No. 110 Februari - Maret 2015
www.bakti.or.id
Sekilas tentang Millenium Challenge Account Indonesia
Padat Karya sebagai Implementasi Program Zero Poverty Kota Palu
Media dan Kebijakan Publik
Fermentasi Limbah Rumah Tangga
Editor CAROLINE TUPAMAHU
www.bakti.or.id
VICTORIA NGANTUNG MELYA FINDI ASTUTI Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT
Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database Kontak A. RINI INDAYANI Design & layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED
Redaksi
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email
[email protected] atau
[email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.
BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.
BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews
Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.
BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.
MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email
[email protected] atau mengeirimkan SMS kepada kami. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to
[email protected] or send us SMS. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.
BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA . PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
Daftar Isi Februari - Maret 2015
1 5 9
Papua Butuh Keberpihakan Oleh Ivan Hadar
Program Mitra Sekilas tentang Millenium Challenge Account Indonesia Praktik Cerdas Padat Karya sebagai Implementasi Program Zero Poverty Kota Palu Oleh Aldisyar
12
Pendidikan Terinpirasi untuk Menginspirasi Oleh Fransisca Christanti
15
Praktik Cerdas Solusi Cerdas Mewujudkan Gorontalo Sebagai Kota Entrepreneur Oleh Ariyanto Husain
20 Update Batukarinfo.com BaKTI - MAMPU 21 Program Media dan
24
No. 110
Program JiKTI Workshop Blogging JiKTI : Mendekatkan Peneliti Muda JiKTI pada Penyusunan Tulisan dan Artikel Ilmiah untuk Media Populer Oleh Rio Abdul Fattah
27
Lingkungan Fermentasi Limbah Rumah Tangga Oleh Ferry Ichsan Rachim
31
Program KM AIPD - BaKTI Advokasi Demi Hasil Yang Baik Oleh Stevent Febriyandi
35
Sosok Una, Mendidik Politisi Perempuan Oleh M. Ghufran H. Kordi K.
38 40 41
Program UNICEF - BaKTI Kegiatan BaKTI Info Buku
Kebijakan Publik Oleh M. Ghufran H. Kordi K.
“Kemiskinan itu bukan alasan, dia adalah satu kondisi. Seperti gravitasi, dia mempengaruhi semuanya”
Foto Ichsan Djunaed
Gerald W. Bracey
Butuh Keberpihakan Oleh IVAN HADAR “Jangan ada lagi kekerasan”, demikian kata Presiden Jokowi saat peringatan Natal nasional di Jayapura, Papua, Sabtu malam, 27 Desember 2014. Jokowi pun menghimbau, “Agar saudara kita yang masih di dalam hutan, di atas gunung-gunung, marilah bersama membangun Papua sebagai tanah yang damai”. Menurutnya, masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial atau politik, namun terutama adalah tidak adanya saling percaya antara rakyat dengan pemimpinnya. (Kompas.com, 28/12/2014)
Ilustrasi Ichsan Djunaed
1
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Meski agak berbeda, Pater Neles Tebay, Koordinator Jaringan Papua Damai (JPD), mengakui “Papua Masih Bermasalah”. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden berdarah di Tanah Papua masih saja terjadi, terakhir di Kabupaten Painai. Ibarat api dalam sekam, pergolakan di Tanah Papua menyimpan bara yang setiap saat bisa meletup dengan meminta korban jiwa, jika tidak dilakukan tindakan preventif. Tebay merekomendasikan tiga hal demi perdamaian, yaitu pengakuan TPN-Papua Barat/OPM bukanlah sebuah kelompok kriminal bersenjata, karena sejatinya memiliki motivasi dan tujuannya politik; semua khususnya pemerintah dan OPM perlu mengadakan pertemuan informal guna mengurangi kecurigaan dalam mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi politik secara bersama; serta pemerintah perlu mempercepat pembangunan sambil mencari solusi politik dan berupaya menyembuhkan memori yang terluka. Kepada Presiden Jokowi, diusulkan perlunya satu unit kerja di Kantor Presiden yang bersifat ad hoc, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan berfungsi sementara hingga Papua menjadi tanah damai serta pembangunan dilaksanakan tanpa gangguan. Kenyataannya, kondisi nyata di Tanah Papua saat ini dipenuhi oleh berbagai hal yang ko n t ra d i k t i f . D i s a t u s i s i , s e p e r t i y a n g didendangkan Franky Sahilatua sebagai ‘surga kecil jatuh ke bumi’, Tanah Papua memiliki tiga modal dasar yang bisa menjadi faktor utama
BaKTINews
Kepada Presiden Jokowi, diusulkan perlunya satu unit kerja di Kantor Presiden yang bersifat ad hoc, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan berfungsi sementara hingga Papua menjadi tanah damai serta pembangunan dilaksanakan tanpa gangguan. pembawa kesejahteraan, yaitu sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, kawasan ekosistem yang luas dan kaya serta jumlah penduduk yang relatif sedikit, sekitar empat juta jiwa. Modal dasar tersebut, semakin diperkuat dengan adanya transfer dana dari pusat berupa pembagian hasil eksplorasi SDA dan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sejak diberlakukannya 12 tahun lalu berjumlah lebih dari Rp 30 triliun. Namun di sisi lain, potensi modal dasar yang demikian besar tidak membawa hasil yang sebanding. Persentase kemiskinan di Tanah Papua misalnya, masih di atas 20 persen jauh di atas ratarata nasional. Provinsi Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku terkait Indeks Pembangunan
No. 110 Februari - Maret 2015
2
Tanah Papua memiliki tiga modal dasar yang bisa menjadi faktor utama pembawa kesejahteraan, yaitu sumber daya alam yang berlimpah, kawasan eko-sistem yang luas dan kaya serta jumlah penduduk yang relatif sedikit, sekitar empat juta jiwa. Manusia (IPM). IPM Provinsi Papua menempati peringkat juru kunci, sementara IPM Provinsi Papua Barat berada pada posisi 29 dari 33 provinsi di Indonesia. D a r i ko n d i s i t e r s e b u t , y a n g m e n j a d i keprihatinan luas adalah kenyataan bahwa mayoritas orang asli Papua sebagai pemilik awal ‘surga kecil’ ini, masih berkutat dalam kemiskinan dan ‘keterbelakangan’. Usia harapan hidup, lama pendidikan dan kondisi kesehatan penduduk asli, misalnya, jauh lebih rendah dibandingkan pendatang. Pada saat bersamaan, secara bertahap orang asli Papua pun tergusur dari sentra-sentra ekonomi di kawasan perkotaan. K o n d i s i ko n t ra d i k t i f t e r s e b u t , p a t u t dicemaskan akan terus memunculkan berbagai ekspresi ketidakpuasan dan konflik yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan Tanah Papua. Berkaca pada Aceh, dibutuhkan dialog perdamaian sebagai sarana untuk menyelesaikan ko n f l i k d i Ta n a h Pa p u a d e n ga n mempertimbangkan berbagai permasalahan yang masih mengganjal. Secara umum, sumber-sumber konflik di Tanah Papua bisa dikelompokkan dalam empat permasalahan berikut ini (LIPI, 2009). Pertama, marjinalisasi dan
3
BaKTINews
diskriminasi orang asli Papua oleh pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Tanah Papua sejak 1970. Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua, terutama terhadap korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum. Selain itu, terdapat tiga kepentingan orang asli Papua seperti yang diamanatkan oleh UndangUndang Otsus, yang selama ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah (Ridha, 2011), yaitu kepentingan substansial, menyangkut hakhak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya; kepentingan formal prosedural terkait pengakuan konkrit terhadap peran lembaga adat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta pengadilan HAM; dan kepentingan psikologis menyangkut pengakuan terhadap eksistensi dan simbol-simbol budayanya. Sebenarnya dalam Undang-Undang No. 21/2001, yang kemudian diubah menjadi UndangUndang 35/2008 terkait Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan telah disebutkan agar dalam proses pembangunan di kedua provinsi tersebut, perlu memperhatikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap penduduk asli Papua. Tiga alasan tesebut, menjadi pertimbangan bagi sebuah pendekatan baru dalam mempercepat proses pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi mayoritas orang asli Papua yang masih
No. 110 Februari - Maret 2015
Selama ini, pertumbuhan perekonomian Tanah Papua lebih bertumpu pada sektor pertambangan, keuangan dan usaha padat modal yang kurang memberikan kontribusi terhadap perluasan lapangan pekerjaan. terpinggirkan, tanpa melupakan penduduk miskin lainnya. Dalam batasan tertentu, secara konkrit kebijakan pembangunan di Tanah Papua sebenarnya telah ‘berpihak’ pada orang asli Papua. Selain posisi Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengharuskan dijabat oleh penduduk asli, sistem kuota pun diberlakukan dalam penerimaan pegawai di jajaran pemerintahan, sekolah dan universitas. Namun lebih dari itu, keberpihakan harus berupa kepekaan terhadap budaya dan zona ekosistem Tanah Papua yang mempengaruhi budaya, mata pencaharian, dan pola hidup penduduk asli Papua. Banyak pihak meyakini, berhasil tidaknya pembangunan di Tanah Papua, s a n gat d i p e n ga r u h i o l e h ke b i ja k a n d a n perencanaan pembangunan yang peka terhadap budaya dan geografi tempat tinggalnya orang asli Papua. M.T. Walker dan J.R. Mansoben (2001) misalnya, mencatat bahwa keanekaragaman orang asli Papua bertalian erat dengan pola adaptasi sosioekonomi penduduk pada zona ekologi utama, seperti rawa, pantai, muara sungai, dataran rendah, kaki gunung dan lembah-lembah kecil
serta pegunungan tinggi. Zona ekologi yang berpengaruh terhadap pola-pola adaptasi tercermin dalam sistem mata pencaharian, meliputi teknologi dan sistem pembagian kerja. Pemahaman terhadap hal tersebut bisa menjadi basis perencanaan yang pas, terutama dalam upaya melibatkan mereka yang miskin dan terpinggirkan dalam proses pembangunan. Selama ini, pertumbuhan perekonomian Tanah Papua lebih bertumpu pada sektor pertambangan, keuangan dan usaha padat modal yang kurang memberikan kontribusi terhadap perluasan lapangan pekerjaan. Konkritnya, pertumbuhan ekonomi tenyata tidak membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mayoritas orang asli Papua yang bekerja di sektor pertanian yang selama ini terbengkalai. Karena itu, menjadi sebuah keniscayaan untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis budaya, memprioritaskan sektor pertanian yang menjadi penyum bang lapangan pekerjaan terbesar, serta mengacu kondisi geografis tempat tinggalnya orang asli Papua. Keberpihakan terhadap mayoritas orang asli Papua yang masih berada dalam kondisi miskin, perlu dilakukan tanpa melupakan kelompok-kelompok sosial lain, termasuk perempuan yang juga terpinggirkan dalam proses pembangunan. Hal tersebut diyakini akan menjadi langkah awal agar “surga kecil” yang sedang membara ini, bisa kembali damai dalam kesejahteraan bagi semua. Semoga! INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Anggota Pokja Forum KTI dan Direktur Eksekutif IDe (Institute for Democracy Education). Artikel ini juga telah dipublikasikan di https://www.selasar.com/politik/ papua-butuh-keberpihakan
Ilustrasi Ichsan Djunaed
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
4
Program Mitra
SEKILAS TENTANG
Millenium Challenge Account Indonesia
D
5
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto : Dok. MCA-Indonesia
alam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 20102014, Indonesia memberi prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan daya saing perekonomian serta peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi. Agar kesejahteraan rakyat meningkat, Indonesia melakukan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta budaya bangsa. Untuk mewujudkannya, Indonesia menguatkan tiga pilar strategi pembangunan, yakni propertumbuhan, lapangan kerja, dan masyarakat miskin, dengan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Fokus Utama Program Compact Program Compact bertujuan mendukung u p aya p e n g e nt a s a n ke m i s k i n a n m e l a l u i
BaKTINews
Foto : Dok. MCA-Indonesia
Sejalan dengan strategi pembangunan tersebut, pemerintah menyambut baik peluang bersaing untuk mendapat hibah kompetitif Compact yang dikelola oleh Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat. Peluang kerjasama ini semakin dimungkinkan karena Pemerintah Indonesia dan MCC memiliki misi serupa mengenai pengentasan kemiskinan. Misi MCC adalah m e n a n g g u l a n g i ke m i s k i n a n melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada 2007-2009, Indonesia sudah pernah mendapatkan hibah US$ 55 juta dari MCC Threshold Program. Indonesia dianggap berhasil dalam memanfaatkan hibah itu, yang dipakai membiayai program imunisasi dan antikorupsi. Keberhasilan itu membuat Indonesia lolos kualifikasi untuk ikut dalam kompetisi program hibah Compact. Hibah Compact MCC harus diperoleh secara bersaing dengan sejumlah negara lain. Pada tahun anggaran 2009, ada tiga negara yang memenuhi persyaratan MCC sebagai kandidat penerima hibah program Compact, yaitu Indonesia, Zambia, dan Kolombia. Indonesia lantas menjadi pemenang program hibah besar berjangka waktu lima tahun tersebut. Hibah Compact ini merupakan komitmen terbesar Amerika Serikat dalam tiga dekade terakhir di Indonesia. Pada 19 November 2011, perjanjian hibah bertajuk Millennium Challenge Compact Grant Agreement ditandatangani oleh kedua pihak di Bali. Pemerintah Amerika Serikat diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton, sedangkan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo. Hibah yang mendukung Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dengan Indonesia tersebut dimanfaatkan dalam periode 2013-2018.
