Disebarluaskan oleh :
Bagian Hukum Setda
Kota Lubuklinggau Dlcetak Oleh : PERCT. MAWAR (0733-323202) Desaln & Lay Out Rancang
Rancak
Studio
D•• aln
(0733) 3244081081387490940
Peraturan Daerah :;i.!~ ;!:::'
,; .]j
No. 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
:j;'P<';{ . ::.1'
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 11 Tahun 2004
Seri C PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2004
a.
bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat . mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan;
r 1
lr,'
I
I
I -
k".: ~,
b.
.~::
"
..
1
)
..
,
bahwa
disamping
peningkatan
.
melakukan
pelayanan
upaya
Pendapatan Retribusi
3.
sebagaimana
( Lembaran i
tahun
Asli Daerah dalam bentuk Atas
Pelayanan
Negara
1968
Lembaran
di bidang
Republik Indonesia
nomor Negara
33,
Tambahan
nomor
2853)
tentang
Perubahan
dan
Undang - un dang nomor bahwa
berdasarkan
sebagaimana perlu diatur
pertimbangan
dimaksud
Pelayanan
jo
Tambahan
6 tahun
1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
huruf a dan b,
dengan Peraturan
tentang Retribusi Ketenagakerj aan.
1968
Undang - undang nomor 12 tahun 1970
Ketenagakerjaan; .c.
Undang - undang nomor 6 tahun
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
dimaksud huruf a dipandang perlu untuk melakukan upaya peningkatan
~
)
( Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Daerah
tahun
Bidang
Lembaran Negara nomor 2944 );
1970· nomor
47,
Tambahan
I
4. Jv\engingat
..
Undang - undang nomor tentang
1.
Undang • undang nomor 3 tahun tentangPernyataan
untuk
1981
Kitab Undang - undang Hukum
1951
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Berlakunya Undang
Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan
• un dang Pengawasan Perburuhan nomor 23 tahun
8 tahun
Lembaran Negara nomor 3209 );
1948 dari Republik Indonesia
seluruhlndonesia
Negara Republik nomor 4);
( Lembaran
Indonesia tahun
5.
1951
Un dang - un dang nomor
18 tahun
tentang
dan Retribusi
Pajak
Daerah
Daerah ( Lembaran
1997
Negara Republik In-
donesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan
2.
Undang - undang nomor 1 tahun tentang
Penanaman
(Lembaran tahun
Negara
1967
Lembaran
Modal
Republik
nomor
Negara
Lembaran
Asing
2818
nomor
3685
telah
diubah
dengan
sebagaimana
Indonesia
tentang Perubahan atas Undang - undang
) jo
nomor
18 tahun
1997 tentang
Pajak
Undang • un dang nomor 11 tahun 1970
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Perubahan
dan Tambahan
Undang • undang nomor 1 tahun Penanaman
Lembaran tahun
Negara
1970
Modal
Republik
nomor
46,
1967
Asing
)
Undang - undang nomor 34 tahun 2000
1, Tarnbahan
nomor
Negara
tentang tentang
Indonesia
tahun
2000
nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
(
nomor 4048 );
Indonesia Tambahan
Lembaran Negara nomor 2943 ); 2
1967
6.
Undang • undang nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
3
]
"~) ( Lembaran tahun
I 1
)
Negara Republik Indonesia
1997
nomor
68,
1991 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas
Tambahan
dan Kewajiban Mengenai Urusan - urusan
Lembaran Negara nomor 3899 ); 7.
Kesejahteraan
Undang· undangnomor 22 tahun 1999tentang
Buruh,
Kesejahteraan
Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada
j
Penganggur kepada daerah - daerah;
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
13.
I
Peraturan
Pemerintah
2000 tentang
nomor 25 tahun
Kewenangan
Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 8.
