melalui sebuah program yang dinamakan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Untuk mengembangkan program P4S telah dibuat beberapa target capaian untuk 2014 antara lain adanya publikasi proses, keberhasilan dan contact person P4S melalui website ( http://pertanianswadaya.com/); dioptimalkannya fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi; dan terlaksananya pilot project di 2 daerah percontohan.

Target capaian pengelolaan sampah berbasis komunitas di Pasar Percontohan untuk 2014 baru sampai tahap “tersedianya data sarana dan prasarana pengelolaan sampah di 30 pasar percontohan”. Dalam hal ini, target capaian terpenuhi. Diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap data yang sudah didapat terutama di pasarpasar yang pengelolaan sampah nya masih buruk dan/ atau belum banyak melibatkan komunitas sekitar.

Sebagai negara agraris, pemerintah Indonesia menganggap penting untuk memberikan pemahaman sejak dini terhadap publik tentang dunia pertanian. Atas dasar itu, Kementerian Pertanian mencetuskan program Agri Training Camp (ATC) yang melibatkan siswa SMP/SMA/SMK untuk diberikan pengetahuan dan kemampuan dasar bertani. Dikarenakan kebijakan penghematan anggaran Inpres 4/2014, renaksi ini mengalami penghematan sehingga beberapa BPP seperti: PPMKP Ciawi, BBPP Lembang, BPP Lampung, dan BPP Jambi membatalkan penyelenggaraan ATC. Sedangkan 6 ATC, yakni BBPKH Cinagara, BBPP Batangkulu, BBPP Batu, BBPP Binuang, BBPP Ketindan, dan BBPP Kupang berhasil diselenggarakan dan dihadiri sebanyak total 270 peserta. Salah satu publikasi dari program ATC ini bisa diakses melalui: http://bbppbatangkaluku.pertanian.go.id/ atau https://www.youtube.com/watch?v=B_zIlB10Zqg.

No

61.

Rencana Aksi

Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya


Penanggung Jawab

Pengoptimalan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan sebagai sarana pemberdayaan komunitas pertanian (petani, ahli pertanian, dan pemerintah) untuk merumuskan program baru pertanian.

Kementerian Pertanian

Status Capaian

✔

Ukuran keberhasilan: Terlaksananya fasilitasi balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.

62.

Mendorong partisipasi publik dalam pemanfaatan ruang khusus melalui keterlibatan dalam wujud kreasi dan pengawasan publik

Pemberdayaan masyarakat pengembangan sektor kreatif Terlaksananya penetapan ruang khusus untuk seni grafis dan Kementerian Pemuda dan iklan di lingkungan kota serta pengelolaan ruang iklan. Olahraga

Keterangan

Dalam upaya mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian, Kementerian Pertanian berupaya untuk mengoptimalisasi fungsi Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan sebagai sarana pemberdayaan komunitas pertanian. Untuk tahun 2014, ada sejumlah 1,047 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang berhasil terfasilitasi sebagai posko pembangunan sektor pertanian seluruh Indonesia (target awal sejumlah 1000 BP3K).



Ada pemberitahuan via email tanggal 21 Maret 2014 menyatakan bahwa renaksi di samping tidak menjadi tupoksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ada surat resmi dari Kementerian Pariwisata tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan bahwa renaksi di samping telah dibatalkan sejak awal penajaman dengan UKP4 karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak memiliki aktivitas terkait hal tersebut.

Ukuran keberhasilan: Tersusunnya regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat.

63.

Penguatan layanan publik Pengembangan wilayah khusus pengembangan batik melalui menyangkut pariwisata dan penetapan sentra industri batik ekonomi kreatif Ukuran keberhasilan: Perumusan roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik

Kementerian Pariwisata



64.

Pengembangan Website dan Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.

Kementerian Pariwisata

✔

Ukuran keberhasilan: a. Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata. b. Terbangunnya Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.

Catatan:

✔: Tercapai : Tidak tercapai : Dalam proses pencapaian

Page 10 of 10

Untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata telah membangun website dan mobile application yang berisikan sejumlah informasi yang dapat membantu turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata di berbagai penjuru Indonesia (http://indonesia.travel/).

No Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Penanggung Jawab

Recommend Documents