pertumbuhan ekonomi. Tujuan itu akan dicapai melalui implementasi tiga proyek yang menjadi fokus utama program, yakni Proyek Kemakmuran Hijau, Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM), dan Proyek Modernisasi Pengadaan. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas penggunaan energi terbarukan. Di sisi lain juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis pengelolaan lahan, dengan memperbaiki praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui PKGBM, MCA-Indonesia berupaya untuk mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan rendah, anak pendek, dan ke k u ra n ga n g i z i p a d a a n a k- a n a k . S e r t a meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui
No. 110 Februari - Maret 2015
6
pengurangan pengeluaran, peningkatan produktivitas, dan pendapatan yang lebih tinggi peningkatan produktivitas, dan pendapatan yang lebih tinggi. Dan terakhir melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin tersedianya barang/jasa secara tepat waktu, serta menyediakan pelayanan publik sesuai dengan yang direncanakan. Upaya ini mendukung pada terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ketiga proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas, berkurangnya biaya
7
BaKTINews
energi, dan membaiknya pelayanan publik di sektor pengadaan barang dan jasa. Program Compact juga menyelenggarakan kegiatan lintas proyek. Salah satunya, integrasi gender sebagai upaya mengatasi ketidaksetaraan gender di tingkat pengembangan kebijakan, kelembagaan dan kapasitas, yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kegiatan proyek dan kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat dari kegiatan Compact. MCA-Indonesia juga menerapkan kerangka kerja lingkungan dan akuntabilitas sosial dengan mengacu pada peraturan Indonesia dan studi kasus internasional yang baik. Selain itu, MCAIndonesia melakukan pemantauan dan evaluasi
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto : Dok. MCA-Indonesia
s e baga i ko m p o n e n k u n c i d a l a m s e l u r u h kegiatannya. MCA-Indonesia Luncurkan Studi Formatif Gizi Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) meluncurkan hasil studi formatif gizi pada 23 Januari 2015. Penelitian yang dilakukan pada September-Oktober 2014 tersebut menemukan banyak keluarga belum menerapkan pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang cukup untuk menunjang perkembangan dan masa depan anak. “Riset ini bertujuan memperoleh informasi tentang faktor kunci yang berpengaruh pada kebiasaan terkait gizi, termasuk di dalamnya
BaKTINews
sanitasi dan praktik higienitas seperti air bersih,” ujar Minarto, Direktur Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) MCA-Indonesia, Jumat, 23 Januari 2015. “Riset formatif ini adalah bagian dari Kampanye dan Komunikasi Gizi Nasional. Temuan dari riset ini memberi kami informasi mengenai target populasi dan komunitas tempat pelaksanaan kampanye.” Studi tersebut menunjukkan praktik pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang kurang optimal dimulai jauh sebelum anak dilahirkan. Misalnya, 43% dari ibu hamil yang disurvei mengaku makan kurang dari 3 kali sehari, dan 35% mengaku makan lebih sedikit jumlahnya terutama pada trimester pertama kehamilan dengan alasan mual. Selain itu, mayoritas responden (55%) tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama usia anak. Alasannya beragam, seperti ASI tidak keluar, anggapan bahwa bayi yang terus menangis adalah karena lapar, ibu harus bekerja, dan bayi diasuh orang lain. Selanjutnya saat anak responden berusia 6-23 bulan, 62% di antaranya hanya mengkonsumsi 1-2 kelompok makanan, terutama serealia dan sayuran. Tak kurang dari 40% anak pun hanya makan kurang dari tiga kali sehari karena tidak ada kebiasaan sarapan dan sang ibu memberi makan sekadar saat anak memintanya. Tak kalah penting adalah temuan soal praktik sanitasi masyarakat, yang dapat menyebabkan perkembangan anak tak maksimal. Sekitar 20% sumber air minum keluarga adalah dari sumur yang tidak terlindungi, ada 25% keluarga yang tidak buang air besar di jamban. Sedangkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun pada lima waktu kritis juga masih rendah. Hanya 30% responden melengkapi tempat cuci tangannya dengan sabun, dan cuma 25% yang menggunakan air mengalir. Stunting, atau tinggi badan di bawah standar pada umur tertentu yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama dan infeksi berulang kali, adalah salah satu parameter penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang terutama disebabkan oleh pola asuh tak tepat. Akibatnya, perkembangan fisik dan kemampuan kognitif si penderita tak maksimal. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Studi Formatif Gizi, anda dapat menghubungi Muhammad Karim Wirasaputra melalui email di
[email protected] Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai Millenium Challenge Account – Indonesia mohon hubungi
[email protected] Sumber : http://mca-indonesia.go.id/
No. 110 Februari - Maret 2015
8
Praktik Cerdas
Padat Karya sebagai Implementasi Program Zero Poverty Kota Palu Oleh ALDISYAR
K
emiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar manusia. Kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin u nt u k m e m p e r t a h a n k a n d a n m e m e n u h i kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi. Dalam Strategi P e n a n g g u l a n ga n K e m i s k i n a n Na s i o n a l , pendekatan hak dasar manusia menjadi titik tolak pa l i n g es e n s i a l u nt u k m e n g h o r m at i d a n melindungi setiap warga Negara. Hal ini berdasar
9
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
pada pengertian bahwa kelahiran sebagai b a g i a n d a r i p e r i ke m a n u s i a a n d a n perikeadilan. Dengan demikian, cara pandang penanggulangan kemiskinan sekarang ini tidak hanya secara parsial melihat dari sisi ekonomi saja, tetapi berusaha menanggulangi kemiskinan dengan memahami kebutuhan masyarakat miskin baik materi maupun non materi yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-haknya. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, ak ses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hakhak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang
No. 110 Februari - Maret 2015
Ilustrasi Ichsan Djunaed
BaKTINews
atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kota Palu mempunyai ciri khas penanggulangan kemiskinan perkotaan yang diberi nama Palu Zero Poverty 2015 dan telah dideklarasikan oleh Walikota Palu pada acara “Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) VI” di Palu tanggal 24 September 2012 dihadapan Deputi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat RI, serta seluruh kepala daerah (Provinsi, Kabupaten dan K o t a ) s e - S u l a w e s i Te n g a h d a n m i t r a pembangunan, baik dari dalam maupun luar negeri. Palu Zero Poverty 2015 merupakan sebuah gerakan dan upaya mendinamisasi beragam program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini juga merupakan percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Palu, serta sebagai dukungan kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Palu. Palu Zero Poverty melibatkan segenap unsur yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, baik praktisi maupun akademisi dalam hal perencanaan sampai dengan implementasinya. Keinginan kuat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, membutuhkan strategi jitu untuk dapat mengena pada sasaran kelompok masyarakat miskin di Kota Palu. Jumlah masyarakat miskin di Kota Palu adalah 13.673 kepala keluarga yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 45 (empat puluh lima)
10
kelurahan. Mereka adalah masyarakat miskin yang selayaknya mendapat perhatian khusus dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah agar proses reduksi kemiskinan dapat diminimalkan. Hal ini berupaya agar seluruh rumah tangga sasaran tersebut dapat terpapar pada intervensi program yang ada. Sehingga pemerintah Kota Palu menginisasi suatu pendekatan kegiatan Padat Karya untuk mendukung program Zero Poverty. Pendekatan model Padat Karya ini ditujukan untuk menggairahkan masyarakat dengan berbagai sentuhan kesetiakawanan sosial yang menganut prinsip peduli dan berbagi. Pendekatan i n i d i h a ra p ka n m a m p u m e nye nt u h a ka r kemiskinan yang ada di masyarakat secara langsung, yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan infrastuktur lingkungan yang layak dan sehat. Kegiatan Padat Karya ini dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan pola gotong-royong sesuai dengan konsep kearifan lokal (nosiala pale) yang didukung oleh relawan sosial dan unsur organisasi sosial serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan pemerintah Kota Palu dalam kegiatan Padat Karya ini ditujukan agar porsi APBD Kota Palu dapat langsung dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin, dengan cara memberikan dana kepada masyarakat agar mampu menanggulangi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang membutuhkan. Pendekatan yang digunakan dari kegiatan ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat memulihkan kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kegiatan Padat Karya ini dimulai di awal tahun 2014 dengan mengakomodir 2.165 orang penerima manfaat yang masuk dalam desil I Basis Data Terpadu. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Padat Kar ya di Kota Palu antara lain memperbaiki serta meningkatkan kualitas lingkungan fisik di sekitar tempat masyarakat sasaran berada; meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran melalui insentif yang tertuju langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya; memperbaiki kohesi sosial antar warga melalui kebersamaan dan gotong-royong untuk meningkatkan kepedulian melalui perbaikan lingkungan yang ada di sekitarnya; meningkatkan kepedulian pemerintah Kota Palu terhadap keberpihakan anggaran yang responsif dan tertuju langsung pada masyarakat miskin sasaran; dan meningkatkan standar
11
BaKTINews
kesehatan dan kapasitas lingkungan masyarakat Komponen kegiatan Padat Karya di Kota Palu, mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung secara partisipatif, sehingga kapasitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan fisik dan pola koordinasi dengan instansi pembina dapat turut meningkat dan komponen bantuan langsung masyarakat, ditujukan pada masyarakat sasaran dengan jumlah dana Rp. 500.000,- per bulan per keluarga sasaran. Melalui komponen ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta mendinamisasi perekonomian masyarakat. Kegiatan Padat Karya ini juga mencakup komponen pendamping, digunakan untuk mendukung pelaksanaan Padat Karya, meliputi pendampingan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan di lapangan, yang dilakukan oleh aparat lini pemerintah yang terdepan, yaitu kelurahan dan kecamatan, untuk pembinaan teknis dilakukan oleh aparat teknis pemerintah daerah atau fasilitator yang direkrut; dan ko m p o n e n p e r ba i ka n s e r t a p e n i n g kat a n infrastruktur lingkungan dasar di wilayah masyarakat sasaran serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Kegiatan Padat Karya sendiri ditujukan untuk perbaikan atau perawatan terhadap infrastuktur dasar yang ada di wilayahnya, lebih dikhususkan keberadaan infrastruktur tersebut dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sasaran, diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat sasaran. Kegiatan ini berupaya melakukan perbaikan k u a l i t a s l i n g k u n ga n d e n ga n m e l a k u k a n penghijauan tematik berdasarkan usulan masyarakat secara partisipatif. Padat Karya juga berupaya memperbaiki sanitasi lingkungan yang ada di masyarakat (meliputi drainase, saluran rumah tangga, MCK/jamban, dan persampahan). Di sisi lain, kegiatan Padat Karya juga berupaya melakukan pembersihan dan penghijauan lingkungan, serta pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas. Termasuk juga dengan pembuatan prasarana keamanan lingkungan dan ruang terbuka hijau skala komunitas, serta pengelolaan usaha tani/ternak secara bersama. Dan terakhir juga pengembangan kesehatan masyarakat melalui pelibatan dalam kegiatan antisipatif, yaitu kegiatan Jumantik (juru pemantau jentik).
INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah koordinator Forum KTI Wilayah Sulawesi Tengah dan dapat dihubungi melalui email di
[email protected]
No. 110 Februari - Maret 2015
Pendidikan
TERINPIRASI UNTUK MENGINSPIRASI Bagian 2 Oleh FRANSISCA CHRISTANTI
S
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto Fransisca Christanti
etiap pagi sebelum matahari meninggi, adalah menjadi kebiasaan kami untuk berjalan beriringan bersama–sama menuju sekolah. Tanpa dikomando, setiap anak yang memiliki rumah di sepanjang jalan menuju sekolah akan duduk menunggu di depan teras rumah. Wajah ceria mereka masih tampak segar, langkah mereka begitu lincah, seakan siap menghadapi hari itu dengan penuh semangat. Siap membuat cerita untuk hari itu.