Undang - undang nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan
Otonom (Lembaran
Keuangan antara
donesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
tahun
nomor 72, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara nomor 3952 );
1999
Negara
nomor 3848 );
14. 1
Peraturan 2001
Pemerintah
tentang
Lembaran 9.
Undang • undang nomor 7 tahun
2001
tahun
tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran tahun
Negara Republik
2001
nomor
87,
Ketenagakerjaan
Negara Republik
Indonesia
15.
Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1974 Kerja Warga Negara Asing Pendatang
j
TKWNAP ) pada sektor I sub sektor;
tahun 2003
16.
Negara
Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga
nomor 71 tahun
17.
Latihan Kerja ( Lembaran
Negara Republik
Indonesia
tahun
nomor 92, Tambahan Lembaran
KeputusanNenteri Dalam Negeri dan otonomi Produk - produkHukum Daerah;
Negara I
18.
Keputusan Otonomi
4
Peraturan Pemerintah
(TKWNAP );
Daerah nornor 22 tahun 2001 tentang Bentuk
1991
nomor 3448 ); 12.
(
(Lembaran
Negara Asing Pendatang
Pemerintah
1991 tentang
Tambahan
Negara nomor 4139 );
tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga
nomor 4279 ); Peraturan
119,
(
Indonesia
:i'
Tambahan
nomor 39, Tambahan Lembaran
11.
nomor
Daerah
Republik
Indonesia
Undang - un dang nomor 13 tahun 2003 tentang
nomor 66 tahun
Retribusi
Negara
2001
Lembaran
Lembaran Negara nomor 4114 ); 10.
Negara Republik In-
!lomor 114 tahun
tentang
Menteri
Dalam
Daerah nomor
Negeri
7 tahun
Pedoman Operasional
dan 2003
Penyidik
5
Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah. 19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEPI 20 / MEN / III / 2004tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Warga NegaraAsing Pendatang.
4.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
5.
Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6.
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai tekhnis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
7.
Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Pelayanan.
8.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan sedangkan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pengaturan, pengendalian dan pengarahan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.
Retribusi Pelayanan bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA ), pembinaan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.
BABI KETENTUAN UMUM
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota LJbuklinggau.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota selanjutnya disebut Walikota.
LUbuklinggau
yang
pelatihan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan / penggunaan barang / prasarana / sarana atau fasilitas tertentu di bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, guna melindungi Tenaga Kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja. 11.
12.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk UsahaTetap, dan bentuk badan lainnya. PerusahaqnKeeHadalah Perusahaanyang mempekerjakan tenaga kerja sampai dengan 25 ( dua puluh lima) orang, Perusahaan Sedang· adalah Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dari 26 (dua puluh enam ) orang sampai dengan 99 ( sembilan puluh sembilan ) orang, Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas.
15. TenagaKerjaWargaNegaraAsingPendatang(TKWNAP) adalah tenagakerja warga negaraasingmemiliki visatinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam Wilayah Republik Indonesia. 16.
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
17.
LembagaLatihanKerjaadalahsuatubadan,organisasi,instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatankerja dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan.
18.
Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan produktivitas, disiplin kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan yang pelayanannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
20.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan masa waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
14.
Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki - laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
21.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRDsurat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
22.
23.
24.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDadalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
(1)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan di bid~ng Ketenagakerjaan guna melindungi tenaga kerJa, keselamatan dan kesehatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja, yang meliputi : Rekornendasi Perpanjangan lzin KerjaTenagaAsing( IKTA); Izin Pendirian Perwakilan Daerah / Perwada PJTKI ( Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia );
SuratTagihanPetribusiDaerahyangselanjutnyadapatdisingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sankSiadministrasi bunga dan / atau denda. d.
26.
Izin pelatihan keterampilan lernbaga latihan swasta;
tenaga kerja oleh
Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya uhtuk meneliti kepatuhan perusahaan dalam rangka melaksanakan ketentuanPeraturan Perundang undangan Ketenagakerjaan. Pembinaan PenyelenggaraanFasilitas Keseja-hteraan Pekerja ( wajib lapor Ketenagakerjaan ) pengawasan BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
keselamatan kerja ; Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat ( izin lembur );
(1)
(2)
Terhadap pelayanan di bidang ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaanyang selanjutnya disebut dengan Petribusi.
