PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR :
9
TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa guna mendukung operasional pelayanan Pasar dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai Retribusinya;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 156 ayat (1) Undang– Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonsia Tahun
:
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4.
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
16. Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PELAYANAN PASAR
TENTANG
RETRIBUSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta; 5. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas KUMKM Perindag adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemerintahan bidang pemungutan Retribusi Pertokoan; 6. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Dinas Peternakan dan Perikanan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemerintahan bidang pemungutan Retribusi Pertokoan Tempat Penjualan Ikan 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta;
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang ; Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding yang dipergunakan untuk berjualan; Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak didalam pasar yang digunakan tempat berjualan barang atau jasa; Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka dipasar yang dipergunakan sebagai tempat tempat berjualan; Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas
daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi adalah setiap Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, Jenis fasilitas pasar dan Jangka waktu penggunaan.
BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang wajib membayar Retribusi. (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pasar Umum No
Jenis
1.
Berupa Pelataran
2.
Los
3.
Kios
Ukuran
Setiap /m²/hari Setiap /m²/hari Setiap /m²/hari
Besaran Retribusi Rp. 100,Rp. 200,Rp. 400,-
b. Pasar Ikan No
Jenis
Ukuran
Besaran Retribusi
1.
Berupa Pelataran/kolam Setiap /m²/hari penampungan
Rp. 500,-
2.
Los / bak pemasaran ikan
Rp. 1.500,-
3.
Kios
Setiap /m²/hari Setiap /m²/hari
Ukuran
Besaran Retribusi
Rp. 2.000,-
c. Fasilitas Pasar Lainnya No
Jenis
Toilet
Setiap Penggunaan / orang
Rp. 500,-
BAB VII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 7 Retribusi Pelayanan Pasar penyelenggaraan pelayanan.
dipungut di wilayah daerah tempat
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) (2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 9 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi terutang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah selambatlambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional pasar. Bupati atau pejabat Dinas KUMKM Perindag atau pejabat Dinas Perternakan dan Perikanan yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tatacara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 10
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11 (1)
(2) (3)
(4) (5) (6)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran. Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 6 (enam) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. Surat Teguran sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12
(1) (2)
(3)
(4)
Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah. Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal. Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 13 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, dikecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 14
(1)
(2) (3)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 15 (1) (2)
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 16
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi; e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN SANKSI Pasal 17 (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar sepanjang yang mengatur tentang Retribusi penyedian fasilitas pasar berupa pelataran, los dan kios dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 7 Mei 2013 BUPATI PURWAKARTA, Ttd. DEDI MULYADI Diundangkan di Purwakarta pada tangal 7 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Ttd. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA
H. SYARIFUDDIN YUNUS, SH