12
Foto Fransisca Christanti
Setiap Anak adalah Bintang Juara bukan lagi untuk mereka yang jago matematika, juara bukan lagi hanya untuk yang mencintai sains, namun setiap anak mampu menjadi juara dengan cara mereka sendiri. Berada di tengah 35 siswa dengan beraneka ragam bakat tentu tak mudah untukku mendefinisikan siapa yang lebih pintar dari yang lain. Ikel dan Meri mungkin akan mendapatkan nilai tinggi pada pelajaran matematika, Juan dan Abel menjadi duta Olimpiade Sains, namun Reki dan Obin akan mengalahkan mereka di permainan sepak bola, atau Roy dan Mikro akan mampu memukau t e m a n ny a d e n ga n l u k i s a n m e re k a y a n g menakjubkan. Setiap anak adalah juara, setiap anak adalah bintang setidaknya itu yang menjadi bekalku setiap kali aku memulai hari untuk mengajar. Bermain dan Belajar Dengan berbagai bakat yang dimiliki, setiap murid tentu menjadi tantanganku untuk mampu mengajar di depan kelas dengan memberikan setiap murid pengetahuan sesuai porsinya. Belajar kreatif sering kali menjadi metode yang harus aku pilih, supaya murid dengan tipikal visual tetap mampu menemukan objek yang menarik untuk ditangkap, anak audiotory (anak yang mengandalkan pendengaran sebagai metode p e m b e l aja ra n ) te t a p b e rs e m a n gat u nt u k mendengarkan, serta anak kinestetik (anak yang mengandalkan gerak dalam metode pembelajaran) tidak jenuh di tempat. Hebatnya, saat pelatihan
13
BaKTINews
Indonesia Mengajar intensif selama 2 bulan, beragam metode kreatif yang digunakan saat mengajar tidak luput untuk disampaikan, bahkan sesi yang diberikan cukup banyak. Menjadi kesempatanku untuk mempraktikkannya di dalam kelas. B e l aja r b e ra n e ka j e n i s h e wa n d e n ga n menyusun puzzle dan belajar mengenal proses perpindahan panas radiasi-konveksi dan konduksi dengan drama adalah berbagai metode kreatif yang sering kali aku gunakan untuk mengajar siswa di kelas. Selain itu, metode ini membuat mereka menjadi lebih aktif, pelajaran pun lebih mudah dimengerti dan diingat. Tak jarang juga kami dengan kreatif mengganti syair lagu untuk menghafal pelajaran tertentu. Biasanya murid- murid yang gemar bernyanyi akan menanti kesempatan ini. Seperti suatu saat ketika kelas 5 sedang asyik belajar perkalian bilangan bulat, kami pun memulainya dengan menyanyi dengan penuh semangat. Perkalian Bilangan Bulat (Nada : Potong Bebek Angsa)
Positif Positif menjadi Positif Positif Negatif menjadi Negatif Negatif Positif menjadi Negatif Negatif Negatif menjadi Positif Itulah semua perubahan tanda Pada perkalian bilangan bulat No. 110 Februari - Maret 2015
Cara-cara diatas nyatanya selalu sukses membuat murid-muridku semakin antusias belajar di kelas. Aku sebagai guru pun rasa-rasanya seperti sedang bermain bersama mereka. Metode belajar kreatif sepertinya bisa mengakomodir semua tipikal anak, baik anak visual, auditory dan kinestetik akan sama-sama bersemangat untuk menerima pelajaran hari itu. Selain belajar, nyatanya kelas kami pun penuh dengan permainan yang tak kalah seru. Menabung adalah pelajaran lain Untuk kelas 5 belajar tidak hanya bersumber dari buku, papan tulis, atau guru, belajar merupakan proses yang lebih kompleks dari sekedar membaca, menulis atau menghitung. Belajar bisa dari manapun termasuk dari kebiasaan yang sering dilakukan. Kegiatan itu adalah menabung. Tak disangka kegiatan yang melatih mereka untuk menyisahkan uang jajan justru paling dinantikan oleh murid–muridku di kelas 5. Wajah penuh sumringah terlihat ketika mereka menyodorkan buku tabungan bersampul merah jambu ke mejaku. Tak bisa dipungkiri dengan antusias mereka mengumpulkan serupiah demi serupiah agar saldo tabungan mereka terus bertambah. Namun pada akhirnya kegiatan menabung yang rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini tidak sekedar menjadi ajang untuk mereka belajar
berinvestasi. Bagiku ini sebuah kesempatan, lebih jauh lagi untuk mengajak mereka belajar banyak hal dari kegiatan ini yakni, bagi mereka yang mau menabung harus mengantri satu persatu akan mendekat ke meja guru, dan guru akan mencatat tanggal, jumlah uang yang ditabung, saldo terakhir dan membubuhkan paraf. Bagi yang tak antri akan dikenakan sanksi dengan mendapat pelayanan terakhir. Cara ini cukup efektif, ketika aku meminta mereka untuk antri dalam hal lain, baik itu saat mengumpulkan tugas maupun mengucap salam saat pulang sekolah, mereka pun bersedia untuk antri. Selain itu, menabung ternyata melahirkan atmosfer kompetisi yang cukup positif diantara mereka. Agar mereka dapat menambah saldo tabungan dengan cepat mereka akan berlomba–lomba untuk menyisihkan uang jajan mereka. Semakin banyak anak yang membawa botol minum sendiri dari rumah, uang jajan yang biasa mereka pakai untuk membeli minuman dingin dialihkan untuk ditabung. Bahkan seorang wali murid bercerita, anaknya menjadi lebih giat membantu orangtua berjualanan snack setiap pulang sekolah, agar mendapat upah yang akan ditabung. Tak terasa perjalanan sepuluh bulan ini terasa begitu singkat dan saat menginjak bulan ke-12, saat itu nanti mereka akan mendapatkan pengajar yang akan meneruskan tugasku di Solan. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Pengajar Muda Indonesia angkatan VII yang ditempatkan di SDN Inpres Solan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan dapat dihubungi melalui email:
[email protected]
Foto Fransisca Christanti
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
14
Praktik Cerdas
Mewujudkan Gorontalo sebagai Kota Entrepreneur Oleh ARYANTO HUSAIN
S
ebagai kota entrepreneur, Gorontalo seharusnya memiliki beragam hasil usaha yang diberdayakan oleh warganya. Hal ini berkaitan dengan visi yang diemban pemerintah Gorontalo. Pemerintah Gorontalo melalui misinya berupaya mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang mandiri dan religius. Mewujudkan hal ini, muncul praktik-praktik cerdas yang berasal dari Kabupaten Gorontalo. Praktik-praktik cerdas tersebut meliputi upaya memberdayakan masyarakat melalui budidaya lokal dengan memelihara kelestarian lingkungan, serta metode pembagian zakat yang mampu membangun masyarakat. Sehubungan dengan misi kabupaten Gorontalo, kedua praktik cerdas ini sama-sama berupaya untuk memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Praktik cerdas yang diangkat dari Kabupaten Bone Bolango, sempat diangkat dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan di Suwawa, 5 Desember 2014. Sementara praktik cerdas terkait pembagian zakat juga diangkat menjadi sebuah materi talkshow di Radio rakyat Indonesia (RRI). Aryanto Husain selaku koordinator Forum KTI wilayah Gorontalo memberikan ulasannya mengenai dua praktik cerdas tersebut dalam artikel berikut.
15
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Bekerja sambil Memelihara Lingkungan
K
BaKTINews
Ilustrasi Ichsan Djunaed
abupaten Bone Bolango terletak di ujung timur Provinsi Gorontalo dan berbatasan dengan Sulawesi Utara. Daerah ini menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Nani Bogani Wartabone, daerah lindung, mendorong masyarakat desa sekitarnya untuk peduli terhadap lingkungan. Perhatian dan kepedulian masyarakat terutama di 4 desa, yaitu Desa Lompotoo, Desa Tulabolo dan Desa Dumbayabulan dan Desa Tulabolo Barat, Kabupaten Bone Bolango semakin meningkat saat masuknya 2 orang fasilitator DAS (Daerah Aliran Sungai), Pak Sirjon dan Ibu Tenti. Mereka bekerja mendampingi masyarakat dibawah Program EGSLP. Walaupun Program bantuan CIDA, Kanada
ini telah selesai, kedua fasilitator tetap aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan kedua fasilitator DAS ini dimulai saat keduanya direkrut menjadi tenaga fasilitator pada Program EGSLP. Setelah aktif, kedua fasilitator mendatangi masyarakat, memperkenalkan diri dan kemudian mulai melakukan interaksi dengan mereka. Pertama kali dilakukan identifikasi terhadap masyarakat, terutama perempuan yang memiliki aktivitas sebagai penjual kue serta memiliki kemauan untuk menjalankan usaha. Setelah itu, identifikasi potensi bahan baku yang tersedia di desa. Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan. Komoditi utama yang diangkat kepada masyarakat adalah pisang. Buah ini melimpah di desa dan kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Hingga akhirnya disepakati untuk membuat keripik pisang. Setelah sosialisasi dan melakukan pendekatan, baru kemudian dilakukan pelatihan untuk masyarakat. Pelatihan yang diberikan hanya kepada kelompok yang telah terbentuk. Masyarakat, terutama ibu-ibu didorong membuat kelompok usaha kecil yang beranggotakan 5 orang di masingmasing kelompok. Secara individu, ada sekitar 69 orang yang terlibat dan berinteraksi dengan fasilitator di lapangan. Fasilitator hanya memfasilitasi dan selebihnya kelompoklah yang terus mengerjakannya. Kelompok juga difasilitasi
No. 110 Februari - Maret 2015
16
Foto : Dok. Ariyanto Husain
dalam mempromosikan hasil produknya serta melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam menjamin kualitas produk. Kelompok didorong untuk memproduksi produk yang berbeda. Hasilnya terbentuk 4 kelompok, yaitu Kube Oginawa di Desa Tulabolo Barat yang memproduksi hasil olahan pisang menjadi keripik pisang dengan 3 varian rasa, yaitu coklat, original, dan asin. Kube Lestari di Desa Lompotoo membuat stik pisang. Kube Mawar di Desa Bulontala Timur memproduksi curuti dan K u b e T i n d a h i ya d i D e s a D u m b a ya b u l a n memproduksi stik jagung dan singkong. Hasil olahan pisang, baik berupa keripik maupun stik pisang, pada awalnya dijemput oleh Pak Sirjon untuk pemasarannya. Namun sekarang sudah dititip di warung-warung dengan sistem konsinyasi. Sejumlah kendala yang masih dihadapi oleh kelompok, antara lain mencakup peningkatan pemasaran melalui pengemasan yang baik. Yang perlu dibenahi adalah kualitas dan kemasannya, karena plastik kemasan yang bagus tidak ada di Gorontalo. Jauh sebelum ada kegiatan pengembangan ekonomi lokal, masyarakat diberi kesadaran untuk pembuatan jamban. Proses ini difasilitasi melalui program PNPM. Pembuatan jamban diawali dengan sosialisasi akan pentingnya pembuatan sanitasi lingkungan. Kelompok-kelompok ini semakin berkembang, baik keterampilan maupun pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kedua fasilitator menyadari l i n g k u n ga n s a n gat l a h p e n t i n g s e h i n g ga pembangunan ekonomi juga harus diikuti dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Hal itu dilakukan dengan sederhana. Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan modal produksi harus memperlihatkan dulu perhatiannnya dengan menjaga lingkungan. Barulah kemudian mereka diberi bantuan jamban. Selanjutnya bentuk penyadaran ini dikembangkan ke arah berfikir DAS (Daerah Aliran Sungai). Kelompok diajak berfikir
17
BaKTINews
pentingnya DAS bagi Bone Bolango dan apa yag dilakukan oleh masyarakat sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap upaya ini. Proses ini berlangsung kurang lebih 6 bulan. Kedua fasilitator terus mendorong masyakarat untuk melihat manfaatnya. Mereka menyampaikan bahwa kesadaran untuk menjaga lingkungan ini akan sangat bermafaat bagi pengembangan ekonomi di desa. Contohnya, kalau ibu-ibu bisa menjaga kebersihan lahan pekarangan dan bahkan menanaminya dengan tanaman sayuran atau buah-buahan, maka hasilnya bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu membeli bahan baku untuk produk makanan olahan. Setelah proses tadi, ibu-ibu ini sudah mulai proaktif. Hal ini antara lain karena melihat hasil produksi awalnya yang berhasil, dimana produk kelompok maupun individu oleh fasilitator diteruskan ke kios-kios atau toko-toko. Setelah itu mereka mulai memasarkan produknya sendiri. Inisiatif kedua fasilitator ini menarik perhatian Pemda Kabupaten Bone Bolango. Kegigihan dan cara mendampingi yang dilakukan oleh kedua Fasilitator DAS diakui sebagai bentuk inisiatif yang baik di tingkat masyarakat. Mereka memperkenalkan konsep pemanfaatan sumber daya alam yang ada di DAS (Daerah Aliran Sungai). Menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat yang masuk melalui Musrenbangdes, Pemda melalui Disperindagkop merespon hal ini dengan memberikan bantuan dalam hal pemasaran. Pemda menganggap program ini telah membantu Pemda, terutama dalam konteks lingkungan. Kabupaten Bone Bolango ini terletak dan diapit DAS (Daerah Aliran Sungai) Bone dan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bolango. Oleh karena itu, p e re n c a n a a n d a e ra h d i a ra h k a n d e n ga n memperhatikan kondisi ruang DAS (Daerah Aliran Sungai). Apa yang dilakukan kedua fasilitator dan ke l o m p o k ya n g d i d a m p i n g i m e m b e r i ka n pembelajaran tentang pengembangan ekonomi desa yang senantiasa menjaga kondisi sumber daya alam dan kondisi lingkungan sekitar.