Izin kerja malam wanita. Pendaftaran Perusahaan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja;
Pungutan Retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini mempljnyai tarif dalam bentuk satuan rupiah. (2)
Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan izin
'.
1I
\ I !
!
kerja ( wajib lapor Ketenagakerjaan ) bagi pengguna jasa penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja .
oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.
i~'"
i".~:
n:
fj .. '.
BABV PRINSIP DAN SASA~N DALAM PENETAPAN
I I
1·
Subjek Retribusi adalah Badan Hukum / Badan Usaha, Perusahaan atau Orang Pribadi yang karena usahanya mempekerjakan tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia yang berada dalam daerah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
(1) . Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenagCi kerja yang dipekerjakan oleh badan atau orang pribadi dengantujuan terlaksananya pelayanan dan perlindungan dibidang ketenagakerjaan. (2)
Golongan pelayanan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu.
BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
a.
Volume jumlah penggunaan tenaga kerja maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.
b.
Tingkatan Perusahaan yaitu perusahaan keeil, menengah dan besar dengan tidak membebankan kepada tenaga
Retribusi sebagaimana dim'aksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pembinaan, pengawasan, pemeriksaandan penindakan dalam rangka pengendalian pelayanan bidang ketenagakerjaan;
BABVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Struktur dan Besarnya tarif retribusi atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
Satuan
Uralan .Penerimaan
No 1
2
I
Biaya Rekomendasi
II
Biaya Izin PendirianPerwakilan . ( Perusahaan
Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Tenaga Kerja Indonesia I TKI ke Luar Negeri
III IV
Biaya Izin Pelatihan
Keterampilan
Lembaga
Pelatihan
Swasta
Perizinan
Lembaga
Rp.
b. Izin Perpanjangan
Per Lembaga
Rp.
30.000,'
c. Izin Tetap
Per Lembaga
Rp. 100.000,·
Peraturan
Per Tahun
Biaya Sertifikat Keterampilan
Perusahaan
Per 2 Tahun
10.000,- Per Penempatan
50.000,·
per Lembar
Kerja
( PP )
1. Perusahaan
Kecil
Per Perusahaan
Rp.
10.000,- Per 2 Tahun
2. Perusahaan
Sedang
Per Perusahaan
Rp.
20.000, Per 2 Tahun
Besar
Per Perusahaan
Rp.
30.000,·
Per Perusahaan
Rp.
10.000,- Per 2 Tahun
Sedang
Per Perusahaan
Rp.
20.000, Per 2 Tahun
Besar
Per Perusahaan
Rp.
30.000,- Per 2 Tahun
Biaya Pendaftaran Kesepakatan 1. Perusahaan Kecil
3. Perusahaan
Kerja Bersama
Per 2 Tahun
( KKB) :
Biaya Wajib Lapor Ketenagakerjaan 1. Perusahaan
Kedl
Per Perusahaan
Rp.
10.000"
Pertahun
2. Perusahaan
Sedang
Per Perusahaan
Rp.
15.000,
Pertahun
3. Perusahaan
Besar
Per Perusahaan
Rp.
20.000,·
Pertahun
Per Perusahaan
Rp.
15.000,· Pertahun
Per Perusahaan
Rp.
25.000,- Pertahun
Biaya Izin Penyimpangan. waktu Kerja dan Waktu Istirahat
( Izin Lembur )
IX
Biaya Izin Kerja Malam Wanita
X
Biaya Pendaftaran kesejahteraan
XI
Rp. 100.000,'
Per Orang
Rp.