No. 110 Februari - Maret 2015
Zakat untuk K
Gorontalo. Dari kalkulasi, jumlah zakat di Gorontalo sangat besar, dalam setahun bisa mencapai 5 Milyar. Bazda Kota Gorontalo kemudian sepakat mengoptimalkan zakat dan mendorong DPRD untuk mengeluarkan Perda te nt a n g z a kat . H a s i l nya ad a l a h ke l u a r nya P e rd a No 1 0 te nt a n g pengelolaan zakat. Bazda Kota Gorontalo selanjutnya diberi amanah oleh Kepala Daerah untuk mengelola zakat dan memberdayakannya. Awalnya kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat konsumtif, yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ketika zakat dihimpun oleh suatu lembaga atau badan, maka akan dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah. Perlahan kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Pada tahun 2010, Bazda mencanangkan 2 program, yaitu memberikan bantuan modal kepada kaum duafa melalui pendataan, verifikasi data serta pelatihan bagi mereka yang terjaring. Kemudian dengan memberikan modal usaha, usaha campuran maupun barang harian. Bantuan sebesar Rp 1.000.000,- dan diangsur Rp 3.000,perhari. Pada tahun 2012, dilakukan pendataan dan pelatihan bagi mereka yang terjaring, baik itu usaha campuran, kios maupun barang harian. Setiap d u a fa m e n d a p a t b a n t u a n R p 1.000.000,-. Hasilnya, lebih dari 6 0 % u sa h a m e re ka te t a p berjalan sampai sekarang.
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
emiskinan adalah momok bagi siapa saja, bagi individu miskin itu sendiri, bagi keluarga dan bahkan bagi sebuah negara. Kofi Annan, saat menjadi Sekretaris Jendral PBB menyatakan bahwa perang yang sesungguhnya adalah kemiskinan. Rasulullah SAW bahkan mengatakan kemiskinan akan mendekatkan orang pada kekufuran. Karenanya isu kemiskinan menjadi bahasan setiap orang. Tidak terhitung banyak program-program terkait penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun berbagai lembaga lainnya. Di Kota Gorontalo, isu kemiskinan juga menjadi perhatian Bazda Kota Gorontalo. Organisasi ini berhasil mengembangkan potensi zakat yang terkumpul untuk pengentasan kemiskinan. Program yang dilakukan telah membantu usaha mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Gorontalo. Program Zakat untuk pengentasan kemiskinan dimulai saat Ramli Jafar, sebagai Ketua Bazda Kota Gorontalo berkumpul bersama teman-teman aktivis dan terutama dari ahli Masjid. Mereka membahas potensi zakat yang disumbangkan oleh masyarakat Kota
Ilustrasi Ichsan Djunaed
Pengentasan Kemiskinan
18
Foto : Dok. Ariyanto Husain
Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan rumah layak huni. Rumah adalah kebutuhan mendasar, orang boleh miskin tapi harus punya rumah yang layak. Lebih dari 5.000 masyarakat kota berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait program ini. Pada tahun 2014, Bazda Kota Gorontalo merubah sistem pendayagunaan, pinjaman modal tanpa bunga diubah menjadi modal hibah. Prosedurnya sama, terobosan yang dilakukan adalah penyediaan gerobak jual sebanyak 120 buah disertai dengan stimulan sebesar Rp 2.500.000,-. Sampai hari ini usaha yang dilakukan tetap berjalan, bahkan sudah lebih berkembang. Target kelompok tidak hanya kaum duafa, perhatian Bazda juga kepada kaum muallaf. Stigma yang berkembang adalah zakat hanya diperuntukan bagi fakir miskin. Meskipun demikian Bazda Kota Gorontalo telah beberapa kali memberikan bantuan kepada muallaf, yaitu seluruh mualaf yang kurang mampu dan yang masuk Islam belum genap 2 tahun.
Kemajuan dan keberhasilan yang dicapai sejauh ini tidak luput dari berbagai tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahannya cukup beragam. Yang pertama, potensi zakat cukup besar. Selama ini yang dioptimalkan selama 4 tahun zakat dan infak adalah dari PNS saja. Tantangan lain adalah saat pemberian zakat. Para muzaki biasanya menyerahkan zakat kepada beberapa orang yang rutin dikenalnya, sehingga penerima zakat dapat memperolehnya lebih dari satu kali. Padahal jika melalui lembaga Bazda, penerima zakat tidak akan merasa berhutang budi kepada muzaki. Praktik cerdas Zakat untuk pengentasan kemiskinan ini menyimpan pembelajaran, dan sangat membantu pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun demikian, Bazda Kota Gorontalo terus berupaya memperbaiki pelaksanaan programnya, antara lain melalui umpan balik untuk memperbaikinya. Masukan ini dilakukan tidak hanya dengan kata-kata manis, tapi juga masukan kritis yang bersifat membangun.
INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Gorontalo dan dapat dihubungi melalui email:
[email protected]
19
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Update Batukarinfo.com Artikel Nurman, Sang Penebar Benih Harapan Kakao (Theobroma cacao), atau yang sering disebut sebagai makanan para dewa adalah salah satu komoditas penunjang hidup utama bagi petani di Sulawesi. Sekitar 2,2 juta petani skala kecil di Sulawesi membudidayakan kakao di lahan seluas 1,5 juta hektar, berkontribusi hingga 67% dari produksi kakao Indonesia yang notabene merupakan negara ketiga penghasil kakao terbesar di dunia. Beberapa tahun belakangan, serangan hama penyakit, disertai dengan usia pohon yang telah lanjut mengakibatkan menurunnya hasil panen. Selengkapnya di
Kala Sawah dan Gunung Mamuju Utara jadi Kebun Sawit Ati, begitu biasa dipanggil, bersama dua teman, sedang duduk di bawah pohon sawit cukup besar. Mereka bercengkrama sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Sesekali tertawa, saling menertawakan pengalaman masing-masing. Kulit mereka terlihat coklat kusam karena terpaan matahari. Mereka warga Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, sehari-hari bekerja mengumpulkan sisa-sisa sawit yang berjatuhan di sekitar perkebunan milik PT Astra Agro Lestari (AAL). Sisa-sisa sawit, biasa disebut berondolan, bernilai rupiah bagi warga. Selengkapnya di
http://batukarinfo.com/komunitas/articles/nurmansang-penebar-benih-harapan
http://batukarinfo.com/komunitas/articles/kalasawah-dan-gunung-mamuju-utara-jadi-kebun-sawit
Referensi
Hibah Pengetahuan Hijau Proyek Kemakmuran Hijau, t e r b e s a r d a r i t i g a p ro y e k Compact, memiliki kegiatan yang disebut Pengetahuan Hijau. MCAIndonesia, melalui Kegiatan Pengetahuan Hijau, menawarkan Hibah untuk kegiatan yang akan berinvestasi dalam proyek-proyek yang terkait peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, pengumpulan dan penyebaran pengetahuan yang berhubungan dengan satu (atau lebih) isu utama Kemakmuran Hijau (energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan komoditas/ agrikultur berkelanjutan). Materi Presentasi dapat diunduh pada link berikut:
UN World Drug Report Setiap tahunnya salah satu lembaga UN yang bergerak di bidang narkotika dan kejahatan (UNODC) mengeluarkan World Drug Report yang merupakan laporan mengenai perkembangan di pasar perdagangan obat terlarang mulai dari produksi, jalur penyebaran, sampai dengan perkembangan pasar baru dan konsumsi. Laporan dapat diunduh pada link berikut
http://batukarinfo.com/referensi/world-drug-report2014
Media Release
http://batukarinfo.com/referensi/bahan-presentasisosialisasi-hibah-pengetahuan-hijau-milleniumchallenge-account-indonesia
“Konflik Kekerasan di NTB Harus Segera Dihentikan” Sepanjang tahun 2014 konflik dan kekerasan masih mewarnai perjalanan pembangunan di NTB. Konflik antar warga yang cukup dominan berlangsung di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. LBH NTB mencatat sebanyak kurang lebih 6 orang warga telah meninggal dunia akibat konflik kekerasan yang berlangsung selama 1 tahun, puluhan warga mengalami luka berat, ratusan mengalami luka ringan, 5 rumah warga hangus terbakar, beberapa unit kendaraan roda empat mengalami kerusakan, termasuk kendaraan umum (bus) yang rusak akibat konflik antar warga bahkan konflik kekerasan juga mulai merambah dan mengancam dunia pendidikan seperti yang terjadi di SMAN 2 Dompu. Selengkapnya di
Siaran Pers KPK: 6 Kementrian / Lembaga Sepakati 8 Poin Aksi Korsup Dana Pendidikan 2015 Dalam rangka pencegahan korupsi dana pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama enam kementerian/lembaga (K/L) menyepakati aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan tahun 2015. Enam K/L itu antara lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri Komisioner KPK Abraham Samad dan Zulkarnain, Mendikbud Anies R. Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemendikbud Haryono Umar, Irjen Kementerian Agama M. Jasin, Irjen Kemendagri Maliki Heru Santoso, Irjen Kemenkeu Sonny Loho, serta Plt. Kepala BPKP Meidyah Indreswari. Selengkapnya di
http://www.batukarinfo.com/node/31723
http://batukarinfo.com/node/31699
Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com
PENGALAMAN FORUM MEDIA:
Media dan Kebijakan Publik Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K. “Hanya ada dua hal yang mampu menyinari bumi ini, yakni matahari di langit dan pers di bumi” Mark Twain
M
edia massa atau pers sering disebut sebagai pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy), jika merujuk pada demokrasi berdasarkan trias politika klasik. Pilar demokrasi dalam pemahaman trias politika klasik adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Media ditempatkan sebagai pilar keempat, karena perannya yang penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan publik, sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan.
21
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Ilustrasi Ichsan Djunaed
Program BaKTI - MAMPU
Karena kekuatan tersebut, maka penguasa otoriter memusuhi dan menekan media. Di negaranegara otoriter, media dikontrol sedemikian rupa, sehingga pemberitaan hanya benar dari versi penguasa. Kontrol yang ketat dan pembredelan media tidak hanya menutup munculnya informasi yang benar untuk publik, tetapi juga mencegah dan memutus akses publik terhadap layanan negara. Sejarah mencatat banyak sekali peristiwa di mana media mampu “menyelamatkan” nyawa m a nu s i a m e l a l u i p e m b e r i t a a n . A m a r t ya Sen—peraih Nobel Ekonomi 1998—mencatat, China (Tiongkok) pernah mengalami bencana kelaparan yang mungkin terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 30 juta penduduk China meninggal akibat kegagalan program Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) selama tahun 1958-1961. Sebaliknya, India tidak pernah mengalami b e n c a n a ke l a p a ra n s e d a h s y a t i t u s e j a k kemerdekaannya tahun 1947. Ini terjadi karena keterbukaan sistem politik India memberikannya potensi peringatan dini dari pemberitaan pers. Oleh karena itu, demokrasi dan kebebasantermasuk kebebasan pers-menjadi satu dimensi penting dalam rumusan pembangunan Amartya Sen. Karenanya, salah satu ukuran kualitas demokrasi adalah kebebasan pers. Pers yang bebas dan berkualitas tidak sekadar memberitakan apa saja yang terjadi di masyarakat, tetapi juga ikut membentuk dan menjaga kualitas pemberitaan untuk menumbuhkan kultur dan mengkonsolidasikan demokrasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Media di Daerah Di era desentralisasi (otonomi daerah), kekuasaan tidak lagi berpusat di Jakarta, tetapi menyebar di berbagai daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan pelayanan publik tidak lagi bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Desentralisasi yang diharapkan memperkuat pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak semulus konsepsi dan tujuan awal. Desentralisasi juga melahirkan rajaraja di provinsi dan kabupaten/kota dan semakin memperburuk kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota tidak selalu mendukung dan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat. Pada kondisi tersebut, media di daerah mempunyai peran penting dalam mengkritisi dan BaKTINews
mengontrol penguasa di daerah. Media berfungsi menginformasikan kondisi masyarakat yang jauh dari jangkauan “tangan-tangan” pemerintah. Media juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kondisi mereka, sekaligus mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Media Daerah dan Kebijakan Publik Karena posisi dan kemampuan media, maka setiap stakeholders pembangunan membutuhkan media. Apalagi jika stakeholders pembangunan tersebut bergerak pada upaya perubahan kebijakan. Karena itu, Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang dikelola oleh Yayasan BaKTI menempatkan media sebagai mitra strategis. Di tahun kedua perjalanan Program MAMPUBaKTI beberapa pembelajaran baik terkait kerjasama dengan media disajikan berikut. Pada tahun pertama program (2013-2014) terbentuk Forum Media di Kota Ambon, Mataram, dan Kabupaten Bone. Forum media menjadi tempat bertukar informasi dan gagasan untuk penguatan pemberitaan tema MAMPU. Terbentuknya Forum Media tidak saja meningkatkan jumlah dan kualitas berita terkait t e m a M A M P U, t e t a p i s e k a l i g u s m e n ja d i s e m a c a m “ l e m b a ga a d v o k a s i ” t e r h a d a p kebijakan. Media memberitakan pembagian beras raskin yang salah sasaran atau dengan beras yang berkualitas rendah, siswa yang putus s e ko l a h ka re n a t i d a k m e m p u nya i b i aya , kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan modal usaha, kekerasan terhadap perempuan yang didiamkan, dan sebagainya. Data dan informasi untuk pemberit aan tersebut berasal dari masyarakat yang bergabung dalam kelompok konstituen. Berita-berita media yang menempatkan isu-isu sosial sebagai permasalahan penting tidak hanya menyampaikan permasalahan kepada pemerintah, tetapi juga membantu kelompok konstituen dalam melakukan advokasi terhadap p e n ga m b i l ke b i ja ka n . Upaya m a sya ra kat mendapatkan pelayanan sosial atau pelayanan publik menjadi lebih mudah, jika media memberitakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Bone, sepanjang tahun 2014, media memberitakan secara intens Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu (ASI) dan Reperda Pelayanan Publik, termasuk masukan dari berbagai pihak. Kedua Raperda tersebut disahkan menjadi Perda pada 24 Desember 2014, dan tugas media No. 110 Februari - Maret 2015
22
selanjutnya mengawasi pelaksanaan kedua Perda tersebut. Berita Perempuan dan Kemiskinan Di sisi lain, pemberitaan mengenai perempuan dan kemiskinan atau terkait tema MAMPU mengalami peningkatan yang cukup signifikan di koran, radio, TV lokal, dan media online. Di Kota Ambon, hasil pantauan lembaga mitra—Yayasan Arika Mahina—menyebutkan, pemberitaan terkait perempuan dan kemiskinan setelah terbentuknya Forum Media terjadi peningkatan pemberitan dari 7 menjadi 28 berita setiap bulan. Sedangkan di Bone, forum media yang diberi nama Forum Pabbicara rutin melakukan update informasi terhadap seluruh anggotanya melalui diskusi BBM (Blackberry Messenger). Dari 24 media cetak dan elektronik yang bergabung dalam Forum Pabbicara, sepanjang September-Oktober 2014 menghasilkan 110 berita terkait tema MAMPU. Atau sebanyak 55 berita setiap bulan terkait tema MAMPU yang muncul di 24 media—cetak, elektronik, termasuk online—di Kabupaten Bone. Sedangkan melalui forum media di Mataram, pemberitaan tema MAMPU di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok mencapai 5 berita per bulan di tiga media cetak. Isi berita juga semakin positif, tidak selalu menghukum perempuan, anak, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya. Beritaberita tentang perempuan dan kemiskinan juga semakin banyak menjadikan narasumber perempuan dan masyarakat miskin. Menjadikan perempuan dan masyarakat miskin sebagai narasumber berita berarti mengakomodasi suarasuara marjinal yang selama ini selalu diabaikan. Keberadaan forum media juga diapresiasi pemerintah daerah. Bupati Bone, H.A. Fahsar M. Padjalangi ketika menerima audiensi dengan Forum Pabbicara pada 24 Desember 2014, menyatakan mengapresiasi forum tersebut dan akan memantapkan kemitraan antara pemerintah dan jurnalis agar komunikasi dan publikasi berjalan lancar. Bupati menggagas pertemuan pemerintah dan jurnalis dalam acara Coffee Morning setiap bulan untuk membahas berbagai permasalahan dan pembangunan (Radar Bone, 26/12/2014). Workshop Tupoksi Anggota DPRD Parepare Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Dengan tiga fungsi tersebut, anggota DPRD menjembatani kebutuhan dan kepentingan rakyat (konstituen) dalam
23
BaKTINews
keputusan politik pembangunan. Anggota DPRD harus mampu menerjemahkan berbagai macam aspirasi rakyat dalam program pembangunan hingga mata anggarannya, termasuk mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut anggota DPRD harus menganut prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan dan akuntabel). Dan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut sesuai harapan, maka anggota DPRD membutuhkan peningkatan kapasitas dan memperbaiki relasinya dengan konstituen sehingga mereka mampu menjalankan fungsinya berbasis data dan informasi yang valid. Karena itu, Program MAMPU yang dikelola Yayasan BaKTI, di antaranya mendukung pelaksanaan Workshop Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) anggota DPRD di wilayah program. Tujuan dari workshop ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi anggota DPRD, yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD tentang pentingnya membangun pola hubungan dengan konstituen dan stakeholders. Pada 23-24 Desember 2014 bertempat di Hotel Bukit Kenari, Kota Parepare, YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pembangunan Ekonomi dan Masyarakat), mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU melaksanakan Workshop Tupoksi untuk anggota DPRD Parepare. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta, yang terdiri dari 11 anggota DPRD laki-laki, dan 3 anggota DPRD perempuan. Enam peserta lainnya adalah mitra DPRD, yaitu SKPD (2 orang), organisasi masyarakat sipil (2 orang), dan media (2 orang). Pelibatan mitra DPRD dalam workshop ini untuk memperkaya informasi dan masukan bagi anggota DPRD. Narasumber workshop adalah Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. Kaharuddin Kadir, M.Si, Kepala Inspektorat Kota Parepare, Muh. Husni Syam, dan Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah. Workshop difasilitasi oleh Yudha Yunus (konsultan Program MAMPU-BaKTI) dan Muslimin A. Latif (aktivis LSM). Ketua DPRD Kota Parepare menyampaikan, bahwa melalui YLP2EM dan Yayasan BaKTI, anggota DPRD Parepare memperoleh penguatan terkait Tupoksi anggota DPRD. Worskhop ini dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD sehingga mereka diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi. INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI, dan dapat dihubungi melalui email:
[email protected]
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto : Yayasan BaKTI/Rio Abdul Fattah
Suasana hari pertama pelaksanaan Workshop Blogging untuk Peneliti Muda JiKTI dengan narasumber Pepih Nugraha, Jurnalis Senior KOMPAS
Program JiKTI
Workshop Penyusunan Artikel Ilmiah untuk Media Populer Oleh Rio Abdul Fattah Hotel Santika - Makassar, 27-29 November 2014
S
eiring perkembangan era digital dan modern sekarang ini, media populer menjadi wadah yang cukup besar menyita perhatian berbagai kalangan, terutama pemerhati pembangunan dalam perwujudan sirkulasi pengetahuan. Berbagai platform media sosial, seperti sarana blogging, video blogging, jurnal ilmiah, artikel digital dan lain-lain kemudian dimanfaatkan oleh peneliti dan akademisi untuk mengakselerasi hasil-hasil pengetahuan mereka. Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) kemudian ikut memanfaatkan momentum ini dengan membangun sebuah platform pertukaran pengetahuan bernama Stock of Knowledge yang dapat diakses oleh peneliti anggota melalui portal http://jikti.bakti.or.id Dalam perkembangannya kemudian, Stock of Knowledge perlu dimanfaatkan secara aktif dan maksimal oleh peneliti anggota JiKTI. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa platform ini dalam pemanfaatannya membutuhkan kontributor aktif dari anggota JiKTI yang meretas tulisan-tulisan informal namun mendalam, atau yang disebut tulisan populer atau blogging, yang merupakan opini dan pandangan dari para anggota JiKTI terkait isu, masalah, pencapaian dan praktik-praktik cerdas dalam lingkup pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dari perspektif akademik. BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
24
1
3
2
1 Pepih Nugraha memberikan arahan langsung pada peserta peneliti anggota JiKTI mengenai rancangan tulisan bernilai berita 2 Koordinator JiKTI, A. Madjid Sallatu memberikan arahan dan sepatah kata kepada peserta workshop mengenai pengembangan JiKTI kedepan, sekaligus menutup pelaksanaan workshop selama tiga hari.
Wadah yang sama ditawarkan oleh media cetak maupun elektronik lainnya dalam lingkup nasional dalam pemenuhan opini dan artikel, namun nyatanya, tulisan, opini dan artikel yang ditulis kebanyakan mengandung nuansa politis dan kecenderungan mendukung kepentingan suatu pihak. Media tulisan populer di Stock of Knowledge JiKTI diharapkan dapat digunakan peneliti JiKTI yang berfokus pada akselerasi pembangunan dan sirkulasi pengetahuan yang efektif. Sebuah kegiatan dalam bentuk workshop kemudian digerakkan oleh JiKTI untuk secara mendalam menggunakan media populer untuk akselerasi hasil pengetahuan oleh para anggota. Workshop Blogging untuk Peneliti JiKTI akan dilaksanakan selama empat kali masing-masing di setiap region di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi (enam provinsi), Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (masing-masing dua provinsi). Pelaksanaan workshop kali ini merupakan kali pertama dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan mengundang peneliti muda dalam cakupan Pulau Sulawesi (enam provinsi) untuk mengikuti workshop. Peneliti muda yang diundang merupakan peneliti yang ditunjuk dan ditentukan oleh Focal Point di masing-masing provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari pada akhir November tersebut dipandu oleh narasumber Pepih Nugraha, jurnalis senior Kompas yang aktif dalam platform blogging
25
BaKTINews
Kompasiana. Beliau berbagi pengalaman tentang penulisan jurnalisme warga (citizen journalism) dan metode dalam menulis untuk media populer yang memiliki esensi dan tidak terlepas dari nuansa ilmiah di dalamnya. Workshop juga dirangkaikan dengan sesi pemanfaatan platform Batukarinfo.com. Dalam pelaksanaan workshop, Pepih Nugraha menekankan bahwa sebuah tulisan perlu memuat nilai berita dan menarik bagi pembacanya. Sebuah tulisan yang menarik tentunya pada topiknya memiliki nilai penting dan berpengaruh secara sosial dan ekonomi bagi kepentingan publik. Terkait dengan kunci dari merancang sebuah tulisan, Pepih Nugraha menekankan bahwa ada dua jenis kunci menulis, yaitu menulis apa yang ia sukai, dan menulis apa yang ia kuasai. Seorang penulis tidak akan memilih topik yang tidak dia kuasai. Namun demikian agar bisa menulis, ia harus berusaha memahami secara detail semua informasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Lebih jauh lagi, peserta mempelajari berbagai pendekatan dalam menulis artikel dengan nilai berita. Sebagai penulis, peserta yang merupakan peneliti dan akademisi perlu mencermati dalam menulis sebuah artikel, yaitu faktual, praktikal, intelektual, emosional,, dan spiritual. Beberapa pembahasan lain adalah menulis sosok, yaitu tulisan yang menceritakan tentang profil atau sosok seorang yang menarik. Biasanya
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto : Yayasan BaKTI/Rio Abdul Fattah
3 Foto bersama seluruh peserta dan narasumber pada hari kedua pelaksanaan Workshop Blogging JiKTI
tentang orang-orang yang sukses, berprestasi, memiliki pengalaman hidup yang layak menjadi tauladan, bisa membangkitkan inspirasi dan empati bagi banyak orang. Tokoh yang dipilih tidak harus orang terkenal, tapi bisa saja orang biasa yang pengalaman hidupnya pantas diceritakan kepada publik. Pembahasan lainnya adalah memat kata bahasa jurnalistik, yaitu dalam penulisan artikel, penulis perlu memperhatikan singkat dan padatnya tulisan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dalam dua hari pelaksanaan pemberian materi kepada peserta, narasumber Pepih Nugraha memberikan berbagai contoh dan ilustrasi dari s e t i a p m at e r i ya n g d i b e r i k a n , s e h i n g ga memudahkan peserta untuk memahami metode penulisan yang beliau berikan. Luaran utama dari kegiatan workshop JiKTI kali ini adalah bahwa 26 orang peserta yang merupakan peneliti muda JiKTI se-Sulawesi menjadi kontributor dan penulis aktif di platform Stock of Knowledge, setelah mengeksplorasi pemanfaatan fitur-fitur dalam platform Stock of Knowledge dan Batukarinfo.com. Dengan demikian, hasil-hasil pengetahuan dan kajian ilmiah dari peneliti anggota dapat tersirkulasi d e n g a n b a i k d a n m e m b e r i k a n m a n fa a t pembelajaran pengetahuan bagi khalayak.