2. Perusahaan
VIII
Per Perusahaan
Per Lembaga
3. Perusahaan
VII
Rp. 25.000,-
1.000,'
Tenaga Kerja oleh
a. Izin Sementara
VI
Per Orang
Rp.
Biaya Pengesahan
Tarlf
4
Daerah I PERWADAPJTKI
Jasa Penempatan
V
Besarnya
3
Perusahaan
pekerja
Biaya Izin Operasional
Eskalator
tentang
penyelengg!!raan
Per Perusahaan Kontrak
Rp.
Per unit
Rp.
25.000,- Perkontrak 200.000,·
(2)
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Retribusi terhutang pelayanan diberikan.
dipungut
diwilayah
daerah tempat
Hasil pungutan retribusi oleh Bendaharawan Khusus penerima atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu harus· disetor ke Kas Daerah Kota Lubuklinggau selambat . lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam dan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
!.
KERINGANAN,
BABX PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VIII INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUTAN
Instansi Pengelola dan Pemungut adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
(1)
Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pemberian keringanan, pengurangan dan· pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasaljni, dengan memperhatikan permohonan Wajib RetriblJsi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung danataukekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah. dan Peraturan Perundang • undangan Retribusi Daerah.
(3)
Tata cara. pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan.retribusi ditetapkan Walikota.
(4)
Walikota atau Pejabatyang ditunjuk memberikan izin, dapat memberikan. k!?ringanan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasanyang dapat dipertanggun gj awabkan.
BABIX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
(1)
Pembayaran retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan dilakukan pada saat pelayanan selesai diberikan dan disetor kepada bendaharawan khusus penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
BABXI PERIZINAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN
Setiap Badan Hukum / Badan Usaha / Perusahaan atau Orang Pribadi yang karena usahanya menggunakan tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia atau mendirikan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja di daerah wajib memiliki izin dari Walikota.
Bita pemegang lZm pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimaksud kepada Walikota.
Bila terjadi perubahan baikjenis usahadan atau pengembangandi bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajibdiperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada walikota.
BAB XII MASA BERLAKU IZIN
_
(1)
Masaberlakuizinpelayananbidangketenagakerjaanditetapkan selamakegiatan usahabidang tersebut masihberlangsung.
(2)
Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(3)
Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini,.harus dilakukan selambat -lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sebelum tanggal jatuh tempo izin tersebut.
Pendaftaran ulang semua jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan dikenakan biaya 100 % ( seratus persen ) dari tarif retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan.
(1)
Bilaterjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Walikota dengan disertai bukti - bukti hak tersebutbeserta syarat - syarat keterangan lainnya.
(2)
Terhadap pemindahan hak. terse but sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakanbiaya 2,5 % (dua setengah persen ) dari tarif retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
Dalamhal wajib Retribusitida:kniembayar retribusi tepat waktunya atau kurang membayar,dikenakansanksiadministrasiberupa bunga 2%( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
'
1"
!!.~
~ I.
t
BABXIV INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT RETRIBUSI
~
i\
I I.:
: I', , I ; r'.~~
(2)
Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d.
Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokUlnen lainnya yang berkenaan dengan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatandan dokumen - dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli melaksanakan tugas penyidikan dibidang Retribusi Daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa
;
\
1-
i j
Instansi Pengelola perizinan dan Pemungut Retribusi adalah DinasTenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
BABXV KETENTUAN PIDANA
(1)
(2)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVI PENYIDIKAN
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang HukumAcara Pidana .
dalam rangka tindak pidana .'
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
i.
Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi;
Terhadap izin dibidang ketenagakerjaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin yang bersangkutan.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP k.
(3)
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi ketenagakerjaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasHpenyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal· hal yang belum diatur dalain Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan pada tanggal
di Lubuklinggau. 17 Juni 2004
Diundangkan di Lubuklinggau Padatanggal19Juni2004
H. UBAIDILLAH IDRUS, SH PEMBINATK. I NIP.440012311
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI C