Artikel kemudian diunggah oleh para peserta ke dalam Stock of Knowledge:
1 2 3 4 5 6 7
Aplikasi Data Spasial Rawan Bencana di Kota Manado ditulis oleh Xaverius Najoan, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Utara Mengembangkan Perikanan Tuna di Laut Banda: Masih Mungkinkah? oleh Ahmad Mustafa, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Tenggara Marginalisasi Produk Unggulan di Gorontalo oleh Achmad Fadhli, peserta anggota peneliti JiKTI Gorontalo Transparansi Pengadaan ATK di Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat ditulis oleh Maulana Rasyid, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Barat Derita Nelayan Kecil Tak Kunjung Berakhir, Kartu Nelayan Dieksploitasi ditulis oleh Muhaimin Zulhair, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Selatan Dilema Kenaikan Harga BBM dan Tantangan Masa Depan Pemerintahan Baru oleh Mochtar Marhum, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Tengah Memajukan Kreativitas Anak Bangsa dengan Teknologi Robotika oleh Pinrolinvic Manembu, peserta anggota peneliti JiKTI Sulawesi Utara, dan lain-lain
INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Program Officer Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) Untuk informasi mengenai kegiatan JiKTI dapat menghubungi
[email protected]
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
26
Praktik Cerdas
Fermentasi Limbah Rumah Tangga Oleh FERRY ICHSAN RACHIM
P
Ilustrasi Ichsan Djunaed
anas sekali hari ini”, kalimat menjadi sering sekali diucapkan akhir-akhir ini. Memang benar, suhu air dan udara di bumi kita ini sedang meningkat secara drastis. Dunia internasional menyebutnya sebagai pemanasan global (global warming). Sinar matahari yang sampai ke bumi terperangkap oleh suatu lapisan gas di atmosfir yang dinamakan Gas Rumah Kaca (GRK). Ada 3 gas utama yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, yaitu CO2 (Karbon Dioksida), CH4 (Methana) dan N2O (Nitrogen Oksida). Peningkatan produksi Gas Rumah Kaca membuat semakin banyak panas yang terperangkap. Akibatnya suhu udara dan air di muka bumi ini terus meningkat. Gas Rumah Kaca terakumulasi akibat jumlah manusia di bumi semakin meningkat. Semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi terutama penyediaan makanan dan transportasi. Bahan bakar fosil dibakar sebagai sumber energi utama menghasilkan Gas Rumah Kaca. Sebagai konsekuensinya jumlah sampah juga meningkat. Cara penanganan saat ini adalah dengan cara dibakar atau ditimbun. Kedua opsi ini menghasilkan Gas Rumah Kaca dalam jumlah besar. Selain menghasilkan penyakit termasuk kanker. Akibat pemanasan global ini sudah mulai dirasakan oleh umat manusia. Kenaikkan muka laut, cuaca yang semakin tidak bisa diprediksi, dan produksi pangan yang menurun. Bahkan dikatakan setiap peningkatan suhu udara 1°C akan mengurangi produksi pangan dunia sebesar 30%. Diprediksi akan terjadi kekurangan pangan, migrasi besar dan perang apabila hal ini dibiarkan berlangsung.
27
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
PBB sangat mengerti tentang dampak mengerikan yang akan terjadi apabila dibiarkan begitu saja. Seluruh umat manusia harus turut bekerja sama untuk menahan laju peningkatan Gas Rumah Kaca. Untuk itulah dibentuk UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sebagai badan kerjasama antar negara khusus untuk perubahan iklim. Indonesia sudah menjadi anggotanya. Tapi gaungnya belum sampai masyarakat kita. Kita masih sekedar prihatin melihat gambar beruang kutub yang hanya berpijak pada sebongkah kecil es yang sisanya sudah mencair. Adakah yang bisa kita lakukan untuk menahan laju Gas Rumah Kaca? Jika anda adalah seorang negarawan tentu bisa membuat kebijakan-kebijakan nasional yang mengharuskan semua aktivitas di negara ini mengarah ke aktivitas ramah lingkungan. Memiliki komitmen dan aktif di level internasional. Jika anda adalah pemilik pabrik, pilihlah metode produksi yang lebih sedikit menghasilkan Gas Rumah Kaca. Kurangi pemakaian bahan bakar atau membeli CO2 Offset. Jumlah GRK yang dikurangi bisa dijual sesuai dengan Protocol Kyoto. Jika anda adalah direktur perusahaan, lakukanlah efisiensi energi dan kurangilah pemakaian kertas. Berikan dana CSR untuk aktivitas masyarakat dalam pengurangan sampah dan penghijauan lingkungan.
BaKTINews
Jika anda adalah ibu rumah tangga, anda dapat melakukan upaya dalam pengolahan sampah. Daur ulang sampah anorganik (plastik, kaca, logam dan kertas). Komposkan sampah organik rumah tangga anda. Mengubah sampah menjadi tanah. Hal ini sehubungan dengan sampah rumah tangga saat ini adalah salah satu penyumbang Gas Rumah Kaca terbesar di dunia. Ada beberapa cara untuk mengkomposkan sampah organik saat ini. Cara pertama dengan memanfaatkan mahkluk hidup lain secara biokonversi. Contohnya adalah memakai cacing tanah untuk membuat kascing. Cara kedua adalah pengomposan tradisional, dimana perlu mencampur bahan yang mengandung nitrogen tinggi dengan bahan-bahan yang mengandung karbon tinggi sehingga tercapai rasio C/N di angka 18-20. Jumlah total bahan baku minimal 1 m2. Padahal sampah organik rumah tangga tidak pernah mencapai 1 m2. Kontrol suhu dan kelembaban mutlak diperlukan. Jika suhu terlalu panas harus diaduk. Jika suhu terlalu rendah harus mengoreksi rasio C/N. Biasanya menghasilkan Gas Rumah Kaca, yaitu CH4 (Methana). Bakteri berbahaya, Clostridium tetanii yang menyebabkan penyakit mematikan tetanus bisa tumbuh di sistem ini jika sampah mengandung sisa daging. Cara ini selain rumit, perlu penanganan terus menerus, berbahaya, juga memerlukan waktu yang lama, sekitar 2-6 bulan untuk berubah menjadi kompos. Cara ketiga adalah pengomposan dengan cara fermentasi anaerobik di pH rendah. Cara ini sangat
No. 110 Februari - Maret 2015
28
Gas Rumah Kaca yang diakumulasikan oleh aktifitas manusia bersumber pada : Pembakaran bahan bakar fosi
sederhana, tidak berbau, tidak mengundang binatang dan cepat berubah menjadi kompos. Cocok untuk diterapkan di skala rumah tangga. Kami menyebut sistem ini sebagai FELITA, singkatan dari Fermentasi Limbah Rumah Tangga. Hampir segala macam sampah organik rumah tangga bisa diubah menjadi kompos. Termasuk sisa daging, produk telur, sisa jeruk, produk susu dan sisa makanan laut, termasuk tulangnya. Yang tidak bisa dikomposkan adalah tulang berukuran besar dan yang berbentuk cairan. Cara ini tidak menghasilkan Gas Rumah Kaca sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan cara lain. Keuntungan lainnya adalah karena dilakukan di kotak tertutup dan tidak ada lagi sampah organik yang di buang ke tempat sampah di depan rumah, maka binatang yang memanfaatkan sampah organik pun dengan sendirinya akan kelaparan dan meninggalkan lingkungan rumah kita. Pengolahan sampah diutamakan dari rumah tangga, karena sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah organik. Sampah ini dapat diubah menjadi kompos yang akan menyuburkan tanah. Sehingga jumlah sampah organik yang kita kurangi bisa mencapai 80-90%. Demikian pula dengan sampah anorganik yang bisa di daur ulang. Sampah anorganik yang tercampur dengan sampah organik, membutuhkan proses pencucian. Dengan demikian pengomposan sampah organik akan meningkatkan jumlah prosentase sampah anorganik yang didaur ulang sekaligus meningkatkan nilai jualnya. Fermentasi Kearifan lokal dalam memanfaatkan suatu proses yang disebut dengan fermentasi untuk menyimpan makanan pada saat panen raya sudah mulai dilupakan. Padahal inilah cara yang diterapkan nenek moyang kita beratus tahun yang lalu.
29
BaKTINews
Aktivitas peternakan Alih lahan hutan tropis dan lahan gambut
Aktivitas pertanian yang memakai pupuk kimiawi
Mikroorganisme yang berperan belum bisa dilihat dan dideteksi. Tapi nenek moyang kita menerapkan teknologi praktis yang kadang ditemukan secara tidak sengaja. Dimana bahan makanan yang diawetkan melalui pembiakan mikroorganisme yang mengeluarkan asam organik. Bahan inilah yang membuat makanan tidak dirusak oleh bakteri pembusuk. Bahan ini jugalah yang memberikan rasa tambahan ke makanan yang diawetkan. Kadar keasaman yang dihasilkan membuat bakteri berbahaya tidak bisa hidup dan berkembang. Inilah yang disebut dengan fermentasi. Kearifan lokal ini luntur karena kita tidak perlu lagi bisa menyimpan makanan dalam jangka waktu lama saat paceklik tiba. Hal ini karena saat ini sudah ada kulkas yang berfungsi sama dan lebih praktis. Namun cara ini mengurangi kualitas makanan. Kebalikkannya, kualitas makanan menjadi meningkat melalui fermentasi melalui kandungan vitamin B serta mikroorganisme probiotik yang sangat berguna untuk menguraikan makanan di usus kita. Fungsinya sama seperti kita minum yoghurt dan yakult. Ke a r i fa n l o k a l j u ga b e ra r t i m e m a k a i mikroorganisme lokal yang sudah ada di alam sekitar daerah itu. Artinya tempe yang dibuat di Jepang, rasanya akan berbeda dengan tempe yang dibuat di Jawa. Kita sudah diberkahi dengan mikroorganisme lokal spesifik. Masa paceklik bisa diatasi dengan mendatangkan bahan makanan dari daerah lain. Bahkan import dari negara lain. Mendatangkan kacang kedelai dari Amerika menghasilkan jejak Karbon yang tinggi. Kebanyakan dari kita hanya mengenal tempoyak (fermentasi durian) asal Palembang, Sumatera Selatan. (lihat BOX) Inilah yang disebut dengan FELITA. Produk Indonesia dengan menghidupkan kembali kearifan lokal nusantara.
No. 110 Februari - Maret 2015
Kebakaran hutan dan pembakaran sampah
Pembuangan sampah dengan cara ditimbun
Berikut adalah makanan yang di fermentasikan : Tempoyak Cincalok Ikan Tukai Naniura Rusip Dangke Terasi Ikan Peda Tempe Kopi Luwak Kecap Bekasam Picungan Acar Urutan Wadi Oncom
Palembang Riau Sumatera Barat Batak Bangka Belitung Sulawesi Nusantara Jawa Barat Nusantara Kawasan Gunung Ijen, dan Sumatera Nusantara Sepanjang sungai Bengawan Solo Banten, Jawa Barat Nusantara Bali Kalimantan Jawa Barat
FELITA Felita adalah metode pengomposan sampah organik dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal Indonesia. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Tahap Pertama. Sampah organik rumah tangga difermentasikan di dalam kotak sederhana, kita sebut kotak Felita. Prinsip kerjanya adalah mencampurkan sampah organik dengan bubuk aktivator Felita di dalam kotak Felita dalam keadaan tertutup. Kotak Felita bisa dibuat dari kotak plastik yang bisa ditutup rapat. Mempunyai saringan untuk mengurangi air serta kran untuk mengeluarkan airnya. Air inipun merupakan pupuk cair yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk
BaKTINews
cair setelah mencampurnya dengan air sebanyak 100 kali lipat volumenya. Pada kondisi ini mikroorganisme yang terdapat di Felita aktivator akan secara cepat mengurai sampah organik. pH akan turun sekitar 4,5. Sampah organik bisa dimasukkan berkali-kali hingga penuh. Setiap memasukkan sampah, tebarkan selapis Felita aktivator di atasnya lalu tutup kembali. Jika sudah penuh, biarkan terfermentasi selama dua minggu. Pada saat ini, sampah organik akan menjadi empuk, asam, tetapi bentuknya tetap sama. Permukaan sampah akan terlihat kapang berwarna putih. Pada saat dibuka akan tercium bau asam bukan bau busuk. Pada tahap kedua sampah organik yang sudah terfermentasi selama 2 minggu bisa kita olah menjadi kompos. Caranya dengan menggali lubang di tanah, kemudian memasukkan isi kotak Felita termasuk cairannya. Masukkan tanah lagi, lalu aduk sampai rata. Timbunkan tanah lagi di atasnya sedalam 10-15 cm. Tunggu selama 2 minggu dan semuanya akan menjadi kompos. Jika kita tinggal di apartement yang tidak punya halaman, bisa kita lakukan di dalam pot bunga berukuran besar dengan prinsip yang sama. Ko m p o s ya n g d i h a s i l k a n k u a l i t a s nya tergantung pada sampah organik yang dipakai. Karena sampah organik rumah tangga biasanya bergizi tinggi, tentu hasil komposnya juga lebih berkualitas daripada kompos tradisional yang hanya memanfaatkan sampah daun-daunan dan kotoran hewan. Kesimpulan Fe l i t a a d a l a h m e t o d e t e r b a i k u n t u k mengurangi jumlah sampah organik rumah tangga. Selain cepat, yaitu dalam waktu 1 bulan sudah mendapatkan kompos berkualitas tinggi, juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan Gas Ruma Kaca. Mikroorganisme yang dipakai dari jenis yang tidak berbahaya, bahkan merupakan jenis yang dipakai untuk mengawetkan makanan o l e h n e n e k m oya n g k i t a . B i n at a n g ya n g memanfaatkan sampah akan hilang dengan sendirinya sehingga meningkatkan kesehatan lingkungan. Pemerintah daerah akan lebih mudah mengolah sampah karena jumlah sampah yang masuk ke TPA akan berkurang secara drastis. Inilah kesempatan kita untuk ikut andil menyelamatkan bumi. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi penulis melalui email
[email protected]
No. 110 Februari - Maret 2015
30
Proyek Pertukaran Pengetahuan BaKTI - AIPD
•••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• Oleh STEVENT FEBRIANDY
T
ahun ketiga sekaligus tahun terakhir kerjasama Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) dengan BaKTI hampir usai. Perlu diakui masih banyak hal yang ingin dicapai dengan waktu terbatas, namun beberapa pencapaian sudah menghasilkan output yang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Pa d a t a h u n p e r t a m a p ro y e k i n i menanamkan pemahaman tentang pentingnya Pusat Data dan Unit Pengelola Koordinasi Mitra Pembangunan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan
Ilustrasi Ichsan Ichsan Djunaed Djunaed
31
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
Dari kerja keras tanpa kenal lelah selama tiga tahun ini, semakin banyak Pemerintah Daerah yang menyadari pentingnya Pusat Data dan Unit Lembaga Mitra Pembangunan. program pembangunan agar dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Proses tersebut tidaklah mudah. Diperlukan pendekatan khusus masing-masing daerah mengingat setiap daerah memiliki ke p e r l u a n d a n ke b ut u h a n ya n g b e r b e d a menyangkut indikator data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan. Tantangan yang berikutnya adalah perubahan arus politik di daerah, dimana pergantian pimpinan daerah diikuti oleh perubahan posisi dalam pemerintahan. Hal ini mengakibatkan p e n d e kat a n ya n g su d a h d i l a k sa n a ka n sebelumnya perlu dimulai dari awal untuk mendapatkan pemahaman yang sama.
Pusat Data Saat ini, sebanyak lima pusat data telah aktif beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang di NTT, kota Mataram di NTB, dan Merauke serta Fakfak di Papua. Pusat Data yang telah selesai dibangun tersebut bukan sekedar gedung semata, namun juga merupakan sistem terpadu yang dijalankan oleh pengelola Pusat Data bersama Forum Data yang berfungsi sebagai penyedia informasi. Sistem inilah yang aktif menyebarkan informasi dan melakukan aktivitas pembelajaran terpadu bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung manajemen dan perencanaan pembangunan. Kelima Pusat Data yang telah beroperasi tersebut juga telah mampu berfungsi dalam mengelola data, informasi dan pengetahuan. Pemerintah Daerah melalui Forum Data telah berkomitmen untuk menyediakan secara regular ke Pusat Data dan Informasi berbagai data, informasi dan referensi pembangunan. Hingga Maret 2015 akan berdiri delapan Pusat Data baru yang tersebar di Kabupaten Malang, Trenggalek dan Situbondo di Jawa Timur, Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan dan Manokwari di
P U S AT D ATA MERAUKE
Pendekatan yang mengutamkan konteks lokal dan kesiapan pemerintah setempat kemudian menjadi nilai tambah dalam proyek ini, terutama dalam mencapai output yang diinginkan. Konsistensi sangat penting artinya dalam menggugah Pemerintah Daerah untuk memberi dukungan terhadap kehadiran Pusat Data dan Unit Pengelola Kordinasi Mitra Pembangunan. Dari kerja keras tanpa kenal lelah selama tiga tahun ini, semakin banyak Pemerintah Daerah yang menyadari pentingnya Pusat Data dan Unit Lembaga Mitra Pembangunan. Namun kerja advokasi program KM-AIPD tidak berhenti sampai di situ. BaKTINews
Papua Barat. Di Provinsi NTT akan hadir satu Pusat Data di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan di Papua Barat akan beroperasi satu Pusat Data di tingkat provinsi. Komitmen yang besar dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten adalah dukungan terbesar yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan Pusat Data. Termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan teknologi bagi masing-masing Pusat Data. Sebuah workshop telah diadakan di Kabupaten Malang untuk melatih para pengelola menggunakan aplikasi database Pusat Data yang akan digunakan di Pusat Data Kabupaten Malang. No. 110 Februari - Maret 2015
32
Sharing informasi dan koordinasi para mitra pembangunan Di Nusa Tenggara Timur, Resource Center Provinsi NTT dalam waktu dekat akan mendukung Program Satu Data, sebuah program unggulan Pemerintah Provinsi NTT untuk mengintegrasikan data pembangunan agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat lebih efektif. Perkembangan yang berarti juga ditunjukan oleh Pusat Data Kabupaten Fakfak, dimana sudah dikembangkan sistem berbagi data dari Pusat Data ke Rumah Dinas Bupati Kabupaten Fakfak. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Bupati sebagai pimpinan daerah untuk mengakses data dan informasi pembangunan dari Pusat Data Kabupaten Fakfak. Unit Pengelola Kordinasi Mitra Pembangunan Selain Pusat Data, telah terbentuk juga Unit Pengelola Koordinasi Mitra Pembangunan (UPK) di
Dengan adanya Forum Koordinasi Mitra Pembangunan (FKMP) ini lembaga-lembaga internasional tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. empat Provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Papua Barat. Kegiatan utama dari Unit Pengelola Kordinasi Mitra Pembangunan adalah mengadakan berbagai pertemuan kordinasi untuk harmonisasi program para mitra pembangunan dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. “Dengan adanya Forum Koordinasi Mitra Pembangunan (FKMP) ini lembaga-lembaga
Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama perwakilan lembaga donor meninjau fasilitas Pusat Data, “Balai Ite”.
33
BaKTINews
Fasilitas Pusat Data di Kupang, NTT
No. 110 Februari - Maret 2015
(lembaga donor) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur internasional tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Kemudian, kita juga bisa mengukur serta mengarahkan daerah atau kabupaten mana saja yang masih membutuhkan implementasi program dari lembaga internasional. Sebab selama ini, mitra pembangunan internasional seakan menumpuk di satu kabupaten, sementara ada kabupatenkabupaten lain yang kurang mendapat perhatian. Jadi, keberadaan forum ini akan benar-benar kami manfaatkan untuk membangun koordinasi dengan SKPD terkait, sehingga kami bisa membantu mengarahkan kabupaten-kabupaten mana saja yang membutuhkan pendampingan dari lembaga internasional,” hal ini disampaikan oleh Pak Adjie Arnowo, Kepala Sub Bagian Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baru-baru ini, Forum Kordinasi Mitra Pembangunan menerbitkan buku Database Profil dimanfaatkan untuk kegiatan pertukaran pengetahuan.
Foto: Dok. KM - AIPD
Mitra Pembangunan Pemprov Jawa Timur. Buku ini adalah yang pertama diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait koordinasi para Mitra Pembangunan di Jawa Timur. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki informasi komprehensif mengenai Mitra Pembangunan yang bekerja di sana. Hal ini menjadi satu langkah maju Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator dalam kolaborasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan mitra pembangunan. Dokumentasi Hasil yang Membanggakan Dukungan lain yang diberikan Yayasan BaKTI bagi Program AIPD adalah memfasilitasi produksi berbagai media dan produk komunikasi dan publikasi. Dalam tiga bulan terakhir, telah didokumentasikan keberhasilan Program AIPD di Jawa Timur, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat. Telah terjaring sepuluh cerita sukses yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan film. Dokumentasi dari cerita-cerita sukses tersebut akan didiseminasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan hal tersebut maka usaha advokasi yang dilakukan selama hampir tiga tahun oleh BaKTI sebagai mitra pelaksana proyek ini sudah menunjukan hasil yang cukup jelas. Pemerintah sudah melihat kebutuhan data dan informasi pembangunan sebagau sebuah keharusan dalam menjadi referensi perencanaan dan manajemen pembangunan.
INFORMASI LEBIH LANJUT untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program KM-AIPD dapat menghubungi Stevent Febriandy melalui email di
[email protected]
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
34
Sosok
Una
Mendidik Politisi Perempuan Oleh M. Ghufran H. Kordi K.
P
erempuan kelahiran 17 Agustus 1976 ini akrab dipanggil Una. Nama lengkapnya Agusnawati. Dia adalah salah satu perempuan aktivis sekaligus politisi. Di tengah masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, hadirnya sosok perempuan yang mampu memperbaiki nasib perempuan sangat dibutuhkan. Ideologi patriarki tidak hanya terbenam di dasar pikiran dan perilaku hidup kaum lakilaki, tetapi juga kaum perempuan. Karena itu, dibutuhkan banyak perempuan mencerahkan kaumnya, sekaligus kaum lakilaki. Dibutuhkan banyak perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan strategis yang mengubah budaya dan struktur sosial yang tidak adil terhadap perempuan. Dimulai dari menjadi relawan di beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ketika masih berstatus mahasiswa, Una mulai bergelut dengan dunia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berbagai permasalahan. Sampai pada mendirikan Sekolah Politik Perempuan MAUPE (SPPM).
35
BaKTINews
Sebagai relawan, Una merasakan langsung bagaimana masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari anak yang putus sekolah, anak yang gizi buruk, ibu yang meninggal setelah melahirkan hingga kerusakan lingkungan. Ini adalah fakta-fakta riil di lapangan, yang hanya sedikit sekali diketahui oleh pemerintah dan masyarakat luas. Menurut ibu dua anak-Nurul Indhira Dewanty dan Abdul Hanief Ar-rizaly-ternyata berbagai permasalahan tersebut menempatkan perempuan dan anak sebagai korban utama. Tetapi ketika pemerintah membicarakan pembangunan, semua yang hadir adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya menyiapkan konsumsi. Kebutuhankebutuhan perempuan tidak menjadi bahan diskusi dalam perencanaan pembangunan, karena perempuan tidak hadir dalam diskusi atau rapat mengenai pembangunan. Ini tidak hanya terjadi di desa yang jauh dari kota, tetapi juga di dalam kota. Karena itu, sejak tahun 2003, alumni SD Inpres Bulu-bulu dan SMP Angkasa Mandai Maros ini memutuskan menjadi aktivis untuk
No. 110 Februari - Maret 2015
Foto: Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU
memperjuangkan nasib kaumnya. Bersama tiga rekannya, ia mendirikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan disingkat MAUPE. Pada tahun 2014 pengurus mengubah status lembaga ini menjadi Yayasan MAUPE. Visi Yayasan MAUPE adalah terwujudnya otonomi dan kedaulatan perempuan miskin marginal dalam pemenuhan hak azasi perempuan. Sebuah visi yang jelas untuk kepedulian terhadap perempuan. MAUPE menjadi tempat bagi Una dan kawankawannya memulai perjuangan yang lebih terorganisir dan strategis. Istri Muh. Tang Abdullah ini memantapkan pikiran dan hati untuk melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi perempuan, terutama perempuan miskin dan marjinal, tanpa melupakan p e re m p u a n ke l a s m e n e n ga h ya n g j u ga i k u t memperkokoh budaya dan struktur sosial patriarki. Sepanjang tahun 2003-2004 Una berupaya meningkakan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan dunia LSM, seperti perencanaan partisipatif, pengorganisasian, advokasi kebijakan, dan pendidikan gender. Di tengah asyiknya menikmati dunia aktivis, PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) memintanya menjadi pengurus kabupaten untuk menangani masalah Pemberdayaan Perempuan. Dengan niat tulus untuk mendorong pemberdayaan perempuan, lulusan Fakultas Pertanian, Universitas H a sa nu d d i n ( U N H A S ) M a ka ssa r i n i , menerima sebagai pengurus. Berkat perjuangan aktivis perempuan dan aktivis yang peduli perempuan dan m e n d o ro n g k u o t a 3 0 p e rs e n , Un a memantapkan diri untuk maju sebagai caleg (calon legislatif). Bila lolos menjadi anggota parlemen, maka dia bersama perempuan-perempuan, baik di parlemen maupun di luar parlemen m e m p e rce p at p e re n ca n a a n , penganggaran, dan pengawasan kebijakan yang pro poor dan pro gender. Berbekal jaringan perempuan, dukungan sahabat, dan keluarga besar di Kecamatan Marusu, Mandai, Tanralili, Moncongloe, dan Tompobulu, Una meraih suara terbanyak pada Pemilu (Pemilihan umum) tahun 2004 di daerah pemilihan tersebut. Sepanjang tahun 20042009, sebagai anggota parlemen, Una fokus mendorong kebijakan untuk memperkuat dan memberdayakan perempuan, di antaranya peningkatan usaha kecil menengah untuk
BaKTINews
No. 110 Februari - Maret 2015
36
perempuan, pemberdayaan kelompok tani perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, dan kesejahteraan guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Selama menjadi anggota parlemen, Una juga terus meningkatkan kapasitas dengan mengikuti berbagai pelatihan. Keinginannya untuk mendorong perencanaan pembangunan yang memihak perempuan, maka Una menempuh pendidikan strata dua di UNHAS dengan mengambil kajian Gender dan Pembangunan. Pada Pemilu 2009, Una terpilih kembali menjadi anggota parlemen untuk kedua kalinya di DPRD (Dewan Perwalikan Rakyat Daerah) Kabupaten Maros. Berbekal pengalaman sebelumnya, alumni SMA Negeri 6 Makassar ini bersama anggota parlemen perempuan di Kabupaten Maros, yang bergabung dalam Kaukus Pa r l e m e n Pe re m p u a n K a b u p at e n M a ro s menginisiasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang bermuara pada ketersediaan anggaran dalam pemenuhan hak asasi perempuan. Salah satunya pada tahun 2012 bekerja keras hingga lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA). Legislasi lain yng merupakan bagian dari kerja keras Una adalah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dan Pemberantasan Buta Aksara. Namun belum sampai diketuk palu, Una harus meninggalkan DPRD Maros karena pergantian antar waktu. Itu karena Una berpindah ke partai Golkar (Golongan Karya). Tahun 2014, sistem perpolitikan yang t ra n sa k s i o n a l t i d a k h a nya m e n jad i bat u sandungan bagi Una dan banyak perempuan potensial lainnya dalam meraih kembali kursi parlemen, tetapi sekaligus memiriskan hati bagi yang terbiasa meraih simpati dan dukungan dengan bekal kontrak politik untuk melaksanakan janji politik saat dipercaya mengemban amanah rakyat. Gagal dalam pemilihan legislatif 2014 tidak m e ny u r ut ka n Un a d a l a m b e r j u a n g d e m i kepentingan perempuan dan masyarakat miskin. Una kembali ke habitat awalnya bersama Yayasan M AU P E M a ro s . Un a t e t a p b e r ko m i t m e n m e n d o ro n g p e m a n g k u ke b i ja k a n u n t u k melahirkan regulasi yang pro poor dan pro gender. Tahun 2014, Una kembali menjadi Direktur Yayasan MAUPE. Lembaga ini memiliki sebuah program yang sangat khas, Sekolah Politik Perempuan MAUPE (SPPM). Sesuai dengan namanya sekolah ini mendidik perempuan untuk menjadi politisi yang penduli terhadap perempuan
37
BaKTINews
Salah satunya pada tahun 2012 bekerja keras hingga lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA). Legislasi lain yng merupakan bagian dari kerja keras Una adalah Ranperda Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dan Pemberantasan Buta Aksara.
dan kemiskinan. SPPM Maros merupakan satusatunya sekolah politik untuk perempuan di Sulawesi Selatan. Sejak akhir 2014 Yayasan MAUPE bekerjasama Yayasan BaKTI dalam program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program yang fokus pada lima tema, yaitu: (1) akses perempuan miskin terhadap perlindungan sosial, (2) akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, (3) meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri, (4) perhatian te r h ad a p kes e h at a n re p ro d u k s i , d a n ( 5 ) mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Menurut Una, Program MAMPU merupakan instrumen yang tepat untuk mendorong kebijakan yang memihak perempuan dan kaum miskin. Dengan berbekal pengalaman selama sepuluh tahun di parlemen, Una memiliki jaringan dan relasi yang cukup baik di parlemen dan eksekutif. Ini akan menjadi modal bagi perempuan yang pada tahun 2002 mendapat penghargaan Perempuan Berpresta si se-Kabupaten Maros ini, dalam memperjuangkan perempuan untuk meraih keadilan. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI, beliau dapat dihubungi melalui email di
[email protected]
No. 110 Februari - Maret 2015
Program UNICEF - BaKTI Pelatihan Anak Sebagai Pusat Perubahan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Makassar, 16-18 Januari 2015
U
NICEF - BaKTI bersama Pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan Pelatihan Anak Sebagai Pusat Perubahan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kelurahan Pangkabinanga dan di Desa Pallantikang Kabupaten Gowa. Kegiatan ini diikuti oleh 38 orang yang berasal dari forum anak dan perwakilan BAPPEDA Kabupaten Gowa, Dinas Sosial, Badan KBPP Kabupaten Gowa, serta anak-anak dari para orang tua yang telah mengikuti Pelatihan Menjadi Orang Tua Dambaan Anak yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas a n a k d a l a m m e m a h a m i h a k- h a k a n a k , p e r ke m b a n ga n a n a k , ko m u n i k a s i a n a k , perlindungan anak, mencegah bullying, dan menghindari kekerasan dan memperkuat pemahaman dan keterampilan anak dalam menggunakan berbagai jalur guna menyusun sebuah perubahan. Pelatihan ini dibuka oleh H. Muchlis, SE., Kepala Bappeda kabupaten Gowa dan difasilitasi oleh Ibu Nur Anti, Fasilitator dari Badan PPKB Pemprov Sulawesi Selatan, Ibrahim dari LBHP2i dan Fadiah dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.
Foto: Yayasan BaKTI/Leonardy Sambo
BaKTINews
Pada akhir pelatihan peserta memahami akan pentingnya hak-hak anak, proses perkembangan anak, dan berkomunikasi dengan anak-anak. Peserta juga menambah wawasan mereka mengenai isu perlindungan anak dan bagaimana mencegah bullying serta menghindari kekerasan.
Advocacy Workshop for Island Cluster Support 29 Januari 2015
P
endekatan gugus pulau merupakan strategi kunci untuk mengelola sistem kesehatan di kabupaten Halmahera yang memiliki sejumlah pulau pulau terpencil. Dinas Kesehatan kemudian membagi gugusan pulau menjadi 4 cluster yang mencakup 30 Puskesmas. Konsep Gugus Pulau telah diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan. Untuk mendukung keberlanjutan konsep gugus pulau khususnya dukungan penganggaran, maka diperlukan Kebijakan alokasi anggaran dari sumber daya lokal daerah (APBD). Sehubungan dengan upaya mendukung keberlanjutan konsep gugus pulau, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan b e ke r ja sa m a d e n ga n U N I C E F d a n B a K T I menyelenggarakan Advocacy Workshop for Island Cluster Support - Halmahera Selatan. Workshop ini diadakan di Malaria Center, Pulau Bacan, Maluku Utara. Peserta kegiatan ini berasal dari SKPD terkait sektor kesehatan, anggota legislatif kabupaten Halmahera Selatan.
No. 110 Februari - Maret 2015
38
Foto: Yayasan BaKTI/Leonardy Sambo
Lokakarya Kesinambungan Program Olahraga dalam Pembangunan
I
ndonesia terpilih sebagai salah satu dari 20 negara untuk mengadopsi program ini, sebuah program yang dirancang untuk menyediakan bantuan bagi 20 negara diberbagai dunia berupa dukungan dana dan pelatihan bagi program khusus pendidikan fisik dan jasmani. Program ini dilakukan di empat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Di setiap provinsi, terpilih satu Kabupaten/Kota yang dianggap mewakili budaya dan keberagaman di Indonesia. Bone adalah Kabupaten yang di Sulawesi Selatan yang dianggap mewakili budaya dan keberagaman. Program ini bertujuan untuk memperlihatkan tatakelola yang baik di bidang pendidikan fisik dan jasmani melalui metode pengajaran inklusif, ekstra kurikuler dan kegiatan luar sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat, jaminan mutu dan penyediaan fasilitas dan perlengkapan olahraga. UNICEF-BaKTI akan menyelenggarakan lokakarya yang mendukung program ini, serta mendistribusikan paket kesinambungan program Olahraga untuk Pembangunan yang terdiri dari
39
BaKTINews
modul dan perangkat implementasi program yang dapat digunakan untuk mitra pelaksana di daerah. Lokakarya Kesinambungan Program Olahraga dalam Pembangunan ini ingin menunjukkan praktik tatakelola yang baik dalam perencanaan dan penganggaran program bagi anak di Kabupaten Bone. Termasuk juga penggunaan Sistem Data Desa yang efektif, peran Badan Perencanaan Daerah, Pendekatan holistik terhadap program perkembangan anak usia dini (Taman Paditungka). Peserta yang nantinya terlibat dalam lokakarya ini akan mendiskusikan strategi perencanaan dan penganggaran yang efektif bagi program anak. Hal ini disesuaikan dengan konteks sosial dan politik di Sulawesi melalui pengenalan peraturan pemerintah tentang penggunaan Anggaran Dana Desa Lokakarya ini akan diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari anak dan remaja dari Kabupaten Bone, guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, praktisi olahraga, perguruan tinggi yang menyediakan program pra-layanan bagi guru olahraga, perwakilan pemerintahan, delegasi dari Subang, Pasuruan, dan Jakarta. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kolaborasi UNICEF-BaKTI, Anda dapat menghubungi Senior Program Officer UNICEF-BaKTI, Sdr. Leonardy Sambo melalui email
[email protected]
No. 110 Februari - Maret 2015
Kegiatan di BaKTI 15 Januari 2015 Sosialisasi Hibah Pengetahuan Hijau Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia)
M
illennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) melaksanakan sosialisasi Hibah Pengetahuan Hijau di Kantor BaKTI. Hadir Ibu Poppy Ismalina, Associate Director - Green Knowledge MCA Indonesia sebagai narasumber dalam kegiatan ini. MCA-Indonesia, melalui Kegiatan Pengetahuan Hijau, menawarkan Hibah untuk kegiatan yang akan berinvestasi dalam proyek-proyek yang terkait peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu juga peningkatan kapasitas, bantuan teknis, pengumpulan dan penyebaran pengetahuan yang berhubungan dengan isu utama Kemakmuran Hijau (energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan komoditas/agrikultur berkelanjutan). Sosialisasi ini dihadiri oleh LSM lokal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta mitra akademisi dan swasta.
22 Januari 2015 Diskusi Media : “Jurnalisme tentang Kebencanaan” PJI (Perhimpunan Jurnalis Indonesia) Makassar bekerjasama dengan Yayasan BaKTI menggelar Diskusi Media dengan mengangkat tema “Jurnalisme tentang Kebencanaan”. Diskusi ini merupakan kali kedua diselenggarakan setelah Diskusi Media yang pertama. Dalam diskusi ini hadir Bapak Rusdin Tompo (KPI), Bapak A. Baliraja dari BPBD Sulsel dan Muh. Al. Amin dari WALHI Sulsel sebagai narasumber. Tema ini diangkat mengingat bahwa memasuki bulan Desember hingga Januari, Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari peran media dalam memberitakan kejadian-kejadian tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 22 peserta yang berasal dari rekan media, aktivis, dan juga pegiat sosial.
A
ustralia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) bekerja sama dengan Yayasan BaKTI menyelenggarakan Sosialisasi Buku Pedoman Teknis Dalam Menyusun dan Menganalisis Data Terpilah Untuk Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender di Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan buku tersebut di lima wilayah target kerja AIPD: NTB; NTT; Papua; Papua Barat; Jawa Timur; dan Sulawesi Selatan Acara dibuka dengan sambutan dari ibu Hj. Andi Murlina, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yaksan Hamzah sekaligus membuka secara resmi acara ini. Hadir Dr. Soedarti Surbakti, penulis buku yang juga merupakan mantan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia, sebagai narasumber dalam acara ini. Ibu Soedarti memaparkan apa itu gender dan pentingnya memilah data berdasarkan gender dalam mendukung kebijakan pembangunan. Hadir juga Kepala BPS Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan sebagai narasumber lokal dalam mendukung event ini yang juga membuka ruang diskusi bagi peserta. Acara ini dihadiri 65 peserta yang berasal dari BAPPEDA kabupaten dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Selatan , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LSM, akademisi, aktivis, serta rekan-rekan media.
27 Januari 2015 Sosialisasi Buku : Pedoman Teknis Dalam Menyusun dan Menganalisis Data Terpilah Untuk Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender di Daerah
InfoBuku Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa PENULIS Hamid Abidin, Nor Hoqmah, Nini Annisa dan Maifil Eka Putra PENERBIT Tifa Foundation Buku ini merupakan rekaman proses pelaksanaan program penguatan akuntabilitas pengelolaan filantropi di media massa yang dilakukan oleh PFI dan PIRAC dengan dukungan Yayasan Tifa. Sebagian besar isi buku bercerita mengenai profil media massa pengelola filantropi masyarakat dan berbagai tantangan serta problem akuntabilitas yang dihadapi.
Pengembangan Masyarakat untuk Para Manajer PENERBIT Yayasan Indonesi Sejahtera Pembangunan Negara Republik Indonesia, secara filosofis telah dirumuskan sebagai pembangunan yang berkesinambungan. Berkesinambungan mempunyai arti keikutsertaan secara aktif dari seluruh peserta pembangunan, dimana pada hakikatnya para peserta pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Dari pengalaman lapangan, partisipasi masyarakat membawa hasil lebih pada pembangunan, yaitu pada aspek kesinambungan proses itu sendiri. Buku ini disusun untuk menyediakan bahan bacaan tentang konsep dan model pembangunan bagi semua pihak, baik penentu kebijakan, pelaksana pembangunan, maupun kalangan akademisi. Diangkat dari pengalaman lapangan dengan dipadu pemikiran-pemikiran dari kepustakaan menjadikan buku ini layak untuk ditelusuri isi kandungannya.
Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara PENULIS R. Muhammad Mihradi
ISBN 978-979-450-637-0
Kebebasan informasi merupakan bentuk dan sarana menjinakkan potensi kekuasaan negara yang cenderung korup. Melalui kebebasan informasi, maka negara tidak dapat mengklaim dan bertindak sebagai “Tuhan” dalam menentukan kemana arah negara hendak dibawa. Informasi merupakan pintu gerbang menuju proses konsultasi yang sehat antara negara dan rakyatnya.
Gender dalam Bidang Kesehatan PENULIS Nurul Ramadhani Makarao ISBN 978-602-836-1-613 Kesehatan sangat diidamkan oleh setiap manusia dengan tidak membedakan status sosial maupun usia. Buku ini berguna sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan, bagi tenaga kesehatan yang bekerja di lini depan dalam pelayanan kesehatan dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga membentuk nilai dan aturan tentang bagaimana anak laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan dewasa harus berperilaku, berpakaian, bekerja dan boleh bepergian kemana-mana.
Terimakasih kami ucapkan atas sumbangan buku dari PIRAC dan Ibu Puspita Raya. Buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI